I Ai

, \

I,~

--,

. .' \

j\, ./.

~~ : ',< / _~\...; ~)'~, ,; ~-\

, "'" {f131

!.,-

SALINAN

,

"

"<1

\(:~t~~)~~" -2':>1/ c,',,-{?

,

".C<\ '\t;'.·"-7~",··!J.'._~,~\lJ.Y 'b·~'''''I1'''_'./ ,-7:;-~-;,-

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

Mengingat

a,

bahwa petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000;

b,

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

c,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; 2.

Undang-Undang Konstruksi;

Nomor

3,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5,

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

6,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang;

7.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Lentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai IbukoLa Negara Kesatuan Republik Indonesia;

18

Tahun

1999

tentang

Jasa

I

')

8. Undang-Undang NomoI' 22 Tahun 2009 ten tang LRlu Lintas dan Angkutan jalan; 9. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 2009 t.entang Pajilk Di1t:Tilh dan Ret.ribusi Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang P(~mbenr\lkFlll Pcmturan Perunclf.lng-uncl..mgan; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lcmang Pemcrintf.lhan Daerah sebagaimanil t.elah beb<:'rnpn k"l1i dil.lhnh rernkhir rlcngnn Un(\i.lng-UndrHlg Nnllwr ') 1':1111\1"1 '?() 1;': 12. Peraturan Pcmcrint.ah NomoI' 28 Tahun 2000 t.cntang USclhn rli-\ll Peran Masyarakat ,Jasa Konstruksi sebagaimana telah bcberapil kali diubah t.erakhir dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2010; 13. Peraturan Pemerintah NomoI' 29 Tahun 2000 renl n ng Penye1enggaman .JasR Konstruksi sebag21imana tC:'lah diuh"h dcngan Pcraturan Pemerimah NomoI' 59 T21hun 2010; 14. Peraturan Pemerin(ah Nomor 30 1'21l1un Penycknggaraan Pcmbin
2000

IcnrAng

15. PeraturanPemerimah NomoI' 58 Tahun 2005 tcntang PengeloJaan Kcuangan Daernh; 16. Pcrat.urnn PC\l1crinl:nh Nomor:H 'Ll!1un 200fi

tcntnn~ ,I,llil!"!:

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten trlllg .len is PaJak Daerah yang Dipungu t Berclasarknn Pcncta pan ',cpaln Dann h atau Dibayar Sencliri olch Wajib Pajak; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Produk Tembakau l3agi Kesehatan;

2012 lcntnng Adiktif Bcrl.l pa

19. Peraturan Pcmcrintah NomoI' 27 Tahun Pcngeloloan l3iu-ang Milik NcgcrajDacrilh:

2014

I c11Tang

20. Peraturan Presielen Nomor 87 1'ah1.1n 2014 temang Pcrat:uran Pelaksanaan Unelang-Unelang NomoI' 12 TAhun 2011 Icni
~)()07 rc'!1\ !l1~;

2?. Pcrallll',lil MClllcri O,darn NC~~CTi Nornor ] Pcmbcntukan F'rcldl.lk HukLlrn f)i-h,rilh;

701':

'.>

'.

T'i11l11l

I' "I

;IlS'.

23. Perat1.1ran Daerah Nomor 3 Tahun 1986 temang PcnYlelik Pegawai Negeri Sipil eli Lingkungan PClTIcrimllh DcH:rnh 1<111.1-'11:; Ib1.1koLa ,Jakarta; 24. Perat1.1ran Dacrah Nomor 1 Tahun 1992 lCIlt.ang Pl'nggun:,,"n Bahasa Indonesia pacb Papan NamA, Papilll Pctunjuk. Knin Rcntilng elan RcklAmc eli Wilayah D,;er:d1 Khl.lSllS )i)\.Ikl\l:., ,JClk8rln~

3

25. Peraturan Daerah NomoI' 5 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokok

Pengclolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan

Umum;

Daerah NomoI' 8 Tahun 2007 ten tang Kel.ertibcm

27. Peraturan

Daerah Nomol- 6 Tahun 2010 ten tang Kct.f;ntuRn Umum Pajak Daerah;

28. Peraturan

Gedung;

Daerah NomoI' 7 Tahun 2010 ten tang BangUI1Flll

29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 ient,mg Pajak Rcklnl111': 30. Peraturan Daerah NomoI' 1 Tahun 2012 tcntang Rencal1a Tat8 Ruang Wilayah Jakarta 2030; 31. Peraturan

Daerah

Nomor 3 Tahun

2012

tcntang Rctribusi

Daerah; 32. Peraturan

Daerah NomoI' 12 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pelayanan Terpaclu Satu Pintu;

ten tang

33. Peraturan Daerah NomoI' 1 Tahul1 20] ,} tcnrang Rcncc11l<1 D('\'i,il

Tata Ruang dan Peral.uran Zonasi;

.

34. Peraturan Daerah NomoI' 9 Tahun 2014 Lcntang Penyelenggan1ftn

Reklame; 35. Peraturan Daerah NomoI' 12 Tahun 2014 tcnl.ang Org8nisils,

Pcrangkat DaerRh; 36. PeraturRn Gubernur NornaI' 3 T8hun 2010 \'cntang Pcngcl,,1i1,l1l

Kas Non Anggaran;

,

,

37. Peraturan Gubernur NomoI' 55 Tahun 2012 Lentang Pcmanfaat,1I1

Barang Milik Daerah; 38. Peraturan Gubernur NomoI' 1 Tahun 2015 tentang Larangnn

Penyelenggaraan Rokok dan Procluk Tembakau pacta Media Ruang;

LW-lr

MEMUTUSKAN : Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME. Bf\B I l\I~Tl:;NTUi\['J

UJ\1UM

Pasal ] Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud clengan . 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukot3 ,Jakarta. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutn)ra disebut Pemerinr~lh acl"lnh Presidcn Republik Indonesia y,mg memegang kckuilsann pemerintahan Neg8ra Rcpublik Indonesin sebag8iman<1 dim8ksud dalam Unclsng-Unclang D1:1sar Ncgara I~cpublik Indonesia Tahun 1 S"1~.

4

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukol"cl Jakarta. 5. Sekretaris Daerah aelalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Asisten Pembangunan elan Lingkungan Hielup adalah Asisten Pembangunan elan Lingkungan Hielup Sekretaris Daer;lh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Baelan Pengelola Keuangan elan Aset Dacrnh \'
Dinas Pelayanan Jakarta,

Pajak

Provinsi

Daerah

Khusus

Tbukota

9. Dinas Penataan Kota yang selanjutnya elisingkal DPI~ ac!a);lh Dinas Penataan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jak;\rw, 10, Dinas

Komunikasi, Inlormatika dan Kehumasan )'ang selanjutnya disebut Diskominfomas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Penataan K01:a clan Lingkungan Hiclup aclalah Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hiclup Sekrctarint Daer;\h Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta

11, Biro

12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutn\'a clisingkal S8lpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah KhuSLlS Ibukota Jakarta, 13. Baclan Pe\ayanan Terpadu Sam Pintu yang selan]utnya clisingkat BPTSP adalah Badan Pelayanan Terpaclu Satu Pin\u Provinsi Daerah Khusus Ibukota ,Jakarra, 14, Baclan Usaha Milik Ncgara yang selanjutnva c1isingkC1t RUl\lN

adalah badan usaha yang scluruh ni.<1U scb<1gian !wsar moclalnya c1imiliki olch Negara melalui penycrtacin St'Ci'lr8 langsung yang berasal dari kekayaan Negara :vang clipisahkan, 15, Badan Usah8 Milik Daerah yang selanjutn\'a clisingkat BUMD

adalah badan usaha \'ang dibentuk berdasarkan Peratunm Dacrah Y8ng seluruh atau scbagian !11odalnHI dimiliki Ilkh Dacrah nlelalui pcnycn:aan SCCflra langsung y::lng bcrasnl (];l1'i kekayaan Dacrah yang c1ipisahlwn.

16. Pelayanan Terpaclu Satu Pintu yang selanjutny;, clisingkclt PTSP adalah kegiatan pclayanan perizinan dan non pcrizinan vang proses pengelolaannya mulai cIari tahap pcrmohonan sampai kc tahap terbitnya clokuJllcn yang c1i18kukan see8\'a lcrpadu c1aIcilll sistem satu pintu pelayanan. 17, Rencana Kota adalah rencana tata ruang wilayah Daerah Vclllg

disusun dalam rangka pcngaturan pemanla8t:an ruang kO!8,

5

18. Ruang Kota adalah wilayah yang meliputi ruang elaratan, ru,mg lautan dan ruang udara sebagai satu kes8tuan wila':nh eli Daemh, tempat manusia clan makhluk lelinn)'D hidup d"111 melakukan kegiatan serta l11cmeliharcl kclnngsungcm hiclupnY:i. 19. Ka\vasan adalah ruang :yang ITlcrupakan kcsa tuan geograJi s beserta segenap unsur lerkait padElnypl yang batns CL·il1 sistemnya ditentukan bcrdasarkan aspek fungsioncl1 serta memiliki ciri tertentu.

20. Kawasan Tanpa Penyc1enggaraan Reklame aelalah ka\':asan yang tidak diperkenankan untuk penyclcnggaraan reklamc, hanya selnata-n18ta n8111(;1 pen genal usaha atau nan18 pt-ofcsi. nama gedung atau identitas pcrusahaan tcrmasuk logo Ynng beraktivitas di dalamnya dan reklame komersial yang perletakannya pada halte/ shelter. 21. Kawasan Kendali Ketat adalah kawasan umuk penye1enggaraan reklame yang titik-titik lokasi dan ukuran media atau biclang reklame dikendalikan dengan batasan jumlah titik, bentuk maupun ukurannya: 22. Kawasan Kendali Sedang adalah kawasan unl\lk penyelenggaraan reklame yang titik lolwsi. bentuk dan ukur,m media at au bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota. 23. Kawasan Kendali Rendah adalah km,'asan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukurnn media atau bidang reklame dikendalikan dcngan rendah d,m disesuaikarl dengan penataan ruang kota. 24. Kawasan Khusus adalah kawasan untuk penyelenggara;m reklame pada areal Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan jumlah titik, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame disesuailmn dengan penataan ruang kota. 25. Kawasan Ruang Interchange adalah suatu ka\vasan ruang bebas, yang berad8 di dalam lingkup suatu interchcmgc. dengan batasan jumlah tilik, bentuk dan ukuran media atilt\ bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kOlil. 26. Pola Persebaran Perletakan Reklame 8eblah konfigurasi perletakan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota yang tercennin dalam peta yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dan arahan untuk penvclenggar<1i\!l reklame. 27. Sarana dan Prasarana Kota adaIah bagian dari ruang kota \'nng dimiliki clan/at8u dikuasai oleh Dacrah yang pemanfoat<.inn .... untuk kepentingan UI11urn sesuai dengan perunrukan ~";:\llg ditetapkan dalam rencana kow. 28. Oi luar Sarana clan Prasarana Kota adalah bagii\ll dari rwmg kota yang clinliliki oleh peror8ngan atau bacL:-ln ~';d1!2: pemanfaatannya sesuai dengan perunrllknn \';lng ditct"lpknn dalalTl rencana kOla.

G

29. Bangunan Reklame adalah struktur bang\.man yang diperuntukkan un tuk penyelenggaraan reklame yang melipu ti konstruksi ·beril<1.lt media 8tau bidang rekl8me yang dipikulnya dan segal a sesuatu yang tcrinstalasi pac1a bangunan tersebuL 30. Konstruksi Reklame adalah sat\.! kesatuan struktur yang elibum dari jenis bahan tenentu yang dimaksudkan uniuk membangun bangunan reklame c!alarn suatu pengikm sebagai pemikul media atau bidang reklame. 31. Konstruksi Tunggal Reklame adalah konstruksi yang dibangun dengan satu konstruksi eli atas permukaan tanah clan tli atHp bangunan geclung untuk mcmikul mcdi
bangunan. 33. Reklame Oi Atas Bangunan aelalah reklame yang konslruksin~'a terletak dan/atau menyatu pacla atap bangunan. 34. Reklanlc Panggung 8dalah suatu konfigurasi perk:t.akan beberapa titik reklame pad a suatu ruang kola tertentu \'ang berada di dalEl.1n clan eli iuar sarana clan praSarC1Jla kOUi ~,'c"tll,Q, clibatasi oleh jarak minimal 3 (tiga) meter Ztntar media nwu bidang reklame.

35. Bahu Jalan adalah suatu ruang jalan yang berada antma tepi konstruksi jalan dengan batas kepemilikan pada ruang milik jalan. 36. Median Jalan adalah suatu ruang terbuka dcngan lebm 1,ur::1J1g dari 6 (en am) meter y;mg bcraela eli ;l!1tar8 dua nws j81an. 37. Halte adalah tempat pemberhentian E:enclaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 38. Papan Informasi Kota aclalah tempat pen) ampaian informasi kota yang beraela eli 8isi kanan dan/atau kiri halte yang \erc1iri dari 2 (dua) sisi, satu sisi berisi informasi kota dan sisi laimw" dapat berisi reklame.

39. Penunjang Kelengk8pan Kota aclalah keseluruhfln sarana dan prasarRncl kOla.

()rn~"men

40. Ornamen . Kota aclalah komponen produk sem yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan sebagai hiasan kota dan/atau kebutuhan kota lainnya sebagai penc!ukllng kelengkap8n kotil. 41. Perletakan Rcklame adalah rcmpa\ ti\ik r, k!alllC' dilcmp,1rk;1I1 atau diletakkan. 42. Titik Reklamc adalah tempa\ konstruksi clitempatka.n, clilewkkan dan/awu diclirikan.

biclang

rekl,>l11c

43. Media atau Bielang Reklame aelalah bagian dari konstruksi \'al1l-:, digunakan sebagai tempat penyaji8n rekbmc. 44. Tinggi Reklamc Tunggal adalah ketinggian rekl8me clmi pcrmukaan tanah terhadap ambang ba\\'ah bidang reklamc.

