6/5/2013

KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pembangunan Perkotaan Nasional

(KSPPN) Direktorat Perkotaan dan Perdesaan

SMART CITY LIVEABLE CITY

SUSTAIBALE CITY

SISTEMATIKA PENYAJIAN Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

Pendahuluan Gambaran Umum Perkotaan Indonesia Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Perkotaan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Mekanisme Pelaksanaan

1

6/5/2013

BAB 1 PENDAHULUAN

3

LATAR BELAKANG Tekanan urbanisasi yang tinggi Tingkat pertumbuhan penduduk 2,75% pertahun (tingkat pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 1,17%/tahun)

Sumber: Bappenas, BPS dan UNPF 2008 dan Analisis, 2013

Tahun 2050

85 % Penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan ....Kita berada di ERA KOTA !!

4

2

6/5/2013

URGENSI KSPPN LATAR BELAKANG Tekanan urbanisasi yang tinggi

Menurunnya daya tampung dan daya dukung Terbatasnya prasarana dan sarana

INDONESIA MEMASUKI ERA KOTA  Pembangunan perkotaan HARUS memfasilitasi tingginya urbanisasi dan mengantisipasi masalahmasalah perkotaan lainnya.

Rendahnya keterkaitan antar kota Perubahan iklim dan bencana

Pemerintah HARUS Mempersiapkan kota-kota di Indonesia menuju KOTA MASA DEPAN

Sistem desentralisasi

KSPPN 5

MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD

TUJUAN

 Arahan untuk mendorong



pembangunan nasional dan daerah;

mewujudkan kota masa depan; 

 Acuan komprehensif dan antisipatif.

Memberi panduan pemerintah dalam Memberi panduan penyusunan program-program pembangunan;



Memberi panduan pelaksanaan dan sinkroniasi pembangunan antarsektor dan antar pusat-daerah;



Mengikat para pelaku pembangunan perkotaan dalam memenuhi standar pelayanan kota.

3

6/5/2013

MANFAAT DAN JANGKA WAKTU MANFAAT

JANGKA WAKTU

 Memberikan payung hukum yang mengikat bagi pembangunan kota dan kawasan perkotaan  Mengatur dan memantapkan peran dan fungsi kota;  Sebagai instrumen perencanaan yang menjadi acuan bagi setiap K/L dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkotaan;  Menjadi dasar dalam sinkronisasi, regulasi dan kebijakan terkait pembangunan perkotaan.

KSPPN akan menjadi dokumen acuan pembangunan perkotaan di Indonesia untuk jangka waktu 35 tahun, mulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2050.

7

KEDUDUKAN KSPPN

Renstra K/L

saling mengacu dijabarkan

saling

saling

RTRWN

saling

mengacu dijabarkan diacu

diacu

diacu

KSPPN

RTR Pulau

APBN

APBD

dijabarkan

dijabarkan

RTRWD

saling

saling

mengacu

dijabarkan

KSPPD

saling

mengacu

mengacu

mengacu

diacu

saling mengacu

mengacu

RKP dijabarkan dijabarkan

saling

mengacu

RPJMN

Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (MP3EI, Sislognas, Sistranas, RAN GRK & RAN PK)

saling mengacu

diselaraskan

RPJPN

Renja K/L

dijabarkan

diacu

dijabarkan

RPJPD

RPJMD

RKPD

dijabarkan saling mengacu

Keterangan : dijabarkan

diacu

saling mengacu

diselaraskan

saling mengacu dijabarkan

Renstra SKPD

Renja SKPD

8

4

6/5/2013

BAB 2 GAMBARAN UMUM PERKOTAAN INDONESIA

9

GAMBARAN UMUM ISU STRATEGIS

POTENSI

Isu terkait : 1. Pelayanan perkotaan 2. Pengembangan ekonomi kota 3. Keberlanjutan kota 4. Penyelenggaraan pembangunan perkotaan

(Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia)

KOTA PELUANG (Kerjasama Regional, Nasional dan Global)

TANTANGAN 1. 2. 3. 4.

