Peran Perguruan Tinggi dalam Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia. Mukernas IAKMI di Padang, Selasa tanggal 28 Oktober 2014 pukul 16.00 – 17.45 Oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia www.kebijakankesehatanindonesia.net
Pengantar Berbagai kebijakan kesehatan di Indonesia sampai saat ini terbentuk dan berjalan, tanpa peran perguruan tinggi yang signifikan
Dimana Peran Perguruan Tinggi? • Berada dalam posisi yang cenderung bukan sebagai pelaku penting dalam kebijakan-kebijakan besar di sektor kesehatan. • Sebagian berposisi terbatas sebagai penonton dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan, bahkan di daerah masing-masing.
Tujuan Diskusi: Menyiapkan para dosen perguruan tinggi untuk lebih aktif dalam proses perencanaan , monitoring, dan evaluasi kebijakan kesehatan.
Pembicara • Metode Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Pembicara: Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas MA, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. • Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah: Studi kasus di Universitas Padjadjaran. Pembicara: Dr. dr. Deni Sundjaya DEA Fasilitasi: • Visi strategis peran Perguruan Tinggi dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan. Studi Kasus kebijakan JKN dan Kebijakan KIA. Fasilitator: Prof. Dr. Laksono Trisnantoro MSc. PhD.
Pemicu Diskusi • Di Sektor Pekerjaan Umum: Pembangunan fisik selalu ada konsultan perencana, dan pengawas independen. Dana dianggarkan dari proyek, sebesar sekitar 5%. • Di sektor Kesehatan Masyarakat/Pelayanan Kesehatan, tidak pernah ada kebijakan untuk Perencanaan dan Monitoring serta Evaluasi secara independen. • Di Perguruan Tinggi tidak banyak ahli mengenai kebijakan dan manajemen kesehatan.
Apakah hal ini merupakan salahsatu faktor yang menyebabkan: • sulitnya menurunkan kematian ibu dan bayi • meningkatnya ketidak adilan dalam pelayanan kesehatan? Dan • berbagai kegagalan pembangunan kesehatan selama ini?
Visi strategis peran Perguruan Tinggi dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan.
Dimana Perguruan Tinggi akan berperan?
Belum ada kebijakan publik
Sudah ada kebijakan publik
Peran PT dalam Monitoring dan Evaluasi Kebijakan: Mampu mengidentifikasi: Kekurangan dalam penyusunan kebijakan dan dapat menemukan kesalahan atau kekurangan dalam rancangan kebijakan
Kesalahan pelaksanaan kebijakan, dalam kondisi rancangankebijakan yang dinilai baik.
Dimana PT akan berperan dalam Proses Kebijakan Penetapan agenda
Evaluasi Kebijakan Monitoring Pelaksanaan
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan 10
Kasus: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (MDG 4 dan MDG 5) • Tidak ada rancangan untuk Monitoring dan Evaluasi Kebijakan independen • Di NTT dilakukan program Revolusi KIA dengan menggunakan Monev oleh PT. Dana ditanggung oleh AusAID/DFAT. Saat ini sedang dialihkan ke Dana Dekonsentrasi dan APBD • Di DIY: Monev oleh UGM. Dana dari Dekonsentrasi KIA dan APBD DIY.
Kasus: Jaminan Kesehatan Nasional • Tidak ada rancangan Monev independen untuk mutu pelayanan dan biaya. • Saat ini ada Monev independen dengan dana dari IDRC • Ancaman ketidak efektifan dan ketidak adilan program tinggi. • Menyangkut dana besar dan keadilan sosial: tidak dapat didiamkan.
Dari mana dana Monitoring dan Evaluasi? • Dana Dekonsentrasi • Dana APBD • Dana dari BPJS: untuk monitoring dan evaluasi independen. • Dana dari donor
Apakah saat ini sudah ada danaya? • Sebagian sudah • Sebagian belum
Apa yang harus diperjuangkan oleh Perguruan Tinggi Kesehatan • Adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh pihak Independen
• Hal ini sesuai dengan penegasan Presiden RI ke 7 Jokowi yang berkali-kali menyatakan: • Indonesia perlu lebih meningkatkan Monev
Bagaimana perjuangannya? Asosiasi Perguruan Tinggi mendesak pemerintah untuk: • Mewajibkan program dan kebijakan besar kesehatan mempunyai komponen monitoring dan evaluasi independe
• Apa konsekuensinya? • PT Kesehatan wajib menyiapkan diri untuk meningkatkan kompetensi dalam monitoring dan evaluasi kebijakan
Kegiatan Pengimbangan Kompetensi Dilakukan dengan berbagai cara: • Pendidikan dan Pelatihan Dosen • Rekrutmen tenaga peneliti untuk melakukan Monev • Memperkuat sistem manajemen keuangan untuk mendapatkan kontrak kerja
• Didukung oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional • Menggunakan web:
www.kebijakankesehatanindonesia.net
Apakah Visi ini dapat diwujudkan? • Mari kita diskusikan
