KEBIJAKAN REMUNERASI BLU RS/BALAI DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN
TIM PEMBINA REMUNERASI DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DASAR HUKUM REMUNERASI BLU UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 30 :
Setiap Rumah Sakit mempunyai hak: menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PP No. 23 Tahun 2005 Pasal 36 :
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU dapat diberikan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme
KEPMENKES No. 625 Tahun 2010 : BLU Rumah Sakit WAJIB menyusun dan menetapkan sistem
remunerasi berdasarkan kerangka berpikir, prinsip-prinsip dan ketentuan dasar sebagaimana dalam pedoman ini, dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan masing-masing rumah sakit.
URGENSI REMUNERASI Mendukung strategi usaha dalam menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Memacu motivasi pegawai agar memiliki komitmen tinggi dalam bekerja Membangun tim kerja yang solid Meningkatkan kinerja Pelayanan dan kinerja keuangan RS Memenuhi hak dan kewajiban RS Memenuhi hak dan kewajiban Pegawai 3
PENGERTIAN REMUNERASI merupakan imbalan kerja dapat berupa : - Gaji - Tunjangan Tetap - Honorarium - Insentif - Bonus atas prestasi - Pesangon ataupun Pensiun
REMUNERASI adalah pengeluaran biaya oleh BLU Rumah Sakit, sebagai imbal jasa kepada pegawai, yang manfaatnya diterima pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen perhargaan dan perlindungan. (Permenkes 625/2010)
PRINSIP DASAR REMUNERASI 1. PROPORSIONALITAS • perhitungan pembagian remunerasi berdasarkan jumlah asset RS yang dikelola serta tingkat pelayanan
2. KESETARAAN • penilaian antar jabatan sesuai dengan beban dan tanggung jawab masing- masing dengan memperhatikan pelayanan yang sejenis.
3. KEPATUTAN • menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan PPK BLU RS dengan proporsi pendapatan yang digunakan untuk remunerasi
4. KINERJA OPERASIONAL BLU • dengan memperhatikan indikator kinerja pelayanan, manfaat dan mutu bagi masyarakat dan keuangan dengan nilai kategori tingkat kesehatan RS
KEBIJAKAN REMUNERASI 1.
Remunerasi diberikan setelah satker memiliki pola tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK
2.
Remunerasi harus mencerminkan prinsip kepatutan, dan kinerja operasional BLU
3.
Komponen remunerasi terdiri dari: a. pay for position b. pay for performance c. pay for people
4.
Remunerasi bersifat single salary
5.
Kebijakan sistem remunerasi, wajib menunjukkan: a. metodologi yang digunakan pembobotan/perhitungan remunerasi b. proses analisis jabatan c. proses evaluasi jabatan yang objektif dan adil d. pemeringkatan jabatan (job grading ) yang mencerminkan kompleksitas pekerjaan dan standar kompetensi e. nilai (job value) dan harga jabatan (job price) f. sistem penilaian kinerja, untuk menghitung pay for performance
3. RUANG TUMBUH 4. JND (JUST NOTICEABLE DIFFERENCE)
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
TAHAPAN PENENTUAN GRADE :
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
ALAT TIMBANG
PROSES PENIMBANGAN
JABATAN YANG DITIMBANG
HASIL TIMBANG (JOB VALUE)
PERINGKAT JABATAN (JOB GRADE)
FAKTOR – FAKTOR JOB EVALUATION :
SISTEM REMUNERASI
Langkah-langkah Penyusunan remunerasi Inventarisir seluruh jabatan yang ada berdasarkan pada SOTK
Pengisian Formulir Kuisioner Seluruh Jabatan
Analisis Jabatan & Evaluasi Jabatan
Nilai Jabatan / Harga Jabatan
Pengelompokan Jabatan
Coorporate Grade
Pay For Position Pay For Performance,
Pay For People
CONTOH CORPORATE GRADE RS
KOMPONEN JASA PELAYANAN SAAT INI
I. BULANAN TETAP: • Jasa Pelayanan (JP) PNS dan Non PNS • Gaji Direksi • Gaji PNS dan Non PNS • Uang makan PNS dan Non PNS II.TAHUNAN : • Gaji Ke-13 PNS dan Non PNS
I. INSENTIVE II.FEE FOR SERVICE, bagi tenaga medis yang memberikan pelayanan didalam maupun diluar jam kerja
I. • • • • • •
BULANAN Honor Dewas Honor Tim Honor Jaga diluar jam kerja. Transpot Dinas Santuanan Pensiun Penghargaan berprestasi (Fatmawati Award) • Santunan Duka • Lembur • Penghargaan lainnya
II.TAHUNAN : • Asuransi • Kesejahteraan • Bantuan Pendidikan
KOMPONEN REMUNERASI RS
PAY FOR POSITION (P1) komponen ini merupakan harga jabatan sesuai dengan grading/hasil nilai analisa jabatan masingmasing pegawai (PNS +NON PNS);
besarannya bersifat tetap dan dibayarkan rutin setiap bulan
BULANAN TETAP : Berdasarkan JOB GRADE
PAY FOR PERFORMANCE (P2) Dialokasikan sesuai dengan capaian target kinerja yang telah dikontrak- kinerjakan melalui perhitungan IKU dan IKI; Besarannya sesuai performance dari BLU; Dibayarkan secara periodik sesuai kebijakan SATKER masing-masing
BULANAN: Berdasarkan Kinerja
PAY FOR PEOPLE (P3) • Diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan yang sifatnya individu; • Insidentil, berupa tunjangan lainnya; • Merupakan kewenangan dari Pimpinan BLU.
BULANAN: • Asuransi Non PNS • Pegawai Berprestasi • Santunan Pensiun Non PNS • Santunan Kematian NonPNS