Urbanisasi Globalisasi Desentralisasi Demokratisasi 10

5

6/5/2013

ISU STRATEGIS Belum optimalnya penyediaan perumahan, prasarana dan sarana

Isu terkait pelayanan perkotaan

Ketimpangan wilayah Rendahnya daya saing kawasan perkotaan Belum optimalnya peran kota sebagai pendorong pertambahan ekonomi

Isu terkait pengembangan ekonomi kota

Kemiskinan perkotaan Belum opimalnya pengembangan ekonomi kota dan kapasitas fiskal Kurang optimalnya modal sosial masyarakat perkotaan Belum optimalnya pengelolaan lingkungan

Isu terkait keberlanjutan kota

Rendahnya mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim

Isu terkait penyelenggaraan pembangunan perkotaan

Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintah kota Belum efisiennya penataan ruang dan penatagunaan tanah

Ketimpangan wilayah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Tipologi Kota Tahun 2005-2010 1.400.000,00 1.200.000,00

miliar rupiah

1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 -

ISU TERKAIT PELAYANAN PERKOTAAN

2005

2006

4.480,00

5.567,00

Sedang

200.604,00

225.708,00

249.035,97

301.355,27

Besar

269.807,00

310.112,00

351.484,54

430.919,43

478.714,31

544.853,13

Metropolitan

612.554,00

710.963,00

832.120,27

978.629,23

1.096.886,62

1.250.482,63

Kecil

2007 2008 PDRB ADHB Tahun (miliar rupiah) 6.402,75 7.344,51

2009

2010

9.466,79

10.631,47

310.777,05

346.253,49

Sumber: BPS, Diolah dari PDRB Kabupaten/Kota 2005-2010.

Rendahnya daya saing Persentase Jumlah Penduduk Kota Bekerja Menurut Tipologi Kota Tahun 2007-2011

Persentase (%)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2007

2008

2009

2010

2011

Metropolitan

54,35

54,18

52,67

54,27

54,34

Besar

20,71

20,78

22,02

21,76

21,59

Sedang

23,44

23,43

23,54

22,32

22,38

Kecil

1,50

1,60

1,77

1,66

1,69

Diolah dari Data Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2008-2011.

12

6

6/5/2013

Kurang optimalnya modal sosial masyarakat perkotaan Jumlah Kelurahan yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian Perampokan, dan Penjarahan Menurut Tipologi Kota Tahun 2006, 2008, 2011 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

ISU TERKAIT PENGEMBANGAN EKONOMI KOTA

2006

2008 Pencurian

2011

2006 2008 Perampokan Persentase Kelurahan

2011

2006

2008 Penjarahan

Kecil

35,63

28,27

20,00

1,30

1,21

0,79

Sedang

57,34

59,04

53,89

4,71

6,29

5,83

2,33

1,85

Besar

67,15

70,58

67,14

12,03

13,10

14,30

2,76

0,74

Metropolitan

62,76

67,15

69,87

12,07

12,65

12,12

2,04

1,24

1,62

1,05

Sumber: BPS, Podes 2006, 2008, 2011

Kemiskinan perkotaan Penduduk Miskin Menurut Tipologi Kota Tahun 2005-2010 1800,0 1600,0 1400,0 orang (000)

1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0

2005

2006

43,7

45,5

Sedang

1093,7

1144,2

1064,2

Besar

659,5

733,4

689,1

Metropolitan

1147,9

1354,1

1298,9

Kecil

2007 2008 Jumlah Penduduk Miskin (000) 58,5 64,1

2009

2010

82,1

83,6

1153,5

1229,4

1206,5

733,4

956,2

945,2

1354,7

1529,2

1597,6

13

Sumber:Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2010, BPS

Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintah kota Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi per 28 Februari 2013

ISU TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Sumber: acch.kpk.go.id.

