PENJELASAN DPM UI TERKAIT PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI MAHKAMAH MAHASISWA ==================================================================== I. Kewenangan Pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa : Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (4) UUD IKM UI Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usul dari orang anggota Mahkamah Mahasiswa dan/ atau anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usulan pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa harus diambil melalui Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa , dan disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Pasal 13 UU No 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. Adil; dan c. Memiliki pengetahuan tentang UUD IKM UI. Pasal 20 Ayat (2) huruf d UU No 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila: Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi.

1

II. Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa : a. Selama Proses Persidangan Mahkamah Mahasiswa sejak tanggal 13 Desember sampai 17 Desember terdapat laporan baik secara lisan maupun laporan secara tertulis kepada DPM UI mengenai integritas Hakim Mahkamah Mahasiswa. b. Menanggapi laporan pada tanggal 18 Desember 2010 laporan tertulis dari Faris Najmuddin Zahir terkait transparansi terkait kondisi Pemira IKM UI 2010 dan permintaanya untuk meminta DPM UI bertanggung jawab terhadap Pemira IKM UI menyelenggarakan suksesi lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait (Pasal 7 huruf e UUD IKM UI) c.

Dalam surat Faris Najmuddin Zahir dijelaskan bahwa dia akan datang meminta jawaban DPM UI pada hari Sabtu 18 Desember 2010 pukul 10.00.

DPM UI

membahas kronologi Pemira IKM UI tahun 2010 . Faris Najmuddin Zahir beserta tujuh orang dari Fakultas Teknik datang meminta penjelasan DPM pada pukul 11.45 WIB. d. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 laporan dari Tri Cahyo Wibowo (Fakultas Teknik/2007) yang mempertanyakan independensi Hakim Mahkamah Mahasiswa dengan disertakan bahwa selama proses sidang Mahkamah Mahasiswa yang telah berlangsung ditemukan ketidaknetralan dalam proses disertai alat bukti yaitu : surat / tulisan terbuka (terlampir) adanya keterangan saksi yang diajukan yaitu pada tanggal 18 Desember 2010 mengajukan empat orang saksi (1 saksi berasal dari fakultas hukum, 2 saksi berasal dari fakultas teknik, dan 1 saksi berasal dari fakultas kesehatan masyarakat) atas laporan pengaduan terkait independensi Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa 2010. Keempat orang saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada tanggal 18 Desember 2010. foto (Silahkan hub DPM UI) serta video (Silahkan hub DPM UI) 2

e. Pasal 43 Ayat (2)

UUD IKM UI, Pengajuan permintaan pemberhentian Hakim

Konstitusi Mahkamah Mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa hanya dapat dilakukan oleh minimal dua (2) orang anggota Mahkamah Mahasiswa dan/ atau setiap anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Bahwa telah diterima laporan pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia secara tidak hormat oleh Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia Rizki Mandala Putra ( Fasilkom/Ilmu Komputer /2007 ). f. Bahwa salah

satu

anggota Independent Dewan Perwakilan Mahasiswa telah

mengingatkan kepada Hakim Mahkamah Mahasiswa untuk menjaga integritas selama proses Pemilihan Raya IKM UI. g. Bahwa

selama proses sidang berlangsung, terdapat perbedaan kebijakan Hakim

Mahkamah Mahasiswa saat saksi Rebecca (Program Vokasi/2008) dari pemohon memohon izin tidak hadir pada majelis hakim dan meminta agar kesaksiannya dapat dituangkan dalam bukti tertulis dan diizinkan oleh Majelis Hakim, sedangkan keesokan harinya saat termohon memajukkan keterangan ahli dalam bentuk tertulis oleh Topo Santoso, SH.MH.PhD Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum UI dan Ahli dalam bidang Penyelesaian Sengketa Pemilu Indonesia tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Mahasiwa hal ini bertentangan bahwa keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa

surat (visum et repertum yang

dijelaskan oleh seorang ahli). h. Kelima Hakim Konstitusi tidak memenuhi syarat sebagai Hakim Mahkamah Mahasiswa yaitu tidak memahami pengetahuan tentang UUD IKM UI, bahwa dalam persidangan

sengketa

Pemira

IKM

UI

Hakim

Mahkamah

Mahasiswa

mencampuradukan hukum positif Indonesia seperti Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pidana, Peradilan Perdata, Peradilan Konstitusi pada hukum acara Mahkamah Mahasiswa yang telah jelas bahwa hukum positif dalam persidangan Pemira IKM UI yang berlaku pada IKM UI adalah yang telah diatur secara tertulis dalam UUD IKM UI maupun UU IKM UI.

3

i. Pasal 97 ayat (4) UU No. 1 tahun 2010 tentang Pemilihan Raya disebutkan bahwa Peserta pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada MM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan Panitia Pemira mengenai hasil dari permohonan keberatan. Panitia Pemira IKM UI tidak pernah mengeluarkan keputusan tertulis mengenai keputusan Panitia Pemira mengenai hasil dari permohonan keberatan pihak pemohon. Sehingga hal ini bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Mahasiswa serta pemohon belum memenuhi sebagai pemohon dalam sengketa Pemira IKM UI di Mahkamah Mahasiswa.

4

III.

Ketetapan DPM UI No 28 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia Periode 2010/2011 Secara Tidak Hormat; a. DPM UI bertanggung jawab terhadap Pemira IKM UI menyelenggarakan suksesi lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait (Pasal 7 huruf e UUD IKM UI) b. Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usul dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. c. Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa atas usulan pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa harus diambil melalui Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa , dan disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. d. Bahwa telah diadakan sidang pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang dihadiri oleh 7 orang Anggota Independent Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan 4 orang anggota Perwakilan

lembaga

legislatif fakultas pada tanggal 18 Desember 2010. e. Bahwa seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang hadir dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia tanggal 18 Desember 2010 telah menyetujui hasil dari sidang pleno tersebut. f. DPM UI memanggil Hakim Mahkamah Mahasiswa atas laporan dan usulan pemberhentian Hakim Mahkamah Mahasiswa, namun Hakim Mahkamah Mahasiswa menolak untuk hadir. Pada pukul 16.30 WIB saksi yang diminta untuk dihadirkan, hadir untuk memberikan kesaksian. Dengan hadirnya saksi, DPM UI memasuki tahap mengadili Hakim Mahkamah Mahasiswa, namun Hakim Mahkamah Mahasiswa tidak hadir.

5

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas maka perlu dibuat ketetapan tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia Periode 2010/2011 Secara Tidak Hormat.

6

LAMPIRAN

7

8

9

10

11