QA-QD HIMA PERSIS

QAIDAH ASASI HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN ISLAM MUQODDIMAH Bismillahirrahmanirrahiem Bahwa cita-cita izzul Islam wal muslimin dapat terwujud melalui perjuangan kolektif seluruh komponen ummat Islam dan seluruh penegakan yang bersendikan kepada Islam Kaffah lengkap Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dan interlektual merupakan kelompok yang mempunyai potensi keilmuan dan moralitas bagi referensi perubahan, harus berperan aktif dalam dinamika pembaharuan pemikiran, perubahan sosial dan perubahan politik. Oleh karena itu Himpunan mahasiswa Persatuan Islam sebagai organisasi mahasiswa ikut serta dalam perjuangan Persatuan Islam yang konsisten mengamalkan seluruh ajaran Islam sesuai dengan alquran dan as-sunnah. Alqur’an sebagai pedoman/kitab perjuangan menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan seutuhnya dan sesempurnanya. Maka dari itu, segala daya dan upaya untuk mewujudkan cita-cita itu adalah amanah suci kaum intelektual. Wama Yadzdzakkaru illa Ulul Albab, ayat al-Quran inilah yang mengilhami kami lahir, bergerak, dan senantiasa melakukan perubahan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal itu diamanatkan kepada generasi ulul albab Perjuangan mulia itu haruslah dilakukan oleh kaum intelektual muslim di muka bumi ini Atas dasar kesadaran dan tekad melanjutkan mata rantai perjuangan dan pembaharuan keislaman Sadar akan tanggung jawab di atas, dan dengan itikad melanjutkan mata rantai perjuangan Islam dan ummat Islam, maka dibentuklah organisasi Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam dengan Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya peradaban Ulul Albab Misi : 1. Mencetak kader-kader ulama intelektual dan intelektual yang ulama 2. Membentuk kader-kadernya sebagai agen perubahan 3. Melakukan secara aktif tugas amar ma’ruf nahyi munkar BAB I BENTUK ORGANISASI Pasal 1 Nama,Waktu dan Kedudukan 1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam disingkat HIMA PERSIS 2. Organisasi ini didirikan tanggal 24 Maret 1996 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa’dah 1416 H. di Cianjur untuk waktu yang tidak ditentukan 3. Pimpinan Pusat HIMA PERSIS berkedudukan di Bandung.

1

QA-QD HIMA PERSIS

Pasal 2 Asas Organisasi ini berasaskan Islam Pasal 3 Lambang Buku terbuka dengan jalur-jalur sinar berbentuk bintang bersudut 12 di tengahnya. Pasal 4 Tujuan Membentuk mahasiswa yang ilmiah dalam pemikiran, progressif dalam gerakan dan revolusioner dalam perubahan. Pasal 5 Sifat dan arah gerakan 1. Hima Persis adalah organisasi yang bersipat independen, kritis, dan terbuka 2. Haluan gerakan Hima persis terarah pada pemikiran, sosial, dan politik Pasal 6 Status dan Fungsi 1. HIMA PERSIS merupakan otonom dari Persatuan Islam 2. HIMA PERSIS berfungsi sebagai organisasi kader

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 7 Usaha Menghimpun dan mengembangkan potensi kader dalam upaya meningkatkan kualitas pemikiran dan keilmuan Membimbing, membina, dan menggerakan anggota untuk meningkatkan fungsi HIMA PERSIS sebagai organisasi kader disetiap jenjang Berperan secara aktif konstruktif dan inovatif dalam mengembangkan pemikiran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Pro-aktif dalam mencermati kondisi kebangsaan Mengamalkan segala usaha yang selaras dengan tujuan organisasi

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 8 Keanggotaan 1. Setiap mahasiswa muslim dapat menjadi anggota HIMA PERSIS 2. Jenis –jenis keanggotaan : a. Anggota tunas b. Anggota Biasa c. Anggota Istimewa d. Anggota Kehormatan BAB III STUKTUR ORGANISASI Pasal 9 Struktur Organisasi Struktur organisasi HIMA terdiri atas; 1. Pimpinan Pusat (PP) 2. Pimpinan Wilayah (PW) 2

QA-QD HIMA PERSIS

3. Pimpinan Daerah (PD) 4. Pimpinan Komisariat (PK) Pasal 10 Departemen 1. Untuk kelancaran progam kerja organisasi dibentuk departemen 2. Setiap departemen dapat dibagi menjadi beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi BAB IV FORUM PENGAMBILAN KEBIJAKAN Pasal 11 Musyawarah 1. Musyawarah adalah forum pengambilan kebijakan yang diselenggarakan oleh semua elemen struktural HIMA PERSIS 2. Jenis dan jenjang musyawarah diatur dengan ketentuan tersendiri yang terdapat dalam Qaidah Dakhili BAB V KEUANGAN ORGANISASI Pasal 12 Sumber Keuangan Keuangan organisasi diperoleh dari sumber-sumber dari ; 1. Iuran rutin anggota 2. Infaq, shadaqah, dan hibah dari umat Islam 3. Usaha-usaha produktif dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Perubahan QA Perubahan Qaidah Asasi hanya dapat dilakukan oleh muktamar Pasal 13 Kekuatan Peraturan Qaidah Asasi ini merupakan peraturan tertinggi dari organisasi Pasal 14 Peraturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam qaidah asasi ini akan diatur dalam qaidah dakhili. Pasal 15 Pengesahan Qaidah Asasi 1. QA ini disahkan oleh muktamar VI HIMA PERSIS pada tanggal 25 September 2010 2. QA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Disahkan di Tasikmalaya, 27 September 2010 M 19 Syawal 1431 H

