Perma FIP no 1 tahun 2017 (2).pdf

Viewer
Transcript

PERATURAN KELURGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA NO 1 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA Menimbang

:

a. Bahwa untuk terwujudnya lembaga kemahasiswaan yang mandiri dan mengakar baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat, merupakan syarat yang harus dicapai oleh lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. b. Bahwa sesuai amanat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas memilki fungsi oengawasan terhadap lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas. c. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas lembaga-lembaga kemahasiswaan di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura perlu memiliki seperangkat peraturan. d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura perlu membentuk peraturan mengenai mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terhadap organisasi kemahasiswaan di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura.

Mengingat

:

a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/U/1998 tentang pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. b. Peraturan Rektor UTM Nomer 1 tahun 2016 tentang kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura. c. BAB VIII Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. d. Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura tentang fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. e. Pasal 16 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan.

Memperhatikan :

Memutuskan

:

a. Hasil Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura tanggal 17 April 2017. Menetapkan : PERATURAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan : 1. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disebut Ormawa UTM adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disebut AD-ART KM UTM adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di ormawa UTM. 3. Peraturan Mahasiswa FIP UTM yang selanjutnya disebut Perma FIP UTM adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di ormawa FIP UTM. 4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disebut DPM FIP UTM adalah lembaga

tinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura yang memiliki kekuasaan legislatif ditingkat fakultas. 5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disebut BEM FIP UTM adalah lembaga tinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura yang memiliki kekuasaan eksekutif ditingkat fakultas. 6. Pengawas adalah alat kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang dilakukan oleh DPM FIP UTM yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan. 7. Himpunan Mahasiswa Prodi yang selanjutnya disebut HMP merupakan Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Prodi 8. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut UKM-F merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yang bertujuan untuk menjalankan unit kegiatan kemahasiswaan. 9. Program kerja terencana adalah kegiatan yang direncanakan di awal kepengurusan. 10. Program kerja insidental adalah kegiatan diluar program kerja terencana. Pasal 2 1. DPM FIP UTM sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan berwenang melakukan pengawasan terhadap BEM, HMP, dan UKM-F di lingkungan FIP, mengakomodasi aspirasi mahasiswa, dan membuat peraturan mahasiswa yang digunakan untuk kepentingan Ormawa di lingkungan FIP UTM. 2. Mekanisme pengawasan disusun oleh DPM FIP UTM 2017 dan disetujui oleh BEM FIP, HMP, dan UKM-f. Dalam menjalankan fungsi Pengawasannya, DPM FIP berhak mengutus anggota DPM FIP UTM untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM.HMP, dan UKM FIP dengan membawa : a. Surat tugas dari DPM FIP UTM. b. Berita acara pengawasan. c. Tata Laksana Mekanisme Pengawasan. d. Membawa tanda pengenal anggota. 3. Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPM FIP UTM berhak memberikan masukan kepada BEM, HMP, dan UKM FIP UTM secara lisan maupun tertulis dalam agenda rapat evaluasi bersama BEM, HMP, dan UKM dan atau saat Audit Keuangan dan kegiatan. 4. Rapat evaluasi bersama (audit keuangan dan kegiatan) dilakukan sekurangkurangnya dua kali dalam satu periode untuk dengar pendapat antara DPM FIP dan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM 2017.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3 1. Maksud dibuatnya Peraturan ini adalah memberi arahan dan landasan kerja yang jelas dalam pengawasan DPM FIP UTM terhadap BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. 2. Tujuan ketetapan ini adalah: a. Menjamin berjalannya peran pengawasan DPM FIP UTM terhadap BEM, HMP, dan UKM FIP UTM; b. Menjamin BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Perma FIP UTMdan Garis Besar programa Kerja FIP UTM.

BAB II HUBUNGAN DPM FIP UTM dan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM Bagian Pertama Wewenang dan Hak DPM FIP UTM Pasal 4 Wewenang DPM FIP UTM adalah : 1.

