9/6/2016
Hak Cipta Ridwan Khairandy
1
Hukum Perdata Internasional
Hukum
Internasional Melintas Batas Negara
Keperdataan Hak Cipta Ridwan Khairandy
2
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
Perdata
Hak Cipta Ridwan Khairandy
3
• Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan keperdataan yang melintas batas negara • HPI adalah Hukum Nasional • Peristiwa, perbuatan, atau hubungannya yang mengandung unsur internasional atau elemen asing Hak Cipta Ridwan Khairandy
4
9/6/2016
Unsur Internasional (Unsur Asing) 1.Faktor Personal 2.Faktor Teritorial Internasional di sini tidak merujuk kepada sumbernya, tetapi kepada fakta atau materinya (objeknya) Hak Cipta Ridwan Khairandy
5
6
Faktor Teritorial
Faktor Personal • Jan, warganegara Belanda; • Anita, warganegara Indonesia; • Keduanya melangsungkan pernikahan di Indonesia; • Unsur asingnya terletak pada pihak yang mengdakan hubungan hukum memilki kewarganegaraan yang berbeda
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Hak Cipta Ridwan Khairandy
7
• A, warganegara Indonesia; • A memiliki apartemen di Sydney, Australia; • A menjual apartemen tersebut kepada B; • B adalah warganegara Indonesia; • Unsur asing: apartemen terletak di luar negeri Hak Cipta Ridwan Khairandy
8
9/6/2016
Masalah Pokok HPI
Faktor Teritoral
1. Pengadilan mana yang berwenang mengadili (jurisdiction) 2. Hukum mana yang harus diberlakukan atau mengatur peristiwa hukum yang mengandung unsur asing (applicable law, lex causae) 3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (recognition and enforcement of foreign judgment)
• A, WNI bekerja di taiwan; • B, WNI bekerja di taiwan; • Keduanya melangsungkan perkawinan; • Perkawinan dilangsungkan di Taiwan; • Unsur asing: Perbuatan hukum/hubungan hukum dilakukan di luar negeri. Hak Cipta Ridwan Khairandy
9
Hukum Yang Berlaku • PT X adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; • Y Pte. Ltd adalah badan hukum didirikan berdasarkan hukum Singapura; • Kedua badan hukum mengadakan kontrak; • Tunduk pada hukum negara mana kontrak tersebut ? Hak Cipta Ridwan Khairandy
Hak Cipta Ridwan Khairandy
10
Yurisdiksi (Kompetensi) • Jika kemudian timbul sengketa diantara para pihak • Siapa (pengadilan atau arbitrase) yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya ? • Di mana perselisihan tersebut harus diselesaikan ?
11
Hak Cipta Ridwan Khairandy
12
9/6/2016
Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Arbitrase Asing • Apakah putusan pengadilan atau arbitrase tersebut dapat diakui di luar negeri ? • Apakah putusan tersebut dapat juga dilaksanakan di luar negeri ? Hak Cipta Ridwan Khairandy
13
Kaidah HPI Indonesia (Berdasar Algemene Bepalingen Stb. 1847.43) • Pasal 16 AB: “Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaulanegara Belanda, apabila dia berada di luar negeri” • Sekaang kaula negara Belanda, dewasa ini harap dibaca sebagai warga negara Idonesia Hak Cipta Ridwan Khairandy
15
Kaidah HPI Indonesia • Tidak ada kompilasi apalagi kodifikasi kaidahkaidah HPI Indonesia; • Aturan-Aturan yang terkait dengan HPI yang tersebar dalam berbagai UU, misal: UU Perkawinan, UUPA, UU Penanaman Modal, dan UU Kewarganegaraan; • Kaidah HPI “tulen” yang ada di Indonesia yang merupakan peninggalan Hindia Belanda, yakni Pasal 16, 17, dan 18 AB; • Tidak banyak konvensi-konvensi yang mengatur persoalan HPI yang diratifikasi pemerintah Republik Indonesia Hak Cipta Ridwan Khairandy
