PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TANGGAL 10 NOVEMBER 2014
R PJ M D
( RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH )
KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
WALIKOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA GORONTALO, Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam kurun waktu masa baktinya selama 5 Tahun, Walikota Gorontalo selaku Pemerintah Kota Gorontalo wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan visi, misi, kebijakan dan program Walikota Gorontalo; b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 yang digunakan
sebagai
pemerintah
daerah
untuk
mewujudkan
acuan dalam
pelaksanaan melaksanakan
kesejahteraan
dan
tugas
pokok
pembangunan kemakmuran
masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2019; Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan (Lembaran
Nomor
29
Daerah-daerah
Negara
Republik
Tahun Tingkat Indonesia
II
1959
tentang
di
Sulawesi
Tahun
1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
-22. Undang-Undang
Nomor
38
Tahun
2000
tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
Indonesia
1
Tahun
2004
(Lembaran
Negara
tentang Republik
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Pertangunggjawaban
(Lembaran
Negara
Republik
Keuangan
Indonesia
Tahun
Negara 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Republik Indonesia
Nasional
(Lembaran
Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
-310. Peraturan Rencana
Pemerintah Kerja
Nomor
Pemerintah
20
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota Tahun
2007
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan Provinsi
(Lembaran
Nomor
82,
dan
antara
2007
Pemerintah,
Pemerintahan
Negara Tambahan
tentang
Republik
Daerah
Indonesia
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pengelolaan
Pemerintah Uang
Nomor
39
Tahun
Negara/Daerah
2007
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
-417. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahun
Pelaksanaan 2008
Pengendalian
Peraturan
tentang Dan
Tahapan, Evaluasi
Pemerintah Tatacara
Nomor
8
Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02); 25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Seri E); 26. Peraturan
Daerah
Nomor
3
Tahun
2002
Tentang
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo
-5(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Seri E); 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kota
Gorontalo
(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Seri E); 28. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168); 29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Gorontalo
Nomor 102
Seri E); 30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Gorontalo
Nomor 107
Seri E); 31. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO dan WALIKOTA GORONTALO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH
TAHUN 2014 - 2019
DAERAH
KOTA
GORONTALO
-6BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Gorontalo.
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah.
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Gorontalo sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah. 5.
Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
6.
Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kota
Gorontalo
Tahun 2014 – 2019 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Gorontalo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. 8.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.
Rencana
Pembangunan
Tahunan
Daerah,
yang
selanjutnya
disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Satuan Kerja daerah adalah Organisasi/Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian pada lingkungan Sekretariat Daerah.
-7BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lain-lain dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Gorontalo sesuai visi, misi dan program pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih sehingga seluruh upaya dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.
Pasal 3 Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 adalah : a.
Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
b.
Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.
c.
Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang disertai dengan program prioritas oleh masing-masing SKPD tahun 2015 sampai
dengan
tahun
2018
dengan
berpedoman
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2027. d.
Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014-2019.
e.
Menetapkan Daerah
indikator
sebagai
dasar
periode 2014-2019.
kinerja
SKPD
penilaian
dan
indikator
keberhasialan
kinerja
Kepala
pemerintah
daerah
-8BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kota
Gorontalo
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Gorontalo periode 2014 – 2019. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III
GAMBARAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
SERTA
KERANGKA PENDANAAN BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI
RENCANA
PROGRAM
PRIORITAS
DAN
KEBUTUHAN
PENDANAAN BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI
PENUTUP Pasal 6
Uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Daerah ini.
Peraturan
-9BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.
LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (1/2014)
1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam kurun waktu masa baktinya selama 5 Tahun, Walikota Gorontalo selaku Pemerintah Kota Gorontalo wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan visi, misi, kebijakan dan program Walikota Gorontalo; Bahwa
dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2019. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas
2 Pasal 6 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 03
DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................................ I-1 1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................................... I -1 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN .................................................................................... I-3 1.3 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA .............................. I-5 1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD .................................................................................. I-8 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................. I-10
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .............................................. II-1 1. ASPEK GEOGRAFI & DEMOGRAFI ............................................................... II-1 1.1 KONDISI GEOGRAFIS ................................................................................................ II-1 1.2 KONDISI DEMOGRAFIS ........................................................................................... II-12 1.3 KONDISI SUMBER DAYA ALAM............................................................................... II-16 2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ................................................ II-17 2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN & PEMERATAAN EKONOMI.............................................. II-17 2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL ............................................................................ II-26 2.3 FOKUS SENI BUDAYA & OLAH RAGA ...................................................................... II-38 3. ASPEK PELAYANAN UMUM .......................................................................... II-39 3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB .......................................................................... II-39 3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN ..................................................................... II-105 4. ASPEK DAYA SAING DAERAH .................................................................... II-114 4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH .............................................................. II-114 4.2 FOKUS WILAYAH / INFRASTRUKTUR .................................................................... II-115 4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI ................................................................................ II-120 4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA .......................................................................... II-122
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ...................................................... III-1 3.1 KINERJA KEUANGAN TAHUN 2008-2013 ................................................................ III-5 3.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 2008-2013 ............................................................ III-21 3.3 KERANGKA PENDANAAN ...................................................................................... III-28
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................................IV-1 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ........................................................................... IV-1 4.2 ISU-ISU STRATEGIS ............................................................................................... IV-10
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN ........................................................... V-1 A. VISI PEMBANGUNAN ................................................................................................. V-1 B. MISI PEMBANGUNAN ................................................................................................. V-3 C. TUJUAN PEMBANGUNAN ........................................................................................... V-4 D. SASARAN PEMBANGUNAN ........................................................................................ V-5 E. KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN .............. V-7 F. PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA GORONTALO & WAKIL WALIKOTA GORONTALO .. V-10
BAB VI : STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN ........................................................VI-1
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................ VII-1 7.1 KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL ................................. VII-1 7.2 KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI .................................. VII-2 7.3 KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA GORONTALO .................... VII-3
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ...................................... VIII-1
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ................................IX-1
BAB X : PEDOMAN TRANSISI & KAIDAH PELAKSANAAN ........................... X-1 A. PEDOMAN TRANSISI .................................................................................................. X-1 B. KAIDAH PELAKSANAAN ............................................................................................ X-6
BAB XI : PENUTUP....................................................................................................XI-1
LAMPIRAN.........................................................................................................................
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 BAGAN HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN ......................................... I-8 GAMBAR 2.1 PETA ADMINISTRASI KOTA GORONTALO ............................................................................................... II-3 GAMBAR 2.2 PETA JENIS TANAH KOTA GORONTALO .................................................................................................. II-5 GAMBAR 2.3 PETA TOPOGRAFI KOTA GORONTALO ..................................................................................................... II-8 GAMBAR 2.4 PETA HIDROGEOLOGI KOTA GORONTALO ............................................................................................. II-10 GAMBAR 2.5 KERANGKA PEMIKIRAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA ................................................. II-16 GAMBAR 2.6 PERKEMBANGAN TINGKAT PDRB PER KAPITA TAHUN 2009-2013 .................................................... II-23 GAMBAR 2.7 NILAI GINI RASIO KOTA GORONTALO TAHUN 2011-2012 .................................................................... II-24 GAMBAR 2.8 RENCANA LAYOUT TERMINAL BARU DUNGINGI ................................................................................. II-71 GAMBAR 2.9 PETA LOKASI PANGKALAN BENTOR KOTA GORONTALO .................................................................. II-74 GAMBAR 3.1 KERANGKA HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN APBD DENGAN RKPD DAN RPJMD ..................... III-2 GAMBAR 3.2 KERANGKA HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................ III-3
DAFTAR GRAFIK GRAFIK 2.1 KURVA LORENZ KOTA GORONTALO TAHUN 2011-2012 ....................................................................... II-24 GRAFIK 2.2 PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA GORONTALO TAHUN 2001-2012 .................................................... II-25 GRAFIK 2.3 PERKEMBANGAN IPM KOTA GORONTALO TAHUN 2008-2012 ............................................................. II-26 GRAFIK 2.4 KECENDERUNGAN ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN 2008-2013 ........................................................ II-32 GRAFIK 2.5 KECENDERUNGAN ANGKA KEMATIAN BALITA TAHUN 2008-2013 ................................................... II-33 GRAFIK 2.6 KECENDERUNGAN ANGKA KEMATIAN IBU TAHUN 2008-2013 ........................................................... II-34 GRAFIK 2.7 KECENDERUNGAN PERSENTASE BAYI BERAT LAHIR RENDAH TAHUN 2008-2013........................ II-35 GRAFIK 2.8 KECENDERUNGAN PREVALENSI GIZI KURANG TAHUN 2008-2013 .................................................... II-35 GRAFIK 2.9 KECENDERUNGAN PREVALENSI GIZI BURUK TAHUN 2008-2013 ....................................................... II-36 GRAFIK 2.9 PETA LOKASI PANGKALAN BENTOR KOTA GORONTALO ................................................................... II-74 GRAFIK 2.10 KECENDERUNGAN CAKUPAN KB AKTIF TAHUN 2008-2013 ................................................................. II-86 GRAFIK 2.11 JUMLAH PRODUK HUKUM KOTA GORONTALO TAHUN 2008-2013 ..................................................... II-97 GRAFIK 2.12 PNS PENERIMA TPP KOTA GORONTALO TAHUN 2008-2013 .................................................................. II-99 GRAFIK 2.13 LSM AKTIF KOTA GORONTALO TAHUN 2008-2013 ................................................................................. II-103
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1
DAFTAR WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN ......................................... II-2
TABEL 2.2
SEBARAN JENIS TANAH BERDASARKAN KECAMATAN .................................................................. II-6
TABEL 2.3
SEBARAN KELAS LERENG BERDASARKAN KECAMATAN .............................................................. II-7
TABEL 2.4
KAWASAN HIDROGEOLOGI BERDASARKAN KECAMATAN ........................................................... II-11
TABEL 2.5
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA GORONTALO 2008-2013 ....................................... II-12
TABEL 2.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEX-RATIO .............................................. II-12
TABEL 2.7
KEADAAN PENDUDUK MENURUT UMUR TAHUN 2010-2013 ........................................................... II-13
TABEL 2.8
JUMLAH PENDUDUK, KK DAN RATA-RATA ANGGOTA KELUARGA ............................................ II-14
TABEL 2.9
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA GORONTALO .................................................................. II-14
TABEL 2.10
PERTUMBUHAN PENDUDUK PER KECAMATAN ................................................................................ II-15
TABEL 2.11
KEPADATAN PENDUDUK KOTA GORONTALO ................................................................................... II-15
TABEL 2.12
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB ............................................................................... II-19
TABEL 2.13
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB ............................................................................... II-20
TABEL 2.14
PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB .................................................................. II-21
TABEL 2.15
PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR DAN PDRB ........................................................................... II-21
TABEL 2.16
NILAI INFLASI RATA-RATA TAHUN 2008-2013 .................................................................................... II-22
TABEL 2.17
PDRB PER KAPITA ..................................................................................................................................... II-23
TABEL 2.18
KEMISKINAN KOTA GORONTALO TAHUN 2010-2013 ........................................................................ II-26
TABEL 2.19
KOMPONEN PENYUSUN IPM KOTA GORONTALO TAHUN 2012...................................................... II-27
TABEL 2.20
ANGKA USIA HARAPAN HIDUP TAHUN 2008-2012 ............................................................................. II-27
TABEL 2.21
PERKEMBANGAN ANGKA MELEK HURUF TAHUN 2008-2013 ......................................................... II-28
TABEL 2.22
ANGKA MELEK HURUF MENURUT KECAMATAN ............................................................................. II-28
TABEL 2.23
KOMPONEN PENYUSUN IPM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 .............................................. II-29
TABEL 2.24
PENGELUARAN PER KAPITA TAHUN 2008-2012 ................................................................................. II-30
TABEL 2.25
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI TAHUN 2008-2013................................................ II-30
TABEL 2.26
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2008-2013 ............................................... II-31
TABEL 2.27
PMKS YANG DITANGANI DI KOTA GORONTALO TAHUN 2008-2012 ............................................. II-31
TABEL 2.28
GIZI KURANG DI KOTA GORONTALO TAHUN 2013 ........................................................................... II-36
TABEL 2.29
GIZI BURUK DI KOTA GORONTALO TAHUN 2013 .............................................................................. II-37
TABEL 2.30
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2013 ..................................................................................................... II-38
TABEL 2.31
JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KLUB OLAH RAGA .................................................... II-39
TABEL 2.32
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ........................................................................... II-40
TABEL 2.33
RASIO KETERSEDIAAN GEDUNG SEKOLAH ....................................................................................... II-41
TABEL 2.34
JUMLAH GURU DAN MURID KOTA GORONTALO .............................................................................. II-41
TABEL 2.35
JUMLAH POSYANDU DAN BALITA ........................................................................................................ II-42
TABEL 2.36
KONDISI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN ........................................................................... II-43
TABEL 2.37
JUMLAH RUMAH SAKIT ........................................................................................................................... II-44
TABEL 2.38
KETERSEDIAAN TENAGA DOKTER ....................................................................................................... II-44
TABEL 2.39
POLA PENYAKIT DI KOTA GORONTALO.............................................................................................. II-45
TABEL 2.40
KUNJUNGAN PASIEN SELANG TAHUN 2008-2013............................................................................... II-46
TABEL 2.41
TABEL DATA PASIEN ................................................................................................................................ II-46
TABEL 2.42
TINGKAT PELAYANAN JAMKESMAN KOTA GORONTALO.............................................................. II-47
TABEL 2.43
PERKEMBANGAN PANJANG JALAN MENURUT STATUS ................................................................. II-48
TABEL 2.44
PERKEMBANGAN PANJANG JALAN MENURUT KONDISI ................................................................ II-50
TABEL 2.45
DATA KONDISI JARINGAN IRIGASI KOTA GORONTALO ................................................................. II-51
TABEL 2.46
RASIO JARINGAN IRIGASI TAHUN 2013................................................................................................ II-51
TABEL 2.47
DATA JARINGAN IRIGASI PER KECAMATAN ...................................................................................... II-51
TABEL 2.48
KINERJA PENANGANAN SALURAN DRAINASE SKALA KOTA ........................................................ II-52
TABEL 2.49
PELAYANAN AIR BERSIH DI KOTA GORONTALO PER KECAMATAN ........................................... II-53
TABEL 2.50
PERKEMBANGAN SARANA DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH .......................................................... II-53
TABEL 2.51
DATA SANITASI PERMUKIMAN PER KECAMATAN ........................................................................... II-54
TABEL 2.52
KINERJA PENYEDIAAN SANITASI (MCK) PERKOTAAN .................................................................... II-55
TABEL 2.53
KINERJA PENYEDIAAN SALURAN DRAINASE PERKOTAAN ........................................................... II-55
TABEL 2.54
PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI .................................................................................. II-56
TABEL 2.55
DATA KINERJA PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ........................................................ II-56
TABEL 2.56
DATA SEBARAN KAWASAN KUMUH KOTA GORONTALO .............................................................. II-57
TABEL 2.57
RASIO BANGUNAN BER-IMB .................................................................................................................. II-65
TABEL 2.58
KONDISI RUANG TERBUKA HIJAU EKSISTING................................................................................... II-66
TABEL 2.59
PERKEMBANGAN TAMAN KOTA DAN LAMPU JALAN ..................................................................... II-67
TABEL 2.60
DATA KENDARAAN AKAP DAN AKDP ................................................................................................. II-69
TABEL 2.61
RASIO IZIN TRAYEK.................................................................................................................................. II-70
TABEL 2.62
JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN TERMINAL .......................................................... II-70
TABEL 2.63
JUMLAH KENDARAAN YANG LULUS UJI KIR ..................................................................................... II-71
TABEL 2.64
PERTUMBUHAN KENDARAAN DI KOTA GORONTALO..................................................................... II-72
TABEL 2.65
BANYAKNYA KENDARAAN BERMOTOR MENURUT JENISNYA..................................................... II-72
TABEL 2.66
JUMLAH BENTOR PER KECAMATAN .................................................................................................... II-73
TABEL 2.67
KORIDOR LAYANAN TRANS HULONTHALANGI ................................................................................ II-74
TABEL 2.68
DATA RUAS JALAN YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI TEMPAT PARKIR ................................... II-75
TABEL 2.69
JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO ...................................................... II-76
TABEL 2.70
JUMLAH RAMBU LALU LINTAS YANG TERPASANG......................................................................... II-77
TABEL 2.71
KONDISI RAMBU LALU LINTAS ............................................................................................................. II-77
TABEL 2.72
DATA PRODUKSI ANGKUTAN DAN KEGIATAN OPERASIONAL PELABUHAN ............................ II-78
TABEL 2.73
ARUS KAPAL PELABUHAN LAUT GORONTALO ................................................................................. II-78
TABEL 2.74
ARUS BARANG PELABUHAN LAUT GORONTALO ............................................................................. II-79
TABEL 2.75
ARUS PENUMPANG PELABUHAN LAUT GORONTALO ..................................................................... II-79
TABEL 2.76
DATA KONDISI DAN KAPASITAS ANGKUT SAMPAH ........................................................................ II-80
TABEL 2.77
VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TPA ................................................................................. II-80
TABEL 2.78
DATA PERMINTAAN PENYEDOTAN TANGKI SEPTIK ....................................................................... II-81
TABEL 2.79
KAJIAN LINGKUNGAN DI KOTA GORONTALO ................................................................................... II-82
TABEL 2.80
INDIKATOR KEPENDUDUKAN KOTA GORONTALO .......................................................................... II-83
TABEL 2.81
ANGGOTA DPRD KOTA GORONTALO ................................................................................................... II-84
TABEL 2.82
PEJABAT KOTA GORONTALO ................................................................................................................. II-84
TABEL 2.83
JUMLAH PUS DI KOTA GORONTALO .................................................................................................... II-85
TABEL 2.84
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN URUSAN SOSIAL ............................................................... II-87
TABEL 2.85
KONDISI KETENAGAKERJAAN KOTA GORONTALO ......................................................................... II-87
TABEL 2.86
URUSAN KETENAGAKERJAAN KOTA GORONTALO ......................................................................... II-88
TABEL 2.87
PERKEMBANGAN KOPERASI DI KOTA GORONTALO ....................................................................... II-89
TABEL 2.88
PERKEMBANGAN UKM DI KOTA GORONTALO ................................................................................. II-89
TABEL 2.89
PERKEMBANGAN UMKM MENURUT SEKTOR USAHA ..................................................................... II-89
TABEL 2.90
JUMLAH UNIT USAHA, NILAI INVESTASI DAN TENAGA KERJA .................................................... II-91
TABEL 2.91
LAMA PROSES PERIZINAN USAHA DI KOTA GORONTALO ............................................................. II-92
TABEL 2.92
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI ....................................... II-93
TABEL 2.93
JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KLUB OLAH RAGA .................................................... II-94
TABEL 2.94
ANGKA KRIMINALITAS KOTA GORONTALO ...................................................................................... II-97
TABEL 2.95
JUMLAH PENERTIBAN MIRAS TAHUN 2008-2013 ............................................................................... II-97
TABEL 2.96
KELOMPOK TANI PENERIMA DANA PENGUATAN MODAL ............................................................. II-101
TABEL 2.97
DATA KEBERADAAN PENYULUH KOTA GORONTALO .................................................................... II-101
TABEL 2.98
PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS IKAN ............................................................. II-106
TABEL 2.99
PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA .................................. II-107
TABEL 2.100 DATA PRODUKTIFITAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA............................................. II-107 TABEL 2.101 LUAS LAHAN KRITIS DAN HUTAN RAKYAT ....................................................................................... II-108 TABEL 2.102 PERKEMBANGAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN .................................................................. II-108 TABEL 2.103 JUMLAH OBJEK WISATA PER KECAMATAN ....................................................................................... II-109 TABEL 2.104 PERKEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA GORONTALO .................................................................. II-109 TABEL 2.105 JUMLAH HOTEL DAN PENGINAPAN DI KOTA GORONTALO ........................................................... II-110 TABEL 2.106 PERKEMBANGAN INDUSTRI SELANG TAHUN 2008-2013 ................................................................. II-112 TABEL 2.107 DATA PERKEMBANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA...................................................................... II-113 TABEL 2.108 KELOMPOK INDUSTRI DI KOTA GORONTALO ................................................................................... II-113 TABEL 2.109 RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN ........................................................................ II-116 TABEL 2.110 JUMLAH ORANG/BARANG YANG TERANGKUT DI ANGKUTAN UMUM ....................................... II-116 TABEL 2.111 JUMLAH ORANG/BARANG YANG TERANGKUT DI ANGKUTAN UMUM ....................................... II-116 TABEL 2.112 DATA KEJADIAN BENCANA DI KOTA GORONTALO ......................................................................... II-117 TABEL 2.113 DATA LOKASI EVAKUASI BENCANA BANJIR ..................................................................................... II-118 TABEL 2.114 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH.......................................... II-118 TABEL 2.115 PRAKIRAAN KEBUTUHAN BEBAN TENAGA LISTRIK KOTA GORONTALO.................................. II-119 TABEL 2.116 PEMAKAIAN LISTRIK KOTA GORONTALO .......................................................................................... II-120 TABEL 2.117 SURAT IZIN USAHA YANG DITERBITKAN DI KOTA GORONTALO ................................................ II-120 TABEL 2.118 BANYAKNYA SIUP MENURUT GOLONGAN USAHA PER KECAMATAN ....................................... II-121 TABEL 2.119 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN......................................................................... II-122 TABEL 2.120 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN .......................................................... II-123 TABEL 2.121 RASIO KETERGANTUNGAN USIA PRODUKTIF DAN TIDAK PRODUKTIF ..................................... II-123 TABEL 3.1
REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO ................................................................. III-7
TABEL 3.2
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO ....................................... III-9
TABEL 3.3
PERSENTASE PROPORSI REALISASI KOMPONEN PENDAPATAN ................................................... III-9
TABEL 3.4
STRUKTUR DAN PERTUMBUHAN PAD KOTA GORONTALO ........................................................... III-11
TABEL 3.5
STRUKTUR DAN PERTUMBUHAN DANA PERIMBANGAN KOTA GORONTALO .......................... III-11
TABEL 3.6
STRUKTUR DAN PERTUMBUHAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH ........................................ III-12
TABEL 3.7
CAPAIAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO ............................................................................ III-13
TABEL 3.8
NERACA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2008-2013 ............................................................... III-14
TABEL 3.9
ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO ................................................. III-17
TABEL 3.10
REALISASI JENIS BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR ............................................ III-22
TABEL 3.11
ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR ..................................... III-23
TABEL 3.13
DEFISIT RIIL ANGGARAN KOTA GORONTALO ................................................................................... III-25
TABEL 3.14
PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KOTA GORONTALO ................................................................ III-25
TABEL 3.15
KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KOTA GORONTALO .......................................... III-26
TABEL 3.16
REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN KOTA GORONTALO ................................... III-26
TABEL 3.17
SISA LEBIH (RIIL) PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN ............................................ III-27
TABEL 3.18
PROYEKSI SISA LEBIH (RIIL) PEMBIAYAAN ANGGARAN KOTA GORONTALO .......................... III-28
TABEL 3.19
PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA ........................................... III-28
TABEL 3.20
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014-2019 ................................. III-30
TABEL 3.21
PROYEKSI PENGELUARAN WAJIB & MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA ............................ III-31
TABEL 3.22
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH ..................................................................... III-32
TABEL 3.23
RENCANA KAPASITAS RIIL KEKMAMPUAN KEUANGAN DAERAH .............................................. III-33
TABEL 3.24
KERANGKA PENDANAAN ALOKASI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH ...................................... III-34
TABEL 4.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DALAM RPJMN & RPJMD REGIONAL SULAWESI ............................. IV-20
TABEL 5.1
KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN PEMBANGUNAN .............................. V-8
TABEL 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA GORONTALO .................................................... VI-2
TABEL 7.1
KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA GORONTALO...................................... VII-3
TABEL 8.1
KETERKAITAN BIDANG URUSAN & SKPD PENANGGUNG JAWAB ................................................ VIII-1
TABEL 8.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DINAS PENDIDIKAN .............................................. VIII-16
TABEL 8.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – SKB ............................................................................ VIII-21
TABEL 8.4
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DINAS KESEHATAN ............................................... VIII-23
TABEL 8.5
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – RSUD OTANAHA ..................................................... VIII-31
TABEL 8.6
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – RSUD BLU ALOEI SABOE...................................... VIII-34
TABEL 8.7
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DINAS PU & KIMPRASWIL .................................... VIII-37
TABEL 8.8
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DINAS TATA KOTA ................................................ VIII-44
TABEL 8.9
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAPPEDA .................................................................. VIII-46
TABEL 8.10
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DINAS PERHUBUNGAN ......................................... VIII-49
TABEL 8.11
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BADAN LINGKUNGAN HIDUP ............................. VIII-52
TABEL 8.12
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DINAS KEPENDUDUKAN & CS ............................ VIII-57
TABEL 8.13
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DINAS SOSIAL & NAKER ...................................... VIII-59
TABEL 8.14
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DINAS PEMUDA & OLAH RAGA .......................... VIII-70
TABEL 8.15
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BADAN KESBANGPOL........................................... VIII-73
TABEL 8.16
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – SATPOL PP & LINMAS ........................................... VIII-76
TABEL 8.17
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – B P B D....................................................................... VIII-78
TABEL 8.18
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – SEKRETARIAT DAERAH ....................................... VIII-80
TABEL 8.19
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. ADM. PEMBANGUNAN................................ VIII-82
TABEL 8.20
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. HUMAS & PROTOKOL ................................. VIII-85
TABEL 8.21
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. KEUANGAN ................................................... VIII-86
TABEL 8.22
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. KESRA............................................................. VIII-87
TABEL 8.23
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. UMUM ............................................................. VIII-89
TABEL 8.24
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. HUKUM........................................................... VIII-90
TABEL 8.25
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. ADM. PEMERINTAHAN ............................... VIII-93
TABEL 8.26
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. EKONOMI ....................................................... VIII-96
TABEL 8.27
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – BAG. ORTALA ......................................................... VIII-98
TABEL 8.28
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – SEKRETARIAT DPRD ............................................. VIII-101
TABEL 8.29
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – D P P K A D ............................................................... VIII-103
TABEL 8.30
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – INSPEKTORAT ......................................................... VIII-106
TABEL 8.31
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. KOTA TIMUR ................................................. VIII-108
TABEL 8.32
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. KOTA BARAT................................................. VIII-110
TABEL 8.33
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. KOTA SELATAN ............................................ VIII-113
TABEL 8.34
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. KOTA UTARA ................................................ VIII-116
TABEL 8.35
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. DUNGINGI ...................................................... VIII-118
TABEL 8.36
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. KOTA TENGAH .............................................. VIII-121
TABEL 8.37
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. HULONTHALANGI ........................................ VIII-123
TABEL 8.38
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. SIPATANA ...................................................... VIII-126
TABEL 8.39
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KEC. DUMBO RAYA ............................................... VIII-130
TABEL 8.40
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – K P P T ....................................................................... VIII-133
TABEL 8.41
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – B K D & DIKLAT .................................................... VIII-134
TABEL 8.42
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – B P M P & K B ......................................................... VIII-140
TABEL 8.43
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – K P D E & PERPUSTAKAAN ................................ VIII-146
TABEL 8.44
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – D K P P K P ................................................................ VIII-151
TABEL 8.45
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – B P 4 K ....................................................................... VIII-155
TABEL 8.46
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DIKBUD & PARIWISATA ....................................... VIII-158
TABEL 8.47
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – KANTOR PENGELOLA PASAR ............................. VIII-166
TABEL 8.48
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS – DISPERINDAG & KOPERASI ................................. VIII-167
TABEL 9.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ...................................................................................... IX-2
BAB I PENDAHULUAN
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo
tahun 2014-2019 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan 2019 yang memuat visi, misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program-program
pembangunan
jangka
menengah
yang
penyusunannya
berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional sebagaimana pasal 50 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah Kota Gorontalo tahun 2013 dan secara sah telah dilantik pada tanggal 2 Juni 2014 untuk periode masa jabatan 2014-2019. Selain itu dokumen RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 juga merupakan dokumen yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun SKPD yaitu Renstra SKPD dan juga menjadi dokumen acuan bagi perencanaan pembangunan daerah per tahun yang diwujudkan dalam bentuk dokumen RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Penyusunan RPJMD Kota Gorontalo merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan pedoman daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang yaitu dokumen RPJPD, perencanaan pembangunan daerah jangka menengah berupa dokumen RPJMD dan perencanaan pembangunan daerah pertahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKPD. Sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan secara nasional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, dijelaskan tentang muatan dokumen RPJMD yang didalamnya membahas tentang kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya buatan lain daerah. Disamping itu
I-1
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
mengidentifikasi
permasalahan dan isu strategis yang akan menjadi titik
berangkat dari penetapan rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun sebagaimana dirumuskan dalam bentuk visi misi kepala daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta merumuskan program-program pembangunan yang memperhatikan ketersedian dan arah kebijakan keuangan daerah. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Kota Gorontalo, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut : 1.
Persiapan Penyusunan RPJMD a. Pembentukan Tim Penyusunan Materi RPJMD Kota Gorontalo b. Orientasi mengenai RPJMD. c. Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD d. Pengumpulan data dan informasi.
2.
Penyusunan rancangan awal RPJMD a. Pengolahan data dan informasi. b. Penyusunan rancangan visi dan misi KDH. c. Perumusan penjelasan visi dan misi. d. Perumusan tujuan dan sasaran. e. Perumusan strategi dan arah kebijakan. f. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. g. Perumusan
indikasi
rencana
program
prioritas
yang
disertai
kebutuhan pendanaan. h. Penetapan indikator kinerja daerah. i.
Pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota.
j.
Pelaksanaan forum konsultasi publik.
k. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran. 3.
Penyusunan Rancangan RPJMD a. SKPD menyusun rancangan rencana strategis (Renstra SKPD). b. Penyampaian Rancangan Renstra SKPD.
4.
Melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD. I-2
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
5.
Menyusun rancangan akhir RPJMD dengan memuat hasil kesepakatan dan komitmen musrenbang RPJMD.
6.
Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Gubernur Gorontalo.
7.
Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019. RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 merupakan tahapan 5 (lima)
tahun fase kedua dalam rangka mewujudkan Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gorontalo Tahun 2008-2027, yaitu “Terwujudnya Masyarakat
yang Berkualitas, Maju, Dan Sejahtera” dan
merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Penyusunan 2019
dilakukan
mengedepankan
secara partisipasi
RPJMD
terpadu,
Kota Gorontalo Tahun 2014-
menyeluruh,
masyarakat
dengan
komprehensif
mempertimbangkan
serta dan
menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya. 1.2
DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); I-3
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
7.
Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan
Nomor
Pemerintahan
3
Tahun
Daerah
2007
Kepada
Tentang
Laporan
Pemerintah
Laporan
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 16. Peraturan
Daerah
Nomor
2
Tahun
2002
Tentang
Perencanaan
Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Seri E); 17. Peraturan
Daerah
Nomor
3
Tahun
2002
Tentang
Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota
I-4
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Seri E); 18. Peraturan
Daerah
Nomor
4
Tahun
2002
Tentang
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Seri E); 19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Gorontalo
Nomor 15 Seri E); 20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 Seri E); 21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 107 Seri E); 22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 107 Seri E); 1.3
HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
1.3.1 RPJMD dengan RPJMD PROVINSI dan RPJM NASIONAL Penyusunan dokumen RPJMD wajib memperhatikan dokumen RPJM Nasional. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan secara nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kota Gorontalo tahun 2014-2019 merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 20122017 dan RPJM Nasional tahun 2010-2014. Ini dimaksudkan agar apa yang direncanakan dalam pembangunan daerah jangka menengah Kota Gorontalo I-5
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
tetap selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 1.3.2 RPJMD dengan RPJPD Rencana Pembangunan pedoman
atau
acuan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan
bagi
Menengah Daerah (RPJMD).
penyusunan
Rencana
Pembangunan
Jangka
RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019
merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gorontalo tahun 2008-2027. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode 2014-2019, juga berpedoman pada visi dan misi beserta arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kota Gorontalo Tahun 2008-2027. 1.3.3 RPJMD dengan RTRW Penyusunan RPJMD Kota Gorontalo tahun 2014-2019 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Gorontalo tahun 2011, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Gorontalo. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten / kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang
berdekatan
atau
yang
ditetapkan
sebagai
satu
kesatuan
wilayah
pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 1.3.4 RPJMD dengan RENSTRA SKPD RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) I-6
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
lingkup Kota Gorontalo di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo. 1.3.5. RPJMD dengan RKPD Pelaksanaan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo. Awalnya berupa Rancangan RKPD yang akan menjadi bahan dalam pelaksanaan mekanisme musrenbang yang menghasilkan usulan prioritas kegiatan masyarakat. Disisi lain, SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan rancangan RKPD menyusun rancangan Rencana Kerja SKPD. Rancangan Renja SKPD ini akan dibahas dalam Forum SKPD dengan mengakomodir usulan masyarakat. Hasil forum SKPD akan dibahas lebih lanjut dalam musrenbang tingkat Kota Gorontalo dimana output dari kegiatan ini akan merupakan bahan bagi penyempurnaan rancangan RKPD dan persiapan usulan program dan kegiatan
untuk
musrenbang
provinsi
dan
nasional.
RKPD
yang
telah
disempurnakan akan menjadi bahan bagi penyempurnaan rancangan rencana kerja SKPD. Sebagai
suatu
dokumen
perencanaan
taktis
operasional
tahunan
Pemerintah daerah, RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD, memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD dan juga usulan masyarakat yang dihasilkan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Gorontalo yang bersifat partisipatif dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kota. Gambaran
tentang
hubungan
antara
RPJMD
dengan
dokumen
perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut :
I-7
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
Gambar 1.1. Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika
sebagai berikut : Bab I.
Pendahuluan; Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD dan sistematika penyusunan RPJMD.
Bab II.
Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data dan potensi daerah dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. I-8
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
Bab III.
Gambaran
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
serta
Kerangka
Pendanaan; Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bab IV.
Analisis Isu-Isu Strategis; Bab ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah, dinamika lingkungan strategis, analisa faktor internal dan eksternal, dan isu strategis.
Bab V.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Dalam bab ini diuraikan (1) Visi Kepala Daerah terpilih 2014-2019, dan artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan Visi; (2) Pernyataan Misi yang merupakan penjabaran dari Visi; (3) Pernyataan tujuan-tujuan dan pernyataan sasaran-sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi.
Bab VI.
Strategi dan Arah Kebijakan; Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
Bab VII.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Dalam bab ini diuraikan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih, beserta program pembangunan daerah.
Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan; Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program prioritas yang menjadi tanggung jawab SKPD dalam suatu tahapan pembangunan, disertai pagu indikatifnya.
I-9
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
Bab IX.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Bab
ini
memberi
gambaran
indikator
kinerja
daerah
yang
dipergunakan selama masa pencapaian visi dan misi kepala daerah dari
sisi
keberhasilan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah,
khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Bab X.
Pedoman Transisi, Kaidah Pelaksanaan dan Penutup. Bab
ini
memuat
materi
tentang
pedoman
transisi,
kaidah
pelaksanaan, dan penutup. Bab XI.
Penutup.
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 20142019 adalah sebagai berikut : 1.5.1.
Maksud Penyusunan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 dimaksudkan
untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah
(pemerintah,
masyarakat,
dunia
usaha,
dan
lain-lain)
dalam
mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Gorontalo sesuai visi, misi dan program pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak. 1.5.2.
Tujuan Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019
adalah sebagai berikut : a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
I - 10
BAB I RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan. c. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 sampai dengan 2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan berpedoman pada RPJPD 2008-2027. d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2019. e. Menetapkan indikator kinerja SKPD dan indikator kinerja Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2014-2019.
I - 11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1.
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1.1
Kondisi Geografis
A.
Letak dan Batas Administrasi Berdasarkan letak geografis, batas administratif kota Gorontalo sebelah
utara berbatas dengan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Sebelah Timur dengan Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebelah Barat dengan Kecamatan Telaga, Batudaa, dan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo sedangkan sebelah Selatan dengan Teluk Tomini. Saat ini Kota Gorontalo terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan dengan luas keseluruhan wilayah Kota Gorontalo adalah 79.03 km2 dan terbagidalam 50 kelurahan dengan luasan masing-masing kecamatan yaitu : •
Kecamatan Kota Barat dengan wilayah seluas 20,08 km2 atau 23,40 %
•
Kecamatan Dungingi dengan luas wilayah sebesar 4,67 km2 atau 6,33 %
•
Kecamatan Kota Selatan dengan luas wilayah 2,81 km2 atau 3,55 %
•
Kecamatan Kota Timur dengan luas wilayah 5,32 km2 atau 6,73 %
•
Kecamatan Kota Utara dengan luas wilayah 8,02 km2 atau 10,15 %
•
Kecamatan Kota Tengah, dengan luas wilayah 4,81 km2 atau 6,08 %
•
Kecamatan Hulonthalangi dengan luas Wilayah sebesar 14,23 km2 atau 18,01 %
•
Kecamatan Dumbo Raya, dengan luas Wilayah sebesar 14,03 km2 atau 17,75 %
•
Kecamatan Sipatana dengan luas wilayah 5,05 km2 atau 6,39 % Grafik 1
II - 1
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.1 Daftar Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Gorontalo I 1 2 3 4 5 6 7 II 8 9 10 11 12
Kecamatan Kota Barat Buladu* Buliide Dembe I Lekobalo Molosipat W Pilolodaa Tenilo Kecamatan Kota Selatan Biawao Biawu* Limba B Limba U I Limba U II
VI 30 31 32 33 34 35
Kecamatan Kota Utara Dembe II Dembe Jaya Dulomo Dulomo Selatan* Wongkaditi Wongkaditi Barat
VII 36 37 38 39 40
Kecamatan Hulontalangi Donggala Pohe Siendeng Tanjung Keramat Tenda*
III 13 14 15
Kecamatan Kota Timur Bugis Ipilo Moodu*
VIII 41 42 43
Kecamatan Sipatana Bulotadaa Barat Bulotadaa Timur Molosipat U*
16 Heledulaa Utara 17 Heledulaa Selatan 18 Padebuolo IV Kecamatan Dungingi 19 Huangobotu* 20 Libuo 21 Tomulabutao 22 Tomulabutao Timur 23 Tuladenggi V Kecamatan Kota Tengah 24 Dulalowo 25 Dulalowo Timur 26 Liluwo 27 Paguyaman 28 Pulubala* 29 Wumialo *Ibukota Kecamatan
44 45
Tanggikiki Tapa
IX 46 47 48 49 50
Kecamatan Dumbo Raya Botu Talumolo* Leato Selatan Leato Utara Tamalate
II - 2
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Gorontalo II - 3
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
B.
Iklim Secara umum iklim di kepulauan Indonesia adalah iklim tropik basah
yang dicirikan oleh suhu dan kelembaban yang tinggi sepanjang tahun. Sumber data iklim kota Gorontalo diperoleh dari stasiun klimatologi Bandara Jalaludin. Dari sekian banyak unsur iklim, yang paling banyak berpengaruh pada produktivitas lahan pertanian khususnya daerah tropika adalah curah hujan, suhu dan kelembaban udara. Kota Gorontalo termasuk ke dalam daerah dengan tipe hujan kelas A dimana 11 hingga 12 bulan dalam setahun curah hujan rata-rata adalah > 100 mm per bulan dan hanya satu bulan yang memiliki curah hujan rata-rata < 60 mm.Curah hujan tahunan menunjukkan rata-rata 1.345 mm/thn, curah hujan tertinggi pada bulan Maret dan terendah pada bulan September. C.
Geologi dan Keadaan Tanah Tanah diartikan adalah lapisan atas bumi yang merupakan campuran
dari pelapukan batuan dan jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk. Jenis tanah yang terdapat di Kota Gorontalo adalah Ordo Inceptisol. Tanah ini terbentuk pada daerah curah hujan sedang sampai tinggi dan bisa juga di jumpai pada sepanjang aliran sungai. Berikut ini gambar peta sebaran jenis tanah di Kota Gorontalo :
II - 4
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah Kota Gorontalo II - 5
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kedalaman efektif tanah ini mencapai 150 cm. Kedalaman efektif adalah suatu keadaan dimana akar bisa masuk sampai kedalaman tertentu untuk menyerap unsur hara sedangkan horison A (top soil) mempunyai kedalaman 0-35 cm. Tabel berikut menggambarkan informasi keadaan jenis tanah di Kota Gorontalo berdasarkan luasan. Tabel 2.2 Sebaran Jenis Tanah Berdasarkan Luas Masing-masing Kecamatan Di Kota Gorontalo NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KECAMATAN Dumbo Raya Dungingi Hulonthalangi Kota Barat Kota Selatan Kota Tengah Kota Timur Kota Utara Sipatana Jumlah (km2) Persentase (%)
Sumber : Master Plan Kota Hijau, 2012
ALUVIAL 1,40 4,56 3,83 2,09 4,81 5,35 8,35 4,72 35,11 44,43
JENIS TANAH LUAS (km2) LATOSOL PODSOLIK 0,25 12,26 0,10 13,67 16,25 1,29 0,00 0,10 31,66 12,26 40,06 15,51
Total 13,91 4,67 13,67 20,08 3,38 4,81 5,44 8,35 4,72 79,03 100,00
Dari tabel di atas, jenis tanah di kota Gorontalo didominasi oleh jenis alluvial, tersebar merata di setiap kecamatan, sebesar 44,43%. Jenis tanah ini merupakan tanah hasil erosi yang diendapkan di dataran rendah. D.
Topografi Topografi Kota Gorontalo umumnya berupa dataran rendah. Kondisi
topografi dapat mempercepat atau memperlambat kegiatan iklim. Pada tanah datar kecepatan pengaliran air lebih kecil daripada tanah yang berombak. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kota Gorontalo dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 8% (datar), tersebar diseluruh kecamatan, khususnya di Kecamatan Kota Utara. Sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng 8 – 15% (landai), 15 – 25% (bergelombang/ berbukit), 25 – 40% (berbukit), >40% tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dumbo Raya, Hulonthalangi dan Kota Barat. Topografi Kota Gorontalo meliputi daerah perbukitan sampai bergunung di bagian selatan dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan teluk tomini. Pada bagian utara merupakan daerah perkotaan. Topografi, Kota Gorontalo yang datar antara 0-8%, di kecamatan Kota Utara.
II - 6
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gambaran mengenai kondisi topografi di Kota Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2.4. dan Gambar 2.3 berikut ini. Tabel 2.3 Sebaran Kelas Lereng Berdasarkan Luas Masing-masing Kecamatan Di Kota Gorontalo KECAMATAN Dumbo Raya Dungingi Hulonthalangi Kota Barat Kota Selatan Kota Tengah Kota Timur Kota Utara Sipatana Jumlah (km2) Pesentase (%)
0 – 8% 1,67 4,67 0,29 3,40 3,37 4,81 5,44 8,35 4,72 36,73 46,48
8 – 15% 1,11 1,39 1,88 4,38 5,54
Sumber : Dokumen Master Plan Kota Hijau, 2012
KELAS LERENG (km2) 15 - 25% 25 – 40% 1,88 7,21 1,94 10,03 2,41 8,55 6,23 25,79 7,89 32,64
> 40 % 2,04 0,01 3,84 5,89 7,46
Total 13,91 4,67 13,67 20,08 3,38 4,81 5,44 8,35 4,72 79,03 100,00
II - 7
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gambar 2.3 Peta Topografi Kota Gorontalo II - 8
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
E.
Hidrogeologi Keadaan hidrologi Kota Gorontalo disajikan dalam bentuk gambar dan
tabel, yang berisi informasi atau fakta mengenai fenomena hidrologi (hydrologic phenomena). Data hidrologi merupakan bahan informasi yang sangat penting dalam pelaksanaan inventarisasi potensi sumber-sumber air, pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air yang tepat dan rehabilitasi sumbersumber alam seperti air, tanah dan hutan yang telah rusak. Fenomena hidrologi seperti besarnya : curah hujan, temperatur, penguapan, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, debit sungai, tinggi muka air sungai, kecepatan aliran dan konsentrasi sedimen sungai akan selalu berubah menurut waktu. Gambaran hidrologi dari Kota Gorontalo dapat dilihat pada gambar 2.4. Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kota Gorontalo dari BPDAS Provinsi Gorontalo kondisi air tanah dan struktur geologi Kota Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut : Terdapatnya air tanah dan produktivitas akuifer (occurrence of groundwater and productivity of aquifers).
II - 9
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gambar 2.4 Peta Hidrogeologi Kota Gorontalo II - 10
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.4 Kawasan Hidrogeologi Berdasarkan Luas Masing-masing Kecamatan Di Kota Gorontalo KECAMATAN Dumbo Raya Dungingi Hulonthalangi Kota Barat Kota Selatan Kota Tengah Kota Timur Kota Utara Sipatana Jumlah (km2) Pesentase (%)
Akuifer produktif 3,78 0,41 1,80 3,05 3,58 2,83 15,45 19,55
KONDISI HIDROGEOLOGI (km2) Daerah Akuifer Akuifer Air Akuifer produktif produktif Tanah produktif sedang kecil Langka 12,56 1,35 0,33 0,57 0,84 12,83 0,38 19,29 0,50 1,08 1,76 1,85 0,01 5,52 4,34 16,13 11,95 1,35 33,77 20,40 15,12 1,71 42,73
Akuifer produktif Sedang
TOTAL (km2)
0,39 0,39 0,49
13,91 4,67 13,67 20,08 3,38 4,81 5,44 8,35 4,72 79,03 100,00
Sumber : Dokumen Master Plan Kota Hijau, 2012
Tabel di atas memberikan informasi bahwa kawasan kota Gorontalo memiliki tipe hidrogeologi akuifer yang artinya aliran melalui ruang antar butir (aquifers in which flowe is intergranular). Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti : •
Akuifer dengan keterusan sedang : muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk;
•
Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti : akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m di bawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk;
•
Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti : akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.
b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitabels groundwater). •
Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti : umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh dilembah-lembah atau pada zona pelapukan;
•
Daerah air tanah langka.
II - 11
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
1.2
Kondisi Demografis
A.
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Jumlah penduduk Kota Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun
2008 sampai dengan 2012 dengan peningkatan sebesar yaitu dari 165.175 jiwa tahun 2008 menjadi 201.509 jiwa tahun 2012 dengan rata-rata per tahun sebesar 3,35% dan pada tahun 2013 berjumlah sebesar 190.492 jiwa, terdiri dari laki-laki jiwa dan perempuan jiwa dengan angka sex ratio 100. Secara rinci kondisi kependudukan Kota Gorontalo terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Gorontalo Tahun 2008 – 2013 No 1 2. 3 4 5 6
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jenis kelamin Laki-laki Perempuan 81.266 83.909 85.225 85.231 88.283 91.844 97.871 99026 100.573 100.936 94.848 95.644
Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2012 & DKCS 2014
Jumlah 165.175 170.456 180.127 196897 201.509 190.492
Pertumbuhan penduduk (%) 2,99 2,97 2,93 3,35 3,35 -
Terlihat dalam tabel, bahwa kenaikan jumlah penduduk berdasarkan data absolute terjadi kenaikan yang signifikan, sedangkan kondisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex-Ratio di Kota Gorontako dirinci per Kecamatan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kecamatan Kota Barat Dungingi Kota Selatan Kota Timur Hulontalangi Dumbo Raya Kota Utara Kota Tengah Sipatana Jumlah
Laki-laki 10.921 11.795 10.918 13.060 8.236 9.191 9.018 12.991 8.718 94.848
Perempuan 11.117 11.889 11.306 13.189 8.068 8.978 8.888 13.440 8.769 95.644
Jumlah 22.038 23.684 22.224 26.249 16.304 18.169 17.906 26.431 17.487 190.492
Sex-Ratio 99 100 97 100 103 103 102 97 100 100
Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2012 & DKCS 2014
Kecamatan Kota Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, diikuti dengan Kecamatan Kota Timur. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Hulontalangi. Dilihat dari sex-ratio, maka nilai tertinggi ada di Kecamatan Hulontalangi, diikuti Kecamatan Dumbo Raya,
II - 12
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kecamatan Kota Utara dan Sipatana. Nilai sex ratio terkecil adalah kecamatan Kota Tengah, Kota Selatan dan Kota Barat. B.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk
memprediksikan jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (dependency ratio) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu. Kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang dibedakan secara rinci antara lakilaki dan perempuan dapat dililihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Gorontalo 2010 s/d 2013 Kel umur 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 + Jumlah
2010 17.449 17.935 16.519 18.383 17.265 16.285 14.691 14.176 12.564 10.256 8.271 6.030 4.336 2.723 1.796 1.448 180.127
2011 19.084 19.621 18.067 20.083 18.871 17.803 16.059 15.498 13.733 11.210 9.040 6.589 4.733 2.970 1.958 1.577 196.897
Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2012 & DKCS 2014
2012 11621 19807 19531 16743 18.764 18.720 18.927 17.091 15.332 12.688 10.329 7.997 5.599 3.807 2.487 2.066 201.509
2013 5.676 19.608 20.069 17.466 18.862 18.847 19.582 17.458 15.539 13.658 10.698 8.524 6.110 4.187 3.241 2.359 190.492
Berdasarkan kelompok usia, maka angka tertinggi ada pada kelompok usia 15 – 19 tahun, diikuti kelompok umur 5 – 9 tahun dan kelompok usia 10 – 14 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kelompok usia terbesar merupakan kelompok usia sekolah dan mahasiswa. Kondisi ini merupakan potensi angkatan kerja yang cukup besar di Kota Gorontalo, kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan serta tingkat ketergantungan (dependency ratio). C.
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga (KK) dan Rata-rataJumlah Anggota Keluarga Hasil pendataan penduduk pada tahun 2013 menunjukkan jumlah kepala
keluarga dan jumlah rata-rata anggota keluarga untuk setiap kepala keluarga yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. II - 13
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk, KK dan Rata-Rata Anggota Keluarga Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Penduduk 22.038 23.684 22.224 26.249 16.304 18.169 17.906 26.431 17.487 190.492
Kecamatan Kota Barat Dungingi Kota Selatan Kota Timur Hulontalangi Dumbo Raya Kota Utara Kota Tengah Sipatana Jumlah
Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2012 & DKCS 2013
KK
Rata-rata
5.057 6.573 4.634 6.117 6.442 7.504 7.287 5.056 4.926 53.596
4 4 5 4 3 3 2 5 4 4
Kecamatan Kota Tengah memiliki jumlah Penduduk yang terbesar yakni sejumlah 26.431 jiwa dengan memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.056 KK,diikuti kecamatan Kota Timur dan Dungingi. Sedangkan jumlah KK terkecil adalah kecamatan Sipatana dengan jumlah 4.926 KK dan jumlah KK tertinggi adalah kecamatan Kota Utara dengan jumlah 7.296 KK. Dilihat perkembangan jumlah KK dari tahun 2008 sampai dengan 2012 terjadi kenaikan jumlah KK, sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga tidak mengalami perubahan, kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat tingkat kesadaran masyarakat atas program keluarga berencana dengan jumlah anggota keluarga yang kecil yang berarti menuju keluarga bahagia sejahtera. D.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Gorontalo Laju pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo dari tahun 1990, 2000 dan
2008-2013 mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Gorontalo Tahun 1990, 2000, dan 2008-2013 Tahun 1990 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah penduduk 120.313 134.631 165.175 170.456 180.127 196.897 201.509 190.492
Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2014
Pertumbuhan penduduk 1,19 3,35 2,99 2,97 2,93 3,35 3,35 -
II - 14
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Laju pertumbuhan penduduk di Kota Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan, berkisar antara 2,93 sampai 3,35, yang paling rendah terjadi tahun 1990 laju pertumbuhan hanya sekitar 1,19. Dilihat perbedaan,
laju
pertumbuhan
dimana
ditentukan
penduduk oleh
antar
kondisi
dan
kecamatan potensi
terdapat
daerah.
Laju
pertumbuhan terbesar tahun 2012 terjadi di kecamatan Dungingi, karena kecamatan Dungingi daerah padat penduduk. Sedangkan laju pertumbuhan terkecil terjadi di kecamatan Kota Selatan, hanya mencapai 1,42. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.10 Tabel 2.10 Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2010 – 2012 No
Kecamatan
Pertumbuhan penduduk (%)
2010
2011
2012
1
Kota Barat
2,73
3,09
3,09
2
Dungingi
5,24
6,67
6,67
3
Kota Selatan
1,59
1,42
1,42
4
Kota Timur
2,16
2,79
2,79
5
Hulontalangi
-
2,12
2,12
6
Dumbo Raya
-
2,09
2,09
7
Kota Utara
3,22
3,36
3,36
8
Kota Tengah
4,37
5,34
5,34
9
Sipatana
4,10
4,10
3,35
3,35
Rata-rata
2,93
Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2012
E.
Kepadatan Penduduk di Kota Gorontalo Kondisi
laju
pertumbuhan
penduduk
yang
tinggi
menyebabkan
peningkatan angka kepadatan penduduk. Tahun 2008 sampai tahun 2013 terjadi
kenaikan
kepadatan
penduduk,
dengan
rata-rata
per
tahun
pertumbuhan kepadatan penduduk sebesar 100%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut . Tabel 2. 11 Kepadatan Penduduk Kota Gorontalo, 2008 – 2013 No
Tahun
1 2 3 4 5 6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Luas wilayah (Km2) 64,79 64,79 64,79 79,03 79,03 79,03
Jumlah penduduk
Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2013 & DKCS 2014
173.867 170.456 180.127 184.062 188.761 190.492
Kepadatan penduduk (jiwa/Km2) 2.684 2.631 2.780 2.329 2.388 2,410
II - 15
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
1.3
Kondisi Sumber Daya Alam
Kawasan Budidaya Pengembangan kawasan budidaya di Kota Gorontalo dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi spesifik yang ada, seperti disajikan dalam gambar 2.2. di bawah ini.
Kondisi Klimatologi
Kondisi Geologi
Kondisi Hidrologi
Kondisi Topografi
Letak, Luas dan Batas Wilayah
Penggunaan Lahan
Uraian Potensi Pengembangan Wilayah
Kondisi Geografis Lainnya
Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran Pengembangan Kawasan Budidaya a.
Kawasan Hutan Rakyat dan Hutan Kota Kota Gorontalo memiliki kawasan hutan rakyat seluas ± 200 Ha yang berada di 2 Kecamatan, yaitu Kota Barat dan Dumbo Raya, di samping memiliki hutan rakyat, Kota Gorontalo juga memiliki hutan kota seluas ± 11 Ha yang berada di Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Selatan.
b. Kawasan Pertanian Kawasan pertanian terdiri dari : - Kawasan tanaman pangan Pertanian lahan basah seluas ± 916 Ha berada di 7 (tujuh) Kecamatan dari 9 (Sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Kawasan tanaman pangan lahan basah untuk tanaman padi berada di Kecamatan Kota Barat, Dungingi, Kota selatan, Kota Timur, kota Utara, kota tengah, dan Sipatana. - Pertanian lahan kering seluas ± 898 Ha. Kawasan tanaman pangan lahan kering dikembangkan untuk berbagai jenis tanaman antara lain : jagung di Kecamatan kota Barat, Dungingi, Kota Timur dan Kota Utara; tanaman buah mangga dan pisang di hampir seluruh wilayah kecamatan; tanaman buah nangka berada di Kecamatan II - 16
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kota Barat, Kota Timur, Dumbo Raya, Kota Utara dan Sipatana; tanaman Buah pepaya di Kecamatan Kota Barat, Kota utara dan Sipatana. Kawasan hortikultura, berada di Kecamatan Kota Barat, dungingi, dan Kota Utara dengan Komoditi cabe dan tomat. - Kawasan peternakan, rencana pengembangan ternak kecil dan unggas diarahkan pada lahan pertanian sawah bukan irigasi, pertanian lahan kering dan hortikultura. Rencana Kawasan ini di Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Kota Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango. c.
Kawasan Perikanan Budidaya perikanan darat yang sudah berkembang di Kota Gorontalo meliputi keramba jaring apung yang terletak di wilayah Danau limboto Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Utara, sedangkan budidaya berupa kolam ikan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Gorontalo.
d. Kawasan Pariwisata Kawasan pariwisata buatan, budaya lokasinya antara lain Benteng Otanaha sebagai Aicon Pariwisata Provinsi Gorontalo yang terdapat di Kel. Dembe I Kec. Kota Barat,Kawasan pariwisata alam dan buatan Bak Pemandian Potanga di Kel. Pilolodaa Kec. Kota Barat, Kawasan wisata pantai antara lain Tangga 2000, Pantai Indah Lahilote di Kel. Pohe Kecamatan Hulontalangi, Kawasan religi Rumah Ibadah Tiong Hoa di Kel. Tanjung Kramat Kec. Hulonthalangi, Kawasan wisata pantai dan kawasan wisata kuliner di Kel. Leato utara dan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya, Kawasan wisata budaya Rumah Adat Dulohupa Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan,Kawasan wisata buatan masing – masing Taman Kota di Kel. Limba U2 dan Taman Buah di Kel. Limba B keduanya di Kec. Kota Selatan. 2.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.1
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari keterpaduan dan penggabungan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Tujuan pembangunan daerah harus menempatkan manusia sebagai sasaran akhir II - 17
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
dan fokus utama dari seluruh kegiatan pembangunan, melalui pemberian pelayanan dalam berbagai segi kehidupan yaitu kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dengan konsep pembangunan ini keberhasilan pembangunan bukan semata-mata dilihat dari perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi, melainkan kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan atau memungkinkan warga menikmati hidup dengan layak, mendapatkan kesehatan dan
meningkatkan kreativitas hidup. Dengan kata lain,
pembangunan yang dilakukan harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang terindikasi kenaikan pendapatan perkapita penduduk di satu sisi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan di sisi lain. a)
Pertumbuhan PDRB PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Walaupun demikian pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini masih terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dan sebagai dasar perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk yang melebihi laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya. Ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Kota Gorontalo secara nominal tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan secara signifikan, tahun 2010 sebesar Rp. 1.594.798,12, tahun 2011 sebesar Rp. 1.838.126.36 dan tahun 2012 sebesar Rp. 2.135.682.20. Sedangkan ditinjau dari Atas Dasar Harga Konstan tiga tahun terakhir, tahun
2010
sebesar
Rp.
602.467,093,-
tahun
2011
sebesar
Rp.
648.717.47,- dan tahun 2012 sebesar Rp. 699.175.59,Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Gorontalo tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
II - 18
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.12 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2013 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Gorontalo (Dalam Jutaan) 2008
No
Sektor
1
Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan Jasa-jasa
2 3 4 5 6 7 8 9
PDRB
2009
2010
2011
2012
2013
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
28.398.63
5,45
29.184.56
5,21
30.160.61
5,01
31.749.25
4,89
32.254.67
4,61
33.296,74
3,75
4.389.46
0,84
4.756.47
0,85
4.544.05
0,75
4.268.32
0,66
4.099.91
0,59
4.418,4
2.86
42.781.96
8,21
45.494.98
8,13
48.758.59
8,09
51.390.15
7,92
55.314.10
7,91
59.340,86
6,37
10.751.79
2,06
11.084.59
1,98
11.325.18
1,92
11.894.68
1,83
12.826.16
1,83
12.963,37
1,64
46.800.68
8,98
52.575.63
9,39
58.777.32
9,78
65.538.20
10,10
72.751.59
10,41
81.830,16
14,52
123.616.54
23,73
128.444.42
22,94
135.208.53
22,44
145.632.28
22,45
160.090.95
22,90
163.512,49
21.12
75.762.10
14,54
82.604.65
14,75
91.003.61
15,11
97.706.59
15,06
106.364.77
15,21
120.344,14
13,70
67.860.17
13,03
73.842.69
13,19
80.514.88
13,36
89.019.04
13,72
100.276.20
14,34
103.914,44
13,17
120.530.95
23,14
131.922.95
23,56
141.956.31
23,56
151.518.96
23,36
155.197.24
22,20
174.718,61
25,18
520.892.29
100,00
559.910.93
100,00
602.467.09
100,00
648.717.47
100,00
699.175.59
100,00
754.339,21
100,00
Sumber : BPS Kota Gorontalo
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa sektor jasa – jasa merupakan salah
satu
sektor
yang
mendominasi
struktur
perekonomian
Kota
Gorontalo. Hal ini ditunjukkan oleh paling besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Gorontalo. Pada tahun 2008 jasa memberikan kontribusi sebesar 23.14% dan pada tahun 2010 Jasa memberikan kontribusi sebesar 23.56%,di tahun 2011 kontribusi yang diberikan sektor jasa, 23.36% dan pada tahun 2012 sedikit terjadi penurunan menjadi 22,20% (berdasarkan harga konstan). Kontribusi sektor terbesar kedua berdasarkan harga konstan adalah sektor Perdagangan, hotel dan restauran yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Gorontalo. Perkembangan kontribusi sektor ini pada tahun 2012 sebesar 22,90% mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2008 yang kontribusinya sebesar 23,73%. Sedangkan, kontribusi sektor terbesar ketiga disumbangkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dimana pada tahun 2011 mencapai 15,06% dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 15,21% Apabila dilihat pertumbuhan PDRB pada tahun 2012 terhadap tahun sebelumnya beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan adalah: sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. II - 19
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Sementara itu, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi dan bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi
dan
sektor
jasa
tumbuh
melambat
dibanding
tahun
sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi tahun 2011 di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan terendah di sektor pertambangan. Tabel 2.13 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 -2013 atas Dasar Harga Berlaku Kota Gorontalo (Dalam Jutaan) No
2008
Sektor
2009
2010
2011
2012
2013
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
5,28
70.583.97
5,28
80.934.13
5,07
87.911.62
4,78
92.919.15
4,35
1
Pertanian
61.388.49
2
Pertambangan & penggalian
13.440.30
1,16
15.733.04
1,18
15.039.84
0,94
14.595.82
0,79
15.161.17
0,71
3
Industri pengolahan
83.985.27
7,22
91.418.03
6,83
107.426.24
6,74
114.712.65
6,24
126.642.31
5,93
4
Listrik, gas, & air bersih
28.463.63
2,45
29.723.72
2,22
32.390.25
2,03
35.585.16
1,94
42.250.02
1,98
5
Konstruksi
73.743.41
6,34
100.751.42
7,53
143.294.21
8,99
188.884.50
10,28
221.368.61
10,37
245.199.01
21,09
267.067.36
19,96
314.652.92
19,73
371.374.82
20,20
468.049.57
21,92
166.426.64
14,32
193.513.52
14,46
230.286.25
14,44
255.280.45
13,89
296.328.35
13,88
141.093.91
12,14
170.919041
12,77
207.881.08
13,03
242.366.32
13,19
282.260.61
13,22
348.796.14
30,00
398.338.50
29,77
462.893.21
29,03
527.416.02
28,69
590.702.42
27,66
1.162.536.8 1
100,00
1.337.880.1 9
100,00
1.594.798.1 2
100,00
1.838.128.3 6
100,00
2.135.682.2 0
100,00
6
7
8 9
Perdagangan, hotel, & restoran Pengangkutan & komunikasi angangkutan & komunikasi Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
Sumber : BPS Kota Gorontalo
Dari tabel 2.13 bisa di lihat kontribusi tertinggi atas dasar harga berlaku PDRB di berikan oleh sektor Jasa walaupun setiap tahun prosentasenya menurun Tahun 2008 sebesar 30% dan Tahun 2012 sebesar 27,66%, kontribusi kedua tertinggi diberikan oleh sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 21,92 %, masih didominasi oleh kedua sektor diatas karena sejalan dengan Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan
di
wilayah
Provinsi
Gorontalo
dan
sekitarnya.
Sedangkan
kontribusi terendah diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian, listrik,gas dan air bersih serta pertanian mempunyai peranan yang kecil terhadap
terhadap
perekonomian
Kota
Gorontalo
dibandingkan
dengan
kabupaten lain di Provinsi Gorontalo.
