EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah 2015
Jakarta, 2 Juli 2015 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
OUTLINE 1.
Perkembangan Perekonomian Indonesia Terkini dan Prospeknya Tahun 2015
2.
Perkembangan Kebijakan dan Realisasi Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015
3.
Postur dan Perkembangan Realisasi Penyerapan APBD Tahun 2015
4.
Perkembangan Simpanan Dana Pemda di Sektor Perbankan Tahun 2015
5.
Langkah-langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2
Langkah-Langkah Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi 2015
• • • • • • • • •
Kebijakan penghapusan PPnBM Kenaikan PTKP per 1 Juli 2015 Kebijakan Tax Allowance Perbaikan Tax Holiday (in progress) Percepatan Belanja Pemerintah (APBN & BUMN) Kebijakan Pelonggaran LTV oleh Bank Indonesia Revisi Daftar Negatif Investasi Revisi PP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Subsidi KUR (Penurunan Suku Bunga KUR)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3
Update Perekonomian Indonesia (1) Indikator
Kinerja
Nilai Tukar
• Per 31 Desember 2014 : Rp12.440/USD depresiasi 2,06% (ytd) • Per 26 Juni 2015: Rp13.338 depresiasi 7,22% (ytd) • Periode s.d. 26 Juni 2015 Terkuat Rp12.444/USD -- Terlemah Rp13.367/USD
IHSG
• Per 31 Desember 2014 : 5.226,9 menguat 22,3% (ytd) • Per 26 Juni 2015: 4.923,2 melemah 5,8% (ytd) • Periode s.d 26 Juni 2014 Tertinggi 5.523,3 – Terendah 4.837,8
Inflasi
• Inflasi sepanjang tahun 2014 sebesar 8,36% (ytd, yoy), rata-rata inflasi 2014: 6,42% • Inflasi Mei 2015 : 0,50% (mtm), 0,42% (ytd), 7,15% (yoy)
Arus Modal Masuk
• Total capital inflow 2014 sebesar Rp178,2T. Saham = net inflow 42,6T; SUN net inflow 137,5T; SBI = net outflow 1,9T. • S.d Juni 2015 (ytd) : Sahaminflow Rp3,90 triliun; SUN inflow Rp77,02 triliun (25 Juni)
Yield SUN
• Per 31 Des 2014: Yield SUN 10Y 7,80%, Yield SUN 5Y 7,70%. • Per 29 Juni 2015: Yield SUN 10Y 8,43%, Yield SUN 5Y 8,32% • Periode s.d. 29 Juni 2015 : Yield SUN 10Y Tertinggi 8,76% -- Terendah 7,03% Yield SUN 5Y Tertinggi 8,60% -- Terendah 6,84% 4
Update Perekonomian Indonesia (2) Indikator
Kinerja
Pertumbuhan PDB
• Pada Q1-2015 PDB tumbuh sebesar 4,7% (yoy). • Kons RT 5%; Kons LNPRT -8.3%; Kons Pemerintah 2,2%; PMTDB 4,4%; Ekspor -0,5%; Impor -2,2%
Harga Minyak Mentah Indonesia
• Jan-Des 2014 ICP mencapai US$96,5 per barel • Rata-rata Jan-Mei tahun 2015 sebesar US$54,5 per barel • Realisasi investasi selama 2014 mencapai Rp463,2T atau naik 16,2% (yoy) PMA : Rp 307,0T naik 13,5% (yoy) PMDN : Rp 156,2T naik 21,8%(yoy) • Realisasi investasi Triwulan I 2015 sebesar Rp124,6T atau naik 16,9% (yoy) PMA : Rp 82,1T naik 14,0% (yoy) PMDN : Rp 42,5T naik 22,8%(yoy)