14
Kaidah HPI Indonesia (Berdasar Algemene Bepalingen Stb. 1847.43) Pasal 17 AB: “Berkenaan dengan benda tetap berlaku undang-undang negara atau tempat dimana benda itu berada” Hak Cipta Ridwan Khairandy
16
9/6/2016
Kaidah HPI Indonesia (Berdasar Algemene Bepalingen Stb. 1847.43) Pasal 18 AB: “Setiap perbuatan hukum harus diselesaikan berdasarkan hukum negara dimana perbuatan tersebut dilaksanakan”
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Kaidah HPI Indonesia • Pasal 56 (1) UU No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara 2 orang WNI atau antara seorang seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar UU No. 1 Tahun 1974”
17 Hak Cipta Ridwan Khairandy
18 18
Kaidah HPI Indonesia
Kaidah HPI Indonesia
• Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
• Pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi
Hak Cipta Ridwan Khairandy
19
Hak Cipta Ridwan Khairandy
20
9/6/2016
Titik Pertalian Primer
Titik Taut/Titik Pertalian
1. Kewarganegaraan 2. Bendera kapal laut atau pesawat udara 3. Domisili (domicile) 4. Tempat kediaman (residence) 5. Kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum 6. Pilihan hukum intern 7. Tempat terjadinya perbuatan hukum 8. Tempat terletaknya benda
Keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum Titik Pertalian Primer
Titik Pertalian Sekunder
Keadaan-Keadaan/fakta-fakta yang melahirkan hubungan HPI Unsur Asing
Keadaan-keadaan/fakta-fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan dalam suatu hubungan HPI Lex Causae
Hak Cipta Ridwan Khairandy
21
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Titik Pertalian Sekunder
Titik Pertalian Sekunder • Hukum Tempat terletaknya benda (lex situs, lex rei sitae); • Hukum Tempat dilaksanakannya perbuatan hukum (lex loci actus) • Hukum Tempat terjadi perbuatan melawan hukum (lex loci delicti commisi) • Hukum Tempat dilaksanakannya pernikahan (lex loci celebrationis) • Hukum Tempat ditandatanganinya kontrak (lex loci contractus) • Hukum Tempat dilaksanakannya kontrak (lex loci solutionis) Hak Cipta Ridwan Khairandy
22
23
• • • • • • • •
Lex Mobilia Sequntuur Personam Pilihan Hukum Hukum Kewarganegaraan (lex patriae) Hukum Bendera kapal atau pesawat udara Hukum Domisili (lex domicilii) Hukum Tempat kediaman Hukum Kebangsaan atau kedudukan badan hukum Hukum negara tempat diadilinya perkara (lex fori) Hak Cipta Ridwan Khairandy
24
9/6/2016
Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah HPI
Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah HPI
(lanjutan)
Peristiwa Hukum Ada Unsur Asing
Tidak Ada Unsur Asing
Perlu Penetapan/Putusan Pengadilan
Tidak Perlu Penetapan/Putusan Pengadilan
Mengadili
•Hukum Acara: Lex Fori •Kualifikasi : Lex Fori
Lex Causae
Perkara HPI Hukum Asing Pengadilan Punya Yurisdiksi
Lex Fori
Pengadilan Tidak Punya Yurisdiksi Ada Renvoi
Tidak Ada Renvoi
Mengadili Lex Fori Hak Cipta Ridwan Khairandy
25
fakta
fakta
Hukumnya apa ? Hak Cipta Ridwan Khairandy
Hak Cipta Ridwan Khairandy
26
Penerjemahan sekumpulan fakta dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kategori hukum, sehingga dapat diketahui makna yuridisnya Dengan kualifikasi orang dapat menata sekumpulan fakta yang dihadapi, mendefinisikan, dan menempatkannya ke dalam kategori hukum yang ada
fakta
Kategorinya apa ?
Artinya apa ?