Rendahnya mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim Banyaknya Bencana Alam Yang Terjadi Menurut Tipologi Kota 1400 1200 1000

ISU TERKAIT KEBERLANJUTAN KOTA

800 600 400 200 0

2008

2011

2008

Tanah Longsor

2011

Banjir

2008

2011

Banjir Bandang

2008

2011

Gempa Bumi

Banyaknya Kejadian Bencana Alam 312 0 27 283

2008 2011 Gelombang Pasang Laut

Kecil

128

136

224

310

14

58

Sedang

392

514

1.242

1.270

81

71

933

290

239

150

Besar

194

191

352

578

10

25

370

389

34

76

Metropolitan

123

110

939

621

9

13

2

1

22

91

Sumber: BPS, Podes 2006, 2008, 2011.

14

7

6/5/2013

BAB 3 VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

15

KONSEP DAN PRINSIP DASAR KONSEP DASAR

PRINSIP DASAR

Geografis-Demografis

KEMANDIRIAN BERTAHAP DAN TERUKUR KESETARAAN DAN KEADILAN

Ekonomis

KOTA

PARTISIPATIF KOLABORASI DAN SINERGI TATA KELOLA YANG BAIK

Fisik

KEBERLANJUTAN Sosialis-Antropologis

16

8

6/5/2013

KERANGKA PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL VISI

MISI

SASARAN

KEBIJAKAN

TARGET PENCAPAIAN

17

VISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

KOTA MASA DEPAN Layak huni, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Liveable City

Smart City

Sustainable City

Kota Layak Huni, Hijau, dan Berkeadilan

Kota Inovatif, Kreatif, & Berbasis ICT

Kota Adaptif Bencana Alam dan Perubahan Iklim

18

9

6/5/2013

DEFINISI KOTA MASA DEPAN Liveable City • Kota yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup masyarakatnya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dengan lebih mudah, serta tetap mampu menjaga kualitas lingkungan Smart City • Kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat Sustainable City • Kota yang dibangun dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan kualitas prasarana kota untuk memperkuat daya tahan terhadap bencana alam dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim

19

ROADMAP PERWUJUDAN SASARAN KOTA MASA DEPAN 2015-2050

RPJP 2026-2046

2045 2040 2035

RPJP 2005-2025

2025

LIVEABLE CITY

SMART CITY

2050 FUTURE CITY SUSTAINABLE CITY

Fungsi Ruang Pemenuhan Ekonomi Kota

2015

SPP

Kota-kota Indonesia

BASELINE

10

6/5/2013

MISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota 2. Mengembangkan sarana dan prasarana 3. Membangun kawasan hunian berbasis lingkungan, sosial dan budaya 4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kota yang produktif, inovatif, efisien 5. Mengembangkan kota-kota sesuai tipologinya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

6. Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan kota 7. Mewujudkan kota yang responsif dan adaptif perubahan iklim dan bencana 8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola yang transparan, akuntabel,dan partisipatif

21

SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

I.

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) II. Pemenuhan Pelayanan Perkotaan sesuai Tipologi, Peran & Fungsi Kota III. Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintah

22

11

6/5/2013

SASARAN I: PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL 1. Terwujudnya kota metropolitan sebanyak 29 kota pada tahun 2050 yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. 2. Terwujudnya kota besar sebanyak 17 kota pada tahun 2050 yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Terwujudnya kota sedangsebanyak 47 kota pada tahun 2050 yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. 4. Terwujudnya kota kecil sebanyak 406 kota pada tahun 2050 dan kawasan perkotaan yang dapat meningkatkan keterkaitan desa-kota.