7

45. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan tanah sampai am bang atas bidang reklame. 46. Reklame adalah benda. alat, perbuatan atau media yang menurui bentuk, susunan clan/atau corak ragamnv8 uniuk tujuan komersil, dipergunakan unLuk memperkcnalk"II1, menganjurkan, atau memujikan suatu b
bar8ng/aset mtlik c1aerah berupa titik rcklame pada sarana dan prasaran
51. Harga SelVa Titik Rcklame adalnh harga sewc; ynng c1irl"inpk olch PCInCrintf,lh Dncn-lh ul1lu), ~clif:lp titik rc-klam\.

.11

52. Perjanjian Sewa TiLik Reklamc adalah pcrJanjian sc\\"a mCIl\T\\"fl untuk pcmanfaatan titik reklamc \'nng clibuat eLm ditanc1atangani oleh Pcmcrintah Daerah clcngan penyclengg~lra reklame untuk jangka IVaktu tertentu clan cleng8n harga S('\\-', yang ditetElpk8n Pcmcriniah Dacrah. 53. lzin MendirikEln BangunEln 8angunan Rcklame yang sclanjul1l\'a disingkat IMB-BR adalah perizinan bcrisi arahan rcknis pembangunan Konstruksi Reklamc. 54. Gambar Tara Letak Bangunan Bangunan Reklnme yang selanjutnya disingkat TLB-BR aclalah gam bar renC;lna perletakan reklame bagi pemasangan reklElIne yang nwmcrluknn konstruksi. 55. Izin Penye1enggaraan RekJamc yang selDnjurnya disingkar rPR adalah perizinan untuk penyclenggaraan reklClmc yang hcrisi 8.ntara lain teks rcklame atau gam bAr rcklnmc atal! logo reklamc, jenis rcklam<.;, 10kasi titik rcklamc, j811gk" w8ktu (Lin ukuran media 8t8U biclang rcklame. 56. Reklame Elektronik/ Digital aclalah reklame yang rnenggunak;il1 layar monitor yang cligerakkan secara terprogram m,'lilJui sistem yang mcnHljikan progrnm rekJamc Eli8U visual b;lik berupa film c1,:m/iltall g<'1I11bar clan/ainu tulis8n \"ilng elap:i\ berubah-ubah clan/aiau bcrgcrak serta diflln~sikHl1 eknl':'11 tennga listrjk.

Q

<••

57. Reklame Megatron/Vicleotron/ Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar c1engan teknologi yang menyajikan program reklame atau visual iklan c1alam bentuk vicleo, gambar c1an/atau tulisan yang c1apat bergerak clan berubah-ubah, terprogram clan c1ifungsikan clengan tenaga listrik clan / atau sum ber tenaga lainnva yang sejenis. 58, Reklame Papan/Billboard aclalah reklamc yang terbuai c1Ftri bahan metal, papan kayu, callibrate, vynil termasuk seng atnu bahan lain yang sejenis c1ipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus c1ibangun clan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame. 59, Reklame Pylon acialah reklame yang terbunt ciari bahan mlCtnl, acrylic, vynil, plastik elengan metoele pencahayaan elari elalrtm (backlighting) atau media elektronik/ LED vang hanya sematamata nama pengenal usaha atau nama profesi, nama geelung atau ielentitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas eli elalamnyn, 60, Reklame Kain aclalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atnu bahan lain yang sejenis dengan itu, 61, Reldame Meleknt (Stiker) aelalnh reklame yang berbentuk len1baran stiker, disclcnggarak811 dcngan C8ra clilekatk8.11 pc)c1a

biclang reklame atau biclang bangunan. 62, Reklame Selebaran adalah rekiame yang berbentuk lcmbarcm lepas diselenggarakan clengan cara clisebarkan atau diberikan atau dapat climinta dengan ketentuan ticlak untuk clitempelkan, dilekatkan, clipasang clan cligantungkan pacla suatu bencla lain. 63, Reklame Udara aclalah l'eklame yang diselenggal'akan eli udal''' clengan menggunakan gas, Inser, pesnwat <:ltau cdat lain ::;mg seJel1ls. 64. Reklame Suara nelalah reklnme ynng ciiselenggmnkan c1cng,'i!1 menggunakan kata-kata yang eliucapkan mau clengan suara yang ditimbulkan elari atau elengan perantara alat. 65. Reklame Sliele atau Reklame Film aclalah rckJame yang eliselenggarakan clengan cara menggunakan ldisc berupa k,Ka atau film, ataupun bahan-bahan yang scjenis, sebagili ,dat untuk clipl'oycksikil11 clan/atau clipanCilrkc1l1 paela layar ,.\(;11.1 benela lain eli elalnm runngan. cliselencrue:trC:ikan bl:-> dengan cara InerTl pCro.gakA n sllal:u bar8ng clengHll atall U·Hlp<-l

66, Reklame

Pcragaan

aclalah

reklalne

o -,r8n . t'>

eliscrtai sunra. 67. Reldame Graffiti acialah l'ck!ame yang elisclcnggarnkc1l1 (i,duIn bcntuk col'etan-coretan yang bernuansa seni (art) (!eng,cm menggunnkan komposisi warna, garis clan bcntuk un1.uk menginformasikan <:ltau mempromosikclll suatu procluk bar:1llg atall jas8 ,yang diselenggarakan pacta clincling ata'll bidclllg bangunan. 68. Reklame Berjalall padel Kenel<:lraan adaJah ('cklamc vall?; elitempatkan utau ciirempelkan pacla kellclnraan yang diselenggarakan c1engan mempergunaknn kcnelaranll bermotnr. kereta api, atau traJ1sportasi darat lainl1:'"8 atau dcngan C(1r:1 elibawil bcrjnlan olch orang.

9

69. Reklame Laser aclalah reklame yang cliselenggarakan melalui alat yang memancarkan radiasi clektromagnctik. baik c1aJam bentuk cahaya lllaupun bcntuk lainn)'a \'ang sejenis yang c1Ap;'1 dilihalolch·ulllum. 70. Rcklame Apung aclvloh rekiAlllc yang eli5eJenggarakan elcng,.tn cara tcrapung eli pcrmukaan air. 71. Rcklame Gapura aelalah suatu bangunEil1 yang mclinrang pacta suatu ruas jalan tcrtentu eli c1alam sarana dan prasarana kola yang bangunannya ciimaksuelkan unluk mcnginformasiknn lokasi kawasan wisata kulincr clan scbagian elipakai untuk peny'elenggaraan reklanle. 72. Kompensasi ad,llah illlbalan yang eliberikan olch Pcmerinlnh Oaerah kcpac!Cl Pcnyclcnggara Reklame yang mcmbiavai pembangunanfrcnovasi sarana prasarana kala dan penunjang kelengkapan kola elalam bentuk pcnyelcnggaraan reklame sesuai dengan perjanjian kerja sama antma Pemerintah Oaerah dengan Pcnyelenggara Reklame.

BilB JI

!VIAI
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan scbagai pedoman ntml acuan untuk pengenclalian penyelenggmaan rekIame \',mg berlandaskan kemanfaatan, keselamatan. keterliban umum. keamanan. keagalllaan, kesopanan, kcsehatan. kesu 5i Ian n. keinclahan lingkungan, kepatuhan elan kcpastian hukum scrta menjagn ruang kma ICcap berkualitas scsuai clengan renCilllCl kota.

(2)

PeratLlran Gubernur ini berrujuan ; a) b) c)

mewujuclkan keterlib8n clan keinc!ahan ru,mg kota; mengoptimalkan penerim8an c1aerah; elan menjamin adanya kcpastian hukum dalam penyelenggara,lll reklame. Pasal 3

(1)

Oalam rangka mewujuelkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pel8yanan penye1enggaraan reklamc didasarkan pac1a prinsip-prinsip sebagai berikut ; a. b. c. d. c.

(2)

transparansi; akuntabcl; seimbang; kean1an8.r1 dan kesclarn8tan; dan

kcpc,stian hukurn.

Transparansi, bah\\·a pcnycienggarnan rckial11C dil(Jk~()nakiln secara terbuka kepac!a m8syarakat untuk Illcmpcroleh c1ella (L.m informasi yang benar. jclas dan jujur.

10

(3)

Akuntabel, bahwa penyelenggaraan d ipcrtanggungj a wabka n.

reklame

harus

d8pr.ll

(4)

Scimbang, bahwa penj'clenggaraan reklame dilaksanakan ata~ dasar kcseimbangan antara kcbutuhan ruang publik untuk pemanfaatan reklame dcngan penerimaan ciacrah.

(5)

Keamanan dan keselamatan, bahwa setIap pcnyclenggara reklame hams memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat.

(6)

Kepastian hukum, bahwa pelayanan clalam penyelenggaraan reklame harus ment8ati ket.entuan per8tur8n perundRng-undangan. I3!\H 111 ETIKA PENYELENGGARAANREKLAI\1E P"SCi] .,

(1)

Setiap penyelenggara,m rckl<:lme clalam Sell-ana dan pmsn m 11<1 kota. harus mClllRt.uhi ketenU.lRn r1alam PcrRruran C~ubcrnur ini. termasuk ; a. pola penyebaran dan batasan teknis yang cli(etapkan; b. norma etika, estetika, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan c1nn lingkungan; dan c. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pndfl rck!Dmc.

(2)

Setiap penyelenggaraan rcklame bam dapat clisclcnggarakan atau clipasang setelah memiliki penZll1an clan membaynr kewajiban pajak claerah, retribusi claerah dan pcnerimaan lainlain yang sah sebagaimana climur clalam Perat.uran Gulwrnl1r ini. IlAI\ IV .JENIS RGKLAME Pusal 5

(1)

Jcnis rckJamc mcJipuli : a. Reklame BillboardjPRpan, ccrm8suk neon box, neon ;;ign. Rcklnl1.e Or-'l.1Ur8, :-:;ttlnc1ill[~ banner. rekl:Hl1l' grrtrriri. r"l.'klnnlt'

clerct clan sejcnisnyi-i: b. Reklame Elektrol1l kj Digital (Ligh t Emi tting Diode j LED). meliputi reklamc l1legatron, vicleotron. i8rge eieclronic clisplf\\'. running teks, t.ermilsuk rcklamc dcngan menggl.ln<1kiil1 tcknologi modern ynng clapa! mcnghasilkan ulhava c1cngilli intensit.as penCnhfl)!8i111 tcrtcnl11; c. Reklamc ](8in

Sl~pertj

1.1Illbl.lI-U111hlll dun SIXlllc!uk;

d, Rcklame Mclck81 (Sliker):

] )

e. Reklame Selebaran; f.

Reklame Berja!an/Kenclaraan; g. Reklame Udara; h. Reklame Suara; 1.

Reklame Slide/Film:

J.

Reklame Peragaan:

k. Reklame Apung: 1. Reklame Gratfiti; clan m. Jenis reklame lainnya sesuA.i pcrkembangan tcknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang.

(2)

Rancang bangun reklame meliputi ukuran (dimensi). konstruksl dan pcnyajian. Pasal 6

Ruang kota untuk penyelenggaraan jenis Reklame sebagclimana climaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sepenuhnya menjadi kcwenangan dan pemanhatannya diatur o1eh Pemerintah Daerah. BAB V PERENCANAAN Bagian Kesatu Kawasan Penyelenggaraan Reklame Pased 7

Kawasan Penyelenggaraan Reklame meliputi : a.

kawasan penyelenggaraan rekIame; dan

b.

kawasan tanpEl penyc1enggElraan rcklame. Pasal 8

(1)

Kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksuc\ daJam Pasal7 huruf a, tercliri dari : a. b. c. d.

(2)

kawasan kawasan kawasan kawasan

kendall ketat: kenclali sedang; kendali renclah; dan khusus.