3

QA-QD HIMA PERSIS

QAIDAH DAKHILI HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN ISLAM BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Jenis Keanggotaan Keanggotaan Hima Persis terdiri dari 1. Anggota Tunas Adalah mahasiswa Muslim yang siap mengikuti kegiatan HIMA PERSIS dan telah mendaftarkan dirinya, namun belum mengikuti pengkaderan di lingkungan HIMA PERSIS 2. Anggota Biasa Adalah mahasiswa Muslim yang telah lulus mengikuti proses pengkaderan HIMA PERSIS 3. Anggota Istimewa Adalah anggota biasa yang belajar diluar negeri. 4 Anggota Kehormatan Adalah orang yang telah berjasa besar kepada HIMA PERSIS berdasarkan kepada ketetapan Pimpinan Pusat Pasal 2 Prosedur keanggotaan Mahasiswa muslim bisa menjadi anggota apabila setelah mengikuti proses kaderisasi formal organisasi sesuai tingkatan, berdasarkan pedoman kaderisasi Pasal 3 Penetapan dan Pengesahan Anggota 1. Status anggota tunas ditetapkan oleh komisariat atau level kepemimpinan diatasnya 2. Status anggota biasa ditetapkan oleh komisariat serta disahkan oleh Pimpinan pusat 3. Status anggota istimewa dan anggota kehormatan ditetapkan dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Pasal 4 Masa Keanggotaan 1. Masa keanggotaan bagi anggota tunas berakhir setelah mengikuti pengkaderan dan dinyatakan lulus 2. Masa keanggotaan bagi anggota biasa dan anggota istimewa berlaku selama yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi dan ditambah waktu dua tahun 3. Masa keanggotaan bagi anggota kehormatan berakhir jika ada surat pengunduran diri secara resmi. Pasal 5 Hak Anggota 1. Setiap anggota berhak menyatakan pendapat, gagasan, dan pernyataan secara lisan ataupun tertulis kepada Pimpinan 2. Anggota tunas hanya berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh HIMA PERSIS 3. Anggota biasa dan istimewa memiliki hak memilih dan dipilih 4

QA-QD HIMA PERSIS

4. Anggota kehormatan hanya memiliki hak bicara Pasal 6 Kewajiban Anggota 1. Menta’ati Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili serta peraturan lainya 2. Menjungjung nama baik organisasi 3. Mengikuti kegiatan kaderisasi dan program lainnya dalam organisasi Pasal 7 Rangkap Jabatan dan Mutasi 1. Setiap anggota yang akan merangkap jabatan strategis pada organisasi lain harus dengan persetujuan Pimpinan pusat 2. Setiap anggota tidak diperkenankan rangkap jabatan dilingkungan intern HIMA PERSIS 3. Ketua umum Pimpinan Pusat, ketua Pimpinan Wilayah, ketua Pimpinan Daerah, dan ketua Pimpinan Komisariat, tidak dibenarkan merangkap jabatan yang setingkat pada organisasi lain Pasal 8 Mutasi Keanggotaan Apabila anggota HIMA PERSIS berpindah domisili dapat melakukan mutasi keanggotaan atau kepengurusan dari satu tempat ke tempat yang lain pada level yang sama dengan membawa surat pengantar atau kartu anggota. Pasal 9 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan dinyatakan berakhir jika yang bersangkutan : 1. Meninggal dunia 2. Telah habis masa keanggotaannya 3. Mengundurkan diri secara tertulis, dan 4. Diberhentikan Pasal 10 Sanksi Organisasi 1. Anggota HIMA PERSIS akan mendapat sanksi organisasi bila : a. Melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam b. Melanggar Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili serta peraturan lain organisasi c. Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang berlaku sanksi organisasi yang dijatuhkan berupa : a. Peringatan secara lisan dan tertulis b. Pemberhentian sementara c. Pemberhentian selamanya dari keanggotaan 2. Pemberlakuan sanksi organisasi pada ayat dua berlaku secara berurutan kecuali terhadap pelanggaran tertentu yang dianggap berat diserahkan kepada kebijakan Pimpinan Pusat Pasal 11 Pelaksanaan Sanksi 1. Peringatan diberikan secara lisan dan tulisan oleh tingkat Pimpinan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat setelah : a. Mendengar laporan dari tingkat Pimpinan yang bersangkutan 5