Hukum Asing
Kualifikasi (Klasifikasi, Kategorisasi)
Kualifikasi fakta
Hukum Asing
27
Hak Cipta Ridwan Khairandy
28
9/6/2016
Kualifikasi Fakta (Classification Cause of Action, Classification of Facts): Kualifikasi yang dilakukan terhadap seluruh fakta dalam suatu peristiwa yang ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah hukum dari sistem hukum yang seharusnya berlaku; Hak Cipta Ridwan Khairandy
29
• • • • • • •
A Pte Ltd. Sebuah perseroan yang didirikan di Nw York; Perseroan ini beraksud berinvestasi di Indonesia; Untuk itu A Pte.Ltd mengajak PT B untuk bekerjasama; Mereka kemudian mengadakan joint venture agreement; Mereka memiliki kewajiban untuk menyetor modal; A Pte Ltd. telah melakuka penyetoran; Sampai batas akhir perjanjian PT B tidak melakukan penyetoran; • Akibat Perusahaan Joint venture (joint venture Company); • Akibat berikutnya A Pte Ltd terlambat berinvestasi di Indonesia; • A. Pte. Ltd menderita kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan. Hak Cipta Ridwan Khairandy
30
Arti Pentingnya Kualifikasi dalam HPI
Kualifikasi Hukum (Classification of a Rule of Law, Classification of Law)
• Berbagai sistem hukum seringkali menggunakan terminologi, tetapi berbeda makna; • Berbagai sistem hukum mengenal konsep/lembaga hukum tertentu; • Ada fakta yang sama, tetapi jika digunakan kategori yang berbeda, hasilnya sangat berbeda; • Berbagai sistem hukum mensyaratkan sekumpulan fakta yang berbeda untuk menetapkan peristiwa yang pada dasarnya sama; • Berbagai sistem hukum menempuh prosedur atau proses hukum yang berbeda untuk menerbitkan hasil status hukum yang pada dasarnya
Penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam penggolongan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan Hak Cipta Ridwan Khairandy
Apa kualifikasinya?
31
Hak Cipta Ridwan Khairandy
32
9/6/2016
Peristiwa Hukum Dalam praktek melahirkan banyak permasalahan
1. Kualifikasi Menurut Lex Fori 2. Kualifikasi Menurut Lex Causae 3. Kualifikasi Otonom Alternatif
Hukum Indonesia
Perkara HPI Lex Causae
Lex Fori
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Kualifikasi Bertahap Kualifikasi Tahap Pertama (Kualifikasi Primer)
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Lex Fori 33
Status Personal (Personal Law) Hukum yang berkaitan dengan hukum perorangan, hukum keluarga, dan hukum waris Lex Causae dalam Status Personal Civil Law
Common Law
Nasionalitas
Domisili
Lex Patriae
Lex Domicilii Hak Cipta Ridwan Khairandy
Hukum Materiil (Hukum Substantif)
1.Kualifikasi 2.Hukum Acara
Kualifikasi Tahap Kedua (Kualifikasi Sekunder)
35
Kaidah HPI
Hukum Asing
Hak Cipta Ridwan Khairandy
34
Domisili Sistem Common Law Domisili adalah negara (dalam arti suatu wilayah yang memiliki sistem hukum sendiri) di mana seseorang memiliki kediaman dan bermaksud hidup di sana secara permanen Hak Cipta Ridwan Khairandy
36 36
9/6/2016
Domisili dalam Sistem Common Law
New York, USA
Domicile BURN Australia
Memiliki tempat kediaman sehari-hari
Warganegara
Domicile of Origin
Bermaksud hidup secara permanen Hak Cipta Ridwan Khairandy
37
Domicile of Choice Hak Cipta Ridwan Khairandy
38
Domicile of Dependency
Domicile of Origin • Domisili asli adalah domisili seseorang yang didapat pada saat kelahirannya • Domisili asli tersebut berlangsung sampai digantikan oleh domisili yang bergantung pada orang lain atau domisili pilihan • Seorang anak sah memperoleh domisili berdasar domisili ayahnya, dan anak luar dari domisili ibunya Hak Cipta Ridwan Khairandy
Domicile of Dependency
39
• Domisili yang bergantung pada domisili orang lain • Anak di bawah umur (sah) mengikuti domisili ayahnya • Anak di bawah umur (luar kawin) mengikuti domisili ibunya • Domisili isteri mengikuti domisili suaminya (di Inggris sejak 1 Januari 1974, isteri memiliki domisili independen dari suaminya) Hak Cipta Ridwan Khairandy
40
9/6/2016
Domicile Choice • Domisili pilihan adalah domisili yang didapat seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara, yang bukan negara asalnya, dengan maksud untuk tinggal di sana secara permanen • Persyaratan : Harus memiliki (1) Capacity (2) Habitual residence; (3) intention Hak Cipta Ridwan Khairandy
New York, USA
Negara Asalnya
BURN Memiliki tempat kediaman sehari-hari
Australia Warganegara
41
Hidup Secara Permanen Hak Cipta Ridwan Khairandy
42
Renvoi John Brown Warganegara : Canada
1. Pindah ke Jerman, tetapi masih warganegara Canada 2. Wafat di Jerman 3. Domisili terakhir: Jerman Meninggalkan benda bergerak di Canada
Hak Cipta Ridwan Khairandy
43
Forum: Pengadilan Canada
Pewarisan benda bergerak Hak Cipta Ridwan Khairandy
44
9/6/2016
Renvoi
Forum;
John Brown
Lex Fori: The law of Province of ….