II - 20
(Rp) 97.135,96
3,71
15.353,03
0,59
166.923,28
6,37
42.886,83
1,64
380.726,49
14,53
553.598,67
21,12
359.159,45
13,70
345.053,10
13,17
659.902,31
25,18
2.620.739,1 1
100,0 0
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.14 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 -2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Gorontalo 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sektor
2010
2011
2012
2013
Hb %
Hk %
Hb %
Hk %
Hb %
Hk %
Hb %
Hk %
Hb %
Hk %
2,28
5,45
5,28
5,21
5,07
5,01
4,78
4,89
4,35
4,61
1,16
0,84
1,18
0,85
0,94
0,75
0,79
0,66
0,71
0,59
7,22
8,21
6,83
8,13
6,74
8,09
6,24
7,92
5,93
7,91
2,45
2,06
2,22
1,98
2,03
1,92
1,94
1,83
1.98
1,83
6,34
8,98
7,53
9,39
8,99
9,78
10,28
10,10
10,37
10,41
21,09
23,73
19,96
22,94
19,73
22,44
20,20
22,45
21,92
22,90
14,32
14,54
14,46
14,75
14,44
15,11
13,89
15,06
13,88
15,21
12,14
13,03
12,77
13,19
13.03
13,36
13,19
13,72
13,22
14,34
30,00
23,14
29,77
23,56
29,03
23,56
28,69
23,36
27,66
22,20
100.00
100,00
100.00
100,00
100.00
100,00
100.00
100,00
100.00
100,00
Pertanian Pertambangan& penggalian Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel, & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, sewa, & jasa perusahaan Jasa-jasa PDRB
2009
Hb %
3,71
4,41
0,59
0,58
6,37
7,87
1,64
1,72
14,53
10,84
21,12
21,6
13,70
15,95
13,17
13,77
25,18
23,17
100,00
100,00
Sumber : BPS Kota Gorontalo
Tabel 2.15 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2008 – 2013 Kota Gorontalo Pertumbuhan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sektor Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, sewa, & jasa perusahaan Jasa-jasa PDRB
Hb % 4,35 0,96 6,59 2,12 8,70 20,58 14,14 12,87 29,03
Hk % 5,03 0,74 8,05 1,92 9,73 22,89 14,93 13,53 23,16
Sumber : BPS Kota Gorontalo
b)
Hk %
Laju Inflasi Seperti halnya laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang terjadi di Kota Gorontalo juga tidak terlepas dari pengaruh perekonomian dunia dimana nilainya berfluktuasi sesuai dengan perkembangan perekonomian global. Inflasi di Kota Gorontalo pada tahun 2008 sempat menyentuh angka teringgi yaitu 9,20 persen. Namun, mulai tahun 2009 inflasi terjaga dalam kategori inflasi ringan (<10%) walaupun berfluktuatif. Tahun 2009, inflasi II - 21
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
mencapai 4,35 persen dan tahun 2010 sebesar 7,43 persen dan tahun 2011 sebesar 4,08 persen dan pada tahun 2012 sebesar 5.21 persen. Tingginya inflasi pada tahun 2008 salah satu akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada pertengahan tahun berdampak pada meningkatnya harga-harga berbagai komoditas baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Berbeda dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2008 yang mendekati dua digit, pada tahun 2009 Kota Gorontalo mengalami inflasi yang terendah dibanding dengan inflasi tahun-tahun sebelumnya, yaitu 4,35%. Faktorfaktor yang menyebabkan rendahnya inflasi yang terjadi di Indonesia merupakan dampak keseluruhan dari eksternal dan internal. Krisis ekonomi global menyebabkan permintaan dunia menurun, dan berimbas dengan terjadinya penurunan harga komoditas di pasaran internasional. Kondisi ini kemudian berdampak ke Indonesia. Faktor internal, dengan tidak adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan pricing shock seperti menaikan tarif dasar listrik (TDL) dan atau bahan bakar minyak (BBM) sepanjang tahun 2009. Di lain pihak pasokan komoditas kepada masyarakat dan lancarnya distribusi barang saat menjelang natal dan tahun baru menyebabkan harga barang di pasaran tidak melonjak. Disisi lain, melonjaknya harga bahan makanan pokok sebagai akibat anomali musim ditahun 2010 merupakan pemicu utama terjadinya inflasi Kota Gorontalo hingga mencapai 7,43%, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi tahun 2009.dan pada tahun 2012 inflasi menurun lagi menjadi 5,21%. Tabel 2.16 Nilai Inflasi Tahun 2008-2013 Uraian Inflasi
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9,20
4,35
7,43
4,08
5,21
5,82
Sumber : BPS Kota Gorontalo
c)
PDRB per kapita Pada Tahun 2012 secara agregat PDRB per kapita Kota Gorontalo atas dasar harga berlaku sebesar 11,13 juta rupiah. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata setiap penduduk Kota Gorontalo memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,13 juta selama tahun 2012 atau naik sekitar 13,30 persen dari tahun sebelumnya.
II - 22
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Berdasarkan harga konstan 2000, PDRB per kapita penduduk kota Gorontalo sebesar 3,7 juta rupiah atau naik sekitar 5,1 persen di banding tahun 2010. Gambaran tentang perkembangan tingkat PDRB per kapita selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut ini.
Perkembangan Tingkat PDRB Tahun 2009-2013
7.85 8.85 9.99 3.28 3.34 2009
2010
2011
13.53 11.31 3.52 3.7 2012
3.89
2013
Sumber : BPS Kota Gorontalo
Uraian PDRB ADBH(Rp dalam juta) Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun(jiwa) PDRB perkapita ADBH(Rp/jiwa)
2008
Tabel. 2.17 PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 -2012 Kota Gorontalo 2009
2010
2011
2012
2013
1.162.536,81
1.338.048,97
1.594.798,12
1.838.128,36
2.135.682,20
2.620.739,11
165.175
170.456
180.127
184.062
188.761
193.692
7.038.212,86
7.849.820,30
8.853.742,75
9.988.416,62
11.314.213,24
13.530.445,82
Sumber : BPS Kota Gorontalo
d) Indeks Gini/Koefisien Gini Secara umum koefisien gini Kota Gorontalo nilainya di bawah 0,4. Artinya dalam 2 Tahun terakhir, yaitu Tahun 2011-2012 di Kota Gorontalo ketimpangan pendapatan yang terjadi selalu dalam kategori rendah dengan kemerataan yang cukup tinggi. Namun ada hal yang perlu mendapat perhatian serta dilanjutkan dengan tindakan yang nyata dalam kebijakan pembangunan kedepan mengingat pada tahun 2012 angka Gini Rasio Kota Gorontalo mencapai 0,36, mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan angka gini rasio pada tahun 2011 yang sebesar 0,35. Kenaikan ini mengindikasi bahwa antara tahun 2011-2012 di Kota Gorontalo walaupun
II - 23
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
relative kecil namun terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dibanding tahun sebelumnya. Gambar 2.7 Nilai Gini Rasio Kota Gorontalo Tahun 2011-2012
Nilai Gini Rasio 0.36
0.36
0.35
Nilai Gini Rasio
0.34 2001 2012 Sumber: BPS Kota Gorontalo
Dari Tabel diatas memperlihatkan bahwa walaupun koefisien gini masih menunjukan angka dibawah 0,4 namun sudah mendekati angka 0,4. Hal ini perlu diwaspadai karna jika mencapai angka 0,4 maka klasifikasinya tergolong dalam klasifikasi ketimpangan menengah. Hal yang menjadi perhatian bahwa aspek pemerataan menjadi sangat penting disamping tentunya aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingkat pemerataan pendapatan Kota Gorontalo juga ditunjukan kurva Lorenz pada grafikberikut. Grafik.2.1 Kurva Lorenz Kota Gorontalo Tahun 2011 - 2012
e)
Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Kota Gorontalo
merupakan
salah
satu
bentuk
perekonomian wilayah yang yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo yang ditunjukan dengan PDRB atas harga konstan 2000 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. II - 24
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo sebesar 7,78 persen sedangkan pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo sebesar 7,68 persen. Naiknya angka pertumbuhan ekonomi menunjukan pertumbuhan Kota Gorontalo yang semakin cepat dan stabil. Relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo antara lain di dukung oleh iklim investasi diberbagai sektor yang kondusif sehingga banyak pihak swasta yang menanamkan modalnya baik dalam skala kecil, menegah maupun besar. Makin banyak toko dan kompleks perumahan yang berdiri merupakan salah satu bukti nyata. Grafik.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo 2001-2013 (persen)
Sumber :BPS Kota Gorontalo
f)
Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo cukup signifikan dibandingkan dengan perkembangan kemiskinan daerah ini. Jika dilihat dari data BPS Kota Gorontalo maka angka kemiskinan sangat berfluktuatif. Pada tahun 2007 hingga tahun 2008 jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan Kota Gorontalo mengalami penurunan yakni dari 8.11% menjadi 5.23% akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya angka ini cenderung mengalami kenaikan terutama pada tahun 2009 sebesar 5.29% hingga pada tahun 2011 menjadi 5.97%. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 5.61%. Penurunan tersebut hanya bersifat sementara karena pada tahun 2013 tingkat kemiskinan kembali mengalami kenaikan sebesar 0.38% menjadi 5,99% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11.602 jiwa. Begitu juga dengan kedalaman kemiskinan berfluktuatif. Ditahun 2010 tingkat kedalaman kemiskinan Kota Gorontalo sebesar 0,87 dan tahun 2011 naik menjadi 0,97, untuk tahun 2012 turun menjadi 0,55 dan II - 25
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
tahun 2013 naik lagi menjadi 0,87. Untuk tingkat keparahan di tahun 2010 sebesar 0,20, ditahun 2011 menjadi sebesar 0,26 dan tahun 2012 turun menjadi 0,08 dan naik lagi di tahun 2013 menjadi sebesar 0,18. Jika kemiskinan Kota Gorontalo ini tidak segera diantisipasi maka akan menimbulkan dampak yang kurang bagus bagi perkembangan Kota Gorontalo. Tabel. 2.18 Kemiskinan Kota Gorontalo Tahun 2010 -2013
Uraian
Presentase Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2010
2011
2012
2013
5,49 %
5,97 %
5,61 %
5,99 %
9.889 jiwa
10.898 jiwa
10.589 jiwa
11.602 jiwa
0,87
0,98
0,55
0,87
0,20
0,26
0,08
0,18
Sumber : BPS Kota Gorontalo
2.2
Fokus Kesejahteraan Sosial
1)
Indeks Pembangunan Manusia Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar
bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada Purchasing Power Parity (paritasdaya beli dalam rupiah). Grafik 2.3 Perkembangan IPM Kota Gorontalo Tahun 2008-2012 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66
73.08
72.44
72.12
69.29
2008
69.79
2009
IPM Kota Gorontalo
70.28
2010
IPM Provinsi Gorontalo
73.29
72.77
72.27
71.76
71.17
74.17
73.67
70.82
2011
71.28
2012
IPM Nasional
II - 26
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Dari tabel di atas, terlihat IPM Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan secara signifikan. Dan jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Gorontalo dan IPM Nasional, maka IPM Kota Gorontalo masih lebih baik. Tabel 2.19 Komponen Penyusun IPM Kota Gorontalo tahun 2013 Kota Gorontalo
Angka Harapan Hidup (tahun)
Angka Melek Huruf (persen)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah)
67,16
99,98
10,28
749.210
Sumber : BPS - Data Bappeda
a. ANGKA HARAPAN HIDUP Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
penduduk
pada
umumnya,dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup masyarakat Kota Gorontalo untuk tahun 2012 sebesar 67,16 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2011 sebesar 66,98 Tahun. Keberhasilan
pelaksanaan
program
kesehatan
dan
program
pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Berbagai program yang telah dilaksanakan kurun waktu sebelumnya antara lain peningkatan perawatan masyarakat kesehatan,
kesehatan yang
akan
pemenuhan
melalui
Puskesmas,
meningkatkan kebutuhan
gizi
akses dan
peningkatandaya terhadap kalori,
beli
pelayanan
pelaksanaan
program-program pendidikan yang lebih baik sehingga masyarakat mampu memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Tabel 2.20 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2008 - 2012 Kota Gorontalo AUHH
2008 66,26
2009 66,44
2010 66,8
2011 66,98
2012 67,16
Sumber : BPS
b. ANGKA MELEK HURUF Angka Melek Huruf (dewasa) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau II - 27
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
lainnya. Dimana AMH ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Persentase angka melek huruf di Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan dari tahunke tahun. Tahun 2008 persentase AMH mencapai 93,50% dan terus mengalami peningkatan secara signifikan sehingga tahun 2013 mencapai angka sebesar 99,87%. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai pelaksanaan program pendidikan termasuk pendidikan formal Paket A, B dan C dan program penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Tabel 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 - 2013 Kota Gorontalo No
1.
2.
3.
Uraian Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Angka Melek huruf
2008
2009
2010
2011
2012
2013
68.340
54.850
31.882
83.606
35.846
152.194
73.089
58.571
33.720
83.635
35.854
152.394
93,50
93,65
94,55
99,97
99,98
99,87
Sumber Diknas 2014
Tabel 2.22 Angka Melek Huruf Tahun 2013 Menurut Kecamatan
No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kecamatan
Kec. Kota Timur Kec. Kota Selatan Kec. Kota Utara Kec. Kota Tengah Keca. Kota Barat Kec. Dungingi Kec. Dumbo Raya Kec. Hulonthalangi Kec. Sipatana
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
Angka Melek huruf
5.456 4.512 2.926 6.704 3.463 4.001 2.959 2.615 3.209
5.457 4.513 2.927 6.705 3.464 4.002 2.960 2.616 3.210
99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,98 99,98 99,98 99,98
Sumber Diknas 2013
II - 28
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
c. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah diartikan sebagairata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan
pendapatan
individu
tersebut.
Tetapi,
jumlah
tahun
bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (under estimate). Dari data tabel komponen penyusun IPM dibawah ini terlihat angka ratarata lama Kota Gorontalo sebesar 10,28 di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah kabupaten lainnya dan bahkan dengan Provinsi Gorontalo, maka Kota Gorontalo masih lebih tinggi angka ratarata lama sekolah. Ini bisa diartikan bahwa penduduk Kota Gorontalo di usia sekolah lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersekolah dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo. Tabel 2.23 Komponen Penyusun IPM Gorontalo tahun 2013 Kabupaten/ Kota
Angka Harapan Hidup (tahun)
Angka Melek Huruf (persen)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah)
IPM
Kota Gorontalo
67,16
99,47
10,28
633,00
74,17
Kab. Gorontalo
69,55
95,00
6,89
621,59
71,12
Kab. Pohuwato
68,09
97,08
6,72
623,20
70,76
Kab. Boalemo
68,57
95,77
6,57
608,40
69,49
Kab. Bone Bolango
69,25
97,47
7,85
627,37
72,65
Kab. Gorontalo Utara
67,37
94,89
6,50
626,08
69,37
Provinsi Gorontalo
67,41
96,16
7,49
630,01
71,28
Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2013 (angka sementara, Juli 2013)
II - 29
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
d. PENGELUARAN PERKAPITA Tabel 2.24 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2008 - 2012 Kota Gorontalo Pengeluaran Per Kapita (Rp)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
620.960
623.350
584.247
715.545
749.210
916.762
Sumber : BPS
2) •
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Dengan demikian APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Perkembangan APM di jenjang pendidikan dasar masih lebih baik dan meningkat stabil dibandingkan jenjang pendidikan, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini. APM jenjang pendidikan SD/MI meningkat sebesar 3,43% tahun 2008 ke tahun 2013, sehingga tahun 2013 APM SMP/MTs Kota Gorontalo mencapai angka 105,02%. Untuk APM SMP/MTs meningkat sebesar 1,92% dari 82,47% tahun 2008 menjadi 84,39% di tahun 2013. Sedangkan APM untuk jenjang SMA/MA menurun dari 71,28% pada Tahun 2008 ke 64,12 pada Tahun 2013.
TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2008 - 2013 Kota Gorontalo APM SD/MI 101,59 98,16 101,54 97,29 97,18 105,02
Sumber : Profil Diknas Kota Gorontalo 2014
•
APK
adalah
perbandingan
APM SMP/MTs 82,47 87,26 94,27 76,64 82,48 84,39
jumlah
siswa
pada
APM SMA/MA 71,28 66,98 73,16 63,08 62,24 64,12
tingkat
pendidikan
SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu II - 30
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Kondisi APK Kota Gorontalo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2008 – 2013 Kota Gorontalo
TAHUN APK SD/MI 2008 127,67 2009 120,04 2010 117,87 2011 115,71 2012 114,17 2013 110,34 Sumber : Diknas Kota Gorontalo 2014
3)
APK SMP/MTs 114,37 107,17 115,92 106,87 110,46 112,19
APK SM/MA 110,27 111,57 111,82 96,01 97,27 112,82
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran,
kecacatan,
ketunaan
sosial,
keterbelakangan,
keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Pemerintah Kota Gorontalo telah memberikan program pembinaan dan bantuan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Lansia, anak cacat, anak jalanan serta korban bencana alam dan bencana sosial. Selain itu telah dilakukan juga pembinaan dan sosialisasi aturan ketenagakerjaan kepada para pelaku dunia usaha agar terjalin hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja sehingga berdampak pada kelanjutan usaha dan peningkatan ekonomi pekerja. Tabel 2.27 PMKS yang Ditangani di Kota Gorontalo Tahun 2008 – 2013 Kinerja yang telah dicapai Jumlah gelandangan dan pengemis yang diberdayakan/diikutkan dalam pelatihan Jumlah KUBE Jumlah penyandang cacat Jumlah RTSM Jumlah lansia yang dibina
Satuan
Tahun 2010 2011
2008
2009
Orang
16
16
19
Kelompok Orang Orang Orang
20 83 2823 396
30 97 2760 315
70 97 2682 319
Sumber Dinas SOSNAKER TAHUN 2014
2012
2013
19
11
20
120 101 2911 319
29 341 2821 644
550 737 2.666 123
II - 31
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
4) •
Kesehatan ANGKA KEMATIAN BAYI Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) yaitu jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama dan merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Angka Kematian Bayi di Kota Gorontalo selama 5 tahun terakhir cenderung menurun dari 7,6 per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2008, menjadi 4,0 per 1.000 KHpada tahun 2012. Angka kematian bayi tertinggi dicapai pada tahun 2011 yakni sebesar 8,7 per 1.000 KH Beberapa penyebab kematian bayi ini yang terdeteksi secara medis adalah Asfiksia sebanyak 17 bayi (51,5%), BBLR sebanyak 10 bayi (30,3%) dan penyebab lainnya sebanyak 6 bayi (18,2%).
9 8 7 6 5 4 3 2
7.6
Grafik 2.4 Kecenderungan Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 8.7 8.04 6.9 6.9 4.0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2014
Oleh karena itu hal-hal yang perlu terus mendapat perhatianadalah pada masalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya pelayanan kesehatan terpadu pada bayi, keterampilan petugas dalam penanganan kegawatdaruratan dasar neonatal serta dukungan lintas program dan lintas sektor terkait. •
ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian umur 1-4 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Ini dapat diartikan bahwaAKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum berumur 5 tahun. Selama ini faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita, seperti gizi, sanitasi, penyakit menular terus dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam menurunkan angka kematian balita ini secara stabil.
II - 32
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Millenium Development Goals (MDGs) menetapkan nilai normatif AKABA yaitu Sangat tinggi 71-40, Sedang 20-70 dan rendah < 20. SDKI tahun 2007 mengestimasikan nilai AKABA sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup. Grafik 2.5 Kecenderungan Angka Kematian Balita Per 1.000 KH Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 12 10 8 6 4 2 0
10.7
2008
11.3
11.1 8.5
2009
2010
9.7
7.7
2011
2012
2013
Sumber Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2014
Pada grafik diatas terlihat kecenderungan angka kematian balita Kota Gorontalo semenjak tahun 2008 hingga tahun 2012 bersifat fluktuatif, dari 10,7 per 1.000 KH pada tahun 2008 meningkat menjadi 11,3 per 1.000 KH tahun 2010. Tahun 2011 angka ini naik lagi menjadi 11,1 per 1.000 KH, namun angka ini turun lagi menjadi 7,7 per 1.000 KH pada tahun 2012 sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2 per sen sebesar 9,7 per 1.000 KH. Penyebab kematian balita di Kota Gorontalo tahun 2011 adalah Infeksi Saluran pernafasan berat (bronkopneumonia) sebanyak 14 anak (33,3%), Thypoid sebanyak 9 anak (22,2%), Diare sebanyak 5 anak (11,1%), dan penyebab lainnya sebanyak 14 anak (33,3%). •
ANGKA KEMATIAN IBU Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menjadi salah satu
indikator
menggambarkan
penting
dalam
menentukan
jumlah
wanita
yang
derajat
meninggal
kesehatan.
AKI
disebabkangangguan
kehamilan atau penangananmasa kehamilan, persalinan dan masa nifas.
II - 33
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Grafik 2.6 Kecenderungan Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 250
211
225
229
222
2012
2013
183
200 175 150
119
125 78
100 75 50
2008
2009
2010
2011
Sumber Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2014
Seperti terlihat pada grafik diatas, angka kematian ibu di Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 AKI sebesar 78 per 100.000 KH dan meningkat menjadi 119 per 100.000 KH tahun 2009, serta meningkat tajam menjadi 183 per 100.000 KH. Namun pada tahun 2011 peningkatan AKI ini mulai bisa dikendalikan ke angka 211 per 100.000 KH dan tahun 2012 menjadi 229 per 100.000 KH. Kematian ibu di Kota Gorontalo tahun 2012 yang terjadi pada masa kehamilan sebanyak 2 kasus, masa bersalin sebanyak 2 kasus dan masa nifas
4
kasus.
Sedangkan
yang
menjadi
penyebab
langsung
yakni
perdarahan sebanyak 3 kasus, hipertensi pada kehamilan (eklampsi) sebanyak 2 kasus, abortus 1 kasus dan penyebab tidak langsung yakni penyakit jantung 1 kasus serta dehidrasi 1 kasus. Kasus kematian ibu ini menggambarkan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya. •
STATUS GIZI Status gizi masyarakat selain sebagai indikator kesejahteraan rakyat juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Status gizi masyarakat dapat digambarkan terutama pada status gizi bayi, anak balita dan ibu hamil.
II - 34
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Grafik 2.7 Kecenderungan Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
1.97 1.31 2008
2.4
2.36 1.72
0.98 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2013
Grafik diatas menunjukkan bahwa bayi dengan BBLR di Kota Gorontalo selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Persentase BBLR tertinggi dicapai pada tahun 2011 yakni sebesar 2,36% dan pada tahun 2012, persentase BBLR di Kota Gorontalo menurun menjadi 1,7% dan pada tahun 2013 naik sebesar 0,68%. Faktor penyebab kasus BBLR di Kota Gorontalo, pada umumnya adalah asupan gizi pada bumil kurang energi kronik (KEK) belum memenuhi standar kecukupan gizi. Disamping tidak tersedianya paket Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P). Grafik 2.8 Kecenderungan Prevalensi Gizi Kurang (BB/U) Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 10
7.4
8 6 4
6.5
3.1 0.8
2 0
8.1
7.3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2013
Prevalensi balita gizi kurang di Kota Gorontalo cenderung meningkat dari 3,1% tahun 2008 menjadi 8,1% tahun 2012. Secara umum gizi kurang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kota selatan. Prevalensi balita gizi kurang tertinggi di Kecamatan Sipatana sebesar 14,7%. Data menunjukkan bahwa selang tahun 2012-2013 prevalensi Gizi Kurang (BB/U) turun sebesar 1,6%.
II - 35
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.28 Gizi Kurang diKota Gorontalo Tahun 2013 KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA SELATAN KOTA UTARA KOTA TENGAH KOTA BARAT DUNGINGI DUMBO RAYA HULONTHALANGI SIPATANA JUMLAH
L JUMLAH 4 4 3 10 9 10 17 5 10 120
% 3,4 2,6 2,2 7,8 7 7 12,6 3,4 9,8 6
Sumber : Dikes Kota Gorontalo Tahun 2014
P JUMLAH 4 2 2 3 8 14 15 5 28 81
% 2,7 1,5 1,9 2,6 6 12,4 11,3 3,3 20,6 6,9
L+P JUMLAH 8 6 5 13 17 24 32 10 38 153
% 3 2,1 2,1 5,3 6,5 9,4 11,9 3,4 16 6,5
Faktor penyebab terjadinya kasus gizi kurang adalah pola asuhan gizi keluarga yang belum memenuhi standar, penyakit infeksi, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan pemberian ASI yang belum ekslusif. •
BALITA GIZI BURUK Gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak dengan Z_skornya kurang dari -3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Grafik berikut menunjukkan bahwa prevalensi balita gizi buruk di Kota Gorontalo dari tahun 2008-2013 berfluktuasi dengan prevalensi tertinggi dicapai pada tahun 2010. Secara umum gizi buruk di Kota Gorontalo masih merupakan masalah kesehatan masyarakat karena prevalensinya sudah di atas nilai sebaran normal status gizi. Prevalensi tertinggi dicapai oleh Kecamatan Kota Tengah (7,2%) dan prevalensi terendah dicapai oleh Kecamatan Dumbo Raya (0,3%). Kecamatan Kota Selatan merupakan kecamatan yang tidak ditemukan adanya balita dengan status gizi buruk. Grafik 2.9 Kecenderungan Prevalensi Gizi Buruk (BB/U) Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 3.4 2.7 2.6
4 3 2 1 0
0.7
2008
0.7
2009
2010
2011
0.21 2012
2013
Sumber Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2013
II - 36
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.29 Gizi Buruk di Kota Gorontalo Tahun 2013 KECAMATAN
L
P
JUMLAH
%
JUMLAH
KOTA TIMUR
3
2,5
KOTA SELATAN
1
0,6
KOTA UTARA
0
KOTA TENGAH KOTA BARAT DUNGINGI DUMBO RAYA HULONTHALANGI SIPATANA JUMLAH
L+P %
JUMLAH
%
3
2
6
2,3
1
0,7
2
0,7
0
1
0,9
1
0,4
1
0,8
1
0,9
2
0,8
5
3,9
3
2,2
8
3
3
2,1
4
3,5
7
2,7
11
8,1
6
4,5
17
6,3
3
2
2
1,3
5
1,7
12
11,8
7
5,1
19
8
39
3,3
28
2,4
67
2,8
Sumber : Dikes Kota Gorontalo Tahun 2014
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus gizi buruk adalah pola asuhan gizi keluarga yang belum memenuhi standar, penyakit infeksi, penyakit bawaan, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), pemberian ASI yang belum ekslusif, surveilans gizi yang belum dilaksanakan sesuai pedoman dan penanganan kasus belum sesuai dengan tatalaksana gizi buruk. •
JAMINAN KESEHATAN Beberapa model jaminan kesehatan yang sementara berlaku di Kota Gorontalo saat ini dalam upaya melindungi, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain yaitu : 1. Askes (asuransi kesehatan) yang dikelola oleh PT Askes Indonesia yang para anggota utamanya merupakan para pegawai negeri baik sipil maupun non-sipil termasuk anak-anak yangdijamin sampai dengan usia 21 tahun. Juga para pensiunan beserta istri ataupun suami yangdijamin seumur hidup. 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. 3. Askeskin adalah kartu yang dikeluarkan oleh PT Askes dengan maksud membantu masyarakat miskin untukberobat ke fasilitas kesehatan pemerintah, baik puskemas maupun rumah sakit tanpa dipungut biaya. 4. Jaminan kesehatan mandiri (Jamkesman) merupakan program inovasi Pemerintah Kota Gorontalo yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2010. Program ini merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Kota II - 37
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gorontalo dengan PT Askes yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas
masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan
dengan
membayar premi secara mandiri. Motto dari program Jamkesman ini adalah ”Yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu”. Jumlah penduduk Kota Gorontalo yang sudah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar pada Tahun 2012 sebanyak 142.596 jiwa atau 74,7% dari total penduduk Kota Gorontalo. Peserta Askeskin/Jamkesmas merupakan peserta jaminan kesehatan pra bayar tertinggi dengan cakupan sebesar 30,2%, diikuti oleh pemegang kartu Jamkesman sebesar 26,8% dan Askes sebesar 17,7%. Khusus untuk peserta Jamsostek, tidak tersedia data baik menurut puskesmas maupun kecamatan terdapat kesulitan dalam hal perolehan data peserta JAMSOSTEK dikarenakanketerlibatan lintas sektor terkait dalam program Jaminan Kesehatan Prabayar yang masih kurang. Tabel 2.30 Jaminan Kesehatan Tahun 2013
JUMLAH PENDUDUK MISKIN 10.589
JAMINAN KESEHATAN
ASKES 35.439
JAMKESMAS/ASKESKIN 47.370
JAMSOSTEK 38.654
Sumber Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
2.3
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan
kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Jumlah organisasi kepemudaan diKota Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup signifikan dapat dilihat dari tahun 2008 sebanyak 37 organisasi kepemudaan
dan
pada
tahun
2013
menjadi
sebanyak
103
organisasi
kepemudaan. Untuk klub olah raga tahun 2008 sebanyak 16 klub dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 21 klub. Jumlah grup kesenian dan gedung kesenian untuk Kota Gorontalo belum terdata.
II - 38
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.31 Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Klub Olah Raga Tahun 2008 - 2013 NO 1
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
2013
37
38
38
129
128
103
16
15
12
11
7
21
Jumlah org K Jumlah d klub olahraga
2.
Sumber Data : DISPORABUD
3.
ASPEK PELAYANAN UMUM
3.1
Fokus Layanan Urusan Wajib
1)
PENDIDIKAN Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan visi pembangunan khususnya di bidang pendidikan tahun 2008 – 2013 adalah tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, sistem layanan pendidikan dengan tersedianya sarana dan prasarana,
dukungan
pembiayaan
operasional
untuk
meningkatkan
keterjangkauan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas dan professional, pengelolaan pendidikan berkualitas yang disesuaikan dengan 8 (delapan) standar penyelenggaraan pendidikan nasional, optimalisasi pembiayaan pendidikan yang proporsional dan berkelanjutan, manajemen layanan pendidikan
dan
sistem
tata
kelola
yang
handal
dalam
menjamin
terselenggaranya layanan prima dan terwujudnya peran serta masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka strategi dan hasil yang dicapai,
diantaranyaadalah
penyediaan
dan
peningkatan
sarana
dan
prasarana penunjang PAUD dengan cara mengoptimalkan ruang-ruang pemerintah dan fasilitas umum yang ada di RT dan RW sebesar 50%, penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan dasar yang difokuskan pada sekolah yang SPMnya rendah
yaitu
sebesar
71%,penyediaan
dan
pengembangan
sistem
pembelajaran, data dan informasi berbasis riset dan standar disemua jenjang pendidikan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan 100%,penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran paket A sebesar 78%, paket B sebesar 65% dan paket C sebesar 57% yang berkualitas dan merata di seluruh kecamatan,penyediaan dukungan dana sharing untuk dana BOS pada jenjang pendidikan dasar dan menyediakan dana BOM
II - 39
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
untuk jenjang pendidikan menengah demi meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan 100%, menyediakan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional untuk semua jenjang pendidikan yang difokuskan kepada sekolah
yang
mempunyai
kinerja
rendah
(lulusan
rendah)
sebesar
96,26%,penyediaan tutor berkompeten untuk pendidikan Non Formal yang meliputi pemenuhan tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup yang diarahkan pada daerah terpencil dan wilayah yang mempunyai buta aksara yang tinggi, dimana capaian tutor sebesar 58% dan Buta Aksara sebesar 87%. Adapun Indikator dan capaian pembangunan aspek pelayanan umum bidang pendidikan, seperti diuraikan di bawah ini : 1. Perkembangan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah selama tahun 2008 2012 di Kota Gorontalo menunjukkan angka yang fluktuatif dan bahkan cenderung menurun untuk masing-masing jenjang pendidikan, akan tetapi pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2013 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Dasar mencapai 110,3%, APS Sekolah Menengah Pertama sebesar 120,6% dan APS Sekolah Menengah Atas sebesar 112,06% pada tahun yang sama. Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2008 – 2013 NO
JenjangPendidikan
2009
2010
2011
2012
2013
1
SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12 thn
18.616
19.331
jumlah penduduk kelompok 1.2. usia 7-12 tahun
19.924
19.958
23.672
19.592
19.645
20.542
20.600
21.461
1.3. APS SD/MI
95,02
98,40
96,99
96,88
110,3
2.1. jumlah murid usia 13-15 thn
8.035
8.269
7.268
7.906
11.076
jumlah penduduk kelompok 2.2. usia 13-15 tahun
10.226
9.827
9.757
9.783
9.184
2.3. APS SMP/MTs
78,57
84,15
74,49
80,81
120,6
3.1. jumlah murid usia 16-18thn
6.421
6.083
6.813
6.741
9.626
jumlah penduduk kelompok 3.2. usia 16-18 tahun
9.802
9.496
10.904
10.935
8.590
3.3. APS SMA/MA
65,51
64,06
62,48
61,65
112,06
2
3
SMP/MTs
SMA/MA
Sumber Profil Diknas Kota Gorontalo
II - 40
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
2. Rasio Ketersediaan Sekolah Ketersediaan gedung sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA saat ini telah cukup memadai. Dari data sebagaimana tabel di bawah ini, tahun 2013 rasio gedung sekolah SD dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 1 : 186. Ini dapat diartikan bahwa saat ini di Kota Gorontalo 1 (satu) gedung sekolah dasar menampung sebanyak 186 siswa. Sesuai standar SPM, 1 (satu) kelas menampung sebanyak 30 – 40 siswa SD, sehingga ketersediaan sekolah dasar sudah di atas standard. Untuk SMP maupun SMA, 1 (satu) kelas menampung 30 – 40 siswa, sehingga dengan melihat rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk di usia sekolah, maka dipastikan kondisi ini sudah di atas standard. Tabel 2.33 Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah No 1 1.1. 1.2.
Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia7-12 th
1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3
2009
2010
2011
2012
2013
123
123
124
124
127
19.592
19.645
20.542
20.600
21.461
Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah
1 : 159
1 : 159
1 : 165
1 : 166
1 : 186
28
29
29
29
29
Jumlah penduduk kelompok usia13-15 th Rasio SM/MA Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia16-18 th
10.226 1 : 365
9.757 1 : 336
9.783 1 : 337
9.140 1 : 315
Rasio Sumber Diknas Kota Gorontalo 2013
9.827 1 : 339
20 9.802
20 9.496
21 10.904
21 10.935
22 8.590
1 : 490
1 : 474
1 : 519
1 : 520
1 : 390
3. Jumlah rasio guru dan murid cukup baik yaitu pada tahun 2009 untuk SD/MI sebesar 1 : 15 dan sampai pada tahun 2013 sebesar 1 : 20, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 1 : 14 dan tahun 2013 sebesar 1 : 17 sementara SMA/MA tahun 2009 sebesar 1 : 13 sedangkan tahun 2013 sebesar 1 : 11. ` Tabel 2.34 Jumlah Guru Dan Murid Kota Gorontalo Tahun 2008 - 2013 NO 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1.
Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru
2009
2010
2011
2012
2013
1.503 22.703 1 ; 15
1.503 22.323 1 : 15
1.222 23.708 1 ; 19
1.129 23.458 1 : 21
1.164 23.625 1 : 20
718
708
667
649
639
II - 41
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
2.2. 2.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.
Jumlah Murid Rasio SM/MA Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio
9.879 1 : 14
10.285 1 :16
10.264 1 : 15
10.644 1 : 16
11.076 1 : 17
779 10.456 1 : 13
779 10.138 1 ; 13
748 10.413 1 : 14
716 10.572 1 : 15
756 9.626 1 : 11
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, 2014
2)
KESEHATAN Upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan sarana dan fasilitas kesehatan. Akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan juga telah cukup baik, diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan dokter praktek dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Gorontalo. Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan selama tahun
2008–2013
menunjukkan
pertumbuhan
yang
cukup
mampu
menggambarkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan secara merata yaitu pada jumlah puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit. Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut : 1. Posyandu per Satuan Balita Keberadaan posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Melalui posyandu, diperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan dasar ibu,bayi, dan balita. Data jumlah Posyandu di Kota Gorontalo pada tahun 2008 sebanyak 130 posyandu dengan jumlah balita sebanyak 13.246 balita. Posyandu di Kota Gorontalo selang 6 (enam) tahun terakhir bertambah 1 (satu) buah sehingga tahun 2013 jumlah posyandu menjadi 131 buah. Namun jumlah balita yang ditangani dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan menjadi 15.224 balita pada tahun 2013. Dengan demikian pertambahan jumlah posyandu tidak sebanding dengan pertambahan jumlah balita.
No
Tabel 2.35 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008 – 2013
Uraian
1
Jumlah posyandu
2
Jumlah balita
2008
2009
2010
2011
2012
2013
130
132
132
131
131
131
13.246
14.316
15.076
17.958
18.495
15.224
II - 42
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No
Uraian Rasio
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 : 9,82
1 : 9,22
1 : 8,76
1 : 7,30
1 : 7,08
1 : 8,60
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2013
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan Keberadaan sarana dan fasilitas kesehatan di Kota Gorontalo masih perlu ditingkatkan, di antaranya adalah keberadaan puskesmas pembantu. Idealnya 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) pustu, namun dari data yang ada, pustu di Kota Gorontalo sampai dengan tahun 2013 ini berjumlah 33 pustu. Demikian juga dengan keberadaan puskesmas, dimana dari 9 (Sembilan) kecamatan baru terdapat 7 (tujuh) buah puskesmas. Tabel 2.36 Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2013 No. Jenis Sarana Jumlah 1 Posyandu 133 2 Pustu 33 3 Puskesmas 9 4 Puskesmas Keliling 8 5 Polindes 19 6 Poskesdes 11 7 Rumah Sakit 6 8 Apotik 59 9 Toko Obat 15 10 Praktek Dokter 162 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2014
3. Ketersediaan Fasilitas Rumah Sakit Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit akan memberi dampak pada peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat kota Gorontalo. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah Bed Ocupansy Ratio(BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh Rumah Sakit digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Data capaian BOR Rumah Sakit Aloei Saboe di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 20092013masih berfluktuasi, namun tahun 2013 capaian BOR RSUD Aloei Saboe mencapai angka 74,2% sehingga sudah dapat dikatakan efisien
II - 43
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
sesuai standar yang ditetapkan. Berikut adalah tabel ketersediaan rumah sakit, jumlah tempat tidur, dan BOR dikota Gorontalo:
No 1 2 3 4 5
Tabel 2.37 Jumlah Rumah Sakit(BOR, dan Tempat Tidur) Kota Gorontalo Tahun 2009– 2013 Uraian Jumlah Rumah Sakit Umum BOR (Bed Occupancy Rate) BTO (Bed Turn Over) TOI (Turn Over Interval) Rasio
2009 3
2010 5
2011 4
2012 4
2013 6
60 62,70 3,45 hr 0,0470
52 45 4 hr 0,0445
73,1 51 1,9 hr 0,0409
76,2 55 1,5 hr
74,2 55,6 1,7 hr
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2014
Sedangkan rasio rumah sakit umum per penduduk di Kota Gorontalo semakin
menurun
dari
tahun
2009–2013.
Hal
ini
disebabkan
pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan pembangunan rumah sakit baru. Walaupun demikian, keberadaan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di Kota Gorontalo merata dan terjangkau baik aksesibilitas maupun sarana prasarana pendukung. 4. Ketersediaan Tenaga Dokter Tingkat pelayanan kesehatan pada masyarakat perlu ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga medis / paramedis. Tabel berikut menunjukkan data ketersediaan dokter di Kota Gorontalo tahun 2008–2013 Tabel 2.38 Ketersediaan Tenaga Dokter di Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 Jumlah Dokter
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dokter Spesialis
26
27
28
28
31
29
Dokter Umum
40
55
56
56
45
30
Dokter Gigi Total Jumlah Dokter
6
9
8
6
17
4
72
91
92
90
93
63
Sumber : RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo, 2014
Tahun 2008 total tenaga dokter yang ada di Kota Gorontalo sebanyak 72 orang, meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun menjadi 93 orang di tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 menurun sebesar 67,7 % atau sebanyak 30 orang dokter, sehingga kebutuhan dokter di Kota Gorontalo sangat meningkat.
II - 44
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
5. Pola Penyakit Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pola penyakit yang masuk dalam sepuluh besar penyakit yang diderita masyarakat pada tahun 2010 adalah diare, TBC, DBD, dan Malaria. Data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa diare merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kota Gorontalo. Beberapa penyakit telah menjadi perhatian global dan dituangkan dalam komitmen bersama melalui Millennium Development Goals (MDGs) antara lain : TBC, HIV AIDS, Malaria dan DBD. a. HIV AIDS Penderita penyakit HIV AIDS terbanyak adalah berada di kecamatan Dumbo Raya sebanyak 4 kasus. Dalam upaya penanggulangan HIV AIDS, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit juga Badan Narkotika telah melaksanakan pencegahan, pengobatan, perawatan, dukungan, dan rehabilitasi sosial (konselling). b. Demam Berdarah Dengue (DBD) Jumlah kasus DBD pada tahun 2012 sebanyak 70 kasus, dengan jumlah terbanyak di kecamatan Kota Tengah sebanyak 16 kasus. c. TBC Berdasarkan
data
dari
Dinas
Kesehatan
Kota Gorontalo, angka
penemuan TBC (Case Detection Rate/CDR) di Kota Gorontalo tahun 2012 terbanyak di kecamatan Kota Selatan sebesar 21,86 % atau 94 kasus dari 430 kasus. d. Malaria Total kasus Penyakit malaria tahun 2012 sejumlah 231 kasus, dan terbanyak di Kecamatan Kota Selatan sebanyak 187 kasus. e. Diare Berdasarkan
data
dari
Dinas
Kesehatan
Kota Gorontalo, angka
penemuan Diare di Kota Gorontalo tahun 2012 terbanyak di kecamatan Kota Timur sebesar 26,43% atau 1835 kasus dari 7843 kasus. Tabel 2.39 Pola Penyakit di Kota Gorontalo Tahun 2013 No 1 2 3
Kecamatan Kec. Kota Tengah Kec. Kota Utara Kec. Sipatana
HIV / AIDS
Demam Berdarah 12 6 3
TBC
Malaria
Diare
41 27 48
0 0 0
632 389 386
II - 45
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No 4 5 6 7 8 9
Kecamatan
Demam Berdarah 22 0 6 8
HIV / AIDS
Kec. Kota Timur Kec. Dumbo Raya Kec. Dungingi Kec. Kota Selatan Kec. Hulonthalangi Kec. Kota Barat Jumlah
2 59
19
TBC
Malaria
Diare
77 22 45 86
0 0 0 4
586 399 504 841
68 414
0 4
473 4.210
• Ket : data kec. Hulonthalangi masih terintegrasi dengan kec. Kota Selatan Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2014
6. Jumlah kunjungan pasien di sarana kesehatan Jumlah
kunjungan
masyarakat
Kota
Gorontalo
terhadap
sarana
pelayanan kesehatan tahun 2008-2013berfluktuasi seperti terlihat pada tabel di bawah. Pasien yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan didominasi pasien rawat jalan dimana tahun 2013 sebanyak 65.526 orang, meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2012) sebanyak 43.376 orang. Sementara pasien rawat inap sebanyak 20.046 orang pada tahun 2013. Angka ini meningkat dari tahun 2012 yaitu sebanyak 12.696 orang pasien rawat inap. Tabel 2.40 Kunjungan Pasien Selang Tahun 2008 – 2013
No. 1 2
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rawat Inap
16.108
14.182
15.787
18.136
12.696
20.046
48.175
45.992
49.341
53.208
30.680
45.480
64.283
60.174
65.128
71.344
43.376
65.526
Rawat Jalan Total
Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo, 2014
Tabel 2.41 Tabel Data Pasien
No
Jenis Pasien
1 2 3 4 5 6 7 8
ASKES UMUM JAMKESMAS JAMKESMAN JAMSOSTEK ASURANSI LAIN RAJAWALI JAMKESDA KESANGGUPAN / SKTM JAMPERSAL JAMKESTA PLN TELKOM LAIN-LAIN RSUD JUMLAH
9 10 11 12 13 14
Tabel Data Pasien Berdasarkan Jenis Pasien Jumlah Kunjungan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Rawat Rawat Rawat Rawat Rawat Rawat Inap Jalan Inap Jalan Inap Jalan 3,715 16,517 4,347 20,326 4,729 23,153 5,642 18,383 4,601 17,637 3,549 16,216 4,648 9,111 4,946 8,613 6,504 8,789 493 559 1,178 1,590 776 807 201 923 9 134 4 7 52 570 468 56 607 10 167 110 467 237 2
12
612
28 24
6
Tahun Rawat Inap 3,535 2,386 3,615 671 201 65 964
566
52
2012 Rawat Jalan 14,326 7,674 4,716 1,197 545 368 494 125
Tahun 2013 Rawat Rawat Inap Jalan
76 20
80.653 35.098
1.574
14.054
1.670
129.805
49 1,172 51 5 6
360 61
168
613
1,099
763
827
1,023
25
765
14,182
45,992
15,787
49,341
18,136
53,208
12,696
30,680
II - 46
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No
Jenis Pasien
Tabel Data Pasien Berdasarkan Jenis Pasien Jumlah Kunjungan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Rawat Rawat Rawat Rawat Rawat Rawat Rawat Rawat Inap Jalan Inap Jalan Inap Jalan Inap Jalan
JUMLAH 60,174 65,128 TOTAL Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2014
71,344
43,376
Tahun 2013 Rawat Rawat Inap Jalan 131.475
Tabel. 2.42 Tingkat Pelayanan JAMKESMAN Kota Gorontalo PELAYANAN No
1 2 3 4
Uraian
Peserta Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Jalan + Rawat Inap Jumlah
2011 Puskes mas
Rumah Sakit
2012 Jumlah
Puskes mas
Rumah Sakit
19.101
2013 Jumlah
Puskesmas
Rumah Sakit
Jumlah
21.000
1.067
1.067
545
545
571
571
555
555
256
256
123.541
123.541
9.020
555
9.575
3.854
256
4.110
9.020
2.177
11.197
3.854
1.057
4.911
124.112
124.112
Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2014
3) a.
PEKERJAAN UMUM Bidang Bina Marga Transportasi jalan adalah merupakan salah satu sektor yang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo melalui Bidang Bina Marga melaksanakan kinerja pelayanan jaringan jalan di Kota Gorontalo dengan tingkat pelayanan jalan tahun 2012 adalah sepanjang 224,49 Km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 240 ruas. Secara keseluruhan jaringan jalan di Kota Gorontalo sudah cukup baik walaupun di beberapa lokasi masih terdapat jaringan jalan dengan jenis permukaan kerikil dan tanah. Dasar-dasar manajemen penyelenggaraan jaringan jalan dibedakan atas tiga bagian : Manajemen Jaringan Jalan (Road Network Development) adalah bagaimana pengelolaan suatu jaringan jalan yang efektif, efisien dan rasional dapat memberikan biaya penanganan jaringan minimum, artinya jaringan tersebut mampu dibina oleh kemampuan pendanaan yang ada di wilayah yang bersangkutan dalam jangka panjang sesuai Prosedur, Standar dan Peraturan Perundangan (Fungsi/Status).
II - 47
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Manajemen Penanganan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Jalan (Road Network Improvemen/Road Network Preservation) adalah membagi
wewenang
tanggung
jawab
dan
pembinaan
untuk
selanjutnya penanganan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada setiap segmen, ruas dan jaringan jalan tersebut. Manajemen Performance
Evaluasi
Kinerja
Evaluation)
Jaringan
adalah
Jalan
melihat
(Road
sejauh
Network
mana
tingkat
pelayanan jaringan jalan memberikan nilai ekonomi tingggi bagi masyarakat pengguna jalan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU-38/2004 dan PP-34/2006 tentang jalan, wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Penyelenggaraan secara umum adalah penyelenggaraan secara makro mencakup
seluruh
status
jalan
baik
nasional,
propinsi
dan
kabupaten/kota. Status Jalan Sistem jaringan jalan menurut status jalan sebagaimana tercantum dalam pasal 9 UU-38/2004 tentang jalan, dibagi dalam lima status yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Di Kota Gorontalo pembagian jalan menurut status dan kewenangan dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.43 Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status dan Kewenangan Di Kota Gorontalo selang 2008-2013
Jenis Jalan Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Kota Jumlah
2008 13,86
2009 13,86
2010 13,86
2011 13,86
2012 13,86
2013 13,86
27,58
27,58
27,58
27,58
27,58
22,38
212,04 253,49
221,39 262,83
221,39 262,83
221,39 262,83
221,39 262,83
224,485 260,725
Sumber : Kota Gorontalo Dalam Angka 2013 & Dinas PU & Kimpraswil Kota Gorontalo 2014
Jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berlokasi di Kota
Gorontalo
sesuai
SK
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
236.A/KPTS/1997 tanggal 10 Juni 1997 sebanyak 5 ruas jalan yakni Jalan HB. Jassin, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Jalaludin Tantu, Jalan Mayor Dullah dan Jalan Nani Wartabone.
II - 48
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Jalan Propinsi yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi berlokasi di Kota Gorontalo sesuai SK Mendagri & Otonomi Daerah No. 55 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 ada sebanyak 13 ruas jalan. Jalan Kota yang menjadi kewenangan pemerintah kota sebanyak 227 ruas jalan dengan total panjang jalan tahun 2008 adalah sepanjang 212,04 Km meningkat di tahun 2013 menjadi 224,485 Km. Peningkatan panjang jalan ini antara lain disebabkan oleh bertambahnya akses jalan ke pusat-pusat perumahan dan permukiman baru. Kondisi Jalan Kondisi jalan adalah kemantapan jalan yang memiliki kondisi baik dan sedang berdasarkan hasil pengukuran (Survey kondisi) ketidakrataan permukaan jalan atau International Roughness Index (IRI m/Km), dimana nilai IRI <=4 adalah kategori kondisi baik dan nilai IRI <=8 untuk kategori kondisi sedang (kondisi jalan aspal) dimana kemantapan jalan akan berpengaruh terhadap : 1. Waktu tempuh rata-rata (waktu perjalanan) menjadi singkat. 2. Kecepatan kendaraan meningkat 3. Nilai biaya operasi kendaraan (BOK) menurun. 4. Tingkat
pelayanan
jalan
seperti
keamanan,
kenyamanan
bagi
pengguna jalan meningkat. Keempat item diatas tidak serta merta dapat dipenuhi, perlu dukungan Sistem Teknologi Informasi (alat bantu survey) dan dukungan pengelolaan basis data dan system informasi manajemen penyelenggaraan jaringan jalan,
sehingga
secara
keseluruhan
kemantapan
jalan
ini
dapat
berpengaruh kepada aksesibilitas dan mobilitas serta pertumbuhan ekonomi meningkat. Berkaitan
dengan
tugas
dan
fungsi
Bidang
Bina
Marga
dalam
penyelenggaraan jaringan jalan, sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum 2008-2013, target yang dicapai adalah 90,31% panjang
jalan
yang
menunjang
kawasan
sentra
ekonomi
kondisi
permukaannya baik/mantap, dan 97,54% panjang jalan akses kawasan permukiman kondisi permukaannya baik/mantap. Pemenuhan target SPM Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum adalah 60% jalan daerah dalam kondisi mantap, merupakan standar SPM yang menjadi acuan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota II - 49
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gorontalo
untuk
meningkatkan
kinerja
pelayanannya,
melalui
pelaksanaan berbagai program kegiatan. Selang tahun 2008-2013 penanganan kondisi jalan di Kota Gorontalo dilakukan melalui program peningkatan jalan, pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan berkala jalan. Capaian kinerja pelayanan bidang Bina Marga dapat dilihat pada tabel berikut :
Kondisi Jalan Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Jumlah
Tabel 2.44 Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kota Gorontalo selang tahun 2008-2013 2008 113,82 85,74 33,29 20,63 253,49
2009 136,75 81,75 30,57 13,76 262,83
2010 105,58 101,02 37,77 18,46 262,83
Sumber : Dinas PU & Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun 2014
2011 150,25 40,83 17,56 12,74 221,39
2012 189,93 21,88 6,70 5,99 224,49
2013 195,900 20,266 7,057 6,285 229,548
Tabel di atas adalah merupakan data kondisi jalan di Kota Gorontalo berdasarkan status jalan secara keseluruhan. Melihat data kondisi jalan baik adalah sepanjang 189,93 Km maka diketahui rasio panjang jalan dalam kondisi baik adalah sebesar 84,60%, nilai ini melampaui target SPM Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar 60% jalan daerah dalam kondisi mantap, namun belum mencapai target yang dituangkan dalam dokumen RPJMD 2008-2013. Selain itu bidang Bina Marga juga melaksanakan beberapa kegiatan berskala besar dan bersifat strategis kota dan strategis propinsi yakni berupa kegiatan pelebaran ruas jalan Nani Wartabone sepanjang 2,444 Km, jalan Palma sepanjang 2,668 Km serta pembuatan median jalan di ruas jalan HB. Jassin sepanjang 1,127 Km. Kondisi Jembatan Selain jalan, jembatan adalah merupakan bagian dari system jaringan jalan yang juga menjadi perhatian bidang Bina Marga, dimana jumlah jembatan yang ada di Kota Gorontalo adalah sebanyak 57 jembatan. Dari total jumlah tersebut ada sebanyak 45 jembatan yang kondisinya memadai dengan konstruksi rangka baja dan lantai beton, 5 jembatan kondisinya cukup memadai dan kondisi kurang memadai sebanyak 6 jembatan dimana konstruksi jembatannya adalah rangka baja dan lantai kayu. Namun dari keenam jembatan tersebut saat ini telah ada sebanyak 3 Jembatan yang sedang diperbaiki yakni jembatan Siendeng 1 dan Jembatan Siendeng 2 yang berlokasi di Kelurahan Siendeng, dan satu jembatan berlokasi di Kelurahan Donggala. Kedepannya perbaikan II - 50
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
konstruksi jembatan-jembatan lainnya sangat dibutuhkan mengingat jembatan-jembatan tersebut adalah akses penduduk ke pusat-pusat pelayanan jasa.Tahun 2013 ada beberapa jembatan sudah diperbaiki, seperti jembatan Donggala-Siendeng dan jembatan Siendeng-Tenda. b.
Bidang Irigasi dan Pengairan Irigasi Penataan saluran irigasi lebih difokuskan pada penataan saluran sekunder dan tersier irigasi untuk menjamin supplier air bagi kawasan persawahan yang ada di kota Gorontalo. Data yang ada total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo adalah seluas
911 Ha atau
911.000 M2. Total
panjang
saluran irigasi
keseluruhan adalah 108.334,59 m dimana kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.45 Data Kondisi Jaringan Irigasi Kota Gorontalo Nama Daerah Irigasi D.I. Lomaya D.I. Alale Total
Luas Areal (Ha)
Kondisi Jaringan Irigasi(Ha)
Rusak Ringan 2.583 981,54 1.033,20 565 214,70 226,00 3.148 1.196,24 1.259,2 Baik
Rusak Sedang 645,75 141,25 787
Sumber : Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo
Rusak Berat 309,96 67,80 378
Indeks Pertanaman (IP) % Produktivitas Padi (Ton/Ha) Non Padi Total Padi 165 0 165 4 165 0 165 3,8 7,8
Tabel 2.46 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2013 Kota Gorontalo NO
JARINGAN IRIGASI
PANJANG JARINGAN
1.
Jaringan Primer
2.
Jaringan Sekunder
27.530,38
3.
Jaringan Tersier
80.804,21
4.
Luas Lahan Budidaya
911 ha
Rasio
0,1189
5.
-
Sumber : Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo
Tabel 2.47 Data Jaringan Irigasi Per Kecamatan No 1 2 3 4 5 6 7
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kota TImur Kota Selatan Kota Utara Kota Barat Kota Tengah Dumbo Raya Dungingi
Panjang Jaringan Irigasi Sekunder (m) Tersier (m) 5.047,45 16.785,5 1.898,28 2.424,69 7.151,12 20.128,03 4.239,61 1.372,13 4.290,63 17.623,8 0.00 0 1.139,80 6.043,18
Total Panjang Jaringan Irigasi 21,832.95 4,322.97 27,279.15 5,611.74 21,914.43 7,182.98
II - 51
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
8 9
Kecamatan Hulondhalangi Kecapatan SIpatana Jumlah
0.00 3.763,49 27.530,38
0 16.426,88 80.804,21
20,190.37 108.334,59
Sumber Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo
Pengairan (Drainase) Selain menangani saluran irigasi, bidang pengairan juga menangani saluran drainase skala kota yang penampang salurannya diatas 80 cm. Kinerja pelayanannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.48 Kinerja Penanganan Saluran Drainase Skala Kota Selang Tahun 2008-2013
Uraian
2008
2009
Panjang saluran drainase skala kota yang tertangani (meter)
10.000
11.700
2010
2011
8.600
448,3
2012
1065,45
2013 751,5
Sumber: Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo 2014
Tahun 2008 perbaikan saluran drainase kota sangat menjadi prioritas disebabkan oleh musibah banjir yang melanda Kota Gorontalo selang tahun 2007 hingga 2008 dimana dalam setahun terjadi bencana banjir besar dua hingga enam kali dan ditahun 2010 bencana banjir terjadi sebanyak 9 kali (sumber: Badan Penanggulangan Bencana). Untuk itu Pemerintah Kota Gorontalo selama periode lima tahun sangat memfokuskan penataan dan perbaikan saluran drainase skala kota. Penanganan saluran drainase skala kota ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berkurangnya luas wilayah genangan dan lama waktu genangan yang diakibatkan bencana banjir yang melanda Kota Gorontalo. c.
Bidang Cipta Karya Sektor keciptakaryaan memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan sanitasi perkotaan, revitalisasi kawasan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo. Pelayanan sanitasi yang dilakukan antara lain penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah padat dan limbah cair, serta pemeliharaan saluran drainase kota. Air Bersih Untuk cakupan layanan air bersih yang disuplay oleh PDAM Kota Gorontalo saat ini mencapai 21.271 Satuan Sambungan Rumah dengan kapasitas produksi sebesar 248 liter/detik dari 3 instalasi pengolahan
II - 52
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
yakni IPA Kabila dengan kapasitas produksi 218 liter/detik, IPA Bulotadaa 20 liter/detik dan IPA Pilolodaa 10 liter/detik. Dengan jumlah penduduk Kota Gorontalo sebanyak 190.492 jiwa, maka idealnya PDAM harus mampu memproduksi ±579 liter/detik kebutuhan air minum penduduk. Adapun
kondisi
cakupan
sarana
air
bersih
terhadap
kebutuhan
masyarakat Kota Gorontalo pada tahun 2012 diuraikan pada tabel berikut : Tabel 2.49 Pelayanan Air Bersih Kota Gorontalo Per Kecamatan SUMBER PDAM KECAMATAN
NON PDAM
Populasi Tak Terlayani
JUMLAH SAMBUNGAN
POPULASI TERLAYANI
HIDRANT UMUM
POPULASI TERLAYANI
SUMUR GALI
SPT Dinkes
2,996
14,301
33
1,650
1,562
143
9,535
3,206 819
14,781 4,095
101 -
5,050 -
1,804 1,653
68 518
2,238 11,611
2,894 1,746
12,438 8,190
9 49
450 2,450
1,405 797
235 759
13,383 10,026
Kecamatan Dungingi Kecamatan Hulondalangi Kecamatan Dumbo Raya
1,759
8,795
13
650
1,585
816
12,687
2,847
14,235
14
700
705
69
1,193
2,049
10,245
17
850
464
45
6,849
Kecamatan Sipatana
787
3,935
-
-
1,296
1,675
8,549
Kecamatan Kecamatan Selatan Kecamatan Kecamatan Tengah Kecamatan
Kota Timur Kota Kota Utara Kota Kota Barat
TOTAL 19.103 91.015 236 Sumber : Buku Putih Sanitasi Kota Gorontalo Tahun 2013
11.800
11.271
4.328
76.071
Kinerja pelayanan air bersih di Kota Gorontalo selain dilaksanakan oleh PDAM Kota Gorontalo, juga dilakukan secara mandiri oleh masyarakat baik dengan penyediaan sumur gali, sumur suntik, hidran dll. Berikut data penyediaan air bersih selang tahun 2008-2013 Tabel 2.50 Perkembangan sarana dan Penyediaan Air Bersih di Kota Gorontalo Tahun 2008 - 2013 No 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian PDAM (Satuan Sambungan) Sumur Gali (unit) Sumur Suntik (unit) Hidran Umum (unit) Pemasangan pipa distribusi PVC (meter)
Penyediaan Air Bersih 2010 2011
2008
2009
2012
2013
17.242
17.560
18.299
18.938
19.103
22.109
-
-
8.075 -
9.939 3.669 199
10.008 5601 151
10.223 3.669 191
3.727
-
4.448,89
5.395,3
15.323,26
Sumber : Dinas PU Kimpraswil Kota Gorontalo dan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
Melihat sajian data di atas dan mengasumsikan bahwa cakupan pelayanan air bersih di Kota Gorontalo untuk 1 sarana yang tersedia adalah melayani 5 jiwa, maka diperoleh bahwa jumlah jiwa yang terlayani II - 53
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
air bersih adalah 174.315 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Gorontalo yang terlayani air bersih adalah sebesar 87,01% dari total jumlah penduduk sebanyak 190.492 jiwa. Ke depannya masih diperlukan peningkatan sumber baku air baru dengan sarana prasarana air bersih (IPA) untuk memasok kebutuhan air bersih penduduk, terutama adalah sumber air baku yang terjaga dari resiko pencemaran. Sanitasi Permukiman Untuk kinerja pelayanan sanitasi masyarakat difokuskan pada upaya pengelolaan
limbah
permukiman.
padat,
Pengelolaan
limbah limbah
cair padat
dan
sampah
dikaitkan
di
kawasan
dengan
sarana
pengolahan limbah padat keluarga dalam rangka mengurangi angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dikalangan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pengelolaan limbah cair difokuskan pada pengurangan genangan
air
limbah
yang
dapat
menjadi
sumber
penyakit
dan
ketersediaan sarana pembuangan sampah di lingkungan permukiman. Data terakhir diperoleh jumlah keluarga yang menggunakan jamban pribadi adalah sebanyak 25.711 KK. Berikut ini sajian data sanitasi Kota Gorontalo Per Kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.51 Data Sanitasi Permukiman per kecamatan di Kota Gorontalo No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KECAMATAN Kota Timur Kota Selatan Kota Utara Kota Tengah Kota Barat Dungingi Hulondhalangi Dumbo Raya Sipatana TOTAL
JAMBAN PRIBADI (KK) 4,463 3,321 2,289 3,068 2,558 3,270 1,731 2,112 2,899 25.711
Sumber : Bidang Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kota Gorontalo
SARANA AIR LIMBAH 5,374 1,837 2,815 4,361 4,277 4,501 1,737 3,456 3,368 31.726
Dari data diatas, jika diketahui jumlah KK Kota Gorontalo adalah sebanyak 51.560 KK (sumber data Dinas Kesehatan Kota Gorontalo), maka masih terdapat 25.849 KK yang belum memiliki jamban pribadi. Disamping penyediaan jamban oleh masing-masing keluarga, maka untuk masyarakat yang tidak dapat menyediakan sendiri sarana pengolahan limbah padat keluarga/jamban, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Bidang Cipta Karya juga membangun dan menyediakan MCK bagi II - 54
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
masyarakat miskin. MCK ini bersifat komunal artinya dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat sekitar. Berikut ini kinerja pelayanan sanitasi pekotaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.52 Kinerja Penyediaan Sanitasi (MCK) Perkotaan No
Uraian
1.