QA-QD HIMA PERSIS

b. Mendengar penjelasan langsung dari anggota yang bersangkutan c. Menerima informasi dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertangggung jawabkan 2. Pemberhentian sementara ditetapkan oleh setiap tingkat Pimpinan yang bersangkutan dengan pengukuhan dari Pimpinan Pusat 3. Pemberhentian selamanya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari setiap tingkat Pimpinan yang bersangkutan 4. Pelaksanaan pemberhentian sementara atau pemberhentian selamanya dilakukan setelah ; a. Menerima pengaduan langsung dari ketua setiap tingkat Pimpinan yang bersangkutan b. Menerima penjelasan dari anggota yang bersangkutan c. Anggota yang bersangkutan sesudahnya mendapat peringatan, kecuali terdapat jenis pelanggaran tertentu yang ditetapkan oleh kebijakan Pimpinan Pusat 5. Pemberhentian sementara ataupun pemberhentian selamanya dinyatakan secara tertulis Pasal 12 Pembelaan Pembelaan dilakukan atas permintaan anggota yang mendapatkan sanksi, Pimpinan Pusat dapat memfasilitasi anggota yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri di MUSYAWARAH yang ada di lingkungan HIMA PERSIS Pasal 13 Rehabilitasi 1. Setelah masa pemberhentian sementara berakhir, anggota yang terkena pemberhentian harus dipulihkan nama baik dan keanggotaannya. 2. Apabila dalam pembelaan seperti yang dimaksud pada pasal 12 dinyatakan tidak bersalah maka keanggotaannya harus dipulihkan. BAB II KEPENGURUSAN Pasal 14 Pimpinan Pusat 1. Pimpinan Pusat merupakan penyelenggara organisasi tertinggi 2. Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang ketua umum yang dipilih dan disahkan oleh Muktamar 3. Pimpinan Pusat mengemban amanah dan bertanggung jawab pada Muktamar 4. Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah 2 tahun 6 bulan 5. Pimpinan Pusat berkewajiban menjalankan segala ketetapan muktamar 6. Pimpinan Pusat berhak membuat surat edaran dan atau surat instruksi yang harus dijalankan oleh Pengurus yang dibawahnya serta anggota seluruhnya 7. Pimpinan Pusat telah melalui seluruh tahapan kaderisasi yang diatur dalam pedoman umum kaderisasi 8. Pimpinan Pusat terdiri atas : a. Pengurus Harian : Ketua Umum, ketua 1, ketua 2, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Departemen b. Pengurus Lengkap : Pengurus harian ditambah staff departemen dan Ketua Pimpinan Wilayah c. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan disahkan oleh Muktamar serta dilantik oleh Pimpinan Pusat PERSIS

6

QA-QD HIMA PERSIS

Pasal 15 Departemen Secara garis besar pelaksanaan organisasi dikelompokan atas departemen-departemen sebagai berikut: 1. Keorganisasian, meliputi segala kegiatan dan upaya perintisan, pembinaan, penelitian, pengembangan dan pengawasan organisasi. 2. Kaderisasi, meliputi segala upaya pengkaderan yang berorientasi pada pembentukan dan pembinaan kader Ulul Albab dan upaya regenerasi untuk melanjutkan estafeta organisasi. 3. Sosial politik, meliputi segala kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan politik. 4. Data dan Informasi, meliputi segala kegiatan di bidang data, media dan informasi 5. Kajian Ilmiah, meliputi segala kegiatan untuk meningkatkan wawasan keilmuan anggota dan pengurus serta ummat Islam secara umum. Pasal 16 Pimpinan Wilayah 1. Pimpinan Wilayah dibentuk dan disahkan oleh Pimpinan Pusat 2. Pimpinan Wilayah dapat dibentuk jika terdapat lima belas anggota di tiga universitas di setiap provinsi 3. Pimpinan Wilayah dibentuk untuk mengkoordinir Pimpinan Daerah yang berada di kota atau kabupaten 4. Pimpinan Wilayah harus berperan aktif dalam melakukan penyikapan kondisi sosialpolitik dan keagamaan di propinsi yang bersangkutan 5. Masa kepengurusan Pimpinan Wilayah selama 1 tahun 6 bulan 6. Keabsahan Pengurus Pimpinan Wilayah setelah melalui kaderisasi Madinah yang diatur dalam pedoman umum kaderisasi 7. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah dan melaporkannya kepada Pimpinan Pusat 8. Pimpinan Wilayah terdiri atas : a. Pengurus Harian : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan ketua departemen b. Pengurus Lengkap : Pengurus Harian ditambah staff Departemen dan Ketua Pengurus Daerah Pasal 17 Pimpinan Daerah 1. Pimpinan Daerah dibentuk oleh Pimpinan Wilayah setelah mendapat persetujuan Pimpinan Pusat 2. Pimpinan Daerah dapat dibentuk jika terdapat sepuluh anggota di dua universitas di Kabupaten/kota 3. Pimpinan Daerah merupakan kepengurusan tingkat Kota dan/atau Kabupaten 4. Pimpinan Daerah dibentuk untuk mengkoordinir komisariat-komisariat yang ada di kota atau kabupaten yang bersangkutan 5. Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat 6. Masa kepengurusan Pimpinan Daerah 1 tahun 7. Keabsahan Pengurus Pimpinan Daerah setelah melalui tahapan kaderisasi Makkah yang diatur dalam pedoman umum kaderisasi 8. Struktur Pengurus Daerah terdiri atas : a. Pengurus Harian : Ketua, Sekretaris, wakil sekretaris I, wakil sekretaris II, Bendahara, wakil bendahara I, wakil bendahara II dan ketua departemen. b. Pengurus Lengkap : Pengurus Harian ditambah staff departemen 7