Membentuk rancangan peraturan pengawasan yang berlaku di lingkungan Ormawa FIP UTM; 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Ormawa yang disampaikan oleh BEM, HMP, dan UKM FIP UTM; 3. Mengajukan/menganjurkan, memberikan pertimbangan/konsultasi, dan pendapat mengenai permasalahan yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) baik permasalahan yang ada dalam Organisasi Kemahasiswaan maupun yang terkait dengan Kebijakan Birokrasi (sistem pemerintahan yang sedang di jalankan); 4. Menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan; 5. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam PERMA FIP UTM dan/atau Garis Besar Program Kerja Ormawa FIP UTM; 6. Melaksanakan tugas dan wewenang lainya yang ditentukan dalam AD-ART yang berkaitan dengan Ormawa FIP UTM;

Pasal 5 DPM FIP mempunyai hak, antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Tanya Angket Budget Inisiatif Petisi Membela diri Mendapat perlindungan Audit Kunjungan kerja Bagian Kedua Kewajiban BEM FIP UTM Pasal 6

1. BEM FIP UTM berkewajiban untuk meminta pengesahan program kerja pada DPM FIP UTM diawal periode kepengurusan. 2. BEM FIP UTM berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kegiatan kepada DPM FIP UTM saat diadakannya Progres Report dan Rapat Pertanggungjawaban Akhir. 3. BEM FIP UTM berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas penggunaan wewenang dan hak DPM FIP UTM. 4. BEM FIP UTM berkewajiban menyerahkan salinan Proposal Kegiatan yang asli dan menyerahkan LPJ untuk setiap program kerja kepada DPM FIP UTM. Bagian ketiga Kewajiban HMP FIP UTM Pasal 7 1. HMP FIP UTM berkewajiban untuk meminta pengesahan program kerja pada DPM FIP UTM setelah Uji Kelayakan. 2. HMP FIP UTM berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kegiatan kepada DPM FIP UTM pada saat Progres Report dan Rapat Pertanggungjawaban Akhir. 3. HMP FIP UTM berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas penggunaan wewenang dan hak DPM FIP UTM. 4. HMP FIP UTM berkewajiban menyerahkan salinan Proposal Kegiatan yang asli dan menyerahkan LPJ untuk setiap program kerja kepada DPM FIP UTM.

Bagian keempat Kewajiban UKM FIP UTM Pasal 8 1. UKM FIP UTM berkewajiban untuk meminta pengesahan program kerja pada DPM FIP UTM setelah Uji Kelayakan. 2. UKM FIP UTM berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kegiatan kepada DPM FIP UTM pada saat Progres Report dan Rapat Pertanggungjawaban Akhir. 3. UKM FIP UTM berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas penggunaan wewenang dan hak DPM FIP UTM. 4. UKM FIP UTM berkewajiban menyerahkan salinan Proposal Kegiatan yang asli dan menyerahkan LPJ untuk setiap program kerja kepada DPM FIP UTM. BAB III Pengesahan Program Kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM Pasal 9 Pengertian 1. Program Kerja BEM ,HMP, dan UKM FIP UTM 2017 yang selanjutnya disebut Proker adalah daftar rencana kegiatan selama satu masa kepengurusan. Yang berisi nama, bentuk, rasionalisasi sasaran, target, standart keberhasilan, waktu dan tempat, anggaran serta penanggungjawab kegiatan. 2. Proker yang telah disahkan dalam rapat kerja BEM FIP disepakati bersama dengan DPM FIP dalam Uji Kelayakan DPM dengan Badan Kelengkapan FIP UTM 2017. 3. Proker yang telah disahkan dalam rapat kerja HMP FIP UTM disepakati bersama dengan DPM FIP UTM dalam Uji Kelayakan DPM FIP UTM dengan Badan Kelengkapan FIP UTM 2017. 4. Proker yang telah disahkan dalam rapat kerja UKM FIP UTM disepakati bersama dengan DPM FIP UTM dalam Uji Kelayakan DPM FIP UTM dengan Badan Kelengkapan FIP UTM 2017. 5. Kegiatan dalam Proker dibedakan atas: a. Unggulan adalah kegiatan yang menjadi prioritas setiap kementrian yang pelaksanaannya membutuhkan proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. b. Insidental adalah kegiatan diluar perencanaan yang pelaksanaannya membutuhkan proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. c. Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dan membutuhkan LPJ kegiatan.