23

DEFINISI KOTA PER TIPOLOGI Kota Metropolitan

adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kota inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Kota Besar

adalah kota otonom yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Kota Sedang

adalah kota otonom yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Kota Kecil

adalah kota otonom yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa. Sedangkan kawasan perkotaan adalah ibukota kabupaten atau bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan dan ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa. 24

12

6/5/2013

ROADMAP PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL (SPN) 2015-2050

25

SASARAN II.1: PEMBANGUNAN KOTA METROPOLITAN 1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar perkotaan yang memenuhi

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam kurun waktu 10 tahun sampai dengan tahun 2025; 2. Terwujudnya fungsi ekonomi kota berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan nasional dan internasional dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan tahun 2030; 3. Terwujudnya kota metropolitan yang layak huni dalam kurun waktu 25 tahun sampai dengan tahun 2040; 4. Terwujudnya kota metropolitan yang berdaya saing ditingkat global dalam kurun waktu 30 tahun sampai dengan tahun 2045; 5. Terwujudnya kota metropolitan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 35 tahun sampai dengan tahun 2050. 26

13

6/5/2013

ROADMAP PEMBANGUNAN KOTA METROPOLITAN 2015-2050

27

SASARAN II.2: PEMBANGUNAN KOTA BESAR

1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam kurun waktu 10 tahun sampai dengan tahun 2025; 2. Terwujudnya fungsi ekonomi kota berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan nasional dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan tahun 2030; 3. Terwujudnya kota besar yang layak huni dalam kurun waktu 25

tahun sampai dengan tahun 2040; 4. Terwujudnya kota besar yang berdaya saing ditingkat nasional dalam kurun waktu 30 tahun sampai dengan tahun 2045; 5. Terwujudnya kota besar yang berkelanjutan dalam kurun waktu 35 tahun sampai dengan tahun 2050. 28

14

6/5/2013

ROADMAP PEMBANGUNAN KOTA BESAR

29

SASARAN II.3: PEMBANGUNAN KOTA SEDANG 1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar perkotaan yang memenuhi

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2025; 2. Terwujudnya fungsi ekonomi kota berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan regional dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan tahun 2030; 3. Terwujudnya kota sedang yang layak huni dalam kurun waktu 25 tahun sampai dengan tahun 2040; 4. Terwujudnya kota sedang yang berdaya saing ditingkat regional dalam kurun waktu 30 tahun sampai dengan tahun 2045; 5. Terwujudnya kota sedang yang berkelanjutan dalam kurun waktu 35 tahun sampai dengan tahun 2050. 30

15

6/5/2013

ROADMAP PEMBANGUNAN KOTA SEDANG

31

SASARAN III.4: PEMBANGUNAN KOTA KECIL

1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam kurun waktu 10 tahun sampai dengan tahun 2025; 2. Terwujudnya fungsi ekonomi kota berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan lokal dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan tahun 2030; 3. Terwujudnya kota kecil yang layak huni dalam kurun waktu 15 tahun

sampai dengan tahun 2040; 4. Terwujudnya kota kecil yang berdaya saing ditingkat lokal dalam kurun waktu 30 tahun sampai dengan tahun 2045; 5. Terwujudnya kota kecil yang berkelanjutan dalam kurun waktu 35 tahun sampai dengan tahun 2050. 32

16

6/5/2013

ROADMAP PEMBANGUNAN KOTA KECIL

33

SASARAN IV: PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH

34

17

6/5/2013

BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

35

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

K1

Penguatan fungsi dan peran kota sesuai tipologinya sebagai pusat pertumbuhan regional,nasional atau global sesuai tipologinya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mempercepat pembangunan kotasesuai tipologi, peran dan fungsinya. Mempercepat pembangunan kota-kota strategis yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Memantapkan peran dan fungsi kota.

Penjelasan: Kebijakan ini menekankan pada upaya pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan yang kuat dan mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional dan global. Penguatan pusat pertumbuhaan ini ditujukan pula untuk menjadi kota sebagai basis pengembangan ekonomi yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dengan memantapkan peran dan fungsi kawasan perkotaan berdasarkan penetapan sistem perkotaan nasional, maka diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang selaras, serasi, seimbang dan terpadu, baik antardaerah, antarpusat ataupun antarsektor yang terkait, perlu menjaga konsistensi antara pembangunan perkotaan dengan sistem perkotaan nasional. 36

18

6/5/2013

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Mengidentifikasi kota-kota yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

K2

Pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan baru.