QA-QD HIMA PERSIS

9. Ketua Pimpinan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Pimpinan Wilayah Pasal 18 Pimpinan Komisariat 1. Pimpinan Komisariat dibentuk dan disahkan oleh Pimpinan Daerah 2. Pimpinan Komisariat dibentuk jika terdapat lima orang anggota dimana universitas berada. 3. Pimpinan Komisariat adalah pimpinan yang dibentuk untuk memimpin dan mengkoordinir mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi 4. Keabsahan pengurus Pimpinan Komisariat setelah melalui tahapan kaderisasi Kabah yang diatur dalam pedoman umum kaderisasi 5. Ketua Pimpinan Komisariat dipilih oleh Musyawarah Komisariat dan disahkan oleh Pimpinan Daerah untuk masa jabatan 1 tahun. 6. Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Musyawarah Komisariat dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat 7. Struktur Pimpinan Komisariat terdiri atas : a. Pengurus harian : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan ketua departemen b. Pengurus Lengkap : Pengurus Harian ditambah staff departemen Pasal 19 Pembatalan dan Pembelaan 1. Pimpinan Pusat berkewajiban memberikan peringatan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah / Pimpinan Daerah / Pimpinan Komisariat yang dianggap tidak memenuhi ketentuan qaidah asasi dan qaidah dakhili HIMA PERSIS atau dapat mengancam organisasi secara keseluruhan 2. Pimpinan Wilayah / Pimpinan Daerah / Pimpinan Komisariat setelah mendapat peringatan dapat dibatalkan atau dibekukan sementara oleh Pimpinan Pusat setelah melalui Musyawarah Khusus 3. Tindakan pembatalan atau pembekuan sementara oleh Pimpinan Pusat terhadap Pimpinan Wilayah / Pimpinan Daerah / Pimpinan Komisariat harus dipertanggung jawabkan dalam muktamar 4. Anggota Pimpinan Wilayah / Pimpinan Daerah / Pimpinan Komisariat yang dibatalkan atau dibekukan sementara dibina langsung oleh Pimpinan yang berada di atasnya 5. Pembelaan Pimpinan Wilayah / Pimpinan Daerah / Pimpinan Komisariat yang dibatalkan atau dibekukan sementara dapat dilakukan dalam Musyawarah Khusus 6. Apabila pembelaan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah / Pimpinan Daerah / Pimpinan Komisariat terbukti benar, maka dapat dilakukan rehabilitasi kembali BAB III FORUM PERMUSYAWARAHAN Pasal 20 Jenis Musyawarah Musyawarah yang ada di lingkungan HIMA PERSIS terdiri dari: 1. Muktamar 2. Musyawarah Wilayah 3. Musyawarah Daerah 4. Musyawarah Komisariat 8

QA-QD HIMA PERSIS

5 Musyawarah Luar biasa 6 Musyawarah Khusus 7 Musyawarah Kerja, yang terdiri dari : a. Musyawarah kerja nasional b. Musyawarah kerja wilayah c. Musyawarah kerja daerah d. Musyawarah kerja komisariat Pasal 21 Muktamar 1. Status : Muktamar merupakan Musyawarah tertinggi organisasi. 2. Wewenang Muktamar: a. Muktamar mempunyai wewenang menetapkan Qaidah asasi dan Qaidah dakhili serta Garis-Garis Besar Haluan Organisasi b. Muktamar mempunyai wewenang menilai laporan pertangung jawaban Pimpinan Pusat dan pernyataan demisioner c. Muktamar mempunyai wewenang memilih dan menetapkan ketua umum Pimpinan Pusat HIMA PERSIS d. Keputusan Muktamar HIMA PERSIS harus disampaikan kepada Pimpinan Pusat Persatuan Islam 3. Pimpinan Pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan Muktamar 4. Peserta Muktamar terdiri atas : a. Seluruh fungsionaris Pimpinan Pusat; ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan para ketua departemen b. empat utusan dan satu peninjau Pimpinan Wilayah c. tiga utusan dan dua peninjau Pimpinan Daerah d. dua utusan dan dua peninjau Pimpinan Komisariat. Pasal 22 Musyawarah Wilayah 1. Status : Musyawarah Wilayah merupakan Musyawarah tertinggi di tingkat Propinsi 2. Wewenang Musyawarah Wilayah: a. Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang menilai laporan pertangung jawaban Pimpinan Wilayah dan pernyataan demisioner b. Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang memilih dan menetapkan seorang ketua Pimpinan Wilayah HIMA PERSIS c. Keputusan Musyawarah Wilayah harus disampaikan kepada Pimpinan Pusat HIMA PERSIS 3. Pimpinan Wilayah adalah penanggungjawab penyelenggaran Musyawarah Wilayah 4. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas : a. Seluruh fungsionaris Pimpinan Wilayah; ketua, sekretaris, bendahara, dan para ketua departemen b. Tiga peninjau dari Pimpinan Pusat c. Tiga utusan dan dua peninjau Pimpinan Daerah d. Dua utusan dan dua peninjau Pimpinan Komisariat Pasal 23 Musyawarah Daerah 1. Status : Musyawarah Daerah merupakan Musyawarah tertinggi di tingkat kota atau kabupaten 9

QA-QD HIMA PERSIS

2. Wewenang: a. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang menilai laporan pertangung jawaban Pimpinan Daerah dan pernyataan demisioner b. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang memilih dan menetapkan seorang ketua Pimpinan Daerah HIMA PERSIS c. Keputusan Musyawarah Daerah harus disampaikan kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat HIMA PERSIS d. Pimpinan Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaran Musyawarah Daerah 3. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas: a. Seluruh fungsionaris Pimpinan Daerah; ketua, sekretaris, bendahara, dan para ketua departemen b. Satu peninjau Pimpinan Pusat c. Dua peninjau dari Pimpinan Wilayah d. Dua utusan dan dua peninjau dari Pimpinan Komisariat Pasal 24 Musyawarah Komisariat 1. Status : Musyawarah Komisariat merupakan Musyawarah tertinggi di tingkat Perguruan Tinggi 2. Wewenang: a. Musyawarah Komisariat mempunyai wewenang menilai laporan pertangungjawaban Pimpinan Komisariat dan pernyataan demisioner b. Musyawarah Komisariat mempunyai wewenang memilih dan menetapkan seorang ketua Pimpinan Komisariat HIMA PERSIS c. Keputusan Musyawarah Komisariat harus disampaikan kepada Pimpinan Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat HIMA PERSIS 3. Pimpinan Komisariat adalah penanggungjawab penyelenggaran Musyawarah Komisariat 4. Peserta Musyawarah Komisariat terdiri atas : a. seluruh fungsionaris Pimpinan Komisariat; ketua, sekretaris, bendahara, dan para ketua departemen b. satu peninjau dari Pimpinan Wilayah c. dua peninjau dari Pimpinan Daerah Pasal 25 Musyawarah Luar Biasa 1. Status Musyawarah Luar Biasa adalah forum tertinggi organisasi setelah Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Komisariat 2. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan jika : a. Pengurus HIMA PERSIS di semua level tidak menyelenggarakan Musyawarah pada levelnya setelah habis periode kepengurusan. b. Pengurus HIMA PERSIS di semua level tidak melaksanakan kaderisasi sesuai dengan tingkat kepemimpinannya c. Pengurus Hima Persis di semua tingkatan benar-benar telah melanggar Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili serta peraturan organisasi lainnya d. Musyawarah Luar Biasa diajukan minimal oleh 2/3 pengurus HIMA PERSIS di semua level yang ada di bawahnya kecuali untuk Musyawarah Komisariat Luar Biasa maka harus diajukan oleh minimal 2/3 dari anggota di komisariat yang bersangkutan 3. Fungsi dan wewenang Musyawarah Luar Biasa sama dengan fungsi dan wewenang Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Komisariat 10