Pembangunan MCK (unit)
2008 52
Sarana Prasarana Air Limbah 2009 2010 2011 2012 27
34
26
44
2013 27
Sumber : Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo
Data diatas menunjukkan jumlah total MCK yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Gorontalo adalah sebanyak 183 unit (jika diketahui jumlah jiwa miskin adalah 10.573 jiwa dan diasumsikan 1 KK terdiri dari 5 jiwa maka diperoleh jumlah KK miskin Kota Gorontalo adalah sebanyak 2.114 KK) sehingga jumlah KK miskin yang terlayani MCK umum dengan perkiraan 1 unit MCK melayani 3 KK, adalah sebanyak 549 KK. Maka dengan demikian masih ada sebanyak 1.565 KK yang belum terlayani kebutuhan sanitasinya. Drainase Permukiman Untuk saluran drainase kawasan permukiman, sejauh ini masih sangat membutuhkan penanganan lebih konprehensif lagi, bukan hanya sekedar terbangun namun juga terintegrasi, baik itu ditinjau dari kondisi saluran maupun system elevasinya harus jelas, sehingga tidak ada lagi genangangenangan air akibat adanya jaringan drainase atau drainase permukiman yang tidak berfungsi. Kinerja pelayanan drainase perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.53 Kinerja Penyediaan Saluran Drainase Perkotaan Uraian Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase skala lingkungan (meter)
2009 7.124,83
Sarana Prasarana Air Limbah 2010 2011 2012
5.376,64
544,4
13.116,9
2013 859,55
Sumber : Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo
Secara keseluruhan kesimpulan yang dapat diambil untuk penyediaan dan pelayanan sanitasi di Kota Gorontalo, dengan mengasumsikan bahwa 1 unit rumah dihuni oleh 1 KK, maka jumlah rumah tinggal berakses sanitasi disajikan dalam tabel sebagai berikut :
II - 55
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No 1. 2. 3.
Tabel 2.54 Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2008-2013 Kota Gorontalo
Uraian Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (unit) Jumlah rumah tinggal (unit) Persentase (%)
2009 -
2010 20.669
2011 23.587
2012 27.988
2013 34.218
28.926 0
30.339 68,13
35.209 66,99
35.215 79,48
36.138 94,69
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dan Dokumen RP4D Kota Gorontalo
Melihat persentase capaian pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tinggal bersanitasi di Kota Gorontalo tahun 2013 telah memenuhi target MDG’s sampai 2015. 4)
PERUMAHAN Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Gorontalo dibawah SKPD Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo menyelenggarakan penataan, pembangunan dan pengawasan terhadap perumahan dan permukiman di Kota Gorontalo. Perumahan Swadaya Dari data tahun 2009 terdapat sejumlah 4.855 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan yang serius. Untuk itu sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 berbagai program telah dilakukan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni Kota Gorontalo baik program Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun pihakpihak yang telah turut berkontribusi dalam hal penanganan rumah tidak layak huni melalui program masing-masing. Untuk penanganan rumah tidak layak huni yang bersumber dari program Pemerintah Kota Gorontalo dalam lima tahun terakhir capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.55 Data Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kota Gorontalo No. I.
Uraian
Satuan
Kinerja Capaian Tahun 2012 2009
Rehab rumah tidak layak huni Dana APBD Kota Unit 25 • Dinas PU & Kimpraswil Dana APBN Unit 106 • Dinas PU & Kimpraswil
Total
2010
2011
2012
2013
18
-
23
34
100
67
150
-
-
323
II - 56
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
• Dinas Sosial dan Tenaga Kerja • BPMP & KB Dana BAZDA Kota Gorontalo Jumlah
Unit
-
-
96
100
-
196
Unit
161
36
-
20
-
217
unit
-
2
7
-
-
9
292
123
253
143
34
845
Sumber Dinas PU Kimpraswil Kota Gorontalo
Dengan melihat data di atas maka jumlah rumah tidak layak huni yang belum ditangani adalah sebanyak 4010 unit rumah. Jika diketahui jumlah rumah di Kota Gorontalo adalah sebanyak 38.114 rumah (data Dikes tahun 2012), maka diperoleh jumlah rumah layak huni di Kota Gorontalo adalah sebanyak 34.104 unit rumah atau jika dipersentasekan adalah sebesar 89,47%. Untuk kedepannya Pemerintah Kota Gorontalo akan terus berupaya untuk
dapat
mengurangi
jumlah
rumah
tidak
layak
huni
dan
memfasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau harganya bagi
masyarakatnya
baik
melalui
program
rumah
MAHAYANI,
RUSUNAWA maupun rumah yang dibangun oleh developer dengan berbagai type rumah. Sebagai komitmen bersama dalam rangka meningkatkan keterpaduan kawasan
perumahan
dan
permukiman
yang
berimbang, penataan
kawasan pemukiman melalui berbagai program juga intens dilakukan oleh bidang Perumahan dan Permukiman Kota Gorontalo bersama stakeholder terkait. Sebagaimana data yang ada, jumlah kawasan kumuh Kota Gorontalo adalah seluas 5,54 Ha yang tersebar di 11 kelurahan. Data sebarannya dapat dilihat pada tabel berikut :
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Tabel 2.56 Data sebaran kawasan kumuh Kota Gorontalo Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Uraian Siendeng RT 2/RW 4 Biawu RT 4/ RW 4 Tenda RT 3 / RW Limba B RT 2/ RW Pohe RT 2/ RW 3 Biawao RT 2/ RW 3 Bugis RT 3 / RW 7 Leato Utara RT 2/ RW Dembe 1 RT 3/ RW 1 Lekobalo RT 3/ RW 3 Dembe II RT 1/ RW 1
Luasan (Ha) 0,2 0,5 0,4 0,08 0,9 0,49 0,14 1,2 0,07 1,13 0,43
Sumber : Dokumen SPPIP Kota Gorontalo
II - 57
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kawasan kumuh yang terindentifikasi di 11 kelurahan ini adalah kekumuhan yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana sanitasi yang tidak memadai, jalan lingkungan, kondisi rumah yang jauh dari kata layak dan lokasi wilayah yang menjadi langganan genangan banjir disaat musim penghujan. Dengan melihat data diatas maka dapat diketahui bahwa persentase luas lingkungan kumuh di Kota Gorontalo adalah sebesar 0,0701% dari total luas wilayah. Sampai saat ini sudah banyak program kegiatan penataan lingkungan permukiman yang dilaksanakan untuk mengurangi luasan kumuh ini antara lain dengan penyediaan sarana prasarana air bersih, pembuatan MCK dan jalan setapak, rehab rumah tidak layak huni dan penyediaan tempat pembuangan sampah sementara. Namun hingga saat inipun belum dilakukan pendataan terkait berkurangnya jumlah luasan kumuh di 11 kelurahan tersebut, sebagai indikator capaian penanganan kawasan kumuh Kota Gorontalo. Untuk kedepannya sangat diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat,
pemerintah
propinsi
dan
swadaya
masyarakat
dalam
meningkatkan kualitas rumah hunian dan ketersediaan sanitasi dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Disamping itu penyusunan regulasi-regulasi perumahan
dan
dalam
penanganan,
kawasan
penataan
permukiman
sangat
dan
pembangunan
diperlukan,
untuk
mewujudkan suatu kawasan hunian yang sehat, asri, nyaman dan berkelanjutan (sustainable). 5)
PENATAAN RUANG
A. Evaluasi Terhadap Rencana Tata Ruang Evaluasi Terhadap Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Wilayah Kota Gorontalo merupakan gambaran sistem perkotaan dan jaringan infrastruktur wilayah kota sampai 20 tahun mendatang, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani kegiatan skala kota yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional dan Provinsi Gorontalo. Dalam rencana struktur ruang kota ini dapat diketahui hierarki pusat-pusat kegiatan yang tersebar di bagian-bagian wilayah kota yang memiliki fungsi khusus. Pusat kegiatan kota dengan skala pelayanan yang paling luas akan disebut pusat primer, sedangkan yang skala pelayanannya lebih rendah akan II - 58
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
disebut pusat sekunder. Berdasarkan hierarki tersebut disusun jaringan infrastruktur (transportasi dan utilitas) yang dapat mendukung fungsinya sehingga rencana kota dapat saling terintegrasi dengan baik. Struktur ruang kota yang terbentuk dalam sistem perwilayahan disusun atas elemen-elemen kota dalam pusat pelayanan yang diklasifikasikan menurut strukturnya
(primer,
sekunder),
fungsinya
(pusat
ekonomi,
pendidikan,
industri), skala (kota, regional, nasional, internasional), bentuk (perkantoran, pasar, taman, permukiman) dan lokasinya. Dalam rencana Struktur Ruang kota ini Kota Gorontalo direncanakan terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang merupakan Pusat Primer, Sub PusatPelayananKota (Sub PPK) dan Pusat Lingkungan (PL) dengan fungsi sekunder. a.
Untuk Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kota Gorontalo, terdiri dari 4 (empat) wilayah PPK, yang meliputi : PPK
I adalah kawasan distrik
perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional di Kecamatan Kota Selatan, PPK II atau meliputi kawasan pusat kegiatan pelabuhan nasional dan pelabuhan penyeberangan di Kecamatan Dumbo Raya; serta Depot bahan bakar minyak dan pangkalan pendaratan ikan di Kecamatan Hulonthalangi, PPK III yaitu kawasan pusat kegiatan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Sipatana dan PPK IV yang meliputi kawasan pusat kegiatan terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Dungingi. Evaluasi perkembangan selama hampir 3 tahun setelah pemberlakuan Peraturan Daerah ini yang belum terwujud adalah rencana PPK III dan PPK IV yaitu perkantoran pemerintahan tingkat Kota Gorontalo dan kawasan Terminal Regional. Belum terwujudnya kedua PPK ini lebih pada proses pembangunannya yang memang belum dapat direalisasikan dalam 2 atau 3 tahun saja. Hal ini disebabkan untuk perwujudan kedua PPK ini membutuhkan perencanaan fisik yang lebih matang dan terutama membutuhkan anggaran yang relatif besar. Pembangunan Terminal Dungingi untuk merelokasi terminal Type A Andalas
saat
menggantikan
ini
sedang
berlangsung.
Adapun
fungsi Terminal Regional Type
untuk
dapat
A (Andalas) masih
memerlukan banyak persyaratan tambahan seperti akses jalan yang
II - 59
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
memadai
dan
fasilitas
pendukung
lainnya
sebelum
memperoleh
akreditasi dari pihak Kementerian Perhubungan. Sementara
itu
untuk
mewujudkan
PPK
III,
Pusat
Perkantoran
Pemerintah Kota tentunya masih menunggu rampungnya pembangunan Terminal Dungingi. Hal ini terkait dengan Rencana Lokasi Pembangunan perkantoran yang akan menggunakan lokasi eks Terminal Andalas. b. Untuk Rencana Sub pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Barat, dan Kecamatan Dungingi, Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Sipatana. Berdasarkan perkembangan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa
beberapa
kawasan
yang
direncanakan
sebagai
sub
PPK
menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari sisi layanan lainnya di samping sebagai pusat pemerintahan. Sub PPK Kecamatan Kota Timur dan Kota Tengah terlihat lebih maju karena ditunjang oleh keberadaan Pasar Mingguan yang saat ini juga sudah mulai difungsikan sebagai pasar harian. Selain itu fasilitas-fasilitas pemerintah lainnya juga sudah tersedia seperti Polsek dan Koramil. Sedangkan Sub PPK Dumbo Raya, Sub PPK Sipatana, Sub PPK Hulondhalangi belum berkembang dengan baik karena hingga saat ini ketiga Sub PPK tersebut belum memiliki kantor Pemerintah Kecamatan yang definitif. Demikian pula dengan Pusat Lingkungan (PL) yang lokasinya tersebar di wilayah kota dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan dengan skala lebih kecil dari sub pusat pelayanan kota, seluruhnya tumbuh secara simultan sejalan dengan perkembangan social dan ekonomi Kota Gorontalo. Untuk Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dibentuk oleh
sistem
jaringan
transportasi
terdiri
atas
sistem
jaringan
transportasi darat dan transportasi laut sebagai sistem jaringan utama. Perubahan sistem jaringan transportasi darat tentunya mencakup perubahan pada sistem jaringan jalan dan rencana terminal.
II - 60
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Beberapa ruas jalan berkembang sesuai rencana dari jalan lokal primer menjadi arteri sekunder seperti ruas jalan Palma sebagai dampak keberadaan Terminal Type A yang dibangun di pangkal ruas jalan tersebut. Adapun untuk rencana jaringan primer Gorontalo Urban Ring Road (GURR) yang semula masuk dalam perencanaan jaringan primer untuk mengoptimalkan fungsi Kota Gorontalo sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Provinsi Gorontalo, hingga tahun ke tiga belum dapat direalisasikan dengan pertimbangan bahwa ke depan secara teknis lebih dibutuhkan keberadaan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang lokasi pembangunannya sebagian besar berada di luar wilayah Kota Gorontalo. Jalan dengan status jalan Nasional di Kota Gorontalo sejauh ini masih belum mengalami perubahan meskipun terdapat ruas jalan yang berganti nama dari jalan Ahmad Yani menjadi jalan Nani Wartabone 1. Demikian pula dengan jalan Propinsi seluruhnya belum berubah status. Namun demikian untuk beberapa jalan tertentu yang selama ini merupakan jalan dengan status jalan kota, dalam Rencana Tata Ruang telah diusulkan menjadi jalan Propinsi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa jalan-jalan tersebut dari sisi pemanfaatan selama ini lebih banyak mengakses fasilitas-fasilitas milik pemerintah propinsi atau menjadi akses langsung antar kabupaten berbatasan. Hingga saat ini ruas-ruas jalan tersebut masih belum beralih status karena masih menunggu persetujuan dari pemerintah Propinsi Gorontalo. Evaluasi Terhadap Rencana Pola Ruang Rencana Pola ruang kota secara umum dikelompokkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kawasan Budidaya Kawasan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Lindung Dari hasil analisis dan mengacu pada ketentuan yang ada, luas kawasan lindung Kota Gorontalo mencapai 2.338 ha atau 35,02 % dari luas wilayah Kota Gorontalo. II - 61
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kondisi kawasan lindung di Kota Gorontalo secara umum masih terjaga, terutama hutan lindung dengan areal seluas 477,81 Ha. Sedangkan untuk kawasan resapan air di beberapa lokasi seperti di kecamatan Dumbo Raya dan Hulondhalangi terdapat potensi ancaman kerusakan yang berasal dari aktifitas galian C terutama di sekitar lokasi kawasan resapan air di Kecamatan Hulondhalangi dan sebagian Kecamatan Kota Barat. Berdasarkan hasil perhitungan pemanfaatan ruang terbuka hijau eksisting di Kota Gorontalo pada tahun 2013 ini dapat diketahui luas RTH Publik eksisting adalah sekitar 3.416,61 ha dan RTH Privat seluas 14,16 ha. Sehingga total luas RTH Kota Gorontalo adalah 3.430,77 atau sebesar 43,41 % dari total wilayah Kota Gorontalo seluas 7.903 Ha.Berdasarkan data tersebut luas RTH Kota Gorontalo ternyata telah melampaui persyaratan minimal yang dipersyaratkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 yaitu sebesar minimal 20 % dari luas wilayah. Adapun RTH Privat seluas 14,16 ha atau baru sebesar 0,41% dari luas wilayah memang masih jauh dari luasan minimal yang dipersyaratkan yaitu sebesar 10% dari luas wilayah. Hal ini berarti bahwa Kota Gorontalo ke depan masih harus menambah luasan RTH Privatnya minimal sebesar 9,59% dari luas wilayah atau setara dengan 757,9 Ha untuk memenuhi luas kebutuhan untuk RTH Privat yaitu 790,32 ha. Untuk kawasan rawan bencana alam di Kota Gorontalo terdiri atas Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan longsor dan terakhir berdasarkan hasil kajian dari pemerintah pusat Kota Gorontalo juga memiliki kerawanan terhadap bencana gelombang
pasang/tsunami.
Beberapa
langkah
antisipasi
memang
telah
dilakukan namun belum sepenuhnya dapat menekan potensi bencana yang ada karena terkait beberapa kendala diantaranya adalah kendala keterbatasan dana dan kendala lainnya yang berasal dari masyarakat sendiri untuk kawasan rawan bencana longsor. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya Kota Gorontalo direncanakan dengan meliputi kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dan Kawasan peruntukkan lainnya, meliputi : Kawasan Ruang Evakuasi Bencana, Kawasan Pertanian (lahan basah, lahan kering, tahunan /perkebunan, peternakan, perikanan), Kawasan Pertambangan, Kawasan Kegiatan Sektor Informal (PKL), Kawasan
Pelayanan
Umum
(pendidikan,
kesehatan,
peribadatan,
keamanan/keselamatan). II - 62
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Dibandingkan dengan kawasan lindung yang bersifat statis maka perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya tampak lebih dinamis karena memang pada kawasan inilah tempat orang beraktifitas. Perkembangan pemanfaatan ruang yang sangat dinamis ini bahkan untuk beberapa kondisi lebih mengarah pada pemanfaatan ruang yang tidak direncanakan, seperti misalnya : a. Alih fungsi lahan sawah yang cukup tinggi untuk berbagai kepentingan. Fenomena alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang cukup tinggi di Kota Gorontalo dalam 3 tahun terakhir memang disebabkan oleh makin langkanya
lahan
Sementara
di
yang
lain
dapat
pihak
dipergunakan
masyarakat
untuk
maupun
membangun.
investor
masih
menganggap Kota Gorontalo masih merupakan lokasi terbaik untuk pembangunan permukiman atau tempat usaha. Dalam
rencana
memungkinkan
tata
ruang
diizinkannya
memang alih
terdapat
fungsi
pada
ketentuan
yang
kawasan-kawasan
tertentu namun dengan berbagai persyaratan yang diharapkan dapat menghambat laju alih fungsi tersebut. Namun mekanisme ini tidak berjalan dengan baik karena mekanisme penegakan aturan yang belum secara tegas diberlakukan. b. Tumbuhnya kawasan-kawasan perumahan yang tidak menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai. Kondisi ini tak jarang menimbulkan permasalahan serius khususnya bagi penghuni perumahan karena tak jarang para pengembang atau developer tidak menyediakan sarana dan parasarana yang sangat vital seperti air bersih dan sambungan listrik. Semua ini tentunya tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang dimana untuk pembangunan perumahan oleh pihak developer haruslan menyiapkan PSU yang memadai. c. Pembangunan pada kawasan-kawasan yang tidak semestinya seperti di bahu-bahu jalan, sempadan sungai, di atas saluran dan sebagainya. Fenomena ini dapat ditemui di beberapa lokasi di kota Gorontalo sehingga cenderung menurunkan kualitas estetika kota di samping tentunya juga dapat menimbulkan gangguan fungsi dari sarana-sarana tersebut seperti halnya saluran air yang berkurang kapasitas dan volume penampangnya.
II - 63
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Sebagian besar bahkan hampir keseluruhan pemanfaatan ruang di kawasan-kawasan yang tidaksemestinya bahkan dilarang ini tidak memiliki izin dan bukan di atas tanah milik sendiri. Oleh karena itu upaya penertiban dan ketegasan dalam penegakan aturan menjadi faktor yang sangat penting untuk dapat mengatasi persoalan ini. Termasuk di dalamnya adalah upaya pencegahan melalui sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat. d. Pembangunan sarana-sarana publik komersial yang tidak menyediakan lahan parkir yang memadai. Akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kebutuhan sarana parkir inilah terlihat di beberapa ruas jalan dipenuhi parker. Hal ini disebabkan perencanaan sarana parkir yang tidak mempertimbangkan kebutuhan
pelayanan
yang ada dan hanya mengandalkan
pada
ketersediaan tepi jalan di depan fasilitas dan tempat usahanya. Upaya pengaturan dan penegakan aturan menjadi suatu hal yang sangat penting agar kondisi ini tidak bertambah parah dan menimbulkan kemacetan pada ruas-ruas jalan yang penting. e. Keberadaan beberapa pasar tradisional mingguan yang menimbulkan gangguan dan kemacetan lalu lintas. Gangguan lalu lintas akibat melubernya pedagang pada pasar-pasar tradisional mingguan ini dapat dilihat pada beberapa pasar mingguan seperti pasar Kamis di kelurahan Bugis, Pasar Selasa di Kelurahan Pilolodaa, Pasar Sabtu di Liluwo. Akibat dari gangguan lalu lintas pada ruas-ruas jalan ini tentunya menimbulkan kerugian bagi mayarakat akibat perjalanannya terganggu termasuk akktifitas angkutan yang sangat vital seperti lalu lintas angkutan barang menuju pelabuhan Gorontalo mengingat bahwa keberadaan pasar-pasar ini berada pada ruas-ruas jalan penting. f. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan dan pemilik took di sekitarnya. B. Penataan Bangunan Kota Gorontalo sebagai kota perdagangan dan jasa sekaligus sebagai ibu kota propinsi dan pusat pemerintahan terus mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya berimbas pada laju pembangunan gedung baik itu berupa bangunan tempat usaha maupun II - 64
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
perumahan. Kondisi perkembangan bangunan selang dua tahun terakhir yakni 2011 sd 2012, menunjukkan peningkatan dari 29.715 menjadi 29.763, sedangkan untuk rasio bangunan yang ber-IMB meningkat dari 0,43 menjadi 0,48 dari 12.737 bangunan 2011 dan 29.763 pada tahun 2012. Tabel 2.57 Rasio Bangunan BER-IMB
No.
Uralian
1.
Jumlah bangunan ber-IMB
2008
2009
2010
2011
2012
2013
446
625
646
12.737
14.291
15.312
29.715
29.763
30.106
0,43
0,48
0,51
JumlahBangunan Yang Didirikan Rasio Bangunan ber-IMB (1:2)
2. 3.
Sumber Dinas Tata Kota Gorontalo
C. Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang Terbuka Hijau saat ini baru mencapai 10 % dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olahraga dan komunikasi publik. Sejumlah areal di perkotaan dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung mengalami perkembangan yang pesat seperti bangunan Mal, Perkantoran, Hotel dan seyogyanya bangunan seperti ini sudah menyediakan ruang berupa taman yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau jika dilihat dari luasan serta fungsinya saat ini di Kota Gorontalo telah memiliki dua buah Taman di tengah – tengah kota yang dapat menjadi wahana bagi kegiatan masyarakat untuk acara keluarga, bersantai, olahraga ringan dan lainnya. Demikian pentingnya Ruang Terbuka Hijau ini, maka hendaknya semua pihak yang terkait harus mempertahankan keberadaannya serta semakin meningkatkan ruang-ruang yang peruntukkannya dapat dimanfaatkan untuk publik. Adapun data kondisi eksisiting dan perkembangan RTH di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut : Tabel 2.58 Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Eksisting di Kota Gorontalo Tahun 2013 JENIS RTH
FISIK RTH
KEPEMILIKAN
LOKASI
KECAMATAN KOTA BARAT 1. Hutan Kota
Alami
Publik
2. Hutan Lindung
Alami
Publik
Kel. Tenilo, Buliide, Pilolodaa, Lekobalo, Dembe I Kel. Buliide,
LUAS (ha) 872,47 74,58
II - 65
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
JENIS RTH
KEPEMILIKAN
LOKASI
1. Lapangan Olahraga Binaan/Non Alami 2. RTH Obyek Wisata Binaan/Non Alami Bersejarah (Benteng Otanaha) KECAMATAN KOTA SELATAN 1. RTH Kaw. Pendidikan Binaan/Non Alami 2. RTH Kaw. Perkantoran Binaan/Non Alami
Publik Publik
Pilolodaa, Dembe I Kel. Buladu Kel. Dembe I
3. Lapangan Olahraga
Binaan/Non Alami
Publik
4. Taman Kota
Binaan/Non Alami
Publik
KECAMATAN KOTA TENGAH 1. RTH Kaw. Pendidikan Binaan/Non Alami
Privat
2. RTH Kaw. Perkantoran
Binaan/Non Alami
Privat
3. RTH Kaw. Permukiman
Binaan/Non Alami
Privat
4. Jalur Hijau
Binaan/Non Alami
Publik
5. Taman Kota
Binaan/Non Alami
Publik
KECAMATAN KOTA TIMUR 1. RTH Kaw. Pendidikan
Binaan/Non Alami
Privat
2. RTH Kaw. Perkantoran 3. Jalur Hijau
Binaan/Non Alami Binaan/Non Alami
Privat Publik
4. Taman Kota
Binaan/Non Alami
Publik
KECAMATAN KOTA UTARA 1. RTH Kaw. Perkantoran
Binaan/Non Alami
Privat
2. Jalur Hijau KECAMATAN SIPATANA 1. RTH Kaw. Pendidikan 2. RTH Kaw. Perkantoran 3. Jalur Hijau
FISIK RTH
Binaan/Non Alami Binaan/Non Alami Binaan/Non Alami Binaan/Non Alami
TOTAL RTH PUBLIK TOTAL RTH PRIVAT TOTAL RTH EKSISTING Sumber : Dokumen Masterplan Kota Hijau, 2013
Privat Privat
Publik Privat Privat Publik
LUAS (ha) 0,87 1,16
Kel. Limba U II Kel. Limba U II, Biawao Kel. Tenda, Limba U II Kel. Tenda, Limba U II, Limba B, Limba U I
1,39 1,63
Kel. Dulalowo Timur, Wumialo, Pulubala Kel. Dulalowo Timur, Wumialo, Liluwo, Paguyaman Kel. Pulubala
1,55
Sepanjang Jalan J.A. Katili & Jusuf Dali Kel. Wumialo, Pulubala, Paguyaman
0,48
Kel. Ipilo, Heledulaa Utara Kel. Ipilo Beberapa Ruas Jalan Jusuf Dali Kel. Heledulaa Selatan
0,45
Kel. Ipilo, Wongkaditi Timur, Dulomo Selatan Beberapa Ruas Jalan Jusuf Dali
2,52
Kel. Tanggikiki Kel. Tanggikiki, Molosipat U Beberapa Ruas Jalan J.A. Katili
1,97 1,53
3,94 2,11
1,84 0,27
0,23
0,41 0,06 0,01
0,17
0,34 3.416,61 14,16 3.430,77
Berdasarkan luas wilayah Kota Gorontalo sebesar 79,03 km2 atau 7.903,25 ha maka kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sekitar 2.370,97 ha atau 30% dari luas total Kota Gorontalo yang terdiri atas 20 % atau 1.580,65 Ha untuk RTH Publik dan 10 % atau 790,32 ha adalah RTH Privat. Mengacu pada Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan minimal 30% atau 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat dari luas total seluruh wilayah kota.
II - 66
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Berdasarkan hasil perhitungan pemanfaatan ruang terbuka hijau eksisting di Kota Gorontalo pada tahun 2012 ini dapat diketahui luas RTH Publik eksisting adalah sekitar 3.940,28 ha dan RTH Privat seluas 13,17 ha. Secara umum dapat dikatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kota Gorontalo sudah memenuhi ketentuan 30 % dari luas wilayah. Sementara itu untuk penataan RTH berupa taman Kota dan lampu penerangan jalan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.59 Perkembangan Taman Kota dan Lampu penerangan jalan NO. 1.
URAIAN Jumlah Taman yang telah
2008 (Unit) 20
2009 (Unit) 21
2010 (Unit) 21
2011 (Unit) 21
2012 (Unit) 22
2013 (Unit) -
973
1.053
1.469
1.625
1.629
1.629
322
322
dibangun 2.
Jumlah lampu jalan yang terpasang
3.
Jumlah Lampu Hias yang terpasang Sumber : Dinas Tata Kota dan Pertamanan
Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan ruang terbuka hijau berupataman kota masih belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sebagian dari taman yang ada adalah berupa taman sudut kota yang fungsinya lebih untuk menambah keindahan kota. Sedangkan taman kota yang fungsinya sebagai ruang publik masih sangat minim. Selain itu prasarana penerangan berupa lampu jalan dari 973 pada tahun 2008 meningkat hingga 1.629 unit pada tahun 2012, sedangkan lampu hias berada di 4 ruas jalan utama yakni jalan J.A. Katili (eks. Andalas), Jalan Hi. Nani Wartabone (eks. Panjaitan), Jalan Yusuf Dali (Eks. P. Hidayat) serta H.B Yasin (eks. Agus Salim) Sedangkan kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Kota Gorontalo dari tahun 2009 hingga 2013 terdapat dua areal yang dimiliki oleh pemerintah yakni di Kelurahan Buliide dan Kelurahan Pohe
namun
pemanfaatannya belum maksimal disebabkan sebagian besar masyarakat cenderung menggunakan lahan atau tempat pemakaman keluarga. Sehingga kedepan Tempat Pemakaman Umum harus segera disosialisasikan kepada masyarakat agar mulai beralih memanfaatkan Tempat Pemakaman Umum.
II - 67
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
6)
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada.Hal ini termuat dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan.Kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan
keputusan
perencanaan
menjadi
sangat
penting
untuk
memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Perencanaan pembangunan Kota Gorontalo diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner dan implementatif, yang bertujuan untuk antisipasi jangka panjang serta dapat dilaksanakan dan adaptif.Dalam arti, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan telah mengakomodir kebijakan-kebijakan yang bernuansa global dan nasional seperti MDGs, Gas Rumah Kaca, sustainable development serta muatan yang bersifat spesifik dan kekinian. 7)
PERHUBUNGAN
Transportasi merupakan industry jasa yang mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional, yang secara umum menjalankan fungsi sebagai katalisator pendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah. Pembangunan transportasi berpedoman pada system transportasi nasional yang turunannya ditingkat lokal adalalah Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) yang diarahkan untuk mendukung perwujudan Kota Gorontalo yang lebih sejahtera. Pelayanan transportasi dan lalu lintas angkutan (darat dan laut) di Kota Gorontalo dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 banyak capaian-capaian yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam peningkatan kapasitas pelayanannya, baik itu memperbaiki dan mengembangkan system
II - 68
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
transportasi dan komunikasi, maupun meningkatkan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi dan Komunikasi. Perhubungan Darat Dalam kinerja pelayanannya, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam hal ini bidang Perhubungan Darat memang beroleh alokasi dan perhatian yang lebih besar sebagaimana telah sesuai dengan pembagian kewenangan berdasarkan ketentuan yang ada. Untuk penyelenggaraan urusan perhubungan darat banyak yang menjadi kewenangan langsung Pemerintah Kota Gorontalo, sedangkan untuk urusan Perhubungan Laut dan Udara, tugas Pemerintah Kota lebih bersifat koordinatif. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan kewenangan tersebut maka untuk sektor perhubungan darat Pemerintah Kota Gorontalo mengelola beberapa terminal yaitu terminal type A Andalas, terminal Leato yang telah diusulkan ke type B dan terminal pusat kota Sentral. Untuk terminal Andalas sebagai terminal type A sampai saat ini masih melayani beberapa trayek baik angkutan kota antar provinsi (AKAP) maupun angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dengan perkembangan lima tahun terakhir dituangkan dalam tabel berikut : Tabel 2.60 Data Kendaraan AKAP Dan AKDP Selang Tahun 2007-2013 No
Tahun
1.
Kendaraan AKAP
Kendaraan AKDP
Masuk
Keluar
Masuk
Keluar
2007
119,393
113,710
163,427
159,080
2.
2008
23,304
24,633
132,142
92,745
3.
2009
87,231
93,690
78,583
70,892
4.
2010
8,431
8,078
41,612
51,886
5.
2011
56,557.
60,407
52,127
63,561
6.
2012
4,113
2,943
17,880
15,613
7.
2013
9,407
7,286
47,362
44,686
Sumber : Dinas Perhubungan & Infokom Gorontalo 2014
Dari tabel yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa untuk pergerakan antar kota antar provinsi (AKAP) permintaan perjalanan pada terminal 1942 Andalas Kota Gorontalo cenderung menurun, terutama sejak adanya kemudahan dalam pemilihan moda (pesawat) yang menghubungkan antar provinsi,dengan tarif terjangkau dan waktu tempuh yang relative lebih cepat. Hal ini diprediksi menyebabkan pengguna bis AKAP beralih menggunakan pesawat.
II - 69
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Sementara itu untuk angkutan AKDP kondisi penurunan penumpang terlihat dari tahun 2009 ke tahun 2010. Hal ini mungkin saja disebabkan berubahnya jumlah trayek yang ada sebagaimana ditunjukkan oleh data pada tabel berikut :
No. 1. 2 3. 4. 5. 6.
Tabel 2.61 Rasio Izin Trayek Tahun 2008-2013 Kota Gorontalo
Uraian Izin trayek antar kota/antar propinsi Izin trayek perkotaan Izin trayek perdesaan Jumlah izin trayek Jumlah Penduduk Rasio Izin Trayek
2008
2009
2010
2011
2012
2013
15
15
20
20
20
-
1 16 173.867 0,0920
1 16 182.812 0,0875
1 22 192.797 0.1141
1 22 196.897 0,1117
1 22 197.467 0,1114
193.692 0
Sumber : Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo 2014 dan BPS
Demikian pula halnya dengan jumlah penumpang angkutan umum yang melakukan perjalanan dengan angkutan darat dalam hal ini bis kota, setiap tahun mengalami penurunan, mungkin disebabkan oleh pemilihan moda pesawat. Data jumlah penumpang angkutan umum di Kota Gorontalo disajikan pada tabel berikut :
No. 1. 2.
Tabel 2.62 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Dan Terminal Tahun 2008 - 2013 di Kota Gorontalo
Uraian Jumlah Penumpang Bis Jumlah Terminal Bis
2008 938.482
2009 1.008.452
2010 963.951
2011 1.175.436
2012 783.624
2013 882.372
3
3
3
3
3
3
Sumber : Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo 2014 dan BPS
Seiring berjalannya waktu, kebutuhan terhadap fasilitas terminal menjadi sangat penting sebagai wujud pelayanan terhadap kegiatan ekonomi dan kemudahan masyarakat dalam pelayanan moda angkutan umum. Terminal Andalas yang menjadi terminal utama pintu gerbang arus transportasi massal menuju Kota Gorontalo, kondisinya sudah melampaui kapasitas daya tampung sehingga sudah tidak layak lagi sebagai terminal utama. Untuk itulah dalam dokumen RTRW Kota Gorontalo telah tertuang arahan relokasi terminal Andalas ini ke Kecamatan Dungingi. Saat ini pembangunan terminal baru berlokasi di Jalan Beringin Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi ini sedang dalam pelaksanaan pembangunan fisik.Jarak terminal Andalas dan lokasi terminal baru Dungingi adalah 3,85 Km. Relokasi terminal ini diharapkan akan menciptakan system transportasi terkendali baik melalui trayek utama, trayek cabang, trayek ranting dan menjadi
II - 70
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
tujuan awal maupun akhir serta tempat transit penumpang angkutan darat. Berikut gambar rencana layout terminal baru Dungingi.
Gambar 2.8 Rencana Layout Terminal Baru Dungingi. Pengujian Kendaraan (KIR) Untuk memberikan jaminan keselamatan pengguna angkutan umum kota, maka ketentuan laik jalan bagi moda angkutan umum di Kota Gorontalo tetap dijalankan melalui operasionalisasi sarana pengujian kendaraan (KIR). Semua angkutan yang ada di Kota Gorontalo diwajibkan melakukan uji KIR atas kenderaan yang dimiliki. Untuk itu Dinas Perhubungan menyelenggarakan uji KIR angkutan umum yang capaian kinerjanya dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.63 Jumlah Kenderaan Yang Lulus Uji Kir Tahun 2010-2013 Kota Gorontalo No
Uraian
Satuan
2010
2011
2012
2013
1.
Mobil Penumpang Umum
Unit
2
2
2
7
2.
Mobil Bus
Unit
629
398
362
382
3.
Mobil Barang Unit
1.05 6 2.02 5 31
2.16 2 17
2755
- Tangki
Unit
1.47 4 1.85 0 43
4.
Kereta Gandengan
Unit
-
-
-
-
5.
Kereta Tempelan
Unit
13
19
13
11
Unit
4.01 1
3.52 9
3.38 4
3183
- Truck - Pick Up
JUMLAH
Unit
Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo 2014
830
-
II - 71
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Selain pemantauan terhadap Uji KIR angkutan umum, Bidang Perhubungan darat
berkoordinasi
dengan
Samsat
Kota
Gorontalo
juga
melakukan
pemantauan pertumbuhan jumlah kenderaan yang ada di Kota Gorontalo melalui pendataan terhadap penerbitan nomor kendaraan bermotor. Sejauh ini pertumbuhan kendaraan di Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.64 Pertumbuhan Kendaraan di Kota Gorontalo Berdasarkan Data Dari Penerbitan Nomor Kendaraan Pada Samsat Kota Gorontalo NO.
TAHUN
1.
2008
2.
2009
3.
2010
4.
2011
5.
2012
6.
2013
TIPE KENDARAAN RODA 2 RODA 4 RODA 2 RODA 4 RODA 2 RODA 4 RODA 2 RODA 4 RODA 2 RODA 4 RODA 2 RODA 4
Sumber: Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo 2014
JUMLAH (UNIT) 31.634 5.947 46.508 10.670 53.863 12.094 61.669 12.444 42.025 9.361 46.329 11.849
JUMLAH TOTAL (UNIT) 37.581 57.178 65.957 74.113 51.386 58.178
Samsat Kota Gorontalo juga melakukan pendataan terhadap jumlah kenderaan bermotor di Kota Gorontalo yang dipisahkan menurut jenis kendaraannya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.65 Banyaknya Kenderaan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Di Kota Gorontalo Tahun 2009- 2013 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
JENIS KENDARAAN BERMOTOR Sedan Jeep Bis Mikro Bus Mini Bus Pick Up Truck Truck Box Dump Truck Truck Tangki Sepeda Motor Lainnya Jumlah
2009
2010
2011
2012
2013
247 483 228 1.814 1.568 46.420 3.940 54.700
262 519 248 2.025 1.658 53.549 4.788 63.049
278 559 246 2.422 1.780 61.265 5.511 72.061
277 526 510 2.518 879 45.025 10.211 59.946
234 510 66 54 6.517 2.384 849 253 363 39 42.389 4.515 58.173
Sumber : Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo 2014
Melihat data-data di atas, dapat diketahui pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun tahun
2013
data
jumlah
kendaraan
mengalami
penurunan,
mungkin
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kendaraan tersebut dikirim ke luar II - 72
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
daerah Gorontalo atau di mutasikan pemiliknya ke daerah lain diluar wilayah Kota Gorontalo. Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Pada umumnya angkutan umum di Kota Gorontalo didominasi bentor. Keberadaan bentor dengan trayek yang bebas saat ini sering menyebabkan kemacetan dan kesemrautan di kawasan pusat kota. Hal ini seiring dengan maraknya pangkalan-pangkalan bentor yang bermunculan. Berikut ini data jumlah bentor per kecamatan di Kota Gorontalo. Tabel 2.66 Jumlah Bentor Per Kecamatan Se Kota Gorontalo Tahun 2013 NO
NAMA KECAMATAN/KELURAHAN
JUMLAH BENTOR (UNIT) 405
1
Kecamatan Kota Selatan
2
Kecamatan Kota Utara
3
Kecamatan Kota Barat
498
4
Kecamatan Dungingi
286
5
Kecamatan Hulonthalangi
444
6
Kecamatan Kota Timur
431
7
Kecamatan Sipatana
304
8
Kecamatan Kota Tengah
311
9
Kecamatan Dumbo Raya
445
272
JUMLAH TOTAL :
3,396
Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo 2014
Melihat sajian data di atas, menunjukkan bahwa jumlah bentor di Kota Gorontalo sudah cukup besar. Jumlah ini tentunya belum termasuk bentor dari luar Kota Gorontalo yang setiap hari masuk dan beroperasi di wilayah ini. Oleh karena
itu
maka
sudah
sepatutnya
Pemerintah
Kota
Gorontalo
mulai
memikirkan regulasi-regulasi dan mekanisme penataan arus lalu lintas yang kondisinya
sudah
terlihat
cikal
bakal
kesemrautannya.
Akibat
adanya
konsentrasi bentor di beberapa lokasi yang kerap menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan sebagaimana ditunjukkan pada peta berikut:
II - 73
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gambar 2.9 Peta Lokasi Pangkalan Bentor di Kota Gorontalo Sumber : Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo 2012
Selain angkutan bentor, Kota Gorontalo juga memiliki SAUM yang dikenal dengan Bus TRANS HULONDHALANGI. Sejak diserahkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan tahun 2010 sebanyak 15 unit, bus tersebut hingga saat ini masih terlihat beroperasi melayani 4 koridor. Koridor layanan BUS dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.67 Koridor Layanan Trans Hulonthalangi Nama Koridor Koridor 1 Koridor 2 Koridor 3 Koridor 4
Rute Taruna Remaja - Terminal 1942 Andalas Dungingi – Taruna Remaja Terminal Andalas – Rumah Sakit Aloei Saboe Terminal 1942 Andalas – Terminal Leato
Sumber : Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo 2012
Beberapa
unit
Bus
trans
Hulondhalangi
ini
juga
Jarak Tempuh ± 9.5 KM ± 16.4 KM ± 16.5 KM ± 14 KM
dimanfaatkan
untuk
menunjang pelayanan 5 unit bus Pemda dan 6 unit bus sewaan untuk program Bus
sekolah
Gratis
yang
telah
disediakan
Pemerintah
Kota
Gorontalo
mengakomodir besarnya animo siswa yang menggunakan armada ini untuk aktifitas berangkat dan pulang sekolahnya. Sehingga secara tidak langsung keberadaan bus ini dapat berdampak pada intensitas kehadiran siswa tepat waktu di kelas, dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada angka putus sekolah di Kota Gorontalo.
II - 74
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Perparkiran Hal lain yang masih berkaitan pula dengan kinerja Bidang Perhubungan Darat adalah penataan perparkiran di Kota Gorontalo. Pemerintah Kota telah mengeluarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 terntang retribusi parkir tepi jalan umum. Sebagai kota dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang cukup pesat maka seyogyanya harus disediakan sarana parkir yang memadai. Akibat tidak tersedianya sarana parkir umum dan parkir khusus dari fasilitas-fasilitas yang berada di sepanjang jalan-jalan utama, maka yang terjadi adalah pemanfaatan badan jalan untuk memarkir kendaraan. Sebagai bentuk disinsentif atas penggunaan badan jalan untuk tempat parkir tersebut, maka melalui Perda No. 12 Tahun 2011 Pemerintah Kota menetapkan retribusi bagi kendaraan yang parkir di tepi jalan tersebut. Berikut ini data nama-nama jalan yang dikenakan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.68 Data Ruas Jalan Yang Dimanfaatkan Sebagai Tempat Parkir Di Kota Gorontalo NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Jml .
NAMA RUAS Yang Telah Dimanfaatkan Sebagai Tempat Parkir Jalan Suprapto Jalan S. Parman Jalan MT. Haryono Jalan Sutoyo Jalan Raja Eyato Jalan Diponegoro Jalan Imam Bonjol Jalan Teuku Umar Jalan Sam Ratulangi Jalan Budi Utomo Jalan Setia Budi Jalan Sultan Botutihe Jalan Cokro Aminoto Jalan Nani Wartabone Jalan H.B. Jassin Jalan Patimura Jalan 23 Januari Jalan Sudirman Jalan Jaksa Agung Suprapto Jalan Raden Saleh
JALAN Yang Telah Dipungut Retribusi Parkirnya Jalan Suprapto Jalan S. Parman Jalan MT. Haryono Jalan Sutoyo Jalan Raja Eyato
Jalan Sam Ratulangi Jalan Budi Utomo Jalan Setia Budi Jalan Cokro Aminoto
Panjang Jalan 550 510 200 735 642
m m m m m
Luas Parkir 280 m 410 m 170 m 90 m 180 m
Ket.
Sebagia n
70 m 90 m 64 m 642 m
68 m 56 m
Sebagia n
Jalan Patimura 40 m Jalan P. Kalengkongan
20 ruas jalan
11 ruas jalan
Sumber : Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo
II - 75
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Retribusi yang dipungut di 11 (sebelas) ruas jalan di atas berbeda besaran rupiahnya tergantung pada jenis kenderaan dan tingkat kepadatan lalu lintas diruas jalan tersebut. Untuk tingkat kepadatan rendah kendaraan bermotor seperti sedan, mini bus, pick up,bus dan truck dipungut retribusi parkir sebesar Rp. 2000/sekali parkri dan untuk sepeda motor dan bentor dipungut tariff sebesar Rp. 1000/sekali parkir. Jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, jenis kendaraan seperti sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya dipungut tarif sebesar Rp. 2000/sekali parkir kecuali untuk bus dan truck tarif parkirnya sebesar Rp. 3000/sekali parkir. Untuk sepeda motor dan bentor tetap sama tarifnya dengan ruas jalan yang tingkat kepadatannya rendah. Perencanaan kedepannya secara bertahap Pemerintah Kota Gorontalo akan meningkatkan jumlah ruas jalan yang dipungut retribusi parkirnya sesuai system dan manajemen pengaturan lalu lintas daerah yang berlaku untuk peningkatan PAD Kota Gorontalo. Sarana Prasarana Keselamatan Transportasi Dalam penyelenggaraan transportasi darat di Kota Gorontalo, penyediaan sarana prasarana dan keselamatan transportasi menjadi bagian dari kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kota Gorontalo. Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan antara lain melakukan survey LHR, membuat manajemen rekayasa lalu lintas, melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, memasang halte dan papan nama jalan yang tujuannya adalah untuk menciptakan kenyamanan, keselamatan dan kemudahan dalam melakukan aktifitas berkendara. Untuk hal tersebut diatas maka salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur
kinerja
pelayanan
keselamatan
transportasi,
adalah
angka
kecelakaan lalu lintas. Tabel 2.69 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo Selang 2008 – 2013 TAHUN
JUMLAH KEJADIAN
2008 2009 2010 2011 2012 2013
283 200 241 232 205 236
JUMLAH KORBAN LUKA MENINGGAL LUKA RINGAN BERAT 19 78 272 14 45 196 28 58 240 26 52 227 21 16 205 23 18 224
Sumber Bidang Perencanaan Tatat Ruang Bappeda Kota Gorontalo
KERUGIAN MATERIAL (RP) 595.100.000 376.100.000 586.300.000 493.000.000 255.000.000 320.400.000
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka kecelakaan yang faktor penyebabnya adalah kelalaian manusia memiliki angka paling tinggi. Ini adalah
II - 76
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
indikasi yang menunjukkan bahwa kelalaian manusia itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidak hati-hatian dalam berkendara, tidak adanya rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, tidak dipatuhinya rambu lalu lintas yang ada dan faktor-faktor lain penyebab kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah data Rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di Kota Gorontalo. Tabel 2.70 Rambu Lalu Lintas Yang Terpasang Selang Tahun 2008 - 2013
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
URAIAN Rambu Trafic cone Deliniator Road Barier Marka Zebracross Marka Garis Lajur APILL Papan Nama Jalan
-
2008 96 -
2009 2 -
2010 192 4 -
2011 32 77 36 6300 m 2 -
Sumber : Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo
2012 75 1050 m 4392 m 2 310
2013 45 80 4926,68m 1
Rambu lalu lintas dibagi dalam tiga jenis rambu yakni rambu peringatan, rambu larangan/perintah dan rambu petunjuk. Rambu-rambu tersebut terpasang di 34 ruas jalan dengan rincian kondisinya sebagai berikut : Tabel 2.71 Kondisi Rambu Lalu Lintas
Rambu Peringatan Terpasang Baik Rusak 157
156
1
Rambu Larangan/Perintah Terpasang Baik Rusak 74
74
Rambu Petunjuk Terpasang Baik Rusak
-
76
76
-
Sumber Bidang Perencanaan Tatat Ruang Bappeda Kota Gorontalo
Untuk papan nama jalan ada sebanyak 93 ruas jalan yang sudah terpasang papan nama jalan. Total jumlah terpasang adalah sebanyak 186 unit dengan rincian kondisi baik sebanyak 142 unit dan kondisi rusak 44 unit. Pemasangan papan nama jalan ini di samping untuk mempermudah penulisan alamat, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi ruas jalan tersebut. Perhubungan Laut Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi juga meliputi bidang Perhubungan Laut, meskipun lebih bersifat koordinatif mengingat bahwa perhubungan laut masih ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat dan PT. Pelindo. Pelayanan kinerja bidang Perhubungan Laut lebih difokuskan pada peningkatan
pelayanan
kepelabuhanan
berupa
pengaturan
system
kepelabuhanan sesuai teknis operasional dan pengawasan terhadap tertib arus bongkar muat barang, arus lalu lintas barang, penumpang dan kapal.
II - 77
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kota Gorontalo sebagai pintu masuk di kawasan teluk Tomini memiliki 3 (tiga) pelabuhan, yakni pelabuhan perikanan, pelabuhan bongkar/muat barang dan pelabuhan Fery. Selain itu sarana prasarana yang di miliki oleh pelabuhan Gorontalo antara lain adalah 2 (dua) unit dermaga masing-masing dengan panjang 119,50 meter dan 60 meter, 2 (dua) unit Gudang pelabuhan seluas 1.000 m² dan 560 m², Lapangan penumpukan seluas 600 m², terminal penumpang seluas 500 m², gedung kantor 500 m² dan dilengkapi dengan Mercu Suar. Untuk aktifitas kegiatan di pelabuhan ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.72 Data Produksi angkutan dan kegiatan operasional pelabuhan Tahun 2012-2013
Tahun
Kunjungan Kapal/Jenis Pelayaran Berangkat Tiba
Arus Barang
2012
2.482
2.477
Bongkar ( M³) 568.116.789
2013
3.057
3.066
407.549.701
Arus Penumpang (Org) Turun Naik
Muat ( M³) 211.488.500
58.583
54.498
116.563.698
59.373
43.887
Sumber Dinas Perhubungan & Infokom Kota Gorontalo
Tabel 2.73 Arus Kapal Pelabuhan Laut Gorontalo selang tahun 2008 - 2013 No 1 A.
B.
Uraian Menurut Jenis Pelayaran Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Dalam Negeri Jumlah 1
2
Menurut Jenis Tambatan
A.
Dermaga Umum
B.
Dermaga Khusus
Jumlah 2
Satua n
TAHUN 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Call
30
15
10
3
13
4
GT
46,810
17,047
6,644
11,991
20,308
11.510
Call
377
323
349
321
264
305
GT
802,45 8
772,015
852,89 0
874,75 3
850,19 6
720.782
Call
407
338
359
324
277
309
GT
849,26 8
789,062
859,53 4
886,74 4
870,50 4
732.292
Call
308
222
239
207
185
309
GT
636,47 5
545,729
609,85 1
665,34 6
647,83 2
728.128
Call
99
116
120
117
92
260
GT
212,79 3
243,333
249,68 3
221,39 8
222,67 2
689.449
Call
407
338
359
324
277
569
GT
849,26 8
789,062
859,53 4
886,74 4
870,50 4
1.417.57 7
Sumber: PT Pelindo IV Cabang gorontalo
II - 78
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.74 Arus Barang Pelabuhan Laut Gorontalo Tahun 2008 - 2013 No
A.
B.
Uraian
Satuan
TAHUN 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Menurut Jenis Perdagangan Perdagangan Luar Negeri - Barang Import
T/M3
-
-
-
5,371
16,874
1.000.000
- Barang Export
T/M3
79,923
34,043
15,300
2,200
18,300
Jumlah A.
T/M3
79,923
34,043
15,300
7,571
35,174
- Barang Bongkar
T/M3
433,361
399,368
375,522
512,565
487,893
507.996.990
- Barang Muat
T/M3
90,844
60,458
97,134
100,402
115,226
122.580.500
Jumlah B.
T/M3
524,205
459,826
472,656
612,967
603,119
630.577.490
Jumlah A & B
T/M3
604,128
493,869
487,956
620,538
638,293
631.577.490
1.000.000
Perdagangan Dalam Negeri
Sumber: PT Pelindo IV Cabang gorontalo
Tabel 2.75 Arus Penumpang Pelabuhan Laut Gorontalo Tahun 2008 - 2013 No 1 1 2
Uraian
Satuan
2 Penumpang Naik Penumpang Turun Jumlah
TAHUN 2008
2009
2010
2011
2012
2013
3
4
5
6
7
8
9
Org
10,315
4,607
3,425
1,379
1,298
44.008
Org
8,667
6,304
5,940
3,883
3,409
58.506
Org
18,982
10,911
9,365
5,262
4,707
102.514
Sumber: PT Pelindo IV Cabang Gorontalo
Untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanannya, Pelabuhan Gorontalo ke depannya memiliki rencana pengembangan sarana prasarana kepelabuhanan antara lain yakni rencana pembangunan Dermaga III dengan volume 100 x 15 meter, pembangunan jalan dari dermaga III ke dermaga II sepanjang 200 x 10 meter dan pembangunan container yard (lapangan penumpukan petikemas) seluas 6.000 m². 8)
LINGKUNGAN HIDUP Secara umum kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Gorontalo
sudah diupayakan penanganannya melalui berbagai program pengelolaan baik dari segi pengelolaan persampahan, limbah cair, kualitas udara, kualitas air termasuk kualitas tanah. Seiring dengan semakin meningkatnya pertambahan jumlah penduduk setiap tahun hal ini tentunya akan berimbas pula pada kualitas lingkungan II - 79
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
hidup khususnya di daerah perkotaan. Pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif serta semakin tingginya berbagai kebutuhan masyarakat akan membawa pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya sejak dini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009. Bila melihat perkembangan data tentang Kondisi lingkungan hidup mulai dari pengelolaan persampahan dapat dikatakan bahwa upaya penanganan sampah dari tahun ke tahun sudah dilaksanakan secara maksimal walaupun masih jauh dari target yang diharapkan. Secara umum untuk semua jalur layanan sampah sudah terlayani di seluruh kecamatan walaupun belum menjangkau secara keseluruhan kawasan permukiman perumahan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan layanan angkutan sampah pada tahun 2011 sebanyak 120 jalur layanan dari 2008 yang hanya 77 jalur layanan. Keterbatasan sarana prasarana sering menjadi salah satu faktor dalam hal pelayanan penanganan sampah secara merata. Adapun data terkait operasional persampahan adalah sebagai berikut: Tabel 2.76 Data Kondisi dan Kapasitas Angkut Sampah Kota Gorontalo Tahun 2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kenderaan Operasional
Jumlah Unit
Dump Truck Arm Roll Suzuki Carry Getor Bajaj L-300 Jumlah
14 Unit 3 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 3 Unit 24 Unit
Sumber : BLH Kota Gorontalo, 2014
Daya Angkut Sampah (m3)perhari 112 m3 27 m3 15 m3 8 m3 1 m3 15 m3 168 m3
Data di atas menunjukkan bahwa kapasitas daya angkut armada sampah masih sangat terbatas yakni baru dapat mengangkut 168 m3 perharinya.Sedangkan kondisi sampah yang tertangani dari sumbernya sampai dengan ke tempat pembuangan akhir dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini : Tabel 2.77 Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA 2008-2013
2013 (M3)
URAIAN
2008 (M3)
2009 (M3)
2010 (M3)
2011 (M3)
2012 (M3)
1.
Volume Produksi Sampah
154.603m3
154.603m3
168.598m3
184.295m3
187.508m3
2.
Volume sampah yang terangkut ke TPA
194.017 m3
105.408m3
105.408m3
60.390m3
68.985m3
69.350m3
70.110. m3
No.
Sumber : BLH Kota Gorontalo, 2014
II - 80
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bila diasumsikan jumlah penduduk yang ada saat ini adalah 207.284 jiwa maka jumlah timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk setiap harinya adalah 2,6 ltr perhari atau 538,938 m3/hari maka persentase penanganan sampah baru mencapai
36,13%
pada
tahun
2013,
bila
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya prosentase penanganan sampah masih belum memadai seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dengan melihat keterbatasan kapasitas sarana prasarana pengelolaan sampah tersebut, maka diasumsikan bahwa masih dibutuhkan tambahan sarana-prasarana sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang tersedia saat ini untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal yakni sebesar 70% sampah terangkut. Sementara
untuk
kondisi
pengelolaan
limbah
saat
ini
Kota
Gorontalo
mengoperasikan 1 Unit bangunan IPLT yang berada di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara yang melayani seluruh wilayah Kota Gorontalo. Untuk kondisi eksisting kapasitas IPLT selama tahun 2011 adalah sebesar 584 m3, atau 12 m3 perminggu. Sedangkan untuk kondisi armada yang dioperasikan hingga saat ini terdapat 1 unit truck dengan kapasitas daya angkut tangki sebesar 4m3 dengan ritasi pengangkutan lumpur tinja 1-3 rit perhari. Sedangkan untuk jumlah permintaan penyedotan tangki septik diuraikan pada tabel berikut di bawah ini : Tabel 2.78 Data Permintaan Penyedotan Tangki Septik tahun 2010-2013
NO. KECAMATAN 1. Kota Utara 2. Kota Barat 3. Kota Timur 4. Kota Selatan 5. Kota Tengah 6. Dungingi 7. Dumbo Raya 8. Sipatana 9. Hulonthalangi Jumlah penyedotan
2010 16,2 % 1,3 % 30 % 20 % 22,5 % 10 % 80 rit
2011 12 % 0,2 % 32 % 26 % 16 % 13 % 0,8 % 134 rit
2012 17 % 4% 7% 25 % 30 % 15 % 2% 87 rit
2013 8,33% 8,33% 25% 27,38% 17,86% 5,95% 2,38% 1,19% 3,57% 84 rit
Sumber : BLH Kota Gorontalo, 2014
Berdasarkan di atas, dapat dilihat bahwa dari total 9 kecamatan yang ada, 7 kecamatan yang sudah menggunakan fasilitas penyedotan tangki septik, sedangkan 2 kecamatan belum memanfaatkan jasa penyedotan tanki septik. Pengelolaan Lingkungan Untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Gorontalo saat ini mulai diterapkan di hampir seluruh aspek pembangunan termasuk untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Data berikut ini II - 81
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
menunjukkan perkembangan jumlah kegiatan yang melaksanakan kajikan lingkungan atau menyusun dokumen UKL-UPL. Tabel 2.79 Kajian Lingkungan Di Kota Gorontalo NO. 1. 2. 3.
URAIAN AMDAL UKL-UPL SPPL
2008 -
2009 -
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo
2010 38 -
2011 64 469
2012 53 407
2013 3 31 165
Sementara itu untuk kualitas baku mutu air untuk 3 DAS yang melintasi wilayah Kota Gorontalo yakni masing-masing : 1) Sungai Bone kualitas baku mutu airnya cemar sedang; 2) Sungai Bolango kualitas baku mutu airnya cemar ringan; 3) Sungai Tamalate kualitas baku mutu airnya cemar ringan. 9)
PERTANAHAN
Pembangunan bidang pertanahan di Kota Gorontalo khususnya oleh pemerintah Kota Gorontalo diarahkan pada upaya pemberian
legalitas bagi
tanah-tanah
milik pemerintah kota Gorontalo berupa pengurusan sertifikat. Hingga saat ini upaya tersebut terus dilakukan pemerintah kota melalui unit pengelola Aset Daerah yang berada dibawah kewenangan
Dinas Pendapatan
dan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) yaitu melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Pningkatan Manajemen Aset/ Barang daerah setiap tahunnya. Data yang ada menunjukkan saat ini kepemilikan Aset berbentuk aset tidak bergerak bidang
yaitu
tanah milik pemerintah kota Gorontalo total sebanyak 759
tanah. Sebanyak 416
bidang
tanah
sudah memiliki
sertifikat
sedangkan 343 bidang hingga saat ini belum dilengkapi dengan sertifikat atau masih dalam proses pengurusan di Badan Pertanahan Nasional. 10)
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksudnya adalah bahwa kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. II - 82
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah Kota Gorontalo diperhadapkan pada pengembangan wilayah dengan prioritas utama pembangunan infrastruktur dan pusat-pusat perekonomian yang mendorong persebaran dan pemerataan penduduk. Hal ini diharapkan akan
berimbas
pada
masyarakat. Dibawah
pencapaian ini
adalah
sasaran capaian
peningkatan
kualitas
hidup
indikator kependudukan
Kota
Gorontalo. TABEL 2.80 Indikator Kependudukan Kota Gorontalo Selang 2008-2013
PENDUDUK KOTA GORONTALO TAHUN 2008 - 2013 165.175
207.284
2008 2009
170.456
201.509 196.897
2010
180.127
2011 2012 2013
No 1 2 3 4
Indikator Penduduk yg Memiliki Akta Kelahiran Jumlah penduduk dewasa (17 tahun keatas) Jumlah penduduk yang memiliki KTP Rasio penduduk yang memiliki KTP
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5.574
14.917
4.858
9.039
20.339
20.118
117.469
123.873
136.872
135.631
139.351
155.919
46.798
90.265
99.429
107.63
111.833
116.646
38.72%
70.72%
75.72%
78.39%
80%
0,81
5
Akta Kelahiran
1.4
10.9
1.3
9.1
6.815
6550
6
Akta Kematian
-
295
500
400
498
561
7 8
Akta Perkawinan Akta Perceraian
4
200 3
5
10 8
35 5
22
Sumber : DKCS Kota Gorontalo, 2014
II - 83
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
11)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IPG Kota Gorontalo dapat dilihat pada keterwakilan perempuan dilegislatif, dimana menurut data BPS pada tahun 2012, jumlah anggota DPRD periode 2009-2014 sebanyak 25 orang, perempuan sebanyak 6 orang dan laki-laki sebanyak 19 orang. Tabel 2.81 Anggota DPRD Kota Gorontalo Tahun 2013 Jenis Kelamin
No.
Partai Politik
Laki-Laki
Perempuan
1
Golkar
7
3
2
PAN
2
2
3
Demokrat
2
1
4
PPP
3
-
5
PDI-P
2
-
6
PKS
2
-
7
PDK
1
-
Jumlah
19
6
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo, 2014
Pada tahun 2013 proporsi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 65,57 % atau sebanyak 3636 orang. Sementara pada tahun yang sama jumlah pejabat perempuan di lembaga pemerintah mencapai 50,98% atau sebanyak 468, sedangkan laki-laki sebanyak 450 orang atau 49,01%. Tabel 2.82 Pejabat Kota Gorontalo Tahun 2013 No.