Pewarisan benda bergerak Warganegara : Canada Pewarisan benda bergerak tanpa wasiat diatur menurut hukum di mana pewaris terakhir berdomisili
1. Pindah ke Jerman, tetapi masih warganegara Canada 2. Wafat di Jerman 3. Domisili terakhir: Jerman
Hukum Canada
Meninggalkan benda bergerak di Canada Forum: Pengadilan Canada
Pewarisan benda bergerak
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Pewarisan benda bergerak diatur oleh hukum menurut kebangsaannya WN : Canada
Lex Fori
45
• Budiman adalah warganegara Indonesia • Budiman sejak 1980 berdomisili dan bekerja di Colorado • Menikah dengan Sarmila di Colorado pada 1982 • Sarmila juga ikut menetap di Colorado • Memiliki anak (Yunita dan Sarita) • Kedua orang tua mereka meninggal karena kecelakaan di jalan raya • Terjadi sengketa waris • Diselesaikan di County Court Colorado • Hukum negara mana yang dipakai ? Hak Cipta Ridwan Khairandy
Domisili terakhir: Jerman
Hukum Jerman
Hak Cipta Ridwan Khairandy
46
• PT A membeli barang ke X Pte.Ltd (BH Singapura) • Barang dikirim ke Jakarta; • Setelah barang diterima, ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan • X menderita kerugian; • X mengajukan gugatan ke High Court Singapore • Kontrak ditandatangani di Jakarta • Tidak ada pilihan hukum
47
Hak Cipta Ridwan Khairandy
48
9/6/2016
Persoalan Pendahuluan • Persoalan pendahuluan adalah suatu permasalahan hukum yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir suatu perkara HPI dijatuhkan hakim • Persoalan pendahuluan timbul apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada sah tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain Hak Cipta Ridwan Khairandy
Persoalan Pendahuluan Jan Pieter Jong (WN Belanda
Lu de Jong
Anita Hapsari Dewi (Warganegara Indonesia)
Ida Albertina de Jong
Tinneke de Jong
Sengketa Waris Persoalan Pokok 49
Persoalan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum persoalan pokok diselesaikan ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
50
Hukum yang Dipakai dalam Penyelesaian Persoalan Pendahuluan (Teori Absorption) Persoalan Pokok Lex Causae
Anak sah ? Status Anak
Persoalan Pendahuluan Anak luar kawin ?