QA-QD HIMA PERSIS

Pasal 26 Musyawarah Khusus 1. Musyawarah Khusus dapat dilakukan oleh setiap struktur jika diperlukan 2. Musyawarah Khusus diselenggarakan untuk membahas hal-hal khusus, urgen, dan penting yang berkaitan dengan eksistensi dan perkembangan organisasi 3. Musyawarah Khusus dihadiri oleh Pimpinan Pengurus lengkap yang dianggap perlu Pasal 27 Musyawarah Kerja 1. Musyawarah kerja nasional. 1.1 Status Musyawarah kerja Nasional disingkat Mukernas merupakan forum tertinggi setelah Muktamar untuk merumuskan agenda-agenda dan program kerja organisasi Pimpinan Pusat 1.2 Wewenang a. Menetapkan pola kebijakan umum program kerja Pimpinan Pusat HIMA PERSISMenetapkan kebijakan strategis program kerja Pimpinan Pusat HIMA PERSIS b. membahas dan menetapkan program kerja organisasi 1.3 Penyelenggaraan: a. Mukernas diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat HIMA PERSIS b. Mukernas diselenggarakan sekali dalam satu masa kepengurusan c. Mukernas dihadiri oleh: Pimpinan Pusat; ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan para ketua departemen. d. Mukernas dihadiri tiga utusan dari Pimpinan wilayah, dua utusan Pimpinan Daerah dan satu Pimpinan Komisariat 2. Musyawarah kerja Wilayah 1.1 Status Musyawarah kerja Wilayah disingkat Muskerwil merupakan forum tertinggi setelah Musyawarah Wilayah untuk merumuskan agenda-agenda dan program kerja organisasi Pimpinan Wilayah. 1.2 Wewenang a. Menetapkan pola kebijakan umum program kerja Pimpinan Wilayah HIMA PERSIS Menetapkan kebijakan strategis program kerja Pimpinan Wilayah HIMA PERSIS b. Membahas dan menetapkan program kerja organisasi 1.3 Penyelenggaraan: a. Muskerwil diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah HIMA PERSIS b. Muskerwil diselenggarakan sekali dalam satu masa kepengurusan c. Muskerwil dihadiri oleh: Pimpinan Wilayah; ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan para ketua departemen. d. Muskerwil dihadiri tiga utusan dari Pimpinan Daerah dan dua Pimpinan Komisariat 3. Musyawarah kerja daerah 1.1 Status Musyawarah kerja Daerah disingkat Muskerda merupakan forum tertinggi setelah Musyawarah Daerah untuk merumuskan agenda-agenda dan program kerja organisasi Pimpinan Daerah.

11

QA-QD HIMA PERSIS

1.2 Wewenang a. Menetapkan pola kebijakan umum program kerja Pimpinan Daerah HIMA PERSIS Menetapkan kebijakan strategis program kerja Pimpinan Daerah HIMA PERSIS b. Membahas dan menetapkan program kerja organisasi 1.3 Penyelenggaraan: a. Muskerda diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah HIMA PERSIS b. Muskerda diselenggarakan sekali dalam satu masa kepengurusan c. Muskerda dihadiri oleh: Pimpinan Daerah; ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan para ketua departemen. d. Muskerda dihadiri utusan dari masing-masing Pimpinan Komisariat. 4. Musyawarah kerja komisariat 1.1 Status Musyawarah kerja Komisariat disingkat Muskerkom merupakan forum tertinggi setelah Musyawarah Komisariat untuk merumuskan agenda-agenda dan program kerja organisasi Pimpinan Komisariat. 1.2 Wewenang a. Menetapkan pola kebijakan umum program kerja Pimpinan Komisariat HIMA PERSIS Menetapkan kebijakan strategis program kerja PimpinanKomisariat HIMA PERSIS b. Membahas dan menetapkan program kerja organisasi 1.3 Penyelenggaraan: a. Muskerkom diselenggarakan oleh Pimpinan Komisariat HIMA PERSIS b. Muskerkom diselenggarakan sekali dalam satu masa kepengurusan c. Muskerkom dihadiri oleh: Pimpinan Komisariat; ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan para ketua departemen. d. Muskerkom dihadiri seluruh anggota Komisariat. Pasal 28 Musyawarah Pimpinan Nasional 1. Status Musyawarah Pimpinan Nasional atau disingkat Muspimnas adalah forum tertinggi setelah Muktamar dan Mukernas, untuk membahas isu-isu strategis dan penyikapan terhadap perubahan politik seiring dengan perubahan politik nasional maupun internasional 2. wewenang a. Musyawarah Pimpinan Nasional mempunyai wewenang merumuskan dan menentukan arah kiblat gerakan b. Musyawarah Pimpinan Nasional mempunyai wewenang menetapkan haluan baru terkait isu-isu strategis c. Musyawarah Pimpinan Nasional mempunyai wewenang mengarahkan haluan organisasi dalam menghadapi perubahan politik nasional maupun internasional 3. penyelenggaraan: a. Musyawarah Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat b. Musyawarah Pimpinan Nasional dilaksanakan apabila situasi benar-benar dalam keadaan penting, genting, dan meruncing c. Musyawarah Pimpinan Nasional dihadiri oleh; Pimpinan Pusat; ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan para ketua departemen d. Musyawarah Pimpinan Nasional dihadiri oleh dua utusan Pimpinan Wilayah dan satu utusan Pimpinan Daerah 12