Jabatan
Jenis Kelamin Laki-Laki
Perempuan
1
Eselon II-A
1
0
2
Eselon II-B
25
6
3
Eselon III-A
43
9
4
Eselon III-B
59
33
5
Eselon IV-A
196
225
6
Eselon IV-B
120
183
7
Non Eselon
6
12
8
Fungsional
0
0
450
468
Jumlah Sumber : BKD Kota Gorontalo, 2013
II - 84
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
12)
KELUARGA BERENCANA
a. Peserta KB Baru menurut Kontrasepsi Jenis kontrasepsi dapat dibagi menjadi dua, yakni Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP). MKJP terdiri dari IUD, MOP, MOW dan Implant. Sedangkan yang termasuk Non MKJP adalah suntik, pil, kondom, obat vagina dan lainnya. Jumlah peserta KB baru yang menggunakan MKJP di Kota Gorontalo tahun 2012 sebanyak 964 PUS atau 48,0 % dari seluruh peserta KB baru. Jenis kontrasespsi MKJP terbanyak yangdigunakan adalah berturut-turut Implant (48,1 %), IUD (41,5 %) dan MOP/MOW (10,4 %). Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru menggunakan Non MKJP sebanyak 1.024 PUS atau 52,0 % dari seluruh peserta KB baru dengan jenis kontrasespsi terbanyak yang digunakan adalah suntik (55,1 %), pil (24,7 %) dan kondom (20,2 %). Sedangkan jenis kontrasepsi obat vagina dan lainnya tidak ada yang menggunakannya. b. Peserta KB baru Cakupan peserta KB baru terhadap pasangan usia subur merupakan salah satu indikator keberhasilan dari program KB. Indikator ini memperlihatkan berapa banyak pasangan usia subur yang baru pertama kali mencari perlindungan dari kehamilan yang tidak direncanakan. Peserta KB baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara/alat dan/atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa kehamilannya. Peserta KB baru di Kota Gorontalo tahun 2012 sebanyak 1.970 pasangan usia subur atau 6,0 % dari 32.581 pasangan usia subur yang ada dengan kisaran antara 4,8 % sampai dengan 7,7 %. Persentase peserta KB baru tertinggi dicapai oleh Kecamatan Kota Barat dan terendah dicapai oleh Kecamatan Kota Tengah. Tabel 2.83 Jumlah PUS di Kota Gorontalo Tahun 2013 NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
JUMLAH PUS
1
KOTA TIMUR
TAMALATE
7.306
2
KOTA SELATAN
LIMBA B
6.182
II - 85
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
JUMLAH PUS
3
KOTA UTARA
WONGKADITI
3.543
4
KOTA TENGAH
DULALOWO
3.598
5
KOTA BARAT
PILOLODAA
2.086
BULADU
2.033
6
DUNGINGI
DUNGINGI
4.269
7
DUMBO RAYA
8
HULONTHALANGI
9
SIPATANA
3.102 SIPATANA
3.572
JUMLAH (KOTA)
32.691
Sumber : Dikes Kota Gorontalo Tahun 2014
c. Peserta KB aktif Peserta KB aktif merupakan salah satu indikator keberhasilan dari program KB. Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi sesuai dengan standar di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu dengan jumlah pasangan usia subur di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama. Cakupan peserta KB aktif merupakan indikator untuk melihat mutu pelayanan KB dan partisipasi masyarakat. Grafik 2.10 Kecenderungan Cakupan KB Aktif Kota Gorontalo Tahun 2008-2013
89.4
2013
85.0
2012
82.8
2011
79.7
2010
78.1
2009
75.6
2008
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
Sumber Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2014
Cakupan KB aktif di Kota Gororntalo selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 75,6 % pada tahun 2008 menjadi 89,4 % pada tahun 2013. 13)
SOSIAL
Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu
II - 86
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
wilayah.
Beberapa
pelaksanaan
masalah
sosial
program-program
akan
pembangunan
mempengaruhi di
suatu
keberhasilan
wilayah.
Jumlah
penduduk yang besar, jika tidak ditangani dengan baik, akan memberikan dampak pada timbulnya masalah sosial, seperti keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasusilaan, dan bencana alam, serta bencana sosial. Kondisi masalah sosial di Kota Gorontalo sampai dengan tahun 2013 masih menunjukkan angka-angka yang meningkat cukup signifikan pada kelompok masyarakat tertentu seperti penyandang cacat yang meningkat dari 83 orang tahun 2008 menjadi 737 orang tahun 2013. Demikian pula dengan kondisi masyarakat lansia yang telah dibina, menurun dari 396 orang tahun 2008 menjadi 123 orang tahun 2013. Tabel 2.84 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2008-2013 Kinerja yang telah dicapai
Satuan
Jumlah gelandangan dan pengemis yang diberdayakan/diikutkan dalam pelatihan Jumlah KUBE Jumlah penyandang cacat Jumlah RTSM Jumlah lansia yang dibina
2009
Orang
16
16
19
Kelompok Orang Orang Orang
20 83 2823 396
30 97 2760 315
70 97 2682 319
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo, 2014
14)
Tahun 2010 2011
2008
2012
2013
19
11
20
120 101 2911 319
29 341 2821 644
550 737 2.666 123
KETENAGAKERJAAN
Kondisi ketenagakerjaan Kota Gorontalo dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana angkatan kerja yang bekerja tertinggi menurut BPS pada tahun 2011 sebanyak 76.613 orang. Sementara, dalam kurun waktu tahun 2008-2012
jumlah
pengangguran
di
Kota
Gorontalo
terus
mengalami
penurunan, dimana tahun 2008 angka pengangguran sebesar 9,64% menjadi 3,55% di tahun 2012. Tabel 2.85 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Gorontalo Tahun 2008 – 2013 No
Uraian
1
Angkatan Kerja
2
Bukan Angkatan Kerja
Status Bekerja Pengangguran Total Sekolah Mengurus URT
2008 90.36 9.64 100 26.64 64.71
2009 91.12 8.88 100 29.39 60.86
2010 92.08 7.92 100 31.76 58.24
2010 70.213 6.036 76.249 16.583 30.402
2011 76.613 4.787 81.400 7.618 30.238
2012 74.806 3.548 81.400 8.164 32.393
2013 77.372 4.182 81.554 8.945 33.647
II - 87
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Lainnya Total
Sumber : BPS, 2013
8.65 100
9.75 100
10 100
5.222 52.207
9.623 47.479
4.677 51.995
5.214 47.806
Pada tahun 2012 angkatan kerja yang bekerja penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Gorontalo didominasi oleh status pekerjaan PNS mencapai 55,83% atau sebanyak 41.766 orang dari total 74.806 orang.
No 1 2 3 4
5
6
7
Tabel 2.86 Urusan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo
Kinerja yang telah dicapai Jumlah tenaga kerja yang terdaftar Jumlah tenaga kerja yang produktif Jumlah perusahaan yang terdaftar Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMP dan Jamsostek Norma kerja Jamsostek Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan K3 Norma kerja Norma K3 Jumlah kasus kecelakaan kerja, PAK dan Objek pengawasan K3 Kasus kecelakaan Objek pengawasan K3 Jumlah sarana hubungan industrial PP PKB LKS - Bipatrit
Satuan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Orang
5863
6428
6700
6641
6761
7640
Orang
783
864
864
669
1682
7487
Buah
246
256
270
282
306
397
Buah Buah
99 136
128 180
1762 216
226 240
270 263
380 327
Buah Buah
123 72
154 103
203 162
212 184
236 217
360 276
Orang Perusaha an
2 87
5 116
6 149
254
1 274
3 275
Prshaan Prshaan Prshaan
35 5 -
19 2 -
26 6 1
32 3 -
35 3 1
59 3 1
Sumber : Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Gorontalo, 2013
15)
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Peningkatan dan perkembangan perkoperasian di Kota Gorontalo terlihat dari jumlah koperasi yang ada menunjukkan tren yang semakin meningkat yaitu 230 koperasi pada tahun 2008 menjadi 239 koperasi pada tahun 2012. Dari total 239 pada tahun 2011 tersebut, 119 tidak aktif atau sekitar 49.79%. Demikian juga dari hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp 30.514.248,- pada tahun 2008 menjadi Rp 30.779.804,- pada tahun 2011. Jumlah volume usaha sebesar Rp 77.047.542,- pada tahun 2008 turun menjadi Rp 74.462.266,- pada tahun 2011, penurunan ini diakibatkan oleh turunnya jumlah koperasi aktif. Tetapi penurunan volume usaha ini tidak diikuti oleh Sisa Hasil Usaha Koperasi. Sisa II - 88
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Hasil Usaha Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 3.185.585 pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 9.451.674 pada tahun 2011. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.87 Perkembangan Koperasi di Kota Gorontalo NO.
URAIAN
1
Jumlah Koperasi Kondisi Koperasi : - Aktif - Tidak Aktif Jumlah Anggota Koperasi Hasi Usaha Koperasi : − Modal Sendiri − Volume Usaha
2 3 4
− Sisa Hasil Usaha Koperasi Hukum
5
2008 230
2009 231
163 70
166 65
37.408
TAHUN 2010 230
2011 239
2012 251
2013 257
169 61
120 119
136 115
141 116
39.068
37.357
38.939
39.150
39,709
30.514.248 77.047.542
26.391.02 9 55.962.26 5
30.779.80 4 74.462.26 6
38.632.29 9 73.660.10 1
3.185.585
8.049.753
29.508.38 7 64.672.27 8 12.363.22 3
9.451.674
8.089.812
43.622.52 9,93.527.43 9,11.335.74 9
11
8
6
11
14
Berbadan
255
Sumber Dinas Perindagkop Umkm dan PM
Selain Koperasi Ekonomi Mikro juga dipengaruhi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Gorontalo. Tahun 2008 tercatat ada 1.750 Industri yang berskala Kecil, 9.159 Industri Mikro dan 80 Industri yang berskala Menengah dan merupakan basis penghasilan utama dari sebagian masyarakat kota. UMKM juga menyerap tenaga kerja perempuan yang relatif besar terutama yang bergerak di sektorsektor usaha jasa perdagangan, kerajinan, dan jasa boga. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari tahun 2008 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.88 Perkembangan UKM di Kota Gorontalo NO
URAIAN
1 2 3
2008 9.159 1.750 80 10.989
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Total
2009 8.447 2.454 112 11.017
Sumber : Dinas Perindagkop, UMKM dan PM
TAHUN 2010 2011 9.043 9.099 2.752 2.752 194 194 11.989 12.045
2012 10.570 3.717 194 14.481
2013 6.853 4.610 231 10.570
Sedangkan untuk perkembangan UMKM menurut sektor usaha dari tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.89 Perkembangan UMKM menurut Sektor Usaha tahun 2009 - 2013 No.
1
Sektor Usaha
Pertambangan & Penggalian
Tahun
Sektor
B
2009
2010
2011
2012
2013
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
119
Mikro
119
Mikro
119
Mikro
119
Mikro
Kecil
5
Kecil
5
Kecil
5
Kecil
5
Kecil
II - 89
Jumlah
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sektor Usaha
Industri Pengolahan
Listrik dan Air
Konstruksi
Perdagangan
Penyediaan Akomodasi Makan Minum
Transportasi dan Pergudangan
Perantara Keuangan
Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah dan Jamsos Wajib
Tahun
Sektor
C
D
F
G
I
H
K
N
O
2009
2010
2011
2012
2013
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
Total
124
Total
124
Total
124
Total
124
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
867
Mikro
871
Mikro
882
Mikro
882
Mikro
Kecil
425
Kecil
425
Kecil
425
Kecil
425
Kecil
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
Total
1.296
Total
1300
Total
1311
Total
1311
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
1
Mikro
1
Mikro
1
Mikro
1
Mikro
Kecil
-
Kecil
-
Kecil
-
Kecil
-
Kecil
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
Total
1
Total
1
Total
1
Total
1
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
7
Mikro
63
Mikro
63
Mikro
63
Mikro
Kecil
151
Kecil
248
Kecil
248
Kecil
248
Kecil
Menengah
9
Menengah
21
Menengah
21
Menengah
21
Menengah
Total
167
Total
332
Total
332
Total
332
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
5.420
Mikro
5788
Mikro
5833
Mikro
5833
Mikro
Kecil
1.442
Kecil
1587
Kecil
1587
Kecil
1587
Kecil
Menengah
73
Menengah
119
Menengah
119
Menengah
119
Menengah
Total
6.935
Total
7494
Total
7539
Total
7539
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
436
Mikro
436
Mikro
436
Mikro
436
Mikro
Kecil
169
Kecil
178
Kecil
178
Kecil
178
Kecil
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
Total
609
Total
618
Total
618
Total
618
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
915
Mikro
915
Mikro
915
Mikro
915
Mikro
Kecil
34
Kecil
41
Kecil
41
Kecil
41
Kecil
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
Total
953
Total
960
Total
960
Total
960
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
128
Mikro
128
Mikro
128
Mikro
128
Mikro
Kecil
91
Kecil
91
Kecil
91
Kecil
91
Kecil
Menengah
14
Menengah
34
Menengah
34
Menengah
34
Menengah
Total
233
Total
253
Total
253
Total
253
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
2
Mikro
8
Mikro
8
Mikro
8
Mikro
Kecil
20
Kecil
45
Kecil
45
Kecil
45
Kecil
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
Total
22
Total
53
Total
53
Total
53
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
-
Mikro
-
Mikro
-
Mikro
-
Mikro
Kecil
3
Kecil
3
Kecil
3
Kecil
3
Kecil
II - 90
124
1215
1
141
6826
526
867
210
22
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
11
12
13
14
Sektor Usaha
Jasa Pendidikan
P
Jasa Kesehatan
Q
Jasa Kemasy, Sosbud, Hiburan dan Penerangan Lain
Jasa Perorangan yg Melayani RT
Tahun
Sektor
R
T
2009
2010
2011
2012
2013
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
Total
3
Total
3
Total
3
Total
3
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
3
Mikro
3
Mikro
3
Mikro
3
Mikro
Kecil
2
Kecil
2
Kecil
2
Kecil
2
Kecil
Menengah
1
Menengah
1
Menengah
1
Menengah
1
Menengah
Total
6
Total
6
Total
6
Total
6
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
-
Mikro
-
Mikro
-
Mikro
-
Mikro
Kecil
2
Kecil
3
Kecil
3
Kecil
3
Kecil
Menengah
1
Menengah
3
Menengah
3
Menengah
3
Menengah
Total
3
Total
6
Total
6
Total
6
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
108
Mikro
129
Mikro
129
Mikro
129
Mikro
Kecil
110
Kecil
124
Kecil
124
Kecil
124
Kecil
Menengah
2
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
4
Menengah
Total
220
Total
257
Total
257
Total
257
Total
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Jumlah
Usaha
Mikro
441
Mikro
582
Mikro
582
Mikro
582
Mikro
Kecil
-
Kecil
-
Kecil
-
Kecil
-
Kecil
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
-
Menengah
Total
441
Total
582
Total
582
Total
582
Total
3
6
6
210
413
Sumber : Dinas Perindagkop, UMKM dan PM
16)
PENANAMAN MODAL
Perkembangan penanaman modal di Kota Gorontalo sampai dengan tahun 2011 meliputi investasi PMA sebanyak 6 unit usaha dengan nilai investasi sebesar US$5.345.000. Investasi PMDN sebanyak 3 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 136.915.867.194,-. Investasi non PMA/PMDN (Swasta Murni) sebanyak 499 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 782.040.600.245,Tabel 2.90 Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2008 - 2013 NO
1.
2.
3
Uraian Jumlah Unit Usaha a. PMA b. PMDN c. Swasta Murni Nilai Investasi a. PMA b. PMDN c. Swasta Murni Tenaga
2008
2009
2010
6 2 489
6 2 355
137.058.801.717
1.100.000 47.644.000.000 172.906.871.476
Tahun
2011
2012
2013
5 2 319
2 5 685
2 6 384
2 253
4.100.000 77.644.000.000 203.627.168.685
145.000 41.637.867.194 268.448.458.367
145.000 42.637.867 746.490.597.853
48.024.173 198.993.027.294
II - 91
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
NO
Uraian Kerja a. PMA b. PMDN c. Swasta Murni
2008 13 1.735
2009 34 12 904
2010 29 13 1679
Tahun
2011 22 590 2.685
2012 22 700 1581
2013 138 813
Sumber : Dinas Perindagkop, UMKM dan PM
Perkembangan penanaman sebagaimana digambarkan diatas, terlihat masih didominasi oleh penanam modal dalam negeri non pemerintah (swasta murni), sedangkan apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhannya menunjukkan kenaikan, hal ini menunjukkan adanya aliran investasi yang masuk ke Kota Gorontalo, kondisi ini didukung oleh iklim usaha yang kondusif yang mendorong peningkatan investasi yang dalam kaitan ini merupakan elemen yang cukup penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, adanya kelengkapan infrastruktur yang memadai, kesiapan SDM yang berkualitas, pemberian layanan perijinan yang prima serta jaminan stabilitas keamanan yang mantap serta peraturan–peraturan daerah berikut aturan pendukungnya termasuk dalam pengimplementasiannya seperti kemudahan dalam pengurusan perizinan berinvestasi dengan lama perijinan seperti di bawah ini: Tabel : 2.91 Lama proses Perijinan Usaha di Kota Gorontalo No.
URAIAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SIUP TDP IUI TDI IMB HO
Lama Mengurus (Hari) 3 Jam 3 Jam 3 Jam 14 Hari 3 Hari
Sumber : KPPT Kota Gorontalo
Jumlah Persyaratan (Dokumen) 6 dokumen 6 dokumen 4 dokumen 8 dokumen 5 dokumen
Biaya Resmi (rata - rata maks Rp) 0 0 0 0 0
Rata – rata pengurusan perizinan di Kota Gorontalo berkisar antara 3 jam – 14 hari dengan persyaratan dokumen 4 – 8 dokumen tanpa dipungut biaya. Jumlah retribusi daerah yang mendukung investasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini mendorong para investor untuk berinvestasi di Kota Gorontalo karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
II - 92
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.92 Jumlah Retribusi Daerah yang Mendukung iklim Investasi di Kota Gorontalo NO.
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.
Jumlah Retribusi Yang Mendukung Iklim Investasi
12
12
12
8
8
4
17)
KEBUDAYAAN
Penduduk
Kota Gorontalo
memiliki
corak
dan
budaya tersendiri, yang
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur masyarakat berupa gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan yang dikenal dengan ”Huyulu, Ambuwa, Ti’ayo, Hulunga”. Ungkapan Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah merupakan pandangan hidup masyarakat gorontalo yang memadukan adat dengan agama. Pandangan hidup ini selaras dengan masyarakat terbuka, modern dan demokratis. Ciri khas lainnya dapat dilihat pada makanan khas, rumah adat, kesenian seperti sastra, musik dan tari serta kerajinan rakyat. Diantaranya sulaman krawang dan anyaman ”Upiya Karanji” atau kopiah keranjang yang terbuat dari bahan rotan. Kondisi sosial budaya masyarakat Kota mengalami perkembangan yang cukup baik. Indikator perkembangan dapat dilihat pada indeks kualitas hidup masyarakat yang antara lain meliputi angka harapan hidup dan angka partisipasi wajib belajar yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. 18)
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga diKota Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana dapat dilihat dari tahun 2008 terdapat 37 organisasi kepemudaan dan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 128 organisasi kepemudaan. Klub olah raga berkurang, yakni pada tahun 2008 terdapat 16 klub dan pada tahun 2012 berkurang menjadi 7 klub. Hal ini diakibatkan kurangnya pembinaan yang intens terhadap klub olah raga yang ada juga untuk penghargaan dan penjaminan bagi para atlit belum digalakkan. Jumlah grup kesenian dan gedung kesenian untuk Kota Gorontalo belum terdata.
II - 93
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
TABEL 2.93 Jumlah Organisasi Kepemudaan Dan Klub Olahraga Tahun 2008 - 2013 NO 1 2.
Uraian Jumlah org kepemudaan Jumlah klub olahraga
2008
2009
2010
2011
2012
2013
37
38
38
129
128
103
16
15
12
11
7
21
Sumber : Dispora Kota Gorontalo, 2014
19)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Kondisi umum Kota Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2008 - 2013 cukup kondusif. Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat. Data di lapangan memperlihatkan bahwa kasus kriminalitas di Kota Gorontalo masih berfluktuasi. Tahun 2011 angka kriminalitas sebanyak 1.229 kasus turun menjadi 921 kasus di tahun 2012 dan pada tahun 2013 naik menjadi 1.208 kasus. Kasus penganiayaan hingga saat ini masih merupakan kasus yang paling menonjol, disusul oleh kasus pencurian, penipuan, kejahatan sosial, narkoba dan pemalsuan uang. Tabel 2.94 Angka Krimininalitas Kota Gorontalo Tahun 2008 - 2012 Jenis Kriminal 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah kasus Narkoba 5 17 9 4 4 Jumlah kasus Pembunuhan 0 0 2 2 1 Jumlah Kejahatan Seksual 23 20 31 29 13 Jumlah kasus Penganiayaan 521 595 441 549 410 Jumlah kasus Pencurian 319 411 405 432 380 Jumlah kasus Penipuan 104 200 231 211 111 Jumlah kasus Pemalsuan 2 2 1 3 2 uang Total Jumlah Tindak Kriminal 974 1.245 1.120 1.229 921 Selama 1 Tahun 2012 2010 2008 0
51.16 68.28 69.33 77.07 60.29 20
40
2013 2 25 491 472 216 2 1.208
Angka Kriminal (%)
2008 2009 2010 2011
60
80
2012
Sumber Data : POLRES KOTA Pemicu terjadinya tindak kriminal diantaranya adalah adanya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial masyarakat yang
II - 94
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. 20)
OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan
dengan
pemerintah
pusat,pemerintah
provinsi
dan
dengan
pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007 pada urusan pendidikan, dengan adanya perubahan fokus unsur penyelenggaraan RSBI/SBI yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah kota menyerahkan SMP, SMA dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional kepada pemerintah
provinsi.
Pemerintah,
telah
Sesuai
dengan
dilaksanakan
urusan
pengalihan
yang
menjadi
pengelolaan
kewenangan
penyelenggaraan
RSBI/SBI dari pemerintah kota kepada Pemerintah Provinsi. Pemerintahan Umum Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Adapun urusan pemerintah Kota Gorontalo diantaranya; a) Organisasi Organisasi Pemerintah Kota Gorontalo terdiri dari Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat daerah dimaksud bertanggung jawab
II - 95
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
kepada Kepala daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Gorontalo terdiri dari 3 organisasi dan Tata Kerja, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo yaitu; a) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 13 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, yang terdiri dari 9 bagian dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, b) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, terdiri dari 12 dinas, dan 3). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo terdiri dari; Inspektorat, 6 badan, 3 kantor. Sedangkan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah
Kota
Gorontalo
Nomor
5
Tahun
2008
Tentang
Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Gorontalo, terdiri atas 6 Kecamatan dan 49 Kelurahan. Kondisi tersebut diatas mengalami perubahan, pada struktur organisasi Lembaga Teknis Kecamatan dan Kelurahan, yaitu terdapat 3 kecamatan dan 1 kelurahan pemekaran. Hal ini diatur pada Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Sipatana, Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Dumbo Raya, Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulonthalangi dan Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki. Sehingga kecamatan yang berada di Kota Gorontalo sebanyak 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan. Perubahan struktur organisasi pemerintah melalui pengembangan kecamatan dan kelurahan adalah salah satu upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pelayanan Pemerintah Kota Gorontalo kepada masyarakat. b) Hukum Dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 Pemerintah Kota Gorontalo telah menerbitkan 95 Peraturan Daerah. Klasifikasi Peraturan Daerah tersebut, meliputi Perda tentang Perencanaan, Penggangaran, Pengelolaan Anggaran, Retribusi, Pajak, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan (Pemekaran Wilayah), Perizinan, Larangan penjualan minuman beralkohol, Kesehatan seperti pada tabel berikut ini :
II - 96
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Grafik 2.11 Jumlah Produk Hukum Kota Gorontalo Tahun 2008 – 2013
60
Jumlah Peraturan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo Kurun Waktu 20082013 41
40
0
28
21
20
15
8 2008
Jumlah Revisi yang dilakukan
2009
9
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jumlah
3
3
4
1
1
0
12
Sumber : Bagian Hukum SETDA Kota Gorontalo, 2014
Untuk mencegah terjadinya praktek – praktek maksiat seperti prostitusi, judi dan penjualan miras pada lokasi – lokasi yang dianggap rawan, Pemerintahan Kota Gorontalo selain menerbitkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo juga melaksanakan razia secara rutin. Tindakan tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus membersihkan kota ini dari praktek – praktek maksiat. Di bawah ini merupakan trend penertiban peredaran minuman beralkohol dari tahun 2008 sampai tahun 2013 sehingga dapat dilihat dengan adanya penertiban miras di Kota Gorontalo angka kriminalitas di Kota Gorontalo berkurang. Tabel 2.95 Jumlah Penertiban Miras tahun 2008 - 2013 2008 2009 2010 2011 2012 Penertiban oleh Satpol 6.715 10.250 4.702 6.277 1.140
Sumber : Satpol Kota Gorontalo, 2014
2013 236
Di samping upaya tersebut di atas, pemerintah daerah senantiasa juga melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya preventif dalam menjaga keamananan
dan
ketertiban
daerah
yang
diwujudkan
melalui
rapat
koordinasi Muspida yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan aksi pengamanan secara langsung di lapangan. Berbagai program dan kebijakan pengembangan kehidupan beragama dan pemberantasan maksiat di Kota Gorontalo telah berdampak pada menurunya angka kriminalitas di Kota Gorontalo.
II - 97
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
c) Inspektorat Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka mewujudkan clean government didukung oleh aparatur pengawasan (inspektorat) yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional. Dimana pada tahun 2008 Temuan Hasil Inspektorat (administrasi) sebanyak 26 rekomendasi dan meningkat
pada
tahun
2011
sebanyak
337
rekomendasi.Sedangkan
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada tahun 2008 sebanyak 12 rekomendasi dan pada tahun 2011 sebanyak 133 rekomendasi atau
capaian
kinerja
sebesar
39,46%.
Sementara
itu
Laporan
Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang terbit pada tahun 2011 sebanyak 122 LHP. d) Umum Dalam melaksanakan publikasi kegiatan dan kebijakan pemerintah dan Pemenuhan hak-hak masyarakat akan kebutuhan informasi dan mendukung transparansi
akuntabilitas
publik,
maka
Pemerintah
Kota
Gorontalo
mempublikasikan informasi Pembangunan Daerah melalui situs website www.gorontalokota.go.id. Dimana pada tahun 2012 berita yang telah diupload sebanyak 817 buah, dengan jumlah pengunjung yang mengakses website sebanyak 306.878 orang. Selanjutnya, untuk mewujudkan pemerintah yang peka dan responsif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat serta memberi peluang terjadinya sinergi
komunikasi
dua
arah
antara
pemerintah
dan
masyarakat
dilaksanakan kegiatan dialog interaktif di televisi melalui RRI Gorontalo. e) Urusan Kepegawaian Disipilin aparatur dalam organisasi pemerintah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Hal ini telah diwujudkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo melalui komitmen Walikota Gorontalo selama 5 (lima)
tahun
yaitu
tahun
2008 -
2013
dalam
menjalankan
amanat
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan, yaitupembinaan, penegakan dan penindakan. Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, dikembangkan sistem reward and punishment. Disiplin PNS ditegakkan antara lain dengan pemberian imbalan Tambahan Penghasilan II - 98
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Pegawai atas prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan semangat kerja. Indikator yang menjadi penilaian kinerja adalah dispilin, ketaatan tanggung jawab, kerja sama dan program serta kegiatan penunjang pemerintah daerah. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diatur dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2009, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2010, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2012 serta Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2013 Grafik 2.12
PNS Penerima TPP Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 5000 4000
2009
3850
3000 2000
2003
2520
2214
2010
2208
2011
1000
2012
0
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo, 2014
Besaran pemberian TPP diberikan berdasarkan kategori yang meliputi, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf. Penilaian atas laporan ini dievaluasi secara berkala oleh staf berdasarkan wilayah koordinasi dan fungsi staf ahli secara berkala. Evaluasi ini juga dilakukan oleh kepala daerah melalui rapat koordinasi dengan masing-masing menyampaikan program dan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) minggu. Disamping itu Pemerintah Kota Gorontalo juga telah melakukan pemantapan Sistem dan Manajemen Kepegawaian dengan mengembangkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Urusan Perangkat Daerah Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Gorontalo untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan II - 99
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
untuk merespon tuntutan reformasi birokrasi melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010– 2014 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas, yaitu : • Peningkatan pelayanan publik , melalui Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan membentuk Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Untuk lebih memaksimalkan fungsi pelayanan terpadu, maka KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) akan ditingkatkan eselonitasnya dari III/a menjadi II/b. Hal ini telah mulai dirintis dengan diterbitkannya SK Walikota tentang Tim pengkaji peningkatan status KPPT dan PERDA BPPT. • Pelimpahan kewenangan penertiban perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP . BPPT akan melakukan inventarisasi data izin dan non izin yang ada di SKPD / lingkup pemerintah Kota Gorontalo dimana pelimpahan wewenang penertiban izin dan non izin akan diatur melalui Peraturan Walikota (PERWAKO) • Melakukan publikasi pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga BPPT • Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan BPPT • Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dilakukan melalui pembentukan
Tim
Koordinasi
Rencana Aksi
Daerah
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi di Kota Gorontalo berdasarkan SK Walikota nomor 14/22/I/2013 tanggal 30 Januari 2013. Disamping itu adanya kesepakatan RAD PPK Daerah tahun 2013 Gubernur Gorontalo dengan Walikota Gorontalo pada bulan Januari 2013. f) Persandian Pada tahun 2012 kegiatan urusan persandian di Kota Gorontalo yaitu sandi dan telekomunikasi dimana pada tahun 2013 email yang dikirim melalui sistem sandi sebanyak 14 surat, Pengiriman faxmile pada tahun 2013 sebanyak 200 surat (fax masuk) dan sebanyak 75 surat (fax keluar), selain itu kegiatan Website Chatting antar daerah diseluruh Indonesia.
II - 100
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
21)
KETAHANAN PANGAN
Ketahanan pangan di Kota Gorontalo pada tahun 2008 mampu mendukung ketersediaan pangan melalui produksi tanaman pangan berupa padi sebanyak 12.88 ton ketersediaan ini turunpada tahun 2012 sebanyak 9.424 ton. Produksi tanaman padi ini turun diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura yang mengalami kenaikan antara lain Produksi jagung juga mengalami penurunandari 883 ton tahun 2008 menjadi 142.6 ton pada tahun 2012. Untuk konsumsi ikan sebanyak 68 kg/kapita/tahun dari total konsumsi ikan se-propinsi Gorontalo yang hanya sebesar 40/kg/kapita/tahun. Dalam meningkatkan pemberdayaan petani dan kelompok tani diberikan dana penguatan modal sebesar Rp 2.600.000.000, untuk
26
Gabungan
kelompok
tani
(Gapoktan)
yang
ada
di
Kota
Gorontalo.Perkembangan kelompok tani penerima dana penguat modal selama lima tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.96 Kelompok Tani Penerima Dana Penguatan Modal Tahun 2008-2013 No 1 2 3 4 5
Nama Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Hias Alsintan Total
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-
7
13
15
15
10
-
1
4
11
19
9
-
-
4
36
27
18
0
2 1 11
21
8 70
4 1 66
37
Sumber data : BP4K Kota Gorontalo
Keberhasilan petani dalam meningkatkan produksi dan produktifitas usaha taninya, semuanya tidak terlepas dari peran penyuluh pertanian. Berikut data penyuluh yang ada di Kota Gorontalo.
No.
Tabel 2. 97 Data Keberadaan Penyuluh Kota Gorontalo Penyuluh 2008 2009 2010 2011 2012
2013
1
PNS
14
13
13
19
19
19
2
Honor
1
1
1
5
7
10
3
THL-TB
14
11
11
8
8
8
29
25
25
32
34
37
Total Sumber data : BP4K Kota Gorontalo
II - 101
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
22)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
melalui
penguatan
kapasitas
pengembangan
lembaga
masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. a)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Lembaga
Pemberdayaan
Pemerintah
Kota
Masyarakat
Gorontalo.
LPM
(LPM)
merupakan
merupakan
wadah
Lembaga yang
mitra
dibentuk
atasprakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah. Saat ini LPM d Kota Gorontalo banyak berperan aktif pada kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan bahkan sampai tingkat kota. b)
Posyandu Aktif
Posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan, dimana kualitas manusia sejak dini salah satunya dipengaruhi oleh peran posyandu dalam pemberian layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Keberadaan Posyandu di Kota Gorontalo sejak tahun 2008- 2012 sangat membantu Masyarakat khususnya dalam jangkauan ketersediaan fasilitas kesehatan dalam skala kecil. Jumlah posyandu di Kota Gorontalo pada tahun 2012 sebanyak 131 buah, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 130 buah (sumber data : Dikes Kota Gorontalo, 2013). c)
Persentase PKK aktif
Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Dalam peningkatan peran II - 102
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
perempuan ini, melalui pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif tahun 2008 menyelenggarakan kegiatan pembinaan perempuan sebanyak 125 peserta dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Tahun 2009 melaksanakan kegiatan pembinaan perempuan di 2 (dua) lokasi P2WKSS yaitu Kelurahan Libuo dan Kelurahan Tomulabutao dalam rangka peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan kemasyarakatan menuju masyarakat sehat sejahtera. Sasaran program adalah perempuan dengan tingkat kesejahteraan rendah yang masuk dalam kategori Keluarga Miskin, Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera I yang ada di Kelurahan Libuo dan Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Tahun 2010 melaksanakan kegiatan lomba Posyandu Tingkat Nasional di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Dan tahun 2011 melaksanakan kegiatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) yang berlokasi di kelurahan Tapa dan Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Organisasi perempuan yang tergabung dalam PKK ini juga telah melakukan kegiatan berupa pemberian honorarium bagi guru PAUD sebanyak 24 orang, Honor kader posyandu 7620 orang, monitoring dan pembinaan P2WKSS dan Pokja, dan keikutsertaan lomba di tingkat provinsi. d)
LSM aktif
Selama kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu tahun 2008-2013, LSM aktif di Kota Gorontalo bertambah sebanyak 33 LSM, dimana setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tahun 2008 LSM di Kota Gorontalo sebanyak 10 LSM dan bertambah pada tahun 2013menjadi sebanyak 43 LSM. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan sangat tinggi. Grafik 2.13 LSM Aktif Kota Gorontalo Tahun 2008 - 2013 50
41
43
2012
2013
40 30 20 10 0
10
2008
15
2009
18
2010
25
2011
Sumber data : BPMP & KB Kota Gorontalo 2013 & Badan Kesbangpol 2014
II - 103
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
23)
STATISTIK
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik, maka Pemerintah Kota Gorontalo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan kerja sama dengan BPS di bidang penyediaan dokumendokumen data daerah. Pada Tahun 2012 kerjasama antara Bappeda Kota Gorontalo dan BPS Kota Gorontalo yaitu melalui Program Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan kegiatan Penyusunan Kota Dalam Angka (KDA) sebanyak 100 buku, Penyusunan PDRB sebanyak 50 buku dan Penyusunan Gini Ratio sebanyak 50 buku tahun 2013. Dalam urusan kewenangan, statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi Pemerintah Kota Gorontalo, sedangkan BPS Kota Gorontalo menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus. 24)
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pada Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja urusan Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Penyediaan Koneksi Internet guna kelengkapan data yang akurat dan up to date di 14 titik, dimana pada tahun 2008 hanya terbangun 8 titik
jaringan
koneksi
internet.
Fasilitas
Layanan
Perpustakaan
melalui
penyediaan 1000 eksemplar buku kepada 27 kelurahan di 9 kecamatan, dimana jumlah pengunjung perpustakaan kelurahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 1.540 pengunjung pada tahun 2011, menjadi sebanyak 3.154 pengunjung pada tahun 2012. 25)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Akselerasi pembangunan Kota Gorontalo yang semakin dinamis dalam kurun 5 (Lima) tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ditandai dengan semakin berkembangnya infrastruktur dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi, dengan semakin banyaknya perusahaan operator selular yang membuka jaringan layanan komunikasi dengan area coverage di 9 Kecamatan. Di Tahun 2008 perusahaan operator selular ini terhitung sudah mulai banyak, dengan dilayani secara langsung oleh 5 provider yaitu PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Pro XL, dan PT. Telkom (Flexi) dibandingkan pada Tahun 2007 hanya ada 2 perusahaan
yaitu
perkembangannya
PT. hingga
Telkomsel pada
dan
Tahun
PT.
2013
Telkom. ini
Namun
dalam
perusahaan-perusahaan
tersebut telah merambahdi semua wilayah perkotaan dan juga wilayah
II - 104
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
disekitarnya. Sarana telekomunikasi yangdiperuntukkan untuk jaringan telepon rumah,perkantoran pemerintah dan swastadilayani secara langsung oleh PT. Telkom Cabang Gorontalo dengankapasitas sentral sebesar 17.830 SST dan jangkauan layanannya tidak sajadi wilayah Kota Gorontalo tetapi juga meliputi wilayah lain disekitarnya.Sementara itu PT. Telkom Net (Speedy) juga melayani jaringaninternet yang ada di Kota Gorontalo yang sudah merambah di semua perkotaan, jaringan internet ini juga selain PT. Telkom Net sudah ada juga perusahaan yang lain melayani jaringan internet seperti Olami Net, Wasantara Net dan termasuk jugaperusahaan-perusahaan selular yang ada di Kota Gorontalo. Penyebaranberita dan Informasi pembangunan di Kota Gorontalo juga dilakukan melalui media cetak dan elektronik, serta radio. Semakin berkembangnya penyedia jasa di bidang ini seperti Mimoza TV, GO TV, CIVICA TV, dan TVRI Gorontalo, makin mempertegas eksistensi Kota Gorontalo sebagai pusat pelayanan jasa. 3.2
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1)
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada tahun 2012, PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kota Gorontalo sebesar 92.919,15 juta rupiah dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 4,35%. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB sektor ini masih diberikan oleh subsektor perikanan sama seperti tahun 2011. Kontribusi subsektor perikanan pada tahun 2012 adalah 3,36%. Pertumbuhan tertinggi di sektor pertanian terjadi pada subsektor perikanan yang tumbuh sebesar 4,13%. Untuk produksi dan produktivitas perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 produksi perikanan sebesar 13.742,00 ton dibandingkan dengan tahun 2008 produksi yang hanya mencapai 8.722,20 ton. Sedangkan produktivitas tahun 2008 sebesar 11,88 ton/tahun dan tahun 2012 produktivitas meningkat mencapai 16,99 Ton/Tahun untuk perikanan tangkap dan Produksi perikanan budidaya pada tahun 2008 hanya 480,8 ton pada tahun 2012 mencapai 4,094 ton. Sedangkan Produktifitas tahun 2008 1,31 Ton/Tahun pada tahun 2012 naik secara signifikan mencapai hingga 341,2 Ton/Tahun. Perkembangan Produksi dan Produktivitas ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
II - 105
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Tabel 2.98 Perkembangan Produksi Dan Produktivitas Ikan Tahun 2008 – 2013
Uraian
Satuan
1 Perikanan Laut . *Jumlah tangkapan Ikan Ton Ton/Thn (produksi) Ton *Produksi Pertahun *Penjualan Lokal Rp Ton (kuantitas) *Penjualan Lokal (Nilai Rp Kg/Kapita/T Rupiah) *Penjualan Eksport hn (Kuantitas) Penjualan Eksport (Nilai Kuantitas) Jumlah Konsumsi . Perikanan Darat Ikan Budidaya *Jumlah tangkapan Ikan Ton Ton/Thn (produksi) Ton *Produksi Pertahun *Penjualan Lokal Rp Ton (kuantitas) *Penjualan Lokal (Nilai Rp Kg/Kapita/T Rupiah) *Penjualan Eksport hn (Kuantitas) Penjualan Eksport (Nilai Kuantitas) Jumlah Konsumsi 3 Perikanan Umum . *Jumlah tangkapan Ikan Ton (produksi) Ton/Thn *Produksi Pertahun *Penjualan Lokal Ton Rp (kuantitas) *Penjualan Lokal (Nilai Rupiah) Sumber : DKPP dan KP Kota Gorontalo
2) Kota
2009
2010
2011
2012
2013
10.090 10,31 7.750,13 58.125.975 2.339,87 46.797.400 34,60
11.484,60 9,91 7.272,50 58.180.000 4.211 84.220.000 35,09
12.070,1 15,57 8.814,48 74.923.080 3.258,62 170.066.350 . 46,3
13.741,00 16,99 8.931,7 178.633.000 4.809,35 264.514.250 68
14.038,4 17.83 9.124,7 175.223.198 4.913,7 94.350.953 69,4
903 13,89 903 15.802.500 -
1.112,90 18,86 1.112,90 19.475.750 6,1
2.530,11 13,28 2.530,11 63.250.000. 000 43,3
4.094 341,2 4,094 102.350.000
2.941,34 245,11 2.941,34 88.240.200 0 0 14,54
106,3
37,4
76,6
77,9
78.32
0,61 106,3 1.594.500
0,95 37,4 568.500
4,78 76,6 1.187.300
1.08 77,9 1.801.928.85 4
1.56 78.32 1.803.020.09 4
30.000
PERTANIAN Gorontalo
sebagai
ibukota
Provinsi
Gorontalo
yang
pertumbuhan
ekonominya didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan, di samping itu memiliki sektor-sektor pendukung lainnya seperti sektor pertanian secara umum yang telah mampu berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kawasan-kawasan yang masih cukup potensial pada beberapa kawasan perkotaan. Indikator yang dapat diperhatikan adalah sektor pertanian dengan kawasan kawasan
persawahan
yang
masih
cukup
luas
kurang
lebih
916
ha,
Ladang/kebun 239 ha, pekarangan 2.134 ha. Pembangunan sektor pertanian saat ini lebih diarahkan kepada peningkatan produksi dan produktivitas hasilhasil pertanian dengan titik berat kepada upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dari berbagai sektor dalam upaya mendukung target peningkatan surplus beras nasional kedepan. Swasembada pangan yang telah II - 106
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya menjadi motivasi yang besar untuk terus dipertahankan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional oleh 200 juta lebih penduduk Indonesia. Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura mencakup tanaman padi, jagung, sayuran, buah-buahan , tanaman hias, cabe, tomat dll. Sektor pertanian dalam PDRB tiap tahun rata-rata memberikan kontribusi sekitar 4-6 persen. Meskipun bukan merupakan key sektor (sektor kunci) namun kontribusi sektor pertanian patut mendapat perhatian yang lebih. Berbeda dengan daerah lain di wilayah Propinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki luas wilayah pertanian terkecil. Dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan pembangunan perumahan di tanah perkebunan membuat lahan pertanian semakin berkurang. Produksi tanaman pangan dan hortikultura dapat di lihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.99 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tahun 2008 – 2013 (Dalam Ton) No.
Komoditi
2009
2010
2011
2012
2013
1. 2. 3.
Padi sawah Jagung Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu Ubi Jalar Cabe Rawit Tomat
10.927 529 2
10.846 238,5 1,2
12.024 306 -
9.424 142,6 -
11.267 575 -
2
-
-
-
-
117,4 97,06 25,6 93
45,68 7,5 5,4
92 14 14
34 8,7 14,1
7 19
4. 5. 6. 7. 8.
Sumber : DKPP dan KP 2014
Tabel di bawah ini menunjukan data Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura Selang Tahun 2008 – 2012 (dalam kwintal) Tabel 2.100 Data Produktivitas Tanaman Pangan Dan Holtikultura No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Komoditi Padi sawah Jagung Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu Ubi Jalar Cabe Rawit Tomat
2008
2009
2010
2011
2012
2013
53.088 50.74 12.01 10.56
55.96 49.07 10.46 10.79
61 45 12 -
59.41 45 -
62 46 -
59,30 41,96 -
118.5 96.31 32 98
47 10 32 93
114.2 7.5 5.4
115 10 20
115 29 28
22,00 24,00
Sumber : DKPP dan KP 2014
II - 107
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
3)
KEHUTANAN
Dari data luas lahan Kota Gorontalo nampak bahwa keberadaan lahan sangatlah minim dan untuk kehutanan terdapat di daerah pegunungan. Namun begitu wilayah kehutanan yang ada seperti terdapat pada tabel berikut ini: Tabel 2.101 Luas Lahan Kritis Dan Hutan Rakyat (Ha) NO 1. 2.
URAIAN Luas Lahan Kritis Hutan Rakyat
2008 2.363 -
Sumber : DKPP dan KP 2014
4)
2009 2.294 -
TAHUN 2010 2.233 50
2011 2.098 135
2012 1.948 150
2013 1.748 200
PARIWISATA
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hal tersebut maka pariwisata dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal yang paling mendasar adalah bahwa pariwisata akan berkembang dengan baik apabila ditunjang oleh sumber daya baik itu kualitas SDM serta ketersediaan sarana maupun prasarana penunjang pada obyek wisata. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Kota Gorontalo hingga saat ini masih terus berbenah diri dalam hal pengembangan potensi wisata-wisata yang ada. Adapun beberapa obyek wisata andalan yang ada di Kota Gorontalo adalah Benteng Otanaha yang terletak di Kecamatan Kota Barat, Tapak Kaki Lahilote di Kecamatan Hulonthalangi
serta
beberapa
objek
wisata
pantai
yang
masih
terus
dikembangkan. Sebagai daerah yang masih terus membangun, intensitas kunjungan wisata asing pada tahun 2008 1.127 berkembang naik menjadi 1.751 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo secara perlahan menjadi salah satu tujuan dan perhatian para pelancong asing atau turis manca negara. Adapun perkembangan Pariwisata Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini : Tabel 2.102 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Gorontalo No 1. 2.
Uraian Manca Negara Nusantara
2008 1.127 58.99 2
2009 1.153 59.771
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2014
2010 3.158 52.326
2011 1.702 40.453
2012 1.751 68.855
2013 2.316 114.51 5
II - 108
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.103 Jumlah Objek Wisata Per-Kecamatan
Kecamatan Kota Barat
Jumlah 4
Dungingi
1
Makam Kramat Nene Tabibi
Kota Selatan
6
Kolam renang Lahilote Rumah Adat Dulohupa Taman Kota Mesjid Baiturahim Mesjid Tua Hunto Makam Kramat Haji Bu Ulu
Kota Timur
-
-
Hulonthalangi
8
Pantai Indah Pohe Tapak Kaki Lahilote Goa Bayalo Milale Patung Nani Wartabone Makam Kramat Pulubungga Makam Kramat Titidu Hulawa Makam Kramat Dutongo Pitu Lolodu
Dumbo Raya
2
Karang Citra Makam Kramat Ta Ilayabe
Kota Utara
-
-
Kota Tengah
2
Makam Kramat Jogugu Inaku Tugu Adipura
Sipatana
-
-
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
No. 1.
2.
3.
4.
Nama Objek Wisata Benteng Otanaha Bak Pemandian Potanganga Makam Ju Panggola Makam Kramat Kali Bandula
Tabel 2.104 Perkembangan Pariwisata di Kota Gorontalo
Uraian Objek wisata a. wisata alam b. wisata budaya/historis sejarah c. wisata buatan Sarana Prasarana a. Hotel Berbintang b.Hotel Non Berbintang c. restoran /rumah makan Jumlah wisatawan a. Wisatawan Manca negara b. Wisatawan Nusantara Lama tinggal wisatawan a. wisatawan manca negara
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3 8
3 8
3 8
3 8
3 8
3 13
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
2
2
39
40
41
43
44
46
51
51
51
169
172
149
1.127
1.153
3.158
1.702
1.751
2.316
58.99 2
59.77 1
52.326
40.453
68.855
114.51 5
II - 109
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. 5.
6.
Uraian b. wisatawan nusantara Jumlah kunjungan wisatawan Pada objek wisata a. Benteng Otanaha b. Bak Potanga c. Kolam Renang Lahilote Jumlah event pariwisata
2008
2009
2010
2011
2012
2.978 1.669 2.000 3
3
3
2013
8.737
9.902
1.193 37.827
105 37.944
4
5
4
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Hotel/ Penginapan Untuk mendukung Pariwsata di Kota Gorontalo maka fasilitas hotel dan penginapan menjadi salah satu faktor menarik wisatawan. Hotel dan penginapan juga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, karena dengan adanya hotel/penginapan maka menjadi daya tarik daerah untuk mendatangkan tamu-tamu atau wisatawan, baik lokal, domestik maupun asing dan menjadi sarana prasarana bertransasksi dan membuat kerjasama/kontrak antar pengusaha. Secara rinci jumlah hotel/penginapan di Kota Gorontalo dirinci pada tabelberikut. Tabel. 2.105 Jumlah Hotel dan penginapan di Kota Gorontalo Tahun 2013. NO
NAMA HOTEL
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JUMLAH KAMAR
HARGA KAMAR MINIMUM
MAKSIMUM
Kecamatan Kota Selatan
I 1
ALAMAT HOTEL
Hotel Ahlan Hotel Diponegoro Hotel Imperial Hotel Karina Hotel Krawang City Hotel Mega Zanur Hotel Oasis Hotel Otanaha Hotel Paradise Hotel Sahara Hotel Saronde Hotel Sumber Ria Penginapan Imam Bonjol
Jl. Prasetya Kel Limba B Jl. Diponegoro Kelurahan Limba B Jl. Hi. Yusuf Polapa No. 11 Jl. Nani Wartabone Kel. Biawao Jl. Nani Wartabone No. 31 Jl. Sam Ratulangi Kel. Limba U II Jl. HB Yassin No. 29 Kel. Limba B Jl. Sam Ratulangi Kel. Limba U II Jl. Sutoyo No. 59 Kel. Biawao Jl. Budi Utomo Kel. Limba U I Jl. P. Kalengkongan Jl. Budi Utomo Kel. Limba U I Jl. Imam Bonjol No. 151 Kel. Limba B
12 14 45 17 17 57 23 8 34 14 20 21 30
Rp 50,000.00 Rp 65,000.00 Rp 175,000.00 Rp 115,000.00 Rp Rp 200,000.00 Rp 175,000.00 Rp 50,000.00
Rp 110,000.00 Rp 100,000.00 Rp 500,000.00 Rp 187,000.00 Rp 175,000.00 Rp 550,000.00 Rp 275,000.00
Rp 88,000.00
Rp 85,000.00 Rp 350,000.00 Rp 125,000.00 Rp 159,000.00
Rp 75,000.00
Rp 200,000.00
Rp 40,000.00
Rp 80,000.00
Rp 215,000.00 Rp 50,000.00
II - 110
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
NO 14 15
NAMA HOTEL Penginapan Salsabila Penginapan New Bersehati
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Hotel Citra Hotel Crystal Green Grand City Hotel Hotel Horizon Hotel Kasuari
2 3 4 5 6 7 8
Hotel Liberty Hotel Maqna
Jl. Sultan Botutihe No 88
Hotel Milenium Hotel Mirabela
2
Jl. Gelatik Kel. Heledulaa Jl. Sultan Botutihe No 88 Kel. Heledulaa Utara
Hotel Motola Inn Hotel New Horizon
Jl. Tribrata No. 117 Kel. Ipilo Jl. Sultan Botutihe Kel Heledulaa
Hotel Plaza
Jl. Merdeka Kel. Ipilo
Quality Hotel Hotel New Rahmat Inn
Jl Nani Wartabone No. 25 Jl. HOS Cokroaminoto Kel Heledulaa
Hotel Wisata
Jl. 23 Januari No. 19 Jl. Nani Wartabone No. 126 Kel. Ipilo
Hotel Yulia
Hotel Astro Palace Hotel Eljie
Jl. HB. Yassin Kel. Dulalowo Jl. Jend. Sudirman No. 99 Kel. Wumialo
Guest House
Jl. H.B Yassin Kel. Pulubala
Grand Krawang
Jl. R.A Katili Kel. Paguyaman Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Liluwo Jl. Dewi Sartika No. 61 Kel Wumialo Jl Bali No. 76 Kel. Paguyaman
Hotel Misfalah Hotel Regina New Hotel Sulawesi Hotel Tentram
jl. Andalas Kel. Paguyaman
2 VI
14
MINIMUM Rp Rp 40,000.00
MAKSIMUM Rp 50,000.00 Rp 100,000.00
32 16 32 19 13 26 176 15 11 14 14 9 54 28 20 42
Rp 99,000.00 Rp 100,000.00 Rp 185,000.00 Rp 65,000.00 Rp 65,000.00 Rp 110,000.00 Rp 575,000.00 Rp 150,000.00 Rp 130,000.00 Rp 275,000.00 Rp 250,000.00 Rp 110,000.00 Rp 530,000.00 Rp 330,000.00 Rp 269,000.00 Rp 250,000.00
Rp 385,000.00 Rp 200,000.00 Rp 350,000.00 Rp 120,000.00 Rp 110,000.00 Rp 200,000.00 Rp 3,875,000.00 Rp 200,000.00 Rp 250,000.00 Rp 350,000.00 Rp 350,000.00 Rp 165,000.00 Rp 1,170,000.00 Rp 675,000.00 Rp 324,500.00 Rp 310,000.00
16 13 23 12 25 20 10 16
Rp 100,000.00 Rp 180,000.00 Rp 185,000.00 Rp 100,000.00 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Rp 70,000.00 Rp 80,000.00
Rp 175,000.00 Rp 330,000.00 Rp 275,000.00 Rp 300,000.00 Rp 400,000.00 Rp 375,000.00 Rp 115,000.00 Rp 135,000.00
Kecamatan Kota Utara Penginapan Sinar Tentram Penginapan Tiara
Jl. Bali No 2 Kel. Paguyaman Jl. Brigjen piola Isa Kel. Dulomo Selatan
13 22
Rp 90,000.00 Rp 50,000.00
Rp 120,000.00 Rp 100,000.00
Kecamatan Sipatana
V 1
26
HARGA KAMAR
Kecamatan Kota Tengah
IV 1
Jl. Merdeka No. 36 Kel. Ipilo Jl. Gelatik No. 234 Kel. Heledulaa Jl. Nani Wartabone No. 109 Kel. Heledulaa Utara Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Heledulaa Jl. Kasuari Kel. Heledulaa Jl. Kasuari No. 43 Kel. Heledulaa
III 1
Jl. Sam Ratulangi No. 33 Kel. Limba U II Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Limba U I
JUMLAH KAMAR
Kecamatan Kota Timur
II 1
ALAMAT HOTEL
36
Hotel Ceria
Jl. Bone Kel Tapa
Hotel Mutiara
Jl. Padang Kel. Tapa
20
Rp 50,000.00 Rp 91,000.00
Rp 100,000.00 Rp 200,000.00
Kecamatan Dungingi
II - 111
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
NO 1 2
NAMA HOTEL Penginapan Anugerah Penginapan Palma
ALAMAT HOTEL Jl. Nangka, Kel. Libuo Jl. Palma Kel. Libuo
Hotel Melati
Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Kel. Tenda
Penginapan Tenilo Inn
Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Kel. Tenda
MINIMUM
Rp 60,000.00
MAKSIMUM Rp 125,000.00 Rp 250,000.00
Rp 55,000.00
Rp 160,000.00
Rp 65,000.00
37
8
Kecamatan Kota Barat
VI 1
15
Kecamatan Hulonthalangi
V 1
HARGA KAMAR
JUMLAH KAMAR
7
Rp 45,000.00
Rp 70,000.00
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5)
INDUSTRI Data perkembangan industri di Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.106 Perkembangan Industri selang Tahun 2008 - 2013
No
Uraian
1. 2.
Industri Kecil IKM yang memiliki TDI Tenaga Kerja Nilai Produksi
3. 4.
2008 4.428
2009 4.723
2010 1.534
176
240
12.027 174.923.0 30
12.629 192.090.9 47
Sumber : Dinas Perindagkop UMKM dan PM
Tahun
2011 2.207
2012 2.715
2013 2.765
324
466
492
50
5.397 96.906.51 3
6.669 106.575.4 81
7.195 122.137.6 33
6.572 109.499.2 78
Jumlah pelaku industri dari tahun 2008 sampai dengan 2013 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya perubahan Klasifikasi Lapangan Baku Indonesia tahun 2009 yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis usaha industri yang tidak termasuk pada klasifikasi industri tetapi dimasukkan pada sektor jasa antara lain : - Jasa salon - Jasa servis mesin dan kenderaan bermotor - Jasa pencucian (laundry) - Jasa penjahitan dan - Foto copy sehingga mempengaruhi jumlah industri kecil menengah, jumlah nilai produksi dari sektor industri serta sisi penyerapan tenaga kerja. Industri Kecil Menengah yang berkembang di Kota Gorontalo adalah kelompok industri rumah tangga seperti industri pengolahan bahan pangan berupa industri kue basah/roti, kue kering, pia dan sejenisnya serta industri
II - 112
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
berupa sulaman karawo dan anyaman lainnya. Perkembangan kelompok industri rumah tangga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No
Uraian
Tabel 2.107 Data Perkembangan Industri Rumah Tangga Tahun 2008-2013 2008
2009
2010
2011
2012
2013
160
76
87
166
231
327
491
271
272
400
610
660
10.353.417.
13.234.714.8
5.660.774.
38.500.884.0
17.310.947.0
60.841.394.0
200
00
000
00
00
00
3.
Jumlah Industri Rumah Tangga Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Bahan Baku
4.
Nilai Produksi
31.924.752.
20.389.858.0
9.298.670.
63.549.840.0
27.582.369.0
110.180.878.
100
00
000
00
00
000
5.
Nilai Tambah
21.571.334.
7.155.143.20
3.637.896.
25.048.956.0
10.271.422.0
49.339.484.0
900
0
000
00
00
00
1. 2.
Sumber : Dinas Perindagkop UMKM dan PM
Jumlah Kelompok Industri Rumah Tangga di Kota Gorontalo mengalami peningkatan 160 buah pada tahun 2008 menjadi 231 buah pada tahun 2012 dengan penyerapan tenaga kerja, 491 orang pada tahun 2008 menjadi 610 orang pada tahun 2012 dan nilai bahan baku Rp. 10.353.417.200,-pada tahun 2008 menjadi Rp. 17.310.947.000,- pada tahun 2012. Kenaikan nilai bahan baku ini tidak dibarengi dengan peningkatan nilai produksi dan nilai tambah. Ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pengelolaan seperti pada industri pangan. Jumlah kelompok industry pangan yang ada di kota Gorontalo sejumlah 1.420 unit usaha, hasil produk dari industri ini yang telah menerapkan tekhnologi kemasan sejumlah 150 unit usaha, yang belum menerapkan sejumlah 442 dan yang memerlukan kemasan sejumlah 595 unit usaha. Di samping rendahnya kualitas pengelolaan hasil industry juga disebabkan oleh keterampilan pelaku usaha industri rumah tangga dan dukungan modal dari Pemerintah. Tabel 2.108 Kelompok Industri di Kota Gorontalo No
Kelompok Industri
1 2 3 4
Industri Pangan Industri Sandang Industri Kerajinan Industri Kimia dab Bahan Bangunan Industri Logam Elektronik Jumlah
5
Jumlah Perusahaan 1530 104 274 609
Kapasitas Produksi 35.521.992,14.734.160,3.970.942,-
248 2.765
21.607.285,109.499.278,-
33.664.899,-
Satuan Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
Sumber : Kota Dalam Angka Tahun 2012
II - 113
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
6)
PERDAGANGAN Sarana perekonomian Sebagai kota perdagangan dan jasa, aktivitas perdagangan
di
Kota
Gorontalo
terbagi
kedalam
beberapa
jenis
perdagangan, yaitu pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil dan swalayan/ department store. Berdasarkan data Tahun 2008/2010 jumlah keseluruhan jenis pedagang tersebut adalah sebanyak 657 unit. Dilihat dari tempat berdagangnya terdiri dari pasar umum sebanyak 1 (satu) unit, pasar kelurahan 6 (enam) unit. Selain pasar tempat berdagang di Kota Gorontalo terdapat pula Toko yang pada tahun 2008 sebanyak 671 unit meningkat menjadi 1034 unit pada tahun 2010 juga los atau petak yang terdapat di beberapa lokasi yaitu, Petak terminal Kota Pasar Sentral 116 petak, Petak Murni 48 petak, Petak Satya pradja 54 petak, Petak Pasar Moodu (Senin) 28 Petak, Petak Pasar Dungingi (selasa) 20 Petak, Petak Pasar Terminal 42 (Rabu) sebanyak 3 petak, Petak Pasar Bugis (Kamis) 12 Petak, Petak Pasar Liluwo (Sabtu) 16 Petak dengan jumlah pedagang pada petak pasar sentral sebanyak 635 pedagang dan pedagang kaki lima di luar pasar sentral sebanyak 271 pedagang. 4.
ASPEK DAYA SAING DAERAH
4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun berdasarkan atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah, sedangkan PDRB harga konstan dapat diperlukan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun. Besarnya PDRB per kapita bervariasi antar kabupaten/kota karena selain dipengaruhi oleh potensi dari wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Pertumbuhan Ekonomi Daerah dapat dilihat dari tolok ukur pencapaian pembangunan, dengan melihat keadaan indikator makro. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Gorontalo atas dasar harga berlaku Kota Gorontalo selama kurun waktu tahun 2010sampai dengan tahun 2012 relatif stabil, yaitu tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.594.789.12,- (juta rupiah) II - 114
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
sedangkan di tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 2.135.682.20,- (juta rupiah), sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 54.089.308.00,- (Juta rupiah ) atau 25.33 %. Sedangkan PDRB Kota Gorontalo atas dasar harga konstan pada tahun 2010 sebesar Rp. 602.467.09,- (juta rupiah)Sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 699.175.59,- (juta rupiah),, mengalami kenaikan Rp. 9.670.850.00,(Juta rupiah ) atau 13.83 %. PDRB per kapitaKota Gorontaloberdasarkan harga berlaku pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 8.86,- (Juta rupiah) sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.13,- (Juta rupiah) atau ada kenaikan sebesar Rp.2.27,- (Juta rupiah ) atau 20,40 %. Sedangkan berdasarkanharga konstantahun 2010 sebesar Rp. 3.34,- (Juta rupiah) dan pada tahun 2012 diperoleh sebesar Rp. 3.7,- (Juta rupiah) atau ada kenaikan sebesar Rp. 0.36,- (Juta Rupiah) atau 9,73 %. 4.2.
Fokus Wilayah/ Infrastruktur Ketersediaan fasilitas infrastruktur dalam satu wilayah kota sangat
penting
dan
diperlukan
bagi
daya
tarik
dan
perkembangan
gerak
perekonomian daerah tersebut. Kota Gorontalo yang merupakan pusat perdagangan dan jasa, tentunya sangat membutuhkan fasilitas infrastruktur yang handal sebagai ibukota Propinsi Gorontalo. Ketersediaan infrastruktur Kota Gorontalo yang memadai dan handal dapat menunjang daya saing daerah ini dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Propinsi Gorontalo khususnya dan pulau Sulawesi pada umumnya. Fasilitas infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam suatu wilayah kota antara lain ditinjau dari aksesibilitas daerah, penataan wilayahnya, fasilitas perbankan baik itu lembaga bank atau non bank, bagaimana ketersediaan air bersih dan sanitasi perkotaannya, fasilitas listrik dan telepon, dan ketersediaan restoran serta penginapan. Dengan tersedianya fasilitas infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo. 1) Aksesibilitas Daerah 1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan perkenderaan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan
sarana
jalan
dapat
memberikan
akses
kepada
setiap
kenderaan. II - 115
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 2.109 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2008 - 2013
No.
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
2013
212,04
221,39
221,39
221,39
221,39
224,485
1.
Panjang Jalan
2.
Jumlah Kenderaan
-
54.700
63.049
72.061
59.946
58178
3.
Rasio
-
40,47%
35,11%
30,72%
36,93%
38,58%
Sumber : Bidang Perencanaan Tataruang Bappeda Kota Gorontalo
Melihat rasio perbandingan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang dapat memberikan akses kenyamanan, kelancaran dan keselamatan bagi pengendara di Kota Gorontalo, masih belum mencapai target SPM jalan yakni sebesar 60%. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi terkait sarana prasarana jalan dan fasilitas
perlengkapan
jalan
seperti
rambu,
marka,
quardrill
dan
Penerangan Jalan Umum (PJU). 2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang yang datang/terangkut dari dan ke Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.110 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2008 - 2013 di Kota Gorontalo No. 1. 2.
Uraian Jumlah Orang Jumlah Barang
Satuan Orang Ton
2008 787.597
2009 1.056.864
2010 1.019.670
2011 1.228.775
2012 833.893
2013 882.372
-
-
-
-
-
-
Sumber : Bidang Perencanaan Tataruang Bappeda Kota Gorontalo
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun Tabel 2.111 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2009- 2013 Kota Gorontalo N o 1. 2.