Investasi Langsung
Perdagangan Internasional
• Jan – Des 2014: Ekspor tumbuh -3,43% (yoy), Impor tumbuh -4,53% (yoy) • Jan - Mei 2015: Ekspor mencapai US$64,7 miliar atau turun 11,8% (yoy); Impor mencapai US$60,9 miliar atau turun 17,9% (yoy). • Neraca perdagangan Jan - Mei 2015 mengalami surplus sebesar US$3,7 miliar. •
Neraca Pembayaran
• •
Defisit transaksi berjalan Q1 2015 membaik menjadi US$3,8 miliar (1,81% thd PDB) dari US$5,7 miliar (2,58% thd PDB) pada Q4 2014. Surplus transaksi modal dan finansial Q1 2015 turun menjadi US$5,9 miliar dari US$8,9 miliar pada Q4 2014. Neraca Pembayaran Q1 2015 surplus US$1,30 miliar 5
Pertumbuhan PDB Q1 2015 mencapai 4,71 % (yoy) atau -0,18 (qtq) ...dipengaruhi melemahnya kinerja ekspor
2013 Kons RT Kons LNPRT Kons Pemerintah PMTB Ekspor Impor PDB
Q1 5.5 6.5 3.0 7.9 3.5 2.9 5.6
Q2 5.2 6.4 3.2 5.5 2.1 0.9 5.6
2014 Q3 5.4 6.7 12.4 6.0 1.3 4.9 5.5
Q4 5.4 12.8 7.9 2.1 9.4 -0.9 5.6
Q1 5.4 23.7 6.1 4.7 3.2 5.0 5.1
Q2 5.1 22.8 -1.5 3.7 1.4 0.4 5.0
Q3 5.1 5.6 1.3 3.9 4.9 0.3 4.9
Q4 5.0 -0.2 2.8 4.3 -4.5 3.2 5.0
2015 Q1 5.0 -8.3 2.2 4.4 -0.5 -2.2 4.7
• Kinerja ekspor tumbuh negatif terutama ekspor migas melemahnya permintaan global dan harga komoditas • Konsumsi Pemerintah melambat APBN-P 2015 yang dipercepat dan perub. DIPA, serta restrukturisasi dan perubahan nomenklatur K/L terkait • Perlambatan PMTB rendahnya realisasi belanja modal akibat proses APBNP dan Nomenklatur K/L, serta melambatnya aktifitas ekonomi • Konsumsi RT masih tumbuh cukup kuat sebesar 5,0%
Sumber: BPS
Pertumbuhan Spasial 2014 - 2015
Sumatera Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua
Pertumbuhan 2015 2014 Q1 4,7 0 3,5 5,6 5,2 5,9 8,9 3,2 1,1 6,9 7,3 4,3 3,7
Kontribusi 2015 2014 Q1 1,0 0,8 3,2 3,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1
• Perlambatan terjadi pada wilayah yang berbasis komoditas primer: Kalimantan, Sumatera, dan Papua melemahnya permintaan dan harga komoditas global (batu bara, minyak bumi, CPO) • Jawa masih mampu tumbuh di atas 5% terutama bersumber dari industri manufaktur dan aktifitas bisnis (perdagangan dan jasa) • Bali dan Nusa Tenggara tumbuh cukup tinggi terutama didorong oleh sektor jasa, khususnya sektor pariwisata
Sumber: BPS
6 6
Persepsi Global tentang Indonesia
…persepsi global terus menilai Indonesia mengalami perbaikan yang berkelanjutan ...
