BAB I Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan

Korupsi.

Penyusunan LKJIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Proses penyusunan LKJIP

dilakukan pada setiap akhir tahun

anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. LKJIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 1

BAB I Pendahuluan

sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai kebijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP

merupakan

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKJIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah, identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKJIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKJIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C.

GAMBARAN UMUM 1. Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah mencapai 230.706 Ha dan secara administratif memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Kabupaten Tuban



Sebelah Timur

: Kabupaten Lamongan



Sebelah Selatan

: Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang



Sebelah Barat

: Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan. Lebih jelas wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro beserta luas wilayah per Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 2

BAB I Pendahuluan

Tabel 1.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

No

Nama Kecamatan

Luas Wilayah Ha

%

1

Margomulyo

13.968

6,05

2

Ngraho

7.148

3,10

3

Tambakrejo

20.952

9,08

4

Ngambon

4.865

2,11

5

Sekar

13.024

5,65

6

Bubulan

8.473

3,67

7

Gondang

10.701

4,64

8

Temayang

12.467

5,40

9

Sugihwaras

8.715

3,78

10

Kedungadem

14.515

6,29

11

Kepohbaru

7.964

3,45

12

Baureno

6.637

2,88

13

Kanor

5.978

2,59

14

Sumberrejo

7.658

3,32

15

Balen

6.052

2,62

16

Sukosewu

4.748

2,06

17

Kapas

4.638

2,01

18

Bojonegoro

2.571

1,11

19

Trucuk

3.671

1,59

20

Dander

11.836

5,13

21

Ngasem

14.721

6,38

22

Kalitidu

6.595

2,86

23

Malo

6.541

2,84

24

Purwosari

6.232

2,70

25

Padangan

4.200

1,82

26

Kasiman

5.180

2,25

27

Kedewan

5.651

2,45

5.005

2,17

230.706

100,00

28 Gayam JUMLAH Sumber : -

Perda No. 26 Tahun 2011 Tentang RTRW Kab. Bojonegoro PerdaNo. 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro

Wilayah terluas di Kabupaten Bojonegoro adalah Kecamatan Tambakrejo yaitu mencapai 20.952 Ha atau sekitar 9,08 % dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro.

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 3

BAB I Pendahuluan

2. Kondisi Umum Wilayah 1. Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada di bagian paling barat wilayah Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. 2. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat 6 o 59’ sampai 7o 37’ Lintang Selatan dan 112o 25’ sampai 112o 09’ Bujur Timur, dengan jarak + 110 km dari ibu kota provinsi. 3. Secara Geografis, Kabupaten Bojonegoro dilalui oleh sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian mengalir ke arah Timur de sepanjang

wilayah

Utara

Kabupaten

Bojonegoro.

Bagian

Utara

merupakan daerah aliran sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan Pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan dan tembakau pada musim kemarau. Bagian Selatan dan Barat Laut dikelilingi pegunungan kapur. 4. Topografi Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan sebelah utara (Pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Lebih jelas kondisi topografi di Kabupaten Bojonegoro, disajikan pada Tabel 1.2. sebagai berikut: Tabel 1.2. Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah

No. 1 2 3 4

Kemiringan Tanah (%) 0-2% 2 - 15 % 15 - 40 % > 40 % Jumlah

Luas (Ha)

(persen)

127.109 83.429 17.312 2.856 230.706

55,10 36,16 7,50 1,24 100

Sumber : RT/RW Kabupaten Bojonegoro 2011-2031

Dari tabel tersebut dapat dilihat wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh lahan dengan kemiringan yang relatif datar. Hal tersebut dapat LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 4

BAB I Pendahuluan

ditunjukkan pada tabel bahwa 91,26% wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki kemiringan antara 0-15%. Kabupaten Bojonegoro tergolong wilayah dengan dataran rendah, namun masih ada daerah yang merupakan dataran tinggi yaitu termasuk dalam Zona Pegunungan Kendeng bagian Barat. Menurut Van Bemmelen (1949), Pegunungan Kendeng dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian Barat yang terletak di antara Gunung Ungaran dan Solo (sebelah Utara Ngawi), bagian tengah yang membentang hingga Jombang dan bagian Timur mulai dari Timur Jombang hingga Delta Sungai Brantas dan menerus ke Teluk Madura. Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam Zona Kendeng bagian Barat. Permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro rata-rata berada pada ketinggian dari permukaan laut yang relatif rendah, yaitu berada pada ketinggian antara 25 - 500 m dari permukaan laut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta sebagai berikut:

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 5

BAB I Pendahuluan

Peta 1.1. Peta Kabupaten Bojonegoro

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 6

BAB I Pendahuluan

3. Gambaran Birokrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dipadukan dengan letak geografis serta kondisi masyarakat Bojonegoro terbentuk 71 lembaga Perangkat Daerah yang terdiri dari: - Dinas

: 17

- Badan

:9

- Bagian

:9

- Kantor

:2

- Kecamatan : 28 - Setwan

:1

- Satpol PP

:1

- Inspektorat

:1

- RSUD

:3

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat digambarkan sebagai berikut:

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 7

BAB I Pendahuluan

BUPATI

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WAKIL BUPATI SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI

ASISTEN PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PEMBANGUNAN

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

BAGIAN PEREKONOMIAN

BAGIAN PERLENGKAPAN

BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN

BAGIAN KESRA

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BAGIAN PEMERINTAHAN

BAGIAN ADM. KEUANGAN

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, HUMAS, DAN PROTOKOL

DINAS DAERAH 1. DINAS PERTANIAN 2. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 4. DINAS PEKERJAAN UMUM 5. DINAS PENGAIRAN 6. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7. DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN 8. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 9. DINAS PENDAPATAN DAERAH 10. DINAS PENDIDIKAN 11. DINAS PERHUBUNGAN 12. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 13. DINAS KESEHATAN 14. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 17. DINAS ESDM

BADAN

1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2. BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS 3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH DESA 4. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 5. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 6. BADAN PERIJINAN 7. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

KANTOR

1. KANTOR KETAHANAN PANGAN 2. KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

CAMAT

RSUD

1. RSUD KELAS B SOSODORO DJATI KOESUMO 2. RSUD KELAS D SUMBERREJO 3. RSUD KELAS D PADANGAN

KELURAHAN

DESA

= GARIS KOMANDO DAN PERTANGGUNGJAWABAN = GARIS KOORDINASI ADMINISTRATIF = GARIS KOORDINASI TINGKAT PIIMPINAN

Page 8

INSPEKTORAT

BAPPEDA

SATPOL PP

BPBD

BAB I Pendahuluan

4. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), adapun kewenangan yang dilimpahkan dalam pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meliputi:

A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial

B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar: 1. Tenaga Kerja 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Pangan 4. Peternakan 5. Pertanahan 6. Lingkungan Hidup 7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10. Perhubungan 11. Komunikasi dan Informasi 12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13. Penanaman Modal 14. Kepemudaan dan Olah Raga LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 9

BAB I Pendahuluan

15. Statistik 16. Persandian 17. Kebudayaan 18. Perpustakaan dan 19. Kearsipan

C. Urusan Pemerintahan Pilihan: 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian dan 8. Transmigrasi 6. Sumber Daya Aparatur Kemampuan sumber daya manusia memiliki peran utama dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Peningkatan

profesionalisme

birokrasi

dilakukan dengan tujuan agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan pada tingkat lembaga pemerintah maupun tingkat personal. Untuk itu perlu untuk meningkatkan kemampuan (kompetensi) dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam Tahun 2015 kondisi kepegawaian di Kabupaten Bojonegoro telah berkembang dengan baik. Dari sisi kualitas dan taraf pendidikan telah banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi semakin banyak, hal tersebut disebabkan tuntutan kualifikasi sebagai pelayan masyarakat dan profesionalisme aparat yang semakin tinggi. Adapun kondisi pegawai menurut latar belakang pendidikan,

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 10

BAB I Pendahuluan

golongan ruang dan menurut jabatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3 Komposisi Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2014-2015

No

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian

Uraian SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3

2014

2015

2014 174 240 2236 188 1041 672 6768 555 2

2015 167 237 2071 188 804 689 6861 638 1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro Tabel 1.4

Kondisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2015

Golongan

2014

2015

1 I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Jumlah

2

3

12 104 51 148 283 784 1047 590 1206 955 1095 880 2290 2361 65 5 0 11876

11 42 112 75 326 489 787 828 1435 938 1097 1003 2031 2400 78 4 0 11656

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 11

BAB I Pendahuluan

Kondisi pegawai dari sisi pangkat/golongan dibandingkan tahun 2015, komposisi kepangkatan terjadi peningkatan pada golongan IV penurunan 1,9% pertahun. Namun demikian untuk pegawai golongan III, mengalami kenaikan 3,37% golongan II menurun 2,74% dan golongan I menurun 7,5% . Penurunan tersebut bukan berarti terdapat kesenjangan pada formasi kepangkatan pada Gol III atau adanya peningkatan yang cenderung ekstrim pada golongan I dan II. Hal tersebut disamping disebabkan semakin terbukanya jabatan fungsional (tenaga pendidikan, medis dan paramedis serta rumpun jabatan fungsional lainnya), juga dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun. Untuk Kondisi pegawai menurut eselon /Jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut: Tabel 1.5

Jumlah Pegawai berdasarkan eselon dan Golongan Kepangkatan di Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Tahun 2014 - 2015 No

Eselon

Golongan Kepangkatan II I

IV

III

1 34 73 86 68 3

7 41 531 153 23 2.095 681 4721

1.322 1.314 2.636

305 305

1 32 78 121 591 157 23 8.046 2.306 11.355

II A 1 II B 33 III A 75 5 III B 97 41 IV A 79 544 IV B 3 169 VA 21 Pejabat Fungsional 4217 2.709 Staf 8 647 4.136 Jumlah Total 4513 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro

1.366 1.338 2.704

315 315

1 34 78 127 612 172 21 8.524 2.307 11.876

Tahun 2014 1 II A 2 II B 3 III A 4 III B 5 IV A 6 IV B 7 VA 8 Pejabat Fungsional 9 Staf Jumlah Total

4449 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah

Tabel 1.6

Pelaksanaan pendidikan Aparatur Struktural dan Fungsional LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 12

BAB I Pendahuluan

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 - 2015 No

Jenjang Pendidikan

2014

2015

2 3 Latihan Prajabatan 17 Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 17 2 Struktural 68 Diklat Pim IV 30 Diklat Pim III 36 Diklat Pim II 2 Diklat Pim I 3 Tehnis Fungsional 405 4 Pemberian Bantuan Tugas Belajar 36 S.1/D.4 23 S.2 2 Dokter Spesialis 11 5 Penyaringan Tugas Belajar 145 Penyaringan mahasiswa tugas 10 belajar Penyaringan IPDN 49 Penyaringan Ijin Belajar 86 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro

4 814 29 205 580 125 120 3 2

1 1

599 11 7 4 113 10 103

Tabel 1.7

Kondisi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2014-2015 Jabatan

2014

1 2 Struktural Eselon II 35 Eselon III 205 Eselon IV 784 Eselon V 21 Fungsional Guru 7184 Para Medis 1023 Tenaga Medis 153 1. Penyuluh Pengawas 140 TK/SD/SLB/PLS/SM Penguji Kendaraan Bermotor 6 (PKB) Pengawas Pemerintahan 1 Analis Kepegawaian 1 Auditor 0 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

2015 3 34 205 803 20 6954 1037 148 136 6 0 1 18

Page 13

BAB I Pendahuluan

Perkembangan tenaga

PTT, Guru, tenaga medis yakni dokter (umum,

spesialis, gigi dll), bidan, perawat, asisten apoteker dan tenaga teknis lainnya di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut ini: Tabel 1.8 Perkembangan Tenaga PTT di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 - 2015 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jabatan Guru TK Guru SD Guru SMP Guru SMA Guru SMK Guru SLB Dokter Umum Gigi Dokter Spesialis Bidan Perawat Asisten Apoteker Tenaga teknis lainnya Jumlah

Pengangkatan sebelumnya

Jumlah

Keterangan

Tahun ini

-

-

-

-

-

14

7

20

27

-

1 40 5

-

5 9 -

6 49 5

-

3

-

-

3

-

217

13

-

204

-

280

20

34

294

-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bojonegoro

LKJIP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

Page 14