9/7/2016
Klasifikasi Hukum Berdasarkan isi norma Hukum
Hukum Publik (Public Law)
Ridwan Khairandy
1
Hukum Publik
Ridwan Khairandy
2
Hukum Privat
Hukum yang fokusnya mengatur hubungan hukum antar lembaga negara dan hubungan antara negara dan perorangan
Hukum Perdata
1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi Negara 3. Hukum Pajak 4. Hukum Pidana Ridwan Khairandy
Hukum Privat (Private Law)
Hukum yang fokusnya mengatur hubungan hukum antar sesama individu atau perseorangan
3
Ridwan Khairandy
4
1
9/7/2016
Hukum Perdata
Hukum Dagang
• Fokusnya mengatur hubungan perseorangan dalam kehidupan masyarakat; • Fokusnya mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat Ridwan Khairandy
• Di dalam sistem civil law atau continental law, hukum dagang dianggap sebagai bagian dari hukum perdata; • Hukum dagang adalah hukum perdata dalam lapangan bisnis; • Substansi hukum dagang di dalam sistem civil law adalah hukum perdata 5
Ridwan Khairandy
6
Pembedaan Hukum Perdata Hukum Dagang • Pembedaan antara hukum perdata dan hukum dagang tidak bersifat substantif; • Pembedaan tersebut lebih bersifat historis; • Keduanya diatur dalam dua kodifikasi yang berbeda, yakni KUHPerdata dan KUHD; • KUHPerdata adalah genus, KUHD adalah species • Lex specialis derogat lege generali Ridwan Khairandy
7
Ridwan Khairandy
8
2
9/7/2016
Burgerlijk Wetboek Belanda
Hukum Ekonomi (Economic Law)
• Dulu di Belanda ada Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel (KUHD); • Sekarang keduanya disatukan dalam Burgerlijk Wetboek; • Masalah hukum dagang diatur dalam Burgerlijk Wetboek
• Hukum Bisnis menyangkut aspek hukum kegiatan ekonomi mikro • Hukum Ekonomi menyangkut aspek hukum kegiatan ekonomi makro • Di Belanda Hukum Ekonomi merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri yang mengatur hubungan negara dengan pelaku ekonomi
Ridwan Khairandy
9
Ridwan Khairandy
10 10
Hukum Bisnis (Business Law)
Law and Economics
• Di Common Law, Hukum Bisnis bukan merupakan cabang hukum perdata • Hukum Bisnis mengacu kepada berbagai cabang hukum yang erat kaitannya dengan berbagai kegiatan bisnis • Hukum Bisnis tidak hanya berkaitan dengan hukum perdata, tetapi juga hukum publik
• Pendekatan interdisipliner, antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi • Ilmu ekonomi dijadikan ilmu bantu untuk memahami dan memecahkan persoalan hukum • Memandang persoalan hukum dari sisi ilmu ekonomi
Ridwan Khairandy
11 11
12
3
9/7/2016
Sumber Hukum Dagang • KUHPerdata; • KUHD; • Perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHD (di luar kodifikasi); • Yurisprudensi; dan • Kebiasaan Ridwan Khairandy
13
Perbuatan Perniagaan • Pasal 2 KUHD: Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari • Pasal 3 KUHD: Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali • Pasal 4 KUHD; • Pasal 5 KUHD; • Semua pasal tersebut telah dicabut Ridwan Khairandy
14
Makna Perusahaan Perusahaan (Business) Kegiatan yang dilakukan secara terangterangan, terus menerus dalam kedudukan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan Kegiatan Itu Perlu Wadah Badan Usaha (Business Organization) 16 Ridwan Khairandy
15
Ridwan Khairandy
16
4
9/7/2016
Organisasi Perusahaan Badan Usaha
1. 2. 3. 4.
Ridwan Khairandy
17
Badan Usaha Berbadan Hukum
Perusahaan Perseorangan Persekutuan Perdata Firma Persekutuan Komanditer
1. 2. 3. 4. 5.
Perseroan Terbatas Koperasi Perusahaan Umum Perusahaan Perseroan Perusahaan Daerah
Ridwan Khairandy
18
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan Perseorangan • Perusahaan Perseorangan (Indonesia) • Een man zaak (Belanda) • Sole Trader/Sole Proprietorship (Inggris/USA) Ridwan Khairandy
Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
19
• Satu orang memiliki bisnis • Pemilik bisnis mendirikan bisnis tanpa pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan badan usaha • Biasanya badan usaha ini adalah usaha kecil • Seluruh modal dimiliki oleh pemilik bisnis Ridwan Khairandy
20
5
9/7/2016
Persekutuan Perdata
Persekutuan Perdata (Burgerlijk Maatschap = Partnership) Pasal 1618 KUHPerdata
Anita
Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang didapat karenanya Ridwan Khairandy
21
Pemasukan (Inbreng)
Adam
Andri
Pemasukan (inbreng) Persekutuan Bisnis
Bisnis
Keuntungan Dibagi kepada para sekutu Ridwan Khairandy
22
• Di Indonesia, tidak ada batasan maksimum jumlah sekutu • Di Malaysia (Seksyen 14 dan 42 (2) Akta Perkongsian): Maksimum 20 Sekutu untuk persekutuan di bidang perdagangan dan industri; maksimum 30 sekutu bagi persekutuan yang menjalankan profesi
Benda
Tenaga Kerja
Ridwan Khairandy
Darius
Jumlah Sekutu
Pemasukan (Inbreng)
Uang
Kontrak
23
Ridwan Khairandy
24 24
6
9/7/2016
Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata
Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata
• Persekutuan perdata yang menjalankan profesi • Persekutuan perdata yang bertindak ke luar secara terangterangan dan terus menerus serta memiliki tujuan mencari keuntungan (di bidang perdagangan dan industri) • Persekutuan perdata dari perjanjian suatu transaksi sekali segera setempat Ridwan Khairandy
25
Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata di USA
Persekutuan Perdata Penuh (Algehele Maatschap)
Persekutuan Perdata Khusus (Bijzondere Maatschap)
Persekutuan di mana pemasukan yang dilakukan sekutu dengan segala harta kekayaannya (1622 KUHPerdata
Ridwan Khairandy
Persekutuan yang pemasukannya terdiri atas barang-barang tertentu (1623 KUHPerdata)
26
Pengurusan Persekutuan Perdata
• General Partnership ini sepadan dengan persekutuan perdata dengan firma di Indonesia • Limited Partnership, persekutuan perdata semacam ini sepadan dengan persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap) di Indonesia)
Ridwan Khairandy
Persekutuan Perdata
• Diatur sekaligus dalam akta pendirian (Gerant Statutaire) • Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan didirikan (Mandataire Statutaire) 27
Ridwan Khairandy
28
7
9/7/2016
Keuntungan dan Kerugian
Tanggung Jawab Sekutu
• Ditentukan dalam perjanjian; • Jika tidak diperjanjikan, berlaku ketentuan Pasal 1633 KUHPerdata; • Pasal 1633 KUHPerdata: “Pembagian keuntungan – kerugian seimbang dengan pemasukan masing-masing sekutu ke dalam persekutuan, dan terhadap sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja disamakan dengan pemasukan yang paling sedikit
• Bila sekutu berhubungan dengan pihak ketiga, hanya ia yang bertanggungjawab, walau ia menyatakan bahwa ia bertindak atas nama persekutuan • Perbuatan itu baru mengikat sekutu lainnya, jika: a. ada surat kuasa dari sekutu yang lain b. hasil perbuatannya atau keuntungannya dinikmati oleh persekutuan
Ridwan Khairandy
29
30
Bentuk-Bentuk Baru Persekutuan Perdata
Tanggung Jawab Sekutu • Para sekutu dapat dituntut kreditor sama rata, walau pemasukan mereka tidak sama, kecuali diperjanjikan bahwa mereka hanya bertanggungjawab seimbang dengan pemasukannya • Jika seorang sekutu mengadakan hubungan dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga tersebut
Ridwan Khairandy
Ridwan Khairandy
31
• Joint Operation Contract • Joint Management Contract • Consortium Agreement (Perjanjian Konsorsium) • Perjanjian Kerjasama Operasi • Sindikasi Ridwan Khairandy
32
8
9/7/2016
Joint Management, Joint Contract Operation, Konsorsium PT Indo Merkan (Indonesia)
San Yang Ltd (Sin)
Firma
KencanaTeknik Bhd (Mal)
Persekutuan Perdata Menjalankan perusahaan
Kerjasama Melakukan Bisnis Tidak melahirkan perusahaan baru
Menggunakan Nama Bersama
Tanggung Sekutu Bersifat Pribadi untuk Keseluruhan 33
Ridwan Khairandy
33
Firma (Firm) • Bentuk khusus persekutuan perdata • Persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama • Didirikan dengan maksud untuk menjalankan bisnis • Perusahaan dijalankan dengan menggunakan nama bersama
Ridwan Khairandy
35
Ridwan Khairandy
34
Hubungan Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komanditer • Persekutuan perdata adalah genus dari firma dan persekutuan komanditer • Dengan kata lain, firma dan persekutuan komanditer adalah bentuk khusus (species) dari bentuk umum (genus) persekutuan perdata • Persekutuan komanditer adalah bentuk khusus (species) dari bentuk umum (genus) firma Ridwan Khairandy
36
9
9/7/2016
Contoh Nama Bersama • • • • • • •
Firma Sarmili dan Sarmila Firma Sasa Firma SS Firma Sarmili Bersaudara Firma Sarmili dan Rekan Firma Sarmili & Partners Firma Sarmili & Co
Ridwan Khairandy
Peruntukan Firma Bisnis Perdagangan dan Industri
37
Profesi
Ridwan Khairandy
38
Pendirian Firma
Pengurusan Persekutuan
• Tidak ada formalitas tertentu • Dapat dibentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis (baik dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan) • Dalam praktik banyak dibuat dengan akta otentik • Akta tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
• Pengurusan dilakukan oleh sekutu • Salah seorang dapat ditunjuk menjadi direktur • Direktur inilah yang melakukan tindakan pengurusan perbuatan rutin • Pengurusan yang menyangkut perbuatan kepemilikan harus mendapat persetujuan dari semua sekutu
Ridwan Khairandy
39
Ridwan Khairandy
40
10
9/7/2016
Pengurusan Persekutuan dalam Hukum Belanda
Pengurusan Persekutuan • Dalam kenyataannya sulit untuk menentukan mana perbuatan rutin dan mana yang perbuatan kepemilikan • Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya di dalam anggaran dasar ditentukan secara tegas mana saja yang diklasifikasikan sebagai perbuatan kepemilikan
• Perbuatan yang bersifat seharihari atau rutin (daden van beheren) • Perbuatan yang tidak bersifat rutin, tetapi bersifat khusus (daden van beschikking) atau perbuatan kepemilikan (daden van eigendom)
Ridwan Khairandy
41
Sifat Tanggung Jawab
42
Persekutuan Komanditer
Para sekutu bertanggungjawab sampai kepada harta pribadi (personal liability) Tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan Tanggung Renteng
Ridwan Khairandy
Ridwan Khairandy
43
• Persekutuan firma yang memiliki seorang atau lebih sekutu komanditer • Dasarnya sama seperti persekutuan firma, yaitu persekutuan perdata • Di dalam persekutuan harus ada sekutu biasa dan sekutu komanditer • Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda saja Ridwan Khairandy
44
11
9/7/2016
Persekutuan Komanditer
Pengurusan Persekutuan Komanditer