2010
2011
2012
2013
2014
2015
WEF Global Competitiveness
54
44
46
50
38
34
Ease of Doing Business
129
115
126
128
120
114
Transparency International Corruption Perception Index
28
30
32
32
34
-
Voice and Accountability
48
48
51
49
Political Stability/No Violence
21
22
28
29
Government Effectiveness
48
46
44
45
Regulatory Quality
38
41
43
46
Rule of Law
32
32
34
36
Control of Corruption
25
27
28
32
Sumber: WEF, World Bank
Rank Rank
World Governance Indicators Percentile rank
Indikator-indikator persepsi global terhadap Indonesia terus mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, walaupun kondisi positif terakhir reformasi yang terjadi di Indonesia belum diperhitungkan
Peningkatan Credit Rating Indonesia dari berbagai lembaga rating Sumber: S&P, Fitch, Moodys, R&, JCRA, diolah
’92 | S&P: BBB‘95 | Moody’s: Baa3
’98 S&P: CCC+ Moody’s: B3 Fitch: BR&I: B
Penurunan credit rating Indonesia disebabkan krisis ekonomi tahun 1997-1998
’03 S&P: BMoody’s: B2 Fitch: B+ R&I: B JCRA: B+
’08 S&P: BBMoody’s: B1 Fitch: BBR&I: BBJCRA: BBPada saat perekonomian global sedang bergejolak, credit rating Indonesia tetap naik dengan outlook stabil
’10 S&P: BB Moody’s: Ba2 Fitch: BB+ R&I: BB+ JCRA: BBB-
2015
Investment Grade
Moody’s: Baa3 Fitch: BBBR&I: BBBJCRA: BBBS&P: BB+ Satu Notch dibawah Investment Grade Dengan outlook Positif
7 7
Sampai dengan Mei 2015, inflasi cukup terkendali
koordinasi dan sinergi kebijakan untuk menjaga pencapaian sasaran inflasi 2015…
Jan
Feb
0,43
-0,02
-1,0
-0,36
-0,5
-0,24
0,0
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
0,50
1,50 0,40
0,47 0,15
0,27 0,30
0,70
1,04 0,93
0,16 0,50
0,5
0,36
0,26
1,0
0,08 0,17
(mtm, %)
1,07
2,0
0,63
2,5 1,5
Perkiraan
2014 2015 Rerata 5 tahun
0,47
3,0
2,46
Pergerakan Inflasi 2014 vs 2015
Realisasi Inflasi 2015 diperkirakan mencapai 4.21%
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Sumber: BPS, data diolah
Inflasi Umum Mei 2015 Warna
Range (mtm; %)
Jumlah
: < 0,358
7
: 0,359 s.d. 0,50
8
: 0,51 s.d. 0,82
8
: > 0,82
7
•Kontribusi terbesar inflasi Mei adalah cabai merah. Gejolak harga cabai merah tertinggi terjadi di Sumatera Utara (90,2%, mtm), Gorontalo (80,5%, mtm), Kalimantan Selatan (65,0%, mtm) dan Aceh (61,5%, mtm). Sumber: BPS
Disagregasi
Historis 5 year avg (mtm; %)
IHK Core Adm. Prices Volatile Food
0.15 0.20 0.34 -0.29
Realisasi 2015 mtm(%) yoy(%) ytd(%) 0.50 0.23 0.38 1.52
7.15 5.04 13.35 8.10
0.42 1.73 -1.74 -1.39
Andil mtm(%) 0.50 0.13 0.08 0.29
Sumber: BPS
Mei 2015. SBH : 2012=100. IHK : 119,5. Inflasi : 0,5% (mtm); 7,15%(yoy); 0,42 % (ytd). Core Inflation: 5,04%(yoy), Administered P. : 13,35% (yoy), Volatile F. : 8,1%(yoy).
• Potensi tekanan inflasi sepanjang 2015 antara lain bersumber dari: (i) kebijakan BBM bersubsidi; (ii) penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL); (iii) rencana kenaikan harga jual gas elpiji 12kg dan perubahan kebijakan elpiji bersubsidi 3kg; (iv) rencana kenaikan tarif tol; serta (v) rencana kenaikan biaya pembuatan SIM mulai 1 Juni; (vi) El Nino; (vii) peningkatan permintaan menjelang HBKN; (viii) pembatasan impor beras. • Komponen volatile food mengkontribusi inflasi terbesar bulan ini yaitu 0,29%(mtm), yang secara umum disebabkan peningkatan permintaan karena semakin dekatnya bulan Ramadhan. Sementara komponen core dan administered price, masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,13% dan 0,08%(mtm).