d. Inti adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap BEM, HMP, dan UKM yang pelaksanaannya membutuhkan proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. 6. Kegiatan yang tidak tercantum di dalam Proker BEM, HMP, dan UKM FIP UTM 2017 disebut kegiatan non-proker yang pelaksanaan dan pengawasannya diatur dan disepakati bersama dengan Badan Pengawas DPM FIP UTM 2017 Pasal 10 Kepanitiaan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM

1. Panitia adalah penyelenggara kegiatan. 2. Panitia terdiri atas: a. Pelindung BEM, HMP, dan UKM-F yang dimaksud adalah Dekan FIP UTM. b. Penasehat BEM yang dimaksud Penasehat adalah Wakil Dekan III FIP UTM. c. Penasehat HMP yang dimaksud Penasehat adalah KAPRODI atau Pembina HMP. d. Penasehat UKM-F yang dimaksud Penasehat adalah Pembina UKM. e. Penanggung Jawab, yang dimaksud Penanggung Jawab adalah Ketua masing-masing BEM, HMP, dan UKM FIP UTM 2017. f. Steering Committee (SC) adalah pengonsep acara. g. Organizing Committe (OC) adalah pelaksana acara. Pasal 11 Steering Committee (SC)

1. SC adalah panitia pengarah dan pengonsep kegiatan. 2. SC merupakan fungsionaris atau yang mewakili sesuai persetujuan Ketua BEM, Ketua HMP, dan Ketua UKM FIP UTM 2017. Pasal 12 Organizing Committee (OC) 1. OC adalah panitia pelaksana kegiatan. 2. OC minimal terdiri atas: a. Ketua Panitia b. Sekretaris c. Bendahara d. Sie. Acara e. Sie. Kesekretariatan f. Sie. Konsumsi

g. Sie. Perlengkapan h. Sie. Humas i. Sie lain yang diperlukan Bagian Kedua Mekanisme Pengesahan Program Kerja BEM , HMP dan UKM FIP UTM Pasal 13 Alur Pengesahan Program Kerja Terencana BEM, HMP dan UKM FIP UTM adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

BEM, HMP dan UKM FIP UTM menyerahkan rancangan program kerja terencana di awal kepengurusan. Rancangan program kerja dibahas di dalam rapat kerja BEM, HMP dan UKM FIP UTM. Setelah rancangan program kerja diterima oleh DPM, kemudian DPm FIP mengadakan Uji Kelayakan bersama badan kelengkapan FIP UTM Setelah uji kelayakan dilaksanakan, DPM FIP UTM 2017 mengesahkan program kerja BEM, HMP dan UKM melalui surat kerja dengan selambatlambatnya 14 x 24 jam. Pasal 14

Alur Pengesahan Program Kerja Insidental : 1. BEM, HMP, dan UKM FIP UTM mengajukan surat pengajuan pengesahan kepada DPM FIP UTM selambat- lambatnya 7 x 24 jam, sebelum penunjukan ketua pelaksana program kerja tersebut, melalui pengawas badan kelengkapan. 2. DPM FIP UTM mengadakan sidang pleno untuk mengesahkan rancangan program kerja insidental BEM, HMP, dan UKM FIP UTM jika rancangan tersebut disetujui atau tidak disetujui. 3. Sidang Pleno dilaksanakan maksimal 2 x 24 Jam setelah surat pengajuan diterima. 4. DPM FIP UTM dapat menyetujui atau tidak menyetujui rancangan program kerja insidental tersebut. 5. Dalam kondisi darurat, Sidang Komisi B dapat memutuskan program kerja insidental BEM FIP UTM dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pada Sidang Pleno DPM FIP UTM. Pasal 15 1.

BEM, HMP, dan UKM FIP UTM menyerahkan langsung salinan proposal dan LPJ kegiatan yang asli untuk setiap program kerja kepada DPM FIP UTM setelah mendapatkan persetujuan dari DEKANAT maksimal satu minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.

2.

Apabila terjadi perubahan terhadap program kerja yang telah direncanakan, BEM, HMP, dan UKM FIP UTM wajib memberikan laporan kepada DPM FIP UTM2017.