Sekutu Sekutu Biasa/Aktif
• Perbuatan pengurusan persekutuan komanditer harus dilakukan oleh sekutu aktif • Jika sekutu aktif lebih dari satu sebaiknya ditunjuk salah seorang sekutu yang berhak dan berkewajiban mengurus persekutuan • Salah seorang sekutu itu ditunjuk sebagai direktur • Berkaitan dengan pengurusan perbuatan kepemilikan hanya perlu mendapat persetujuan dari semua sekutu aktif, tetapi sebaiknya juga mendapat persetujuan sekutu pasif
Sekutu Komanditer Inbreng
Uang/Benda/Tenaga Kerja Pengelola Perusahaan
Tanggung jawab tidak terbatas
Ridwan Khairandy
Uang/Benda Tanggung Jawab terbatas sebesar inbreng
45
Ridwan Khairandy
Status Sekutu Komanditer • Hanya memasukkan inbreng berupa uang atau benda • Tidak boleh melakukan tindakan pengurusan • Walaupun mendapat kuasa untuk itu, sekutu komanditer tetap tidak dapat melakukan tindakan pengurusan • Jika ketentuan ini dilanggar, ia kehilangan kekebalan tanggung jawab yang bersifat terbatas (Pasal 21 KUHD) Ridwan Khairandy
47
46
Badan Hukum suatu badan selain orang yang secara hukum diperlakukan seperti orang, yang dapat memiliki kekayaan sendiri dan menggugat dan digugat di hadapan pengadilan dan diwakili oleh organnya “
Ridwan Khairandy
48
12
9/7/2016
Teori-Teori Badan Hukum
Syarat-Syarat Materiil (Syarat Substantif Badan Hukum)
• Legal Personality as legal Person (Teori Fiksi) • Corporate Realism (Teori Kenyataan Yuridis) • Theory of the Zweckvermogen (Teori Kekayaan Bertujuan) • Aggregation Theory
Ridwan Khairandy
49
Macam-Macam Badan Hukum
Ridwan Khairandy
50
Karakteristik Badan Hukum • Ada pemisahan kekayaan antara badan
• Badan Hukum Publik (misal: negara, pemerintah, pemerintah propinsi pemerintah kota/kabupaten, dan partai politik) • Badan Hukum Privat (yayasan, koperasi, dan perseroan terbatas). Ridwan Khairandy
• Ada kekayaan yang terpisah antara kekayaan badan dan kekayaan anggota, pemegang saham, atau pendiri; • Ada kepentingan yang menjadi tujuan bersama; • Ada organ dan orang yang menjadi pengurus badan
• • • • • 51
dan pendiri atau anggota atau pemegang saham; Memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri; Tanggung jawab terbatas; Memiliki kecapakan kontraktual atas nama dirinya sendiri; Dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri; Ada organ yang mengelola dan mewakili badan Ridwan Khairandy
52
13
9/7/2016
Pengertian Perseroan Terbatas Menurut Pasal 1Butir 1UUPT
Perseroan Terbatas Perseroan
Terbatas
Menunjukkan modal perusahaan terdiri dari sero atau saham
PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan …
Menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham
Ridwan Khairandy
53
Ridwan Khairandy
Unsur-Unsur Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas Modal Dasar
• Badan hukum • Persekutuan modal • Didirikan berdasarkan perjanjian • Melakukan kegiatan usaha • Modal dasar terbagi dalam saham
Ridwan Khairandy
54
Modal yang Ditempatkan Modal yang Disetor
Keseluruhan Nilai nominal saham yang ada dalam perseroan
55
Sejumlah uang tunai/bentuk lain yang disetor pendiri ketika perseroan didirikan
Ridwan Khairandy
Modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ketika perseroan didirikan 56
14
9/7/2016
Modal Dasar • Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham • Dalam UU Pasar Modal dapat ditentukan, modal dasar terdiri atas saham tanpa nilai nominal • Modal Dasar paling minimal Rp 50.000.000, 00 • Di bidang tertentu dapat ditentukan lebih besar Ridwan Khairandy
Contoh Modal Dasar Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), terbagi atas 20.000,00 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 57 57
Modal Ditempatkan
58
Kekayaan Perseroan
• Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh • Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan penyetoran yang sah • Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh
Ridwan Khairandy
Ridwan Khairandy
Perseroan Terbatas
Modal Rp 100 Juta
(1998)
Pemegang Saham (A, B, C)
Bisnis
59
Keuntungan
Kekayaan Siapa ?
Kekayaan
Rp 10 Miliar (2008)
Ridwan Khairandy
60
15
9/7/2016
PT Terbuka
Saham • Modal perseroan terbagi atas saham • Saham perseroan menurut UUPT harus memiliki nilai nominal dan nilai saham tersebut ditentukan mata uang rupiah • UUPT memberi kemungkinan saham diterbitkan tanpa nilai nominal berdasar UUPM • Pasal 84 A ayat (1) RUUPM (Baru): emiten dan perusahaan publik dapat menerbitkan saham tanpa nilai nominal. Ridwan Khairandy
61
Ridwan Khairandy
62
PT Terbuka
Kriteria Perusahaan Publik Pasal 1 angka 11 UUPM: “Sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00” Ridwan Khairandy
• Pasal 1 angka 7 UUPT: “PT Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal” • Pasal 1 angka 8 UUPT: “Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal”
PT Terbuka Assosiasi Modal
Persekutuan Modal
Lebih mementingkan modal daripada orang yang menjadi pemegang saham
63
Ridwan Khairandy
64
16
9/7/2016
PT Tertutup Modalnya tidak terlalu besar
PT Tertutup Pemegang saham umumnya orang yang saling mengenal satu dengan lainnya
Karakteristik Utama PT
PT Keluarga Lantas, apa tujuannya mengambil bentuk usaha PT ?
Sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham Ridwan Khairandy
65
Perseroan Terbatas
Direksi
Ridwan Khairandy
Ridwan Khairandy
66
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Organ Perseroan Terbatas
RUPS
• Sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang • Pemegang saham tidak bertanggungjawab terhadap utang atau kerugian PT • Utang atau kerugian tersebut semata-mata dipenuhi dari kekayaan PT
• Diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 • BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
Komisaris
67
Ridwan Khairandy
68
17
9/7/2016
Perusahaan Perseroan (Persero)
BUMN (Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003) • Badan usaha atau perusahaan • Modal seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara • Negara melakukan penyertaan langsung • Modal penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan Ridwan Khairandy
69
Perusahaan Umum (Perum)
Ridwan Khairandy
70
Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992)
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan Ridwan Khairandy
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan
71
Ridwan Khairandy
72
18
9/7/2016
Perangkat Organisasi Koperasi
Koperasi Badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi(UU No. 7 Tahun 2012)
Ridwan Khairandy
• Rapat Anggota • Pengawas • Pengurus
73
Ridwan Khairandy
74
Badan Usaha (Misal : PT) Menjalankan Perusahaan
Ridwan Khairandy
75
Kekayaan
utang
Aset
liabilities
Ridwan Khairandy
76
19
9/7/2016
Assets
Aset • Benda 1. benda Berwujud 2. Benda Tidak Berwujud (benda tidak berwujud ini adalah hak) 1. Piutang 2. hak merek; 3. paten 4. Desain industri
• Assets adalah aktiva atau kekayaan • Assets mencakup harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang akan diterima. Ridwan Khairandy
77
Liabilities
Ridwan Khairandy
78
Keperantaraan (Agency)
• Liabilities adalah pasiva; • Liabilities adalah utang; • Utang adalah kewajiban yang antara lain mencakup kewajiban untuk membayar pinjaman uang beserta bunganya, ongkos/biaya yang harus dibayar Ridwan Khairandy
• Goodwill Benda ekonomis yang tidak berwujud yang terjadi dari hubungan perusahaan dengan langganan atau konsumennya dan menunjukkan kemungkinan perkembangan yang akan datang
79
• Perantara adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga • Dalam ada makelar (makelaar) dan komisioner)
Ridwan Khairandy
80
20
9/7/2016
Makelar
Komisioner
• Makelar adalah perantara resmi. • Makelar harus berdasarkan izin atau pengangkatan dari negara; • Makelar berhubungan dengan pihak ketiga bertindak atas nama prinsipalnya; • Ketika melakukan perbuatan tersebut, dia harus menyatakan bahwa dia bertindak atas nama prinsipalnya Ridwan Khairandy
81
Makelar Dewasa ini
Ridwan Khairandy
82
Surat Berharga
• Misalnya Perantara Pedagang Efek di Pasar Modal (Pialang), Pialang di Bursa Berjangka, dan Broker Asuransi, • Harus berbentuk PT; • Harus ada izin dari negara
Ridwan Khairandy
• Komisioner adalah perantara; • Tidak ada syarat pengangkatan dari negara; • Dalam berhubungan dengan pihak ketiga bertindak atas nama dirinya sendiri; • Dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga, komisioner dapat bertindak atas nama dirinya sendiri atau prinsipalnya atau komitennya.
83
• Surat sebagai bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan; • Unsur Surat Berharga: 1. Surat bukti tuntutan utang 2. Pembawa hak 3. Mudah diperjualbelikan
Ridwan Khairandy
84
21
9/7/2016
Klasifikasi Surat Berharga • Surat yang Memiliki Sifat Kebendaan (Zakenrechtelijk) • Surat Tanda Keanggotaan (Lidmaatschaps papieren) • Surat Tagihan Utang (Schulverdrings Papieren)
Ridwan Khairandy
85
Ridwan Khairandy
86
Ridwan Khairandy
87
Ridwan Khairandy
88
22
9/7/2016
Misal: Pembeli
Misal: Penjual
Surat yang memuat kata “wesel” yang di dalamnya ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, di mana penerbitnya memberi perintah tidak bersyarat kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu pada hari bayar kepada yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu
Perjanjian Jual Beli
Pembayaran Wesel Bank/Bukan Bank Ridwan Khairandy
89
Contoh: Wesel
Ridwan Khairandy
90
Persyaratan Wesel
Jakarta, 20 Maret 2012 Atas penyerahan surat wesel ini, diminta untuk membayar kepada PT Sinar Grafika atau pengganti uang sejumlah Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) pada 29 Agustus 2012 di Semarang Kepada Bank Griya Artha Cabang Semarang Zulkarnain
(Direktur PT PT Nusa Teknik) Ridwan Khairandy
Wesel (Bill of Exchange, Draft)
91
• Penyebutan istilah “wesel”; • Perintah tidak bersyarat untuk membayar; • Nama orang yang harus membayar (tertarik); • Penetapan hari bayar; • tempat pembayaran; • Nama penerima pembayaran atau penggantinya; • Tempat dan tanggal penerbitan wesel • Tandatangan penerbit. Ridwan Khairandy
92
23
9/7/2016
Personal Wesel • • • • • • •
Kewajiban Penerbit
Penerbit; Tertarik; Penerima; Pemegang; Andosan/Endosan; Pengganti; Akseptan Ridwan Khairandy
• Penerbit memiliki kewajiban menjamin akseptasi dan pembayaran wesel; • Akseptasi adalah pernyataan bahwa tertarik setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar 93
Misal: Pembeli