Kawasan penyelenggarElan rek18me sebElgaimana dimaksud p:lcb ayat (1) sebagaimElna tercantum dalam Lampir8n J dan Lampiran 11 Peraturan Gubcrnur ini. Pasai 9

Kawasan Kendali Ketat sebagaimana climaksuci chIam Pasa! 8 avat (I) huruf a, merupakan ka\\'asan dengan kriteria : a.

per1etakan titik reklame hanya pacla clinding bangullClIl ci:ln eli atas bang1.ll'lan;

12

b. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/ digital, papan/ bIllboard, neon box dan neon sign. Jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan elari ela18111 (back lighting); c. penyelenggaraan reklame papan/bilboarel, neon box awu neon sign, hanya menyajikan nama gedung, pengenal usaha, profesi dan identitas/logo, Y8ng bemktivit8s di bangunan gedung dimaksuel; d. penyelenggaraan reklame eJektronik/ eligital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenal usaha, profesi, ielentilas/logo, yang beraktivitas eli bangunan gedung elimaksud, d8P8t menyelenggarakan reklame komersial lainnya; e. media pylon sign at8u sejenlsnya dapat diselcnggarakan eli halaman, harus terbuat dari neon box dan/8t8u neon sign menggunakan peneah8y,'8n dari dRlam (b8ek lighting) dan hannl menyajikan nama gec1ung, pengen8! uS8h8, profesi eLm ic1entitas/logo, yang beraktiviws di b8ngunan gedung dimaksuc!:. f.

penyelenggar8an rekl8me p8ela bangunan Jemb8t8n Penyeberangan Orang (JPO), halte/shelter, Jembatan Penyeberangan Multigun8 (JPM), ny over dan underpass, menggunakan rcld8me clektronik/ digital elan/atau rek18me papan/billboard dengan lllctfJcle pencahayaan dari cialam (b8Ck lighting); dan

g. penye1enggaraan reklame paela Pas Polisi tidak diperbolchkan. P8sal 10 Kawasan Kendali Sec1ang scbagaimana elimaksuel dalam Pasal 8 ayat 11) huruf b, merupakan kawasan elengan kriteria : a. perletakan titik reklame clan di halaman;

pacla clincling bangLman, eli atas bangul1;m

b. jenis reklame yang cliizinkan berupa elektronik/c1igital, papanl billboard, neon box dan neon sign. Jika menggunakan lampu, hmus menggunakan metode penc8h8yaan dari dalam (back lighting); c. penyelenggaraan reklame elektronik/ digital selain meny'ajikan reklame nama geelung, pengenal Llsaha, profesi, identitas/logo. yang bcraktivitas eli b8ngunan geelung elimaksucl. dapat menyelcnggarakan reklame komersi81 lainnya: d. penyelenggaraan reklame papan/billboard c1np8t dilakuk;111 tli halaman dengan ukuran lLws maksimal bidang rcklamc sebes;lr 16 m 2 (enam belas meter persegi) menyajik8n nama geelung. pengen81 usaha, profesi elan ielentitas/logo, yang bemktivitas eli bangunan gedung dimaksucl; e. media pylon atau sejenisnya dapat eliselenggarakan eli halarn;m. harus terbuat clari neon box dan/atau neon sign menggunabm metoele pencahayaan ciari dalam (back lighting) elan ham',1 menyajikan nama geelung, pengenal uS8ha, profcsi (Lm identitas/logo, yang beraktivitas di bangLman gedung dimaksud: f.

penyelcnggara8n rcklame pacla bangLman Jembaran Penvebcrang;'!1l Orang (,JPO). halt~/she!ter. Jembatan Penyeberangnn Multigun," (JPM), f1y over elan underpass, menggunakan reklcune elektronik/ digital elan/ atau reklame papan/billboard dengan metocle pencahayaan elari elalam Iback lighting); dan

g. penyelenggaraan reklame pacla Pos Polisi, dapat berupa reklam(' elektronik/digital d8n/atau papan/billboard.

13

Pasal 11 Kawasan Kendali Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 arat (]) huruf c, merupakan kawasan dengan kriteria : a, perletakan titik reklame eli halaman pada (linding bangunan dem cii atas bangunan; b, jenis reklame yang ciii;;inkan bcrupa e1ekrronik/digital. papnni billboard, neon box dan neon sign, Dapm menggunakan metodc pencahayaan dari elalam (back lighting) dan ciepan (front lighting) c, penyelenggaraan reklame e1ektronik/ digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenai usaha, profesi, icIentitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksucI, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya d, penyelenggaraan reklame pada bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), halte/shelter, ,Jembatan Penveberangan l'vlultiguna (JPM), l1y over dan underpass, menggunakan rcklame elcktronik / digital dan/atau reklame papan/billboard dengan mewde pencahayaan jenis back/ front lighting; dan e, penyelenggaraan reklame pada Pos Polisi, dapat berupa reklarnc elcktronik/digitai dan/atau papan/billboard, Pasal 12 Kawasan Khusus sebagaimana dimaksucI cIalam Pasal 8 ayat (I) huruf d, merupakan kawasan clcngan kriteria : a, perletakan titik reklame diamr olch pengelola kawas8n khusus setelah clikoordinasikan cIengan Pemcrintah Dacrah; b, jenis rek18me yang cliizinkan berupa elektronik/ digitaL pap,m / billboarcI, neon box clem neon sIgn, Jika menggunakan lnmpu, harus menggunakan metode pcncahayaan cIari clalam (b::ll'k lighting); dan c, batasan teknis penye1enggaraan rcklame sesuai dengan batasan teknis yang ditetapkan oleh 1"emerintah Daerah. Bagian Kcdua PCllvcbman Tiiik Rekl
Di clalam sarana dan prasarana kota; dan

b. Di luar sarana clan praS8l'an8 kota, Pasal 14 (1)

Perlctakan reklame eli dalam sarana dnn prasarann k01:1 sebagaimana dimaksud claiarn 1"as81 13 huruf a, ditempatknn pada: a. Jembntan pcnyeberangan orang; b. JemiJatan pcnyeberangan multiguna; c. underpass;

J4

d. c. f. g. h. i. J.

Oyover; tanlan; bahu jalan; haltel shelter; pos polisi; gerbang tol; atau transportasi publik elan kcnelar8an bcrmotor.

(2) Perletakan

reklame eli sebagaimana elimaksud ditempatkan pada :

luar sarana dalam Pasal

elan 13

prasarana kola huruf b, d8Pc1t

a. halaman; b. pada bangunan; dan c. di alas bangunan. 13Flgian I\.Clign

Bacasan Teknis Pen~'clcnggaraan Rckiamc eli DClIi'lm San:Jn8 di'ln PrCiSarani'l KOlil Pus;)1

1;)

(1) Batasan lcknis penyclcnggaraan 1'eklamc eli clalam s"1'an" ,hill

prasarana kora scbagaimi'lna dimaksuel c1alam Pased 14 ayat huruf a, huruf b, hu1'ui c elan hurui d, sebagaJ berikm :

11)

a. menggunakan reklame billboarel backlight atau reklame eleklronik/digital, jika eliselenggarakan pada ka\\'asan kene!ali rendah dapat menggunakan metoele pencahayaan front ligh ting; b. diselenggarakan menyatu/terintegrasi bangun bangunan terse but: elan

dengFln

rFll1C,;lng

c. seluruh bidang rangka han.ls IlTtutup. (2) Batasan teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksuel dalam Pasal 14 8ynt (1) huruf c, scbagai berikut : a. tayangan reklame c!engan s~·arat. pesnn atnu info1'lll:lsJ clisampaikan terkait cieng;lll program pClllcrint.ah c!;ln(iJr
atau

reklnmc

d. seluruh bidang rangi", harus rcrtunJp. (3)

Batasan teknis pcnyclenggaraan reklame s(':bFtgailTH1llR dim'Jksllri dalam PasaJ '14 aynt (1) huruf f, scbag;,i bcrikul : a. penyelenggaraan reklame tidak diperbolehkan pac!a troro;-,r, jalur pejalan kaki (pedestrian) dan/ati'lu median jalrin k"C\1<1Ii penyelenggaratm rcklamc d i halte I shelter SCSL1
1.5

b. tayangan reklame pacla jalur hijau clan sel11paelan linelung elengan syarat pesan atau informasi elisampaikan tcrlmit elengan program pemerintah elan I Rtau pemberdayaeJn masyarakat atau tidak bersifat komersial. (4) Batasan teknis penyeknggaraan reklame sebagail11ana dimaksucl dalam Pasa] 14 ayat (1) hurufg, sebagai berikUl a. perlctakan biclang reklame di clalam halte; clan b. perletakan bielang rekiame pacla halte/shelter ditempatkan pada bagian dinding, bagian kiri dan/atau kanan halicl shelter yang merupakan satu kesatuE'd1 clcngan Prcpan Informasi Kota sebagail11ana tercantum clalam lampiran 111. (5) Batasan teknis penyeknggaraan reklame sebagaimana cIimaksuc1 elalam Pasal 14 8vat (1) huruf h, sebagai berikm : a. reklame dimas pos polisi dalam bentuk billboRrcl backlighl atau reklame elektronik! eligital; b. perletakan bidang reklame paela seluruh sisi atap Pos Polisi: c. tinggi bicIang reklarne maksimal 2 m (dua meter); dan d. sisi panjang atau lebar reklame sejaJar aLRp bangunc\l1 dan tidak l11elcbihi panjang atau lebar bangcman gedung. (6) Batasan teknis penyeknggaraan reklame scbagail11ana dimaksucl dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, han)'a berupa papan informasi jalan tol elan tielak bersifat komersi!. (7) Batasan teknis penye1cnggaraan reklarne sebagaimema clirm1ksuc1 dalam Pasal 14 ayat (I) huruf j, ak3n diatur cIalam PeratuI'clll Gubernur terseneliri. Bagian Kcempat Batasan Teknis Penyclenggaraan Reklamc eli Luar Sarana dan Prasarana Koti1 Pasal 16 Batasan teknis penye1cnggaraan paela kawasan kendali kd
penyaJwn rck18mc hanya scmata-mata l11emuat nam;) pengcnCll uSClha at8.u profesi, nama gcdung, iernw:,uk identitas/logo dari n8n18 pcngcnal usohrl. at.au nan1;) gC(l1,llJ~', yCing bcro.ktivitf1s eli c1aiamnyCl;

2.

metodCl pencClhayCian clari dalam (backlighting):

3.

seluruh sisi bidClng ro.ngka yang terbuka selCiin bidClng tcmpat penyajian reklame, harus cIibungkus/ditutup;

4.

clapat diselenggarakan pClda halaman, bangunan clCln eli atas bangunan;

menempel

pada

16

5.

diselenggarakan eli halaman hanya berbcntuk rcklal11C pylon:

6.

diselenggarakan menernpel pada dinding bangunan, c1imcnsi rek1ame elisel'asikan sccara proporsional terhadap elimensi dinding bangunan geclung; a) ukuran bielang reklame tidak melebihi panjnng atau Jebar bangunan;c1an b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu c1an/ atau jendela) jika rnenutupi bukaan bangunan. maka harus menggunakan jenis reklame transparan (see through/ p<.;rforated).

7.

diselenggarakan eli atas bangunan a) ukuran biclang reklame tidak melebihi panjang Htau lebar bangunan dan penempatannya sejajar sisi panjang at'lll sisi lebar bangunan; b) ketinggian reldame maksimal 10 alas atap bangunan; clan

111

(sepuluh mete,,) dari

c) reklame yang bel'aela eli atas bangunan dengan ketingglan lebih elari 8 (delapan) lantai terbatas han~"a iclcntiU\s bangunan clalnm bcntuk logo clfln/atnl1 tulisan. b. Penyelenggaraan reklamc E!cklronik/c1igiral 1. penyajian reklame mcmuat nama pengenal usaha aLau profesi, nama geelung lermasuk identitas/lago dan/mau rcklamc komersiallainn,,'a; 2. dapat c1iselenggaraJ
ml~ncmpc1

pacb bangun
3. diselenggarakan eli halaman hanya berbentuk reklame p\'IDn: 4. diselenggarakan menempel pada elincling bangunan clan dimensi reklame diserasikan seeara proporsiona1 terhaclap dimensi dinding bangunan geelung; al ukuraIl biclflng reklame tidak melcbihi panjang nt;-lu !c])ar bangunan: elan b) tidak mengganggu fungsi bukaan bEmgunan (pintu c1Em/ atau jenclelaj, jika menutupi bukaan bangunan, mclkn harus menggunaJ
17

Pasal 17 Batasan teknis penyelenggaraan reklame pada kawasan kenclali sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (I) huruf b, diatur sebagai berikut : a. Penyelenggaraan reklame papan/billboard : 1. dapat diselenggarakan di halaman, menempel pada bangunan dan di atas bangunan gedung; 2. metoda peneahayaan dari ciaiam (backlighting); 3. seluruh sisi bidang rangka yang tcrbuka selain bidang lC'mp'Jl penyajian reklamL', h<1rus dibungkus/ditutllp: 4. dise!cnggarakan di hRlaman dilakukan dengan kctCI1lURn a) penyajian rcklame h<1nya sem<1ta-mma memuat nama pengenal usaha atau profcsi, nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenal usaha atau nama gedung yang beraktifitas di dalamnya; b) ukuran luas biclang reklame maksimal 16 m'" (enam bebs meter persegi); dan c) ketinggian rcldame maksimal 10 m (sepuluh meIer). 5. diselenggarakan pada dincling bang"Lman c1engan c1imensi reklame diserasikan seem'a proporsiona! tcrhadap dimensi c1inding bangunan gedung; a) ukuran biclang reklame tidak melcbihi panjang 8t81.1 lebar bangunan;dan b) ticlak mengganggl.l fungsi bukaan bangunan (pi11lli clim/ atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka 11"I'IIS menggunakan jcnis rcklame uansparan (sec through / perforatecl). 6. diselenggarakan di mas bangunan gedung : a) ukuran bidang reklamc, tidak mclebihi panj<1ng atnu Icbm bangunan; b) ketinggian reklamc maksimal 10m (sepuluh meter) clari i.llas atap bangunan: dail c) reklame yang berada di atas bangunan c1engan ketinggil1n !cbih dari 8 [dclapan) lantai terbatas hanyR iclcntit;iS bangunan c1alam bentuk logo dan atau Lulisan. b. Penyelenggaraan reldame Elcktronik/ digital 1. penyajian reklame mcmual nama pengcnal usaha Rtau prnfc<;i, nama gedl,mg termasuk idcntitas/logo dan/atau reklanw komersial lainnya: 2. c1apat diselenggarakan pac1a halaman, mencrnpel pac1a bangunol1 dan di atas bangunan:

18

3. diselenggarakan eli halaman elilakukan dengan ketentuan : al ukuran luas bidang reklame maksimal 16 m 2 (enam bdas meter persegi); elan bl ketinggian reklamc maksimal 10m (sepuluh meter). 4. diselenggarakan

paela dineling bangunan clengan reklame diserasikan secara proporsional terhadap dinding bangunan gedung;

dimensi dimcnsi

al ukuran bielang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; elan bl tidak mengganggu fungsi bukaan bang1.1l1an (pintu elan! atau jendela), jika menutupi bukaan bClngunan, mClkCl hants menggunakan jenis reklame elektronik! LED transparan (st'c through displaYljperforCltcel. 5. diselenggarakan di atas bang1.1l1an

a) ukuran bielang reklame tidak melebihi panjang atau kbar bangunan; b) ketinggian rekl
,J]
atap tangunan; clan cj rekian1e yang bcrac1a eli Alas bangun;:1l1 dcngan kClin,ggi,ili

lebih dari 8 (elclClpan) hlntai cerbaws h
ic1cntil:1S

Pasa! 18 Batasan teknis penyelcnggaraan rcklame eli ka\\"asan kendali rcnel<1h sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 8 R~"at (1) huruf c. diatur seb
(backlighting)

al
3. seluruh sisi bielang rangka yang lerbuka selain bicle\l1g tcmpat penyajian reklame, hams dibungkusjditutup: 4. khusus bagi reklame yang diselenggarakan eli halaman dengan luas bielang reklame minimal 8 m x 16 m dan maksimal 1() rn x 20 m berlaku ketentl1an sebagai berikuc : 0.1 jarak minimal 200 m (dua ratl1S meter) \'ang c1iukur clem l('pi terluar bielang ,'ek18me parla SRtu sisi .ialan garis 11.Irus: b) bentuk bielang rek18me vertikal
IUClr

knli1 c1"-llljnl<1l.1 kC'lils

19

5. diselenggarakan menempel paela elinding bangunan elengan elimensi reklame eliserasikan secara proporsional elengan ketinggian bangunan gedung; a) ukuran bielang rel·dame tidak melebihi panjang atau leb,l!" bangunan; dan b) tidak mengganggu rungsi bukaan bangunan (pintu dim! atau jendela) jika mcnutupi bukaan bangunan, maka hal'us menggunakan jenis rekiame transparan (see through / perfora teel). 6.

diseknggarakan di atas bangLll1an gedung : a)

ukuran bidang reklame tidak mclebihi panjang awu khilr bangunan;

b)

bidang reklame tidal< melebihi dan/
bielnll'~

c) ketinggian reklame maksimal 10 m (sepuluh meter) dad
lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya bangunan dalam benluk logo dan/atau tulisan.

identilns

b. Penyelenggaraan reklame Elektronik/ digital 1.

penyajian reklame memuat nama pengenal usaha atau profesi. nama gedung termasul< identitasjlogo; danjatau rcklamc komersial lainnya;

2. dapat

diselcnggarakan pad a halaman. bangunan dan di aws bangLll1an:

3.

mcncmpel

pndn

disclcnggarakF\ll di hf.118mFin dilnkukc\ll (kngflll keteni"u8n a)

bentuk bidang reklame:

verlikal atau horizontal:

b) ukuran luas media atau bidang reklame maksimal 20 m :-;

10 m; dan c) jarak pehyelenggaraan reklame dibatasi sat.u elengnn lainnvn minimal 100 III (seratus met.er) pada jalan dalam kow cJfln 200 m (dua ralus meter) paela jalan Tol Lingkar Luar. Vflllg eliukur dari tepi ierluar bidang reklame pad a saw sisi j
diselenggarakan pad a dinding bangunan dengan climensi reklamc diserasikan secar" proporsiomd IcrhacJap diIllcn"j clincl ing bangL\lldn gcu ung; a) ukuran bidang rcklnmc t.idHk l11clcbihl bangunan;clan

pr>njan~ fl!:111

kl',

,I'

b) tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pimu clani atau jenclela), jika menut.upi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis reklame elekt.ronikj LED rransparan (scc through display)/perrorat.ccl.

20

5. diselenggarakan eli alas bangUl1all a) ukuran luas media atau biclang reklame, tidak meiebihi panjang atau lebm bangunan dan pencmpatannya scjaj,n dengan sisi panjang 8tau lebar rckiame map b8ngunan; b) ketinggian rcklame maksimai 10 m (sepuluh meter) dRri abs

atap bangumm; dan c) reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (deiapan) iantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan/ atau tulisan, Pasal 19 (1) Satasan

teknis penyelenggaraan reklame di kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 8 aym (1) huruf d, diatur sebagai berikut: a, Penyelenggaraan reklRme papan/billboard 1.

Reklame papan/billboard dengan metoda pencahayaan dEm dalam (backlighting);

2.

Sentuk bidang rcklame: vertikai

3.

seiuruh sisi bidang r8ngka yang tcrbuka sel8in bicl8ng tempat pcnyajian reklamc, hanls dibungkus/clitu[up;

4.

diselenggarakan di halaman : a) ukuran ]uas media atau bidang reklame maksimal 6 m x 12 m; clan b) tinggi tiang moksim81 7 m (tujuh meter)

5.

cliselenggarakan mcnempcl pad a c1incling bE1l1gunan climcnsi reklalne diserasikan secan-l proporsiOllnl clcng811 kct.inggi
6.

diselenggarakan di atas bangunan geclung : a) ukuran luas media atau bidang rcklame. tidak meIcbihi panjang atau lebm bangeman; b) ketinggian rcklame maksimol \0 m (scpuluh meterl ci<1ri alas atap bangunan; dan c) reklanle yang berad8 eli alas bangun8n ctcngan kctinggi;ln lebih cIari S (clelapan) lantai terbatas hanya idcntllfis bangunan clalam bcntuk logo clan! atau [ulisan.

b. Penyelenggaraan reklame Elcktron ik / digital 1. Sentuk bidang reklame: vertikal atau horizontal

21

2, eliselenggarakan eli halaman : a) ukuran Iuas meelia atau bielang reklame maksimal 6 m :.. 12 m; elan b) tinggi tiang maksimal 7 m (tujuh meter), 3, eliselenggarakan paela elineling bangunan elengan dimensJ reklame eliserasikan secara proporsional krhaelap clil11cnsi elineling bangunan geclung: a) ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;c1an b) tielak mengganggu fungsi bul
(2)

a.

penyelenggaraan yang semata-n1ata hanya IT1CnltHH nanlCl <11<1U logo perusahaan sehagai ielenlilas pcrusahaan alau gcdung yang beraktivitas eli gcdung tersebut;

b,

penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksuel P8el8 huruf ", yang diselenggarakan eli halaman dengan mcnggullHknn konstruksi maksiJll81 luas bielang reklamenya 4 m 1 (cmpnl meter persegi): dan

c,

pcnyelcnggaraan rekiamc pada haltc / sheller sesuai c1cngilll batasan teknis,

Penyelenggaraan reklame eli kawasan kcnelali seelang, kenelali rendah elan kawasan khusus elalam kawasan tanpa penyelenggaraan reklame batasan teknis penyelenggaraan reklame pada penyelenggaraan reklamc,

ketat, kenelali yang terletak eli harus mengikuti kawasan li:Inpa

22

Pns:il21 Batasan teknis penyelenggaraan reklallle eli dalam elan eli Illar saranR dan prasarana sebagailllana tercantum dalam Lampiran Irl Peraturan Gubernllr ini. BagiRn Kelillla Rancang Bangun Reklamc-

22

Pa~ai

(1)

Setiap penyelenggaraan reklame papan/billboard dan reklame e1ektronik/ digital hams melll perhatikan rancang bangun reklamc, meliputi : a. b. c. d. e.

(2)

ukuran (dimcnsi); konstruksi; kriteria konstruksi; penyajian; dan keamanap pengenelara (road safety).

Rancang bangun reklame sebagaimana c1imaksucl pada ayat (1), wajib memenuhi estetika dan peraturan teknis vang berlaku. BAB VI PEMANFAATAN TlTIK REKLAME

Bagian Kesatu Pemanfaatan Titik f,ckblllC eli DaJam Sarani'! elRn PrasarRml K01" P(iragrnr

r>CrtDlnn

Pelclangfll1 Pcmanfclatan Titik Rcklame Pastil

L~i

(1)

Setiap pemanfaatan titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksuel c1alam Pasal 14 ayat (1), clipr':rolch melalui pelelangan.

(2)

Titik-titik reklame eli clalalll sebagaimana elimaksuel pad a Keputusan Gubernur.

(3)

Pelaksanaan pelelangan pemanfaatan titik reklame pada tanah/ aset milik Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada m'at (11, dilaksanakan olel1 13PKAD,

(4)

Pemanfaatan titik reklamc mcl:l!ui pclclnng;1l1 schagnil11.'l!·l," c1imaksud padn aym (I), c1ikcnaknn sC'wa lilik l'Ckl£l11K.

saran a clrlll prasarana kOln ayat (1), ditetapkan clengan

rJd,sal 24

(1)

Jangka waktu pemanfaatan titik reklame scbagaimani1 dimilksucl dalam PClsal 2~, bcrlaku paling lama 2 (dtw) tahull.

23

(2)

Jangka waktu sebagaimana climaksud pada ayat (1), merupaknn jangka waktu sewa titik reldame sebagaimana climaksllcl c1Ellam Pasal 23 ayat (4).

(3)

Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung scjak tanggal diterbitkan IMB-BR.

(4)

Setelah jangka waktu pemanfaatan titik reklamc sebagaimanD dimaksud pada ayat (I) berakhir, pemanfaatan kem bali titik reklame tersebut harus c1ilakukan melalui pelelangan. Pasal 2S

(1)

Tata cara dan persyaratan peJelangan pemanfaatan titik reklamc sebagaimana, dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (1). diatur dengc1l1 Peraturan Gubernur.

(2)

Harga sewa titik reklamc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), clitetapkan dengan Peraturan Gubf'rn1.lr. Paragraf Keclua Kerja Sam a Pcmanfaatan Titik Rcl
(1)

Sctiap pernanfaatan titik rckl81TIC di dalam sarana dan prasarann kota sebagaimana c1imaksucl c1alam Pasa! 14 ayat (1), dapal diperoleh mclalui kerja sama,

(2)

Kcrja sama pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bcntuk kompensasi penyelenggaraan reklamc untuk membiayai pembangunan at<1ll renovasi sarana dan prasarana atau pcnunjang kclengknpnn kota atau biclang transportasi publik atau keginlnn pcmbangunan lain yang c1iizinkan oleh Pcmerintah Daerah.

(3)

Kerja sam a pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berclasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut : a. tidak merugikan Pemerintah Daerah; b. pembangunan atau renovasi sarana dan prasarann a[
(4)

kerja sama mcmenuhi prinsip-prinsip sebag8imana climak,;wl clalam Pasal 3,

Kerja sama sebagaimana dimaksud pacta m'm (1), clilRkulGlll melalui : a, b.

Penmvaran dRri PCll'lerintah Daerah kepada pcnvc!cngg;,lr,:, reklame; dan Usulan kerja SHmn d8ri pcnycknggnrn r<,:klamc. F'a s~ll 27

DaJam hal kerja sama sebagaimana c1imaksud daJarn Pasa] 26 aYal (4) huruf a, diminati lebih clari 1 (satu) penyelenggara, maka penHwaran kel]a sarna dilakukan melalui pelelangan.

24

Pased 28 (1)

Kerja sam a sebagaimana c1il1laj,sucl clalal1l Pasa! 26 ayal (4) huruf b, dilakukan clengan l1lengajukan pcrmohonan tcrlulis kepnc!o Gubernur yang clilengkapi clcngan proposal kerja sal1la.

(2)

Gubernur sebclul1l mengal1lbil pcrsetujuan perl1lohonan sebagaimana' climaksucl pacla a~'at i1), terlebih dahulu l1le11l1111
(3)

Gubernur dapat mcnolak at au menyetujui pem1ohonan kel:ja sarna yang cliajukan olch pemohon.

(4)

Apabila permohonon pcmohon clitolak. maka clisampaikan penolakan sceara tertulis clari Gubernur atau Pcjabai \"nng ditunjuk. Pasa1 29

(1)

Terhadap permohonan yang disetujui, seianjutnya clitindaklanjlltj pelaksanaan kerja sarna pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dan Pasal 28 ayat (1), an tara Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk clalam hal ini Kepala BPKAO clengan Pemohon.

(2)

Perjanjian kerja sama scbagaimana climakslIc! pada aycll (11. paling seclikit memuat : a.

pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian:

b. nama dan lakas! kegiaran pembangunan atau renovasi saran a dan prasarana atau penunjang kelcngkapi\n kota atm.\ kegiatan pembangunan lain clari Pcmerintah Oacrah: e.

biaya dan jangka wakn.l pclaksanaan pembangunan sebagaim:"ll1n climaksud pacla huruf b;

d. 10kasi, jenis rcklamc, jumlah titik reklame clan ukum1'l rcklame; Y~lI1g

e.

hak clan kewajiban para pihak

tcrkait c!alam pCl:janjii1l1; c!,m

f.

pcrsyaratan lain yang clianggap perlu.

(3)

Pemberian titik rcklamc clalam rangka kerja sama sebagniman:l 'climaksucl pada ayat (1), minimal sebancling atau setma antara nilai sewa titik reklame dengan biaya yang c1ikeluarkan untuk pembangunan atau renovasi sarana clan prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau kegiatan pcmbangunan Jain oleh Pihak Pemohon.

(4)

Pengbitungan binya pembangunan atau rcnovasi saran a diUl prasarana atau penunjang kelengkapan koHL atau kcgimi1n pembangunan lain, c1apat dilakllknn oleh akllntan publil( :;nng c1itunjuk olch Pcmerintah Daerah c1engan lJeban bi:l\':l ditanggung oleh pihak pemohon,

(5)

Kerja sarna c1alam pemanfaatan tiUk reklamc sebagaimnna dimaksucl pada ayat (1), tcrtuang clalnm siklllS Anggaran Pendapatan clan Bclanja Oaerah (APBO),

~.