Bagian Ketiga Parameter Pengesahan Program Kerja Pasal 16 Rancangan program kerja BEM dan HMP FIP UTM minimal harus memuat halhal berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Halaman Pengesahan Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tujuan Kegiatan Deskripsi Kegiatan Sasaran Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan Rincian Anggaran Dana

Pasal 17 Parameter-parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan pengesahan Program Kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM adalah sebagai berikut: a. Kesesuaian dengan PERMA FIP UTM. b. Kesesuaian dengan Garis Besar Program Kerja ORMAWA FIP UTM. BAB IV PENGAWASAN BEM, HMP, dan UKM FIP UTM Bagian Pertama Bentuk Pengawasan Pasal 18 Bentuk pengawasan DPM FIP UTM terhadap BEM, HMP, dan UKM FIP UTM terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Rapat Progres Report. Rapat Dengar Pendapat Insidental Tinjau Lapangan Peninjauan kerja

Bagian Kedua Mekanisme Pengawasan Pasal 19 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rapat Progres Report bertujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dari program kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM; Rapat Progres Report melibatkan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dan penangungjawab DPM FIP UTM 2017 Rapat Progres Report dilaksanakan di akhir semester Rapat Progres Report dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan DPM FIP UTM2017 Hasil dari Rapat Progres Report dapat digunakan untuk menilai kinerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. Rapat Progres Report bersifat tertutup kecuali ditentukan lain. Hasil dari Progres Report dapat dipublikasikan kepada mahasiswa FIP Universitas Trunojoyo Madura melalui media cetak dan elektronik yang dapat diakses. Pasal 20

1. Rapat dengar pendapat insidental berfungsi: a. Meminta keterangan dan laporan terkait kejadian luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM; b. Mengadakan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait 2. Rapat dengar pendapat insidental bersifat tertutup kecuali ditentukan lain. 3. Hasil dari rapat dengar pendapat insidental tidak digunakan untuk menilai kinerja BEM, HMP, dan UKM FIP FIP UTM. Pasal 21 1. Tinjau lapangan adalah bentuk pengawasan terhadap kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dengan cara berinteraksi langsung dengan panitia penyelenggara dan peserta atau ikut serta dalam kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. 2. DPM FIP UTM akan menentukan pengawas Kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM melalui rapat internal DPM FIP UTM 3. Tinjau lapangan dilakukan untuk menyesuaikan keterangan tentang kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM terhadap pelaksanaannya. 4. Penanggung jawab pengawasan melakukan tinjau lapangan terhadap kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM setelah berkoordinasi dengan DPM FIP UTM. 5. Hasil dari tinjau lapangan digunakan untuk menilai kinerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM.

Pasal 22 1. Tinjauan kerja adalah bentuk pengawasan terhadap kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dengan cara ikut serta dalam rapat program kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. 2. DPM FIP UTM akan menentukan pengawas Kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM melalui rapat internal DPM FIP UTM 3. Tinjauan kerja dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM terhadap pelaksanaannya. 4. Penanggung jawab pengawasan melakukan tinjau kerja terhadap kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM setelah berkoordinasi dengan DPM FIP UTM. 5. Hasil dari tinjau kerja digunakan untuk penilaian kinerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM BAB V PENILAIAN BEM, HMP, dan UKM FIP UTM Bagian Pertama Sumber Penilaian Pasal 23 Sumber penilaian kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM berasal dari: 1. 2. 3. 4.

Sasaran kegiatan program kerja. DPM FIP UTM. Alat Kelengkapan pengawasan. Pihak birokrasi FIP UTM Bagian Kedua Mekanisme Penilaian Pasal 24