8 8
Pengaruh Statement The Fed ke Nilai Tukar Rupiah
…sebelum FOMC terdapat kecenderungan peningkatan volatilitas pasar keuangan. 14000
IDR Curncy
Mar 17 & 18
DXY Curncy
Jun 16 & 17 102
The Fed Press Conference 13500
Sumber: Bloomberg
13000
12500
Mar 18 & 19
Apr 29 & 30
Dec 16 & 17 Jun 17 & 18
Sept 16 & 18
97
-0,06% -0,09%
Tiongkok
92
87
Filipina
-0,81% -0,81%
India
-0,90% 0,57% -2,33% -1,40%
Korea Selatan
12000
11500
Apr./Depr (-). Mata Uang terhadap Dolar Per 23 Juni 2014
82
-2,65%
Thailand
-0,15% -3,01%
Jepang 11000
77
Afrika Selatan Indonesia
• Secara umum, pergerakan nilai tukar Rupiah bergerak seiring dengan pergerakan nilai tukar USD • Sebelum FOMC dilaksanakan, umumnya terdapat tekanan kepada nilai tukar rupiah. • Pada beberapa FOMC The Fed terakhir yang menyatakan masih akan menahan tingkat suku bunga diikuti dengan meredanya tekanan kepada nilai tukar rupiah.
-0,23% -4,74%
Malaysia EU
-0,29%
%YTD
-7,22% -1,11%
%MOM
-7,74% -3,82% -7,98%
-10%
2,95%
-5%
0%
5%
Sumber: Bloomberg
• Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut seiring dengan tren depresiasi mata uang yang dialami oleh negara-negara lain, yang lebih disebabkan oleh faktor eksternal antara lain penguatan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang negara-negara lain sejalan dengan perbaikan perekonomian AS serta kebijakan normalisasi moneter yang diambil oleh the US Fed. 9
9
Perkiraan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015 2015
2014 Indikator
APBNP
Realisasi Semester I
5,0
5,7
4,9
5,5
5,2
11.878
12.500
12.964
13.236
13.100
1.221
1.160
1.281
1.221
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) b. Inflasi (%, yoy)
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) d. Nilai tukar (Rp/US$)
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)
*)
Realisasi s.d. Akhir Tahun
*) Angka Proyeksi berdasarkan data realisasi s.d 26 Juni 2015
8,4 5,8 97
794
1.224
*)
5,0 6,2 60
825
7,4 5,7 56
750,6
Perkiraan Outlook s.d Realisasi Akhir Tahun Semester II
4,2 6,2 62
898,5
4,2 6,0 59
825
10
Perubahan Kebijakan untuk Mempercepat Penyaluran Transfer ke Daerah 1) Merubah penetapan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang semula ditetapkan secara parsial dengan Peraturan Menkeu, menjadi ditetapkan satu kesatuan dengan Peraturan Presiden. 2) Mempercepat ketentuan dengan penyampaian data Penerimaan Negara Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk penghitungan dan alokasi DBH. 3) Merubah pola penyaluran beberapa jenis transfer ke daerah:
DBH : dari semula TW 1 dan TW 2 berdasarkan pagu alokasi, menjadi TW1, TW2, dan TW 3 berdasarkan pagu alokasi. DAK : dari semula dilakukan dalam 3 tahap (tahap-1: 30%, tahap-2: 45%, tahap-3: 25%) yang dilaksanakan diwaktu yang tidak sama, menjadi triwulanan (TW-1: 30%, TW-2: 25%, TW-3: 25%; TW-4: 20%) dengan waktu yang relatif lebih pasti.
4) Memperbaiki ketentuan penetapan Juknis DAK, khususnya terkait dengan: Masa berlakunya (bersifat 3 tahun); Batas waktu penetapan yang relatif lebih cepat; Menu pengunaan yang tidak terlalu rigid, agar daerah dapat melaksanakan kegiatan lebih fleksibel.