Uraian Derma ga Termin al
2009 Org Brng 460.37 48.412 0 958.65 2
2010 Org Brng 474.15 55.719 1 958.65 2
2011 Org Brng 5.107. 53.339 116 649.24 9
Sumber : Bidang Perencanaan Tataruang Bappeda Kota Gorontalo
2012 Org Brng 1.121. 55.719 188 1.121. 188
2013 Org Brng 103.26 524.113 0 .399 882.37 2
II - 116
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Daerah Rawan Bencana Secara geografis kondisi Kota Gorontalo mempunyai potensi ancaman bencana yang cukup tinggi terutama bencana banjir dan longsor.Berdasarkan RTRW Kota Gorontalo kawasan rawan bencana alam di Kota Gorontalo terbagi atas beberapa kawasan diantaranya : 1. Kawasan rawan longsor di Kota Gorontalo terletak di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi. 2. Kawasan rawan banjir terletak di bagian wilayah tengah kota Gorontalo yang
meliputi
Kecamatan
Hulonthalangi,
Kecamatan
Kota
Selatan,
Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Dungingi. 3. Kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami terletak di kecamatan yang wilayah pesisirnya berelevasi rendah yakni meliputi kecamatan Hulonthalangi dan kecamatan Dumbo Raya. Berdasarkan historis kejadian bencana berikui ini data beberapa bencana yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo adalah sebagai berikut : Tabel 2.112 Data Kejadian Bencana Di Kota Gorontalo Selang Tahun 2008 – 2013
No.
Uraian bencana
2008
2009
2010
2011
2012
1.
2.
Banjir Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan
6 32
-
4 17
-
-
8 32
Tanah longsor Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan
4 18
-
1 1
-
-
1 1
Sumber : Bidang Perencanaan Tataruang Bappeda Kota Gorontalo
2013
1. Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun melanda kota Gorontalo dari 6 jumlah kecamatan di atas 5 diantaranya adalah daerah yang sangat rawan banjir, hal ini disebabkan karena kondisi beberapa wilayah tersebut berada di bantaran sungai. Selain itu faktor penyebab banjir lainnya adalah masih kurang tertatanya kondisi drainase perkotaan sehingga berdampak banjir. Adapun kejadian banjir tersebut 2. Tanah longsor biasanya terjadi karena adanya bencana banjir, berdasarkan data BPBD terdapat 7 wilayah kecamatan dan 39 Kelurahan yang termasuk kategori rawan tanah longsor dan umumnya berada di kawasan perbukitan yang terdapat galian C dan sebagian lagi berada di daerah sepanjang sungai
II - 117
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
yang rawan erosi sehingga menyebabkan struktur tanah disebagian wilayah mengalami longsor. Berdasarkan uraian kondisi diatas maka sistem penanggulangan bencana saat ini masih berada pada tataran pencegahan seperti Sosialisasi Dini kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana berupa sosialisasi berbasis mitigasi kepada masyarakat tentang jalur evakuasi bencana, selain itu upaya lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni melakukan pemasangan rambu-rambu peringatan di area sekitar galian C. Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Dalam rangka upaya penanggulangan bencana maka diperlukan upaya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana. Berdasarkan data BPBD Kota Gorontalo ruang evakuasi bencana diantaranya sebagai berikut : Tabel 2.113 Data Lokasi Evakuasi Bencana Banjir Kota Gorontalo Tahun 2013 No. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.
Jumlah Pos Pengungsian
Kelurahan Tenda Biawao Siendeng Lekobalo Huangobotu Tomulobutao Tomulobutao Selatan
2 3 1 3 1 3 2
Sumber : Bidang Perencanaan Tataruang Bappeda Kota Gorontalo
Sementara itu untuk operasional dan perlengkapan kelancaran terhadap penanganan korban bencana kondisi yang ada saat ini terdapat 2 unit mobil pemadam kebakaran, 2 unit mobil operasional, 2 unit mobil suplay air pemadam kebakaran serta perlengkapan tenda sebanyak 11 unit. Ketersediaan Air Bersih Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Gorontalo sangat membutuhkan air bersih yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Kebutuhan air bersih di daerah ini pada umumnya disuplay oleh PDAM, namun ada juga masyarakat yang menggunakan sumber air bersih dari sumur baik itu sumur gali maupun sumur suntik. Tabel. 2.114 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Di Kota Gorontalo No. 1.
Sumber Air Bersih Leding (Perpipaan)/PDAM
2008
2009
2010
2011
2012
2013
17.242
17.560
18.299
18.938
19.103
21.109
II - 118
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sumber Air Bersih Sumur lindung/Sumur Suntik Sumur tidak terlindung/Sumur Gali Lainnya (Hidran Umum) Total jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih
2008
2009 -
2010 -
2011
2012
2013
-
3.669
5.601
8.075
9.939
10.008
-
-
-
199
151
17.242
17.560
26.374
32.745
34.863
28.657
28.926
35.209
35.375
38.114
60,16%
60,70%
74,90%
92,56%
91,47%
5.601 10.008 159 37.201 38.114 68,03%
Sumber : Dinas PU dan Kimpraswil, PDAM Kota Gorontalo
Fasilitas Listrik dan Telepon Rasio Ketersediaan Daya Listrik Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Propinsi merupakan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Teluk Tomini tentunya harus menyiapkan pasokan kebutuhan listrik seiring pesatnya perkembangan kota.Saat ini daya tersambung listrik Kota Gorontalo data tahun 2012 adalah 1.706.129 KVA dengan jumlah pelanggan sebanyak 66.955 pelanggan. Untuk mengetahui ketersediaan daya listrik dan kebutuhannya kedepan dapat mengacu pada Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) PT. PLN Wilayah VII Sulutenggo Cabang Gorontalo. Berikut ini data prakiraan kebutuhan Beban Tenaga Listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.115 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kota Gorontalo No 1.
Uraian Kebutuhan : - Rumah Tangga
2. 3. 4. 5. 6.
- Komersial - Public - Industri - Sosial Susut & Losses (T & D) Susut Pemakaian Sendiri Faktor Beban Produksi Beban Puncak
Satu an
KWh KWh KWh KWh KWh % % % KWh KW
2008
2009
2010
2011
2012
21.440.373 16.816.519 10.838.143 8.435.223
116.874.01 5 24.429.668 19.051.733 10.918.727 10.133.335
135.499.80 5 27.844.902 18.770.560 12.266.195 11.732.765
154.181.19 5 33.522.150 19.650.709 15.318.972 14.076.321
137.450.02 2 28.993.036 15.554.116 13.605.618 11.193.533
11.977.510
12.629.510
17.624.701
32.163.212
21.285.587
4.305.511
5.210.849
4.104.445
4.114.871
1.418.773
0,8
0,8 207.722.19 7 38.74
0,8 233.993.50 8 44.75
0,8 268.747.03 4 56.131
0,8 215.764.92 7 250
101.367.776
181.527.649 36.21
II - 119
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
7.
Kapasitas Terpasang (Existing) Total Kapasitas Sistem
8.
KW Kw
60.956
65.916
75.566
87.066
279.75
36.21
38.74
44.75
56.131
250
Sumber : PT. PLN Wilayah VII Sulutenggo Cabang Gorontalo
Presentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik, Merupakan salah satu indicator untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah
dalam
kewajibannya
untuk
melistrikkan
masyarakat,
terutama
masyarakat kecil yang berada diwilayah-wilayah terpencil. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat. Berikut ini data persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Gorontalo. Tabel 2.116 Pemakaian listrik Kota Gorontalo NO.
TAHUN
URAIAN
2010
2011
2012
1.
RT dengan daya 450 watt
65.937
67.79
65.698
2.
RT dengan daya 900 watt
33.113
41.529
40.071
3.
RT dengan daya 1.300 watt
4.516
7.841
8.536
4.
RT dengan daya 2.200 watt
1.091
2.186
2.468
5.
RT dengan daya > 2.200watt
466
473
640
6.
Jumlah RT
105.123
119.819
117.413
Sumber : PT. PLN Cabang Gorontalo
4.3.
Fokus Iklim Berinvestasi
Proses Perijinan Lama proses perijinan merupakan prasyarat bagi pengusaha untuk berinvestasi, karena perijinan merupakan titik kritis usaha akan dibangun. Jika perijinan tidak mampu menarik investor terdapat kecenderungan iklim usaha menjadi surut. Kondisi ini dikondisikan di Kota Gorontalo sehingga terdapat Kantor Perijinan Terpadu Satu Atap yang sangat terkenal dan dikenal masyarakat. Dari adanya kantor tersebut maka lama pengurusan proses perijinan menjadi lebih singkat dan cepat. Sebagai indikasi mudahnya dan cepatnya proses perijinan di Kota Gorontalo maka jumlah ijin yang dikeluarkan juga semakin banyak dan kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.117 Surat Ijin Usaha yang Diterbitkan di Kota Gorontalo Tahun 2011-2013 No
Kecamatan
2011
2012
2013
1
Kota Selatan
1610
194
380
2
Kota Utara
73
37
25
II - 120
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No
Kecamatan
2011
2012
2013
3
Kota Barat
95
25
28
4
Kota Timur
316
102
85
5
Dungingi
164
73
35
6
Hulonthalangi
118
12
12
7
Dumbo Raya
45
16
10
8
Sipatana
88
46
26
9
Kota Tengah
406
129
107
Jumlah
2915
634
709
Sumber Data : KPPT
Demikian juga penguruan SIUP yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.118 Banyaknya SIUP Menurut Golongan Usaha per Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kecamatan
Kota Selatan Kota Utara Kota Barat Kota Timur Dungingi Hulonthalangi Dumbo Raya Sipatana Kota Tengah JUMLAH
PB
PM
PK
1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
22 2 2 9 5 1 4 2 13 60
171 35 23 92 68 11 11 44 115 570
Sumber Data : KPPT Keterangan :1) PB : Perusahaan Besar, PM : Perusahaan Menengah, PK : Peahaan Kecil 2)Pada tahun 2009 jumlah SIUP ada 556 yang dikeluarkan.
Aspek Jumlah pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah untuk Realisasi tahun 2008 sebesar Rp. 43.125.193.544,-, tahun 2009 sebesar Rp. 53.590.516.884,-. Sementara pada tahun 2010 sebesar Rp. 62.314.822.435,-, pada tahun 2011 sebesar Rp. 74.646.796.347,- dan tahun 2012 sebesar Rp. 84.349.037.036,Pendapatan tersebut sebagian besar berasal dari pajak. Adapun jenis dan macam pajak yang ada di Kota Gorontalo adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian C, pajak parkir, pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Dalam upaya mendukung iklim usaha yang ada di Kota Gorontalo, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, memperoleh dukungan dana II - 121
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
sebesar Rp. 208.155.000,- selama 5 tahun dapat dipergunakan untuk berbagai program dan kegiatan yang terfokus untuk menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan
umum di
Kota Gorontalo.
Dalam
upaya
meningkatkan tertib administrasi, secara konsisten telah dilakukan pembinaan administrasi dari tingkat Kelurahan sampai Kecamatan. Serta untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di level paling bawah, yaitu di tingkat Kelurahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan/ Peraturan Presiden, maupun Keputusan/ Peraturan Menteri, selama 5 tahun telah diterbitkan 94 Peraturan Daerah, yang terdiri dari tahun 2008, 21 perda, 2009 sejumlah 8 perda, tahun 2010 sejumlah 15 perda, tahun 2011 sejumlah 41 perda dan tahun 2012 sejumlah 9 perda. Disamping itu secara berkelanjutan melakukan pengkajian terhadap produk-produk hukum daerah yang tidak sesuai
lagi
dengan
Peraturan
Perundang-undangan
yang
baru,
dengan
mekanisme Regulatory Impact Assesment Statement (RIAS). 4.4.
Fokus Sumber Daya Manusia
Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan missi pembangunan khususnya dibidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk regulasi guna terciptanya apatur yang memiliki jiwa pengabdian, berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi serta berkepribadian, religius dan memiliki semangat kerja untuk melayani dan bukan dilayani. Peningkatan Sumber Daya Manusia terus dibenahi baik melalui pendidikan, pelatihan maupun melalui kursus – kursus ketrampilan atau balai latihan kerja formal dan informal. Berikut data tentang jumlah penduduk dan jumlah aparatur pemerintah berdasarkan tingkat pendidikan serta data rasio ketergantungan Usia produktif dan Non Produktif sebagai berikut:
No 1 2 3
Tabel 2.119 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Sekolah /Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2013 Pendidikan
TK ( Pra Sekolah ) SD/MI atau sederajat SLTP atau sederajat
Jumlah
15.332 23.883 10.594
II - 122
BAB II RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No 4 5
Pendidikan
Jumlah
SLTA atau sederajat PT atau sederajat JUMLAH
9.592 133.101 190.492
Sumber : Bidang Data dan Evaluasi Bappeda Kota Gorontalo
NO
Tabel 2.120 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2011 - 2013
Tahu n
1 2 3 4
Pendidikan
SD
2011 2012 2013 2014
50 44 45 45
SLT
SLT
P
A
40 34 33 33
1655 1505 1361 1359
Jumlah Pegawai
D1
D2
D3
D4
S1
S2
S3
Laki2
Perempn
Total
118 116 116 115
311 280 225 225
618 543 524 522
48 46 43 43
2657 2655 2725 2721
297 314 310 310
0 8 9 9
1985 1864 1821 1815
3809 3681 3570 3567
5794 5545 5391 5382
Sumber : BKD - Diklat Kota Gorontalo
Tabel 2.121 Rasio Ketergantungan Usia Produktif dan Tidak Produktif Kota Gorontalo Tahun 2013
N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kecamatan
Dumbo Raya Dungingngi Hulondalangi Kota Barat Kota Selatan Kota Tengah Kota Timur Kota Utara Sifatana Total
Kelompok Usia 15 - 64 65 keatas 4.630 12.752 787 6.024 16.924 736 4.141 11.416 747 5.455 15.502 981 5.061 15.855 1.308 6.305 19.083 1.043 6.360 18.563 1.326 4.594 12.528 784 4.268 12.530 689 46.838 125.253 8.401
0 -14
Rasio Ketergantungan Muda Tua Total 36 36 36 35 32 33 34 37 34 36
6 4 7 6 8 5 7 6 5 6
42 40 43 41 40 38 41 43 39 41
Jumlah Penduduk 18.169 23.684 16.304 22.038 22.224 26.431 26.249 17.906 17.487 190.492
Sumber : Bidang Data dan Evaluasi Bappeda Kota Gorontalo
II - 123
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Keuangan pemerintahan
Daerah
dan
merupakan
pengelolaan
gambaran
kegiatan
pembangunan
daerah,
penyelenggaraan selain
itu
juga
menunjukkan hak dan kewajiban suatu daerah dan kesemuanya dapat dinilai dengan uang. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal bilamana diikuti dengan pelimpahan sumber-sumber penerimaan yang cukup (money follow function) kepada daerah dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan.
Money follow function
prinsipnya
biaya
mengikuti program/kegiatan, dan bukan sebaliknya. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Negara, di mana prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sangat berhubungan erat dengan Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu: Keuangan
Negara,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Kemudian
lahir pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang diuraikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Penyusunan anggaran yang terurai dalam APBD juga memvisualisasikan kondisi makro ekonomi suatu daerah, oleh karenanya dalam penyusunan anggaran dibutuhkan keselarasan antara perencanaan (planning) dan penganggaran (budgetting) dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. III - 1
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat dillihat dalam gambar 3.1 berikut: Gambar 3.1 Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD Dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD RPJMD Visi, Misi, Strategi RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
I
II
III
IV
V
Kebijakan Keuangan Daerah/APBD Sumber: Kemendagri, 2010
Dalam penyusunan dokumen perencanaan strategik, dibutuhkan analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah yang termuat dalam APBD dan laporan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya untuk menjadi acuan perencanaaan selanjutnya. Jarak waktu tersebut dianggap cukup untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dalam tahun berikutnya. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan, dari sana dapat dijadikan pijakan untuk menyusun perencanaan lebih lanjut. Sebab seringkali perencanaan yang didesain tidak sesuai kondisi dan kemampuan keuangan sehingga banyak program maupun kegiatan sulit direalisasikan. Maka dari itu analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah diperlukan untuk memperoleh gambaran yang
tepat
menyangkut
kemampuan
daerah
dalam
mendanai
rencana
pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.
Dengan
demikian akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah
yang
memiliki
dampak
luas
terhadap
pembangunan
ekonomi,
selanjutnya memiliki implikasi positif terhadap kemampuan keuangan daerah. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, yang menyangkut Pendapatan/Penerimaan (revenue) dan Pengeluaran (Expenditure). Maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen
III - 2
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
tersebut. Adapun hubungan antara strategi dengan arah kebijakan komponen APBD dapat dilihat dalam gambar 3.2 berikut: Gambar 3.2 Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Komponen APBD ARAH KEBIJAKAN
Program/ Kegiatan
P1 P2 Visi
Misi
Strategi
P3 P4 P5 P6
P E N D A P A T A N
……
Sumber: Kemendagri
P E M B I A Y A A N
B E L A N J A
(-)
……
(=)
……
Gambar di atas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian arah kebijakan belanja Kota Gorontalo pada prinsipnya dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Adapun belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah (no value added) dapat diminimalisir. Komponen keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan expenditure harus memiliki korelasi yang kuat terhadap perkembangan ekonomi makro, dengan kata lain belanja daerah dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan perekenomian daerah yang memberikan dampak luas (multiplier effect) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Namun dalam perkembangannya kemampuan penerimaan daerah seringkali lebih kecil dari belanja, karena itu seringkali dijumpai APBD mengalami defisit. Maka dari itu untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu
mengoptimalkan
sumber-sumber
pendapatannya.
Semua
potensi
pendapatan harus dioptimalkan untuk digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja dalam tahun anggaran berjalan. Kebijakan pendapatan III - 3
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
diarahkan agar sumber-sumber penerimaan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan
diupayakan
sumber-sumber
pendapatan
baru
(ekstensifikasi)
oleh
pemerintah, seraya memperbaiki sistem pengelolaan untuk meminimalisir kebocoran yang kerap terjadi. Pada dasarnya di Kota Gorontalo sumber-sumber pendapatan relatif masih banyak yang belum digali secara optimal, namun demikian diperlukan kehati-hatian karena tidak sedikit pungutan seringkali memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Mengingat bahwa komponen anggaran tidak lagi menggunakan sistem penganggaran
tradisional,
namun
sudah
menganut
sistem
anggaran
performance dengan menggunakan struktur surplus/defisit, dengan pengertian bilamana penerimaan lebih besar dari belanja maka APBD disebut surplus, dan sebaliknya bilamana belanja lebih besar dari penerimaan maka APBD disebut defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan, dalam hal APBD bila mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan diperlukan untuk mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan, terutama untuk pembiayaan sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan III - 4
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah. pengelolaan ini akan
Oleh karena itu prinsip
tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah,
struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Berdasarkan hal ini maka kebijakan dalam pengelolaan
keuangan
daerah
perlu
disusun dalam
kerangka yang sistematis dan terpola. 3.1.
Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013 Penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
pada
intinya
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sangat membutuhkan dukungan dana yang cukup memadai.
Sumber penerimaan daerah yang penting selain
Dana Perimbangan, yaitu pajak dan retribusi daerah. Kedua komponen tersebut merupakan sumber pendapatan utama Pendapatan Asli Daerah sekaligus mencerminkan kekuatan ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di samping sumber penerimaan daerah lainnya. Kota Gorontalo dengan luas daerah yang hanya 79.03 km2 merupakan ibukota Provinsi Gorontalo, dapat meningkatkan upaya optimalisasi pajak, melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikas tanpa menimbulkan biaya tinggi, efisien dan efektif sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Selain itu, letak geografis kota yang berada di sepanjang Teluk Tomini, memiliki pelabuhan nusantara, pelabuhan fery dan pelabuhan perikanan sangat menunjang predikat Kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya. Untuk mengoptimal semua itu membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan manajemen yang baik, agar memberikan dampak untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD 2008-2013 diarahkan pada: 1)
Upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan komponen-komponen dalam APBD untuk mampu membiayai setiap agenda pembangunan secara efektif dan efisien;
2)
Upaya-upaya pengembangan potensi pendapatan dan belanja daerah, dan juga
mengoptimalkan
komponen
pembiayaan
untuk
menciptakan
kesinambungan dan kemandirian fiskal daerah. Dalam RPJMD tersebut diproyeksikan bahwa kebijakan ekonomi yang dibangun akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di atas rataIII - 5
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
rata 7%, tingkat pertumbuhan tersebut diasumsikan akan berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2011 Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo mencapai 7,68% dan Tahun 2012 mencapai 7,78%.
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gorontalo
Tahun
sebesar
2008
Rp.7.038.212,86/Jiwa
meningkat
menjadi
Rp.11.314.213,24/Jiwa. Selanjutnya kinerja keuangan Kota Gorontalo yang akan disajikan adalah data periode Tahun 2008-2013 berasal dari data Laporan Keuangan Daerah yang telah diaudit. Struktur APBD Kota Gorontalo terdiri atas: 1)
Penerimaan
Daerah
yang
berasal
dari
Pendapatan
Daerah
dan
Penerimaan Pembiayaan Daerah; 2)
Pengeluaran Daerah, yaitu Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:
Komponen Penerimaan: 1)
Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah;
2)
Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan dana Alokasi Khusus; serta
3)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya.
Komponen Belanja: 1)
Belanja Tidak Langsung, terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan
Pemerintah
Desa
Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan 2)
Belanja Langsung, terdiri atas Balanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
III - 6
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Komponen Pembiayaan: 1)
Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2)
Pengeluaran
Pembiayaan
Cadangan,
Penyertaan
Daerah,
Modal
terdiri
(Investasi)
atas
Pembentukan
Pemerintah
Daerah,
Dana dan
Pembayaran Pokok Utang; serta 3)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.
3.1.1.1.
Perkembangan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Kota Gorontalo pada Tahun 2013 sebesar Rp.675.34 Milyar, yang terdiri dari 1) PAD sebesar Rp.97,09 Milyar; 2) Dana Perimbangan sebesar Rp.470,02 Milyar yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Rp.15,87 Milyar, Dana Alokasi Umum Rp.419,15 Milyar, dan Dana Alokasi Khusus Rp.34,99 Milyar; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.108,22 Milyar. Realisasi Pendapatan daerah Kota Gorontalo meningkat secara bertahap dari Tahun 2008 hingga Tahun 2013.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota
Gorontalo selama 5 (lima) tahun beserta rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 2008
Uraian PENDAPATAN
2009
Realisasi (Rp)
2010
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
2011
2012
2013
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Rata-rata Pertumbuhan (%)
387.947.444.185,00 417.715.697.693,00 503.562.284.429,00 573.569.646.515,09 588.400.495.656,53 675.337.872.413,59 11,90
A
PENDAPATAN ASLI DAERAH
43.125.193.544,00
53.590.516.884,00
62.314.822.435,00
74.646.796.347,09
84.349.037.036,53
97.092.318.656,59
17,69
1
Pajak Daerah
7.282.109.575,00
9.327.067.162,00
11.219.776.982,00
17.931.672.329,00
24.181.643.393,00
29.938.834.185,00
33,37
2
Retribusi Daerah
30.258.218.671,00
28.602.216.399,00
6.692.741.966,00
7.070.722.069,00
8.210.205.945,00
10.043.407.788,00
7,60)
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan 825.713.376,00 Daerah yang Dipisahkan
1.730.003.525,00
1.257.577.542,00
2.030.887.179,00
1.825.008.026,00
3.081.306.902,00
40,48
4
Lain-Lain PAD yang Sah
4.759.151.922,00
13.931.229.798,00
43.144.725.945,00
47.613.514.770,09
50.132.179.672,53
54.028.769.781,59
85,17
B
DANA PERIMBANGAN
318.813.529.867,00 335.039.969.277,00 313.332.017.342,00 344.923.791.791,00 421.262.678.119,00 470.023.306.810,00 8,48
1
Dana Bagi HasilPajak/Bagi 21.690.603.867,00 Hasil Bukan Pajak
20.809.967.277,00
21.670.160.342,00
19.773.258.791,00
19.849.059.119,00
15.868.693.810,00
5,67)
2
Dana Alokasi Umum
256.963.926.000,00
261.090.002.000,00
264.392.757.000,00
296.472.833.000,00
366.463.719.000,00
419.154.808.000,00
10,60
3
Dana AlokasiKhusus
40.159.000.000,00
53.140.000.000,00
27.269.100.000,00
28.677.700.000,00
34.949.900.000,00
34.999.805.000,00
2,16
C
LAIN-LAIN PENDAPATAN 26.008.720.774,00 DAERAH YANG SAH
29.085.211.532,00
27.915.444.652,00
153.999.058.377,00 82.788.780.501,00
108.222.246.947,00 71,30
1
Hibah
-
149.900.000,00
-
-
-
4.018.185.000,00
2.580,58
2
Dana Darurat
14.000.000.000,00
-
-
-
-
-
-
III - 7
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 2008
Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
Rata-rata Pertumbuhan (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
3
Dana Bagi HasilPajak Dari Provinsidan Pemerintah 10.186.640.774,00 DaerahLainnya **)
12.410.006.532,00
13.548.686.595,00
19.734.198.026,00
24.541.012.410,00
26.150.016.573,00
21,51
4
Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus***)
1.822.080.000,00
16.525.305.000,00
30.577.597.200,00
54.357.212.160,00
58.247.609.000,00
78.053.695.000,00
202,18
5
BantuanKeuangan Dari ProvinsiAtau Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
6
PendapatanLainnya
-
-
83.789.160.857,00
79.907.648.191,00
159.091,00
350.374,00
5,20
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,90% per tahun. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 sebesar Rp.387,95 Milyar menjadi Rp.417,72 Milyar atau meningkat sebesar 7,67% pada Tahun 2009. Kemudian Tahun 2010 menjadi Rp.503,56 Milyar atau meningkat sebesar 20,55 %, Realisasi Tahun 2011 menjadi Rp.573,57 Milyar atau meningkat sebesar 13,9%, kemudian meningkat lagi sebesar 2,59% atau sebesar Rp.588,4 Milyar pada Tahun 2012, dan pada Tahun 2013 menjadi Rp.675,34 Milyar atau meningkat sebesar 14,78%. Pertumbuhan Pendapatan Daerah terbesar diperoleh dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 71,30% per tahun.
Selanjutnya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,69% per tahun. Kemudian diperoleh dari Dana Perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,48% yang nilainya juga relatif meningkat dari tahun ke tahun, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan PAD. Meskipun kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Gorontalo cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat melalui transfer, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari Tahun 2008 hingga Tahun 2013 setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan, artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya kontribusinya atau proporsi Pendapatan Daerah terhadap total penerimaan masih relatif kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang kecenderungannya juga tetap meningkat setiap tahun. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Daerah dan komponenkomponen pembentuknya, dijelaskan sebagai berikut. III - 8
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008-2013 Tahun Anggaran 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah
Target Setelah Perubahan APBD
Realisasi
Bertambah/ Berkurang
% 104,28
372.032.887.262,00
387.947.444.185,00
487.222.835.891,00
417.715.697.693,00
556.389.430.216,00
503.562.284.429,00
90,51
(52.827.145.787,00)
634.852.421.085,00
573.569.646.515,09
90,35
(61.282.774.569,91)
633.711.171.576,00
588.400.495.656,53
92,85
(45.310.675.919,47)
742.942.448.874,00 3.427.151.194.904,00
675.337.872.413,59 3.146.533.440.892,21
90,90 91,81
(67.604.576.460,41)
85,73
15.914.556.923,00 (69.507.138.198,00)
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, target Pendapatan Daerah sebesar
Rp.3.427.151.194.904,00
dengan
realisasi
sebesar
Rp.3.146.533.440.892,21 atau capaian target sebesar 91,81 persen.
Proporsi
komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah Kota Gorontalo selama Tahun Anggaran 2008-2013 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Tabel 3.3. Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008-2013 Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Jenis Penerimaan PAD Dana Perimbangan Penerimaan Lainnya yang Sah Total
(%) 2008 11,12
2009 12,83
2010 12,37
2011 13,01
2012 14,34
2013 14,38
82,18
80,21
62,22
60,14
71,59
69,60
6,70
6,96
25,40
26,85
14,07
16,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi PAD cenderung meningkat setiap tahun. Kontribusi PAD Kota Gorontalo terhadap Pendapatan Daerah bertambah, namun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kontribusi Dana Perimbangan. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan daerah Kota Gorontalo berkisar antara 69%-82%. Berdasarkan data ini, sumber penerimaan daerah masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat atau transfer dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat III - 9
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji. Ketergantungan Kota Gorontalo terhadap bantuan (transfer) dari pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah Kota Gorontalo kurang leluasa melakukan manuver pembiayaan dan mendesain perencanaan sebagai akibat terbatasnya anggaran. Untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan, maka Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan PAD dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan
pajak
daerah,
meningkatkan
efektivitas
pengawasan,
dan
memperbaiki sistem pengelolaan. Kemampuan pajak daerah dijalankan dengan strategi perluasan basis pungutan dan diskresi penetapan tarif, yaitu meliputi kebijakan: 1) Memperluas obyek; 2) Menambah jenis; 3) Menaikkan tarif maksimum; serta 4) Diskresi batas minimum dan maksimum dalam penetapan tarif pajak. Untuk meningkatkan sistem pengawasan dilakukan pengawasan secara preventif dan korektif serta menegakkan sanksi administratif maupun substantif.
Adapun
untuk
memperbaiki
sistem
pengelolaan
dilakukan
peningkatan kualitas penggunaan hasil pajak daerah berupa perbaikan bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota, dan memperbaiki sistem insentif pemungutan yang berdasarkan pada pencapaian kinerja tertentu. Dengan berlakunya Undang-Undang ini akan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih optimal sehingga memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya dikelola oleh pusat beralih menjadi pajak yang diipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Target dan realisasi pendapatan daerah Kota Gorontalo selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut. 3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: a) Pajak daerah; b) Retribusi Daerah. c) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
dan d) Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD cenderung mengalami sedikit pergeseran selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2008III - 10
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
2009, pembentuk PAD terbesar adalah Retribusi Daerah, namun di Tahun 20102013, pembentuk PAD terbesar adalah Lain-lain PAD yang Sah. Pergeseran ini akibat kecenderungan berkurangnya penerimaan retribusi daerah terutama dari Retribusi Pelayanan RSUD, mulai Tahun 2010 menjadi Pendapatan BLUD yang diperhitungkan masuk ke dalam pos Lain-lain PAD Yang Sah. Tabel 3.4 Struktur dan Pertumbuhan PAD Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 Uraian
Struktur (%)
Pertumbuhan (%) 2013
20082009
20092010
20102011
20112012
20122013
2008
2009
2010
2011
2012
1. Pajak daerah
16,89
17,40
18,00
24,02
28,67
30,84
28,08
20,29
59,82
34,85
23,81
2. Retribusi daerah
70,16
53,37
10,74
9,47
9,73
10,34
-5,47
-76,60
5,65
16,12
22,33
-27,31
61,49
-10,14
68,84
209,70
10,36
5,29
7,77
16,28
19,79
13,00
15,11
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah 1,91 3,23 2,02 2,72 2,16 3,17 109,52 yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang 11,04 26,00 69,24 63,79 59,43 55,65 192,73 sah Pendapatan Asli 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 24,27 Daerah
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
3.1.1.1.2. Dana Perimbangan Dana perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; b) Dana Alokasi Umum; dan c) Dana Alokasi Khusus. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar, seperti pada Tahun 2013 mencapai 69,6%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo dalam pendanaan daerah masih relatif bergantung pada pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Dana Perimbangan. Kontribusinya mencapai rata-rata 69,31% dari total Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2008-2013. Tabel 3.5 Struktur dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 Uraian Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Perimbangan
Struktur (%) 2008 6,80
2009
2011
6,92
5,73
80,60
77,93 84,38
85,95
12,60
15,86
100,00
6,21
2010
8,70
100,00 100,00
8,31 100,00
2012
2013
4,71
3,38
86,99
89,18
8,30
7,45
100,00
100,00
20082009
Pertumbuhan (%)
20092010
20102011
20112012
20122013
(4,06)
4,13
(8,75)
0,38
(20,05)
1,61
1,26
12,13
23,61
14,38
32,32
(48,68)
5,17
21,87
0,14
5,09
(6,48)
10,08
22,13
11,57
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
III - 11
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
3.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2013 memberikan kontribusi terbesar ke-2 setelah Dana Perimbangan. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kota Gorontalo cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Besarnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan adanya dana transfer daerah untuk Dana Penyesuaian Tambahan Tunjangan Fungsional Guru. Tabel 3.6 Struktur dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 Struktur
Uraian
2008
Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **) Dana penyesuaian dan otonomi khusus***) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Pendapatan Lainnya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2009
Pertumbuhan
2010
2011
2012
20082013 2009
20092010
20102011
20112012
20122013
-
0,52
-
-
-
3,71
53,83
-
-
-
-
-
39,17
42,67
10,59
12,81
29,64
24,16 21,83
9,18
45,65
24,36
6,56
7,01
56,82
23,90
35,30
70,36
72,12 806,95
85,03
77,77
7,16
34,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,50
51,89
-
-
-
-
(4,63)
(100,00)
120,23
339,80
20,39
(46,24)
30,72
100,00
100,00 100,00
100,00
(100,00) 100,00)
100,00 100,00 11,83
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
3.1.1.2.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Belanja Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Analisis Belanja Daerah
bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan periode sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pada Tahun 2008 realisasi Belanja Daerah Kota Gorontalo sebesar Rp.406.161.117.340,00 atau 95,98% dari anggaran tersedia. Di Tahun 2013, realisasi menjadi Rp.584.847.246.801,73 atau 91,91% dari anggaran. Rata-rata realisasi belanja daerah terhadap total anggaran belanja daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 sampai Tahun 2013 sebesar 88,78%.
Pada tabel 3.7 disajikan
realisasi belanja terhadap anggaran Belanja Daerah Tahun 2008-2013. III - 12
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 3.7 Capaian Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 2008 Uraian
2009 Capaian (%)
Capaian (%)
Realisasi
Anggaran
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
BELANJA
423.182.900.851
406.161.117.340
95,98
509.563.606.229
440.009.556.617
86,35
548.241.074.274
475.470.285.241
86,73
BELANJA TIDAK LANGSUNG
205.628.850.948
203.305.373.463
98,87
248.048.101.700
229.986.997.786
92,72
293.118.862.134
277.178.765.180
94,56
Belanja Pegawai
Anggaran
2010 Realisasi
183.055.611.448
180.966.859.596
98,86
234.107.601.700
218.608.775.786
93,38
276.269.507.013
261.073.979.709
94,50
Belanja Bunga
-
-
-
188.000.000
-
-
633.333.251
594.444.371
93,86
Belanja Subsidi
-
-
-
-
-
-
-
-
16.330.059.500
16.186.385.922
99,12
5.050.000.000
4.720.100.000
93,47
4.328.210.000
4.078.210.000
94,22 99,49
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
6.143.180.000
6.054.552.945
98,56
8.202.500.000
6.658.122.000
81,17
9.812.828.528
9.762.960.600
Belanja Bagi Hasil
-
-
-
-
-
-
-
-
Belanja Bantuan Keuangan
-
-
-
-
-
-
-
-
Belanja Tidak Terduga
100.000.000
97.575.000
97,58
500.000.000
-
-
2.074.983.342
1.669.170.500
80,44
217.554.049.903
202.855.743.877
93,24
261.515.504.529
210.022.558.831
80,31
255.122.212.140
198.291.520.061
77,72
Belanja Pegawai
39.908.486.489
38.854.308.107
97,36
34.915.246.162
32.194.153.374
92,21
46.543.446.168
38.171.003.256
82,01
Belanja Barang dan Jasa
87.122.351.034
82.797.293.508
95,04
82.447.004.079
66.815.326.667
81,04
88.195.749.153
74.211.807.080
84,14
Belanja Modal
90.523.212.380
81.204.142.262
89,71
144.153.254.288
111.013.078.790
77,01
120.383.016.819
85.908.709.725
71,36
BELANJA LANGSUNG
Lanjutan Tabel 3. 2011 Uraian
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
2012 Capaian (%)
Anggaran
Realisasi
634.931.105.169,00
569.023.534.016,09
333.539.834.439,00 312.945.623.014,00
Belanja Pegawai
89,62 93,83
2013 Capaian (%)
Anggaran
Realisasi
636.345.991.878,00
584.847.246.801,73
379.016.427.624,00 365.246.301.763,00
91,91 96,37
Capaian (%)
Anggaran
Realisasi
636.345.991.878,00
584.847.246.801,73
379.016.427.624,00 365.246.301.763,00 374.281.433.022,00
84,63 90,91 92,95
317.408.159.439,00
297.779.684.166,00
93,82
367.068.912.078,00
355.368.486.790,00
96,81
402.651.457.627,00
Belanja Bunga
1.000.000.000,00
579.950.000,00
58,00
1.285.000.000,00
775.113.061,00
60,32
1.175.000.000,00
284.675.130,00
Belanja Subsidi
-
-
-
-
-
-
Belanja Hibah
6.044.175.000,00
5.524.325.000,00
91,40
6.650.374.000,00
5.860.715.000,00
88,13
13.383.253.000,00
11.504.594.641,00
85,96
Belanja Bantuan Sosial
9.087.500.000,00
8.336.053.000,00
91,73
2.647.748.038,00
2.035.783.000,00
76,89
27.240.477.073,00
17.945.802.378,00
65,88
Belanja Bagi Hasil
-
-
-
-
-
-
Belanja Bantuan Keuangan
-
-
-
-
-
-
1.206.203.912,00
500.000.000,00
482.445.825,00
Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG
1.000.000.000,00
725.610.848,00
300.391.270.730,00 256.077.911.002,09
72,56 85,25
1.364.393.508,00
257.329.564.254,00 219.600.945.038,73
88,41 85,34
257.329.564.254,00 219.600.945.038,73
24,23
96,49 76,14
47.264.091.500,00
46.443.388.629,00
98,26
58.342.060.112,00
56.187.142.524,00
96,31
57.854.986.468,00
52.329.052.057,00
90,45
Belanja Barang dan Jasa
104.599.585.058,00
92.484.829.687,09
88,42
111.053.134.160,00
99.358.212.341,73
89,47
146.678.480.910,00
121.865.474.326,74
83,08
Belanja Modal
148.527.594.172,00
117.149.692.686,00
78,87
87.934.369.982,00
64.055.590.173,00
72,84
124.564.601.047,00
76.371.017.459,00
61,31
Belanja Pegawai
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
3.1.2. Neraca Daerah Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset III - 13
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2008 sampai Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.8 Neraca Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 No.
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.
ASET
1.1.
ASET LANCAR
24.193,09
12.292,30
19.057,47
23.208,94
17.766,07
48.484,56
1.1.1.
Kas
19.484,48
4.351,50
2.686,96
5.419,62
6.574,34
21.272,79
1,77
1.1.2.
Piutang
1.212,49
4.880,86
4.479,17
11.219,02
6.997,53
23.299,71
101,79
1.1.3.
Persediaan
1.2.
ASET TETAP
1.2.1.
Tanah
1.2.2.
Peralatan dan mesin
1.2.3.
Gedung dan bangunan
1.2.4.
Jalan, irigasi dan jaringan
1.2.5.
Aset tetap lainnya
1.2.6.
Konstruksi dalam pengerjaan
1.3.
1,04
3.496,12
3.059,94
11.891,39
6.570,30
4.194,20
3.192,07
48,81
707.731,61
814.053,17
805.968,62
1.932.916,30
1.490.734,98
1.351.190,34
32,74
45.084,61
46.076,89
48.569,13
576.520,84
332.535,32
414.851,43
263,08
98.676,04
126.197,55
121.344,47
285.248,07
298.503,02
185.068,65
40,94
281.522,22
313.697,81
275.349,25
263.277,04
396.947,72
310.101,12
11,40
275.518,19
322.997,45
331.803,02
761.134,84
417.694,77
420.251,79
26,06
2.044,13
3.698,51
4.700,87
29.612,54
31.050,52
13.994,50
160,71
4.886,43
1.384,97
24.201,89
17.122,97
14.003,63
6,922,85
382,09
ASET LAINNYA
6.967,39
1.162,88
1.002,41
16.404,23
17.236,89
49.354,92
361,11
1.3.1.
Tagihan penjualan angsuran
1.294,14
1.097,88
921,40
628,86
782,69
820,77
(9,63)
1.3.2.
5.033,83
-
16,01
15.710,37
16.366,70
16.229,53
24.483,16
1.3.3.
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Kemitraan dengan pihak kedua
1.3.4.
Aset tak berwujud
1.3.5.
Aset Lain-lain
1.4.
INVESTASI JANGKA PANJANG
2.
KEWAJIBAN
2.1.
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1.
Utang perhitungan pihak ketiga
2.1.2.
Uang muka dari kas daerah
2.1.3. 2.1.4.
Bagian Lancar Utang Jangka PanjangUtang Jangka Panjang Pemerintah Pusat Pendapatan diterima dimuka
2.1.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
2.1.
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1.
Utang Pemerintah Pusat
3.
EKUITAS DANA
3.1.
EKUITAS DANA LANCAR
3.1.1. 3.1.2.
SiLPA Cadangan piutang
3.1.3.
Cadangan persediaan
3.1.4.
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang
JUMLAH ASET DAERAH
-
-
-
-
-
-
-
-
65,00
65,00
65,00
87,50
102,50
11,54
639,41
-
-
-
-
32.202,13
-
6.304,15
6.271,70
6.963,61
9.381,40
36.878,10
39.464,92
84,58
745.196,24
833.780,06
832.992,10
1.981.910,87
1.562.616,04
1.488.494,75
32,14
11.485,81
20.401,59
4.457,72
15.679,77
15.323,76
25.916,93
62,24
11.485,81
20.401,59
4.457,72
15.679,77
15.323,76
21.782,23
62,24
4.197,16
3.310,36
631,48
1.474,90
835,16
111,99
(2,97)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.400,00
-
-
-
156,76
-
-
-
-
7.288,65
17.091,23
3.669,48
14.204,87
14.488,59
19.270,24
86,27
-
-
-
-
-
4.134,70
-
-
-
-
-
-
4.134,70
-
733.710,42
813.378,46
896.269,61
1.966.231,10
1.547.292,28
1.462.577,82
29,78
12.707,27
(8.109,29)
20.073,97
7.529,17
2.442,31
26.702,33
(160,35)
15.171,95
926,24
5.577,98
3.941,70
5.739,11
21.147,69
106,15
1.212,49
4.880,86
4.635,32
11.219,02
6.997,53
23.299,71
100,48
3.496,12
3.059,94
13.680,20
6.570,30
4.194,20
3.912,07
61,62
(7.288,65)
(17.091,24)
(14.204,87)
(14.488,59)
(21.670,24)
82,53
(3.826,24)
III - 14
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Rata-rata Pertumbuhan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
115,37
114,90
6,70
3,02
0,06
13,11
(61,83) 30,75
(%)
3.1.5.
Pendapatan yang Ditangguhkan
3.2.
EKUITAS DANA INVESTASI
721.003,15
821.487,75
876.195,64
1.958.701,93
1.544.849,97
1.435.875,49
3.2.1.
Diinvestasikan dalam aset tetap
707.731,61
814.053,17
868.229,62
1.932.916,30
1.490.734,98
1.351.190,34
30,36
3.2.2.
Diinvestasikan dalam aset lainnya
6.967,39
1.162,88
1.002,41
16.404,23
17.236,89
49.354,92
361,11
3.2.3.
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
6.304,15
6.271,70
6.963,61
9.381,40
36.878,10
39.464,92
84,58
3.2.4.
Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang
-
-
-
-
-
(4.134,70)
745.196,24
833.780,06
900.727,33
1.981.910,87
1.562.616,04
1.488.494,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
3.1.2.1
Aset
Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Rata-rata pertumbuhan Aset lancar untuk Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 sebesar 56,90% per tahun. Jumlah aset pada tahun 2008 sebesar Rp.745,2 Milyar dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp.1.562,62 Milyar dengan pertumbuhan rata-rata 25,27% per tahun. Dari total aset daerah pada Tahun 2013 sebagian besar merupakan aset tetap, dengan nilai Rp.1.490,73 Milyar atau sebesar 90,78% dari total aset daerah. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kota Gorontalo, investasi jangka panjang bertumbuh dengan rata-rata 69,07% pertahun selang Tahun 2008-2013. Pada Tahun 2008, investasi jangka panjang sebesar Rp.6,30 Milyar namun Tahun 2013 mencapai Rp.39,46 Milyar. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen Pemerintah Daerah. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rata-rata pertumbuhan aset tetap Tahun 2008-2013 sebesar 24,32% per tahun, dan yang tertinggi nilainya adalah Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. III - 15
29,70
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
3.1.2.2
Kewajiban
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ke tiga atau klaim pihak ke tiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp.25.92 Milyar. Jumlah kewajiban Tahun 2008 sebesar Rp.11,49 Milyar dan Tahun 2013 meningkat menjadi Rp.15,32 Milyar dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 63,62% pertahun selama Tahun 2008 sampai Tahun 2013. Kewajiban jangka pendek, yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, bertumbuh rata-rata 58,22% pertahun. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang dapat
diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12
bulan, berupa Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat. Kota Gorontalo tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama Tahun 2008-2012. Namun pada Tahun 2013 jumlahnya sebesar Rp.4,13 Milyar. 3.1.2.3
Ekuitas Dana
Ekuitas
Dana
merupakan
selisih
antara
aset
dengan
kewajiban
pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan
dalam
Dana
Cadangan
untuk
tujuan
tertentu
di
masa
mendatang. Tahun 2008 jumlah ekuitas dana Kota Gorontalo sebesar Rp.733,71 Milyar dan pada Tahun 2013 meningkat jumlahnya menjadi Rp.1.462,58 Milyar. Rata-rata pertumbuhan ekuitas dana dari Tahun 2008 sampai Tahun 2013 adalah sebesar 22,73% per Tahun. Nilai ekuitas dana Kota Gorontalo pada Tahun 2013 mencapai Rp.1.462,58 Milyar, dan nilai ekuitas dana yang terbesar yaitu ekuitas dana investasi.
III - 16
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Berdasarkan neraca daerah tersebut kemudian dilakukan analisis rasio keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Berikut adalah tabel analisis rasio keuangan Kota Gorontalo selang Tahun 2008-2013 beserta penjelasannya. Tabel 3.9 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Goronttalo Tahun 2008-2013 No.
Uraian
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
A.
Rasio Likuiditas
1.
Rasio lancar (current ratio)
2,1063
0,6025
4,2752
1,4802
1,1594
2.
Rasio quick (quick ratio)
1,8020
0,4525
1,6076
1,0612
0,8857
B.
Rasio Solvabilitas Rasio total hutang terhadap total aset Rasio hutang terhadap modal
0,0154
0,0245
0,0054
0,0079
0,0098
0,0157
0,0251
0,0050
0,0080
0,0099
3. 4.
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo (data diolah)
Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan quick ratio. Rasio Lancar (current ratio) adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Gorontalo dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. rasio
yang
semakin
kecil
dapat
menunjukkan
semakin
Nilai
berkurangnya
kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Jika ditelusuri penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah aset lancar akibat semakin berkurangnya kas, namun di sisi lain utang jangka pendek juga semakin meningkat. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dapat dilihat dalam Tabel 3.9, di mana nilai yang diperoleh berfluktuasi selang Tahun 2008-2013. Selang Tahun 2010-2012 nilai rasio lancar menurun hingga 1,16 namun pada Tahun 2013 meningkat menjadi 2,23.
III - 17
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca
perhitungannya.
keuangan Pemerintah Kota Gorontalo berfluktuasi seperti nilai current ratio selang Tahun 2008-2013. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
Untuk
neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset, dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.
Rasio
kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas (modal). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset berfluktuasi selang Tahun 2008-2013.
Pada Tahun 2013, total hutang
sebesar Rp.25,92 Milyar dibagi total aset sebesar Rp.1,49 Triliun, manghasilkan nilai 0,0174. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo selama
Tahun 2008-2012 cukup kuat
untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio Tahun 2008-2018 berfluktuasi. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin
baik
rasio
kewajiban
terhadap
ekuitas
karena
menunjukkan
kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2008-2013 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, adalah: 1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan
pendapatan
dan
belanja
pada
tahun
yang
bersangkutan; 2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
III - 18
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan
lapangan
kerja/mengurangi
pengangguran
dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; 5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi
alat
untuk
memelihara
dan
mengupayakan
keseimbangan
fundamental perekonomian daerah. Pengelolaan
keuangan
daerah
dilaksanakan
melalui
sistem
yang
terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. APBD merupakan rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun secara jelas, spesifik berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk alokasi dana yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
Pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gorontalo selama periode Tahun 2008-2013 senantiasa berpedoman pada peraturan
yang
berlaku, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang implementasinya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 Kebijakan
Umum
Pendapatan
Daerah
yang
telah
ditempuh
oleh
Pemerintah Kota Gorontalo selang Tahun 2008-2013 untuk peningkatan III - 19
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
penerimaan daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah ini ditempuh melalui: 1. Menyempurnakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendapatan daerah serta menciptakan regulasi baru untuk menggali potensi baru yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengoptimalkan
sumberdaya
manusia,
sarana
dan
prasarana
serta
peningkatan pelayanan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 3. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan; 4. Optimalisasi Aset Daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Secara spesifik strategi dan prioritas Pendapatan pada APBD difokuskan pada Optimalisasi
penerimaan
daerah yang diprioritaskan melalui
upaya-
upaya: 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai aktivitas program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan ini dilakukan melalui: a. Evaluasi dan pengkajian secara intensif terutama yang berhubungan dengan
peningkatan
Pendapatan
Asli
Daerah
baik
yang
bersifat
intensifikasi maupun ekstensifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat; b. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan PAD terutama aspek administrasi, sistem dan mekanisme dalam proses pemungutan; c. Mengupayakan untuk mendapatkan bagian lebih besar dari sumbersumber dana perimbangan. 2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan Anggaran APBD yang diarahkan pada upaya terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Peningkatan Alokasi Dana Provinsi dan Pusat melalui: a. Penyusunan program yang benar-benar strategis dipandang dari manfaat terutama
yang terkait dengan kegiatan yang bersifat lintas sektor dan
wilayah; b. Penyusunan
program
dan
kegiatan
yang
akan
kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
sejalan
dengan III - 20
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kebijakan Belanja Daerah 2008-2013 Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mencapai efektifitas dan efisiensi belanja pembangunan pada Tahun 2008-2013 ditempuh melalui strategi dan prioritas sebagai berikut: 1. Penganggaran belanja terhadap program dan kegiatan yang sejalan dan mendukung pencapaian visi dan misi Kota Gorontalo; 2. Penganggaran belanja terhadap program dan kegiatan yang memiliki urgensi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan memberikan dampak multi efek dalam peningkatan pembangunan; 3. Penganggaran belanja terhadap program dan kegiatan yang dianggap mampu
mempercepat
pencapaian
tingkat
pelayanan
publik
yang
yang
dapat
diharapkan; 4. Penganggaran
belanja
terhadap
program
dan
kegiatan
meningkatkan penerimaan daerah baik dari PAD maupun dari sumbersumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
menentukan
besaran
belanja
yang
dianggarkan
senantiasa
berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Permasalahan dan Solusi 1)
Realisasi pendapatan daerah Kota Gorontalo, khususnya Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini membutuhkan strategi dan inovasi dalam mengoptimalkan pendapatan untuk mengimbangi peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Optimalisasi seluruh potensi penerimaan dari komponen pendapatan PAD maupun Dana Perimbangan merupakan pilihan yang tepat, selain mendorong partisipasi para pelaku ekonomi dalam bentuk KSO maupun pemanfaatan aset pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas usaha. Selain itu juga perlu
III - 21
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
melakukan pelacakan kemampuan dan kebutuhan yang tepat sehingga target pencapaian penerimaan tidak terlalu tinggi setiap tahun. 2)
Pengelolaan belanja daerah setiap tahun memiliki masalah yang cukup dinamis. Tingginya kebutuhan masyarakat yang terjaring pada Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
tidak
sebanding
dengan
ketersediaan dana. Pemerintah Kota Gorontalo berupaya memecahkan masalah ini, antara lain dengan cara melakukan kerja sama dengan para pengusaha
dalam
merealisasikan
pembangunan
melalui
mekanisme
pembayaran secara bertahap, dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Untuk melihat proporsi penggunaan anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selang Tahun 2008-2013, dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 3.10 Realisasi Jenis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 N0
URAIAN
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
2013 (Rp)
BELANJA A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BELANJA TIDAK LANGSUNG 180.966.859.596,00 218.608.775.786,00 261.073.979.709,00 297.779.684.166,00 355.368.486.790,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 166.327.501.651,00 213.001.051.610,00 237.774.235.120,00 265.979.272.145,00 198.720.825.730,00 Belanja Tambahan 12.817.291.010,00 87.021.662.973,00 Penghasilan PNS**) 17.922.908.809,00 46.577.503.454,00 58.854.213.403,00 Belanja Penerimaan lainnya 1.162.980.000,00 474.000.000,00 993.400.000,00 Pimpinan dan Anggota 1.200.600.000,00 584.880.000,00 DPRD serta KDH/WKDH Belanja pemungutan Pajak Daerah**) 659.086.935,00 764.441.247,00 910.544.645,00 665.725.543,00 1.362.641.572,00 Tunjangan Badan Legislasi sdh trmsk dalam A.1. 11.510.100,00 11.510.100,00 BELANJA LANGSUNG 100.258.706.652,00 92.285.761.298,00 73.224.693.152,00 87.239.639.710,00 96.130.081.380,00 Belanja Honorarium PNS**) 906.604.521,00 459.002.850,00 350.638.575,00 267.840.000,00 561.735.000,00 Belanja Honorarium Non 20.050.336.500,00 PNS 18.327.039.000,00 15.799.725.025,00 15.633.368.875,00 22.429.129.875,00 Belanja Uang Lembur**) 1.166.613.000,00 1.159.528.000,00 958.150.000,00 1.109.670.000,00 1.397.494.750,00 Insentif 17.178.355.757,00 12.346.947.799,00 5.593.500.503,00 6.038.602.500,00 31.113.003.778,00 Belanja Beasiswa 1.462.467.000,00 Pendidikan PNS 557.500.000,00 65.000.000,00 472.845.000,00 B. Kursus, Pelatihan, 1.180.117.500,00 611.225.000,00 Sosialisasi & Bimtek 601.067.000,00 1.049.583.000,00 612.662.100,00 Belanja Pegawai BLUD 15.290.837.728,00 22.506.789.254,00 Belanja premi asuransi 354.251.704,00 kesehatan 53.210.720,00 172.789.280,00 79.240.086,00 197.000.000,00 B. makanan dan minuman 1.112.820.251,00 pegawai***) 939.925.650,00 487.374.659,00 413.922.300,00 609.551.252,00 Belanja pakaian dinas dan 987.923.000,00 atributnya**) 909.322.022,00 329.375.000,00 238.900.000,00 306.900.000,00 Belanja Pakaian Kerja 329.450.000,00 82.941.500,00 199.000.000,00 545.496.550,00 B. Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) 349.085.550,00 284.450.000,00 265.850.000,00 155.250.000,00 197.570.000,00 Belanja perjalanan dinas**) 24.291.359.599,00 18.720.523.300,00 23.274.123.227,00 22.241.484.900,00 21.106.718.250,00 Belanja perjalanan pindah tugas Belanja Pemulangan Pegawai -
304.568.278.897,00 278.077.703.806,00 23.397.455.250,00 1.104.000.000,00 1.977.609.741,00 11.510.100,00 108.905.478.588,00 1.623.502.470,00 17.539.930.000,00 1.353.599.500,00 31.417.021.037,00 122.000.000,00 1.310.066.200,00 7.998.900.000,00 928.807.879,00 407.600.000,00 107.400.000,00 27.971.020.281,00
III - 22
-
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 N0 16
17
2008 (Rp) 31.331.923.941,00
URAIAN Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll.) Belanja Sewa rumah jabatan/rumah dinas TOTAL
2009 (Rp) 37.717.667.732,00
2010 (Rp) 9.543.902.730,00
2011 (Rp)
2012 (Rp)
16.547.493.795,00
15.955.105.304,00
2013 (Rp) 18.125.631.221,00
5.000.000,00
235.000.000,00
366.000.000,00
663.600.000,00
280.000.000,00
100.000.000,00
281.225.566.248,00
310.894.537.084,00
334.298.672.861,00
385.019.323.876,00
451.498.568.170,00
413.473.757.485,00
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo (data diolah)
Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Tahun 2010-2013 cenderung
mengalami
peningkatan,
terutama
Belanja
Tidak
Langsung.
Peningkatan tersebut disebabkan karena jumlah aparatur secara kuantitas terus bertambah tanpa melakukan rasionalisasi kebutuhan aparatur, termasuk menerima pindahan aparatur dari luar Kota Gorontalo. Berikut adalah analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2008 sampai Tahun 2013 pada tabel berikut: Tabel 3.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Gorontalo Tahun 2008-2013
No
1 2 3 4 5 6
Uraian Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) (a)
Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)
281.225.566.248,00
Prosentase (a)/(b) x 100% 69,22
406.261.117.340,00
310.894.537.084,00
70,66
440.009.556.617,00
334.298.672.861,00
66,84
500.177.104.434,00
385.019.323.876,00
65,90
584.256.481.694,09
451.498.568.170,00
75,05
601.617.365.430,73
413.473.757.485,00
666.481.554.809,74
62,04
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo (data diolah)
Presentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung berfluktuasi dan relatif menurun dari Tahun 2008-2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,64%/Tahun. Rata-rata presentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan
total
pengeluaran
memberikan
nilai
di
atas
60%.
Kondisi
ini
memperlihatkan bahwa APBD Kota Gorontalo belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kota Gorontalo digunakan untuk belanja pegawai. Dari presentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih kecil III - 23
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Untuk mengatasi hal ini, perlu melakukan efisiensi penggunaan
anggaran
untuk
pemenuhan
kebutuhan
aparatur
jika
diproporsikan terhadap APBD, antara lain dengan mengurangi perekrutan pegawai sesuai analisa kepegawaian, selain membatasi pindahan dari luar Kota Gorontalo. Di samping itu pemerintah Kota Gorontalo perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi, karena beberapa dinas dan kantor memiliki tugas dan fungsi yang bisa dilekatkan satu sama lain. Dengan sendirinya akan menciptakan efisiensi belanja bagi aparatur, dan pada saat yang bersamaan akan merealokasikan belanja ke sektor publik yang memberikan dampak luas terhadap kegiatan perekonomain masyarakat, yang pada akhirnya akan memiliki efek terhadap pendapatan daerah. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua pembiayaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan
Pengeluaran
maupun
pembiayaan
pada
merupakan
tahun-tahun pembiayaan
anggaran yang
berikutnya.
dilakukan untuk
memanfaatkan surplus. Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh
kebijakan
pembiayaan
daerah
pada
tahun-tahun
anggaran
sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui defisit riil Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut.
III - 24
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 3.13 Defisit Riil Anggaran Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 No. 1
Uraian Realisasi Pendapatan Daerah
2008 (Rp.Milyar)
2009 (Rp.Milyar)
2010 (Rp.Milyar)
2011 (Rp.Milyar)
2012 (Rp.Milyar)
2013 (Rp.Milyar)
387,95
417,72
503,56
573,57
588,40
675,34
406,16
440,01
475,47
569,02
584,85
655,06
24,71
15,23
16,77
11,42
3,39
(10,69)
(13,22)
8,86
Dikurangi realisasi: 2
Belanja Daerah
3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit riil
0, 10 (18,31)
(22,29)
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Berdasarkan tabel di atas, APBD Kota Gorontalo Tahun 2010-2013 mengalami surplus, artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil, maka harus memperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah maka dilakukan analisis sumber penutup defisit riil. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.14. Tabel 3.14 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 No.
1
2 3 A
4
5
6
7 8
Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit riil
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
387.947.444.185,00
417.715.697.693,00
503.562.284.429,00
573.569.646.515,09
588.400.495.656,53
2013 (Rp) 675.337.872.413,59 666.481.554.809,74
406.161.117.340,00
440.009.556.617,00
475.470.285.241,00
569.023.534.016,09
584.847.246.801,73
655.064.494.838,74
100.000.000,00
-
24.706.819.193,00
15.232.947.678,00
16.770.118.629,00
11.417.059.971,00
(18.313.673.155,00)
22.293.858.924,00)
3.385.179.995,00
15.119.100.992,00
2.192.804.569,00
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 30.834.125.427,00 Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan 2.649.000.000,00 Daerah yang dpisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali 2.500.000,00 Pemberian
(10.686.835.179,00) (13.216.869.774,20)
5.577.984.564,00
3.941.698.799,00
8.856.317.603,85
5.739.112.960,80
-
-
8.000.000.000,00 101.000.000,00
-
9.000.000.000,00
15.000.000.000,00
6.534.700.000,00
50.549.414,00
14.283.936,00
17.561.363,00
III - 25
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 No.
9
B
AB
2008 (Rp)
Uraian
2009 (Rp)
Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Total Realisasi Penerimaan 33.485.625.427,00 Pembiayaan Daerah Sisa lebih pembiayaan 15.171.952.272,00 anggaran tahun berkenaan
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
2013 (Rp)
-
23.220.100.992,00
2.192.804.569,00
14.628.533.978,00
18.955.982.735,00
12.291.374.323,80
926.242.068,00
5.577.984.564,00
3.941.698.799,00
5.739.112.960,80
21.147.691.927,65
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran dan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Tabel 3.15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 Proporsi Dari Total Defisit Riil No.
Uraian
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
2013 (Rp)
1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
168,37
67,82
surplus
52,19
29,82
surplus
2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
-
-
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dpisahkan
14,46
-
-
-
-
-
4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
35,88
-
84,22
113,49
surplus
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
0,01
0,45
-
0,47
0,11
surplus
6.
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
-
-
-
7.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
82,84
4,15
surplus
36,88
43,42
surplus
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Tabel 3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Gorontalo No.
2010 Uraian
1
Jumlah SiLPA
2
Pelampauan penerimaan PAD
3
Pelampauan penerimaan dana perimbangan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan
4
5 6
7
Rp
2011 % dari SiLPA
5.577.984.564,00
Rp
2012 % dari SiLPA
3.941.698.799,00
Rp
2013 % dari SiLPA
5.739.112.960,80
Rp
% dari SiLPA
21.147.691.927,65
(15.207.279.291,00)
(272,63)
(43.899.861.240,91)
(1.113,73)
(35.383.571.374,47)
(616,53)
(59.419.616.066,41)
(280,97)
(1.250.055.646,00)
(22,41)
(11.757.185.546,00)
(298,28)
(2.990.702.743,00)
(52,11)
(3.715.817.277,00)
(17,57)
(36.369.810.850,00)
(652,02)
(5.625.727.783,00)
(142,72)
(6.936.401.802,00)
(120,86)
(4.469.143.117,00)
(21,13)
28.091.999.188,00
503,62
4.546.112.499,00
115,33
3.553.248.854,80
61,91
20.273.377.574,85
95,87
631.478.231,00
11,32
1.474.897.752,00
37,42
835.162.656,00
14,55
111.985.144,00
0,53
-
-
-
-
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
III - 26
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Selanjutnya dilakukan analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Kota Gorontalo. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.17 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan No. 1 2
3
2008 (Rp)
Uraian Saldo kas neraca daerah Dikurangi: Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
2013 (Rp)
Rata-rata Pertumbuhan (%)
19.484.478.761,00
4.351.496.809,00
2.686.957.823,00
5.419.621.017,00
6.574.340.115,80
21.272.785.949,65
46,13
4.197.158.539,00
3.310.359.444,00
631.478.231,00
1.474.897.752,00
835.162.656,00
111.985.144,00
(19,69)
5.287.320.222,00
1.041.137.365,00
2.055.479.592,00
3.944.723.265,00
5.739.177.459,80
21.160.800.805,65
82,07
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Analisis
dilakukan
berdasarkan
data
dan
informasi
yang
dapat
mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran di masa yang akan datang, antara lain: a.
Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ke tiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); c.
Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
d. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan. Berdasarkan tabel 3.17. diperoleh pertumbuhan rata-rata dari sisa lebih (riil) perhitungan anggaran sebesar 82,07%, saldo kas neraca daerah sebesar 46,13%, dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan sebesar (19,69)%. Untuk memprediksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Tahun 2015-2019, dibutuhkan kebijakan untuk dapat mengurangi SILPA dari tahun ke tahun. Sebab SILPA pada prinsipnya bukan prestasi dalam pengelolaan
anggaran
daerah,
namun
sesungguhnya
gambaran
ketidakmampuan para SKPD melakukan penyerapan anggaran secara optimal. Untuk ini pemerintah daerah harus secara cermat melakukan proyeksi terhadap III - 27
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
pendapatan dan belanja daerah secara seimbang. Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi saldo kas neraca daerah, dengan memperkecil persentase pertumbuhan rata-rata saldo kas neraca daerah menjadi -9,25%. Tabel proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.18 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 Data tahun dasar No.
Uraian
Tahun 2014 (Rp)
1
Saldo kas neraca daerah Dikurangi:
2
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan
3
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Tingkat pertumbuha n
Proyeksi
(%)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Tahun 2019 (Rp)
5.966.213.655,09
(9,25)
5.414.338.891,99
4.913.512.544,48
4.459.012.634,12
4.046.553.965,46
3.672.247.723,66
810.358.325,12
(2,97)
786.290.682,86
762.937.849,58
740.278.595,45
718.292.321,16
696.959.039,22
4.628.048.209,13
4.150.574.694,90
3.718.734.038,67
3.328.261.644,30
2.975.288.684,43
5.155.855.329,97
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo (data diolah)
3.3.
Kerangka Pendanaan
3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.19 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 No. A
Uraian
1
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tujangan
2
Sertifikasi Guru
3
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
4 5
Biaya Pemungutan Pajak Daerah Belanja Bunga
6
Belanja Subsidi
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2013 (Rp)
168.149.568.586,00 00.685.866.977,00 240.382.108.746,00 73.348.369.046,00 323.795.809.118,00 49.338.519.677,00
15,84
166.327.501.651,00
198.720.825.730,00
213.001.051.610,00 237.774.235.120,00
265.979.272.145,00 278.077.703.806,00
10,94
-
-
25.291.188.120,00
33.854.458.383,00
54.685.382.340,00
67.894.531.000,00
39,85
1.162.980.000,00
1.200.600.000,00
584.880.000,00
474.000.000,00
993.400.000,00
1.104.000.000,00
10,74
659.086.935,00
764.441.247,00
910.544.645,00
665.725.543,00
1.362.641.572,00
1.977.609.741,00
31,61
-
-
594.444.371,00
579.950.000,00
775.113.061,00
284.675.130,00
(10,69)
-
-
-
-
-
-
III - 28
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 B
Belanja Langsung
1
Belanja Pegawai 15.290.837.728,00 22.506.789.254,00 BLUD Belanja honorarium PNS khusus untuk 305.777.850,00 127.628.575,00 214.550.000,00 209.600.000,00 551.172.806,00 601.000.000,00 guru dan tenaga medis. Belanja Beasiswa 1.462.467.000,00 557.500.000,00 65.000.000,00 472.845.000,00 122.000.000,00 Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor 6.107.159.714,00 6.736.018.085,00 7.031.533.170,00 6.497.157.550,00 7.307.011.923,00 7.664.324.806,03 seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor( yang telah 232.266.400,00 39.680.000,00 57.200.000,00 54.368.000,00 118.700.000,00 140.837.550,00 ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Pembiayaan 24.706.819.193,00 5.232.947.678,00 16.770.118.629,00 11.417.059.971,00 Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran pokok 8.000.000.000,00 4.232.947.678,00 15.000.000.000,00 utang Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak 16.706.819.193,00 9.000.000.000,00 1.770.118.629,00 11.417.059.971,00 Ketiga Penyertaan Modal (investasi) 2.000.000.000,00 Pemerintah Daerah TOTAL (A+B+C) 176.257.239.550,00 208.146.693.637,00 287.748.048.837,00 17.849.231.528,00 349.015.657.476,00 69.283.742.004,04
2
3 4
5
6
C 1 2 3 4
8.107.670.964,00
7.460.826.660,00
22.659.120.898,00 29.267.914.804,00
8.449.729.729,00
8.528.162.356,03
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kota Gorontalo berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, masing-masing mencapai 10,94% dan 39,85%. Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan paling tinggi berasal dari Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, yaitu sebesar 100,76%. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu Hal yang penting dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Hal ini berkaitan dengan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu yang akan dibahas dalam bagian ini adalah proyeksi data untuk lima tahun ke depan yang didasarkan pada data 5 (lima) tahun sebelumnya. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi:
III - 29
30,94 47,19 35,91 100,76
4,89
18,65
-
(20,06) 103,64 139,51 16,48
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Proyeksi pendapatan Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan data pendapatan daerah selama 6 (enam) tahun sebelumnya (2008-2013). Berdasarkan data dari DPPKAD Kota Gorontalo, proyeksi pendapatan untuk Tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.790,579 Milyar, dan meningkat terus sampai pada akhir periode RPJMD 2014-2019 menjadi Rp.1.119,169 Milyar. Adapun proyeksi pendapatan daerah Kota gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 Kode
Uraian
1.
PENDAPATAN
1.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1.
Pajak Daerah
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.
2014
2015
2016
Target (Rp)
Proyeksi (Rp)
Proyeksi (Rp)
2017 Proyeksi (Rp)
2018
2019
Proyeksi (Rp)
Proyeksi (Rp)
790.579.711.943,00 816.091.375.000,00 882.786.375.000,00 954.702.375.000,00 1.033.446.375.000,00 1.119.169.875.000,00 153.765.307.147,00 139.541.375.000,00 150.331.375.000,00 160.836.375.000,00 39.600.000.000,00
38.450.000.000,00
41.350.000.000,00
44.000.000.000,00
Retribusi 18.298.822.252,00 16.572.500.000,00 18.435.000.000,00 20.262.500.000,00 Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan 3.556.959.895,00 4.000.000.000,00 4.750.000.000,00 5.500.000.000,00 Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD 92.309.525.000,00 80.518.875.000,00 85.796.375.000,00 91.073.875.000,00 yang Sah DANA PERIMBANGAN 513.123.146.087,00 550.550.000.000,00 602.955.000.000,00 660.866.000.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 17.099.476.087,00 9.550.000.000,00 10.455.000.000,00 11.360.000.000,00 Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi 456.331.470.000,00 498.500.000.000,00 547.500.000.000,00 601.320.000.000,00 Umum
172.331.375.000,00
184.999.875.000,00
47.450.000.000,00
51.750.000.000,00
22.280.000.000,00
24.621.000.000,00
6.250.000.000,00
7.000.000.000,00
96.351.375.000,00
101.628.875.000,00
724.615.000.000,00
793.670.000.000,00
12.515.000.000,00
13.420.000.000,00
660.500.000.000,00
725.000.000.000,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
48.186.000.000,00
51.600.000.000,00
55.250.000.000,00
1.3.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH 123.691.258.709,00 126.000.000.000,00 129.500.000.000,00 133.000.000.000,00
1.3.1 1.3.2 1.3.3
1.3.4
1.3.5
Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi
39.692.200.000,00
42.500.000.000,00
45.000.000.000,00
136.500.000.000,00
140.500.000.000,00
-
-
-
-
-
-
26.784.258.709,00
25.500.000.000,00
28.000.000.000,00
30.500.000.000,00
33.000.000.000,00
35.500.000.000,00
92.991.000.000,00
96.000.000.000,00
96.500.000.000,00
97.000.000.000,00
97.500.000.000,00
98.500.000.000,00
3.916.000.000,00
4.500.000.000,00
5.000.000.000,00
5.500.000.000,00
6.000.000.000,00
6.500.000.000,00
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. III - 30
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.21 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 No. A
Uraian
1
Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tujangan
2
Sertifikasi Guru
3
5
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Belanja Bunga
4
6
Belanja Subsidi Belanja Langsung
1
Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)
3
4
C 1 2
2015
2016
2017
2018
2019
2014 (Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
390.860.580.440,11 435.885.500.990,37 483.207.804.749,66 535.834.679.110,29 593.907.528.169,06 658.659.309.771,76
B
2
Tahun Dasar
Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran pokok utang
3
Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga
4
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
295.606.857.505,11
327.948.016.443,31
363.827.491.678,68
403.632.396.185,21
447.792.195.412,49
496.783.340.899,94
92.990.636.000,00
102.289.699.600,00
112.518.669.560,00
123.770.536.516,00
136.147.590.167,60
149.762.349.184,36
1.104.000.000,00
1.222.578.963,42
1.353.894.313,23
1.499.314.045,34
1.660.353.090,03
1.838.689.093,95
659.086.935,00
3.425.205.983,64
4.507.749.197,75
5.932.432.363,74
7.807.389.498,94
10.274.930.593,51
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
9.013.552.182,85
9.533.042.845,52
10.090.020.326,81
10.688.340.136,59
11.332.406.299,19
12.027.264.785,55
661.100.000,00
727.210.000,00
799.931.000,00
879.924.100,00
967.916.510,00
1.064.708.161,00
146.400.000,00
175.680.000,00
210.816.000,00
252.979.200,00
303.575.040,00
364.290.048,00
8.038.944.777,80
8.431.875.576,26
8.844.012.205,41
9.276.293.415,63
9.729.703.841,91
10.205.276.246,63
167.107.405,05
198.277.269,26
235.261.121,39
279.143.420,95
331.210.907,27
392.990.329,92
17.622.746.628,00
29.028.433.285,00
32.834.119.942,00
36.639.806.599,00
33.045.493.256,00
34.251.179.913,00
-
-
-
-
-
-
2.400.000.000,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
2.600.000.000,00
-
15.222.746.628,00
19.028.433.285,00
22.834.119.942,00
26.639.806.599,00
30.445.493.256,00
34.251.179.913,00
-
-
-
-
-
-
526.131.945.018,47
583.162.825.845,88
638.285.427.724,24
704.937.754.470,31
417.496.879.250,96 474.446.977.120,89
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo (data diolah).
Total
pengeluaran
yang
wajib
mengikat,
serta
prioritas
utama
diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp.417.496 Milyar di Tahun 2014 menjadi sebesar Rp.704.937 Milyar di Tahun 2019. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama. 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sampai dengan III - 31
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tahun 2012, kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Gorontalo mencapai Rp.301.171.975.053. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan
daerah
yang
akan
dialokasikan
untuk
pendanaan
program
pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah
awal
yang
harus
dilakukan
adalah
mengidentifikasi
seluruh
penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pospos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Jumlah kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Gorontalo untuk kurun waktu 6 (enam) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini harus ditunjang oleh peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah, serta peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berikut ini adalah Tabel Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2008-2013 dan Tabel Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 20142019. Tabel 3.22 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2008-2013 Proyeksi No.
Uraian
1.
Pendapatan
2.
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
3.
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
2013 (Rp)
387.947.444.185,00 417.715.697.693,00 503.562.284.429,00 573.569.646.515,09 588.400.495.656,53 675.337.872.413,59
Total Penerimaan
-
-
-
-
-
-
15.287.320.222,00
1.041.137.365,00
2.055.479.592,00
3.944.723.265,00
5.739.177.459,80
21.160.800.805,65
403.234.764.407,00 418.756.835.058,00 505.617.764.021,00 577.514.369.780,09 594.139.673.116,33 696.498.673.219,24
Dikurangi:
4.
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
176.257.239.550,00 208.146.693.637,00 287.748.048.837,00 317.849.231.528,00 349.015.657.476,00 369.283.742.004,04
I
Kapasitas riil kemampuan keuangan
26.977.524.857,00 10.610.141.421,00 17.869.715.184,00 59.665.138.252,09 45.124.015.640,33 27.214.931.215,21
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Tabel 3.22 di atas menunjukkan komponen sisa lebih riil perhitungan anggaran selama Tahun 2008–2013 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2008 III - 32
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
sebesar Rp.15.287 Milyar, tahun berikutnya menurun menjadi Rp.1.041 Milyar, dan kemudian meningkat terus menjadi Rp.21.160 Milyar pada Tahun 2013. Sementara kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Gorontalo nampak terus mengalami kenaikan dari Tahun 2008 sebesar Rp.226.977 Milyar dan mencapai Rp.327.214 Milyar pada Tahun 2013. Kondisi ini sebaiknya terus ditingkatkan, minimal dipertahankan rata-rata pertumbuhannya pada periode pemerintahan
lima
tahun
berikutnya.
Dengan
landasan
tersebut
maka
selanjutnya disusun skenario proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Gorontalo seperti yang digambarkan pada Tabel 3.23. Skenario proyeksi 2014– 2019 merupakan proyeksi moderat yang dapat dicapai dengan asumsi tidak terjadi goncangan ekonomi secara nasional, sebab ketergantungan transfer dari pemerintah pusat suatu daerah akan sangat elastis terhadap goncangan kepada daerah. Tabel 3.23 Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015-2019 Proyeksi No.
Uraian
Tahun 2014 (Rp)
1.
Pendapatan
2.
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
3.
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
I
Tahun 2016 (Rp)
Tahun 2017 (Rp)
Tahun 2018 (Rp)
Tahun 2019 (Rp)
790.579.711.943,00 816.091.375.000,00 882.786.375.000,00 954.702.375.000,00 1.033.446.375.000,00 1.119.169.875.000,00
Total Penerimaan
4.
Tahun 2015 (Rp)
-
-
-
-
-
-
5.155.855.329,97
4.628.048.209,13
4.150.574.694,90
3.718.734.038,67
3.328.261.644,30
2.975.288.684,43
795.735.567.272,97 820.719.423.209,13 886.936.949.694,90 958.421.109.038,67 1.036.774.636.644,30 1.122.145.163.684,43
Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan
417.496.879.250,96 474.446.977.120,89 526.131.945.018,47 583.162.825.845,88
638.285.427.724,24
704.937.754.470,31
78.238.688.022,01 46.272.446.088,24 60.805.004.676,44 75.258.283.192,79 398.489.208.920,06 417.207.409.214,12
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo (data diolah)
Tabel 3.23 merupakan gambaran proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Gorontalo selama periode Tahun 2014–2019. Proyeksi ini pada dasarnya optimistik, sebab rata-rata kapasitas riil kemampuan keuangan terus meningkat, pada Tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp.346.272 Milyar hingga pada Tahun 2019 kapasitas riil kemampuan keuangan meningkat sebesar Rp.417.207 Milyar.
III - 33
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 3.24 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015-2019 No. A. 1 2 B 1 a. 1
Uraian KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PENDAPATAN Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran
2015
2016
795.735.567.272,97
820.719.423.209,13
886.936.949.694,90
958.421.109.038,67
1.036.774.636.644,30
2018
2019
790.579.711.943,00
816.091.375.000,00
882.786.375.000,00
954.702.375.000,00
1.033.446.375.000,00
1.119.169.875.000,00
5.155.855.329,97
4.628.048.209,13
4.150.574.694,90
3.718.734.038,67
3.328.261.644,30
2.975.288.684,43
1.122.145.163.684,43
BELANJA
769.012.820.644,97
776.590.989.924,14
850.002.829.752,91
921.681.302.439,68
1.003.629.143.388,30
BELANJA TIDAK LANGSUNG
435.376.304.822,55
487.580.627.773,02
542.736.030.322,41
603.951.347.099,56
671.485.435.186,19
BELANJA WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
390.860.580.440,11
435.885.500.990,37
483.207.804.749,66
535.834.679.110,29
593.907.528.169,06
658.659.309.771,76
295.606.857.505,11
327.948.016.443,31
363.827.491.678,68
403.632.396.185,21
447.792.195.412,49
496.783.340.899,94
92.990.636.000,00
102.289.699.600,00
112.518.669.560,00
123.770.536.516,00
136.147.590.167,60
149.762.349.184,36
1.104.000.000,00
1.222.578.963,42
1.353.894.313,23
1.499.314.045,34
1.660.353.090,03
1.838.689.093,95 10.274.930.593,51
Gaji dan Tujangan
2
Sertifikasi Guru
3
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
4
Jumlah (Rp.) 2017
2014
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
659.086.935,00
3.425.205.983,64
4.507.749.197,75
5.932.432.363,74
7.807.389.498,94
5
Belanja Bunga
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
1.087.793.983.771,44 746.706.968.893,65
6
Belanja Subsidi
-
-
-
-
-
-
b.
PRIORITAS III
44.515.724.382,44
51.695.126.782,64
59.528.225.572,75
68.116.667.989,27
77.577.907.017,13
88.047.659.121,89
1)
Belanja Hibah
13.980.056.188,00
16.455.517.735,00
18.930.979.282,00
21.406.440.829,00
23.881.902.376,00
26.357.363.923,00
2)
Belanja Bantuan Sosial
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
5.000.000.000
3)
Belanja Tidak Terduga
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
4)
Tambahan Penghasilan Pegawai
27.035.668.194
31.239.609.048
36.097.246.291
41.710.227.160
48.196.004.641
55.690.295.199
2
BELANJA LANGSUNG
333.636.515.822,42
289.010.362.151,12
307.266.799.430,50
317.729.955.340,12
332.143.708.202,12
9.013.552.182,85
9.533.042.845,52
10.090.020.326,81
10.688.340.136,59
11.332.406.299,19
12.027.264.785,55
661.100.000,00
727.210.000,00
799.931.000,00
879.924.100,00
967.916.510,00
1.064.708.161,00
146.400.000,00
175.680.000,00
210.816.000,00
252.979.200,00
303.575.040,00
364.290.048,00
8.038.944.777,80
8.431.875.576,26
8.844.012.205,41
9.276.293.415,63
9.729.703.841,91
10.205.276.246,63
167.107.405,05
198.277.269,26
235.261.121,39
279.143.420,95
331.210.907,27
392.990.329,92
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
5.070.000.000,00
319.552.963.639,57
274.407.319.305,60
292.106.779.103,69
301.971.615.203,53
315.741.301.902,93
323.989.750.092,24
319.552.963.639,57
274.407.319.305,60
292.106.779.103,69
301.971.615.203,53
315.741.301.902,93
323.989.750.092,24
17.622.746.628,00
29.028.433.285,00
32.834.119.942,00
36.639.806.599,00
33.045.493.256,00
34.251.179.913,00
a. 1) 2) 3)
4) b. 1) 2) 3) c. 1)
C
BELANJA WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) PRIORITAS I PROGRAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI DAERAH Dana Pemdamping DAK Amanat RPJMN, Kebijakan Nasional, Belanja Wajib menurut Peraturan Perundang-Undangan PRIORITAS II Program prioritas di tingkat SKPD yang berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (Wajib, Mengikat, serta Prioritas Utama)
1)
Pembentukan Dana Cadangan
2)
Pembayaran pokok utang
3) 4)
341.087.014.877,79
Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah A-(B+C)
-
-
-
-
-
-
2.400.000.000
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
2.600.000.000,00
-
15.222.746.628
19.028.433.285,00
22.834.119.942,00
26.639.806.599,00
30.445.493.256,00
34.251.179.913,00
-
-
-
-
-
-
9.100.000.000,00
15.100.000.000,00
4.100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
D
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
9.100.000.000,00
15.100.000.000,00
4.100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1)
Penerimaan Pinjaman Daerah
9.000.000.000,00
15.000.000.000,00
4.000.000.000,00
-
-
-
III - 34
BAB III RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 No. 2)
Uraian Penerimaan Piutang SILPA
2014
2015
2016
Jumlah (Rp.) 2017
2018
2019
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
(0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sumber : DPPKAD Kota Gorontalo (data diolah)
III - 35
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB IV ANALISIS ISU–ISU STRATEGIS 4.1.
Permasalahan Pembangunan Kesejahteraan
pembangunan.
masyarakat
Pemerintah
merupakan
dalam
setiap
tujuan
implementasi
utama
dalam
kebijakan
selalu
menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan permasalahan pembangunan adalah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan saat ini dengan kondisi yang diinginkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dan tuntutan pembangunan setiap saat makin bertambah dan makin kompleks, sementara
kemampuan dan sumber daya
pembangunan
terbatas.
yang
tersedia
cenderung
Pemerintah
harus
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan
pembangunan
yang
memaksa
pemerintah
untuk
menentukan
prioritas-prioritas kebutuhan masyarakat dan meminimalisir masalah yang ditimbulkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Berikut ini beberapa permasalahan yang ada akan di hadapi oleh Kota Gorontalo dalam 5 (lima ) tahun kedepan yakni : 4.1.1. Aspek Sosial Budaya Daerah Pendidikan 1. APM Kota Gorontalo di tingkat SMP dan SMA masih rendah dan cenderung berfluktuasi; 2. Belum efektifnya pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; 3. Belum semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, seperti laboratorium IPA/Bahasa, TIK, fasilitas olah raga, seni dan budaya; 4. Kuantitas guru telah cukup memadai namun belum dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi; 5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya; 6. Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya masingmasing daerah; IV - 1
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
7. Masih Rendahnya pemanfaatan dalam IT dalam proses pembelajaran disekolah-sekolah; 8. Pergerakan
anak
bersekolah
yang
lintas
wilayah,
sehingga
beban
pelayanan pendidikan tidak seimbang; 9. Mahalnya Biaya pendidikan utamanya di sekolah menengah sehingga masih membebani orang tua peserta didik; 10. Kemampuan siswa masih rendah dalam hal bernalar, analisa kritis, dan kreativitas hanya mampu berpikir dalam level analisa tingkat rendah dengan cara menghapal;
Kesehatan 1. Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung meningkat dari tahun ke tahun; 2. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) masih terus berfluktuasi; 3. Masih terdapat bayi dengan status berat lahir rendah, bayi dengan status gizi kurang dan gizi buruk; 4. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki fasilitas air bersih, kamar mandi dan wc yang layak; 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 6. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan karena masalah lingkungan, seperti sanitasi yang tidak baik dan karena akibat pola hidup yang tidak sehat
Pekerjaan Umum A. Jalan dan Jembatan 1. Masih terdapat beberapa ruas jalan dengan kondisi yang kurang baik dan rusak dan di ruas-ruas jalan lainnya terjadi kerawanan kerusakan sebagai akibat
sering melintasnya
kendaraan-kendaraan
bertonase besar yang
tidak sesuai dengan kapasitas dan kualitas jalan. 2. Beberapa ruas jalan utama tidak mampu lagi menampung padatnya arus lalu lintas sehingga kerap kali menimbulkan kemacetan. IV - 2
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
3. Beberapa jembatan diruas jalan kota kondisinya belum permanen dan tidak memadai. 4. Kondisi jaringan
pedestrian yang
kurang
memadai dan tempat parkir
yang tidak tersedia secara layak; B. Pengairan 1. Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai 2. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya daerah aliran sungai dan infrastruktur yang telah dibangun. 3. Optimalisasi Tata kelola air dan bangunan penunjang pengendali banjir belum termanage dengan baik. 4. Banyak saluran drainase yang belum terintegrasi dengan baik dan pembangunannya tidak memperhatikan kondisi elevasi yang ada. 5. Pihak-pihak yang selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan drainase tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak mengacu pada master plan drainase C. Cipta Karya 1. Ketersediaan Sistem Pengolahan Air limbah (SPAL) padat dan cair di kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang belum maksimal dan terpadu sesuai perencanaan induk (Master Plan) Air Limbah Perkotaan. 2. Belum optimalnya fungsi IPAL di Dulomo Utara karena keterbatasan sarana pendukung 3. Belum tersedianya gedung pemerintahan pada wilayah kecamatan dan kelurahan pemekaran. 4. Keterbatasan luasan dan sebaran ruang publik serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 5. Baru 60 % penduduk yang memiliki akses air bersih dari P D A M 6. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan; Perumahan 1. Masih banyak rumah tidak layak huni di Kota Gorontalo;
IV - 3
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
2. Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan yang di bangun oleh para pengemban atau developer sangat terbatas bahkan yang
terbangunpun
kualitas kurang memadai 3. Terdapatnya kawasan kumuh kota yang membutuhkan penanganan yang konfrehensif dan terpadu Pemuda dan Olahraga 1. Belum
optimalnya
pembinaan
dan
pengembangan
olahraga
di
Kota
Gorontalo 2. Terbatasnya Sarana dan prasarana olahraga yang memadai. 3. Belum optimalnya pembinaan lembaga-lembaga kepemudaan yang menjadi wadah aktivitas kepemudaan Kependudukan dan Capil 1. Masih ada 20% penduduk usia 17 tahun keatas belum memiliki KTP 2. Kepemilikan kartu identitas penduduk seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan belum terpenuhi secara keseluruhan 3. Ketersediaan data kependudukan yang berbeda-beda sesuai sumber data Ketenagakerjaan 1. Angkatan kerja yang bekerja masih didominasi pegawai negeri sipil 2. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diikuti peningkatan lapangan kerja secara memadai 3. Pencari kerja usia produktif belum seluruhnya memiliki SDM yang memadai baik dari segi ilmu maupun keterampilan sehingga tidak kompetitif; Perhubungan 1. Sarana angkutan umum massal yang disediakan oleh pemerintah belum berfungsi secara optimal. 2. Tingkat kemacetan di beberapa titik maupun kemacetan pada hari tertentu semakin tinggi. 3. Prasarana jalan yang kurang mendukung pergerakan penduduk, karena kapasitas (jalan sempit) yang semakin terbatas 4. Belum
optimalnya
penataan
sistem
transportasi
wilayah
yang
memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar IV - 4
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
wilayah 5. Bentor sebagai salah satu alat transportasi masyarakat yang tidak memiliki sertifikasi,
identifikasi
dan
standarisasi
kelayakan
dan
keselamatan
berkendara sebagai angkutan umum. 6. Terbatas
sumber
daya
aparatur
untuk
teknis
operasional
maupun
pengawasan dilapangan. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan 1.
Angka
kriminalitas
masih
cukup
tinggi
dan
didominasi
kasus
penganiayaan 2.
Struktur organisasi pemerintah Kota Gorontalo yang belum efisien,
3.
Terlalu besarnya jumlah pegawai yang berdampak pada besarnya alokasi anggaran belanja pegawai;
4.
Penempatan
pegawai
belum
sepenuhnya
didasarkan
pada
standar
kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi 5.
Masih terbatasnya aktifitas pelayanan publik yang berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) sehingga berpengaruh pada kualitas dan kapasitas layanan kepada masyarakat
6.
Kapasitas aparatur pemerintah kompetensi,
kemampuan
teknis
belum optimal dan
berdasarkan tingkat
mekanisme
birokrasi
dalam
manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah Kota 7.
Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan
pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat
masyarakat; 8.
Belum optimal dan efektifnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan level pemerintahan dan antar SKPD.
9.
Kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi pada pembangunan daerah
10. Penerapan SPM belum maksimal dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) di SKPD 11. Kurangnya kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan public, dan pengelolaan sumber daya alam. IV - 5
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
12. Belum tersusunnya peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang–undangan yang baru, 13. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber–sumber pendapatan daerah, baik pajak, retribusi daerah sejalan dengan peraturan perundangan yang baru,
yang
dapat
menjamin
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan daerah. Sosial,
Kebudayaan,
Pemberdayaan
masyarakat,
Perempuan
dan
Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informatika 1. Populasi penyandang masalah sosial seperti penyandang cacat, lansia, pengemis mengalami peningkatan signifikan 2. Kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat miskin dalam berusaha 3. Belum efektif Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan
kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial
masyarakat. 4. Globalisasi telah memberi pengaruh negatif bagi kehidupan anak dan remaja; 5. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; 6. Pengarusutamaan
gender
dalam
perumusan
peraturan
perundang-
undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang; 4.1.2
Aspek Perekonomian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan PM
1. Terbatasnya informasi, promosi dan pemasaran produk/komoditi unggulan Gorontalo. 2. Masih rendahnya akses industri kecil terhadap permodalan. 3. Rendahnya kualitas pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM. 4. Masih rendahnya produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional. 5. Belum berkembangnya sentra dan kluster industri didaerah 6. Perkembangan sektor informal pedagang kaki lima yang
cepat dan
cenderung kurang terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi kegiatan lainnya. IV - 6
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
7. Kurang tertatanya pasar tradisional sehingga terdesak keberadaan pasar modern, karena keterbatasan prasarana/sarana dan lemahnya manajemen pengelolaannya. 8. Belum optimalnya Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta;
Pertanian 1. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga teknis. Jumlah tenaga teknis pertanian masih kurang dari standar pelayanan yang diharapkan selain itu kualifikasi dan kompetensi sumber daya aparatur belum memenuhi harapan, 2. Tingginya Alih Fungsi Lahan, dan ancaman iklim yang tidak menentu; Kehutanan 1. Masih adanya lahan kritis, disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat. Pengembangan hutan rakyat selama ini hanya berasal dari program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Perikanan 1. Degradasi sumberdaya ikan baik perairan laut maupun perairan umum. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumberdaya ikan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun umum adalah penangkapan ikan yang berlebihan dan secara ilegal serta Penyebaran gulma air di perairan Danau Limboto 2. Rendahnya produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan disebabkan oleh antara lain penggunaan kapal berukuran kecil dibawah 5 GT (Gross Tonnage), tingginya harga pakan ikan, dan kurang tersedianya bibit ikan unggul 3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi antara lain adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana di pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan Balai Benih Ikan (BBI) serta masih kurangnya sarana pendukung pada kelompok dan pembudidaya ikan 4. Kurang
optimalnya
kegiatan
pengawasan
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan karena belum adanya fasilitas Laboratorium Kesehatan Ikan dan IV - 7
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
rendahnya
peran
serta
masyarakat
dalam
pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan 5. Adanya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Permasalahan ini terjadi karena adanya konflik kepentingan antara nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/tradisional Kebudayaan dan Pariwisata 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai–nilai budaya, faktor penyebabnya antara lain kurangya sosialisasi nilai–nilai budaya akibatnya pemahaman terhadap eksistensi budaya mulai luntur 2. Rendahnya minat masyarakat terhadap event–event promosi dan sarana prasarana promosi Kepariwisataan 3. Kurangnya
sarana
dan
prasarana
pendukung
pengembangan
kepariwisataan daerah 4. Terbatasnya jumlah dan
kualitas sumber daya manusia di
Bidang
Kepariwisataan. 5. Belum optmalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, bahasa dan sastra, sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga dan menghadapi
dinamika
arus
globlasasi
sekaligus
sebagai
penyaring
masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, dan tuntutan budaya lokal; 6. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; 4.1.3
Aspek Penataan Kota
Lingkungan Hidup Dan Sistem Sanitasi Dalam Kota 1. Adanya indikasi mulai tercemarnya Kualitas baku mutu air sungai Bone, Bolango dan Tamalate walaupun masih dalam kondisi ringan dan sedang. 2. Belum tertatanya system sanitasi dalam kota dan kurang optimalnya penggunaan IPLT yang ada di kelurahan Dulomo Utara. 3. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga masyarakat pada umumnya langsung ke saluran drainase sehingga menimbulkan genangan yang kotor dan berbau. IV - 8
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
4. Sebagian masyarakat khususnya dari kelompok masyarakat kurang mampu belum memiliki sarana sanitasi sendiri 5. Sulitnya mencari lokasi pembangunan MCK dan IPAL Komunal sebagai salah satu solusi penanganan persoalan limbah rumah tangga. 6. Masih terbatasnya kapasitas pasokan listrik sehingga tidak semua lampu jalan dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Persampahan 1.
Meningkatnya
produksi
sampah
pertahun
belum
diimbangi
dengan
ketersediaan armada dan sistem pengelolaan sampah yang memadai 2.
Belum optimalnya pengelolaan sampah dengan sistem 3 R (Reduce, Recycle, Reuse) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah .
3.
Kondisi Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah tidak lagi memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
4.
Semakin sulitnya mencari lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan lokasi Tempat Pemilahan Sampah.
5.
Sungai-sungai di Kota Gorontalo masih sering kali dijadikan tempat pembuangan sampah;
Penataan Ruang 1.
Masih
belum
sinergisnya
rencana
tata
ruang
dengan
dokumen
perencanaan pembangunan lainnya 2.
Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan
dalam
perencanaan
pembangunan
sehingga
masih
banyak
pemanfaatan ruang yang belum sejalan dengan rencana tata ruang akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kurang optimalnya upaya penegakan aturan oleh otoritas pemerintah kota. 3.
Belum
tersedianya
pemanfaatan
aturan
dan
ketentuan-ketentuan
ruang lainnya sebagaimana
pendukung
direkomendasikan oleh Perda
RTRW.
IV - 9
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Penataan Kota 1. Masih ada kurang lebih 50% bangunan yang belum memiliki Izin mendirikan bangunan 2. Meningkatnya bangunan di pusat kota tidak diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai ruang privat maupun publik 3. Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh pemerintah untuk penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai taman kota 4. Rendahnya peran masyarakat dan swasta dalam pengembangan ruang terbuka hijau 5. Terbatasnya lahan untuk pemakaman umum Penanggulangan Bencana 1. Penanganan bencana masih dilaksanakan secara parsial 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang berada di daerah rawan bencana 3. Belum adanya sistem penanggulangan bencana yang sistemik sehingga dapat meminimalisir korban bencana alam. 5.2.
Isu Strategis Isu dapat diartikan sebagai masalah yang harus segera ditangani.
Sehingga isu strategis dapat dikatakan sebagai masalah yang paling tepat atau urgen untuk ditangani dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Beberapa isu strategis pembangunan Kota Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diantaranya adalah : 5.2.1. Isu Global dan Nasional 1. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, telah dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut “NAWACITA”. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. IV - 10
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan
produktifitas
rakyat
dan
daya
saing
di
pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh
ke-bhinneka-an
dan
memperkuat
restorasi
sosial
Indonesia. 2. Implementasi MP3EI
Sebagai
Salah
Satu
Strategi Percepatan
Pembangunan Nasional. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2025 telah mencanangkan visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur. Oleh karenanya maka konsep pelaksanaan MP3EI ini didasarkan pada pembangunan berbagai aspek yang secara langsung dapat memberikan stimulant dan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan nasional. Salah satu aspek penting dalam konsep maupun implementasi MP3EI ini adalah perhatian yang lebih besar terhadap penyediaan infrastruktur sebagai pendukung vital pengembangan sektor-sektor lainnya. MP3EI ini diharapkan dapat lebih memberikan arahan dan perencanaan yang lebih matang tentang pengembangan infrastruktur pada setiap kawasan. Yang terpenting juga adalah perencanaan infrastruktur pada MP3EI dapat menciptakan konektivitas antar daerah yang dapat menunjang kelancaran mobilitas barang dan jasa antara daerah. Dalam koridor ekonomi Sulawesi, Kota Gorontalo memiliki posisi simpul yang sangat penting yaitu menjadi salah satu dari 6 pusat ekonomi. Hal ini
IV - 11
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
terutama terkait dengan keberadaan Pelabuhan Gorontalo sebagai pintu masuk yang sangat strategis bagi kawasan-kawasan di sekitarnya. 3. Arahan RTRW Nasional Untuk Pengembangan Pelabuhan Pelayaran Nasional untuk memperkuat Struktur Ruang Nasional Dalam
arahan
struktur
ruang
nasional
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 telah diatur jalur-jalur pelayaran nasional dimana Pelabuhan Gorontalo menjadi salah satu jalur pelayaran nasional yang akan menjadi jalur resmi menghubungkan seluruh wilayah secara nasional. Selanjutnya jalur pelayaran sebagaimana arahan struktur ruang nasional inilah yang akan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggaran
pelayaran
nasional dalam kegiatan pelayanan dan pengangkutan barang dan jasa, baik yang
diselenggarakan
oleh
perusahaan-perusahaan
pelayaran
milik
pemerintah maupun swasta. Dengan
adanya
kewajiban
bagi
penetapan pemerintah
jalur
pelayaran
pusat
untuk
nasional
maka
melakukan
menjadi
upaya-upaya
pengembangan sarana maupun infrastruktur penunjang pelabuhan yang dilintasi oleh setiap jalur pelayaran nasional tersebut. Didalam RTRW Nasional, Kota Gorontalo ditetapkan menjadi salah satu pusat kegiatan Nasional (PKN), hal ini memberi ruang besar bagi upaya pengembangan dan percepatan pembangunan di daerah ini. 4. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah
satu
acuan
bagi
Pemerintahan
Daerah
untuk
menyusun
perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan pertengahan Tahun 2013, IV - 12
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM: 1)
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
2)
Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
3)
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
4)
Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
5)
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
6)
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
7)
Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.
8)
Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9)
Bidang Pekerjaan umum.
10)
Bidang Ketenagakerjaan.
11)
Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
12)
Bidang Komunikasi dan Informasi.
13)
Bidang Kesenian.
14)
Bidang Penanaman Modal.
15)
Bidang Perhubungan Daerah.
5. Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tujuan Pembangunan Milenium yang terdiri dari 8 (delapan) tujuan pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi pengentasan kemiskinan ekstrim, yang harus dicapai pada tahun 2015 mencakup: a) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, b) mencapai pendidikan dasar untuk semua, c) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, d) menurunkan angka kematian anak, e) meningkatkan kesehatan ibu, f) memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya, g) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan h) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Untuk
mencapai
tujuan
MDGs
tahun
2015
diperlukan
koordinasi,
kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat
Indonesia
pada
umumnya
dan
Gorontalo
pada
khususnya. IV - 13
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
6. Post 2015 Development Agenda Seiring dengan semakin dekatnya tahun berakhirnya MDGs, yaitu 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan
perbedaan
kenyataan,
kapasitas
dan
tingkat
pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional. Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda mengeluarkan “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development,” sebuah laporan yang
menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan
ekstrim
dari
muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji
pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (New Global Partnership) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, High Level Panel yang salah satu ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendorong tujuan pembangunan
pasca
2015
untuk
melakukan
5
(lima)
pergeseran
dari
mengurangi
transformasi utama, yaitu:
a.
Tidak meninggalkan siapapun di belakang Setelah
tahun
kemiskinan ke bentuknya.
2015
dunia
mengakhiri
Dunia
perlu
harus
bergerak
kemiskinan memastikan
ekstrim, bahwa
dalam
tidak
ada
segala satu
orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
b.
Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti Dunia
harus
mengintegrasikan
dimensi
sosial,
ekonomi
dan
lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang IV - 14
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
untuk
mengurangi
lingkungan,
yang
laju
perubahan
menimbulkan
iklim
ancaman
dan
degradasi
yang belum pernah
terjadi sebelumnya bagi manusia.
c.
Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim
dan
memanfaatkan
meningkatkan inovasi,
mata
teknologi
dan
pencaharian, potensi
dengan
bisnis. Semakin
beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan iklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
d.
Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai
dan sejahtera. Pada waktu
yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel
dan
responsif
mereka. Dunia mendesak sebuah
terhadap
permintaan
pergeseran fundamental-yang
menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.
e.
Membina kemitraan global baru Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru
harus
dilandaskan
pada
pemahaman
bersama
perikemanusiaaan, berbasis pada pengertian dan
akan
manfaat antar
pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk
mereka
yang
terdampak
oleh
kemiskinan
dan
terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacar dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi. IV - 15
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
7. Pemanasan Global (Global Warming) Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, dimana salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembukaan hutan untuk pertanian, pembakaran bahan bakar foisl pada kendaraan bermotor, pabrikpabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.
8. Globalisasi Informasi dan Pasar Bebas Peningkatan teknologi informasi menuntut kemampuan lebih untuk dapat mengambil manfaat dari derasnya arus globalisasi sehingga diperlukan mutu modal manusia. Disisi lain diperlukan filterisasi dari setiap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma sehingga dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi informasi. Selain itu akses informasi yang sangat mudah dan cepat membuat batas-batas administrasi antar Negara menjadi hambatan dalam dunia perdagangan dan memicu praktek-praktek illegal dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu berbagai negara sepakat menggagas perdagangan bebas yang akan berlaku secara internasional. Untuk mengantisipasi adanya perdagangan bebas ini, pemerintah terus berupaya menahan laju pengaruh globalisasi dan menjaga daya saing produk Indonesia sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri. Berbagai hambatan pokok perdagangan yang dihadapi para pelaku usaha antara
lain
kondisi
infrastruktur
Indonesia
yang
kurang
memadai
menciptakan high cost economy yang berimplikasi pada penurunan daya saing produk, banyaknya pungutan yang membebani aktivitas perdagangan pengusaha, dan bahaya kesulitan untuk memperoleh perijinan akan menyebabkan kendala dalam perdagangan. Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diupayakan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang profesional.
9. Reformasi Birokrasi Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara IV - 16
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor
globalisasi
dan
revolusi
teknologi
informasi
juga
akan
kuat
berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebjakan dalam bidang aparatur
negara.
Untuk
itu,
dibutuhkan
suatu
upaya
yang
lebih
komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.
10. Otonomi Daerah dari Sentralistik menuju Desentralistik Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan kekayaan dan pemerintahan daerahnya masingmasing. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumberdaya alam secara
maksimal
memperkuat
dalam
rangka
pemerataan,
keadilan
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
sosial
yang
bernegara dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) KKN telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia. Sejak berlangsungnya era reformasi, upaya pemberantasan KKN berlangsung semakin gencar. Langkah ini sudah menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sendiri juga telah menegaskan komitmennya dalam rangka memberantas korupsi melalui
Instruksi
Presiden
No.
4
Tahun
2004
tentang
Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktekpraktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganiosir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya. Untuk mencegah dan menanggulangi korupsi maka dibutuhkan suatu komitmen dari seluruh strata dalam IV - 17
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
struktur organisasi, dimulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan menengah, pimpinan terendah sampai staf atau pegawai bawahan untuk tidak melakukan tindakan tidak terpuji yaitu KKN.
12. Terjadinya Krisis Energi Nasional Munculnya kelangkaan serta tiadanya jaminan ketersediaan pasokan minyak dan gas (migas) di negeri sendiri merupakan kenyataan paradoks dari sebuah negeri yang kaya sumber energi. Hal ini antara lain disebabkan tingginya ketimpangan antara produksi dan konsumsi energi nasional. Pesatnya pembangunan di bidang teknologi, industri, dan informasi memicu peningkatan kebutuhan masyarakat akan energi. BBM adalah suatu variabel yang sangat penting dari ukuran sebuah kesejahteraan rakyat. Kebijakan terkait subsidi BBM adalah sebuah kebijakan yang luar biasa penting dan bisa berefek domino apabila tidak ditimbang dengan sebaik-baiknya. Atas dasar itu, aspek sosial dan sosiologis kemudian menjadi hal yang patut dipertimbangkan atas kenaikan harga BBM. Dari segi ekonomi makro, kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan inflasi yang memicu penurunan nilai tukar rupiah. Penurunan riil ini akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, terutama masyarakat kelas bawah. Golongan ini akan sangat kesulitan dalam menghadapi kenaikan BBM, terutama atas dampak langsungnya terhadap kebutuhan pokok.
13. Penurunan Kualitas Lingkungan dan Mitigasi Bencana Munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (climate change) saat ini mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Selain itu penurunan kualitas lingkungan memberi dampak terhadap produktivitas dan tingginya biaya produksi. Meningkatnya frekuensi kejadian berbagai jenis bencana alam dengan skala dan intensitasnya mengharuskan pemerintah menyusun rencana aksi yang IV - 18
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
sistematis dan kongkrit mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pada pasca terjadinya bencana (rehabilitasi-rekonstruksi). Hal ini disebabkan setiap bencana menimbulkan permasalahan kemanusiaan yang serius serta dampak sosial bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi.
Bencana
yang
umumnya
tejadi
dalam
waktu
singkat
menghancurkan hasil pembangunan yang telah dirintis dan diperjuangkan dalam waktu yang lama. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana menghancurkan perumahan, area pertanian dan perkebunan, infrastruktur perekonomian, infrastruktur publik, komunikasi dan trasnportasi, instalasi pengadaan air dan energi, serta bidang-bidang penting dan strategis lainnya. 5.2.2. Isu Regional Sulawesi Sesuai
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010–2014 pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktifitas dan nilai
tambah
pertanian
tanaman
pangan,
perkebunan
dan
perikanan,
mengembangkan bio-energi serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut: 1) Optimalisasi pengembangan sector unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi; Dominasi sektor-sektor primer dalam perekonomian wilayah Sulawesi menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sector dan komoditas unggulan. Sementara keragaman komoditas unggulan antar daerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan. 2) Interkonektivitas domestik intrawilayah; Integrasi
jaringan
transportasi
domestik
sangat
strategis
dalam
mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian antar KBI dan KTI. 3) Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan; Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM provinsi-provinsi di Sulawesi yang berada di bawah 20, kecuali Sulawesi IV - 19
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Utara. Tingkat kemiskinan relatif tinggi ditemui di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. 4) Kapasitas energi listrik; Ketersediaan
energi
listrik
saat
ini
tidak
mampu
mengimbangi
pertumbuhan permintaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi. 5) Revitalisasi modal sosial; Peningkatan
rasa
masyarakat
dan
efektivitas
saling
percaya di
pemerintah
program-program
antara
berperan
masyarakat
penting
pembangunan.
dalam
Meningkatnya
dan
antara
meningkatkan rasa
saling
percaya juga berperan memperlancar kerja sama produktif, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat ketahanan social masyarakat dalam menghadapi isu-isu sensitif. 6) Reformasi birokrasi dan tata kelola; Aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal
maupun
asing.
Selanjutnya,
meningkatnya
investasi
akan
meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pelayanan public yang efisien juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. 7) Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana; Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna baik di Asia maupun Australia. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Disisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi. 4.2.3 Isu Regional Provinsi Gorontalo Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Gorontalo Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan kebijakan pembangunan ditingkat regional Provinsi Gorontalo merupakan salah
satu
identifikasi
faktor-faktor
eksternal
yang
bertujuan
untuk IV - 20
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah yang sangat penting, yang berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Tabel 4.2.1 Identifikasi Kebijakan dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Gorontalo dan Regional Sulawesi Kebijakan
No. 1
RPJMN
RPJMD Prov Gorontalo
Pembangunan ekonomi dan
Regional Sulawesi
-Pertumbuhan ekonomi melalui
- Pengembangan wilayah
peningkatan kesejahteraan
pemberdayaan ekonomi
Sulawesi sebagai sentra
rakyat
kerakyatan
produksi pertanian, perikanan dan lumbung pangan nasional.
-Peningkaatan kualitas dan daya saing SDM (Pendidikan dan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kesehatan) 2
Perbaikan tata kelola
Reformasi birokrasi
Penguatan kualitas
pemerintahan 3
pelayanan publik
Penegakan pilar demokrasi
Percepatan pertumbuhan
Penguatan daerah otonom
kehidupan demokrasi 4 5
Penegakan hukum dan
Penegakan supremasi hukum
Penguatan ketahanan dan
pemberantasan korupsi
dan HAM
harmonisasi masyarakat
Pembangunan yang Inklusif
-Pembangunan infrastruktur
-Pengembangan Sulawesi
dan Berkeadilan
sebagai satu kesatuan ekonomi domestik -Pengelolaan sumber daya alam
-Peningkatan daya dukung
berbasis lingkungan dan
lingkungan dan mitigasi
berkelanjutan.
bencana -Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik.
Kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (growth with equity) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya dapat tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguhsungguh
dirancang
untuk
membantu
mereka
keluar
dari
lingkaran IV - 21
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
kemiskinan. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Beberapa
landasan
kebijakan
pembangunan
ekonomi
adalah:
(i)
penyusunan data dasar (dengan nama dan alamat) rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang sangat penting untuk mengarahkan program perlindungan dan bantuan sosial; (ii) pengelompokan programprogram penanggulangan kemiskinan untuk mempermudah dan memperjelas koordinasi; (iii) harmonisasi dan integrasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri; (iv) regulasi yang mengatur koordinasi penanggulangan
kemiskinan
dari pusat
sampai
ke
daerah, termasuk
tanggung jawab pelaksanaannya secara bersama. Kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil apabila didukung oleh birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi agenda yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/ lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Transisi dari kehidupan demokrasi masa lalu dengan segala keberhasilan dan kegagalannya menuju Indonesia masa depan yang lebih sejahtera, demokratis, dan adil menuntut penegakan pilar-pilar demokrasi yang lebih konsisten. Wujud dari Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender. IV - 22
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya ”rule of law.” Oleh karena itu, agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam pembangunan ke depan. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap
kerap
menganggu
masuknya investasi
ke
Indonesia
adalah
lemahnya kepastian hukum. Tumpang tindih dan inkosistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil. Peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus menjadi agenda prioritas pemerintah mengingat pelaksanaan agenda keadilan sampai saat ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan yang partisipatif belum banyak diterapkan sehinga keadilan dan keikutsertaan secara luas belum diterapkan. Beberapa program yang bersifat bottom up dan inklusif telah dipraktekkan, misalnya PNPM. Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Program Keluarga Harapan (PKH), bagi masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Program lain yang akan dilanjutkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan adalah program aksi perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman krisis energi dan pangan yang menyebabkan harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dalam kurun waktu yang sangat cepat, telah mengakibatkan banyak rakyat merasa terancam kesejahteraanya meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi
yang
sangat
besar.
Dengan
demikian,
membangun
dan
mempertahankan ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.
IV - 23
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang
sinergis.
Pembangunan
wilayah
harus
terus
dipacu
melalui
pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah. 1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Pendidikan Dan Kesehatan) Kondisi ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo di Indonesia tahun 2011 sebesar 70,28 poin yang masih dibawah rata-rata nasional berada pada peringkat ke 24 Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2011 masih jauh tertinggal dibanding pembangunan manusia di sebagian besar provinsi se-Indonesia. Pada tataran Regional Sulawesi, IPM Gorontalo menempati urutan ke-4 setelah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, angka IPM kabupaten dan kota ternyata tidak satupun yang masuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari 80). Untuk daerah kabupaten dan kota, tahun 2011 pada umumnya termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Kota Gorontalo tercatat sebagai penyumbang IPM tertinggi yang mencapai 73,08 pada tahun 2011. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bone Bolango
sebesar
71,71
dan
berikutnya
secara
berturut-turut
adalah IV - 24
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kabupaten Gorontalo (70,07), Kabupaten Pohuwato (69,77), Kabupaten Gorontalo Utara (68,81), dan terakhir Kabupaten Boalemo (68,69). Dilihat dari pencapaiannya, ternyata peningkatan tertinggi dicapai pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan. Meskipun demikian, terkait dengan akses, partisipasi, kontrol serta manfaat masih ditemui gap atau kesenjangan yang cukup jauh antara perempuan dan lakilaki. Hal ini bisa terlihat dari Indikator Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Jender (IPJ) masih cukup jauh tertinggal dari nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan yang serius dan konsisten di bidang kesehatan, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat serta perbaikan bidang pendidikan agar kualitas sumberdaya manusia Provinsi Gorontalo dapat sejajar dan bahkan melebihi daerah lainnya. Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi, masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2010 sebaran kemiskinan menurut kabupaten/kota, menurut jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo sebesar 66.939 jiwa atau sebesar 31,89 persen sedangkan jumlah penduduk miskin yang terendah berada di Kota Gorontalo sebanyak 9.883 jiwa atau sebesar 4,70 persen dari total penduduk miskin yang ada di Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin terakhir pada kondisi Desember 2010 berjumlah 209.886 jiwa (23,19 persen) dari seluruh jumlah penduduk Gorontalo pada tahun yang sama sebesar 1,040,164 Jiwa. 2) Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Belum Optimal Upaya pengembangan Ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk memeratakan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/ Kota secara berkeadilan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Gorontalo diatas rata-rata nasional namun masih bertumpu pada sektor primer pertanian yang walaupun pertumbuhannya tinggi namun relative belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan kedepan berangsur – angsur beralih kesektor sekunder Industri, perdagangan dan jasa.
IV - 25
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan
terutama
teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang, sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah. Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komoditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota dimasa yang akan datang. Hasil pembangunan selama ini masih dirasakan belum cukup memadai untuk mengatasi kesenjangan kesejehteraan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
yang
memadai.
Guna
mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah, maka salah satu langkah terobosan yang akan dilakukan adalah pengembangan kawasan industri yang berbasis pada kompetensi inti daerah. Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan Strategis Provinsi akan didorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) GorontaloPaguyaman-Kwandang (Gopandang). Pertimbangan dalam mengembangkan KEK adalah menyediakan suatu kawasan yang memiliki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi ekonomi tersebut adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas ekspor.
Kawasan Industri
Terpadu Gorontalo yang diarahkan pada KEK, sesuai dengan arah kebijakan industri nasional dan Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diharapkan menjadi engine of growth ekonomi daerah. Juga pada sektor industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh. 3) Pembangunan Infrastruktur Belum Memadai. Kondisi
wilayah
geografis
Gorontalo
yang
luas
dan
tidak meratanya
penyebaran penduduk terutama pada daerah – daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya IV - 26
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
kesenjangan
pembangunan
dan
belum
memadainya
aksesibilitas
dan
jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah
seperti
transportasi,
irigasi,
perumahan
dan
pemukinan,
telekomunikasi serta kelistrikan. Secara fungsional kondisi jalan di Gorontalo sampai dengan tahun 2011 adalah: Jalan Nasional sepanjang 606,696 Km dengan kondisi jalan Baik 486,09 km (80,12 persen), Sedang 56,14 km (9,25 persen), Rusak 23,36 Km (3,83 persen), Rusak Berat 41,1 km (6,77 persen), Jalan Provinsi dengan panjang 414,51 Km dengan kondisi jalan Baik 168,88 km (40,74 persen), Sedang 30,04 km (7,25 persen), Rusak Ringan 21,25 Km (5,12 persen), Rusak Berat 91,99 km (22,19 persen), Belum terbuka 93,75 Km (22,62 persen). Dari data ini kondisi jalan provinsi hampir setengahnya masih tidak mantap, hal ini sebagai akibat dari rendahnya fiscal daerah dalam mendanai program kegiatan infrstruktur. Seiring dengan peningkatan arus pergerakan manusia, barang dan jasa dari dan ke Provinsi Gorontalo melalui Bandar Udara Djalaluddin yang saat ini memiliki landasan pacu 2.500 m serta lebar 45 m sehingga bisa didarati oleh pesawat
jenis
Boeing
737
–
900ER,
keberadaan
semakin
menuntut
peningkatan baik sarana dan prasarana sisi darat maupun udara serta keselamatan.
Kedepan
Bandar
Udara
Djalaludin
Gorontalo
akan
dikembangkan menuju Bandara Internasional. Selain transportasi udara, Provinsi Gorontalo juga memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek dikhususkan untuk melayani barang secara cargo dan petikemas baik
pelayaran
dalam
negeri
maupun
internasional,
serta pelabuhan
Kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-toli Sulawesi Tengah.
Kedepan
pelabuhan
kwandang
akan
dikembangkan
menjadi
pelabuhan yang melayani rute pelayaran antara Gorontalo sampai Balikpapan Kalimantan Timur dan daerah sekitar. Sedangkan dipesisir selatan terdapat pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di daerah kawasan Teluk
Tomini.
Seiring
dengan
pengembangan
dinamika
pembangunan
Provinsi Gorontalo kedepan kondisi 5 pelabuhan laut ini perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tingginya permintaan arus barang dan penumpang. IV - 27
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
4) Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM belum Optimal. Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis, saat ini kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupung fungsi kelembagaan belum efektif dan efesien sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, disamping itu rendahnya
citra
dan
kinerja
aparatur
pemerintah
daerah
dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang
didasari
filossofi
good
governance,
hal
ini
akibat
penerapan
ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum professional dan belum memiliki indicator dan pola yang jelas. Dari sisi hukum masih dirasakan budaya hukum masyarakat masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya system koordinasi dan kerjasama fungsional penegakan serta penyerasian tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah dibidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Adanya aspirasi rakyat yang berkembang berkaitan dengan rentang kendali pemerintahan khususnya pemekaran wilayah kabupaten menyangkut situasi dan
kondisi
empiris
dari
geografis,
ekonomis
dan
sosial
politis
Kabupaten/Kota yang ingin memekarkan diri. Adapun isu pemekaran wilayah yang mengemuka di sejumlah kabupaten khususnya menyangkut usulan pemekaran wilayah yang akan diusulkan yaitu Usulan Kabupaten Gorontalo terbagi tiga menjadi Kabupaten Gorontalo,
Kabupaten Panipi Raya dan
Kabupaten Boliyohuto. Terkait
dengan
menempuh sebagai
pemekaran
kebijakan
upaya
wilayah
mendorong
peningkatan
diatas,
Pemerintah
pemekaran
wilayah
kesejahteraan
Provinsi
akan
Kabupaten/Kota
masyarakat,
mendekatkan
pelayanan (aksesibility) dan percepatan pembangunan daerah. Pembentukan daerah atau wilayah yang mengalami pemekaran sebagaimana disebutkan diatas menjadi isu strategis pemerintah dimasa yang akan datang sekaligus
pemerintah
daerah
menempuh
kebijakan
dapat mendukung IV - 28
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
sepanjang telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Sebagaimana diamanatkan undang-undang tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: •
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
•
Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
•
Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
•
Percepatan pengelolaan potensi daerah;
•
Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
•
Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
5) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan Belum Optimal Permasalahan pemanfaatan sumberdaya alam hingga saat ini yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumberdaya alam ditunjukan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak, akibat terjadinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya terumbu karang dan wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak, selain itu meningkatnya eksploitasi hutan alam dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya dan perumahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung
pembangunan
ekonomi
adalah
masih
belum
optimalnya
pemanfaatan sumberdaya alam sesuai kaidah-kaidah konservasi untuk pembangunan.
Hal
ini
ditandai
dengan
tingginya
tingkat
eksploitasi
sumberdaya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dibanding potensinya. 6) Kondisi Lingkungan Regional Provinsi Gorontalo Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur
merupakan salah
satu
program prioritas Provinsi Gorontalo. Bila mengacu pada program prioritas pemerintah provinsi dan memperhatikan posisi Kota Gorontalo dalam RTRW Provinsi Gorontalo sebagai kawasan strategis provinsi maka pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo tentunya akan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah provinsi. Pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo IV - 29
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
tentunya akan lebih memperkuat peran dan fungsi kota ini menjadi lokomotif pembangunan di provinsi ini. 4.2.4 Isu –isu Strategis Pembangunan di tingkat Kota Gorontalo Aspek Sosial Budaya Daerah Terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dan religius sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang
rasa
dan
harmonis.
Namun
demikian
dalam
pelaksanaan
pembangunan daerah selalu muncul isu isu strategis di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan berkualitas dan terjangkau. APM Kota Gorontalo masih berfluktuatif terutama ditingkat SMP/MTs dan SM/MA. Bahkan APM untuk SM/MA cenderung menurun dari tahun ke tahun, dimana tahun 2012 APM SM/MA sebesar 62,24%. Hal ini seiring dengan APS (Angka Partisipasi Sekolah) yang juga cenderung menurun terutama ditingkat SMP/MTs dan SM/MA, dimana APS SM/MA lebih rendah dari APS SMP/MTs. Adapun rasio ketersediaan sekolah baik SD, SMP, maupun SMA dari data yang ada telah cukup memadai, yaitu untuk SD sebesar 1 ; 166 SMP adalah 1 ; 337 dan SMA adalah 1 ; 520. Dari segi jumlah guru dan keberadaan murid sudah pada angka yang sangat baik yaitu untuk tahun 2012 rasio jumlah guru dan murid pada jenjang SD sebesar 1 ; 20 pada jenjang SMP sebesar 1 ; 16 dan pada jenjang SMA sebesar 1 ; 15. Sehingga dengan melihat kondisi sarana dan fasilitas pendidikan diatas diperhadapkan dengan masalah penurunan APM dan APS khususnya ditingkat SMP dan SMA, maka masalah utamanya lebih disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat diukur dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, yang memungkinkan masyarakat diperhadapkan pada pilihan untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dan menempatkan melanjutkan sekolah menjadi alternatif pilihan berikut. Kondisi ini ditunjang oleh angka Rumah Tangga Miskin (RTM) Kota IV - 30
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Gorontalo menurut data TNP2K sebesar ± 3.603 KK atau sebesar 10.589 jiwa di tahun 2012. 2. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai bagian dari indikator-indikator pencapaian MDGs, hal ini menjadi persoalan urgent. Kasus-kasus tingginya AKB antara lain BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sebesar 30,3% di tahun 2012. Sementara kasus AKI antara lain yaitu pendarahan, hipertensi pada masa kehamilan, penyakit jantung, dehidrasi, penanganan masa bersalin dan masa nifas Kasus-kasus penyebab tingginya AKI dan AKB ini jika ditelaah lebih lanjut banyak disebabkan masalah kesehatan ibu dan anak, terutama dari segi pemenuhan gizi masa kehamilan yang akan berakibat pada kesehatan ibu dan bayi dalam kandungan. Disamping itu masalah kesadaran atau perilaku hidup sehat masa kehamilan dengan memperhatikan pola makan dan keseimbangan
asupan
makanan
untuk
menghindari
kelebihan
jenis
makanan tertentu pada ibu yang beresiko penyakit bawaan masa kehamilan seperti penyakit jantung dan hipertensi. Dari sisi pemberian layanan kesehatan adalah peningkatan pelayanan ibu masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan khusus untuk pelayanan ibu dan bayi. Penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai dan terjangkau. Sehingga dengan demikian perlu perhatian khusus terhadap ibu hamil dan menyusui dengan kondisi ekonomi lemah. 3. Penanggulangan Kemiskinan. Penduduk miskin Kota Gorontalo memperlihatkan angka yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2008 persentase kemiskinan sebesar 5,23% meningkat menjadi 5,97% di tahun 2011, dan tahun 2012 sedikit mengalami penurunan menjadi 5,61%. Banyaknya
program-program
penanggulangan
kemiskinan
tidak
memberikan pengaruh yang nyata bagi penurunan angka kemiskinan sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 tersebut. Hal ini antara lain disebabkan jumlah
penduduk miskin
yang
juga mengalami
peningkatan
secara IV - 31
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
signifikan dari tahun ke tahun, dimana peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Gorontalo sedikit banyak dipengaruhi oleh garis kemiskinan Kota Gorontalo yang ditetapkan meningkat dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan pada tahun 2008 sebesar Rp. 176.302/kapita/bulan meningkat menjadi
Rp.
294.054/kapita/bulan
tahun
2012.