QA-QD HIMA PERSIS

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI STRATEGIS Pasal 28 Perwakilan 1. 2. 3. 4. 5.

Pimpinan Pusat HIMA PERSIS harus memiliki perwakilan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jika dipandang perlu Pimpinan Pusat dapat mendirikan Pimpinan perwakilan diluar negeri untuk membantu dan mendukung eksistensi dan kemajuan organisasi Pembentukan perwakilan harus dilakukan melalui Musyawarah Khusus Pimpinan Pusat Perwakilan melaksanakan agenda kerja sesuai dengan agenda kerja Pimpinan Pusat dan mengkoordinasikannya kepada Pimpinan Pusat Perwakilan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat HIMA PERSIS BAB V BENDERA, LAMBANG DAN SEMBOYAN Pasal 29 Bendera

1. Bendera HIMA PERSIS berwarna dasar merah tua, yang melambangkan keberanian dalam menegakkan kebenaran 2. Berbentuk Persegi panjang dengan ukuran 2 : 3 3. Di dalam bendera terdapat lambang HIMA PERSIS dan dibawahnya tertulis “HIMA PERSIS” berwarna kuning emas, yang melambangkan progresifitas dalam gerakan Pasal 30 Lambang 1. Lambang HIMA PERSIS adalah sebuah buku terbuka berwarna putih yang melambangkan keilmuan dan kejernihan berpikir 2. di tengahnya terdapat jalur-jalur sinar berbentuk bintang bersudut 12, yang melambangkan karakter pencerahan 3. di bagian setengah lingkaran atas terdapat tulisan “Wa Maa Yadzdzakkaruu illaa Ulul Albaab” dengan tulisan Arab, yang melambangkan semangat Qurani 4. sedangkan pada setengah lingkaran bagian bawah terdapat tulisan “HIMA PERSIS", yang bermakna identitas jelas organisasi 5. pada lingkaran tengahnya bertuliskan “Persatuan Islam” dengan huruf Arab, yang melambangkan otonom Pasal 31 Semboyan Semboyan HIMA PERSIS adalah : “Wa Maa Yadzdzakkaruu illaa Ulul Albaab”, yang bermakna bahwa Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.

13

QA-QD HIMA PERSIS

BAB VI PERATURAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Tambahan 1. 2.

Aturan tambahan dan Perubahan Qaidah Dakhili hanya dapat dilakukan melalui Muktamar Hal-hal yang belum diatur dalam qaidah dakhili akan diatur oleh Pimpinan Pusat selama tidak bertentangan dengan Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili organisasi Pasal 33 Pengesahan Qaidah Dakhili ini disahkan oleh muktamar VI HIMA PERSIS pada tanggal 27 september 2010

Ditetapkan di Tasikmalaya, 27 September 2010 M 19 Syawal 1431 H

14

QA-QD HIMA PERSIS

GBHO (GARIS – GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI) A. Muqaddimah Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) adalah sebuah rumusan program bagi arah dan tujuan organisasi dalam garis besar sebagai pola umum aktivitas HIMA PERSIS ke depan. Seluruh rumusan yang tertuang dalam GBHO ini menjadi kewajiban bagi seluruh kader dan pengurus HIMA PERSIS di berbagai level untuk mengimplementasikan dan menjadikan sebagai sebagai asas haluan gerakan organisasi Dalam praktisnya GBHO ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk aksional yang dilakukan baik oleh kader maupun segenap Pengurus HIMA PERSIS di mana pun dan kapan pun. Oleh karena sosialisasi dan upaya memberikan pemahaman akan nilai yang terkandung di dalamnya merupakan langkah strategis dan harus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah, sehingga irama dan jenis aktivitas organisasi dapat terkelola dengan baik, serasi dan selaras. Secara sistematis agenda perjuangan HIMA PERSIS dapat digambarkan dalam Garis-garis Besar Haluan Organisasi sebagai berikut : Prinsip Perjuangan 1. Landasan Perjuangan 1.1. Al-Quran dan As-Sunnah 1.2. Qaidah Asasi dan Qaidah Dakhili HIMA PERSIS 1.3. Garis Besar Haluan Organisasi 2. Tujuan Perjuangan Organisasi HIMA PERSIS bertujuan Membentuk mahasiswa yang ilmiah dalam pemikiran, progressif dalam gerakan dan revolusioner dalam perubahan. B. Langkah-langkah Strategis Perjuangan HIMA PERSIS 3. Kondisi Strategis a. Internal Persis dan Ummat Islam 3.a.1. Persatuan Islam merupakan Ormas yang berideologi Islam dan berkarakter Tajdid yang berkiprah dalam bidang Pendidikan, dakwah, keagamaan dan kemasyarakatan 3.a.2. Adanya potensi masyarakat Persis yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. 3.a.3. Dengan dasar pendidikan pesantren maupun non-pesantren menjadi nilai lebih kualitas kader HIMA PERSIS sebagai lahan pembinaan 3.a.4. Rasa memiliki kader-kader persatuan Islam kepada lembaga induk yang telah mendidik mereka di lembaga pesantren maupun non-pesantren, menjadi modal terbesar untuk lebih mengembangkan peran serta mereka dalam membangun organisasi Persatuan Islam. Perguruan Tinggi merupakan wahana pembinaan kader-kader bangsa dalam menumbuhkan idealisme, dan pola pikir serta kedewasaan yang akan menjadi bekal mereka untuk menekuni aktivitas pengabdian dan pemberdayaan ummat dengan memanfaatkan wadah HIMA PERSIS. 3.a.5. Aktivitas dakwah yang semakin intens dalam proses pemberdayaan ummat dan bangsa pada umumnya yang terus digiati oleh aktivis Persis beserta berbagai komponen ormas dan OKP lainnya. Kondisi ini ditandai dengan semakin maraknya aktivitas dakwah pada berbagai lapisan dan sektor. Keadaan ini dimungkinkan oleh kondisi sosial politik yang makin terbuka untuk menerima dan menghargai makna keberadaan ummat Islam secara layak.