11
MEKANISME PENYALURAN PELAKSANAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2015 Jenis Dana Transfer DBH Pajak Bagi Rata PBB Bagian prov/kab/kota dan biaya pungut DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Panas Bumi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN DBH CHT
Pola dan Besaran Penyaluran
Keterangan
Tahap I 25% , Tahap II 50%, Tahap III (Selisih antara Pagu dengan Penyaluran Tahap I dan Tahap II)
April, Agust, Nop
Tw I, Tw II, dan Tw III masing-masing 25%, Tw IV selisih pagu dgn penyaluran Tw I, Tw II, dan Tw III
Maret, Juni, September
Mingguan dan Bulanan
Mulai Agustus dan sekali pada bulan Desember
Tw I, Tw II, Tw III masingmasing 20%, Tw IV Selisih Pagu dgn penyaluran Tw I, Tw II, dan Tw III
Maret, Juni, Sept, Des,
Tw I 30%, TW II dan III 25%, Tw IV 20%
Maret, Juni, Sept, Des
Persyaratan
1. Laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester 2 tahun anggaran sebelumnya, 2. surat pernyataan menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya,
MEKANISME PENYALURAN PELAKSANAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2015 Jenis Dana Transfer DBH SDA DAU
Pola dan Besaran Penyaluran
Keterangan
Tw I dan Tw II 20%, Tw III 30%, Tw IV selisih antara pagu alokasi dan penyaluran I, II, dan III
Maret, Juni, Sept, Des
Tw I 30%, Tw II 25%, Tw III 25% Tw IV 20%
Tw. I : Paling cepat Feb, paling lambat 31 Juli Tw. II : paling cepat 1 April Tw. III : paling cepat 1 Juli Tw. IV : paling cepat 1 Okt
Tw. I : Perda APBD; laporan realisasi tahun sebelunya, surat pernyataan dana pendamping 10%. Tw. II, III, IV : Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan Triwulan sebelumnya
Maret, Juli, Oktober
Rekomendasi/pertimbangan Menteri Dalam Negeri
1/12 Pagu Alokasi
Bulanan
DAK Tambahan Usulan Daerah, DAK P3D2
Tw I 30%, Tw II 25%, Tw III 25% Tw IV 20%
Dana Otsus
Thp I 30%, Thp II 45%, Thp III 25%
Tw. I : Paling lambat 31 Juli Tw. II : paling cepat Juni Tw. III : paling cepat 1 Agustus Tw. IV : paling cepat Oktober
DAK
Persyaratan
Khusus untuk DAK Usulan Daerah penyaluran Tw. I: melampirkan SPTJM Kepala Daerah dan Hasil Review BPKP atas Proposal Penyaluran Tw II, II, IV: harus menyampaikan laporan triwulan sebelumnya
MEKANISME PENYALURAN PELAKSANAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2015 Jenis Dana Transfer TPG dan DTP Guru PNSD
Pola dan Besaran Penyaluran Tw I 30%, Tw II dan III 25%, Tw IV 20%
Buffer TPG dan DTP Guru Bantuan Operasional Sekolah
Dana Insentif Daerah Dana Desa
P2D2
Non Terpencil Triwulan masing-masing 25%, dan Terpencil Semesteran 50% Cadangan tidak terpencil triwulanan (paling lambat 7 hari kerja sebelum akhir triwulan) Semesteran 50%
Thp I 40%, Thp II 40%, Thp III 20% Sekaligus
Keterangan Maret, Juni, Sep, Nop,
Setelah ada rekomendasi Kemdikbud
Non Terpencil : Januari, April, Juli, Oktober Terpencil : januari, Juli Cadangan tidak terpencil: paling lambat 7 hari kerja sebelum akhir triwulan Feb, Juli
April, Agustus, Oktober
Persyaratan Laporan realisasi pembayaran TPG Guru PNSD dan laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD semester I dan semester II tahun anggaran sebelumnya Rekomendasi Kemdikbud atas kekurangan penyaluran TPG dan/atau terdapat sissa dana TPG dan DTP Guru PNSD di RKUD pada TA berjalan Laporan Realisasi penyaluran BOS Triwulan atau Semester sebelumnya (untuk BOS Terpencil) dan Rekap SP2D Penyaluran BOS Untuk Bos Cadangan Terpencil, Rekomendasi Kurang Salur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan APBD san SPTJM