25

Pasal 30 (1)

Perjanjian kerja sama sebagaimana climaksud clalam Pasa} 29, paling lama 5 (lima) tahun scjak ditandatangani pcrjanjian,

(2)

Jangka \Vaktu sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), clihitung secara proporsional an tara biaya yang dikcluarkan unr.uk pembangunan atau rcnovasi dimaksucl dengan h8rga sewa lilik reklarne,

(3)

Jangka \Vaktu pemanfaatan tilik reklame karcna kerja sama sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2), rerhirung sejak r.anggal diterbitkannya IMB-BR,

(4)

Setelah berakhirnya jangka \\'aktu kerja sam" pemonfaatan tiiik sebagaimana dirnaksud pada ayoi i1), pernanfaotan kcmbali titik reklarne dilakukan mcl81ui pelclang811 atau perpanjelllgan kcrjf\ sarna pemanfaatan titik reklame, Pasal31

Perjanjian kerja, sam a pemanfaatan titik reklarnc sebagaimann dimaksud dalam Pasal 28. Pasal 29 clan Pasal 30. iich\k rnenghilangkan kewajiban pajak reklarne dan retribusi reklamc sebagairnana cliatur clalarn peratlJran perunclang-undangnn Perpajakan Daerah clan Retribusi Daerah, Paragraf Ketiga Kerja Sarna Tanpa Kompensasi Titik Reklame Pasal 32 (1)

Pernerintah Daerah dalarn hal tertentu dapat melFlkukan kcrja sarna pemberian hak penyelenggaraan reklarne pad a titik-rii.ik penyelenggaraan reklanle dalan1 sarana clan pr8.sarana kOl [I kepada penyeJenggara reklamc i.anpa dikompcnsasikan dengcll1 harga sewa titik reklarne.

(2)

Kerja sarna clengan pemberian hak penyclenggaraan reklarnc sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilakuk8n unruk rnernbiayai pernbangunan atau renovasi saran a dan praS,lr,ll1Fl atau penunjang kelengkapan kota atau saran a transpo!'\,\si publik atau kegiatan pernbangunan lain dari Pemerintoh Dacrnh,

(3)

Biaya pembangunan sebagaimana climaksud pacla ayal rnenjadi beban clan lFlnggung jawab penyelenggara reklame,

(4)

Penghitl.lngan biaya pernbangunan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (3). dilakukan oleh akl.lntan publik yang clitl.lnjuk Kepala BPKAD c1engan biaya c1itanggung pcnyelenggara reklamc,

(5)

Kerja sam a sebagaiman2t c1imaksud pad2t ayat (I). dilclk\lkan melalui permohonan tertulis olch penyelenggara reklamc c1cng
(6)

Kerja sama sebagaimana c1imaksud pada ayat (I), c1ituangk<1n dalam perjanjian kerja sarna an tara Gubernur atal.l Pejabat yang ditunjl.lk dalam hal ini Kepala BPKAD,

l2),

26

(7)

PerjanjiL\n sebagailllan8 dim;]ksucl pacla aym (5), pilling seclikit mernum: a.

pihak-pihak yang terkait c1alam peljanjian;

b. nama dan lokasi kegiatan pembangunan atau renovasi saran a dan prasarana atau penunjang kclengkapan kota atau kegiatan peillbangunan lain c1ari Pemerintah Dacrnh: c.

biara dan jangka \'.·aktu pelaksnnnan sebagailllana dimaksucl pada huruf b:

d.

lokasi, jenis reklL\mc. jumlah titik rek!amc clan ukl.lr.m reklame;

e.

hak dan kewajiban para pihak yang terkait. dalam pCljanjian; clan persyarat.an lain yang dianggap perlu.

f. (8)

pelll brlllgllniln

Penanda t.angan peljanjian kelja sama sebagaimana dimaksucl pada ayat. (5), dilakuknn oleh I
Pasa! 33 (1)

Perjanjian kerja sam a sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 3:2, paling lama 5 (lima) tahun sejak dit.andatangani peljanjian.

(2)

Jangka wakt.u sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), c1ihitung seem'a proporsional antara biaya yang clikeluRrkan llntuk pembangunan atau renovasi climaksud c1engan hRrgR sewn titik reklame sebagaimana c1imaksucl c1alam Pasal 32 ayat (3) pacla t.iap titik-titik reklame.

(3)

Jangka \Vaktu pemanfaatan titik rcklame karena kerja sama sebagaimana c1imaksucl pacia aViH (2), terhitung sejak ranggal diterbitkannya 1MB-SR.

(4)

Setelah berakhirnya jangka waktu kcrja Si'lma, pcmanfilatnn kemb8li titik untllk pen:,elenggaraan lTklallll' sebRgrlim,lllrl dimaksucl pacla ayat (1). c1ilakukan melnlui pelclangnn atnu perpanjangan kerja SHllln penyc!cnggnraan rcklnml . l'
Dalam kerja sama penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksuel elalam Pasal 32, penyelenggara reklame tetap berke\\'ajiban membavar harga sewa titik reklame, pajak reklame elan retribusi reklame seslIai ketentuan perunelang-undang8n mengenai penyelenggaraan reklam\:, pajak dan retribusi daer8h. Bagian Keelua Pemanfaatan Titik RekJame di Luar SaI'ana clan Prasarana Kora ['8sa135 (l)

Penyelenggaraan reklame eli IliaI' saran,', clem prasarnna koi;; terlebih dahulll harlls mcndapm pcrscllljuan awu pcrjiHljian sewa menyewa lokosi dFlri pihflk pcmilik lahr1l1jhangunDn ~cdllnl~ atal.1 pihok pcngclolo kmvasnn khllsus.

(2)

Persetujuan atau perpnjian se\\,a menye\\'
)_f

BAB VIJ REKLAME ELEKTRONIK/DIGJT,\L Bagian Kesatu Alokasi Tayangan lnformasi Program Pemerintah/ Pemerintah Daerah Pasal 36 Setiap penyelenggara reklamc elektronik/cligital clalam benluk megatron/videotron/LED, wajib mengalokasikan tayangan unluk informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total durasi waktu tayang perhari. Bagian Keclua Waktu clan Bahan Materi Pena\'angAn PAsal :)7 (1)

Penayangan inform::lsi program Pemcrintah/ Pemerintab Daereil1 sebagairnana dimaksud clrtlam Pasal 36, cliatur sebagai berikul : a.

Bahan ll1ateri tflynngan berupa visual c1an!at8u teks dibuat oleh PcmerintHh/Pemerintah D<1crah.

b. Waktu tayang informasi program Daerah ditetapkan sebagai berikut :

~'nng

Pcmerintah/PcmcritllHh

1. Pagi bari pukul 06.00 sampai dengan 12.00, sebesar 10°;, dari total jam tayang; 2. Siang hari pukul 12.00 sampai clengan 18.00, scbcsnr 10% dari total jam tayang; clan 3. Malam bari pukul 18.00 sampai clcngan 24.00. sebesm 10% dari total jam tayang. (2)

Bahan materi tayangan scbagaimana climaksucl pad a a~ at (1) huruf a, clibuat oleh Satuan Kcrja Pemngkat Daenlh rli lingkungan Pemerintah/ Pcmerintah Daerah.

(3)

Bahan materi tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dikonsultasikan clcngan Diskominfomas.

(4)

Bahan materi tayangan yang telah siap clir.a\·angk,lti sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2), clisampailmn olch Siltll
(5)

c1cngnn Kepala Diskominfomas mclakukan koorclinasi penyelenggara reklame untuk keperluan penayangan informnsi program Pemerintah clem Pemerintah Dacrah. Bagi8.l1 'Ketiga

rntegrclsi SistLI11 lnforlllHsi [-'a sal

(1)

38

Setiap pcnyelenggara media reklame elektronik/cligital dengan ukuran luas media reklallle lebih dari 10 m 2 (sepuluh meter persegi) harus mengintegrasikan sistelll operasional ta}angnn dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.

28

(2)

Pengintegrasian sistem operasional tayang,lIl clengan sisl.cm informasi Pen.1erintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1), sebagai berikut : a.

Sistem informasi Pemerintab Daerab yang diintegrasikan dengan sistem informasi milik penyelenggara media reldamc elektronik/ digital berbasis web;

b. Apabila penyclenggara media reklamc e1cktronikjdigiln! sudah mcmiliki sistcm informasi, maka pcnyclcnggarn mcdi,', reklamc wajib mcmbuka interkonC'ksi ;'lkscs data d;;n informasi media reklame: clan c.

(3)

Apabila penyelenggara media rcklame elektronik/ digital tidak atau belum memiliki sistem informasi, make. sistem informasi disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan inlegrasi sistem informasi medic, reklame elektronik/ digital sebagaimana dimaksud pada avat (2). diselenggarakan olch DPP yang bersinergi dengali sislcm informasi pada Diskominfomas. Pasal 39

Integrasi Sistem .lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 38, meliputi integrasi date. : a.

data pengelola/penyelenggara reklame;

b.

data lokasi pencrnpatan reklame (dilcngkapi dengan koorclinat sesuai clata Global Positioning System);

e.

data ukuran bidang reklamc;

d. data pcngguna atau penyewa media reklame; e. jenis iklan; f.

durasi;

g. tarif/Nilai Kontrak Reklame; dan h. waktu pcnayangan reklame. Pasal40 (J.) Terhadap penyelenggara media elcktronik/digital sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 38, c1ipublikasikan pac1a media informasi Pemerin tah Daerah.

(2) Publikasi padS. media informasi Pemerintah Daerah sebagaimann dimaksud pacla ayat (I), dapat c1ilakukan sctehlh penyelenggara/pengelola meclia reklame elektronik membuka interkoneksi akses c1ata dan informasi media reklame elektronik. Bagian Keempal I
Pihak penyclenggara/ pengelola reklamc cleklronik / digital berkewajiban menyecliakan, memasang clan merawat paling sedikit 3 (tiga) unit Closed Circuit Television ulltuk seliap media reklame elektronik/ digital sesuai c1engan slanclar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

29

(2)

Pemasangan Closed Circuit Television sebagaimana climak,;ucl pada ayat (1), digunakan untuk memonitor rcklame tenay:mg dan mcmonitor kead8an sckitar !ingkungan

(3)

Pemasangan Closed Circuit Television sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), clilakukan pada media reklame elektronik/digita! untuk jcnis Megatron/LED/videotron dengan ukuran luas mecliFt reklame lebih dari 10 m 2 (sepuluh meter persegi).

(4)

Terhadap pemasang8n Closed Circuit Television sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tayangan Closed Circuit Telcvision dipublikasikan pacla media informasi Pcmerintah Daerah.

(5)

Pihak penyelenggara/ pengelola reklamc digital berkewajiban untuk merekam Closed Circuit Tele\'ision tersebut sekurnngnv<', 3 (tiga) hari berturut-turut dan membcrikan akses untuk pemantauan, pengawasan clan didokumentasikan oleh Pcmerinwh Daerah.

(6)

Publikasi pada media informasi Pcmerintah Daerah scbagaimann dimaksud pada ayal (4) dapat dilakukan sClclah pcnyelenggarc\/ pengelola media reklamc elektronik/ digiral mem buka interkoneksi akses data dan inform21si Closcd Circuit Television.

(7)

Mcmbuka interkoneksi, akses data dan in[ormasi Closed Circuit Tclevision kepada Pcmerintah Dacrah menjadi wnggung:1I1 penyelenggara/ pengelo1a media reklame sepcnuhnya (dalam hoi biaya). BAB VlII PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 42 (1)

Pcnyelenggam reklame meEputi : a.

Perusahaan jasa periklanan/biro reklame; dan

b.

Pemilik reklame atau pemilik produk.

(2)

Perusahaan jasa periklanan/biro reklamc mcrupakan haclnn yang bergerak di bidang jasa periklanan yang bertindak baik at:l~ nama sendiri at au atas nama pihak lain c:ang menj:.1di tanggungannya.

(3)

Perusahaan jasa periklanan/biro reklame dimaksud pada ayat (2), harus tcrdaftar pad a OPP.

(4)

Penda[taran sebagaimana climaksud pada ayat (3), dilakukan dengan surat permohonan icrtulis dari penyelenggara reklame disertai persyaratan paling seclikit :

sebagaimana

a. Orang Pribacli 1.

Memiliki ic1cntitas eliri bcrupa KTP atnu 31M dan/awn paspor; dan

2. Surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

~jO

b. Baclan Hukum 1.

Akte pend irian perusahaan dan perubahannya;

2.

Memiliki Surat Izin Usaha Perclagangan (SIUP);

3.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4.

Menggunakan tenaga ahli pemegang Izin Pclaku Tcknis Brmgunan (IPTB) untuk perencanaan minimal golongan B bidang.konstruksi; dan

5. Surat Izin Usaha cJasa KOnSlrl1ksi pelaksanaan atau yang dipersamakan. (5)

(6)

iSIU,JK)

untuk

Persyaratan penelai'taran sebagaimana dimaksucl pRcla ayat (4), dilengkapi dengan a.

Fotokopi Tancla Oaftar Usaha (TOP):

b.

Fotokopi domisili perusahaan;

c.

Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pe1'clcsaan dan Perkotaan IPBB-P2) kantor dan workshop;

d.

Fotokopi surat perjanjian scwa menyewa jika kantor atau workshop menyewa; dan

e.

Foto keadaan kantor dan workshop.