15

QA-QD HIMA PERSIS

b. Eksternal Persis dan Umat Islam 3.b.1. Komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hal ini merupakan sasaran pembinaan sekaligus asset sumber daya manusia bagi lahan garapan dakwah HIMA PERSIS. 3.b.2. Keberadaan Universitas, Perguruan Tinggi yang bernafaskan Islam semakin menunjukkan perannya dalam memberdayakan masyarakat, terutama lembaga-lembaga yang muncul dan berkembang didasarkan atas inisiatif masyarakat bawah seperti munculnya yayasan-yayasan, LSM, perhimpunan profesi, halaqah, kelompok studi dan lembaga-lembaga lokal serta partai dan lain-lain yang bernafaskan Islam. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sudah tentu menambah kualitas generasi muda yang terbina mental keislamannya dan sekaligus merupakan asset yang dapat dikembangkan ke tingkat lembaga yang memiliki cakupan nasional seperti HIMA PERSIS. 3.b.3. Akselerasi kaderisasi yang dilakukan organisasi kemahasiswaan yang cakupannya sampai ke tingkat kampus, juga yang menjadi bagian dari ormas Islam yang lebih besar. Periodisasi aktivitas organisasi tersebut akan melahirkan anggota-anggota mahasiswa yang relative masih muda dan masih memiliki semangat juang yang tinggi. Mantan aktivis organisasi kepemudaan atau pelajar lainnya merupakan kader yang secara ideologi, kepemimpinan dan manajemen telah terbina, bila HIMA PERSIS melibatkan mereka, sudah tentu akan mempercepat proses pendewasaan organisasi serta meningkatkan peran serta HIMA PERSIS dalam rangka pemberdayaan ummat. Makin berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam, baik pesantren, madrasah, sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan terpadu yang memberi porsi jam pelajaran agama Islam lebih luas dan menerapkan sistem yang lebih antas yang didirikan dan dikelola oleh warga simpatisan Persis merupakan wahana kaderisasi dan akselerasi aktivitas HIMA PERSIS 3.b.4. Proses dan akses informasi yang ditunjang oleh kemajuan teknologi, turut memberikan warna dan secara efektif dapat membantu dalam membangun jaringan, akses dan proses kerjasama diantara organisasi baik lintas organisasi nasional bahkan internasional. 3.b.5. Adanya tantangan berupa pemurtadan akidah umat yang semakin gencar dengan segala bentuk dan strateginya serta menjamurnya gerakan-gerakan yang berusaha mendangkalkan akidah dan pemahaman keagamaan masyarakat, menjadi lahan potensial bagi dakwah HIMA PERSIS C. Realisasi Garapan Progam Progam ideologisasi, sosialisasi, dan kaderisasi secara garis besar dibagi menjadi beberapa Departemen yaitu : 1. Keorganisasian, meliputi segala kegiatan dan upaya perintisan, pembinaan, penelitian, pengembangan dan pengawasan organisasi. 2. Kaderisasi, meliputi segala upaya pengkaderan yang berorientasi pada pembentukan kader Ulul Albab dan upaya regenerasi untuk melanjutkan estafeta organisasi. 3. Sosial politik, meliputi segala kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan politik. 4. Data dan informasi, meliputi segala kegiatan di bidang data, media dan informasi 5. Kajian keilmuan, meliputi segala kegiatan untuk meningkatkan wawasan keilmuan anggota dan pengurus serta ummat Islam secara umum. D. Penutup Demikian GBHO ini disusun sebagai acuan dasar dalam menjalankan arah, haluan dan progam kerja organisasi HIMA PERSIS. Disahkan di Tasikmalaya, 27 September 2010