Ridwan Khairandy
94
Ridwan Khairandy
96
Misal: Penjual Perjanjian Jual Beli
Pembayaran Cek
Bank Ridwan Khairandy
95
24
9/7/2016
Cek (Cheque)
Persyaratan Cek
Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya Ridwan Khairandy
97
Misal: Pembeli
Misal: Penjual
• Adanya kata “cek” di dalam surat tersebut; • Perintah bersyarat untuk membayar; • Penunjukkan tempat pembayaran; • Penyebutan tanggal dan tempat cek diterbitkan; • Tandatangan penerbit Ridwan Khairandy
Surat Sanggup PT A
Perjanjian Jual Beli
98
PT B Meminjam uang Serahkan uang
Pembayaran
Terbitkan Surat Sanggup
Surat Sanggup
Ridwan Khairandy
99
Ridwan Khairandy
100
25
9/7/2016
• Klausul “kepada pengganti” (order) atau istilah “surat sanggup”; • Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar; • Penetapan hari bayar; • Penetapan tempat pembayaran; • Nama penerima atau penggantinya; • Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani; • Tanda tangan penerbit Ridwan Khairandy
101
Ridwan Khairandy
102
103
Ridwan Khairandy
104
Bilyet Giro
Ridwan Khairandy
26
9/7/2016
Ridwan Khairandy
105
Ridwan Khairandy
106
Resi Gudang
Ridwan Khairandy
107
Ridwan Khairandy
108
27
9/7/2016
Resi Gudang Perusahaan Pergudangan
Pemilik Barang
Simpan/ Penitipan
Barang
Resi Gudang
Ridwan Khairandy
Perusahaan (Misal PT)
Penawaran Umum Ke Pasar Modal
109
Ridwan Khairandy
110
111
Ridwan Khairandy
112
Memerlukan dana
E m i s i
Saham
Obligasi dijual
dana
Ridwan Khairandy
Investor
28
9/7/2016
Bill of Lading/Konosemen Pengirim barang
Barang
Pengangkut/ Perusahaan Pelayaran
Mates receipt Kapal Mate’s receipt
Bill of Lading/konosemen
Ridwan Khairandy
113
Ridwan Khairandy
114
Manejemen Risiko • Menghindari (avoidance); • Mencegah (prevention) • Mengalihkan (transfer); • Menerima (assumption)
Ridwan Khairandy
115
Ridwan Khairandy
116
29
9/7/2016
Unsur Asuransi Berdasar Pasal 246 KUHD
Pasal 246 KUHD Asuransi atau pertanggungan adalah satu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian yang akan dideritanya karena kerugian karena kejadian yang tidak pasti Ridwan Khairandy
117
Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan Ridwan Khairandy
119
• Ada penanggung dan tertanggung; • Peralihan risiko; • Premi; • Peristiwa yang tidak pasti; • Ganti rugi
Ridwan Khairandy
118
Macam-Macam Asuransi • Asuransi Kerugian; • Asuransi Jumlah; • Asuransi Varia. Ridwan Khairandy
120
30
9/7/2016
Prinsip-Prinsip Asuransi
Hukum Pengangkutan
• Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan; • Prinsip indemnitas; • Prinsip kejujuran sempurna; • Prinsip subrogasi; • Prinsip kontribusi.
Ridwan Khairandy
121
Perjanjian Pengangkutan
• Moda angkutan darat (mencakup angkutan melalui jalan raya dan angkutan dengan kereta api); • Moda angkutan udara; • Moda angkutan laut;
Ridwan Khairandy
122
Tanggung Jawab Pengangkut
• Perjanjian antara pengangkut dan penumpang atau pengirim barang; • Pengangkut memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan; • Penumpang atau pengirim barang memiliki kewajiban membayar ongkos angkutan.
• Prinsip tanggung jawab berdasar kesalahan (liability based on fault); • Prinsip tanggung berdasar praduga selalu bertanggungjawab (presumption of liability); • Prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability atau strict liability).
Ridwan Khairandy
Ridwan Khairandy
123
124
31
9/7/2016
Jual Beli dalam Kegiatan Perniagaan • Jual beli dalam perniagaan adalah perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang yang menjalankan perusahaan; • Jual beli dalam kegiatan niaga adalah commercial transaction; • Misalnya jual beli dalam kegiatan ekspor impor.
Ridwan Khairandy
125
Kekhususan Jual Beli dalam Perniagaan
126
Syarat Penyerahan
• Persyaratan mengenai barang; • Persyaratan penyerahan; • Persyaratan pembayaran
Ridwan Khairandy
Ridwan Khairandy
127
• • • • • •
Loco; Franco; Free Alongside Ship (FAS) Free on Board (FOB); Cost and Freight (CF) Cost, Insurance, and Freight (CIF); • Netto Uitgeleverd Gewicht (NUG) Ridwan Khairandy
128
32
9/7/2016
Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)
Syarat Pembayaran • Pembayaran di muka (Advance Payment); • Wesel Inkaso; • Perhitungan Kemudian (Open Account); • Konsinyasi; • Letter of Credit (L/C)
Manusia
Harta Kekayaan yang Dilindungi Hukum
Memiliki: 1. Cipta 2. Rasa 3. Karsa
Kegiatan Intelektual
Kreasi
1. Ilmu Pengetahuan 2. Kesenian–Kesusasteraan 3. Industri
Hak Ridwan Khairandy
129
Hak Kekayaan Intelektual
Hak Cipta
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata … (Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2014)
1. Paten 2. Hak Merek 3. Hak Desain Industri 4. Rahasia Dagang 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ridwan Khairandy
130
Hak Cipta (Copyrights)
Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Industri
Ridwan Khairandy
131
Ridwan Khairandy
132
33
9/7/2016
Hak Cipta Pencipta
Ciptaan Sains
Penerima Hak
Seni
Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
Ridwan Khairandy
Sastra
Ridwan Khairandy
133
134
Merek
Hak Pencipta
Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa
Pencipta
Merek
Hak Moral (Moral Rights)
Hak Ekonomi (Economic Rights)
Merek Dagang
Apa Fungsi Merek ?
