PUBLIKASI KINERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015 Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam rangka mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia, dan Misi ke-3 yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, indikator atau parameter terwujudnya kabupaten termaju di Indonesia difokuskan pada pencapaian 25 (dua puluh lima) penciri yang dijabarkan pada setiap misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Ada 3 (tiga) penciri yang terkait dengan tupoksi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) yaitu: 1).Bebas rumah tidak layak huni (RTLH); 2). Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah, dengan salah satu indikator yaitu Tersedianya Dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan); dan 3). PAD termasuk tertinggi di Indonesia. Kegiatan DTBP Kabupaten Bogor di tahun 2015 yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor antara lain adalah sebagai berikut: 1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pada tahun 2015 dilakukan rehabilitasi sebanyak 10.000 unit yang berasal dari dana APBD Kabupaten Bogor yang tersebar di 357 desa/kelurahan pada 40 kecamatan. Selain dari APBD Kabupaten Bogor, rehabilitasi RTLH juga berasal dari CSR Bank BJB sebanyak 138 unit dan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 81 unit. Rehabilitasi RTLH dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : a. Lantai masih tanah/lembab dan atau belum dikeramik; b. Dindingnya terbuat dari papan/bilik, anyaman bambu, dan atau tembok yang belum diplester; c. Tidak memiliki jamban keluarga; d. Atap rumah masih terbuat dari rumbia dan atau tidak memiliki genting kaca; e. Ventilasi masih kurang atau tidak memiliki ventilasi serta belum ada sanitasi atau tidak memenuhi syarat kesehatan. Masyarakat merupakan pemilik atau aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung pada dukungan dan peran aktif masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

1

2. Pembangunan Sumur Resapan Pada tahun 2015, alokasi anggaran Pembangunan Sumur Resapan berasal dari APBD Kabupaten Bogor sebanyak 280 titik dan APBD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 376 titik yang berlokasi di Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cibinong, Babakan Madang, Sukaraja, Cisarua, Citeureup, Gunung Putri, Cileungsi, dan Tajur Halang. Sumur resapan berfungsi untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi aliran run off/limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau serta sekaligus mencegah dan mengurangi dampak banjir. Pekerjaan fisik pembangunan sumur resapan dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga dukungan dan peran serta masyarakat sangat penting agar dapat terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Tersedianya dokumen RTBL merupakan salah satu indikator penciri kabupaten termaju di Indonesia, yaitu untuk mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah. RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk 2

mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan. Untuk tahun 2015 terdapat 2 ruas lokasi yang akan dilakukan penyusunan dokumen RTBL, yaitu : a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Daralon - Kandang Roda; b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Kandang Roda - Alternatif Sentul. 4. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT) yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan IMBG (Izin Mendirikan Bangunan Gedung). Untuk IMBG yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu maka PDRT diajukan kepada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, sedangkan untuk IMBG yang diterbitkan oleh Kecamatan maka PDRT diajukan kepada UPT Pengawas Bangunan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. 5. Pembangunan Gedung-Gedung Pemerintahan Pada tahun 2015 dilakukan kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan yang berlokasi di Kecamatan Kemang, Citeureup, Sukaraja, Cariu dan Cigudeg.

3