16

QA-QD HIMA PERSIS

REKOMENDASI A. INTERNAL : Merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat HIMA PERSIS untuk: 1. Mempercepat finalisasi dan penyempurnaan pedoman kaderisasi 2. Menyusun buku pedoman kajian ilmiah 3. Membentuk tim redaksi majalah ulul albab dan menerbitkannya secara berkala. 4. Menjalin kerja sama secara intensif dengan keluarga besar mahasiswa persis yang tidak terakomodir eksistensinya. 5. Membuat tafsir QA-QD 6. Membuat sebuah BU (Badan Usaha) Hima Persis. 7. Mengkaji ulang system pemilihan Ketua HIMA PERSIS dalam hal quota 8. Membuat KTA HIMA PERSIS untuk semua anggota. B. EKSTERNAL 1. PP. Persis 1. Merekomendasikan kepada PP. Persis yang memiliki jabatan strategis untuk tidak merangkap jabatan dengan orpol atau organisasi massa sejenis. Merekomendasikan kepada PP. Persis agar memperluas wilayah kekuasaannya ke Kalimantan dan papua 2. Menghimbau kepada PP. Persis untuk lebih responsive terhadap permasalahan social keagamaan maupun politik 3. Menghimbau kepada PP. Persis agar lebih melibatkan otonom dalam proses pengambilan kebijakan strategis. 4. Merekomendasikan kepada PP. Persis untuk menambah anggaran bagi HIMA PERSIS demi lancar dan progressifnya gerakan organisasi. 5. Merekomendasikan kepada PP. Persis untuk memberikan bea siswa bagi kader berprestasi; prestasi dalam organisasi maupun prestasi dalam bidang akademik 6. Merekomendasikan kepada PP. Persis untuk membangun hubungan sinergis dengan seluruh otonom 7. Mendesak PP. Persis untuk memperbaiki kurikulum dan metode pendidikan Persis yang berbasis kompetensi dan teknologi

17

QA-QD HIMA PERSIS

8. Merekomendasikan

kepada

PP.

Persis

untuk

menegakkan

Proposionalitas

dan

profesionalitas dengan memperhatikan kapabilitas dalam penyusunan tasykil 9. Merekomendasikan kepada PP. Persis untuk mempertegas hubungan dengan partai politik. 2. MUI 1. Menghimbau kepada MUI untuk mempertegas eksistensinya sebagai Lembaga keulamaan dan fatwa Menghimbau kepada MUI untuk tidak bersikap reaksioner dalam menetapkan fatwa-fatwanya. 3. Menghimbau kepada MUI untuk tidak hanya menyampaikan pandanganpandangan keagamaan dan fatwa-fatwa tentang fikih mikro saja, akan tetapi diperluas kepada fatwa-fatwa fikih makro, tentang politik dan kenegaraan 4. Menghimbau kepada MUI untuk melakukan kaderisasi ulama nasional 3. Pemerintah RI 1. Mendesak kepada Pemerintah RI. Untuk tidak gegabah dalam menjalankan perang melawan terorisme, dan bersikap cerdas dalam menterjemahkan perang melawan terorisme 2. Mendesak kepada Pemerintah RI. Untuk menghentikan kesan islamphobia dengan memainkan isu terorisme 3. Mendesak kepada Pemerintah RI. untuk memberantas Korupsi tanpa tebang pilih, memberantas Mafioso peradilan dan penyakit masyarakat sampai ke akar-akarnya 4. Mendesak kepada Pemerintah RI untuk mengangkat menteri atau pembantunya dengan parameter profesionalitas dan proporsionalitas 5. Mendesak kepada Pemerintah RI untuk memperjelas memainkan politik luar negerinya, baik yang menyangkut TKW maupun traficking 6. Mendesak kepada Pemerintah RI untuk lebeih memperhatikan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat tanpa kecuali. terlebih memperhatikan nasib kaum tani, buruh dan nelayan sebagai tulang punggung negara 7. Mendesak Pemerintah RI untuk mencabut Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang berpeluang mencabut hak rakyat atas tanah 8. Mendesak kepada Pemerintah RI untuk mencabut UU No. 7 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, yang diindikasikan akan menyebabkan rusaknya ekosistem. 9. Mendesak kepada Pemerintah RI untuk melakukan reshuffle kabinet ekonomi, karena kebijakannya jauh dari keberpihakan kepada rakyat Indonesia 18

QA-QD HIMA PERSIS

4. Mendesak kepada Pemerintah RI untuk mengadakan pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, SMU, dan Perguruan Tinggi 5. Mendesak kepada Pemerintah RI untuk segera membebaskan aktivis Islam dari tuduhan teroris 6. Mendukung kepada Pemerintah untuk berlakunya Undang-undang atau peraturan tentang Zakat 7. Mendukung terhadap formalisasi syari’at Islam 8. Tolak intervensi asing dalam segala bentuk kebijakan dan manipestasi pemerintah RI 3. Internasional 1. Mendesak kepada dunia untuk membubarkan eksistensi PBB dengan segala bentuk dan manipestasinya 2. Mendesak kepada OKI untuk lebih memiliki peran strategis dalam pergaulan politik internasional 3. Mendesak kepada Lembaga Keuangan Dunia untuk melakukan moratorium utang Negaranegara berkembang dan miskin 4. Menolak stigmatisasi teroris terhadap umat Islam 5. Menolak hegemoni AS dan Cina di Indonesia 6. Mendorong perkembangan nuklir untuk kesejahteraan manusia 7. Mendukung kemerdekaan secara utuh atas Negara Palestina 8. Mendesak kepada Mahkamah Internasional untuk segera menyeret seluruh pejabat Israel yang terlibat penjahat perang. 9. Mengecam tindakan agresi AS yang tidak didasari oleh fakta dan data, terutama terhadap Afghanistan dan Irak. 10. Mengecam seluruh tindakan yang melecehkan terhadap Islam dan kaum Muslimin.

19