Bappeda Kota Kupang Jl.S.K. Lerik No.1 , Kelapa Lima Kota Kupang
www.bappedakotakupang.info
Lesson Learned Implementasi DTPS KIBBLA di Kota Kupang
Kota Kupang Walikota & Wakil dari Jalur independent Multi etnis Luas Wilayah 180,27 Km2 (0.004 % dari luas NTT ) 378.425 Jiwa ( L=192.997, P=185.428) 6 Kec & 51 Kelurahan 297 posyandu, 10 Puskesmas, 35 Pustu, 9 RSU Lilaulol Dael Banan = Bangunlah Aku Dengan Kasih
DTPS Kibbla di Kota Kupang
Pengorganisasisan • Bappeda sebagai Implementing Agency • Keterlibatan Multi Pihak • Perencanaan KIA yang merupakan bagian dari perencanaan kesehatan yang terintegrasi (IHPB)
Pendanaan • AIPMNH menginisiasi pada tahun 2009 - 2011 • Sejak tahun 2012 direplikasikan dengan APBD II
Bidang, Sekretariat, UPT
Sektor Lain, Mitra Ekst
DTPS -KIBBLA Ranc. usulan program
Musrenbang
DTPS -KIBBLA
Puskesmas
Rumusan Fokus Kegiatan Yg telah disepakati
Advokasi DTPS dihadiri
Pert.Koord Perenc (RAKORKESDA)
Renja-SKPD
DTPS -KIBBLA
RKPD
APBD Advokasi DTPS
KUA PPAS Advokasi DTPS
Thousands
Anggaran Pelaksanaan DTPS KIBBLA 50,000 45,000
45,000
40,000 35,000
36,914 34,768
31,941
30,000 25,000 24,798
20,000 15,000 10,000 5,000 0
3,483 0
2010
2011 AIPMNH
0
0
0
2012
2013
2014
APBD
Kenapa Replikasi ? Dokumen DTPS menjadi input untuk perbaikan Renja SKPD
Mendorong kerjasama Lintas Program/sektor
Bisa memunculkan kegiatan Inovasi Mendorong proses perencanaan yang baik (Berdasarkan data , analisa, prioritas masalah & kegiatan.
Millions
Total KIA
Dinkes
Lintas Sektor
4,500 4,107
4,000 3,500
3,350
3,000
2,904
2,814
2,500 2,025
2,000
2,195
1,500
2,302
2,011 1,728
1,651
1,637 1,424
1,204
1,000 1,048
500
619
374
304
2011
2012
374
0 2009
2010
2013
2014
Kendala & Solusi Mutasi Pejabat yang mempengaruhi komposisi tim perencana DTPS ataupun fasilitator DTPS
• Orientasi Multipihak secara berkala • On The Job training fasilitator DTPS
Proses pencairan dana APBD yang terlambat, perencanaan DTPS tidak bisa dilakukan sebelum musrenbang kota
• Bappeda & Unit Perencanaan Dinkes Menggunakan hasil DTPS sebagai bahan untuk perbaikan / assistensi renja SKPD & RKPD (sebelum penetapan )
Advokasi kurang efektif pada saat anggota Tim Advokasi adalah pejabat struktural aktif
• Refreshing Tim Advokasi DTPS , anggota tim adalah lembaga / individu di luar sistem pemerintah • Mengembangkan jejaring advokasi DTPS sampai di level basis
Pada saat lokakarya perencanaan seringkali tidak tersedia data yang terupdate
• Perbaikan sistem informasi & pelaporan data kesehatan • Ada kegiatan Pra DTPS untuk melengkapi data tabel 1A,1B,1C dan 1D sebelum lokakarya
Proses DTPS Yang Bagus Mendorong kerjasama Multipihak
Tim Advokasi DTPS Lebih Efektif Jika melibatkan Pihak eksternal
• Perda No 7 th 2013 mengenai KIBBLA (implementing agency kegiatan adalah Bagian Pemberdayaan Perempuan
• Individu & lembaga di luar sistem pemerintah • Jejaring Yang Kuat antara Tim Advokasi dan Tim Perencana
Memunculkan Kegiatan – Kegiatan Inovasi
Dokumen DTPS sebagai Perencanaan Multi Years
• Kecederungan copy paste dari dokumen sebelumnya bisa dikurangi • Proses Penentuan kegiatan “Out The Box “ dari nomenklatur di permendagri
• Proses DTPS KIBBLA memerlukan energi besar dalam pelaksanaannya. • Masalah KIBBLA cenderung sama
Keberadan Fasilitator di Bappeda & Unit Perencanaan Dinkes
Bappeda sebagai Implementing Agency memberi keuntungan dalam integrasi DTPS ke dalam Sistem Perencanaan
• Adanya pejabat struktural yang menjadi fasilitator memberikan jaminan pengawalan hasil dokumen perencanaan
•Bappeda mendorong dinkes menggunakan DTPS sbg perencanaan KIA •Jika perencanaan DTPS ‘terlambat’, hasil kegiatan masih terjamin masuk ke dalam RKPD •Informasi policy anggaran terupdate kepada Tim Advokasi
DTPS Mendorong Integrasi Pengganggaran KIBBLA • Integrasi Perencanaan & Penganggaran APBD dan sumber lain (donor, APBN )