Status Perkawinan orang tua ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy Hak Cipta Ridwan Khairandy
Sama dengan lex causae persoalan pokok Hak Cipta Ridwan Khairandy
52
9/6/2016
Ketertiban Umum (Public Policy, Openbare Orde)
Hukum yang Dipakai dalam Penyelesaian Persoalan Pendahuluan (Teori Repartition) Persoalan Pokok
Lex Causae
Persoalan Pendahuluan
Lex Fori Hak Cipta Ridwan Khairandy
• Het probleem der openbareorde is nog steeds een der grootste probleem van het international privaatrecht (Kollewijn) • Masalah terpenting dalam HPI, tetapi sekaligus masalah tergelap dalam HPI 53
Ketertiban Umum (Public Policy, Openbare Orde)
54
Ketertiban Umum
• Pengadilan tidak mengakui atau melaksanakan hukum asing atau putusan asing atau status, kewenangan, dan kewajiban serta kemampuan atau ketidakmampuan seseorang melakukan perbuatan hukum yang diciptakan berdasar hukum asing, jika hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum lex fori; • Pengadilan dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing jika bertentangan dengan ketertiban umum Hak Cipta Ridwan Khairandy
Hak Cipta Ridwan Khairandy
55
• Ketertiban umum dapat ditemukan dalam konstitusi dan undang-undang secara menyeluruh yang mencerminkan nilai-nilai keadilan; • Jika hukum asing ditolak berdasarkan ketertiban umum, maka mesti hal tersebut bertentangan dengan nilainilai keadilan, asas moral yang baik atau tradisi yang mengakar dalam ketentuan lex fori. Hak Cipta Ridwan Khairandy
56
9/6/2016
Poligami Di Belanda oleh Orang Indonesia
Suryono (WNI) Pada 2005 bekerja di Rotterdam
Lex Causae: Hukum Indonesia
Menikah pada 2000 di Jakarta
Kasus Perceraian di Indonesia
Suryati (WNI)
Ong Song Hang (WN RRC) Menikah di Surabaya pada 1999
Akan menikah dengan Inneke van Dort (WN Belanda) di Rotterdam
Akan bercerai di PN Surabaya
Apakah serta merta hukum Indonesia diterapkan oleh Burgerlijk Stand atau Pengadilan di Belanda ? Hak Cipta Ridwan Khairandy
Lim Mei Lie (WN Singapura)
Lex Causae: Hukum RRC 57
Apakah serta merta hukum RRC diterapkan pada kasus ini oleh PN Surabaya? Hak Cipta Ridwan Khairandy
58
Dilaksanakan dan dicatatakan di luar negeri
Hak Cipta Ridwan Khairandy
59
Hak Cipta Ridwan Khairandy
60
9/6/2016
Hak-Hak Yang Telah Diperoleh (Pelanjutan Keadaan Hukum)
Penyelundupan Hukum
Jika seseorang memperoleh suatu hak secara sah berdasarkan hukum asing (di luar negeri), hak tersebut akan diakui oleh hukum negara lain atau lex fori.
Hak Cipta Ridwan Khairandy
61
Hak Cipta Ridwan Khairandy
62
Perbuatan Melawan Hukum dalam HPI
Akibat Penyelundupan Hukum • Setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan yang bersangkutan • Sebaliknya ada pula yang berpendapat lain, perbuatan penyelundupan hukum dianggap sah Hak Cipta Ridwan Khairandy
• Penyelundupan hukum terjadi apabila seseorang yang mendapatkan berlakunya hukum asing dengan melakukan satu cara yang tidak wajar, dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya • Tujuan: Menghindari suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki
63
• Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk memberikan ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdata) • Hukum yang berlaku dalam perbuatan melawan hukum yang ada unsur asingnya ? Hak Cipta Ridwan Khairandy
64
9/6/2016
Perbuatan Melawan Hukum • Perumusan norma dalam Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur daripada substansi • Pasal 1365 KUHPerdata tidak mendefinisikan makna perbuatan melawan hukum • Pasal ini menentukan unsur-unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum • Menjadi ketentuan “abadi” Hak Cipta Ridwan Khairandy
65
Hukum yang Berlaku bagi dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam HPI Lex causae dalam perbuatan melawan hukum bergantung pada teori yang diikuti oleh pengadilan atau sistem hukum nasional suatu negara Teori tersebut adalah: The Lex Fori Theory dan The Lex Loci Delicti Commissi Theory Hak Cipta Ridwan Khairandy