1. Penilaian kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA, dan/atau sasaran program kerja difasilitasi oleh DPM FIP UTM sesuai dengan AD-ART yang berlaku. 2. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura yang dimaksud disini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Maduradan/atau sasaran program kerja yang bukan termasuk anggota DPM FIP UTMdan pengurus BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. 3. Hasil penilaian kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dan/atau

sasaran program kerja berkontribusi sebesar 20% dari total penilaian kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. Pasal 25 1. Penilaian kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM yang dilakukan dan difasilitasi oleh DPM FIP UTM. 2. Penilaian kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTMyang dilakukan oleh DPM FIP UTM berasal dari hasil pengawasan DPM FIP UTM dan penilaian laporan Pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. 3. Hasil penilaian kinerja kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM berkontribusi sebesar 30% dari total penilaian kinerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. Pasal 26 1. Penilaian kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM yang dilakukan oleh pihak birokrat dan difasilitasi oleh DPM FIP UTM. 2. Yang dimaksud birokrat pada ayat 1 pasal 25 adalah WADEK II, WADEK III, KASUBAG Kemahasiswaan dan KASUBAG Keuangan. 3. Penilaian kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM yang dilakukan oleh Birokrat berasal dari hasil tinjauan, proposal, dan penilaian laporan Pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. 4. Hasil penilaian kinerja kegiatan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM berkontribusi sebesar 50% dari total penilaian kinerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. Pasal 27 Parameter Keberhasilan Program Kerja BEM, HMP, dan UKM FIP 1. Program Kerja BEM FIP dianggap berhasil apabila: a. Program kerja tidak menyimpang dari Tri Dharma Perguruan Tinggi b. 80% program kerja terlaksana dan sesuai target. c. Kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan BEM FIP UTM harus melibatkan mahasiswa jurusan di lingkungan FIP, minimal 3 orang per jurusan sebagai panitia, dapat merupakan anggota BEM FIP UTM. d. Laporan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPM FIP UTM. 2. Program Kerja HMP FIP dianggap berhasil apabila: a. Program kerja tidak menyimpang dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. b. Fungsi program kerja yang dilaksanakan untuk mengembangkan dan menerapkan keilmuan sesuai dengan Jurusan 80% program kerja terlaksana dan sesuai target. c. Laporan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPM FIP UTM. 3. Program Kerja UKM FIP dianggap berhasil apabila: a. Program kerja tidak menyimpang dari Tri Dharma Perguruan Tinggi b. Fungsi program kerja yang dilaksanakan untuk mengembangkan dan menerapkan keilmuan sesuai bidang UKM 80% program kerja terlaksana dan sesuai target.

c. Laporan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPM FIP UTM. Pasal 28 Parameter Penilaian Keuangan 1. Ketepatan Waktu a. BEM, HMP, dan UKM FIP UTM menyerahkan Laporan Arus Kas intern progres report, selambat-lambatnya diserahkan pada akhir minggu pertama bulan berikutnya. b. Perbaikan laporan keuangan diserahkan selambat-lambatnya 2 minggu setelah laporan pertama dikembalikan. 2. Kelengkapan Administratif a. Setiap transaksi harus disertai dengan bukti pembayaran dan apabila tidak ada maka dianggap tidak sah. b. Setiap bukti pembayaran harus dilengkapi dengan tanggal, nama terang, atau tandatangan dan atau stempel dari pihak yang mengeluarkan bukti pembayaran. BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BEM, HMP, dan UKM FIP UTM Bagian Pertama Jenis Laporan Pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTM Pasal 29 Laporan pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTM terdiri dari: 1. Laporan pertanggungjawaban tengah priode. 2. Laporan pertanggungjawaban akhir priode. Bagian Kedua Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Pasal 30 1. Laporan pertanggungjawaban tengah periode adalah laporan pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTMyang dibuat pada saat progres report. 2. Format laporan pertanggungjawaban tengah periode ditentukan oleh DPM FIP UTM. 3. Laporan pertanggungjawaban tengah periode BEM, HMP, dan UKM FIP UTMharus diserahkankepada DPM FIP UTM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu presentasi LPJ. 4. Presentasi laporan pertanggungjawaban tengah periode BEM FIP UTM kepada DPM FIP UTM difasilitasi oleh DPM FIP UTM.