Pemberian pcrsetujuan penelaftaran sebagcli Pe1'us,lhaan ,J'IS<'\ Pcriklanan/Biro Rcklamc, c1iberikan setelclh tcrlebih elRhulu dilakukan pemcriksaan/peneIitian di tempat usaha clan \\'01'kshop dengan berita aeara pemeriksaan/pcnelitian oleh OFP Pasa] 43

Pemilik reklame sebagaimana elimal
Penyelenggara reklanw schagaimana climaksud clrJlill11 Pnsal 42 ,}VCil r'r 1. berkewajiban :

1.

Menyajikan naskah reklame clalam bahasa Indonesia yang baik dan benar elengan ketentuan apabila elalam naskah 1'eklame mencantumkan bahasa asing maka pencantum21n bahasa asing diletakkan eli bagian hawah pada naskah rcklamc hahns:! Indonesia.

2.

Menempelkan tancla lunas Pajak Reldame paela bielang rcklamc atau sisi lain yang dapat dilihat oleh umum.

3.

Mencantumkan nalTla perusahaan jasa periklanan alau bim reklame apabila 1'eklame eliselcnggarakan olch pe1'usahaan .iils" periklanan atau biro reklame yang eliletakkan eli bagian amb'\ll~, bawah bielang rckJamc.

4.

Mencantumkan masa berlaku izin yang eliletakkan eli bagli1ll ambang bawah bidang reklame haik yang diseIengga1'akan olcl1 perusahaan jasa periklanan atau biro reklamc maupun okh penyelenggara reklame sendiri.

:, 1

5.

Memastikan dan Illcmberikan jamillf\l1 reklame clalam keaclaan kuat clan kokoh.

bahwa

konstruksl

6.

Memelihara secara berkala konstruksi reklame, bidang reklal11c dan instalasi Iistrik, agar selalu berada dalam keadaan baik yang disertai laporan hasil pemeriksaan dan/ atau pemeJiharaan rutin minimall (satu) bulan sekali.

7.

Membongkar sendiri konstruksi reklal11e clan bidang rcklallll' setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut yang ticlak IrW;i digunakan untuk penyelenggaraan reklame atau secm'a teknis usia konstruksi clan biclang reklame tidak layak lagi.

8. Menutup semua slsi sal11ping kanan, kiri, sisi bawah dan atas serta di belakang bidang reklame dengan bahan dan tcknis tertentu penutupannya agar reklame tidak roboh dan i:Crji1ga keindahannya. 9. Mengasuransikan bcll1gunan reklame jcnis billboard deng,lll ukuran di atas 24 m (elu8 puluh elllpat meLer) elaniatau rcklnlll\; jenis LED dengan ukllran lllas eli atas 10 111 (sepuluh l11c!nj dengan jenis asuransi allrisk yang Illencakup periinelllngan terhaelap penyelengg8raan reklame elan pihak lain yang terken,] akibat kecelakaan penyelenggaraan reklamc. 10. Bertanggung jawab elan l11enanggung segaln risiko kepada pihFlk lain sebngai akibat kccciakaan penyelenggarFlCUl reklame. 11. Membayar Paj8k Rckl8mc elan Retribusi D8crah sesuni dcngnn ketentuan.

12. Membayar harga sewa titik reklame untuk rcklame diselenggarakan eli elalam sarana dan prasamna kota.

yang

13. Membayar punglltan penerimaan lain-lain yang sah yang ber:lsal dari sewa lahan/bangunan geelung untuk penvelengg<1ra<'lIl rcklallle eli luar sarana elan prasarana kota. 14. Mengintegrasikan sistem informasi progr8111 sistem inforl11asi Pemerintah Dacrah untuk reklam e elektroni k/ d igi tal.

t<1y~ng

deng;\11

pcn~'elenggn r8Cl11

15. Khusus untuk penyelenggaraan reklame elektronik/digital wi\jib menyediakan dan mengoperasikan Closed Circuit Television,

Pasal

-+:1

Penyelenggma reklame seb8,t;simana dimaksud d,ll"lm Pasnl 42 dilarang:

[\\"1l.

II),

1.

Menyelenggarakan reklame rokok atau zat. adiktir sesuni ckngHI1 Peraturan Gubernur baik eli dalam ruangan (indoor) dan eli ium ruangan (outdoor).

2.

Menyelenggarakan rekl8mc komersial P8C1a zona atau sub zona pemerintahan (gedung atau halaman milik Pcmerintilh/ Pemerintah Dacrah/TNliPOLRI). penclidik(lJl elan pcribadal
3.

Menyelenggarakan rekJame pada kawasan tanpa reklame vang telah ditctapkan Gubernur.

32

4, Menyelenggarakan reklame makamm/minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang eliizinkan menjual makanan/ minuman beralkoho1. 5,

Menyelenggarakan reklame yang bertcntangan elcngan prinsrp sebagaimana elimaksuel elalam Pasal 3 elan cstetika dan norma sebagaimana elimaksuel elalam Pasal 4 ayat (2).

6, Menyelenggarakan rcklame eli elalam elan/atau bahu .ialan, cii dalam dan/atau eli atas bantaran kali atau sungai tcrmaf;uk :;ang beraela di bahu jalan gcrbang pintu masuk to1. kecuali ~;ang berada dan/atau mCllcmpel pad;'1 Jembat8n Pcn::cber8ngclr] Orang (JPO), Jembatan Penyeber8ngan Multiguna iJPt,l) (L.;;; jembatan jalan layang at au Fly Over serta underpass, 7, Menyelcnggarakan reklal11c cleng8n konstruksi clan/ awu biclang reklame menembus atap (jan/atau clincling bangumm rumah / gedung, 8,

Menyelcnggai-akan reklal11e pada areal clan/ atau eli b8\\'ah Saluran Udara Tegangan Tinggi /Saluran Uclara Tcgangan Ekstrn Tinggi/Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SUTT/SUTET/SKTT) clan/atau berael8 clalam jarak kurang dari 25 m (dua puluh lima meter) dari garis proyeksi Saluran Kabel Tcgangan Tinggi (SKTT) dimaksud,

9, Menyelenggarakan reklame pad a tempat tenentu yang clapar menghalangi alat pemantauan (Closed Circuit Television atau jenis lainnya) yang ditujukan untuk kcamanan Ncgara, 10, Mengalihkan atau mCl11inclahtangankan IPl'< pacla pihak lain.

11. Menyclcnggarakan rcklal11e pacl8 jcmbaran kereta api clan/alau kereta rcl listrik. 12. Menyelenggara1
BABIX PER1Z1NAN PENYELENGGMV\/\N

REl~LAME

Bagian J<:esatu Perizincl l1

Pasal46 (1 )

Setiap penyclcnggaraan reklamc di clalam clan cli luar sarana clan pras8rana kota harus Illcnclapat lPR clari Pej,lhat vang clitunjuk Gubernu!' d81am h81 ini Kep81a BPTSP,

(2)

Setiap penye1cnggmaan reklamc eli clalam bangunan (indoo!') tidak memerlukan TLB-BR cl8n IMB-BR n8mun tctap llal'1.1s menclapm IPR,

(3)

IPR scbagaiman8 elimaksud pacl8 ayat (1), untuk uku1"8n Juas bidang reklame sampai dcngan 6 m 2 (cnam mcter persegi) diterbltkan apabila tclah a, b,

mclunasi Paj8k Reklame; dan melun8si sew" titik rcklame bagi penye!cnggaraan rcklclllw yang diperoleh mel8lui pelclangan/kerja sam8 8tau melunnsi pungutan penerimaan lain-18in yang sah bngi pcnyclenggarnan reklame c;li luar S21r8n8 dan prasar21na.

JJ

(4)

(5)

(6)

(7)

IPR sebagaimana climaksucl pacta ayat (1), untuk ukuran IUflS bidang reklame 6 m 2 (enam met.er persegi) sampai rie'ngan 2'~ Ill'! (dua puluh empat meter pcrs<.:gi), diterbitkan apabila telah a.

memiliki TLB-BR;

b.

melunasi Pajak J~eklame; dan

c.

melunasi sewa titik rcklame bagi pcnyelenggaraan rekJamc yang diperoleh melalui pelelangan/kerja sama atau melunasi pungutan penerimaan lain-lain yang sah bClgi penyelenggaraan reklame cti luar saranCl dan prm;arana.

IPR sebagaimana climaksucl pacta ayat (1), unluk ukuran ]UilS bidang reklame !cbih clari 24 111 2 (dua puluh empal meter persegi), diterbitkan apabila telah : a.

memiliki TLB-BR dan IMB-BR;

b.

meJunasi retribusi IMB-BR clan Pajak Reklame: clan

c,

melunasi sewn titik reklamc bagi pcnyelenggaraan rekl<1mc yang cliperoleh melalui pelclangan/kerja sama atau meh.1IHiSi pungulan pcnerImaan lain-Jain \"i\l1g sah b;"t,c:i penyc!cnggaraan reldame cli luar sarana c1<1n prasarana.

IPR sebagaimana c1imaksucl pacla aym (2), diterbitkan apabila telah : a.

melunasi Pajak Rekl<1me: clan

b.

pungutan pcncrimaan lain··lain yang sah bagi pcnyc!cngg,',r,'\(m reklame cli lunr sarana clan prasarana.

Dikecualikan' clari keh
OJeh Pemerintah/Pemcrintah Daerah yang hanya memuat nama atau inform<1si Pelllerintah/Pemerintah D<1cr<1h;

b.

Memuat nama tempat ibaclah, tempal pencliclikan, sarallfl olah raga, panti asuhan clan yayasan sosiaJ dcngc1l1 ketentuan ukuran luas meclia atau biclang reklamc (idnk melebihi 4 m 2 (cmpat meter persegi);

c.

Memuat nama clan/atau pekerjaan atau pcrusahaan yang menempati tanah/bangunan dimam\ reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan ukuran luas media alau bidang reklame tidak melebihi 1 m 2 (satu meter perscgi): dan

d.

Oleh Perwakilan Diplomat.ik, Konsulat clan Penvakilan PBI3 serta badan-badan khususnya badan-baclan orgillli"asi internasional. Pilsal 47

(1)

Jangka wakt~l IPR scbagmmana climaksud clalam Pasal 46 aFll (1). berlaku paling lamFt 2 (dual tahun sejak tanggClI c1iterbitkilnm"l [PR.

(2)

Dikecualikan clari jangka waktu rPR sebagnimana dimak~;lId pacla ayat (1), yaitu lInLllk reklame yang semara-tn<\lr\ memu;,\! nama pengenal usaha atau profcsi dan nama geclung, t.ermasuk identitas/logo clari nama pengenaillsaha atau profesi.

34

Bagian Keelua TLR-BR Pasa148 (1)

TLB-BR eliperuntukkan bagi penyelenggaraan reklamc eli elalam elan eli luar sarana dan prasarana kota, meliputi : a,

reklame papan/billboard elan reklarnc cle!
b,

dikecuaJikan elari ketenluan paela huruf a, melipuli reklame kain seperti umbul-umbul elan spaneluk, reklame melckat (stiker). reklame beljalan pad a kendaraan, rekJame udara, reklame suara, reklame slide/film, reklame peragaan, reklame apung, reklame graritti dan reklmne v,mg diselenggarakan eli elalam bf\ngunan (indoor),

(2)

Jangka waktu TLB-BR paling iama 2 (elua) tahun sejnk lnnggni TLB-BR eliterbitkan,

(3)

Penerbitan dan/atau pcngesahanTLB-BR dilakukan oleh BPTSP atau PTSP. Bagian Ketiga

IMB-BR Pas'll 49 (1)

IMB-BR diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame eli dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, meliputi : a.

b.

reklame papan/billboard clengan ukur:'111 IUi1S media aL (clu<'i puluh CmpD! I1WI<'I' persegi); clan reklanlc elcktronik/cligitnl dengan ukurnn lUHs nllc1iH dlC\U bielang lebih dari 10 m" (sepuluh meter perscgi).

(2)

Jangka waktu IMB-BR paling lama 2 (d\.w) tahun sejak lc1nggi1! diterbitkanny'l IMB-BR.

(3)

PenerbitEln IMB-BR eli]akukan oleh 131'1'81', Bagian f\r.C111pat Pl mbal.a!nl'1 izin

Pasa] ;';0 (1)

IPR sebElgaimana dimRksucl dalam Pasal 46 a)'AI. (1). dibAt.nlkan apabila : a.

terdap'lt perubah8n Daerah; atau

kebijakan

Pcmcrinl<'lh/ Pemcrinlilh

b. atas keinginan sencliri penyelenggara reklame.

35

(2)

Terhaclap pembatnlan JPR sebagnimnna c1im8ksucl pacla ayat (J I huruf a, penyelenggara rekbmc hm-us mCl11indahk8n kc loknsi lain dari sisa waktu yang belul11 dil11anfaatkan c1,m bia':'1 peminclahan clibebankan pacla pcnyelcnggara reklamc.

(3)

Dalam hal peminclahan penyelenggaraan reklame ke 10kasi lam sebagaimana c1imaksud pacla ayat (2), yang berakibat terdapat harga sewa reklal11e c1an/atau pajak reklame kurang c1ibayar, maka penyelenggara rek]ame wajib membayar kekurangannya tersebut untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkannya akib8t pemindahan lokasi penyelenggma8n rekJame.