67
Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasar Pasal 1365 • Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif); • Perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum; • Ada kesalahan; • Perbuatan itu menimbulkan kerugian; • Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; Hak Cipta Ridwan Khairandy
66
Status Personal Badan Hukum 1.Teori Inkorporasi (Incorpoatrion Principle, place of incorotarion) 2.Teori Kedudukan secara statutair; 3.Teori tempat kedudukan manajemen yang efektif. Hak Cipta Ridwan Khairandy
68
9/6/2016
Teori Inkorporasi
Teori Inkorporasi
• Badan hukum tunduk kepada hukum negara dimana badan hukum tersebut didirikan; • Status personal badan hukum merjuk atau tunduk kepa hukum negara tempat badan hukum itu didirikan • Umumnya dianut oleh negara common law, Belanda juga menganut teori ini Hak Cipta Ridwan Khairandy
• PT Freeport Indonesia adalah perseroan yang didirikan di Indonesia; • Pemegang saham mayoritas perseroan ini adalah Freeport-Mc MoRand Copper & Gold Inc; • Freeport-Mc MoRand Copper & Gold Inc adalah perseroan yang didirikan di negara bagiaan Delaware, USA. 69
Hak Cipta Ridwan Khairandy
stat70
Teori Tempat kedudukan Statutair
Teori tempat kedudukan manajemen yang efektif
• Badan hukum tunduk atau diatur berdasarkan hukum negara tempat menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan memiliki kedudukan ; • Uumnya teori dikuti oleh negara civil law, kecuali Belanda
• Sebuah badan hukum tunduk atau diatur berdasar hukum negara dimana badan hukum itu memiliki tempat kedudukan manajemen yang efektif
Hak Cipta Ridwan Khairandy
71
Hak Cipta Ridwan Khairandy
72
9/6/2016
Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional
Kontrak Sengketa
Transaksi Bisnis Kontrak
Penyelesaian Sengketa
Sengketa Penafsiran Kontrak
Pelaksanaan Kontrak
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Yurisdiksi ? 73
Kontrak
Badan/Pengadilan yang berwenang adalah sesuai dengan pilihan para pihak
74
Kontrak Tidak ada pilihan forum
Ada Klausul Pilihan Hukum
Mengacu kepada Hukum Acara Perdata Lex Fori
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Hukum yang Berlaku dalam Kontrak Bisnis Internasional
Yurisdiksi Ada Pilihan Forum
Lex Cause?
Hukum yang dipakai sesuai hukum negara yang dipilih para pihak 75
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Tidak ada klausul pilihan hukum Hakim atau arbiter harus menentukan hukum negara mana yang dipakai 76
9/6/2016
Hukum yang Berlaku oleh Hakim/Arbiter dalam sengketa Kontrak yang Tidak ada Pilihan Hukum
Hukum Benda
Hakim atau Arbiter
Benda Bergerak Titik Pertalian Sekunder Dapat dijadikan Pedoman
Lex Mobilia Sequntuur Personam
1. Lex loci contractus; 2. Lex loci solutionis; 3. The law of country of origin; 4. The law of country of reception; Titik pertalian sekunder mana yang dipilih tergantung pada ketentuan kaidah HPI lex fori
Civil Law
Common Law
Asas Kebangsaan
Asas Domisili
Indonesia : Pasal 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie Hak Cipta Ridwan Khairandy
77
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Benda Tetap
Perkawinan dalam HPI
• Untuk Tanah berlaku asas lex situs • Untuk Kapal berlaku asas kebangsaan kapal • Kebangsaan kapal bergantung pada di mana kapal tersebut didaftarkan • Jika kapal milik orang atau perusahaan Indonesia didaftarkan di Liberia, maka kapal tersebut berkebangsaan Liberia
• Dalam arti luas perkawinan mencakup persyaratan materiil dan formal perkawinan, keabsahan perkawinan, akibat-akibat perkawinan, dan harta perkawinan, dan berakhirnya perkawinan • Perkawinan yang mengandung elemen asing; • Hukum negara mana yang diberlakukan ?