Merek Jasa
Sebagai individualisasi atau pembeda barang atau jasa yang sejenis berkaitan dengan persepsi masyarakat persepsi masyarakat sehubungan produk yang bersangkutan Ridwan Khairandy
135
Ridwan Khairandy
136
34
9/7/2016
Hak Merek Hak Merek
Negara
Pemilik Merek
Hak Eksklusif
Mengizinkan orang lain untuk memakai
Menggunakan sendiri merek sendiri Ridwan Khairandy
137
Ridwan Khairandy
138
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Paten
Sistem Pemberian Hak Merek First to use atau Sistem Deklaratif
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak untuk melaksanakannya
First to file atau Sistem Konstitutif
Pemakai Pertama
Inventor
Pendaftar Pertama
UU No. 21 Tahun 1961
Invensi
UU No. 19 Tahun 1992 UU No. 14 Tahun 1997
UU yang berlaku sekarang
Penerima Hak
UU No. 15 Tahun 2001
Melaksanakan
Teknologi
Produk
Proses
Baru Ridwan Khairandy
139
Ridwan Khairandy
140
Hak Cipta Ridwan Khairandy
35
9/7/2016
Desain Industri Kreasi
Bentuk
Konfigurasi
Komposisi Garis atau Warna
Komposisi Garis dan Warna
Gabungan daripadanya
Estetik Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi Dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan Ridwan Khairandy
141
Ridwan Khairandy
142
Rahasia Dagang informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang Hak Cipta Ridwan Khairandy Ridwan Khairandy
143
Ridwan Khairandy
144
36
9/7/2016
Ruang Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang
Rahasia Dagang
informasi Rahasia
• • • •
Metode produksi; Metode pengolahan; Metode penjualan; atau Informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum Ridwan Khairandy
Bernilai Ekonomi Dijaga Kerahasiannya
Informasi itu hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat 145
Jika pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan langkahlangkah yang layak dan patut untuk merahasiakannya Ridwan Khairandy
Jika informasi itu dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomis 146
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Varietas Tanaman Baru Pemulia
Hak Eksklusif
Varietas Tanaman Baru
Persyaratan
Penerima Hak
1. 2. 3. 4. 5.
Baru Unik Seragam Stabil; dan Diberi nama
Ridwan Khairandy
Subjek Hak Perlindungan Varietas Tanaman Baru ? 147
Hak Cipta Ridwan Khairandy Ridwan Khairandy
148148
37
9/7/2016
Badan Hukum
Orang Konsumsi
Utang
Bisnis
Bisnis
A
Utang
B
Tidak Salah Memberikan pinjaman
Selama Masih dapat Membayar Utang
Memiliki kewajiban untuk mengembalikan
Solvable, Solvent Ridwan Khairandy
149
150
Insolvable, Insolvent
Utang Maskapai Penerbangan
Ridwan Khairandy
Debitor
Lessor Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Terbang
Tidak Mampu Membayar Utang
Menyewa pesawat terbang selama 3 tahun, pembayaran secara berkala
Insolvable, Insolvent
Kewajiban membayar uang sewa
Ridwan Khairandy
151
Hak Hak Cipta Ridwan Khairandy Ridwan Cipta Khairandy Ridwan Khairandy
152
152
38
9/7/2016
Debitor dan Kreditor Perikatan Debitor
Debitor
Kreditor
Kreditor
Tidak Membayar Utang Pihak atau orang yang wajib melakukan suatu prestasi dalam perikatan
Pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi dalam perikatan
Hak Cipta Ridwan Khairandy
153 153
Pengertian Kepailitan • Segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa pailit • Hakikat kepailitan adalah sita umum yang bersifat conservatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditornya. • Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan hak penguasaan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimilikinya (harta pailit). • Penyelesaian harta pailit diserahkan kepada kurator yang diawasi hakim pengawas Hak Cipta Ridwan Khairandy
155
Tindakan Hukum
Permohonan Pernyataan Pailit
Gugatan Wan Prestasi Ridwan Khairandy
154
Pailit Suatu keadaan di mana orang atau badan hukum (debitor) berada dalam kondisi tidak membayar utangutangnya kepada para kreditornya Hak Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy
156
39
9/7/2016
Dasar Hukum Kepailitan (Pasal 1131 KUHPerdata) Benda Bergerak
Dasar Hukum Kepailitan (Pasal 1132 KUHPerdata) Jaminan
Debitor
Hasil Penjualan
Benda Tidak Bergerak Kebendaan
Telah Ada
Pari Pasu Pro Rata Parte
Akan Ada Menjadi jaminan untuk seluruh perikatan yang dibuat debitor
Hak Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy
Kecuali jika diantara mereka ada yang memiliki hak yang didahulukan 157
Klasifikasi Kreditor
Hak Cipta Ridwan Khairandy
158
Kreditor yang Memiliki Hak Istimewa • Hak tagih dari kas negara • Hak tagih dari kantor lelang • Hak tagih lainnya dari badan publik yang dibentuk oleh negara
• Kreditor dengan hak istimewa (privilege) • Kreditor separatis • Kreditor konkuren (concurrent) Ridwan Khairandy
Dibagi menurut keseimbangan, yakni menurut keseimbangan piutang masing-masing
159
Ridwan Khairandy
160
40
9/7/2016
Kreditor Separatis
Kreditor Konkuren
• Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan • Misal, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak tanggungan atas tanah, dan pemegang hipotik Ridwan Khairandy
161
Tujuan Hukum Kepailitan Melindungi Kreditor Konkuren 1. Menghindari perebutan harta debitor apabila debitor dalam waktu yang sama memiliki beberapa kreditor; 2. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya; 3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah satu kreditor atau debitor sendiri Hak Cipta Ridwan Khairandy
163
• Mereka adalah golongan kreditor biasa yang tidak dijamin dengan jaminan khusus • Mereka akan memperoleh pembayaran menurut imbangan tagihan masing-masing, setelah kreditor lainnya yang memiliki hak didahulukan memperoleh pembayaran Hak Cipta Ridwan Khairandy Ridwan Khairandy
162 162
Bankruptcy Reform Act 1978 • Melalui ketentuan automatic stay, debitor memperoleh perlindungan agar harta kekayaannya tidak dieksekusi oleh para kreditornya • Melindungi kepentingan para kreditor terhadap kecurangan yang dilakukan kreditor lain atau debitor Ridwan Khairandy
164
41
9/7/2016
Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia
Pihak-Pihak Yang Dapat Dipailitkan
• Verordening op het Faillissement en Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederland Indie (1906 – 1998); • UU No. 1 Tahun 1998 (1998 – 2004) • UU No. 37 Tahun 2004 (2004 – Sekarang) Ridwan Khairandy
165
Persyaratan Pailit
Hak Cipta Ridwan Khairandy Ridwan Khairandy
166 166
Makna Utang
• Debitor memiliki dua lebih kreditor • Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih • Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga • Dimohon baik oleh debitor maupun satu atau lebih kreditor (atau juga oleh pihak yang ditunjuk Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004) • Terbukti secara sumir Ridwan Khairandy
• Perorangan • Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum • Badan Usaha yang Berbadan Hukum • Badan Usaha Milik Negara • Badan Hukum Lainnya
167
• Utang dalam arti luas: Prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perikatan; • Dalam arti sempit: Hanya prestasi atau kewajiban yang timbul dalam perjanjian pinjam-meminjam uang Ridwan Khairandy
168
42
9/7/2016
Minimal Nominal Utang ?