Untuk penyaluran pertama, rekomendasi dari Subdit DBH Pajak berdasarkan Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Setelah PMK ditetapkan
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2014 - 2015 per 30 Juni Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 Transfer ke Daerah I. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil A. Dana Bagi Hasil Pajak B. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus II. Dana Otonomi Khusus 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua 3. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat 4. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat 5. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh III. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta IV. Dana Transfer Lainnya 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah 2. Dana Insentif Daerah 3. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 4. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil 5. Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Dana Desa Grand Total
2014 Pagu 596.50 491.88 117.66 46.12 71.55 341.22 33.00 16.15 4.78 2.00 2.05 0.50 6.82 0.52 87.95 24.07 1.39 60.54
Realisasi
2015 %
Pagu
86.0% 84.7% 36.8% 38.4% 35.7% 100.0% 96.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
643.83 521.76 110.05 51.43 55.84 352.89 58.82 17.12 4.94 2.25 2.12
0.50 100.0% 6.82 100.0%
0.75 7.06
512.76 416.40 43.29 17.73 25.56 341.22 31.89 16.15 4.78 2.00 2.05
0.13 25.0% 0.55 80.08 91.1% 104.41 23.35 97.0% 31.30 1.39 100.0% 1.66 54.44 89.9% 70.25
1.85
0.90
0.09 596.50
512.76
(Dalam Triliun Rupiah)
Realisasi 326.59 274.71 52.17 19.85 31.62 205.85 16.69 5.13 1.48 0.68 0.64
%
Rencana Penyaluran Juli
50.7% 52.7% 47.4% 38.6% 56.6% 58.3% 28.4% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%
39.1 0.0 0.0 0.0 29.4 9.6 7.7 2.2 1.0 1.3
0.23 30.0% 2.12 30.0%
0.5 3.2
25.0% 44.6% 49.8% 39.1% 42.7%
0.0 11.9 7.8 0.7 3.3
1.10
0.34 31.3%
0.0
0.0% 0.10 0.0% 20.77 86.0% 664.60
0.00 0.0% 8.00 38.5% 334.59 50.3%
48.4%
0.14 46.60 15.58 0.65 30.03
0.0 0.6 59.2 15
PERKEMBANGAN REALISASI APBD (KONSOLIDASI PROVINSI, KABUPATEN, KOTA) TAHUN 2014 - 2015 Tabel 5
(Triliun Rupiah)
2014 JENIS
Pendapatan PAD
Transfer
APBD
TW I Real
2015
TWII %
TW III %
Real
Real
TW IV %
Real
819,5 102,7
902.1
209,1
23,2
439.1
48.7
180,7
33,9 18,8
83,6
46,3
112,3
62,1
199,7 110,5
222.9
36,9
16,5
101.6
45.6 10.8
856,2
71,3 8,3
227,0
29,7
26,5
20,8
335,0
44,4
39,1
46,5
B. Pegawai
326,9
42,7 13,1
120,6
36,9
170,5
B. Modal
214,2
21,1
9,9
45,3
SiLPA th Sebelumnya Lainnya
Pengeluaran
%
58,3
13,9
Penerimaan
Perk, Real
465,0
8,7
Pembiayaan
%
48,6
lainnya
Surplus/Defisit
Real
387,9 290,3
B. lainnya
TW II
141,9 17,8 103,9 18,2
B. Barang Jasa
%
TW I
797,9 570,4
Belanja
APBD
46,8
183,5
4,1
11,5
6,3
12,6
9,6
4,6
2,1
131,7
-58,4
70,5
59,4
71,1
75,0
72,2 96,3
70,4
4,6
15,6
70,4
0,4 1,1
119, 8
7,1
45,8 39,5
160,8
50,9
25 30
100,3 168,8 105,2 140,2 99,3
0,5 4,9
31,3
331,9
66,9 52,3
130,0
58,2
93
57.6
171,0
796,7
99,2
621.6
964.5
1,2
103,3
2
10,7
6.2
245.0
25.4
52,2
303,6
92,9
371.1
59,2
15,9
134.4
36.2
21,1
190,8
89,1
228.1
6,2
2,7
22.9
10.0
36,4 39,7
100,7 169,6 106,0 141,3 99,3
0,7 5,2
573,3 100,5
15,5 33,4
171,5 130,8
93,5 99,3
202.8
14,4
28
7,1
331.2
50.9
25.1
162.5
-62.5
22,2
105,7
13,6
86,6 145,8
63.1
105,9
168
92.1 146.1
99,3
79.4 73.6
107,3
135
108.3 136.4
5.9
0,2
22,8
101,9 135,9 2,6
15,3
57
98,2
16.4
107,0
1,4
9
36.9
53.3
194.1
107
1.3
16.2
Kurang/Lebih 141,7 261,1 230,8 109,4 211,6 286.2 Pembiayaan * Pendapatan lainnya antara lain adalah bantuan keuangan dan bagi hasil provinsi dan daerah lainnya, hibah, dana darurat dan lainnya.