Hak Cipta Ridwan Khairandy
79
Hak Cipta Ridwan Khairandy
78
80
9/6/2016
Perkawinan • Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1UU No. 1 Tahun 1974) • Menganut prinsip perkawinan religius bukan perkawinan perdata Hak Cipta Ridwan Khairandy
81
Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan • Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkebangsaan Indonesia • Perkawinan antara sesama orang asing yang dilaksanakan di Indonesia bukan perkawinan campuran, tetapi perkawinan yang mengandung unsur asing Hak Cipta Ridwan Khairandy
83
Dua Pandangan tentang Perkawinan Campuran • Perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domicile-nya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda; • Suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya Hak Cipta Ridwan Khairandy
82
Keabsahan Perkawinan • Persyaratan Materiil (substantive validity), misal: persyaratan umur • Persyaratan Formal (procedural validity), misal: pengumuman, tempat dan waktu perkawinan Hak Cipta Ridwan Khairandy
84
9/6/2016
Validitas Esensial (Substantive) Perkawinan
Validitas Esensial menurut UU Perkawinan
• Asas lex loci celebrationis; • Asas yang menentukan diatur berdasar sistem hukum dari tempat masing-masing sebelum pernikahan dilangsungkan; • Asas yang menentukan diatur berdasar sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomicile sebelum perkawinan dilangsungkan; • Asas yang menentukan diatur berdasar sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di negara masing-masing
Hak Cipta Ridwan Khairandy
85
Validitas Formal Perkawinan Pada umumnya di berbagai negara dianut asas locus regit actum, yakni ditentukan berdasar sistem hukum yang ditentukan berdasar lex loci celebrationis Hak Cipta Ridwan Khairandy
87
• Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Indonesia atau antara seorang WNI dan WNA adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 56 ayat 1) • Perkawinan campuran tidak dilangsungkan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak Hak Cipta Ridwan Khairandy
86
Penjaminan Benda Tetap • Ada Loan Agreement antara PT X Badan Hukum Indonesia dan May Bank (Malaysia) • Hukum yang berlaku untuk kontrak ini berdasarkan choice law • Jaminan yang diserahkan berupa beberapa bidang tanah yang ada di Riau • Penjaminan tanah tersebut (hak tanggungan atas tanah) didasarkan pada hukum Indonesia (asas lex situs) • Jika jaminannya berupa kapal, harus dipasang hipotik berdasarkan hukum negara di mana kapal tersebut didaftarkan Hak Cipta Ridwan Khairandy
88
9/6/2016
Pemakaian Hukum Asing oleh Pengadilan atau Arbitrase Di common law system, hukum asing dianggap seperti fakta (like a fact); Di civil law system hukum asing diperlakukan sebagai hukum
Praktek Pengadilan di Common Law System
Hukum Asing
Dianggap seperti Fakta
Didalilkan
Pengadilan
Dibuktikan Para Pihak
Hak Cipta Ridwan Khairandy
89
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Pemakaian Hukum Asing
Pemakaian Hukum Asing
Pertamina v Kartika Thaher
• Adopsi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
High Court of Singapore Lai Kwe Chai Pertamina
Louis Phillipe Barbeaua (W.N. Canada) Kartika Thaher
Advocate
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Advocate
Saksi/Keterangan Ahli
Yvette Yvonne Barbeaua (W.N. Canada) Adopsi
Bui Thi Le Hong Non (WN Vietnam) Hakim pakai hukum asing secara ex officio
Saksi/Keterangan Ahli
Lex Causae: Hukum Canada
Hakim/Pengadilan Memakai Hukum Indonesia Berdasarkan Pembuktian di Pengadilan Hak Cipta Ridwan Khairandy
90
91
Dalam kenyataan juga minta keterangan ahli Hak Cipta Ridwan Khairandy
92
9/6/2016