Sehingga
untuk
mengantisipasi hal ini, permasalahan utama pemerintah Kota Gorontalo adalah berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sedapat mungkin berada diatas garis kemiskinan yang untuk tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 294.054/ kapita/bulan 4. Pengangguran dan Ketenagakerjaan. Walaupun angka pengangguran di Kota Gorontalo selang 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan yang signifikan, yaitu tahun 2008 sebesar 9,64% menjadi 3,55% di tahun 2012, namun dari total jumlah penduduk yang bekerja tahun 2012 sebanyak 74.806 orang ini didominasi oleh PNS sebesar 55,83% atau sebanyak 41.776 orang. Selebihnya tersebar dalam lapangan usaha lain seperti sektor perdagangan, hotel, restoran, industri kecil dan pertanian. Kondisi ini dapat saja terjadi jika SDM yang ada dalam usia kerja ini tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai baik dalam ilmu pengetahuan,
keterampilan
maupun
pengalaman
yang
cukup
dalam
berusaha. Oleh karena itu manajemen ketenagakerjaan sangat dibutuhkan utamanya dalam hal mendata dan mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai ataupun siap membuka lapangan usaha baru. Aspek Perekonomian 1. Belum optimalnya peningkatan investasi dan tantangan perdagangan bebas. Kebijakan di bidang investasi ini diarahkan pada penghapusan biaya tinggi antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan
penyempurnaan
kelembagaan yang menangani investasi agar berdaya saing tinggi, efisien, transparan dan non deskriminatif. 2. Masih terbatasnya Peningkatan daya saing industri kecil. Untuk itu, Pengembangan Industri kecil di Kota Gorontalo 5 (lima) tahun kedepan arah kebijakannya, perlu diarahkan untuk: IV - 32
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
1. Meningkatkan Utilitas kapasitas produk. 2. Memperkuat basis produksi. 3. Meningkatkan daya saing dengan tekanan pada industri kecil yang menyerap tenaga kerja lebih banyak ( home industri). 3. Belum
optimalnya
Pengembangan
produk
unggulan
dan
andalan daerah. Kebijakan ini
diarahkan untuk meningkatkan pemasaran dan mutu
produk-produk unggulan, andalan dan potensial. Aspek Penataan Ruang 1. Bencana
banjir yang
masih kerap
melanda
Kota Gorontalo sering
menjadi ancaman kerusakan berbagai infrastruktur kota. Berdasarkan sejarah, banjir relatif besar pernah terjadi di Kota Gorontalo pada tahun 1970, 1972, 1980, 1986 dan 2006 dan merendam sebagian wilayah Kota Gorontalo. Di luar kejadian tersebut secara rutin genangan banjir masih terus melanda Kota Gorontalo terutama pada saat curah hujan tinggi. Hal ini memang tak dapat dihindari mengingat secara topografi Kota Gorontalo secara topografis berada pada dataran rendah bahkan berada pada cekungan wilayah. Di samping itu kota ini juga terletak di daerah datar sehingga kecepatan aliran drainase menjadi lebih lambat. Beberapa kejadian banjir yang pernah terjadi terjadi selalu menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat baik secara materil maupun moril. Adapun bagi pemerintah daerah, kejadian banjir ini sering menjadi penyebab terjadinya kerusakan beberapa sarana prasarana seperti jalan, jembatan,
saluran
drainase,
gorong-gorong,
pintu
air,
sarana-sarana
sanitasi dan berbagai sarana dan infrastruktur lainnya. 2. Pertumbuhan
Jumlah
Kendaraan
yang
tidak
sebanding
dengan
perkembangan ketersediaan dan kemampuan jalan. Sebagaimana persoalan yang dihadapi oleh hampir seluruh kota maka fenomena pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan nyaris tidak dapat dikendalikan dengan kondisi kapasitas jalan yang relatif tetap. Hal ini tentunya sangat
berpotensi menimbulkan kemacetan, kesemrawutan dan
berbagai problematika perkotaan lainnya.
IV - 33
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kondisi ini lebih diperparah dengan lumpuhnya moda-moda transportasi massal yang secara teoritik merupakan salah satu alternatif mengurangi jumlah kendaraan yang melintasi di jalan-jalan dalam kota. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi saat ini dan lebih khusus lagi pertumbuhan bentor yang tidak terkendali dan mendominasi lalu lintas dalam kota merupakan salah satu fenomena yang perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persoalan- persoalan pelik di masa yang akan datang. 3. Paradigma pengelolaan sampah yang belum dapat memberikan
solusi
bagi peningkatan produksi sampah di tengah masyarakat. Pengelolaan sampah di Kota Gorontalo dari waktu ke waktu
menghadapi
tantangan yang makin berat. Peningkatan volume produksi sampah sebagai akibat perubahan pola konsumsi masyarakat, keterbatasan jumlah armada dan tenaga kerja, kondisi TPA yang tidak memenuhi syarat undang-undang karena
masih
menggunakan
sistem
open
dumping
dan
persoalan
keterbatasan pembiayaan untuk membiayai operasional pengangkutan sampai dengan pembayaran kompensasi pemanfaatan TPA Regional yang sudah menggunakan sistem Sanitary Land Fill. Volume produksi sampah akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga bila penanganan masih terus ditangani secara konvensional maka ke depan persoalan sampah akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi kota ini dan akan
menimbulkan berbagai
kompleksitas persoalan lainnya. 4. Pencemaran Air Sungai oleh zat-zat berbahaya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Gorontalo saat ini sebagian besar atau lebih dari 80% masih tetap mengandalkan air baku yang bersumber dari sungai Bone. Namun demikian berdasarkan hasil uji kualitas air yang dilakukan secara periodik, kualitas air sungai sebagai sumber air baku tersebut dari waktu ke waktu cenderung makin merosot. Hal ini disebabkan oleh terkontaminasinya air tersebut oleh zat-zat berbahaya yang merupakan dampak dari aktifitas pertambangan di wilayah catchman area dan hulu sungai Bone. Untuk saat ini kandungan zat berbahaya tersebut masih dalam batas-batas yang dianggap aman atau belum menimbulkan dampak yang serius
bagi
kesehatan
dan
manusia.
Namun
dengan
masih
terus
berlangsung
IV - 34
BAB IV RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
meningkatnya aktifitas pertambangan di kawasan tersebut maka tentunya tingkat pencemarannya akan terus meningkat dan suatu saat
akan
menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan masyarakat. Kota Gorontalo masih memiliki beberapa sumber baku air alternatif yang berdasarkan kajian layak untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Sehingga
ke
pemanfaatan
depan
perlu
sumber-sumber
dipertimbangkan air
baku
untuk
lainnya
mengupayakan
termasuk
untuk
meningkatkan volume produksi dan pasokan air bersih yang saat ini memang makin berkurang.
IV - 35
IV - 36
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. VISI PEMBANGUNAN Visiadalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi jugamerupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki dimasa depan (what do they want to have).Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi. Visi daerah merupakan gambaran kondisi masa depan suatu daerah yang diinginkan. Visi Kota Gorontalo sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Kota Gorontalo Tahun 2008-2027 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Maju dan Sejahtera”. Visi ini mengandung makna bahwa dalam periode waktu 20 tahun kedepan Kota Gorontalo
diharapkan
masyarakatnya
berkualitas,
maju
dengan
tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi. Karena sifat dasar dari Visi ini harus terukur serta realistis maka hal ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: Masyarakat yang berkualitas adalah: capaian yang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni semakin tingginya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan, ketaatan terhadap aturan hukum, tingkat partisipasi terhadap pembangunan lebih tinggi, serta semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama dan budaya lokal. Masyarakat yang maju adalah:memiliki penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK),Profesionalisme dalam bekerja dan semakin ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur kota yang lebih memadai. Masyarakat yang sejahtera adalah: memiliki kondisi kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih aman dan terjamin dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan merata. Sementara Visi Kepala Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan gambaran
V-1
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
kondisi masa depan suatu daerah yang didambakan oleh Kepala Daerah selama periode masa jabatannya. Dengan demikian, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Gorontalo menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 ( lima) tahun. Didasarkan pada potensi sumber daya daerah dan kondisi masyarakat serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 20152019, ditetapkan Visi Pembangunan Kota Gorontalo yang sejalan dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Gorontaloterpilih, sebagai berikut:
“KOTA SMART” Pernyataan visi ini mengandung makna tentang adanya komitmen yang kuat untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan bisa tercapai pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu : 1. Kota Gorontalo yang Sejahtera artinya bahwa Kota Gorontalo adalah Kota
yang
Pembangunan
memilikiHuman Manusia
yang
Development baik,
Index
dimana
(HDI)
atau
Indeks
indikator
dan
ukuran
keberhasilannya dinilai dari aspek Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. 2. Kota Gorontalo yang Maju artinya bahwa pembangunan Kota Gorontalo menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur pembangunan daerahdan semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat.
3. Kota Gorontalo yang Aktif artinya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo lebih aktif dan giat dalam bekerja dan berusaha. Hal ini ditandai dengan adanya tingkat produktivitas masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menunjukkan dinamika yang semakin tinggi.
4. Kota Gorontalo yang Religius artinya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki ketaatan yang tinggi kepada agama dan adat istiadat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya secara konsiten dan konsekwen serta perilaku pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo semakin baik dalam menghargai adat istiadat dan kebudayaan Gorontalo; semakin baik dalam hal
V-2
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
etika dan sopan santun;
dan semakin baik dalam hal toleransi antar
sesama.
5. Kota
Gorontalo
yang
Terdidik
artinya
bahwa
pemerintah
dan
masyarakat Kota Gorontalo mengalami pencerahan dan proses pencerdasan melalui pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal.Terdidik juga dapat diartikan sebagai pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan/keterampilan hidup, baik dalam bentuk life skill maupun dalam bentuk soft skill. Hal ini ditandai dengan adanya rata-rata tingkat pendidikan dan kecakapan hidup yang dicapai dan tingginya aktivitas ke-ilmuwan seperti budaya baca, budaya menulis, budaya meneliti, dan diskursus ilmiah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
B. MISI PEMBANGUNAN Misi
adalah
rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau dengan kata lain apa yang bisa dilakukan (what do they want to be)untuk mencapai gambaran masa depan (visi). Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalamusaha mewujudkan Visi. Misi dapat pula memberikan petunjuk garisbesar cara pencapaian Visi. Misi bisa dikatakan sebagai cara yang ditempuh untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut diatas, maka misi yang diemban adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya yang terjangkau dan berkualitas. 2. Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini 3. Penguatan
kapasitas
UMKM,
Koperasi
dan
pengembangan
Sektor
Perekonomian Primer lainnya 4. Reformasi
Birokrasi
yang
berorientasi
pada
peningkatan
tata
kelola,
kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur 5. Mengembangkan Kualitas Hidup masyarakat yang religius dan berbudaya
V-3
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik
C. TUJUAN PEMBANGUNAN Tujuan adalah pernyataaan–pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan dan tujuan sasaran
merupakan
dasar
dalam
menyusun
pilihan-pilihan
strategi
pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kota Gorontalo, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kota secara umum. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan Kota Gorontalo dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah : 1.
Terwujudnya pemerataan
akses layanan, mutu dan relevansi, dan tata
kelola pendidikan; 2.
Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan kepada masyarakat
3.
Meningkatnya kualitas layanan publik lainnya kepada masyarakat
4.
Penguatan
daya saing kota berbasis Information, Communication,
Technology 5.
Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi untuk kemandirian usaha ekonomi kreatif, perdagangan dan PM
6.
Pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, kelautan dan peternakan sebagai usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing
7.
Menciptakan dan memandirikan usaha baru sebagai upaya peningkatan kesempatan kerja, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan
8.
Mewujudkan good governance and clean government
9.
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur
10. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 11. Peningkatan kualitas kemitraan strategis pemerintah dengan DPRD Kota Gorontalo 12. Peningkatan upaya pelestarian nilai-nilai keagamaan dan adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat V-4
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
13. Peningkatan daya dukung infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa lainnya 14. Meningkatnya kualitas lingkungan dan infrastruktur permukiman kota 15. Peningkatan daya tarik objek wisata, dan ruang-ruang publik lainnya
D. SASARAN PEMBANGUNAN 1.
Meningkatnya pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan khusus dan layanan khusus bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo
2.
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan
3.
Meningkatnya
tata
kelola,
akuntabilitas,
dalam
penyelenggaraan
pendidikan 4.
Seluruh masyarakat kota mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
5.
Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit yang berbasis lingkungan
6.
Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan yang bersih dan sehat
7.
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8.
Meningkatnya pelayanan KB yang menyeluruh dan bermutu
9.
Meningkatnya kualitas tata kelola layanan transportasi di Kota Gorontalo
10. Meningkatnya peran kepemudaan dalam pembangunan 11. Meningkatnya pembinaan dan peningkatan prestasi atlit 12. Seluruh SKPD memanfaatkan tekhnologi informasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 13. Terjalinnya kemitraan strategis yang berkelanjutan dalam pemanfaatan ICT 14. Terciptanya SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 15. Meningkatnya kompetensi dan penerapan teknologi tepat guna dalam menopang aktifitas masyarakat 16. Meningkatnya
daya
saing
UMKM
dan
koperasi
untuk
akselerasi
pertumbuhan ekonomi serta pengembangan ekonomi kreatif 17. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 18. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, laju investasi dan peningkatan kualitas layanan perijinan
V-5
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
19. Meningkatnya
produktivitas
dan
pengembangan
teknologi
pertanian,
perikanan dan peternakan 20. Kesehatan hewan, RPH 21. Meningkatnya lapangan kerja , & kapasitas tenaga kerja 22. Meningkatnya kwalitas hubungan industrial 23. Meningkatnya strategi penanggulangan kemiskinan daerah 24. Kwalitas
layanan
panti
jompo,
kaum difable
dan
disabilitas
serta
penyandang masalah sosial lainnya 25. Seluruh jabatan structural ditetapkan berdasarkan sistem recruitment dan replacement
aparatur
yang
menjunjung
tinggi
profesionalisme
yang
mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dedikasi, prestasi kerja, tingkat pendidikan dan kepangkatan aparatur 26. Seluruh SKPD menerapkan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) 27. Seluruh SKPD menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) 28. Seluruh SKPD menerapkan sistem penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi (SPM-MONEV) Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 29. Seluruh SKPD melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel dalam prinsip SMART 30. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat terhadap hukum 31. Seluruh SKPD efektif melakukan koordinasi dan kerjasama yang bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 32. Seluruh SKPD komitmen dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 33. Seluruh aparatur pemerintah kota memiliki kapasitas dan kompetensi professional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 34. Seluruh penerimaan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kemandirian dan peningkatan PAD 35. meningkatnya kemitraan strategis pemerintah kota dengan DPRD 36. Seluruh
kegiatan
pemerintahan
pembangunan
dan
kemasyarakatan
dilaksanakan berbasis ASQ (adati hula-hulaa to sara'a, sara'a hula-hula'a to Qurani) 37. Seluruh aspek adat budaya Gorontalo menjadi identitas dan jatidiri masyarakat Gorontalo V-6
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
38. Terpenuhinya ketersediaan infrastuktur kota sebagai pusat pemerintahan, pusat layanan pendidikan,
layanan kesehatan, pusat perdagangan dan
jasa lainnya 39. Keterjaminan keberlanjutan seluruh kawasan potensi dan pertumbuhan ekonomi baru melalui elaborasi peran dan eksistensi kawasan ekonomi kecamatan (KEK) 40. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan penyediaan sarana prasarana utilitas 41. Meningkatnya akses kawasan perumahan terhadap prasarana dan sarana utilitas 42. Seluruh
kawasan
objek
wisata
memiliki
daya
tarik
dalam
rangka
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan manca negara 43. Tersedianya ruang-ruang publik sebagai wadah interaksi dan bernilai manfaat produktif bagi masyarakat
44. Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas
sarana
olahraga
untuk
penyelenggaraan event-event olahraga
E. KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
V-7
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
(Tabel 5.1) KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN VISI : KOTA SMART MISI 1
Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas
TUJUAN 1
2
Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola Pendidikan
Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat
SASARAN 1
Meningkatnya pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan khusus dan layanan khusus bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo
2 3
Meningkatnya mutu dan Relevansi Pendidikan Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas, dalam penyelenggaraan pendidikan Seluruh masyarakat Kota mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
1
2 3 3
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik lainnya Kepada masyarakat
1
2 3 4 5 2
Penguatan Daya Saing Kota Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa di Kawasan Teluk Tomini
1
Peningkatan Daya Saing Kota dalam perspektif pengembangan Information, Comunication, Technology (ICT) dan Pangkalan data
1
2 3
3
Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya
1
Peningkatan daya saing UMKM, Koperasi untuk kemandirian usaha ekonomi kreatif, Perdagangan dan PM
2
Pemberdayaan Sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan peternakan sebagai Usaha Ekonomi Kreatif yang berdaya saing
3
Menciptakan dan Memandirikan Usaha Baru sebagai upaya Peningkatan Kesempatan Kerja, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit yang berbasis lingkungan Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan yang bersih dan sehat Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya pelayanan KB yang menyeluruh dan bermutu Meningkatnya kualitas tata kelola layanan transportasi di Kota Gorontalo Meningkatnya peran kepemudaan dalam pembangunan Meningkatnya pembinaan dan peningkatan prestasi atlit Seluruh SKPD memanfaatkan tekhnologi informasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
Terjalinnya kemitraan strategis yang berkelanjutan dalam pemanfaatan ICT Terciptanya SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
4
Meningkatnya kompetensi dan penerapan teknologi tepat guna dalam menopang aktifitas masyarakat
1
Meningkatnya Daya saing UMKM dan koperasi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan ekonomi kreatif
2
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, laju investasi dan peningkatan kualitas layanan perijinan
1
Meningkatnya Produktivitas & Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Peternakan
2 1
Kesehatan Hewan, RPH Meningkatnya Lapangan Kerja , & Kapasitas Tenaga Kerja
2 3
Meningkatnya Kwalitas Hubungan Industrial Meningkatnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kwalitas Layanan Panti Jompo, kaum difable dan Disabilitas serta Penyandang masalah sosial lainnya
4
V-8
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
VISI : KOTA SMART MISI 4
Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
TUJUAN 1
Mewujudkan Good Governance and Clean Government
SASARAN 1
Seluruh jabatan PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI ditetapkan berdasarkan Sistem Recruitment dan Replacement Aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme yang mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dedikasi, prestasi kerja, tingkat pendidikan dan kepangkatan aparatur BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU
2
Seluruh UNIT KERJA menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Seluruh UNIT KERJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Seluruh UNIT KERJA menerapkan SOP STANDAR PELAYANAN MINIMAL Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
3
4
5
6 7
8
5
6
Mengembangkan Kualitas Hidup masyarakat yang religius dan berbudaya
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik
Seluruh SKPD melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel dalam prinsip SMART Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat terhadap hukum Seluruh SKPD efektif melakukan koordinasi dan kerjasama yang bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik Seluruh SKPD komitmen dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Seluruh Aparatur Pemerintah Kota memiliki kapasitas dan Kompetensi professional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
2
Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
1
3
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
4
Peningkatan Kualitas Kemitraan Strategis Pemerintah dengan DPRD Kota Gorontalo
1
meningkatnya kemitraan strategis pemerintah kota dengan DPRD
1
Peningkatan Upaya pelestarian nilai-nilai keagamaan dan adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat
1
seluruh kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dilaksanakan berbasis ASQ (adati hulahulaa to sara'a, sara'a hula-hula'a to Qurani)
2
seluruh aspek adat budaya Gorontalo menjadi identitas dan jatidiri masyarakat Gorontalo Terpenuhinya ketersediaan infrastuktur kota sebagai pusat pemerintahan, pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa lainnya
1
2
3
Peningkatan daya dukung infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa lainnya
Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman Kota
Peningkatan Daya Tarik Objek Wisata, dan ruang-ruang Publik lainnya
1
2
Keterjaminan keberlanjutan Seluruh kawasan potensi dan pertumbuhan ekonomi baru melalui elaborasi peran dan eksistensi Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK)
1
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan penyediaan sarana prasarana utilitas
2
Meningkatnya akses kawasan perumahan terhadap prasasarana dan sarana utilitas Seluruh Kawasan Objek Wisata memiliki daya tarik dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan manca negara
1
2
3
Tersedianya ruang-ruang publik sebagai wadah interaksi dan bernilai manfaat produktif bagi masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olahraga untuk penyelenggaraan event-event olahraga
V-9
BAB V RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
F. PROGRAM
PRIORITAS
WALIKOTA
GORONTALO
DAN
WAKIL
WALIKOTA GORONTALO Dalam masa kampaye pemilihan Walikota Gorontalo dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2014 -2019 terpilih mengusung program prioritas sebagai berikut : 1. Kartu sejahtera (program gratis dari lahir sampai mati) a) Gratis biaya persalinan atau kelahiran b) Gratis biaya akte kelahiran, KTP dan KK c) Gratis biaya kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit (berlaku secara nasional) d) Gratis biaya pendidikan (SD-SMA) e) Gratis bantuan usaha mikro dan kecil f)
Gratis biaya ijin usaha
g) Gratis biaya akte nikah h) Gratis biaya ambulance dan pemakaman 2. Penataan birokrasi (konsep NPM) 3. Infrastruktur perkotaan 4. Pengembangan SDM dan IPTEK 5. Kawasan Ekonomi Kecamatan 6. Kawasan Cyber City dan Techno Park 7. Penguatan peran organisasi agama
V - 10
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam sebuah perencanaan pembangunan yang efektif dan komprehensif strategi dan arah kebijakan merupakan pijakan dalam merumuskan langkah – langkah yang akan dilakukan kedepan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Gorontalo telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Gorontalo “KOTA SMART” Arah kebijakan pembangunan Kota Gorontalo untuk lima tahun kedepan diprioritaskan untuk mewujudkan Kota Gorontalo yang SMART. Arah Kebijakan pembangunan Kota Gorontalo juga merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi RPJMD 2012 – 2017 dan arah kebijakan nasional RPJM 2014-2019 dengan tetap mempertimbangkan potensi sumberdaya di daerah. Berdasarkan visi, misi, serta tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 berikut ini :
VI - 1
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
VISI : KOTA SMART MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN 1 Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola Pendidikan
SASARAN 1 Meningkatnya pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan khusus dan layanan khusus bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo
STRATEGI 1 Mengembangkan sinergi dan sinkronisasi program layanan pendidikn Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal serta Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta mendorong partisipasi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dalam pembiayaan untuk sektor pendidikan
ARAH KEBIJAKAN 1 Peningkatan Peran dan Partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa miskin 3 Peningkatan Peran dan Partisipasi Swasta dan Masyarakat dalam me-ngembangkan Lembaga Pendidikan Non Formal 2 Meningkatnya mutu dan Relevansi Pendidikan
1 Mendorong peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Formal dan non formal
1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal
2 Mengembangkan kompetensi pendidik dalam penerapan Kurikulum yang berlaku
1 Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Standar Proses Pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku 2 Pengembangan Metode dan Model Pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku
3 Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas, dalam penyelenggaraan pendidikan
3 Mendorong Prestasi Siswa Kota Gorontalo
1 Peningkatan Prestasi Siswa dalam berbagai even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan
4 Pengembangan Sekolah-Sekolah Unggulan
1 Fasilitasi dan asistensi Sekolah-Sekolah Unggulan yang telah memenuhi kriteria
1. Mengembangkan regulasi mekanisme pelayanan pendidikan
dan 1. Penetapan Perarturan dan sistim Prosedur Pelayanan Pendidikan
Operasional
VI - 2
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN 2 Pengembangan data base pendidikan melaluji sistem informasi pendidikan 3. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan pendidikan
2 Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat
1 Seluruh masyarakat Kota mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
2 Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit yang berbasis lingkungan
1 Mengembangkan sistem jaminan pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat
1 Penguatan sistem jaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis
2 Memfasilitasi peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan
1 Memberikan kemudahan terhadap peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan
1 Pengembangan sistem pelayanan
1 Meningkatkan standar pengelolaan pelayanan rumah sakit 2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit 3 Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis/para medis
2 Mengembangkan kualitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair
1 Mengendalikan pembuangan limbah yang dibuang ke lingkungan dengan menetapkan Baku Mutu Limbah bagi kegiatan Rumah Sakit
3 Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan
1 Melakukan rekrutment tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 2 Mengikutsertakan dalam diklat kompetensi kesehatan baik secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain
4 Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan masyarakat
1 Penerapan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan yang jelas, terukur dan mudah diakses 2 Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
VI - 3
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN
3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik lainnya Kepada masyarakat
SASARAN 3 Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan yang bersih dan sehat
STRATEGI 1 Mendorong sikap proaktif masyarakat dalam mewujudkan dan memelihara kelestarian Kota Gorontalo sebagai “Kota Bersih” dan “Kota Sehat” secara berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN 1 Melestarikan budaya hidup bersih dan sehat dengan memperhatikan kebersihan lingkungan
1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1 Meningkatkan jumlah dan kualitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1 Peningkatan layanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak 2 Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang 3 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4 Perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
2 Meningkatnya pelayanan KB yang menyeluruh dan bermutu
1 Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor pelayanan KB yang menyeluruh dan bermutu
1 Peningkatan upaya pelayanan KB melalui sosialisasi dan pendidikan masyarakat secara intensif bagi pasangan usia subur (PUS)
3 Meningkatnya kualitas tata kelola layanan transportasi di Kota Gorontalo
1 Penataan Regulasi, mekanisme dan organisasi tata kelola transportasi
1 Penataan moda transportasi massal perkotaan
2 Pembentukan Dewan Transportasi Daerah
3 Optimalisasi peran kelembagaan sebagai wadah kemitraan pengembangan kesadaran berlalulintas 4 Meningkatnya peran kepemudaan dalam pembangunan
1 Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan
1 Meningkatkan kompetensi peran kepemudaan dalam pembangunan
5 Meningkatnya pembinaan dan peningkatan prestasi atlit
1 Meningkatnya atlit yang berprestasi
1 Mendorong peran partisipasi swasta dan masyarakat
VI - 4
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN 1 Peningkatan Daya Saing Kota dalam perspektif pengembangan Information, Comunication, Technology (ICT) dan Pangkalan data
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI II : Penguatan Daya Saing Kota Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa di Kawasan Teluk Tomini 1 Seluruh SKPD memanfaatkan 1 Mengembangkan Sistem ICT untuk 1 Asessment dan Penyusunan Konsep Insfrastruktur tekhnologi informasi dalam Penguatan Daya Saing SKPD dan Teknologi Informasi Kecamatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
2 Penataan Jaringn ICT dalam kerangka Penguatan Daya Saing Kota 3 Pengembangan kapasitas aparatur pengelola ICT pada masing-masing SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan 4 Revitalisasi Galery khusus ICT Pemda Kota Gorontalo
2 Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi 3 Mengembangkan pangkalan data SKPD dan Kecamatan yang berbasis IT
5 Pengembangan Data Elektronik untuk Penguatan Informasi dan Teknologi 1 Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan 1 Pembentukan unit pengelola data (UPD) pada masing masing SKPD dan Kecamatan 2 implementasi ruang dan fungsi UPD SKPD dan Kecamatan 3. Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui digitalisasi
2 Terjalinnya kemitraan strategis yang 1 Mengembangkan kemitraan strategis berkelanjutan dalam pemanfaatan dengan Perguruan Tinggi dan BUMN/ ICT Swasta dalam menjamin keberlanjutan program ICT di kota Gorontalo
1 Penembangan strategi kemitraan dan kerjasama secara berkelanjutan dengan Perguruan Tinggi dan BUMN/Swasta
3 Terciptanya SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
1 Mengembangkan sekolah unggulan bertaraf internasional
1 Peningkatan kualitas SDM bertaraf internasional
2 Pembinaan SDM jenjang SMA 4 Meningkatnya kompetensi dan penerapan teknologi tepat guna dalam menopang aktifitas masyarakat
1 Meningkatkan kapasitas dan jumlah 1 Penerapan teknologi tepat guna dalam sektor masyarakat dalam penguasaan teknologi industri, perdagangan dan pertanian tepat guna dalam sektor unggulan daerah
VI - 5
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI II : Penguatan Daya Saing Kota Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa di Kawasan Teluk Tomini 2 Membangun kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya dalam pengembangan TTG
1 Peningkatan daya saing UMKM, Koperasi untuk kemandirian usaha ekonomi kreatif, Perdagangan dan PM
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya 1 Meningkatnya Daya saing UMKM 1 Mengembangkan eksistensi UMKM untuk Pengembangan permodalan & pembinaan manajemen dan koperasi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif serta promosi sector Usaha Mikro, Kecil & Menengah pertumbuhan ekonomi serta masyarakat pengembangan ekonomi kreatif 2 Mengembangkan eksistensi dan peran kemandirian koperasi
2 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3 Mengembangkan kawasan produk unggulan UMKM/IKM 1 Pengawasan terhadap arus barang dan jasa, stock, stabilisasi harga dan barang yang beredar
Pemetaan eksistensi koperasi yang unggul dan mandiri Peningkatan manajemen dan tata kelola koperasi yang handal dan berdaya saing Pengembangan dan penguatan sentra produk unggulan 1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2 Meningkatkan koordinasi perlindungan konsumen dan stabilisasi peredaran barang perdagangan
3 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, laju investasi dan peningkatan kualitas layanan perijinan
1 Meningkatkan kerjasama investasi
2 Meningkatkan kualitas sistem layanan periizinan usaha 3 Mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki usaha untuk mengurus, memperpanjang izin usaha 2 Pemberdayaan Sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan peternakan sebagai Usaha Ekonomi Kreatif yang berdaya saing
1 Meningkatnya Produktivitas & Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Peternakan
1 Peningkatan Produktifitas
3 Menciptakan pelayanan sengketa konsumen 1 Mengupayakan iklim investasi yang kondusif
2 Mendorong kerjasama dalam meningkatkan laju investasi 1 Mewujudkan sistem layanan perizinan SATAP dengan standar ISO 1 Meningkatkan stimulasi Pemda bagi pengusaha untuk mendapatkan izin usaha
1 Mendorong Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan & Peternakan
VI - 6
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya 2 Meningkatkan Kapasitas SDM Penyuluh terhadap penguasaan informasi teknologi 3 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Nelayan Mandiri 2 Kesehatan Hewan, RPH 1 Optimalisasi Pengawasan & Pemanfaatan 1 Meningkatkan Intensitas Pengawasan Kesehatan RPH Hewan dan Kesmavet 2 Meningkatkan Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewani (PAH) Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) 3 Meningkatkan Kualitas pelayanan dan kapasitas RPH /RPU 4 Mengembangkan Produksi Pertanian Hortikultura pada areal lahan sempit & Pekarangan
3
Menciptakan dan Memandirikan Usaha Baru sebagai upaya Peningkatan Kesempatan Kerja, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
1 Meningkatnya Lapangan Kerja , & Kapasitas Tenaga Kerja
2 Meningkatnya Kwalitas Hubungan Industrial
3 Meningkatnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2 Mengembangkan Teknologi Olahan & Pasca Panen 3 Menciptakan Terminal Agribisnis 1 Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
1 Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Pengelolaan Lahan Usaha Panen 1 Meujudkan Terbangunnya Terminal Agribisnis 1 Mengupayakan Peningkatan Lapangan Kerja Baru
1 Peningkatan Hubungan Tri Partit
1 Menurunnya sengketa hubungan industrial & Penerapan Norma Kerja K3 1 Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. 1 Menurunnya sengketa hubungan insdustrial
2 Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja 3 Meningkatkan upaya Perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial 1 Membangun sistem data masyarakat miskin 2 Peningkatan Akses Masyarakat Miskin serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Kota
1 Memetakan Kondisi Masyarakat Miskin & Kurang Mampu di Kota Gorontalo 1 Meningkatkan Partisipasi dan Fasilitasi Masyarakat Miskin dalam proses pembangunan 2 Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan
VI - 7
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya 3 Mendorong Keterlibatan Lembaga International,NGO's & CSR dalam rangka Pembangunan Inklusif 4 Peningkatan Peran Tim Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 4 Kwalitas Layanan Panti Jompo, 1 Berkembangnya model penanganan 1 Meningkatnya kwalitas pelayanan terhadap kaum kaum difable dan Disabilitas serta lansia, difable, disabilitas, PSK, Gepeng dsb Penyandang masalah sosial lainnya MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1 Mewujudkan Good 1 Seluruh jabatan PIMPINAN TINGGI, 1 mengoptimalkan peran dan fungsi 1 Penempatan jabatan PIMPINAN TINGGI dilaksanakan Governance and Clean JABATAN ADMINISTRASI baperjakat dan sistem anjab melalui OPEN BEEDING dan JABATAN Government ditetapkan berdasarkan Sistem ADMINISTRASI dilaksanakan berdasarkan hasil analysis kompetensi oleh BAPERJAKAT Recruitment dan Replacement Aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme yang mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dedikasi, prestasi kerja, tingkat pendidikan dan kepangkatan aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2 Perumusan Grand Design Postur dan Struktur Birokrasi Pemerintahan dan kebutuhan sumber daya aparatur 3 Pengembangan Standar Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur secara ONLINE 4 Penerapan reward and punishment kepada aparatur pemerintah sesuai peraturan yang berlaku 2 Seluruh UNIT KERJA menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
1 Menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) berbasis aplikasi system dan jaringan
1 Pengembangan Kapasitas SIMPEG
2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Manajemen dan Tata Kelola SIMPEG secara berkelanjutan 3 Pengembangan kualitas layanan SIMPEG secara berkelanjutan (HAPUS)
VI - 8
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur 3 Seluruh UNIT KERJA PEMERINTAH 1 Menerapkan secara utuh Sistem 1 Penetapan/penerapan SPIP KOTA GORONTALO menerapkan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Internal dalam rangka peningkatan kualitas Pemerintah (SPIP) layanan, pencegahan, pelanggaran aturan dan pencegahan perilaku korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan 2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Manajemen dan Tata Kelola SPIP secara berkelanjutan 3 Meningkatkan kerjasama yang saling bersinergi dengan BPKP sebagai mitra kerja pengendalian internal dalam rangka pencegahan perilaku korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan 4 Aproval Mitra Kerja Pengendalian Internal Dokumen Pelaksanaan Proyek yang berpotensi melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara bersumber dari APBD Kota Gorontalo 4 Seluruh UNIT KERJA menerapkan SOP STANDAR PELAYANAN MINIMAL Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
5 Seluruh SKPD melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel dalam prinsip SMART
1 Implementasi Regulasi dan Mekanisme STANDAR PELAYANAN MINIMAL secara tegas, konsisten dan dapat di pertanggungjawabkan
1 Implementasi staregis tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam prinsip SMART
1 Penetapan/penerapan MONEV
Regulasi
dan
SOP
SPM-
2 penguatan peran bagian organisasi tata laksana (ortala) 3 Meningkatkan kapasitas tenaga teknis Sistem Penjaminan Mutu dan Monev 1 Pengembangan kapasitas Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD sesuai prinsip SMART (Spesifik : khas dan unik), (Measurable : terukur), (Achievable : dapat dicapai), (Relevant : sesuai dengan sasaran), dan (Timely : memiliki batas waktu yang jelas) 2 Meningkatkan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 3 Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4 Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( RAD PPK )
VI - 9
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur 2 Mewujudkan Perencanaan yang 1 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aplikatif Berkualitas dan Akuntabel dan Responsif 2 Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dalam siklus Managemen Pembangunan 3 Meningkatkan pemahaman masyarakat 1 Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik 6 Meningkatnya kesadaran dan 1 Menata produk hukum daerah dan 1 Menyediakan produk hukum daerah untuk meningkatkan budaya taat hukum mendukung penyelenggaraan pemerintahan ketaatan masyarakat dan aparat terhadap hukum 2 Penegakan Perda 3 Membangun dan meningkatkan kapasitas serta menambah jumlah aparatur pengawas, penyuluh dan penegak PERDA yang ideal didalam lingkup kerja pemerintahan 7 Seluruh SKPD efektif melakukan koordinasi dan kerjasama yang bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
8 Seluruh SKPD komitmen dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
1 Implementasi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan program dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Gorontalo
1 Meningkatkan program dan kegiatan yang beroleh dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Gorontalo
2 Mengembangkan system koordinasi dan kerjasama antar sesama SKPD, kerjasama regional, nasional dan bahkan internasional
2 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam bersinergi saling mendukung untuk implementasi program, kegiatan dan kebijakan pemerintah kota.
1 Penyediaan Sarana dan Prasana Pendukung pelayanan kepada masyarakat
3 Mengembangkan koordinasi dan kerjasama regional, nasional bahkan internasional 1 Meningkatkan akses dan jaminan keterbukaan informasi ke publik melalui situs kota Gorontalo, WEB SKPD, media internal dan media massa
2 Penataan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
3 Pelaksanaan Penguatan dan Pelimpahan sebagian kewenangan SKPD ke Kecamatan / Kelurahan disertai distribusi personil dan penganggaran 4 Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
VI - 10
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur 5 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan 1 Seluruh Aparatur Pemerintah Kota 1 Peningkatan kapasitas dan kompetensi 2 Meningkatkan Kapasitas dan 1 Mind Setting "SMART" bagi Aparatur dalam Kompetensi Sumber Daya memiliki kapasitas dan Kompetensi profesionalisme aparatur melalui menjalankan visi, misi dan kebijakan strategis Aparatur professional dalam penyelenggaraan Pendidikan formal dan kediklatan pemerintah kota Gorontalo tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 2 Program studi lanjut bagi aparatur yang sesuai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 3 Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui diklat penjenjangan. 4 Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis FUNGSIONAL
2 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
3 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
1 Mengembangkan sumber potensi peningkatan penerimaan keuangan daerah
2 Efektivitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
5 Pengembangan karir aparatur secara profesional dan berkelanjutan 1 kebijakan Remunerasi secara proporsioanl sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah 1 Survey dan Pemetaan potensi peningkatan penerimaan keuangan daerah 2 Pemberlakuan sistem pendapatan online 3 Penyesuaian regulasi terkait penerimaan daerah (EKSTENSIFIKASI) 4 Meningkatkan insentif kinerja bagi SKPD yang berkontribusi siginifikan dalam meningkatkan penerimaan PAD 5 Meningkatkan akses dan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di kota Gorontalo 1 Pencapaian Anugerah WTP terhadap tata kelola keuangan daerah
2 Meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah melalui penilaian, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah secara berkelanjutan
VI - 11
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN 4
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kualitas 1 meningkatnya kemitraan strategis 1 Peningkatan system dan tertib 1 Mendorong peningkatan kualitas kemitraan strategis Kemitraan Strategis pemerintah kota dengan DPRD administrasi penyelenggaraan tugas dan pemerintah kota dengan DPRD kota Gorontalo dalam Pemerintah dengan DPRD fungsi dalam kerangka kemitraan menjalankan fungsi legislasi daerah Kota Gorontalo strategis dengan pemerintah kota Gorontalo 2 Mendorong peningkatan kualitas kemitraan strategis pemerintah kota dengan DPRD kota Gorontalo dalam menjalankan fungsi budgeting 3 Mendorong peningkatan kualitas kemitraan strategis pemerintah kota dengan DPRD kota Gorontalo dalam menjalankan fungsi Pengawasan 4 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi DPRD. 2 Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan dan Keanggotaan DPRD Kota Gorontalo
1 Peningkatan Upaya pelestarian nilai-nilai keagamaan dan adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat
1 Dukungan dan fasilitas tenaga ahli
2 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD 3 Meningkatkan fasilitas system informasi DPRD (HAPUS) MISI V : Mengembangkan Kualitas Hidup masyarakat yang religius dan berbudaya 1 seluruh kegiatan pemerintahan 1 Penataan kelembagaan adat kebudayaan Gorontalo 1 Membina dan meningkatkan peran dan berbasis ASQ. pembangunan dan kemasyarakatan kelembagaan ASQ dilaksanakan berbasis ASQ (adati hula-hulaa to sara'a, sara'a hulahula'a to Qurani)
2 Membina - kembangkan nilai-nilai dan peran ASQ
2 seluruh aspek adat budaya Gorontalo menjadi identitas dan jatidiri masyarakat Gorontalo
3 Menumbuh - kembangkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berbasis ASQ. 1 Menumbuh kembangkan dan melestarikan bahasa daerah Gorontalo dan baca tulis Al-Quran (arab pegon).
2 Penetapan regulasi dan pemberdayaan ASQ, beserta kelembagaannya. 1 Pemantapan nilai-nilai ASQ. dalam kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan 1 Penerapan nilai-nilai ASQ dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. 1 Pengembangan dan pelestarian bahasa Gorontalo
VI - 12
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI V : Mengembangkan Kualitas Hidup masyarakat yang religius dan berbudaya 2 Pengembangan Event dan forum pembinaan bahasa Gorontalo 3 Penetapan zona BERBAHASA Gorontalo 4 Pengembangan pusat adat dan kebudayaan Gorontalo berbasis ASQ 5 Pengembangan OBYEK cagar budaya Gorontalo 2 Mengembangkan kegiatan adat dan kebudayaan yang berbasis ASQ sebagai identitas ke-Gorontalo-an
1 Pengembangan forum adat dan kebudayaan Gorontalo 2 Pengembangan event dan festival berbasis ASQ.
1 Peningkatan daya dukung infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa lainnya
3 Pengembangan ruang publik kegiatan adat dan kebudayaan Gorontalo MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik 1 Terpenuhinya ketersediaan 1 Mengembangkan dan menata wajah kota 1 Penataan pusat kota dan gerbang pintu masuk kota infrastuktur kota sebagai pusat sebagai fungsi utama pelayanan dan pemerintahan, pusat layanan ibukota Provinsi menjadi lebih bersih, pendidikan, layanan kesehatan, nyaman, asri dan bebas banjir pusat perdagangan dan jasa lainnya 2 Penataan kawasan kantor pemerintahan baru Kota Gorontalo 3 Pembangunan dan Peningkatan jalan akses menuju pusat-pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan serta pusat perdagangan dan jasa lainnya 4 Penataan jaringan dan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat, lancar serta bebas macet dan kesemrautan 5 Penataan infrastruktur drainase penanggulangan banjir dan genangan di kawasan-kawasan strategis dan pusat pelayanan 6 Peningkatan dukungan infrastruktur penerangan jalan 7 Penguatan sistem penanggulangan bencana kawasan perkotaan 8 Perluasan wilayah kota
VI - 13
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik 2 Mengoptimalkan Fungsi Pasar sebagai media pengembangan ekonomi rakyat dan perlindungan kepada konsumen
2 Keterjaminan keberlanjutan 1 Pengembangan Kawasan Ekonomi Seluruh kawasan potensi dan Kecamatan (KEK) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pertumbuhan baru elaborasi peran dan eksistensi Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK) 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman Kota
1 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan penyediaan sarana prasarana utilitas
1 Melakukan penataan lingkungan berbasis kawasan dan penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat kota
1 Penataan Pasar Tradisional Harian dan Mingguan
2 Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1 Pembentukan regulasi Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru
1 Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk penataan lingkungan kawasan permukiman yang teridentifikasi rawan sanitasi 2 Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah kawasan permukiman yang didukung dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
2 Meningkatnya akses kawasan perumahan terhadap prasasarana dan sarana utilitas
1 Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan ketersediaan utilitas dan fasilitas pendukung perumahan dan kawasan permukiman
3 Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air bersih 1 Meningkatkan kualitas jalan akses menuju kawasan perumahan dan permukiman baru
2 Mewajibkan pengembang untuk menyediakan prasarana dasar kawasan perumahan 3 Peningkatan kualitas dan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
3 Peningkatan Daya Tarik Objek Wisata, dan ruangruang Publik lainnya
1 Seluruh Kawasan Objek Wisata memiliki daya tarik dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan manca negara
1 meningkatkan kualitas sarana prasarana dan menejmen pengelolaan objek wisata
2 Meningkatkan kemitraan strategis pengelolaan objek wisata
4 meningkatkan pengendalian pemberian ijin pembangunan kawasan perumahan baru 1 Penataan infrastruktur dan fasilitas penunjang objek wisata unggulan yang terintegrasi dengan peningkatan atraksi-atraksi wisata budaya
2 Pengembangan manajemen dan tata kelola objek wisata 1 Optimalisasi peran swasta dalam mengembangkan objek wisata
VI - 14
BAB VI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019 VISI : KOTA SMART TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik
2 Tersedianya ruang-ruang publik sebagai wadah interaksi dan bernilai manfaat produktif bagi masyarakat
2 Mendorong peran sector riil home industry kreatif (souvenir dan paket wisata) untuk menggairahkan sektor pariwisata 3 Meningkatkan promosi objek wisata 1 Pengembangan sistem informasi kepariwisataan secara berkelanjutan daerah 2 Mengefektifkan peran media massa dan travel agen yang memiliki jaringan luas sebagai media promosi wisata daerah 1 Meningkatkan kualitas ruang publik yang 1 Revitalisasi taman kota sebagai ruang publik yang menarik dan mendorong aktivitas refresentatif dan multifungsi produktif masyarakat 2 Mengembangkan ruang-ruang publik lainnya yang didukung dengan fasilitas Hot Spot sebagai bagian dari upaya pengembangan Cyber City di Kota Gorontalo
3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olahraga untuk penyelenggaraan event-event olahraga
1 Meningkatkan kemitraan strategis dalam pengembangan dan pengelolaan saranasarana olahraga
2 Pemerataan sebaran sarana olahraga
1 Penataan sarana-sarana olahraga
2 Mendorong partisipasi pihak swasta, BUMN dan pemerintah vertikal dalam upaya penyediaan saranasarana olahraga 1 Pengembangan sarana-sarana olahraga baru di setiap kecamatan untuk mendukung KEK
VI - 15
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Nasional Melihat kompleksitas dan dinamika permasalahan serta tantangan Indonesia kedepan maka telah di desain Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2014 sebagai berikut: 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 4. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9. Pengembangan Wilayah 10. Pengembangan Ekonomi Daerah 11. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 12. Penataan Perkotaan 13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan 15. Pendidikan dan Pelatihan 16. Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 17. Pelaksanaan Otonomi Khusus 18. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 19. Penanganan Bencana 20. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 21. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara 22. Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 23. Pembangunan Gedung Negara
Prioritas pembangunan mengacu pada 9 Bidang Pembangunan RPJPN 2005-2025 :
1. Sosial budaya dan kehidupan beragama; VII - 1
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
2. Ekonomi; 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4. Politik; 5. Pertahanan dan Keamanan; 6. Hukum dan Aparatur; 7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; 8. Penyediaan Sarana dan Prasarana; 9. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 7.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20122017 Provinsi Gorontalo telah ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo Percepatan
“Terwujudnya Peningkatan
Ekonomi
Pembangunan
Masyarakat
Yang
Berbagai
Bidang
Berkeadilan
Di
Serta Provinsi
Gorontalo” Arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo untuk lima tahun kedepan
diprioritaskan
untuk
peningkatan
kesejahteraan
rakyat
dengan
menitikberatkan pada penyediaan layanan dasar yang memadai dengan menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, menciptakan
keseimbangan
antara
pertumbuhan
dan
pemerataan
pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya alam yang tersedia dan lingkungan, menyelenggarakan reformasi birokrasi, berdasarkan prinsip Good governance
dan
pembangunan
clean
melalui
governance,
pengembangan
melaksanakan sektor
riil,
upaya
mendorong
percepatan percepatan
pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, irigasi (Waduk), dan air bersih, menciptakan harmonisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo juga merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional
RPJM
2010-2014
dengan
tetap
mempertimbangkan
potensi
sumberdaya di daerah. 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Gorontalo (Tabel 7.1)
VII - 2
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN I : Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola Pendidikan 1
Meningkatnya 1 pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan khusus dan layanan khusus bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo
Mengembangkan 1 sinergi dan sinkronisasi program layanan pendidikn Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal serta Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta mendorong partisipasi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dalam pembiayaan untuk sektor pendidikan
Peningkatan Peran dan Partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Persentase APK PAUD
2
Penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa miskin
96
111
Program Pendidikan Anak Usia Dini
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS, SKB
61,89
79,7
Program Pendidikan Anak Usia Dini
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS, SKB
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
% Angka Putus Sekolah di : SD/MI.
% Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
0,11
0,01
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
110,34
115
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
92,35
100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
VII - 3
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN I : Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola Pendidikan % Angka Putus Sekolah di : SMP/MTs
% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS
% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
% Angka Putus Sekolah di : SMA/.SMK/MA
% Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA
% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Rasio Jumlah Siswa SMK : SMA
% Partisipasi anak yang berkebutuhan khusus bersekolah
3
Peningkatan Peran dan Partisipasi Swasta dan Masyarakat dalam mengembangkan Lembaga Pendidikan Non Formal
Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal (Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal)
0,23
0,01
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
112,19
118
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
84,34
90
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
0,5
0,1
Program Pendidikan Menengah
110,27
112,82
Program Pendidikan Menengah
64,12
75
Program Pendidikan Menengah
61 : 39
70 : 30
Program Pendidikan Menengah
40
52
100
Program Pendidikan Luar Biasa
57
Program Pendidikan Non Formal
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
VII - 4
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN I : Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola Pendidikan 2 Meningkatnya mutu dan Relevansi Pendidikan
1
Mendorong peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Formal dan non formal
1
Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal
Jumlah Pendidik yang berkualifikasi >= S1
1745
2019
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
875
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat kompetensi 275
Jumlah tenaga pendidik yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional
2
Mengembangkan kompetensi pendidik dalam penerapan Kurikulum yang berlaku
1
Peningkatan Standar % Tingkata Kelulusan Kompetensi Lulusan, Standar SD/MI, SMP/MTs, Isi, dan Standar Proses SMA/SMK/MA Pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku
8
SD/ MI= 100; SMP/ MTs= 99,62; SMS/SMK/MS= 99,33
10
SD/ MI= 100; SMP/ MTs= 100; SMS/SMK/MS= 100
SD/MI=8,25; SMP/MTs=7,5 ; SM/SMK/MA= 7,55
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rerata nilai Kelulusan UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA SD/MI=7,23; SMP/MTs=6,02 ; SM/SMK/MA= 6,55
WAJIB PENDIDIKAN
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
VII - 5
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN I : Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola Pendidikan 2
3
Mendorong Prestasi 1 Siswa Kota Gorontalo
Pengembangan Metode dan Model Pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku
Jumlah tenaga pendidik yang terlatih dalam Pengembangan Metode dan Model Pembelajaran
Peningkatan Prestasi Siswa berbagai even dalam kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan
Jumlah siswa yang mengikuti even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Ke tingkat Provinsi
Jumlah siswa yang mengikuti even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Ke tingkat Nasional
Jumlah siswa yang mengikuti even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan Menengah (SM/MA) Ke tingkat Provinsi
Jumlah siswa yang mengikuti even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan Menengah (SM/MA) Ke tingkat Nasional
556
73
25
63
22
875
95
35
85
30
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS, SKB
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS, SKB
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Menengah
VII - 6
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN I : Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola Pendidikan 4
Pengembangan Sekolah-Sekolah Unggulan
1
Fasilitasi dan asistensi Sekolah Berbasis unggulan Sekolah-Sekolah Unggulan lokal yang telah memenuhi kriteria
1
3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1
3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3
6
Program Pendidikan Menengah
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas, dalam penyelenggaraan pendidikan
1.
Mengembangkan 1. dan regulasi mekanisme pelayanan pendidikan
2
3.
Penetapan Perarturan dan Dokumen regulasi dan sistim Operasional Prosedur standar operasional prosedur Pelayanan Pendidikan
Pengembangan data base pendidikan melaluji sistem informasi pendidikan
Jumlah perangkat lunak dan perangkat keras sistim informasi pendidikkan
Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan pendidikan
Jumlah aparatur yang mengikmuti Bimtek pelayanan pendidikan Jumlah Sekolah yang memiliki sertifikasi ISO
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
WAJIB PENDIDIKAN
DIKNAS
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pendidikan Menengah
SD/MI
3
WAJIB PENDIDIKAN
14
Program Manajemen layanan pendidikan
3
5
Program Manajemen layanan pendidikan
4
8
Program Manajemen layanan pendidikan
3
6
Program Manajemen layanan pendidikan
6
TUJUAN II : Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat 1
Seluruh masyarakat Kota mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
1
Mengembangkan sistem jaminan pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat
1
Penguatan sistem jaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis
Penduduk yang mendapat jaminan kesehatan
74,98%
100%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
VII - 7
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN II : Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat 2
Memfasilitasi peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan
2
Memberikan kemudahan Penduduk yang menerima terhadap peran masyarakat pelayanan kesehatan gratis dan swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan
147,472 jiwa
230,313 jiwa
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
24,14% (47.480 jiwa)
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
24% (55.275 jiwa)
Dinas Kesehatan
26% (59.881 jiwa)
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Wajib Kesehatan
33,34% (67.572 jiwa)
Dinas Kesehatan
26% (59.881 jiwa)
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Wajib Kesehatan
15,25% (39.972 jiwa)
Dinas Kesehatan
24% (55.275 jiwa)
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Wajib Kesehatan
2,25% (4.420 jiwa)
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Peserta PBI Pusat
Peserta PBI Provinsi
Peserta PBI Kota
Peserta non PBI
Rasio jumlah penduduk dengan fasilitas kesehatan - Puskesmas
10 Unit
10 Unit
- Puskesmas Pembantu
31 Unit
31 Unit
- Poskesdes
11 Unit
14 Unit
VII - 8
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN II : Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat - Poskestren
2 Unit
3 Unit
- Polindes
20 Unit
20 Unit
- Posyandu
2
Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit yang berbasis lingkungan
1
Pengembangan sistem pelayanan
1
Meningkatkan standar (1) Indeks kepuasan pengelolaan pelayanan rumah masyarakat terhadap sakit pelayan rumah sakit;
131 Unit
200 Unit
73,50%
≥ 90%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
(2) standar pelayanan rumah sakit. ,- BOR
78%
60 - 85%
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
,- BTO
57 Kali
40 s.d. 50 Kali
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
,- TOI
1 Hari
1 - 3 Hari
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
,- NDR
17 per 1.000
7 per 1.000
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
VII - 9
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
AKHIR 6
VISI : KOTA SMART
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN II : Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat
2
,- GDR
29 per 1.000
19 per 1.000
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
,- LOS
5 hari
6 - 9 Hari
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
,- Kematian Bayi
< 49 per 1.000 KH
< 31 per 1.000 KH
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
,- Kematian Ibu
< 4 per 1.000 KH
< 2 per 1.000 KH
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Wajib- Kesehatan
BLU RSUD Aloei Saboe
Program Pengadaan, Wajib- Kesehatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paru-paru/rumah sakit mata
BLU RSUD Aloei Saboe
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BLU RSUD Aloei Saboe
Meningkatkan ketersediaan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah peralatan kesehatan di sakit rumah sakit 54,24%
3
Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis/para medis
Persentase ketersediaan tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar 56%
2
3
Mengembangkan kualitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair
Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan
1
1
Mengendalikan pembuangan Persentase limbah buangan limbah yang dibuang ke sesuai Baku Mutu Limbah lingkungan dengan bagi kegiatan Rumah Sakit menetapkan Baku Mutu Limbah bagi kegiatan Rumah Sakit
Melakukan rekrutment tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
≥ 95%
≥ 65%
100%
14,2 % (28 orang)
Program Peningkatan Kualitas Wajib- Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
BLU RSUD Aloei Saboe
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
≥ 100%
Rasio kebutuhan tenaga kesehatan
Dokter spesialis (6:100.000 pddk)
Wajib Kesehatan
22,6 % (28 0rang)
VII - 10
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN II : Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat Dokter umum (40:100.000 pddk)
Dokter gigi (11:100.000 pddk)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
11 % (22 orang)
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
10 % (20 orang)
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
Wajib- Kesehatan
20,8 % (41 orang)
22 % (43 orang)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
157,1 % (309 orang)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
157,1 % (309 orang)
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
100 % (197 orang)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
56,4 % (111 orang)
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
40 % (79 orang)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
20,3 % (39 orang)
DIKES, BLU RSUD AS, RS Otanaha
50%
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib- Kesehatan
Dinas Kesehatan
Type D
Type C
Program Peningkatan Pelayanan rumah sakit
Wajib- Kesehatan
RS Otanaha
25,9 % (51 orang)
40 % (79 orang)
3,6 % (7 orang)
6,1 % (12 orang)
Apoteker (10:100.000 pddk)
Nutrisionis (22:100.000 pddk)
Perawat (117:100.000 pddk)
Bidan (100:100.000 pddk)
Sanitarian (15:100.000 pddk)
4
Meningkatkan kualitas managemen layanan kesehatan masyarakat
2
Mengikutsertakan dalam diklat kompetensi kesehatan baik secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain
Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi
1
Penerapan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan yang jelas, terukur dan mudah diakses
RS Otanaha meningkat menjadi RS type C
VII - 11
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN II : Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat 2
Peningkatan upaya kesehatan AKB masyarakat AKABA AKI Angka Gizi Buruk
KEP AHH Tingkat kepuasan terhadap mutu pelayanan rumah sakit
3
Meningkatnya 1 kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan yang bersih dan sehat
Mendorong sikap proaktif masyarakat dalam mewujudkan dan memelihara kelestarian Kota Gorontalo sebagai “Kota Bersih” dan “Kota Sehat” secara berkelanjutan
1
Melestarikan budaya hidup bersih dan sehat dengan memperhatikan kebersihan lingkungan
Dinas Kesehatan
8
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Wajib Kesehatan
8,04 (29 jiwa)
9,2 (33 jiwa)
9
Program perbaikan gizi masyarakat
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
222 (8 jiwa)
111
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
2,8 (32 jiwa)
2
Program Promosi Kesehatan & Wajib Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan
9,3
8,4
Wajib- Kesehatan
DIKES
67,1 tahun
72 tahun
Wajib- Kesehatan
DIKES
75%
90%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program peningkatan pelayanan rumah sakit
Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Program Upaya Keshatan Masyarakat
Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPMPKB
Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)
Cakupan Air Bersih (%) Cakupan Jamban Keluarga (%) Cakupan SPAL (%)
70,1%
83,0%
79,12%
90%
86,2%
90%
BLU RSUD Aloei Saboe RS OTANAHA
70,1% 85% TUJUAN III Meningkatnya Kualitas Layanan Publik lainnya Kepada masyarakat 1
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1
Meningkatkan jumlah 1 dan kualitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan layanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani
213 Kasus
100 Kasus
VII - 12
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas TUJUAN III Meningkatnya Kualitas Layanan Publik lainnya Kepada masyarakat
2
Meningkatnya pelayanan KB yang menyeluruh dan bermutu
1
2
Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang
3
4
Meningkatkan 1 koordinasi dan kemitraan lintas sektor pelayanan KB yang menyeluruh dan bermutu
Jumlah lembaga yang mengembangkan layanan perlindungan perempuan dan anak
5
7
Penguatan kelembagaan Urusan Pemberdayaan pengarusutamaan gender dan Perempuan dan anak Perlindungan Anak
BPMPKB
Peningkatan kualitas hidup Persentase keterlibatan dan perlindungan perempuan perempuan dalam pembangunan
40
80
Penguatan peran dan Urusan Pemberdayaan perlinungan perempuan dalam Perempuan dan pembangunan Perlindungan Anak
BPMPKB
Perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
0%
90%
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
85%
96%
program keluarga berencana
35% 9 PLKB
80% 27 PLKB
program keluarga berencana
Urusan Keluarga BPMPKB Berencana dan Keluarga Sejahtera
0
1 lembaga
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Wajib-Perhubungan
PERHUBUNGAN
1 kelompok
11 kelompok
program peningkatan keterampilan pemuda
Urusan Kepemudaan
DIKPORA
program pembinaan olah raga Urusan Kepemudaan berkembang dimasyarakat
DIKPORA
Jumlah SKPD yang menerapkan (PPRG)
Peningkatan upaya pelayanan Persentase peserta KB aktif KB melalui sosialisasi dan pendidikan masyarakat secara intensif bagi pasangan usia subur (PUS)
Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penyelenggaraan program KB 3
Meningkatnya kualitas tata kelola layanan transportasi di Kota Gorontalo
1
Penataan Regulasi, 1 mekanisme dan organisasi tata kelola transportasi
Pembentukan Dewan Transportasi Daerah
Jumlah lembaga
4
Meningkatnya peran kepemudaan dalam pembangunan
1
Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan
1
Meningkatkan kompetensi peran kepemudaan dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan yang terlatih dalam mengelola kegiatan masyarakat
5
Meningkatnya pembinaan dan peningkatan prestasi atlit
1
Meningkatnya atlit yang berprestasi
1
Mendorong peran partisipasi swasta dan masyarakat
Jumlah atlit yang berprestasi 75 atlit, 21 cabang olah pada cabang olah raga yang raga berkembang di masyarakat
1051 atlit, 30 cabang olah raga
Urusan Pemberdayaan BPMPKB Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Keluarga BPMPKB Berencana dan Keluarga Sejahtera
VII - 13
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI II : Penguatan Daya Saing Kota Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa di Kawasan Teluk Tomini TUJUAN I Peningkatan Daya Saing Kota dalam perspektif pengembangan Information, Comunication, Technology (ICT) dan Pangkalan data 1
Seluruh SKPD 1 memanfaatkan tekhnologi informasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
Mengembangkan Sistem ICT untuk Penguatan Daya Saing SKPD dan Kecamatan
1
2
3
4
Asessment dan Penyusunan Konsep Insfrastruktur Teknologi Informasi
Dokumen Assesment IT dan Master Plan Pengembangan IT
Penataan Jaringn ICT dalam kerangka Penguatan Daya Saing Kota
Jumlah SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan yang menggunakan jaringan ICT
Pengembangan kapasitas aparatur pengelola ICT pada masing-masing SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan
SKPD yang memiliki Aparatur yang memiliki Kompetensi khusus tentang ICT
Revitalisasi Galery khusus ICT Pemda Kota Gorontalo
Ketersediaan Galery ICT Pemda Kota Gorontalo
1 Dokumen
12 SKPD
0
0
5
2
3
Pengembangan Data Elektronik untuk Penguatan Informasi dan Teknologi
SKPD yang datanya bisa diakses secara elektronik (online)
Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi
Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan
Tingkat komunikasi, informasi dan pemanfaatan media komunikasi
Mengembangkan 1 pangkalan data SKPD dan Kecamatan yang berbasis IT
Pembentukan unit pengelola Jumlah unit pengolah data data (UPD) pada masing masing SKPD dan Kecamatan
2
3.