Mendorong kegiatan ekonomi potensial baik disektor industri, perdagangan dan jasa untuk menjadi pusat pertumbuhan sesuai tipologi, peran dan fungsinya. Mengintegrasikan pusat pertumbuhan baru kedalam sistem perkotaan nasional melalui pengembangan prasarana-sarana.

Penjelasan: Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan simpul-simpul baru sebagai pusat aktivitas perekenomian kota. Pusat pertumbuhan yang dimaksud adalah kawasan perkotaan yang memiliki potensi ekonomi yang diperkirakan akan brkembang pesat sehingga karena kepesatannya itu dijadikan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya.

37

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan Mengidentifikasi posisi dasar setiap kota dalam pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

K3

Percepatan penerapan dan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

Menyusun skala prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan mekanisme pembiayaan. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai tipologi, peran dan fungsinya.

Penjelasan: Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kebutuhan penduduk perkotaan sesuai dengan karakteristiknya dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta memenuhi standar pelayanan perkotaan. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar perkotaan yang merupakan urusan wajib daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 38

19

6/5/2013

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan Kota.

K4

Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan kerjasama internasional dalam penyediaan prasarana dan sarana kota.

Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat dan dunia usaha yang terlibat dalam penyediaan prasarana dan sarana kota. Mengoptimalkan dana dan skema Corporate Social Responsibility(CSR) serta kerjasama internasional dalam penyediaanprasarana dan sarana kota.

Penjelasan: Kebijakan ini sebagai respon terhadap keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Untuk itu dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat. 39

Perwujudan Kota Layak Huni

K5

Peningkatan penyediaan permukiman dan perumahan yang layak huni serta terjangkau, sesuai karakteristik masyarakat lokal.

Mempertegas penetapan zona-zona permukiman sesuai yang telah diatur dalam rencana tata ruang. Mempercepat penyediaan permukiman dan perumahan beserta prasarana dan sarana yang layak huni, ramah lingkungan, terjangkau, mudah diakses serta sesuai karakteristik masyarakat lokal.

Penjelasan: Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan layak huni, yang penyediaannya dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang efektif.

40

20

6/5/2013

Perwujudan Kota Layak Huni Mengembangkan hunian yang aman dan nyaman bagi semua masyarakat kota. Merevitalisasi kawasan permukiman kota yang tidak layak huni.

K6

Peningkatan kualitas hunian kota melalui peremajaan kota berbasis lingkungan, sosial, karakter budaya lokal, dan mempertimbangkan karakteristik warga kota.

Mempercepat penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi masyarakat kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mengembangkan arsitektural permukiman kota sebagai identitas kota.

Mengembangkan modal sosial masyarakat kota dalam meningkatkan kualitas hunian dan menumbuhkan budaya sehat. Penjelasan: Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian kota yang memenuhi kebutuhan warga kota. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peremajaan kawasan-kawasan kota yang sudah tidak layak huni dengan mempertimbangkan aspek sosial, karakter budaya lokal dan karakteristik warga setempat sehingga dapat mengembalikan kualitas lingkungan kawasan menjadi lebih baik 41 dibandingkan kondisi sebelumnya.

Perwujudan Kota Berdaya Saing

K7

Peningkatan daya saing kota melalui pengelolaan kota dengan memanfaatkan potensi unggulan, sumber daya yang tersedia serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Meningkatkan produk/keunggulan kompetitif kota secara berkelanjutan ditingkat regional, nasional atau global. Mengembangkan kerjasama ekonomi antar kota-kota/daerah di tingkat regional, nasional dan internasional untuk pemasaran produk barang dan jasa kota. Mengembangkan pengelolaan perkotaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mudah digunakan (user friendly) untuk optimalisasi pelayanan publik.