22.7
98.9
Estimasi Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota s.d. Mei 2015 (dalam Persentase)
Anggaran (Milyar) 924,210 819,340 707.890 592.660
Realisasi penyerapan belanja secara persentase menunjukkan perbandingan antara besaran realisasi penyerapan dengan anggaran belanja (konsolidasi). Realisasi belanja daerah s.d. Mei Tahun 2015 diperkirakan mencapai 25,0% dari total anggaran belanja daerah (Rp924,21 triliun), yang berarti lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2014 sebesar 24,5%, dan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 27,0%, dan tahun 2012 sebesar 26,3%.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
17
Estimasi Realisasi Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Per Provinsi s.d. Mei 2015 (dalam Persentase)
• • •
Rata-rata realisasi Belanja Daerah s.d. Mei Tahun 2015 agregat per provinsi mencapai 25,0%. Terdapat 14 daerah yang mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata dan 20 daerah mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata. Estimasi realisasi belanja daerah terendah adalah di Agregat Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 15,1% dan tertinggi adalah di Agregat Provinsi Maluku Utara sebesar 33,9%.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
18
DANA PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN
1. Dalam tahun 2011 – 2014, dana pemda di perbankan s.d. bulan Mei mengalami peningkatan, demikian juga posisi Mei 2015 terdapat lonjakan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp255,3 T, yang disebabkan oleh kinerja penyaluran belum diikuti kinerja penyerapan APBD : • Penetapan DBH dilakukan melalui Perpres, sehingga pembayaran DBH tahun 2015 dapat dilakukan lebih awal (bulan Maret) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (bulan Mei). • Hal ini dapat dilihat dari realisasi transfer ke daerah s.d. Mei tahun 2015 sebesar Rp275,0 Triliun, yang berarti lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp229,8 Triliun. • Sebagian besar daerah masih dalam proses pelelangan dan awal pelaksanaan kegiatan. 2. Kenaikan dana pemda di perbankan di bulan Juni dan September terutama disebabkan oleh pola penyaluran DBH yang dilakukan secara triwulanan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
PERKEMBANGAN DANA IDLE PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA POSISI DESEMBER, 2010-2014
14.000,00 12.000,00
Miliar Rupiah
10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00
2010
2011
2012
2013
2014
Dalam Tahun 2010-2014, posisi dana Idle pada bulan Desember menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hampir semua daerah mengalami peningkatan dalam Dana Idle, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami penurunan sejak tahun 2013 dan 2014 yang disebabkan oleh karena adanya pemekaran daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH • Mempercepat penyaluran Transfer ke Daerah. • Mempercepat realisasi pembayaran kenaikan gaji dan gaji ke-13 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. • Mempercepat pertanggunganjawaban pelaksanaan anggaran. • Meningkatkan koordinasi di daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan. • Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dari proses perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan, sehngga dapat dimonitor secara berkala mengenai penyerapan anggaran. • Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyiapan pengadaan barang dan jasa. • Menyusun perencanaan kas di daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