Australia
• Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tidak ada ketentuan minimal besarnya utang; • Adanya pembatasan ini penting untuk mencegah kreditor dengan piutang sangat kecil dibanding dengan aset yang dimiliki debitor, mengajukan permohonan pernyataan pailit
• Bagi pernyataan pailit yang diajukan debitor (voluntary petition) tidak persyaratan besarnya utang; • Bagi pernyataan pailit yang diajukan kreditor (involuntary petition), dilakukan apabila debitor memiliki utang tidak kurang dari Aus $ 2, 000.00 Hak Cipta Ridwan Khairandy Ridwan Khairandy
US Bankruptcy Code • Untuk involuntary petition, dapat diajukan jika memiliki utang tidak berjaminan sebesar US $ 5,000.00 • 3 kreditor harus bersama-sama mengajukan permohonan pailit jika debitor memiliki 12 atau lebih kreditor • Seorang kreditor individual sepanjang tagihannya tidak kurang dari US $ 5,000.00 • Debitor individual dapat mengajukan permohonan pailit berdasar Chapter 13, jika memiliki utang tidak berjaminan tidak kurang dari US $ 250,000.00, dan utang berjaminan tidak kurang dari US $ 750,000.00 Ridwan Khairandy
171
170 170
Pailit Debitor Pailit Berhenti membayar (Tidak mampu membayar) ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Tidak membayar ? (Tidak mau membayar)
172
43
9/7/2016
Pengertian Utang dalam Kepailitan Kewajiban
Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu
Bernilai Uang Secara langsung
Akan timbul di kemudian hari
Perjanjian
Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih
Diperjanjikan atau percepatan waktu penagihan
Pengenaan sanksi oleh instansi yang berwenang
Undang-Undang Putusan pengadilan atau arbitrase Wajib Dipenuhi Debitor Ridwan Khairandy
173
Jatuh Tempo
174
Insolvency Test
• Dalam perjanjian dapat diatur jatuh tempo; • Wanprestasi dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo; • Jika dalam perjanjian tidak diatur jatuh tempo, jatuh tempo terjadi jika telah pernyataan lalai Ridwan Khairandy
Ridwan Khairandy
175
• Adakah parameter bagi hakim untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit ? • Di Indonesia, tidak insolvency test • Di US, ada insolvency test • Ada dua macam insolvency test, yakni: Balance Sheet Test dan Equity atau Cash Flow Test 176
44
9/7/2016
Pembuktian Sederhana • Pengadilan yang memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan hukum acara perdata; • Jika tidak sederhana, penyelesaian utang harus didasarkan gugatan wanprestasi yang menjadi kompetensi pengadilan negeri Hak Cipta Ridwan Khairandy
177
Pembuktian dalam Pernyataan kepailitan di US Kecuali Bankruptcy Code mengatur sebaliknya, pembuktian dalam permohonan pailit didasarkan pada ketentuan yang mendasari perbuatan debitor hingga ia sampai kepada mekanisme yang diatur di luar UU Kepailitan Ridwan Khairandy
179
Pembuktian Sederhana • Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan dengan persyaratan permohonan pailit, yaitu ada 2 atau lebih kreditor, debitor telah tidak membayar kepada 1 orang kreditor, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih • Jika ada perselisihan mengenai jumlah utang, maka itu bukan pembuktian sederhana Ridwan Khairandy
178
Pembuktian dalam Pernyataan kepailitan di US • Pembuktian salam proses kepailitan debitor dilakukan terhadap tagihantagihan yang dimiliki kreditor • Tagihan yang dikategorikan sebagai tagihan yang diselesaikan melalui US Bankruptcy Court bergantung pada jenis tagihan yang dimiliki kreditor • Bukan pembuktian sederhana Ridwan Khairandy
180
45
9/7/2016
Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan
Pengadilan • Di Indonesia melalui Pengadilan Niaga, sebagai kamar khusus di Pengadilan Negeri’ • Di Amerika Serikat melalui US Bankruptcy Court sebagai pengadilan federal • Di Belanda, tidak dengan pengadilan khusus, tetapi pengadilan biasa (Rechtsbank) Ridwan Khairandy
Pemohon
Menerima
Pengadilan Niaga Putusan
181
Pengadilan Niaga
Panitera Juru Sita Majelis Hakim Pemanggilan debitor dan kreditor
Persidangan
Penunjukkan Kurator
Dikabulkan jika terdapat fakta (keadaan) yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit terpenuhi Pembuktian Sumir
Ridwan Khairandy
182
Upaya Sementara
Debitor
Pemohon (kecuali debitor) Pengadilan Niaga
menolak
Penunjukkan Hakim Pengawas
Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: 1. Pengelolaan usaha debitor; 2. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan kewenangan kurator
Hal itu dikabulkan jika kepentingan untuk kepentingan kreditor
Jika diperlukan, dapat dibentuk Panitia Kreditor Sementara Hak Cipta Ridwan Khairandy
Pelajari berkas dan penentuan tanggal persidangan
Putusan
Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh atau sebagian kekayaan debitor
Pernyataan Pailit
Ketua Pengadilan Niaga
Pemohon
183
Ridwan Khairandy
184
46
9/7/2016
Akibat Hukum Putusan Kepailitan
Upaya Hukum
Kepailitan Pemohon
Pengadilan Niaga
Termohon
kecuali
Putusan Pernyataan Pailit Upaya Hukum
Kasasi