Penjelasan: Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengembangkan kota-kota yang inovatif, kreatif dan berbasis TIK untuk meningkatkan daya saing kota dalam konteks global. Melalui optimalisasi pengembangan TIK, infrastruktur fisik, sosial dan komersial sebuah kota akan terinterkoneksi untuk membentuk sebuah infrastruktur yang menjembatani kesenjangan antar subsistem dan antar letak geografis. 42

21

6/5/2013

Perwujudan Kota Berdaya Saing Pengembangan sistem logistik kota/perkotaan yang efisien di internal kota maupun dalam Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

K8 Peningkatan iklim usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi kota yang produktif dan inovatif.

Memberikan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif di kota untuk dapat mengembangkan akses pemasaran produk. Menciptakan kepastian hukum beserta kepastian informasi iklim usaha dan investasi di kota.

Penjelasan: Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja kota dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan efisien untuk menjadi kota produktif dan inovatif berbasis pada karakteristik ekonomi lokal dan spesifik.

43

Perwujudan Kota Berdaya Saing Memperkuat koridor kerjasama kota dan wilayah dalam berbagi (share) modal dan sumber daya berdasarkan keunikan serta potensi masing-masing wilayah dan kota

K9 Peningkatan peran kota sebagai pendorong perkembangan ekonomi regional/nasional.

Mendorong keterkaitan desa-kota (rural urban linkages) dalam distribusi bahan baku, barang dan jasa berbasis pada sistem logistik yang efisien. Mengembangkan spesialisasi produk/keunggulan kota ditingkat regional/nasional dalam sistem perkotaan nasional. Mengembangkan pencitraan kota (city branding) ditingkat nasional untuk kota-kota sebagai PKN/PKW/PKL.

Penjelasan: Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) mempunyai kewenangan yang luas dan peran dominan dalam pengembangan ekonomi lokal. 44

22

6/5/2013

Perwujudan Kota Berdaya Saing Memetakan potensi dan posisi kota dalam konteks sistem perkotaan global.

K10 Peningkatan pengelolaan kota untuk mendorong daya saing global.

Mengembangkan spesialisasi produk unggulan kota yang memenuhi standar internasional dan kebutuhan ekspor. Mengembangkan keterkaitan transportasi baik darat, laut dan udara bagi kota yang berperan sebagai pusat kegiatan global dengan sistem perkotaan global. Mengembangkan pencitraan kota (city branding) ditingkat internasional untuk kotakota sebagai pusat kegiatan global..

Penjelasan: Kebiijakan ini merupakan arahan untuk mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan perekonomian yang memiliki daya saing handal. Pengelolaan kawasan dilakukan dengan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kawasan perkotaan di Indonesia dapat berperan dalam kerangka regional ekonomi. 45

Perwujudan Kota Berdaya Saing

K11 Penyelenggaraan pembangunan perkotaan yang terpadu dan berkepastian hukum.

Mempercepat penyusunan peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan. Meningkatkan keterkaitan ekonomi dan manfaat antarkota dan antardesa-kota dalam Sistem Perkotaan Nasional (SPN). Memfasilitasi pengembangan dan revitalisasi badan kerjasama pembangunan kawasan metropolitan.

Penjelasan: Kebijakan ini merupakan respon terhadap belum adanya regulasi/kebijakan yang mengatur pembangunan kawasan perkotaan. Perangkat kebijakan ini merupakan instrumen atau perangkat yang dapat dijadikan acuan secara teknis.

46

23

6/5/2013

Perwujudan Kota Berkelanjutan Menerapkan konsep kota padat lahan (Compact City)dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang perkotaan.

K12 Penerapan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien.

Menekankan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menerapkan instrumen perpajakan (insentifdisinsentif) untuk mengatasi pertumbuhan kota yang tidak terkendali.

Penjelasan: Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan daya dukung lingkungan perkotaan yang dinilai dapat menurun karena pertumbuhan kota. Kawasan perkotaan merupakan simpul kegiatan skala besar yang memiliki nilai yang sangat strategis, khususnya kota metropolitan. Kawasan perkotaan dengan populasi yang tinggi harus memiliki kemampuan atau kapasitas dalam mendukung kehidupan manusia. Untuk menghindari dan/atau mengatasi kerusakan lingkungan serta bencana ekologis dalam pengembangan kota, maka pelaksanaan pengembangan kota harus mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 47

Perwujudan Kota Berkelanjutan

K13 Pemantapan keberlanjutan lingkungan kota.