Penyelesaian Sengketa Investasi
Penyelesaian Sengketa Investasi
Sengketa antara Investor dan Negara Penerima Modal
Pencabutan Izin Investasi
Nasionalisasi
Sengketa diantara Investor Sendiri
Ekspropriasi
Alternative Disputes Settlement
International Center on Investment Settlement Disputes
Hak Cipta Ridwan Khairandy
93
Hak Cipta Ridwan Khairandy
94
Yurisdiksi/Kompetensi Absolut ICSID
Kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID. Syarat ini dapat dinyatakan dalam klausul dlm persetujuan investasi asing atau dalam penetapan tersendiri
Sengketa investasi terjadi antara negara pihak dalam Konvensi dan warganegara dari negara yang juga menjadi peserta Konvensi Hak Cipta Ridwan Khairandy
Pengadilan
1. Mediasi 2. Konsiliasi
Yurisdiksi/Kompetensi Absolut ICSID Sengketa yang diajukan merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat langsung dari investasi modal
Arbitrase
95
Sengketa yang diajukan merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat langsung dari investasi modal Sengketa investasi terjadi antara negara pihak dalam Konvensi dan warganegara dari negara yang juga menjadi peserta Konvensi Kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID. Syarat ini dapat dinyatakan dalam klausul dlm persetujuan investasi asing atau dalam penetapan tersendiri Hak Cipta Ridwan Khairandy
96
9/6/2016
Penyelesaian Sengketa Investasi melalui International Centre Settlement on Investment Disputes
Amco Asia v Republic Indonesia
• Lanjutan
• Amco Asia v Republic Indonesia Amco Asia
Yayasan Kartika Eka Paksi
Kontrak
Amco Asia
Republic Indonesia
ICSID Memiliki Hotel Kartika Chandra
1. Perselisihan ttg pembagian keuntungan 2. Perselisihan dibawa PN
Arbitrase
Lex Cause ?
1. Pilihan hukum 2. Hukum host state
Cabut izin investasi
1. Hukum internasional; atau 2. Asas ex aquo et bono
BKPM Hak Cipta Ridwan Khairandy
97
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Penyelesaian Sengketa Investasi sesama Investor
KBC v Pertamina • Lanjutan
Karaha Bodas Company v Pertamina 28-11-1994
29-11-1994
Joint Operation Contract Melakukan kegiatan: 1. Ekplorasi energi geotermal 2. Eksploitasi energi Geotermal
Penyebab Kegagalan
1. Kepres No. 39 Tahun 1997 (Proyek ditangguhkan) 2. Kepres No. 47 Tahun 1997 (Proyek dapat dilanjutkan) 3. Kepres No. 10 Tahun 1998 (Pembatalan proyek)
Pertamina
KBC
98
PLN
Akibatnya JOC tak dapat dilaksanakan Kerugian
Energi Supply Contract
KBC telah investasikan dana US $ 100 juta
Sengketa
Proyek Gagal Hak Cipta Ridwan Khairandy
99
Hak Cipta Ridwan Khairandy
Pertamina tak bersedia turut bertanggungjawab atas kerugian itu 100
9/6/2016
KBC v Pertamina
KBC v Pertamina • lanjutan
Lanjutan
Pertamina
Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam JOC: 1. Pilihan Yurisdiksi: Arbitrase di Swiss 2. Pilihan Hukum : Hukum Indonesia
Upaya hukum pembatalan putusan
Ditolak karena tak uang deposit gugatan
Arbitrase di Swiss
Pertamina
KBC
KBC
Tanggapan
Pertamina
Permohonan ke Pengadilan: 1. Bekukan aliran dana Pertamina di PSP 2. Bekukan rekening Pertamina di New York dan negara lain
KBC
PN. Jakarta Pusat perintahkan KBC menghentikan eksekusi di luar negeri (1-4-2002)
Pertamina PN Jak Pus. Pembatalan Putusan arbitrase (27-8-2002) Kasasi
Mahkamah Agung
Batalalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hak Cipta Ridwan Khairandy
Appeal of Court Ditolak, putusan arbitrase sah
101
KBC v Pertamina
• lanjutan
District of Court at Texas Pengesahan Putusan Arbitrase
Putusan Majelis Arbitrase 1. Total kerugian KBC $ US 261 juta 2. Pertamina harus membayar ganti rugi Hak Cipta Ridwan Khairandy
Swiss Federal Court
103
Hak Cipta Ridwan Khairandy
102