(4)

Dalam hal pel11indahan penyeienggaraan reklame ke lokasi inin sebagaimana dimaksucl pada ayat (2), yang berakibat terdapat lebih bayar harga sewa titik reklame dan/atau pajak reklal11e, maka kelebihan pembayaran tersebut tidak clapat dimintakan kembali oleh ,penyelenggara reklame. Bagian Keiima Pelayanan Perizinan Reklame Pasa] 51

(1)

IPR baru dan perpanjangan penyelenggara reklame melun8si a,

c1apat

diterbitkan

scteh.h

retribusi IMB-BR;

b, harga seW8 titik rek18l11e;

(2)

c,

pajak reklame; dan/atau

d,

pungutan penerimaan lain-lain yang sah untuk penydenggaraan di luar sarana clan pras8rana kota sesL18i clengan Pcratur:Jl1 Daerah mengenai Penyelcnggaraan Reklame.

Bukti pcmbayaran sebagaimana dimaksuct pacl8 ayat (1), mcnj"cli kelengkapan' persyaratan yang w8jib dipenuhi penyelengg8Hl reklame, Pasal 52

(1)

Pelayanan permohonan perizinan rekJamc ctiselenggarakan melalui loket PTSP yang berada pacta BPTSP cl8n/atmJ PTSP.

(2)

Pelayanan permohonan pcrizinan rekl8me sebagaimana climaksucl pada ayat (1) cliatur kClcntuan scbagai bcrikut : a,

Pelayanan perrnohonan pacta BPTSP 1.. Penyelcnggaraan reldame yang diwajibkcll1 memilikl lIVIl3··

BR sebagaimana climaksucl c1alam Pasal 49. 2. Penyelenggaraan reklall1c bcrclasarkan pclc);-Jng;\l1 pell1anfaaulll ritik rcldame ctan kerj8 Sall1il pell1anf"1C1t,m titik reklamc sebagaimana climaksucl clalall1 Pasal 23 ,,:,al (1) dan Pasal 26 ayat (1).

36

b,

Pelayanan permohonan pada PTSP 1, Penyelenggaraan

reklame papan/billboard clcngan ukuran luas media atmJ bidang reklc1nle s8mpai dengnn 24 m 2 (dua puluh empat meter persegi),

2, Penyelenggara8n

reklame yang memuat semat8-mata nama atau profesi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2),

(3)

Oalam hal hasil pcnelitian permohonan ]2in pcnyclcnggmann beserta persyaratannya reklame scbagaimi-\na dimaksud pml" ayat (1), tidak memenuhi persyaratan, petugas lokd mengen1balikan pern1ohonan beserta pcrsyaratannya pack, Sclat diajukannya permohonan,

(4)

PenyeIenggara reklame ciapm mengajukan kcmbali permohonan IPR sebagaimana dimaksuc1 pada ayat (3) set.clah melengkapi kekurangan persyaratan, rasal

53

(1)

lPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ditcrbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari ke]ja sejak tanggnl diterimann; permohonan untuk pcrmohonan penyelenggaraan reklame perpanjangan dengan persyaratan lengkap. Apabila setelah dalam jangka waktu 30 (tiga puluhi hari kerja, BPTSP atau PTSP belum menerbitkan IPR, maka permohonan dianggap diterimCl dan Kepala BPTSP atau Kepala PTSP harus menerbitkan IPR berdasarkan permohonan dan kelengkap,m persyaratan y:mg tclah disampaikan oleh penyelcnggara reklame.

(2)

lPR sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 51, cliterbitkcll1 paling lama 90 (tiga p1.]luh) hari kelja sejak tanggal c1iterimanva perrnohonan untuk permohonan penyelenggaraan reklame ban: dengan persyaratan lengkap, Ap8bila set.elah cialam jangka \\'<\k] u 90 (sembilan puluh) hari ke]ja, BPTSP atau PTSP bclulTi menerbitkan/memproses IPR sejak tanggal cliterimanvi! permohonan, maka permohonan di8nggap clitc]'imn clan Eep
(3)

Persyaratan memperoleh IPR baru meliputi antara lain: a, Surat Permohonan IPR cI<1ri Pemohon c1cng<1n Eop SUr;1!, Nomor clan Tanggal Surat serta lsi SurAt. b, Keputusan Kepala OPP ten tAng penetapan sebngni perusahaan jasa periklanan/biro reklame Uika cliurus olch perusahaan jasa periklanan atau biro reklame, c. Status kepernilikan lahan : 1. Apabila titik reklame cli lahan Pemenntah PusaL clilcnglwpi

dengan Rekomcnciasi Teknik pcmanfaat.an lahan clnn persetujuan pemanratan lah8n c1ari Ecmenterian terkait: 2, Apabila titik reklamc eli lahan BUMN/BUMO, cli1engk
37

3, Apabila titik reklame di lahan sendiri, dilcngkapi clcng"1l1

bukti kepelllilik3n lahan ISenifikat Hak Milik, Hak (~lInc\ Bangunan, Girik) atau Pajak BUllli dnn Bangun'l\1 Perelesaan dan Perkotaan clan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Ba'ngunan Perdesaan dan Perkotaan lahun terakhir:

4, Apabila titik reklallle di lahan swasta, di1engkapi dcngan a) Surat Pernyataan tidak keberalan pengelola bangunan (bermaterai): clem

e1mi

pelllilikj

b) Kontrak sewa an lara pemohonj pelllilik reklal11e cleng,lI1 pel11ilikjpengelola bangunan; e) Denah lokasi titik reklal11e ;

ell Foto lokasi titik reklame clari 3 (tiga) SUciUI panclang: e) Fotokopi iclenlitas pemohon (KTP,SIM,Paspor,dan Jain lain);

n

Surat Kuasa pengurusan izin clari Dircktur Perusaha;m Jasa Periklanan
g) Surat Pernyataan akan memenuh\ scmua kClenlU<1n e1alam lPR (bermaterai); h) Surat Pernyataan bahwa konstruksl reklame termasuk media atau bidang reklame menjacli aset Pemerinr
(4)

Perhitungan konstruksi oleh pemegang lzin Pclaku Teknis Bangunan lIPTB) untuk luas biclang rekbme lebih clari 24 m 2 (dua puluh empat meter persegi),

Persyaratan memperoleh IPR perpanjangan Illeliputl : a, Surat Permohonan lPR clari Pemohon dengan Kop Sural, Nomor clan Tanggal Surat serta lsi Sural. b, Keputusan Kepala OPP ten tang pcnetapan seIJa!,;3i perusahaan jasa periklanan/biro reklame Uika eliUr1.1S oleh perusahaan jasa periklanan atau biro reklame), c, Status kepemilikan lahan : 1, Apabila

titik rcklame eli lahan Pemerintah PUS'll, dilengkapi c1engan Rekomendasi Teknik pcmRl1f,w,lnl1 lahan dan pcrsetujuan pemanfatan laban elari Pemeri11lah Pusat mclalui Kementerian yang terkait:

2, Apabila titik rcklame eli lahan BUIVlNjBUMO, c1ilengh1pi elengan Surat Peljanjian penempatan pilpan iklan elcngan BUMN/BUMD: 3, Apabila tilik rcl
IJukti kepemilikan lohan (Scrtifikat Hak l\;lilik, Hak CUl1;l Bangunnn, Girik) mau PajRk Bumi clnn BangUl1r1n Perclesaal1 clan Perkotaan dan bcil,ai jJeJunasan l'aj;1k Bumi elan Bangunan Perelesaan dnn Perkotaan lahun terakhir;

a6

4. Apabila tiUk reklame cli lahan swasta, clilengkapi clcngan a) Sural. Pernyataan ticlak keberatan pengelola bang\.man (bermaterai); dan

clari

pemilikj

b) Kon trak sewa an tara pemohon I pcmilik clengan pemilikjpengelola bangunan;

rcklame

cI. Denah lokasi titik reklame ;

e. Foto lokasi titik reklame clari 3 (tiga) suclur panclang; f.

Fotokopi iclemitas pe1l10hon (KTP,SIl\1,Paspor dan lain bin):

g. Surat Kuasa pengurusan izin clari Dircktur Pcrusahaan .Iasa Periklanan apabila pcngur\.lsan izin cliwakilkan kcpmla pih'lk lain; h. Surat Pernyataan akan memenuhi semua ketentuan claIam IP (bermaterai): 1.

Surat Per.nyataan bah\\'a konstruksi rekla1l1c termasuk mcdia atau biclang rcklamc menjacli aset Pemcrintah Daerah, apabila konstruksi reklamc termasuk media atau bidang reklame tidak dibongkar sendiri oleh pcmilik IPR dalam hal terkena penertiban pcnyelenggaraan reklC\me (bermatcraiJ;

J.

IPR Periode sebelu1l1nya;

k. Bukti STS (Surat Tancla Setor) yang telah di,'aliclasi periodc sebelumnya; 1.

Surat Kctetapan Pajak Dacrah (SKPD) yang tclah clivalic1asi periodc sebelu1l1nya;

m. TLB-BR dan bukti pembayaran Surat Kctctapan Rctribusi Daerah (SKRD) yang tdah c1i\'aliclasi pcriodc sebelumn::a. khusus reklame yang menggunakan TLB-BR: n. IMB-BR dan bukti pembayaran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah divalidasi perioclc scbelumnya. khusus reklame yang menggunakan IMB-BR: dan o. Kajian ulang terhadap kelayakan konstruksi olch pcmcg,lIlg Izin Pclaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk luas bic1ang reklame liObih dari 24 111.1 (c1ua puluh cmpat meter perscgi). GilR X

PUNGUTAN DAERAH

Bagian Kesatu

F'djak Reklallic

Pel sal :-/4 (1)

Setiap penyelenggaraan reklame wajib mernbayar Pajak RekJame, kecuali yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame scbagaimana clitetapkan dalam pcraturan perunclang-und,-mg,1ll Perpajakan Daerah.

(2)

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wnjib dibayar setiap tahun.

.:19

(3)

Kewajiban pajClk reklallle sebagaimana dilll8ksud pacla ayat (I). setelah penyelenggara rcidalllc l11el11iliki TLB-BR dan IMB-RR bagi pcnyelenggara rcklalllc yang harus mCllliliki TLB·BI~ sebagail11ana clil11aksucl clalam Pasal 48 dan I11cl11iliki 11\1B·[W sebagail11ana dil11aksucl clalam Pasal 49.

(4)

Terhaclap penyelenggaraan reklame yang tielak cliharuskflli memiliki TLB-BR clan IMB-BR, e1apat langsung lllelclkukHt"J permahanan pClllbayaran pajak rcklamc paela Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Unit Pelayanan Pajak Dacrah yang berarla eli Kecal11atan. Pasa! 55

(1)

Untuk menghitung besarnya pajak reklame terhutang, dibitung dari perkalian tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.

(2)

Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima pcrsen).

(3)

Dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana e1imaksucl pac\a ayat (1), aclalah Nilai Se\\"n Reklallle.

(4)

Nilai Sewa Reklallle sebagaimana climaksucl pacla aym 13). diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

II J.

a. reklame yang e1iselenggarakan aleh Pihak Ketiga, Nilal S'~\\"R Reklame ditetapkan berclasarkan Nilai Konrrak Reklame. b. reklame yang clisclcnggarakan senclin, Nilai Se\\"a Rckl,ll11L' dit.erapkan olch Gubcrnur c1engan I11cmperhit.ungkan faklor" faklor : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (5)

Jenis; Baban yang digunakan; Lokasi penempa tan; Waktu; .Jangka waktu penyelenggaraan: Jumlah; clan Ukuran media reklame.

Dalam bal Nilai I
(1)

Nilai Kontrak Reklamc sebagaimana dimaksucl clalam Pasal :i5 ayat (4) huruf fl, mclipuri : a.

Biaya sewa lahanjbangunan gedung; rermasuk harga sc\\"a titik reklamc yang cliperoleh melalui pelelangan :
b.

Biaya bahan yang cligunakan. llleliputi : 1. Biaya komaruksi reklame termasuk media 8UW bicl'l1l.C: reklamc, jika rcklamc menggun8kan konstruksi: clan

2. Biaya unit media ekkronik/ digital untuk pcnvelcngg,ll",!;m reklallle elektronik/digital.

·40

c.

Biaya opcrasional reklamc, meliputi 1. Biaya operasionai tcrmasuk biaya listrik; clan 2. Biaya pemwatan.

(2)

Nilai Kontrak Reklamc sebagaimana dimaksucl pacla ayat (I), clibuktikan dengan Surat Pcrjanjian Kcrja (SPK) atau Kontrak Kerja antara Pihak Pemesan atau Pemilik rcklame kepacla Pihak Ketiga (penyelenggara reklamejperusahaan jasa pcriklanan).

(3)

Nilai Kontrak Reklamc sebagaimana climaksud pacla ayat (2). tidak tcrmasuk Pajak Perlambahan Nilai.

Pasai 57 Nilai Sewa Reklame untuk penyclenggaraan reklamc sencliri sebagaimcll1
Pajak Reklame Tcrhaclap Rckiamc Siektronik/ Digital yang Menayangkan Progrrlm Pemerintah/Pemerintah Daerah Pasal 58 (1)

Pengenaan Pajak Reklame terhaclap penyelenggaraan reklelmt' elektronik/digitaJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. di8lur dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Dalam hal pen~'elenggaraan reklame elektronik/c1igiinl dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka Nilai Sewa Reklilme clihitung untuk tayangan komersil yang ditetapkan scbcsar 70'Ya (tujuh puluh persen) dari Nilai Kontrak Rekbme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2);

b.

Dalam hal penyelcnggaraan reklame elektronik/c1igilal dilakukan scndiri oleh pemilik reklame. maka Nilai Sc\Va Reklame scbagaimana dimaksucl dalam Pasal 57 diletapk:lIl sebesar 70% (tujuh puluh persen);

c.

Terhaclap Pen1erintah

tayangan Onerah

informasi scbcsal-

30(~1

program (lig8

Pemerint
pcrscl1).

c1i.bebaskan c1ari pcngcnaan Pajak Rcklamc.; dan d.