Merevitalisasi lingkungan kota yang rusak akibat kegiatan penduduk kota.

Mengembangkan rekayasa lingkungan kota. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan kota.

Penjelasan: Kebijakan ini merupakan respon terhadap pembangunan perkotaan yang kurang memperhatikan rencana pembangunan yang ada, baik rencana tata ruang maupun rencana sektoral lainnya. Pembangunan cenderung berjalan secara sporadis, tidak terintegrasi dan kurang mempertimbangkan kondisi dan dampak terhadap lingkungan.

48

24

6/5/2013

Perwujudan Kota Berkelanjutan

K14 Peningkatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim.

Meningkatkan ketahanan kota melalui pengetahuan masyarakat kota akan risiko serta alat dan sumber daya untuk menghadapi ancaman dan menciptakan peluang. Meningkatkan kapasitas dan modal sosial masyarakat kota untuk pro-lingkungan dengan mengkonsumsi barang dan jasa ramah lingkungan.

Penjelasan: Kebijakan ini dimaksudkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya terhadap kota-kota pesisir. Kebijakan ini akan dimulai dengan mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan dan bagaimana meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dan sistem kehidupan perkotaan agar memiliki ketahanan dalam menghadapi bahaya yang mengancam.

49

Perwujudan Kota Berkelanjutan

K15 Peningkatan ketahanan kota terhadap bencana.

Mengembangkan infrastruktur mitigasi bencana di kota. Mengembangkan simulasi respon masyarakat kota terhadap bencana sesuai karakteristik wilayah dan bencana yang kemungkinan besar terjadi di kota.

Penjelasan: Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan penurunan kondisi lingkungan yang diakibatkan kegiatan perkotaan yang masif, tidak ramah lingkungan, rentan terhadap bahaya bencana. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana harus ditingkatkan mengingat sebagian besar kota-kota berlokasi pada daerah rawan bencana.

50

25

6/5/2013

Perwujudan Tata Kelola dan Kelembagaan

K16 Pengembangan kelembagaan pembangunan perkotaan.

Meningkatkan Kapasitas Koordinasi dan Implementasi Kelembagaan Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN) dalam rangka mensinergikan kegiatan dan program pembangunan perkotaan. Membentuk Tim Koordinasi Perkotaan Daerah (TKPPD) sebagai alat koordinasi pembangunan perkotaan di daerah. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam menggali inovasi sumber pendanaan pembangunan kota.

Penjelasan: Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai permasalahan dalam pembangunan perkotaan yang membutuhkan tata kelola perkotaan yang baik (good urban governance). Pengelolaan kota yang responsif dan adaptif memberikan peluang untuk senantiasa memperhatikan perkembangan dan isu mutakhir dalam pengelolaan kota yang berkelanjutan.

51

Perwujudan Tata Kelola dan Kelembagaan

K17 Pengembangan kerjasama pembangunan perkotaan.

Meningkatkan kerjasama antarkota dan daerah; antarkota lintas negara; maupun antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan kota. Pengembangan forum kota dan pengembangan mekanisme peyelesaian konflik dalam rangka meningkatkan proses komunikasi publik dalam pembangunan kota.

Penjelasan: Kebijakan ini menekankan bahwa pada era globalisasi saat ini diperlukan kerjasama dan hubungan yang simetris antar kota baik lingkup nasional, regional, dan global dalam berbagai aspek dan skala kepentingan. Untuk mewujudkan hal ini dilakukan melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

52

26

6/5/2013

Perwujudan Tata Kelola dan Kelembagaan Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah tentang pengelolaan kota.

K18 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan.