1. Benda, termasuk hewan yang diperlukan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat medis untuk kesehatan dirinya, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipakai debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk selama 30 hari 2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian 3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang
Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
Ridwan Khairandy
185
Verifikasi
186
Verifikasi tagihan yang diajukan Hasilnya:
Prosedur untuk menetapkan hak tagih
1. Tagihan yang tak dibantah oleh kurator maupun kreditor; 2. Tagihan yang tak dibantah oleh kurator maupun kreditor, tapi harus dikuatkan dengan sumpah; 3. Tagihan yang dibantah baik oleh kurator maupun kreditor
Seluruh perbuatan yang menuju kepada penetapan tagihan-tagihan
Daftar Utang
Hak Cipta Ridwan Ridwan Khairandy Khairandy
Rapat Verifikasi
Verifikasi Tagihan (Pencocokan Utang)
Kreditor Preferen
Seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan
Kreditor Konkuren
Hakim Pengawas wajib menawarkan pembentukan Panitia Kreditor Tetap
Diverifikasi Hak Cipta Ridwan Khairandy
187
Ridwan Khairandy
188
47
9/7/2016
Rapat Panitia Kreditor
Actio Pauliana
Perlu Diadakan
Actio pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa perbuatannya itu merugikan kreditor (Pasal 1341 KUHPerdata)
1. Rapat verifikasi; 2. Rapat untuk membicarakan perdamaian (accord); 3. Rapat-rapat luar biasa; 4. Rapat untuk melanjutkan perusahan si pailit, bila tak ditawarkan perdamaian 5. Rapat untuk likuidasi (pemberesan) harta pailit
Ridwan Khairandy
189
Ridwan Khairandy
Persyaratan Actio Pauliana dalam UU Kepailitan
Actio Pauliana dalam UU Kepailitan • • • •
Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan
Ridwan Khairandy
190
•
191
Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum; Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan; Perbuatan tersebut merugikan kreditor; Pada saat melakukan perbuatan tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan kreditor; dan Pada saat melakukan perbuatan tersebut, pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan itu akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor Ridwan Khairandy
192
48
9/7/2016
Pembuktian Actio Pauliana Perbuatan Hukum Debitor
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pembatalan
Tidak Membayar
Debitor
Dibuktikan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kurator Pailit ? Pada saat perbuatan dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor
Ridwan Khairandy
1. Debitor masih mampu membayar utang-utangnya, tetapi perlu kelonggaran waktu; 2. Debitor mengajukan rencana perdamaian yang berisi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren
193
Debitor
Inisiatif kreditor
Ridwan Khairandy
Inisiatif sendiri Pengadilan Niaga Tidak dapat atau diperkirakan tidak mampu membayar
Pemohon Disertai daftar yang memuat: sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta bukti secukupnya
Rencana Perdamaian Mengangkat Hakim Pengawas
Pengadilan Niaga
PKPU Sementara
194
Stay atau Standstill
PKPU Tetap Disetujui jika ada:
Dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian
Pengadilan harus menerima PKPU Sementara Berlaku sejak diucapkan sampai dengan persidangan yang dihadiri debitor, hakim pengawas, kreditor Hak Cipta Ridwan Khairandy
Alasannya ?
1. Persetujuan >1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dan mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor yang hadir dalam sidang 2. Persetujuan >1/2 jumlah kreditor separatis dan mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor yang hadir dalam sidang
Mengangkat Pengurus 195
Hak Cipta Ridwan Khairandy
196
49
9/7/2016
PKPU Sementara Debitor
Perdamaian
PKPU Tetap Tidak dapat ditetapkan Pengadilan Niaga
Pailit
Jika disetujui, penundaan berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan
Perdamaian dalam Kepailitan
Jangkauannya lebih sempit, karena hanya menuju kepada pembagian dan pemberesan harta pailit
Perdamaian dalam PKPU
Cakupannya lebih luas. Pengertian tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang telah mencakup pengertian restrukturisasi utang
Pembicaraan Rencana Perdamaian Selama PKPU berlangsung, kepada debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit Ridwan Khairandy
Elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan PKPU 197
Diagram PKPU PKPU Sementara
• Debitor kehilangan independensi • Jika debitor telah minta dirinya pailit, dia tak berhak lagi minta PKPU • Jika PKPU berakhir, debitor langsung pailit • Debitor tak dapat dipaksa membayar dan pelaksanaan eksekusi ditangguhkan • Sitaan berakhir dan diangkat • Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan • Debitor tak boleh menjadi penggugat atau tergugat • PKPU tak berlaku bagi kreditor separatis
A-----------------B---------------C--------------------------D _________________________________________________________ ______________________________
270 hari 21 hari Ridwan Khairandy
198
Akibat Hukum PKPU
PKPU Tetap
45 hari
Ridwan Khairandy
199
Ridwan Khairandy
200
50