Tel-hadap tayangan yang semala-m
(2) Tata cara perhitungan pajak reklilme seb::lgaimana dimaksllc1 pada ayat (1) clan clalam Pasal 55. Pasal 56 dalt Pasal ::;7, St;SU
(1)

Retribusi Daerah dikenakan atas pelayanan

(2)

Besarnya retribusi IMB-BR scbagaimana climaksucl pada sesuai dengan Peramran Daerah.

il~·al (1),

41

Bagian Keempat Pcnerin1aan Lain-lain yang sah

Pas,d 60 Penerimaan meliputi :

lain-lain

yang

sah

elalam

penyelenggaraan

reklame

a.

Penerimaan yang berasal ci<:lri sewn titik reklame clari peJcI
b.

Penerimaan yang berasal ciari sewa lahnn/bangunan geciullg untuk pcnyelenggaraan rcklame eli luar sarana clan prasarana kota sebagaimana eliatur elalam Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pasal 61

(1)

Penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana climaksuel dalam Pasal 60 huruf b, elitetapkan sebesar 5'Yo (lima perscn) dari harga sewa lahan/bangunan geelung yang tercantum dalam Nilai Kontrak Reklame atau Pemilik reklamc seneliri.

(2)

Dalam hal penyelenggaraan reklame scneliri oleh Pemilik reklame, maka penerimaan lain-lain yang sah sebcsar 5% (lima pcrsen) sebagaimana elimaksucl paela ayat Ii i, c1iperoJch chri perkiraan rata-rata h8rga se\\'a lahanjbangtlnan geclung eli seki tarnya. Pasal62

(1)

Pengenaan pungutan penerirnaan lain-lain yang s
(2)

Pengcnaan . pungutan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana climaksud dalam Pasal 60 huruf b, untuk 1 (sam) kali sampai dengan dicabut at au dibatalkannya IPR.

BAB XI PENGENDALlAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLA!"1E Bagian Kesatu Penertiban Terpaelu Pcnyelcnggaraan Reklame Pasal63 (1)

Pclaksanaan pengcnclalian, pengawasan clan pencniban reklul1lc elilakukan oleh Tim Penertiban Tcrpaclu Pcnyelenggmaan Reki
(12

(2)

Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame sebagail11ana dil11aksud pada ayRt. (1), mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut : a,

pengenclalian clan pengawasan penyelenggaraan reklame pada aspek perencanaan, pelaksanaan, kepatuhan kew8jiban pel11bayaran sesuai ketentuan clan apek penzinan penyelenggaraan rcklame;

b,

pengenclalian terpasang;

C,

l11engevaluasi hasil laporan pengenciRlian c1Rn pcngRwclSi1l1 dari l11asing-masing koorc1inator;

c1,

l11elaksanakan penertiban rek18me;

e,

l11engusulkan pengganggaran peneniban reklame kepaciR Satuan Kerja Perangkat Daerah yang c1itunjuk atau ditetapkan menganggarkan penertiban reklame;

f.

mengusulkan sanksi aclminist.rasi berupa peneabutan sural keputusan sebagai perusahaan jasa periklanan/biro reklamc terclaftar kepada Kcpala DPP:

g,

mengusulkan kepada Gubernur unt.uk perbaikan sistel11 clan mekanisme penyelenggaraan reklame;

h,

mernbuat daftar data reklame yang akan ditertibkan yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah rerkait: clan

1.

l11embuat laporan seeal'a perioc1ik kepacla Gubcrnur melalui Sekretaris Oaerah atas peiaksanaan tugas pengencialian, pengawasan clan pencrtiban reklame.

dan

pengawasan

penyelenggaraan

reklame

Bagian Kcdua Pengcnclalian Pasa! 64 (1)

Pengenclalian penyelenggaraan reklame, meliputi a.

aspck

b. c. d,

batasan teknis; aspek kesesuaian konstruksi; aspek perizinan penyelenggaraan reklame; dan aspek pajak reklame,

kesesuaian

clengan

pola

perleu1.k:an

rcklcllTlC

dan

(2)

Pengenclalian pada aspek sebagaimana c1imaksud pacla avat (1) huruf n, huruf b dan huruf e, c1ikoorclinasikan okh Kcp
(3)

Pengendalian pacia aspek sebagaimana climaksucl pada aym (1) huruf d, dikoordinasikan oleh Kcpala OPP.

(4)

Pengenclalian sebagaimana ciimaksucl pacla ayat (1), dilakukan dari perencanaan, pemenuhan kewajiban pembayaran pungut.an daerah clan penerbitan perizinan penyclenggaraan reklame scrLa kondisi eksisting di lapangan reklame terselenggara,

(5)

Pengendalian penyelenggaraan reklame sebagaimaml c1imaksud pad a ayat (1), cliclasarkHn atHs c\'aluasi seeara periociik sCliap bulan,

43

(6)

Hasil pelaksanaan pengenclalian sebagaimana dimaksucl pacla ayat (5), clilaporkan setiap tanggal 15 pacla bulan berikutnya olch masmg-maslllg koorclinator kepacla Ketua Tim Pencnilxln Terpadu Penyelenggaraan Reklame. Bagian I
Pengawasan Pasa! 65 (1)

Pengawasan clilakukan untuk menilai tingkm kepatukm penyelenggaracin reklame tcrhadap kewajiban yang melckat dalam penyelenggaraan reklame, meliputi kepatuhan a.

penyelenggara Gubernur ini;

rcklame

clalam

melaksanakan

Peraturan

b, pelaksanaan pelelangan clan kerja sam a pemanfaatan titik reklame; c,

kewajiban pem bayaran sewa titik reklame clan penerimacm lain-lain yang sah;

d.

pembayaran retribusi IMB-BR;

e.

pembayaran pajak reklame;

f.

pelayana!! perizinan penyelenggaraan reklame;

g.

konclisi fisik reklame; clan

h. masa berlaku izin rcklame. (2)

Pengawasan sebagaimana climaksucl pacla avm (1) huruf b clan huruf c, dikoorclinasikan oleh Kepala BPKAD.

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) huruf c. dikoorclinasikan olch Kepala DPP.

(4)

Pengawasan sebagaimrllla climaksucl pacla ayat (1) huruf a. hurul' cl dan huruf f. dikoorclin8sikan olch Kepala BPTSP.

(5)

Pengawasan scbagaimana clil11aksucl pacla ayat (1) huruf g clan huruf h clikoordinasikan oleh Call1at/Lurah.

(6)

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin clan pcrioclik setiap bulan.

(7)

Hasil pelaksanaan pcngawasan sebagaimana clil11aksucl pacla ayat (6), clilapork8n setiap t8nggal 15 pac18 bulan berikumya olch masing-masii1g koorclinator kcpmla Ketua Tim Pcneniban Terpaclu Penyelenggaraan Reklame. Bagian Keempat Pcncrtiban Reklamc Pasal 66

(1)

Pencrtiban reklamc dilakukan terhmlap penyclcnggaraan rcklamc a. tanpa izin;

44

b. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang; c. tidak membayar sewa tit.ik reklamc dan pungut.an pencrimarll1 lain-lain yang sah: d. tidak membayar pajak reklame; e. terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang tebh diberikan; f.

perlet.akan, bentuk dan ukuran media atau bidang tidak sesuai TLB-BR;

g, tidak sesuai IMB-BR; dan h. tidak tcrawat dengan bailc (2)

Penert.iban reklame scbagaimana dimaksuci pacla ayat (1), dapat berupa: a. Penurunan reklame tertayang; danl mau b, Pembongkaran konstruksi reklame bcsert.a ponciasinya. Pasal 67

Pelaksanaan penertiban reklame sebagaimana dimaksuci cia lam Pasal 06 dilaksanakan oleh Tim Penertiban Terpadu Pcnyelenggaraan Reklame berdasarkan laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) dan Pasal 65 aynt (7). Pasa168 (1)

Penertiban reklame dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a.

melakukan cval1.18si laporan hasil pengendalian dan pengawasan dan calon reklame yang akan ditertibkan, yang dibuat dalam daftar reklame akan ditertibkan.

b.

mengusulkan koordinator I Satu
c.

penerbitan surat pcmbcritahuan atau surat pcringat.an sebagaimana dimaksud pacla huruf b, ditc'rbitkan clan disampaikan paling seclikit sebanyak 3 (tiga) kali.

d.

apabila setelah disampaikannya surat pemberitahuan at;Hi surat peringatan sebagaimana dimaksud pad a huruf c. penyelenggara reklame tidak menertibkan/membongk;tr sendiri rekJamenya, maka konstruksi beserta rangka media atau bidang reklame menjadi asct Pemerintah Daerah untuk dilakukan pcncrtiban.

e.

hasil pencrtiban bcrup8 konstruksi beserta rangka merlin atau bidang reklame clan barang lainnva yang mclekat clal;'lm penyelenggaraan reklame climaksud menjadi aset Pemerint;th Dacrah scbagaimana dimaksud pada huruf d.

45

(2)

Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame melaporkan hasil penertiban / pem bongkaran kepaela Gu bernur me lalu i Sekretaris Oaerah elal8m jangka \\"aktu paling lama 30 (lig;.) puluh) hari sejak peneniban reklame. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN P8SRI 69

(1)

Terh8elap IPR clan pajak reklame yang telah c1iterbitkan sclJClulll berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinvatakan masih I'e-Iap berlaku sampai elengan berakhirnya masa IPR atau masa pajak reklame.

(2)

Terhadap permohonan TLB-BR, IMB-BR dan IPR yang telah dimohonkan kepaela BPTSP dan PTSP sebelum berlakunva Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai c1cngan kctenlu'l1l lama. BAB XIlI KETENTUAN PENUTUP Pasal 70 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku a.

Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 1980 t('nl
b.

Keputusan Gubernur Nomor 702 Tahun 1992 t.cnt.nng Ketentuan Pemasangan Reldame clan Sejenisnya ]1<1 cI a Lingkungan Jalan Protokol Tertcntu di Wilayah Propinsi 01,1 Jakarta;

c.

Keput.usan Gubernur Nomor 150 Tahun 1994 t.entang Penat.aan Penyelenggaraan Reklame eli Ka\\'osan rVleelan Mereleka (Monumen Nasional) elan sekitarnya:

d.

Keputusan Gubernur NomoI' 37 Tahun 2000 ten tang Pet.un,ll1k Pelaksanaan Penyeienggaraan Reklame di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

e.

Keputusan Gubernur Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pola Penyebaran Peletakan Reklame di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f.

Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2000 tcnlnng Penetapan Titik Reklamc eli Dalam Saran a clan Prasar:lna Kota Pemerintah Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta;


g.

Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2000 tentang Pusal Layanan lnformasi Penyelenggaraan Reklamc;

h. Keputusan Gubcrnur NomoI' 46 Tahun 2001 tcntang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame di Luar SaranFl (1<111 PrasaranFl Kota PemerintFlh Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 1.

Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklamc r1i Daerah Khusus lbukota JFlkarla:

J.

Keputusan Gubernur NomoI' 55 Tahun 2002 rcntnng Penambahan Tilik Reklame di Dalam Sat'ana dan Prasmana Kola Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

k.

Keputusan Gubcrnur Nomor 1659 Tahun 2003 lcntang Penataan Pcnyelengg
1.

Keputusan Gubernur NomoI' 14 Tahun 200S tcnlrll1g Penambahan Titik Rcklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ihul
m. Keputusari Gubernur Nomor 53 Tahun 2005 ten tang Penambahan Titik Rcklame eli Dalam Sarana dan Pri1s~II'nnn Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota ,Jakarta: n.

Keputusan Gubernur NornaI' 139 Tahun 2005 rcntnng Penataan Penyelenggaraan Reklame eli Kawasan PHtung Pemuda Bunelaran Senayan Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamadya Jakarta Selatan;

o.

Peraturan Gubernur NomoI' 23 Tahun 2006 tL'l1Ulng Penyelenggaraan Rcklame di Kawasan l,endclli 1,etal eli PrcWillSi Daerah Khusus Ibukola Jakarta:

p.

Peraturan Gubcrnur NomoI' 57 Tahun 2006 ten tang Pcnataan Penye1enggaraan Rcklame di Kawasan Palling Tani J(otnm::;rlF'1 Jakarta Pusat;

q.

Keputusan Gubcrnur NomoI' 82 Tahun 2007 tcnHltlg Penambahan Tilik r~cldame eli Dfllam Snrana r1fln Prasnr,)tl<1 Kota Pcmerintah Prol'insi Dacrnh "huslIs lbukot;l ,J
r.

Pcraluran Gubcrnur NomoI' 105 Tahun 2001' ten tang PennI":J,m Penyelenggaraan Rcklame eli Alas "ail Cili\\,\.ll1g Sepanjclllg Jalan Gajah Madaj.Jalan Hayam Wuruh elan .lalan lr. H...!uanel"j Jalan Veteran; clan

s.

Keputusan GulJcrnur NomoI' i981/2012 tcnwng Pcmlx:muknn Tim Pcncrtiban Tcrparlu Pcnvc!cllggarFlan Rrklal1lc:

dicabut clan clinyatakan ticlak bcrJalm.

47

Pasal 71 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggaI 7 Desember 2015 CrUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd. BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SAEFULLAH BERlTA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 63032

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVI!'1"Si-DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

~ \

?( t\-~:r.(~\\1 \,~. .,,.,,......-.. ,

~"

...... Iv

l.:.:....,;.;,··. . - ... '\~~~!, 1 'i'''''''" SRI RAHAYU \

~ ~IP195712281985032003