Pasal 31 1. Laporan pertanggungjawaban akhir periode adalah laporan pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTM yang dibuat sebelum memasuki masa demisioner dan sebelum presentasi LPJ. 2. Penetapan waktu demisioner kepengurusan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM ditentukan oleh masa berlaku SK pengangkatan. 3. Format laporan pertanggungjawaban akhir periode ditentukan oleh DPM FIP UTM. 4. Laporan pertanggungjawaban akhir periode BEM, HMP, dan UKM FIP UTM harus diserahkankepada DPM FIP UTMselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu presentasi LPJ. 5. Pelaksanaan presentasi LPJ dilakukan paling lambat satu minggu sebelum masa demisioner. 6. Presentasi laporan pertanggungjawaban akhir periode BEM, HMP, dan UKM FIP UTM kepada DPM FIP UTMdifasilitasi oleh DPM FIP UTM. Bagian Ketiga Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Pasal 32 1. Proses penilaian Laporan pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTM oleh DPM FIP UTM difasilitasi oleh DPM FIP UTM. 2. Hasil penilaian laporan pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dipublikasikan oleh DPM FIP UTM kepada mahasiswa FIP UTM. Bagian Keempat Format Laporan Pertanggungjawaban Pasal 33 Format laporan pertanggungjawaban BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Pendahuluan Analisis Objektif a. Kepengurusan b. Sarana penunjang c. Kondisi lembaga d. Hubungan kelembagaan Realitas Aktifitas Rincian Keuangan Evaluasi dan Proyeksi Penutup

BAB VII PENGAWAS BADAN KELENGKAPAN Pasal 34 Pengertian pengawas badan kelengkapan adalah anggota DPM yang ditunjuk oleh Badan Kode Etik dan Pengawasan dengan persetujuan oleh Ketua Umum DPM FIP 2017 untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pendampingan pada badan kelengkapan di tingkat fakultas. Pasal 35 Tugas 1. Melaksanakan pengawasan terhadap program kerja dan rapat program kerja BEM, HMP, dan UKM FIP UTM; 2. Memberi pengarahan terhadap persoalan-persoalan yang bertentangan dengan PERMA FIP; 3. Memberi sosialisasi tentang PERMA di FIP. Pasal 36 Kewajiban 1. Datang dalam rapat program kerja badan yang diawasi minimal 2 minggu sekali 2. Mengawasi setiap kegiatan proker maupun non proker BEM,HMP dan UKM FIP UTM 3. Untuk program proker wajib datang , untuk program non proker minimal sebulan sekali 4. Membuat laporan tentang rapat dan kegiatan badan yang diawasi. Pasal 37 Hak 1. 2. 3. 4.

Datang dalam rapat Mengikuti kegiatan proker atau non proker badan yang diawasi Hak bicara Hak bicara dalam ayat diatas (3) adalah hak untuk memberi pertimbangan ketika ada permasalahan 5. Memberi pengarahan jika bertentangan dengan PERMA 6. Hak diberi perlindungan

BAB VIII SANKSI Bagian Pertama Bentuk Sanksi Pasal 38 Sanksi terhadap BEM, HMP, dan UKM FIP UTM terdiri atas: 1. 2. 3. 4.

Teguran lisan. Rekomendasi Peringatan tertulis. Rekomendasi Pembekuan Kegiatan dan Pencairan Dana. Rekomendasi pemberhentian Ketua Umum/wakil ketua BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Sanksi Pasal 39

1.

Sanksi teguran lisan diberikan jika BEM, HMP , dan UKM FIP UTM: a. Melanggar ketentuan yang terdapat di dalam PERMA ini. b. Melanggar ketentuan lain yang dibuat oleh DPM FIP UTM. c. Tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja DPM FIP UTMdalam melakukan fungsi pengawasan. 2. Pengajuan usul pemberian sanksi peringatan tertulis dapat dilakukan oleh seluruh anggota DPM FIP UTM. Pasal 40

1.

2.

3. 4.

5. 6.