Melakukan pembinaan pelaku pembangunan perkotaan. Mewujudkan birokrasi pelayanan publik yang tanggap terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Melakukan koordinasi dan sosialisasi programprogram pembangunan perkotaan

Penjelasan: Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai permasalahan dalam pembangunan perkotaan yang membutuhkan tata kelola perkotaan yang baik (good urban governance). Pengelolaan kota yang responsif dan adaptif memberikan peluang untuk senantiasa memperhatikan perkembangan dan isu mutakhir dalam pengelolaan kota yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan kota yang dilaksanakan oleh pemerintah harus akuntabel bersama-sama dengan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kota merupakan agenda yang mendesak. Diharapkan dengan didukung kapasitas aparatur dan kelembagaan kota yang kuat, berbagai permasalahan perkotaan dapat ditangani dengan optimal. 53

BAB 5 MEKANISME PELAKSANAAN

54

27

6/5/2013

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme Perencanaan

Mekanisme Penganggaran

Mekanisme Pengendalian

Mekanisme Pembinaan 55

MEKANISME PERENCANAAN

1. KSPPN sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, lembaga pemerintahan non departemen, lembaga internasional maupun lembaga non pemerintahan dalam perumusan dan penyusunan program dan anggaran pembangunan perkotaan dalam jangka pendek, menengah dan panjang 2. Pemerintah Daerah diarahkan (kedepan diwajibkan, apabila KSPPN sudah memiliki status hukum) menyusun Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Daerah (KSPPD) sebagai panduan dalam mengarahkan bentuk kotanya di masa yang akan datang serta dalam menyusun program dan anggaran pembangunan perkotaan

56

28

6/5/2013

MEKANISME PENGANGGARAN Sumber Penganggaran KSPPN dan KSPPD: 1. APBN 2. APBD 2. Kemitraan dengan dunia usaha 3. Kerjasama internasional

APBN 1. Pendanaan fungsi delegatif meliputi

sektor:  Tata ruang  Sumberdaya alam dan lingkungan hidup  Pengendalian penduduk dan permukiman  Transportasi  Industri dan perdagangan  Pariwisata  Budaya 2. Pendanaan fungsi atributif dalam bentuk:  Dana Alokasi Umum (DAU)  Dana Alokasi Khusus (DAK)  Dana Bagi Hasil (DBH) 57

MEKANISME PENGENDALIAN

TKPPN

TKPPD

1. Badan Perencanaan Pembangunan

1. Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional

Daerah

2. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Sekretariat Daerah

3. Kementerian Perumahan Rakyat

3. Dinas Tata Ruang dan Permukiman

4. Kementerian Dalam Negeri

4. Dinas Cipta Karya

5. Kementerian Perhubungan

5. Dinas Bina Marga

6. Kementerian Keuangan

6. Dinas Perhubungan

7. Kementerian Koordinasi

7. Dinas Pendapatan Daerah

Perekonomian 58

29

6/5/2013

MEKANISME PEMBINAAN No 1

Bentuk Pembinaan Sosialisasi dan diseminasi Standar Pelayanan Perkotaan

2

Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di daerah dan mekanisme pembiayaan SPP

3

Monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan pembangunan perkotaan di daerah

4

Peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkotaan mengenai kota layak huni, kota yang berdaya saing dan kota yang berkelanjutan Peningkatan kapabilitas kelembagan dan koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKKPN) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk percepatan penyusunan undang-undang perkotaan dan turunannya

5 6

7 8

Mendorong peran TKKPN dan TKPPD dalam percepatan penyusunan undang-undang perkotaan dan turunannya Penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab kepada seluruh elemen pembangunan perkotaan

           

Pelaksana Bappenas Kemendagri Kemendagri Kementerian PU Kemenpera Kemenhub Kemendagri Kementerian PU Kemenpera Kemenhub Bappenas Kemendagri

   

Bappenas Kemendagri Bappenas Kemendagri

   

Bappenas Kemendagri Bappenas Kemendagri 59

Terima Kasih 60

30