Sanksi rekomendasi teguran tertulis diberikan jika BEM, HMP dan UKM FIP UTM. a. Mendapatkan 3 kali teguran lisan untuk kesalahan yang berbeda. b. Mendapatkan 2 kali teguran lisan untuk kesalahan yang sama Pengajuan usul pemberian sanksi rekomendasi peringatan tertulis dapat dilakukan oleh pengawas badan kelengkapan untuk badan kelengkapan yang diawasi. Pembahasan usul pemberian sanksi rekomendasi peringatan tertulis dilakukan melalui sidang pleno DPM FIP UTM, Berkaitan dengan usul pemberian sanksi peringatan tertulis, DPM FIP UTMmelakukan rapat dengar pendapat insidental dengan BEM,HMP, dan UKM FIP UTM. Keputusan untuk memberikan rekomendasi peringatan tertulis kepada BEM, HMP, dan UKM FIP UTMdilakukan melalui sidang pleno DPM FIP UTM. Rekomendasi peringatan tertulis ditujukan pada pimpinan DPM FIP untuk diproses.

7.

Sanksi peringatan tertulis dipublikasikan kepada mahasiswa UTM oleh DPM FIP UTM. Pasal 41

1.

2.

3.

4.

5. 6.

1.

2.

3.

4.

5.

Rekomendasi Sanksi pembekuan kegiatan dan pencairan dana diberikan jika BEM, HMP, dan UKM FIP UTM: a. Mendapatkan 3 kali sanksi peringatan tertulis untuk kesalahan yang berbeda. b. Mendapatkan 2 kali sanksi peringatan tertulis untuk kesalahan yang sama. Rekomendasi Sanksi pembekuan kegiatan dan pencairan dana BEM, HMP, dan UKM FIP UTMadalah pembekuan pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana pada pihak-pihak terkait. Pengajuan usul sanksi pembekuan kegiatan dan pencairan dana BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dilakukan oleh pengawasan badan kelengkapan yang mengawasi badan kelengkapan. Keputusan untuk memberikan rekomendasi sanksi pembekuan kegiatan dan pencairan dana kepada BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dilakukan melalui sidang pleno DPM FIP UTM. Rekomendasi pembekuan kegiatan dan pencairan dana ditujukan pada pihak birokrat (yang dalam hal ini adalah KASUBAG keuangan)untuk diproses. Sanksi pembekuan kegiatan dan pencairan dana ditujukan kepada BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dipublikasikan oleh DPM FIP UTM kepada mahasiswa UTM. Pasal 42 Sanksi rekomendasi pemberhentian Ketua Umum/wakil ketua BEM, HMP, dan UKM FIP UTMdiberikan jika Ketua Umum/wakil ketua BEM, HMP, dan UKM FIP UTM: a. Terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional; b. Melakukan pelanggaran terhadap AD-ART KM UTM; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Umum BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. Pembahasan usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian Ketua Umum/wakilketua BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dilakukan melalui sidang pleno DPM FIP UTM. Berkaitan dengan usul pemberian sanksi rekomendasi pemberhentian Ketua Umum/wakil ketua BEM, HMP, dan UKM FIP UTM, DPM FIP UTM melakukan rapat dengar pendapat dengan BEM, HMP, dan UKM FIP UTM. Keputusan untuk memberikan sanksi rekomendasi pemberhentian kepada Ketua Umum/wakil ketua BEM, HMP, dan UKM FIP UTMdilakukan melalui sidang pleno DPM FIP UTM. Apabila pemberhentian ketua Uum/wakil ketua BEM, HMP, dan UKM FIP UTM disepakati oleh DPM FIP , maka DPM melaksanakan MUSWA luar biasa maksimal 2 minggu setelah sidang pleno.

6. Sanksi pemberhentian Ketua Umum/wakil ketua BEM, HMP, dan UKM FIP UTM dipublikasikan oleh DPM FIP UTMkepada mahasiswa UTM dan disampaikan kepada birokrasi terkait. Bagian Ketiga Pembelaan Pasal 43 1. Sebelum pemberiann sanksi, BEM, HMP, dan UKM FIP UTM berhak melakukan pembelaan. 2. Pembelaan teguran lisan dilakukan pada saat evaluasi kegiatan tersebut. 3. Pembelaan selain teguran lisan dilakukan melalui mekanisme sidang pleno DPM FIP UTM. BAB VIII PERALIHAN Pasal 44 Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian. BAB IX PENUTUP Pasal 45 1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Dengan diberlakukannya ketetapan ini, maka ketetapan yang mengatur tentang peraturan yang serupa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Tanggal Jam

: Bangkalan : 17 April 2017 : 21.07