implementasi ruang dan fungsi UPD SKPD dan Kecamatan
8 SKPD
1 SKPD
12 Unit / SKPD
Program Pengkajian dan Wajib - Komunikasi Penelitian Bidang Komunikasi Informasi dan Informasi
KPDE, Kominfo
Wajib - Komunikasi Informasi
KPDE, Seluruh SKPD
72 SKPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Wajib - Komunikasi Informasi
KPDE, Seluruh SKPD
84 SKPD
Program Fasilitasi dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Wajib - Komunikasi Informasi
1 Unit
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KPDE, Dinas PU, Dinas Perhubungan Infokom
Wajib - Komunikasi Informasi
KPDE
26 SKPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Wajib - Komunikasi Informasi
KPDE
3 SKPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Wajib - Komunikasi Informasi
KPDE
22 Unit/ SKPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Wajib - Komunikasi Informasi
KPDE
72 SKPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Wajib - Kearsipan
KPDE
1 Unit
Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1 Dokumen
Jumlah ruang dan fungsi UPD SKPD
Mengoptimalkan Jumlah alat arsip digitalisasi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui digitalisasi
12 SKPD
0
VII - 14
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI II : Penguatan Daya Saing Kota Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa di Kawasan Teluk Tomini TUJUAN I Peningkatan Daya Saing Kota dalam perspektif pengembangan Information, Comunication, Technology (ICT) dan Pangkalan data 2
3
Terjalinnya kemitraan 1 strategis yang berkelanjutan dalam pemanfaatan ICT
Terciptanya SDM 1 berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Mengembangkan kemitraan strategis dengan Perguruan Tinggi dan BUMN/ Swasta dalam menjamin keberlanjutan program ICT di Kota Gorontalo
1
Peningkatan kualitas SDM bertaraf internasional
Penembangan strategi kemitraan dan kerjasama secara berkelanjutan dengan Perguruan Tinggi dan BUMN/Swasta
Jumlah kerjasama kemitraan dalam pengembangan ICT yang berkelanjutan
Mengembangkan sekolah unggulan bertaraf internasional
Jumlah Sekolah unggulan
1 Kerja sama
3 Sekolah Unggulan
Meningkatnya kompetensi dan penerapan teknologi tepat guna dalam menopang aktifitas masyarakat
1
Meningkatkan 1 kapasitas dan jumlah masyarakat dalam penguasaan teknologi tepat guna dalam sektor unggulan daerah
2
Penerapan teknologi tepat guna dalam sektor industri, perdagangan dan pertanian
KPDE
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Wajib - Pendidikan
DIKNAS-UNG
Program Pendidikan Menengah
Wajib - Pendidikan
DIKNAS-UNG
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pilihan Perindustrian
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
2 Kerja sama
6 Sekolah Unggulan
Pembinaan SDM jenjang SMA Jumlah siswa/mahasiswa kelas internasional
4
Program Pengkajian dan Wajib - Komunikasi Penelitian Bidang Komunikasi Informasi dan Informasi
50 siswa/mahasiswa
250 siswa/mahasiswa
Jumlah usaha industri yang menerapkan TTG
12 IKM
137 IKM
Jumlah usaha perdagangan yang menerapkan TTG
0
5
Program Pembinaan Pedagang Pilihan Perdagangan Kaki lima dan Asongan
Membangun kemitraan Jumlah kemitraan 0 3 Program pengembangan wajib-koperasi dan dengan Perguruan Tinggi dan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil menengah lembaga lainnya dalam usaha mikro kecil menengah pengembangan TTG MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
TUJUAN 1 : Peningkatan daya saing UMKM, Koperasi untuk kemandirian usaha ekonomi kreatif, Perdagangan dan PM 1
Meningkatnya Daya saing UMKM dan koperasi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan ekonomi kreatif
Mengembangkan eksistensi UMKM untuk pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat
Pengembangan permodalan & pembinaan manajemen serta promosi sector Usaha Mikro, Kecil & Menengah
Jumlah Usaha Mikro & Kecil terfasilitas dalam permodalan, penjaminan serta pembinaan manajemen usaha
494 UU
6494 UU
Program Pengembangan Wajib : Koperasi & sistem pendukung usaha bagi UMKM usaha mikro kecil menengah
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
VII - 15
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya TUJUAN I : Peningkatan daya saing UMKM, Koperasi untuk kemandirian usaha ekonomi kreatif, Perdagangan dan PM Jumlah Usaha Menengah meningkat Permodalan, Penjaminan dan produk andalan yang memiliki daya saing
Mengembangkan eksistensi dan peran kemandirian koperasi
Mengembangkan kawasan produk unggulan UMKM/IKM
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Pengawasan terhadap arus barang dan jasa, stock, stabilisasi harga dan barang yang beredar
256 uu
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Wajib : Koperasi & UMKM
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
35%
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
Wajib : Koperasi & UMKM
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
Wajib : Koperasi & UMKM
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
Program peningkatan kualitas Wajib : Koperasi & kelembagaan Koperasi UMKM
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk Pemetaan eksistensi koperasi Jumlah koperasi yang yang unggul dan mandiri terpetakan sesuai standar kompetensi manajemen pengembangan koperasi
22% ( Jumlah UMKM 10.570)
141 unit koperasi
200 unit koperasi
Peningkatan manajemen dan Jumlah koperasi mandiri, tata kelola koperasi yang dan jaminan keberlanjutan handal dan berdaya saing manajemen yang handal
59 unit koperasi
110 unit koperasi
1 sentra
9 sentra
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Pilihan : Perindustrian
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
Jumlah sentra produk unggulan mendapat fasilitas pendampingan manajemen, permodalan dan pemasaran
1
9
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Pilihan : Perindustrian
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
Persentase produktivitas IKM
41,97%
65%
Program pengembangan industri kecil menengah
Pilihan : Perindustrian
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
20%
Program peningkatan Pilihan : Perindustrian kemampuan teknologi industri
PERINDAG KOP , UMKM DAN PM
Pengembangan dan penguatan sentra produk unggulan
Ditetapkannya wilayah sentra produk unggulan UMKM/IKM
Persentase industri berbasis teknologi 2
231 uu
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
5% (Jumlah IKM 2590)
Frekuensi pengawasan dan peredaran barang
5
30
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Pilihan : Perdagangan
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran dalam peredaran barang dan jasa
50%
100%
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Pilihan : Perdagangan
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
Persentase UTTP diterapkan
100%
100%
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Pilihan : Perdagangan
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
VII - 16
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya TUJUAN I : Peningkatan daya saing UMKM, Koperasi untuk kemandirian usaha ekonomi kreatif, Perdagangan dan PM
3
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, laju investasi dan peningkatan kualitas layanan perijinan
Meningkatkan kerjasama investasi
Meningkatkan koordinasi perlindungan konsumen dan stabilisasi peredaran barang perdagangan
Frekuensi evaluasi dan koordinasi lintas sektor
7
17
Menciptakan pelayanan sengketa konsumen
Persentase penyelesaian sengketa konsumen
-
100%
1 kali
10 kali
0%
0%
Jumlah sosialisasi layanan hak kewajiban produsen dan konsumen Mengupayakan iklim investasi Berkurangnya hambatan yang kondusif investasi
Mendorong kerjasama dalam meningkatkan laju investasi
Capaian realisasi investasi PMDN, PMA dan swasta murni Jenis pelayanan perizinan SATAP yang berstandar layanan ISO
Meningkatkan kualitas sistem layanan periizinan usaha
Mewujudkan sistem layanan perizinan SATAP dengan standar ISO
Mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki usaha untuk mengurus, memperpanjang izin usaha
Meningkatkan stimulasi Jumlah Usaha yang Pemda bagi pengusaha untuk mengurus perizinan usaha mendapatkan izin usaha
Jumlah realisasi pelayanan perizinan investasi
Jumlah usaha mendapatkan fasilitasi pengurusan perizinan secara gratis, untuk beberapa jenis perizinan tertentu
198.993.027.294
0
395 perijinan
253 unit usaha
0
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Pilihan : Perdagangan
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Pilihan : Perdagangan
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
Pilihan : Perdagangan
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
Wajib : Penanaman Modal
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
248.741.284.117 Program Peningkatan promosi Wajib : Penanaman dan kerjasama investasi Modal
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
5 jenis
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Wajib : Penanaman Modal
KPPT
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Wajib : Penanaman Modal
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
508 unit usaha
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Wajib : Penanaman Modal
KPPT
10% (jumlah UMKM 1.057)
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Wajib : Penanaman Modal
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM
Pilihan - Pertanian
DKPPKP
592 perijinan
TUJUAN II : Pemberdayaan Sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan peternakan sebagai Usaha Ekonomi Kreatif yang berdaya saing 1
Meningkatnya Produktivitas & Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Peningkatan Produktifitas
Mendorong Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan & Peternakan
Produktivitas Padi dan Jagung Per (Ha) Padi 5.8 Ton/Ha, Jagung Padi 6.8 Ton/Ha, Jagung Program Peningkatan 5.4 Ton/Ha 5.8 Ton/Ha Ketahanan Pangan
VII - 17
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya TUJUAN II : Pemberdayaan Sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan peternakan sebagai Usaha Ekonomi Kreatif yang berdaya saing Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Perikanan Laut Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Peningkatan Populasi Ternak Ayam dan Kambing Meningkatkan Kapasitas SDM Jumlah Penyuluh Pertanian Penyuluh terhadap Trampil dan Ahli penguasaan informasi teknologi
Kesehatan Hewan, RPH
Optimalisasi Pengawasan & Pemanfaatan RPH
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Nelayan Mandiri Meningkatkan Intensitas Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesmavet Meningkatkan Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewani (PAH) Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)
Mengembangkan Teknologi Olahan & Pasca Panen
14.038,4 ton
16.000 Ton
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pilihan Perikanan/Kelautan
DKPPKP
223 Unit
481 unit
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pilihan Perikanan/Kelautan
DKPPKP
2.941,34 Ton
4.229 Ton
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pilihan Perikanan/Kelautan
DKPPKP
UPR 24 Unit
UPR 42 Unit
Program Pengembagan Budidaya perikanan
Pilihan Perikanan/Kelautan
DKPPKP
Ayam = 87266 ekor, Kambing = 12377 ekor
Ayam = 152000 ekor, Kambing = 13750 ekor
Program peningkatan Produksi Pilihan - Pertanian Hasil Peternakan
Terampil 3 org & Ahli 9 org
Terampil 40 org & Ahli 105 org
Program Pemberdayaan Penyuluhan, Pertanian/Perkebunan
Jumlah Kelompok tani yang Pemula 17,Lanjut 8, Pemula 119,Lanjut 57, Program Kelembagaan & TTG naik kelas Madya 1 dan Utama 0 Madya 9 dan Utama 2 Frequensi Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesmavet Frequensi Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewani
Meningkatkan Kualitas Presentase Layanan pelayanan dan kapasitas RPH RPH/RPU /RPU Jumlah Kelompok Tani Nelayan Andalan Mandiri Mengembangkan Produksi Luasan Areal Tanaman Pertanian Hortikultura pada Hortikura areal lahan sempit & Pekarangan Jumlah Rumah Yang mengembangkan Konsep Rumah Pangan Lestari Meningkatkan Pemanfaatan Jumlah Penerapan Teknologi Teknologi Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Usaha Panen pengembangan Produksi lahan & Usaha Pasca Panen
DKPPKP
Pilihan
BP4K
Pilihan
BP4K
48 Kali
336 Kali
Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pilihan - Pertanian
DKPPKP
100 Kali
700 Kali
Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pilihan - Pertanian
DKPPKP
20%
75%
1 KTNA
1 KTNA
22Ha
28Ha
60 RT
240 RT
10 Produk Teknologi
20 Produk Teknologi
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Kelembagaan & TTG Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
DKPPKP Pilihan - Pertanian Pilihan
BP4K DKPPKP
Wajib - Ketahanan Pangan Wajib - Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
DKPPKP
DKPPKP Pilihan
VII - 18
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya TUJUAN II : Pemberdayaan Sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan peternakan sebagai Usaha Ekonomi Kreatif yang berdaya saing Menciptakan Terminal Agribisnis
Meujudkan Terbangunnya Terminal Agribisnis
Kajian Terminal Agribisnis Terpadu Terbangunnya Wilayah Terminal Agribisnis Terpadu
1 dok
2 Dok
0
1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
DKPPKP
Pilihan
DKPPKP Pilihan
TUJUAN III : Menciptakan dan Memandirikan Usaha Baru sebagai upaya Peningkatan Kesempatan Kerja, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan 1
2
Meningkatnya Lapangan Kerja , & Kapasitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kwalitas Hubungan Industrial
Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
Peningkatan Hubungan Tri Partit
Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja
Meningkatkan upaya Perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial
Meningkatnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Membangun sistem data masyarakat miskin
Mengupayakan Peningkatan Lapangan Kerja Baru
Menurunnya sengketa hubungan industrial & Penerapan Norma Kerja K3
Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
Menurunnya sengketa hubungan insdustrial
Jumlah informasi Pasar Kerja
Jumlah Kegiatan.Padat Karya Produktif dan Wirausaha baru Jumlah Penyelesaian kasus norma kerja dan Norma K3
Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 Jumlah perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Naker Jumlah kualitas Lembaga Pelatihan kerja swasta. Jumlah tenaga Kerjan terampil yang dilatih di LLK Jumlah Sengketa Yang Terselesaikan
Jumlah perusahaan yang mengikuti BPJS ketenagakerjaan Memetakan Kondisi Jumlah Dokumen Hasil Masyarakat Miskin & Kurang Pemetaan Mampu di Kota Gorontalo
0
6 dokumen
Program Peningkatan kesempatan Kerja
Wajib-Ketenagakerjaan
SOSNAKER
5 kegiatan
5 kegiatan
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Wajib-Ketenagakerjaan
SOSNAKER
180 Kasus
900 Kasus
Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan
Wajib-Ketenagakerjaan
SOSNAKER
180 Pershn
170 Prshn
SOSNAKER
4 LPK
34 LPK
Program Perlindungan dan Wajib-Ketenagakerjaan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan Program peningkatan Kualitas Wajib-Ketenagakerjaan dan Produktivitas Tenaga kerja
4 LPK
34 LPK
SOSNAKER
60 TK
500 TK
Program Peningkatan Wajib-Ketenagakerjaan kesempatan Kerja Program peningkatan Kualitas Wajib-Ketenagakerjaan dan Produktivitas Tenaga kerja
43 Kasus
250 Kasus
Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan
Wajib-Ketenagakerjaan
SOSNAKER
93 pershn atau 1470 TK 143 prshn atau 2270 TK Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan Program penanggulangan kemiskinan 0 5 dokumen
Wajib-Ketenagakerjaan
SOSNAKER
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
SOSNAKER
SOSNAKER
VII - 19
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya TUJUAN III : Menciptakan dan Memandirikan Usaha Baru sebagai upaya Peningkatan Kesempatan Kerja, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Kota
Meningkatkan Partisipasi dan Fasilitasi Masyarakat Miskin dalam proses pembangunan
Presentase Warga Miskin Terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Daerah
Jumlah Warga Miskin Mendapat Fasilitas Layanan Hak Dasar Tanpa diskriminasi Gender Mensinergikan kebijakan Jumlah Kegiatan Forum di program penanggulangan Tingkat Kota,Provinsi, kemiskinan Regional, Nasional Mendorong Keterlibatan Jumlah Implementasi Lembaga International,NGO's Program Lembaga & CSR dalam rangka International, NGO's Pembangunan Inklusif
Peningkatan Peran Tim Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Jumlah Implementasi Program CSR bagi masyarakat miskin Jumlah Dokumen SPKD Kota Gorontalo
Frequensi Kegiatan,Forum Pengendalian Kemiskinan Daerah Kwalitas Layanan Panti Jompo, kaum difable dan Disabilitas serta Penyandang masalah sosial lainnya
Berkembangnya model penanganan
Meningkatnya kwalitas pelayanan terhadap kaum lansia, difable, disabilitas, PSK, Gepeng dsb
35%
90%
10%
100%
0
25 kali
30
34
10 Paket
25 Paket
1 dokumen
Program penanggulangan kemiskinan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Program penanggulangan kemiskinan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Program penanggulangan kemiskinan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Program penanggulangan kemiskinan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Wajib- Sosial
SOSNAKER
Wajib - Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Wajib - Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA
program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Wajib- Sosial
SOSNAKER
Program pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma program Pembinaan Eks penyandang Penyakit Sosial
Wajib- Sosial
SOSNAKER
Wajib- Sosial
SOSNAKER
Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial
Wajib- Sosial
SOSNAKER
Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 dokumen yang selaras Program Perencanaan RPJMD Pembangunan Ekonomi
4 kali
4 kali pertahun
Jumlah lansia yang terlayani dalam Panti Jompo
35 orang
40 orang
Jumlah Kaum Difable & disabilitas yang terlayani
66 orang
100 orang
Jumlah kegiatan & frequensi layanan bagi penyandang penyakit sosial
20 orang
100 orang
Jumlah PMKS yang terlayani dan terlindungi
500 orang
3200 orang
VII - 20
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI III : Penguataan Kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya TUJUAN III : Menciptakan dan Memandirikan Usaha Baru sebagai upaya Peningkatan Kesempatan Kerja, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Wajib- Sosial
SOSNAKER
jumlah anak terlantar yang 25 orang 150 orang Program Pembinaan Anak Wajib- Sosial memperoleh bimbingan Terlantar keterampilan MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
SOSNAKER
Jumlah Fakir miskin yang diberdayakan
60 orang
600 orang
Program pemberdayaan Fakir Miskin , Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
TUJUAN I : Mewujudkan Good Governance and Clean Government 1 Seluruh jabatan PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI ditetapkan berdasarkan Sistem Recruitment dan Replacement Aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme yang mem-pertimbangkan kapasitas, kompetensi, dedikasi, prestasi kerja, tingkat pendidikan dan kepangkatan aparatur BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU
1 mengoptimalkan peran dan fungsi baperjakat dan sistem anjab
1
Penempatan jabatan PIMPINAN TINGGI DILAKSANAKAN MELALUI OPEN BEEDING DAN JABATAN ADMINISTRASI DILAKSANAKAN BERDASARKAN hasil analysis kompetensi OLEH BAPERJAKAT
PERSENTASE JUMLAH jabatan PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI YANG SESUAI DENGAN HASIL ANALISIS kompetensi
10% DARI JUMLAH 100% DARI JUMLAH Program Mutasi dan Analisis JABATAN STRUKTURAL JABATAN STRUKTURAL Jabatan
2
Perumusan Grand Design Postur dan Struktur Birokrasi Pemerintahan dan kebutuhan sumber daya aparatur
3
Pengembangan Standar Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur secara ONLINE
0% Dokumen Grand Design Postur dan Struktur Birokrasi Pemerintahan dan kebutuhan sumber daya aparatur Dokumen Standar dan 10% dari 5.391 PNS Kota Pengukuran Kinerja Aparatur
100%, 20 dokumen
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Dokumen dan 90% dari PNS Kota
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
WAJIB - KEPEGAWAIAN
BKD
ORTALA
WAJIB - KEPEGAWAIAN
BKD
VII - 21
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
WAJIB - KEPEGAWAIAN
BKD
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN I : Mewujudkan Good Governance and Clean Government
Seluruh UNIT KERJA menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
1 Menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) berbasis aplikasi system dan jaringan
2
Seluruh UNIT KERJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1 Menerapkan secara utuh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan kualitas layanan, pencegahan, pelanggaran aturan dan pencegahan perilaku korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan
4
Prosentase jumlah aparatur Penerapan reward and punishment kepada aparatur yang diberi reward and pemerintah SESUAI punishment PERATURAN YANG BERLAKU
1
Pengembangan SIMPEG
2
Pengembangan Kapasitas Persentase Jumlah Tenaga Sumber Daya Aparatur dalam Teknis dan Operator SIMPEG Manajemen dan Tata Kelola di seluruh UNIT KERJA SIMPEG secara berkelanjutan
1
Penetapan/penerapan SPIP
2
Pengembangan Kapasitas Jumlah Tenaga Teknis SPIP Sumber Daya Aparatur dalam di seluruh UNIT KERJA Manajemen dan Tata Kelola SPIP secara berkelanjutan
3
Meningkatkan kerjasama Jumlah MoU yang terwujud yang saling bersinergi dengan sebagai upaya penerapan BPKP sebagai mitra kerja SPIP pengendalian internal dalam rangka pencegahan perilaku korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan
Kapasitas Persentase jumlah SKPD yang telah menerapkan aplikasi dan jaringan SIMPEG
JUMLAH UNIT KERJA PEMKOT yang telah menerapkan SPIP
reward 0,2% punishment reward 25% punishment Program Pembinaan dan 0% 0,1% Pengembangan Aparatur
0%
100% (40 SKPD)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
WAJIB - KEPEGAWAIAN
BKD
0%
100% (40 SKPD)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
WAJIB - KEPEGAWAIAN
BKD
5 UNIT KERJA
48 UNIT KERJA
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
INSPEKTORAT
11 ORANG
94 ORANG
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
INSPEKTORAT
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
INSPEKTORAT
1 (MoU dengan BPKP), 1 1 ( MoU dengan BPKP ), PROGRAM PENINGKATAN (MoU dengan Kejaksaan) 1 (MoU dengan SISTEM PENGAWASAN Kejaksaan) INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
VII - 22
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
AKHIR 6
VISI : KOTA SMART
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN I : Mewujudkan Good Governance and Clean Government 4
Seluruh UNIT KERJA menerapkan SOP STANDAR PELAYANAN MINIMAL Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
Seluruh SKPD melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel dalam prinsip SMART
5
1 Implementasi Regulasi dan Mekanisme STANDAR PELAYANAN MINIMAL secara tegas, konsisten dan dapat di pertanggungjawabkan
1 Implementasi staregis tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam prinsip SMART
Aproval Mitra Kerja Jumlah dokumen proyek Pengendalian Internal yang di aproval berdasarkan Dokumen Pelaksanaan analisis resiko Proyek yang berpotensi melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara bersumber dari APBD Kota Gorontalo
1 Penetapan/penerapan Regulasi dan SOP MONEV
Persentase SKPD yang telah SPM- menerapkan regulasi dan SOP serta SPM Monev
0
80% dari 11 SKPD pengampu SPM
5 Dokumen
100%, 11 SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
INSPEKTORAT
Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORTALA
3
0% dari 39 aparatur dari 100%, 39 aparatur dari Program Peningkatan Meningkatkan kapasitas Persentase jumlah tenaga SKPD tenaga teknis Sistem pelaksana Teknis Sistem SKPD Kapasitas Sumber Daya Penjaminan Mutu dan Monev Penjaminan Mutu dan Monev Aparatur seluruh SKPD
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORTALA
1
Pengembangan kapasitas Rencana Kegiatan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD sesuai Anggaran SKPD sesuai prinsip SMART prinsip SMART (Spesifik : khas dan unik), (Measurable : terukur), (Achievable : dapat dicapai), (Relevant : sesuai dengan sasaran), dan (Timely : memiliki batas waktu yang jelas)
Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Inspektorat
2 Meningkatkan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
0
100%
Jumlah SKPD dengan skala nilai LAKIP B
4 SKPD
47 SKPD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Inspektorat
Skala Penilaian LAKIP Kota Gorontalo
CC
B
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
WAJIB - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bappeda
VII - 23
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN I : Mewujudkan Good Governance and Clean Government
2 Mewujudkan Perencanaan yang Berkualitas dan Akuntabel
3 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
3
Peningkatan Pengelolaan dan STANDARISASI Pelaporan Penyelenggaraan PENYUSUNAN Pemerintahan Daerah BERDASARKAN REGULASI DAN KETERCAPAIAN PERINGKAT KUALITAS PENYUSUNAN LPPD
Peringkat 72
Peringkat 10
PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bagian Pemerintahan
4
Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( RAD PPK )
JUMLAH RENCANA AKSI DAN implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)
7 RAD
55 RAD
PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bagian Pemerintahan
1
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aplikatif dan Responsif
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan
40%
65%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
WAJIB - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA
2
Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dalam siklus Managemen Pembangunan
Persentase penilaian baik perencanaan di SKPD
10% dari 47 SKPD
80% dari 47 SKPD
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
WAJIB - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA
1
Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik
Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Gorontalo
WAJIB - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KESBANGPOL
2
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
Peningkatan Pemahaman 100% (4 kali Rapat 100% (20 kali Rapat PROGRAM PENGEMBANGAN Masyarakat terhadap FKUB, 4 kali Monev WNA FKUB, 20 kali Monev WAWASAN KEBANGSAAN toleransi, Kerukunan dan dan 4 kali Rapat WNA dan 20 kali Rapat Kerjasama antar Umat Pembauran Kebangsaan) Pembauran Kebangsaan) Beragama, Nilai sosial dan Solidaritas di kalangan masyarakat serta pelestarian Nilai Luhur Budaya Bangsa
WAJIB - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KESBANGPOL
100% (2 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 4 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas dan 300 kali Pemantauan Pemilu, 3 kali penertiban peralatan Pemilu, 1 kali kegiatan CIPKON, 1 kali pembekalan simulasi PAM-TPS)
100% (10 kali Rapat PROGRAM PENDIDIKAN Verifikasi Bantuan POLITIK MASYARAKAT Parpol, 20 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas dan 900 kali Pemantauan Pemilu, 9 kali penertiban peralatan Pemilu, 1 kali kegiatan CIPKON, 1 kali pembekalan simulasi PAM-TPS)
VII - 24
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bag. Hukum
Wajib - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Satpol PP
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BKD
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN I : Mewujudkan Good Governance and Clean Government 6 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat terhadap hukum
7 Seluruh SKPD efektif melakukan koordinasi dan kerjasama yang bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
1 Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum
1
Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
Produk hukum yang dihasilkan
2
Penegakan Perda
Persentase ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
3
Membangun dan JUMLAH PPNS meningkatkan kapasitas serta menambah jumlah aparatur pengawas, penyuluh dan penegak PERDA yang ideal didalam lingkup kerja pemerintahan
1 Implementasi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan program dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Gorontalo
1
Meningkatkan program dan kegiatan yang beroleh dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Gorontalo
Jumlah program dan kegiatan yang bersinergis, kolaborasi dan beroleh dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Gorontalo
2 Mengembangkan system koordinasi dan kerjasama antar sesama SKPD, kerjasama regional, nasional dan bahkan internasional
2
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam bersinergi saling mendukung untuk implementasi program, kegiatan dan kebijakan pemerintah kota.
3
Mengembangkan koordinasi dan kerjasama regional, nasional bahkan internasional
75 buah buku lembaran daerah tahun 2013 dan 75 buah buku lembaran berita daerah tahun 2012
75 buah buku lembaran Program Penataan Peraturan daerah dan 75 buah Perundang-Undangan buku lembaran berita daerah
N/A
90%
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6 ORANG
12 ORANG
0
100 kegiatan
PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bag. Pembangunan
Jumlah Rakor dan mitra program antar SKPD di lingkungan Pemerintah kota Gorontalo
6 triwulan, 12 kali monitoring
4 triwulan, 12 kali monitoring
PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bag. Pembangunan
Persentase jumlah MoU yang tercapai dan dilaksanakan
0
26
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bag. Pembangunan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
VII - 25
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian DAN Persandian
KPDE
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN I : Mewujudkan Good Governance and Clean Government 8 Seluruh SKPD komitmen dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
1 Penyediaan Sarana dan Prasana Pendukung pelayanan kepada masyarakat
1
Meningkatkan akses dan jaminan keterbukaan informasi ke publik melalui situs kota Gorontalo, WEB SKPD, media internal dan media massa
Persentase jumlah media informasi Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat
2 PENATAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
3
Pelaksanaan Penguatan dan Pelimpahan sebagian kewenangan SKPD ke Kecamatan / Kelurahan disertai distribusi personil dan penganggaran
4
Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
5 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan melalui layanan gratis KTP, KK, Akta Lahir - Nikah Kematian
0% dari 11 SKPD pelaksana SPM
100%
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI ; PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ;
JUMLAH LAYANAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN (Indeks Kepuasan Masyarakat)
20%
100%
PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUMLAH KECAMATAN Menjadikan Kecamatan sebagai penyedia perijinan dan non perijinan
1 Kec
9 Kec
PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kecamatan
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
KTP = 100% (111.046)
100% dari wajib KTP
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DKCS
KK = 100% (41.762)
100% jumlah KK
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DKCS
100% jumlah penuduk PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DKCS
AKTA Kelahiran = 100% (46.266)
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kecamatan
TUJUAN II : Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 1 Seluruh Aparatur Pemerintah Kota memiliki kapasitas dan Kompetensi professional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
1 Peningkatan kapasitas dan kompetensi profesionalisme aparatur melalui Pendidikan formal dan kediklatan
1
Mind Setting "SMART" bagi Aparatur dalam menjalankan visi, misi dan kebijakan strategis pemerintah kota Gorontalo
Persentase jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi kualifikasi dalam konteks program Mind Setting
13% dari 5.391 PNS Kota 33,1% dari PNS Kota (711 orang)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BKD
VII - 26
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN II : Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
2 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
2
Program studi lanjut bagi aparatur yang sesuai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
JUMLAH aparatur yang MELANJUTKAN PENDIDIKAN S1, S2 dan S3 di lingkungan pemerintah kota Gorontalo
S1 : 50% dari 5391 PNS S1 : 80% dari PNS Kota Program Peningkatan Kota S2 : 6% dari 5391 S2 : 30% dari PNS Kota Kapasitas Sumber Daya PNS Kota S3 : 0,2% S3 : 0,6% dari PNS Kota Aparatur dari 5391 PNS Kota
3
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui diklat penjenjangan.
Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan
PIM II : 30% dari 30 Pejabat Ess II PIM III : 26% dari 141 Pejabat Ess III PIM IV : 9% dari 736 Pejabat Ess IV
4
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis FUNGSIONAL
Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti DIKLAT FUNGSIONAL DAN bimbingan teknis
5
PIM II : 50% dari Pejabat Program Pembinaan dan Ess II Pengembangan Aparatur PIM III : 50% dari Pejabat Ess III PIM IV : 50% dari Pejabat Ess IV
BKD
BKD Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BKD
80%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BKD
84%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
0%
1200 ORANG
Pengembangan karir aparatur Persentase jumlah aparatur secara profesional dan yang menduduki jabatan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi professional.
10%
1
kebijakan Remunerasi secara proporsioanl sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah
10%
1
Survey dan Pemetaan potensi Dokumen hasil pemetaan sumber potensi penerimaan peningkatan penerimaan baru untuk peningkatan PAD keuangan daerah
Persentase jumlah aparatur yang menerima remunerasi sesuai kemampuan keuangan daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Wajib - OTDA, DPPKAD Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
TUJUAN III : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1 MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
1 Mengembangkan sumber potensi peningkatan penerimaan keuangan daerah
3 Dokumen
19 dokumen
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
DPPKAD
VII - 27
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN III : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Efektivitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
2
Pemberlakuan sistem pendapatan online
Jumlah jenis pajak dan retribusi yang dikelola secara online
0
45 jenis
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
DPPKAD
3
Penyesuaian regulasi terkait penerimaan daerah (EKSTENSIFIKASI)
Jumlah regulasi yang disesuaikan
0
5 regulasi
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BAGIAN HUKUM
4
Meningkatkan insentif kinerja Persentase jumlah aparatur bagi SKPD yang berkontribusi SKPD yang menerima siginifikan dalam insentif kinerja meningkatkan penerimaan PAD
80%
100%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
DPPKAD
5
Meningkatkan akses dan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di kota Gorontalo
Jumlah investor yang masuk ke kota Gorontalo
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
WAJIB - PENANAMAN MODAL
1
Pencapaian Anugerah WTP terhadap tata kelola keuangan daerah
2
Meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah melalui penilaian, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah secara berkelanjutan
PERINDAGKOP UMKM PM
9 Investor
14 Investor
Opini BPK
WDP
WTP
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
DPPKAD
Persentase jumlah aset daerah yang telah dinilai, dimanfaatkan dan terdokumentasi
60%
100%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
DPPKAD
VII - 28
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur TUJUAN IV : Peningkatan Kualitas Kemitraan Strategis Pemerintah dengan DPRD Kota Gorontalo 1 meningkatnya kemitraan strategis pemerintah kota dengan DPRD
1 Peningkatan system dan tertib administrasi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kerangka kemitraan strategis dengan pemerintah kota Gorontalo
2 Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan dan Keanggotaan DPRD Kota Gorontalo
1
Mendorong peningkatan Jumlah Perda yang dibentuk kualitas kemitraan strategis bersama DPRD dan pemerintah kota dengan Pemerintah kota Gorontalo DPRD kota Gorontalo dalam menjalankan fungsi legislasi daerah
7 buah
35 buah
Program peningkatan Wajib - OTDA, kapasitas lembaga perwakilan Pemerintahan Umum, rakyat daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat Dewan / Bag. Hukum
2
Mendorong peningkatan Jumlah Rakor dan paripurna kualitas kemitraan strategis dalam pembahasan anggaran pemerintah kota dengan daerah DPRD kota Gorontalo dalam menjalankan fungsi budgeting
25 kali
125 kali
Program peningkatan Wajib - OTDA, kapasitas lembaga perwakilan Pemerintahan Umum, rakyat daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat Dewan
3
Mendorong peningkatan kualitas kemitraan strategis pemerintah kota dengan DPRD kota Gorontalo dalam menjalankan fungsi Pengawasan
20%
100%
Program peningkatan Wajib - OTDA, kapasitas lembaga perwakilan Pemerintahan Umum, rakyat daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat Dewan
4
Meningkatkan kapasitas dan Jumlah aparatur Setwan kompetensi Sekretariat DPRD yang telah mengukit dalam penyelenggaraan diklat/Bimtek fungsi DPRD.
13 ORANG
25 ORANG
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Wajib - OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat Dewan
1
Dukungan dan fasilitas tenaga ahli
Jumlah tenaga ahli
10
10
Program peningkatan Wajib - OTDA, kapasitas lembaga perwakilan Pemerintahan Umum, rakyat daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sekretariat Dewan
2
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD
Jumlah kegiatan Diklat/ Bimtek
2 Kegiatan
10 KEGIATAN
Program peningkatan Wajib - OTDA, kapasitas lembaga perwakilan Pemerintahan Umum, rakyat daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sekretariat Dewan
Prosentase jumlah tugas pengawasan yang dilakukan DPRD dalam melakukan Monev pembangunan daerah
VII - 29
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI V : Mengembangkan Kualitas Hidup masyarakat yang religius dan berbudaya TUJUAN 1 : Peningkatan Upaya pelestarian nilai-nilai keagamaan dan adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat 1
seluruh kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dilaksanakan berbasis ASQ (adati hula-hulaa to sara'a, sara'a hula-hula'a to Qurani)
1
2
1
Membina dan meningkatkan peran dan kelembagaan ASQ
Membina kembangkan nilainilai dan peran ASQ
Menumbuh kembangkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berbasis ASQ.
1
Penataan kelembagaan adat kebudayaan Gorontalo berbasis ASQ.
Jumlah dan presentase kelembagaan adat/kebudayaan Gorontalo
0
2
Penetapan regulasi dan pemberdayaan ASQ, beserta kelembagaannya. Pemantapan nilai-nilai ASQ. dalam kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan
JUMLAH regulasi yang memberdayakan ASQ dan kelembagaannya. Jumlah kegiatan pemantapan nilai-nilai ASQ
0
1 PERWAKO
2 Kegiatan
10 Kegiatan
Jumlah kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dalam siar Agama
5 kegiatan
5 kegiatan
persentase kelompok penduduk/wilayah administrasi yang patuh terhadap ketetapan nilai-nilai ASQ
2 % dari 2 kelurahan
1
1
Penerapan nilai-nilai ASQ Jumlah kegiatan dalam kegiatan pemerintahan pemerintahan yang pembangunan dan menerapkan nilai nilai ASQ kemasyarakatan.
9 Lembaga (1 Lembaga 1 Program Pengembangan Nilai KEC) Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Program Pengembangan Nilai Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Program Pengembangan Nilai Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Program Keagamaan dan Kemasyarakatan
Wajib - OTDA
KESRA
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Program Pengembangan Nilai Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
50 % dari 50 kelurahan Program Pengembangan Nilai Budaya
10 kegiatan
>10 kegiatan
Jumlah kegiatan pembangunan yang menerapkan nilai nilai ASQ
10 kegiatan pembangunan fisik
>10 kegiatan pembangunan fisik
Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang menerapkan nilai nilai ASQ
5 kegiatan pembangunan non fisik
Jumlah-jumlah persentase penerapan nilai-nilai ASQ dalam kegiatan pendidikan dalam berbagai level
0
Program Pengelolaan >5 kegiatan pembangunan non fisik Kekayaan Budaya
4 level pendidikan
VII - 30
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI V : Mengembangkan Kualitas Hidup masyarakat yang religius dan berbudaya TUJUAN 1 : Peningkatan Upaya pelestarian nilai-nilai keagamaan dan adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat 2
seluruh aspek adat 1 budaya Gorontalo menjadi identitas dan jatidiri masyarakat Gorontalo
Menumbuh 1 kembangkan dan melestarikan bahasa daerah Gorontalo dan baca tulis Al-Quran (arab pegon). 2
10 % dari 1 level pendidikan
20 % dari 2 level pendidikan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Wajib - Kebudayaan
DIKNAS
0
3 KEGIATAN
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR DAN DIKNAS
2 Taman Kota, 1 rumah Program Pengembangan Nilai adat Dulohupa Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
1 rumah adat Dulohupa Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
2 PANGGUNG BUDAYA Program Pengelolaan (DULOHUPA DAN Keragaman Budaya BENTENG OTANAHA )
Wajib - Kebudayaan
DISBUDPAR
Wajib-Pekerjaan Umum
Dinas PU
Pengembangan Event dan forum pembinaan bahasa Gorontalo Penetapan zona BERBAHASA Gorontalo
JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN BAHASA GORONTALO presentase Jumlah ruang publik sebagai cagar bahasa Gorontalo
4
Pengembangan pusat adat dan kebudayaan Gorontalo berbasis ASQ
sentra ASQ
5
Pengembangan OBYEK cagar JUMLAH OBYEK cagar budaya Gorontalo budaya gorontalo.
3
6
Pengembangan forum adat dan kebudayaan Gorontalo
Jumlah forum menurut adat dan kebudayaan Gorontalo
0
3 forum adat dan budaya
2
Pengembangan event dan festival berbasis ASQ.
4 kali kegiatan
10 kali kegiatan
3
Pengembangan ruang publik kegiatan adat dan kebudayaan Gorontalo
Jumlah kegiatan festival (atau yang sejenis) yang berbasis ASQ Jumlah PANGGUNG BUDAYA kegiatan adat dan kebudayaan Gorontalo.
3
2
Pengembangan dan persentase Jumlah jam pelestarian bahasa Gorontalo pelajaran bahasa Gorontalo dalam kurikulum mulok pada berbagai level pendidikan
Mengembangkan 1 kegiatanadat dan kebudayaan yang berbasis ASQ sebagai identitas ke-Gorontaloan
2 Taman Kota, 1 rumah adat Dulohupa
0
1 PANGGUNG BUDAYA (Dulohupa)
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik TUJUAN 1 : Peningkatan daya dukung infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa lainnya 1
Terpenuhinya ketersediaan infrastuktur kota sebagai pusat pemerintahan, pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa lainnya
1 Mengembangkan dan 1 menata wajah kota sebagai fungsi utama pelayanan dan ibukota Propinsi menjadi lebih bersih, nyaman, asri dan bebas banjir
Penataan pusat kota dan gerbang pintu masuk kota
Presentase penyelesaian pembangunan kawasan perkantoran baru Pemerintah Kota Gorontalo dan dokumen pendukungnya
0
Program Pengembangan 100% (Kawasan Perkantoran Baru yang Wilayah Strategis dan Cepat representatif) Tumbuh
VII - 31
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik TUJUAN 1 : Peningkatan daya dukung infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa lainnya 2
Penataan kawasan kantor pemerintahan baru Kota Gorontalo
Persentase Kawasan perkantoran pemerintah kota Gorontalo yang baru dengan sarana prasarana yang memadai
3 Pembangunan dan Panjang jalan akses ke pusatPeningkatan jalan akses pusat pelayanan dalam menuju pusat-pusat layanan kondisi baik pendidikan, layanan kesehatan serta pusat perdagangan dan jasa lainnya Jumlah ruas jalan kota dalam kondisi baik 4 Penataan jaringan dan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat, lancar serta bebas macet dan kesemrautan
6
Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai perwujudan Kota Hijau
195 ruas
275 ruas
95%
Jumlah kawasan tertib lalu lintas yang tertata dengan baik
2 titik di 2 ruas jalan
4 titik di 4 ruas jalan
Persentase pengurangan luasan genangan banjir di kawasan-kawasan pusat layanan/pusat kota.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
2 kawasan tertib lalu 5 kawasan tertib lalu Program Peningkatan lintas dan kawasan CBD lintas dan kawasan CBD pelayanan angkutan
1 koridor (14 unit armada bus Hulonthalangi) 70% berfungsi dengan baik (masih terjadi genangan di kawasankawasan pusat kota pada saat hujan deras)
Persentase Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik
93%
Persentase Ruang Terbuka Hijau Kota
20%
Wajib-Pekerjaan Umum
Dinas PU
Wajib-Pekerjaan Umum
Dinas PU
Wajib-Pekerjaan Umum
Dinas PU
Wajib-Perhubungan
Dinas Perhubungan
Wajib-Perhubungan
Dinas Perhubungan
(100% atau 229,548 Km Program Pembangunan Jalan dalam kondisi baik) dan Jembatan
75%
Jumlah trayek / koridor angkutan yang layak beroperasi Penataan infrastruktur drainase penanggulangan banjir dan genangan di kawasan-kawasan strategis dan pusat pelayanan
(195,900 Km dalam kondisi baik dari total 229,548 Km)
100%
Persentase fasilitas dan prasarana LLAJ yang terpelihara dengan baik untuk menjaga keselamatan pengguna jalan
Jumlah kawasan /koridor jalan yang tertib dan teratur dengan baik
5
85%
Wajib-Perhubungan
Dinas Perhubungan
Wajib-Perhubungan
Dinas Perhubungan
Wajib-Pekerjaan Umum
Dinas PU
Program Pengembangan dan Wajib-Pekerjaan Umum Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 30% (20% Publik dan Program Pengelolaan Ruang Wajib-Penataan Ruang 10% Privat untuk skala Terbuka Hijau kota)
Dinas PU
2 koridor (25 unit armada bus Hulonthalangi)
Program Peningkatan pelayanan angkutan
85% (beberapa wilayah Program Pengendalian Banjir pusat kota bebas genangan)
98%
Dinas PU
VII - 32
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik TUJUAN 1 : Peningkatan daya dukung infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa lainnya
2
7
Peningkatan dukungan infrastruktur penerangan jalan
Persentase kawasan strategis kota dan kecamatan yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang memadai
75%
90%
8
Penguatan sistem penanggulangan bencana kawasan perkotaan Penataan Pasar Tradisional Harian dan Mingguan
Persentasi penanganan bencana
80%
100%
Mengoptimalkan Fungsi Pasar sebagai media pengembangan ekonomi rakyat dan perlindungan kepada konsumen
Jumlah Pasar dan pedagang yang ditata
Penataan Pedagang Kaki Lima Jumlah Kawasan PKL yang dan Asongan ditata
Jumlah Pedagang yang dibina dan ditertibkan 2
Keterjaminan 1 keberlanjutan Seluruh kawasan potensi dan pertumbuhan ekonomi baru melalui elaborasi peran dan eksistensi Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK)
Pengembangan Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru
1
Pembentukan regulasi Ketersediaan regulasi KEK Kawasan Ekonomi Kecamatan dan SOP KEK (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru
Jumlah KEK dikembangkan
2 pasar (424 pedagang)
Program Penataan Lampu Kota
Wajib-Penataan Ruang
Dinas Tata Kota dan pertamanan
Wajib-Penanggulangan Bencana
BPBD
Pilihan Perdagangan
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM dan Kantor Pasar
Program Penataan dan Pembinaan PKL
Pilihan Perdagangan
Program Penataan dan Pembinaan PKL asongan
Pilihan Perdagangan
PERINDAGKOP, UMKM DAN PM dan Kantor Pasar Kantor Pasar
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 9 pasar (3147 pedagang) Program Penyiapan potensi sumber daya perdagangan
2 kawasan
7 kawasan
247 pedagang
852 pedagang
0
1 dokumen
Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru
Wajib-Penanaman Modal Bagian Hukum, PERINDAGKOP UMKM PM
0
3
Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru
Wajib-Penanaman Modal Dinas PU, PERINDAGKOP UMKM PM
TUJUAN II : Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman Kota 1
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan penyediaan sarana prasarana utilitas
1 Melakukan penataan lingkungan berbasis kawasan dan penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat kota
1 Peningkatan koordinasi lintas Persentase koordinasi sektor untuk penataan penanganan kawasan lingkungan kawasan permukiman rawan sanitasi permukiman yang teridentifikasi rawan sanitasi
40% (Telah terbentuk Tim PPSP melalui SK Walikota yang rutin melakukan rapat koordinasi dan sudah memiliki dokumen penanganan sanitasi (BPK,SSK dan MPS)
80% sanitasi masyarakat Program Percepatan terpenuhi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Wajib- Pekerjaan Umum Dinas PU
VII - 33
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik TUJUAN II : Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman Kota Persentase permukiman dengan kondisi sarana air minum dan air limbah yang baik
2
2
Meningkatnya akses 1 kawasan perumahan terhadap prasasarana dan sarana utilitas
Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan ketersediaan utilitas dan fasilitas pendukung perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah kawasan permukiman yang didukung dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Persentase jalur layanan sampah dan kawasan permukiman yang terlayani oleh armada sampah
80%
90%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Wajib-Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Jumlah kawasan permukiman yang telah menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R
0
3 kawasan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Wajib-Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
5% (4 kawasan dari 70 kawasan yang dibangun developer)
20% (17 kawasan dari 70 kawasan yang dibangun developer)
Program Pengembangan Kawasan Perumahan
Wajib- Pekerjaan Umum Dinas PU dan Kimpraswil
1.024 Unit
2000 Unit
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
35%
62%
Program Pemanfaatan Ruang
Wajib-Penataan Ruang
Dinas Tata Kota dan Pertamanan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pilihan - Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1
Meningkatkan kualitas jalan Persentase kawasan akses menuju kawasan perumahan yang memiliki perumahan dan permukiman PSU yang baik baru serta mewajibkan pengembang untuk menyediakan prasarana dasar bagi pembangunan kawasan perumahan baru
2
Peningkatan kualitas dan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan pengendalian pemberian ijin pembangunan kawasan perumahan baru
3
80% (235,73 Ha tersebar 98% (kawasan kumuh Program Pengembangan Wajib- Pekerjaan Umum Dinas PU di 5 kawasan : kaw. berkurang menjadi 175 Kinerja pengelolaan Air Minum Biawu-Biawao, Limba B, Ha, masyarakat BABS dan Air Limbah Bugis, Ipilo, Siendeng) berkurang) dengan kondisi air limbah tergenang dan BABS
Jumlah Rumah layak huni yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya Persentase pembangunan kawasan perumahan baru yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang
Wajib- Pekerjaan Umum Dinas PU dan Kimpraswil
TUJUAN III : Peningkatan Daya Tarik Objek Wisata, dan ruang-ruang Publik lainnya 1
Seluruh Kawasan 1 Objek Wisata memiliki daya tarik dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan manca negara
meningkatkan kualitas sarana prasarana dan menejmen pengelolaan objek wisata
1
Penataan infrastruktur dan fasilitas penunjang objek wisata unggulan yang terintegrasi dengan peningkatan atraksi-atraksi wisata budaya
Jumlah objek wisata unggulan dan potensial yang tertata
0
3 objek wisata
VII - 34
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik TUJUAN III : Peningkatan Daya Tarik Objek Wisata, dan ruang-ruang Publik lainnya 2
2
Meningkatkan kemitraan strategis pengelolaan objek wisata
1
2
3
Meningkatkan 1 promosi objek wisata secara berkelanjutan 2
2
Tersedianya ruang- 1 ruang publik sebagai wadah interaksi dan bernilai manfaat produktif bagi masyarakat
Meningkatkan 1 kualitas ruang publik yang menarik dan mendorong aktivitas produktif masyarakat
2
Pengembangan manajemen dan tata kelola objek wisata
Jumlah Regulasi terkait Manajemen dan Prosedur Tata Kelola Pariwisata Kota Gorontalo Optimalisasi peran swasta Jumlah objek wisata yang dalam mengembangkan objek dikembangkan dan dikelola wisata oleh pihak swasta
Mendorong peran sector riil home industry kreatif (souvenir dan paket wisata) untuk menggairahkan sektor pariwisata
Jumlah industri rumah tangga yang menyediakan souvenir dan paket wisata
Pengembangan sistem informasi kepariwisataan daerah
Ketersediaan sistem Informasi Kepariwisataan Daerah
Mengefektifkan peran media Jumlah Media Lokal dan massa dan travel agen yang Nasional memiliki jaringan luas sebagai media promosi wisata daerah
Revitalisasi taman kota sebagai ruang publik yang refresentatif dan multifungsi
0
1 dokumen
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pilihan - Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 objek wisata
7 objek wisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pilihan - Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 industri RT
9 industri RT
Pilihan - Industri
PERINDAGKOP UMKM PM
Pilihan - Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pilihan - Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Industri Kecil
0
1 IT kepariwisataan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1 Media Lokal dan Nasional
5 Media Lokal dan Nasional Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Travel Agen Mitra Promosi
0
1 Travel
Jumlah taman kota yang telah direvitalisasi
23 taman
26 taman
Mengembangkan ruang-ruang Jumlah free hotspot area di publik lainnya yang didukung kota Gorontalo dengan fasilitas Hot Spot sebagai bagian dari upaya pengembangan Cyber City di Kota Gorontalo
Wajib - Penataan Ruang Dinas Tata Kota dan Pertamanan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 taman
5 taman
Wajib - Komunikasi Informasi
KPDE
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi)
VII - 35
BAB VII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
TARGET AWAL 5
VISI : KOTA SMART
AKHIR 6
PROG. PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
SKPD
7
8
9
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik TUJUAN III : Peningkatan Daya Tarik Objek Wisata, dan ruang-ruang Publik lainnya 3
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olahraga untuk penyelenggaraan event-event olahraga
1
Meningkatkan 1 kemitraan strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sarana-sarana olahraga
f
2
2
Pemerataan sebaran sarana olahraga
Penataan sarana-sarana olahraga
Jumlah sarana olahraga yang tertata
9 lapangan pada 9 kecamatan
9 lapangan pada 9 kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Wajib- Kepemudaan dan DIKPORA Olahraga
Mendorong partisipasi pihak swasta, BUMN dan pemerintah vertikal dalam upaya penyediaan saranasarana olahraga
Jumlah sarana olahraga yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta/BUMN
0
10 sarana olah raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Wajib- Kepemudaan dan DIKPORA Olahraga
Pengembangan saranasarana olahraga baru di setiap kecamatan untuk mendukung KEK
Jumlah sarana olahraga di masing-masing kecamatan
6 sarana olahraga
9 sarana olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Wajib- Kepemudaan dan DIKPORA Olahraga
VII - 36
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam pelaksanaan pembangunan ada dua komponen urusan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut ini diuraikan pembagian urusan beserta SKPD penanggung jawabnya dan indikasi rencana program disertai kebutuhan pendanaan hingga tahun 2019. Tabel 8.1 Keterkaitan Bidang urusan dan SKPD Penanggungjawab NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD PENANGGUNG JAWAB
I.
Urusan Wajib
1
Pendidikan
Dinas Pendidikan, SKB
2
Kesehatan
Dinas Kesehatan, BLU RSAS, RS Otanaha
3
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
4
Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum
5
Penataan Ruang
Dinas Tata Kota
6
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
7
Perhubungan
Dinas Perhubungan dan Infokom
8
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
9
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan danCatatan Sipil
10
Pemberdayaan Perempuan dan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perlindungan Anak
Perempuan dan Keluarga Berencana
11
Sosial
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
12
Tenaga Kerja
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
13
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Menengah
Perdagangan UMKM dan PM
Penanaman Modal
Dinas Koperasi, Perindustrian dan
14
Perdagangan UMKM dan PM, KPPT 15
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16
Pemuda dan Olah raga
Dinas Pemuda dan Olahraga
17
Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18.
Otonomi Daerah, Pemerintahan
1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah VIII - 1
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Daerah, Perangkat Daerah,
2. Sekretariat Daerah
Kepegawaian Dan Persandian
3. Sekretariat DPRD 4. Bagian adm. Pemerintahan umum 5. Bagian adm. Kesejahteraan rakyat 6. Bagian administrasi ekonomi 7. Bagian administrasi pembangunan 8. Bagian humas dan protokoler 9. Bagian organisasi & tata laksana 10. Bagian hukum 11. Bagian umum 12. Bagian keuangan 13. Inspektorat Daerah 14. Kantor Perwakilan 15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah. 17. Badan Investasi Daerah 18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 19. Kecamatan
19
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
20
Kearsipan
Kantor Perpustakaan Data Elektronik
21
Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan dan Infokom, Kantor Perpustakaan Data Elektronik
22
Perpustakaan
Kantor Perpustakaan Data Elektronik
23
Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan/ BPIJ / Bakorluh/ Dinas Peternakan & perkebunan VIII - 2
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
II.
Urusan Pilihan
1
Pertanian
SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2
Kehutanan
Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
5
Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan UMKM dan PM, Kantor Pasar
6
Industri
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan UMKM dan PM
Program yang terkait dengan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah berdasarkan SKPD penanggung jawab antara lain adalah : •
DINAS PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Manajemen layanan pendidikan
VIII - 3
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
•
SKB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
•
DPPKAD 1. 2. 3. 4. 5. 6.
•
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Apresiasi Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan Program Pokja Bimbingan Kursus dan Pelatihan (Binsuslat) Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup Pengadaan mebeleur Penyelenggaraan program kursus menjahit Program Pokja Pendidikan Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Pengelolaan Taman Bacan Masyarakat (TBM) Pemeliharaan Mobil TBM Program Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Program Pokja Pendidikan Kesetaraan Upah / Honor Non PNS (Tutor) Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C Pemeliharaan ruang dan alat laboratorium komputer Penyelenggaraan Ujian Akhir program dan Ujian Nasional
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah
BAPPEDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Program Program Program Program Program Program Program Program tumbuh
perencanaan tata ruang Pelayanan admnistrasi Perkantoran peningkatan sarana dan Prasarana aparatur peningkatan disiplin aparatur peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur pengembangan data/informasi Kerjasama Pembangunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat VIII - 4
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
9. 10. 11. 12. 13. •
BKD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
•
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Mutasi dan Analisis Jabatan
BP4K 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
•
Program perencanaan Pembangunan Program perencanaan Pembangunan Ekonomi Program perencanaan sosial budaya pengembangan data/ informasi/ statistik daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pengembangan Kelembagaan dan TTG Program Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan
BPMP & KB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak Penguatan peran dan perlindungan perempuan dalam pembangunan Program keluarga berencana Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Pengembangan Sumber daya Manusia Peningkatan Peran Perempuan diPedesaan Membangun sistim data masyarakat miskin VIII - 5
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
18. •
Peningkatan akses masyarakat miskin serta integrasi penanggulangan kemiskinan kota
RS OTANAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program pelayanan administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Lingkungan sehat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan Program Peningkatan pelayanan umum Rumah Sakit
BLU RSAS 1. 2. 3. 4. •
DINAS SOSNAKER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
•
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paru-paru/rumah sakit mata Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Rumah Sakit
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosal (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Pembinaan Anak terlantar Program Pembinaan para Penyandang cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Program Peningkatan kesempatan Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah
DPRD 1. 2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur VIII - 6
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
3. 4. 5. 6. •
6. 7. 8.
6. 7. 8. 9. 10.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Program Pemanfaatan Ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang Program penataan lampu kota Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Areal Permakaman
capaian
BLH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
•
Disiplin Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Keamanan dan kenyamanan lingkungan
DINAS TATA KOTA 1. 2. 3. 4. 5.
•
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
KESBANG 1. 2. 3. 4. 5.
•
Program Program Program Program
Program Program Program Program Program Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengembangan Kinerja pengelolaan sampah Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah Padat dan Cair Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
BPBD 1. 2. 3. 4.
Program Program Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan disipilin aparatur peningkatan kapasitas sumber daya aparatur VIII - 7
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
5. •
DINAS KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
•
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
DINAS PU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman VIII - 8
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
15. 16. 17. •
DINAS PERHUBUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
•
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program peningkatan pendapatan daerah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pehubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
DINAS PARIWISATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
•
Program Pengembangan Kawasan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disipliln Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata
DKPPKP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Program Program Program Program Program Program Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengembangan Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Peningkatan Ketahanan Pangan VIII - 9
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
9. 10. 11. 12. •
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Penataan administrasi kependudukan
DISPORA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
•
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
DKCS 1. 2. 3. 4. 5.
•
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat peningkatan Produksi Hasil Peternakan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
DINAS PERINDAGKOP 1. 2. 3. 4. 5.
•
Program Program Program Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda Program Peningkatan peran serta pemuda Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan kecakapan hidup pemuda Program Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
dan
KEC. DUNGINGI 1. 2.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur VIII - 10
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
3. 4. 5. 6. •
KEC. KOTA SELATAN 1. 2. 3. 4. 5.
•
Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Pengembangan kelurahan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Kelurahan
KEC. HULONTHALANGI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
•
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Kelurahan
KEC. KOTA UTARA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
•
Program Program Program Program Program
KEC. KOTA TIMUR 1. 2. 3. 4. 5. 6.
•
Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Kelurahan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Kelurahan
KEC. SIPATANA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Kelurahan VIII - 11
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
•
KEC. DUMBO RAYA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
•
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah Pengembangan Kelurahan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Kelurahan
KPDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
•
Program Program Program Program Program
KEC. KOTA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
•
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Kelurahan
KEC. KOTA TENGAH 1. 2. 3. 4. 5.
•
Program Program Program Program Program Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Fasilitas peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi (Bimtek) Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah Program Kerjasama Informasi dan Media massa secara on line Pengembangan Minat Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program pelaksanaan koordinasi Pengembangan perpustakaan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
KPPT 1. 2. 3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
VIII - 12
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
4. 5. •
KANTOR PASAR 1. 2. 3. 4. 5.
•
7. 8. 9.
6. 7.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
BAGIAN HUMAS 1. 2. 3. 4.
•
Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Penaatan Peraturan Perundang-undangan Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah
SATPOL 1. 2. 3. 4. 5.
•
Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program penyiapan potensi sumber daya perdagangan Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
SATPOL 1. 2. 3. 4. 5. 6.
•
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Program Program Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAGIAN TAPEM 1. 2. 3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur VIII - 13
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
4. 5. 6. •
BAGIAN ORTALA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
•
6.
6. 7. 8. 9.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
BAGIAN EKONOMI 1. 2. 3. 4.
•
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAGIAN PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4. 5.
•
Program Program Program Program Program Program
BAGIAN ORTALA 1. 2. 3. 4. 5.
•
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Program Program Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAGIAN KEUANGAN 1. 2. 3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur VIII - 14
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
4. 5. 6. •
BAGIAN UMUM 1. 2. 3. 4. 5.
•
Program Program Program Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAGIAN HUKUM 1. 2. 3. 4.
•
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Prpgram Optimalisasi Penyelenggaraan Umum Pemerintah Daerah
Program Program Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penataan Peraturan Perundang-Undangan
SETDA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Optimalisasi Penyelenggaraan Umum Pemerintah Daerah
VIII - 15
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO Bidang Urusan Pemerintahan No. Kode dan program Prioritas Pembangunan 1 2 URUSAN WAJIB 1 PENDIDIKAN 1.01 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program (Outcome) 3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
1
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
1
1.01.05
Program Meningkatnya Peningkatan kapasitas sumberdaya kapasitas Sumber aparatur Daya Aparatur
1
1.01.06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1
1.01.15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya sistim pelaporan
2014
2015
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1,007
1,108
1,108
1,108
1,108
873
315
2,210
1,220
210
210
134
85
85
85
85
85
20
20
20
20
20
2,284
2,908
2,908
2,908
1,008
2018
98
62.15
0.05
101
63 13,063
0.11
2018
Rp.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun % Angka Putus Sekolah di : SD/MI.
2017
5
96
61.89
2016
Target
708
Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah PAUD) % APK PAUD 1.01.16
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
65.19 13,414
0.05
105
69.85 13,936
0.025
109
73.89 13,951
0.017
111
0.012
111
79,7 13,951
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
79,7 13,951
0,01
0,01
VIII - 16
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerintahan dan program No. Kode Prioritas Pembangunan 1 2 URUSAN WAJIB 1 PENDIDIKAN 1.01
Indikator Kinerja Program (Outcome) 3
% Angka Putus Sekolah di : SMP/MI. % Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) % Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0.23
0.19
0.17
0.08
0.04
0.02
0,01
0,01
110.34
111
112
114.34
115
115
115
115
92.35
92.75
93,45
95,25
97,36
99,33
100
100
112.19
112.75
113,27
115,19
117
118
118
118
% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
84.34
84.75
85,37
87,43
89,25
90
90
90
Jumlah siswa yang mengikuti even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Ke tingkat Provinsi
73
74
75
82
85
90
95
95
Jumlah siswa yang mengikuti even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Ke tingkat Nasional
25
26
27
30
33
35
35
35
1
1
2
2
3
3
3
3
1
1
1
2
2
3
3
3
Sekolah Unggulan berasiss lokal jenjang SD/MI Sekolah Unggulan berasis lokal jenjang SMP/MTs 1.01.17
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
Program Pendidikan Menengah
19,626
% Angka Putus Sekolah di : SMA/.SMK/MA
0,5
0,4
18,556
0,3
19,076
0,25
19,326
0,12
19,376
0,1
19,376
0,1
0,1
VIII - 17
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerintahan dan program No. Kode Prioritas Pembangunan 1 2 URUSAN WAJIB 1 PENDIDIKAN 1.01
1.01.18
1.01.19
1.01.20
Indikator Kinerja Program (Outcome) 3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
2015
2014
2019
2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
110.90
111,97
% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Rasio Jumlah Siswa SMK : SMA Jumlah siswa yang mengikuti even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan Menengah (SM/MA) Ke tingkat Provinsi
64.12
64.75
61:39
Jumlah siswa yang mengikuti even kompetisi dan olimpiade bidang pendidikan Menengah (SM/MA) Ke tingkat Nasional
Jumlah Pendidik yang berkualifikasi >= S1
2017
Rp.
110.27
Program Pendidikan Non Formal Program % Partisipasi anak Pendidikan Luar yang berkebutuhan Biasa khusus bersekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2016
Target
% Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA
Sekolah Berbasis Unggulan Lokal SMA/SMK/MA Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
112,22
112.82
112.82
112.82
112.82
65,15
69,12
73,45
75
75
75
62:38
64:36
66:34
68:32
69:31
70 : 30
70 : 30
63
65
67
71
75
80
85
85
22
23
24
26
28
30
30
30
3
3
3
4
5
6
6
6
52
52
40
40
417
53
554 54
596 55
596 56
60
30 70
30 80
30 90
1710
1745
1770
1,450
1795
1,555
1845
1,635
1895
596 57
30 100
1,635
1945
596 57
30 100
1,635
2019
2019
VIII - 18
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerintahan dan program No. Kode Prioritas Pembangunan 1 2 URUSAN WAJIB 1 PENDIDIKAN 1.01
Indikator Kinerja Program (Outcome) 3
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat kompetensi Jumlah tenaga pendidik yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
1.01.22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
275
295
395
8
8
9
515
635
755
875
875
10
10
10
10
10
SD/ MI= 100; SMP/ MTs= 100; SMA/SMK/MA= 100
SD/ MI= 100; SD/ MI= SMP/ MTs= 100; 99,62; SMP/ SMA/SMK/MA= MTs= 99,33 99,65; SMA/SM K/MA= 99,35
SD/ MI= 100; SMP/ MTs= 99,67; SMA/SM K/MA= 99,38
SD/ MI= 100; SMP/ MTs= 99,82; SMA/SM K/MA= 99,83
SD/ MI= 100; SMP/ MTs= 99,92; SMA/SM K/MA= 99,89
SD/ MI= 100; SMP/ MTs= 99,98; SMA/SM K/MA= 99,93
SD/ MI= 100; SMP/ MTs= 100; SMA/SM K/MA= 100
Rerata nilai Kelulusan UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
SD/MI=7,23; SMP/MTs=6,02 SD/MI=7, ; SM/SMK/MA= 25; 6,55 SMP/MTs =6,08 ; SM/SMK /MA= 6,57
SD/MI=7, 30; SMP/MTs =6,15 ; SM/SMK /MA= 6,60
SD/MI=7, 33; SMP/MTs =6,25 ; SM/SMK /MA= 6,65
SD/MI=7, 38; SMP/MTs =6,30 ; SM/SMK /MA= 6,68
SD/MI=7, 93; SMP/MTs =6,97 ; SM/SMK /MA= 7,05
SD/MI=8, 25; SMP/MTs =7,5 ; SM/SMK /MA= 7,55
619
683
747
810
875
Jumlah Rumah baca
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
% Tingkatan Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Jumlah tenaga pendidik yang terlatih dalam Pengembangan Metode dan Model Pembelajaran 1.01.21
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
556
568
1
1
0
365
1
SD/MI=8,25; SMP/MTs=7,5 ; SM/SMK/MA= 7,55
875
295 1
295 1
295 4
295 4
295 4
260
265
690
695
695
VIII - 19
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Jumlah Total
Indikator Kinerja Program (Outcome) 3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2019
2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dokumen regulasi dan standar operasional prosedur
6
6
7
9
11
13
14
14
Jumlah perangkat lunak dan perangkat keras sistim informasi pendidikan
3
3
4
4
5
5
5
5
Jumlah aparatur yang mengikmuti Bimtek pelayanan pendidikan
4
4
5
6
7
8
8
8
Jumlah Sekolah yang memiliki sertifikasi ISO
3
3
4
5
6
6
6
6
39,214
38,004
41,460
41,864
40,909
40,909
VIII - 20
203,146
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN UPTD : SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA GORONTALO
NO. KODE
1
BIDANG URUSAN INDIKATOR PEMERINTAHAN DAN KINERJA PROGRAM PROGRAM PRIORITAS (OUTCOME) PEMBANGUNAN 2
1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.05
1.01.06
3 Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran
KONDISI INDIKATOR KINERJA PADA AWAL RPJMD (2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET
9 Kegiatan
1 kegiatan
3 kegiatan
2 orang
2 orang
_
_
Jumlah kegiatan pendidikan nonformal
4 kegiatan
5 kegiatan
Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
_
_
Jumlah kegiatan Program Peningkatan peningkatan Kapasitas Sumber kapasitas sumber Daya Aparatur daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya sistem sistem pelaporan pelaporan keuangan capaian kinerja dan keuangan
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2015 Rp
4
7 Kegiatan
Jumlah kegiatan Program Peningkatan peningkatan sarana Sarana dan Prasarana dan prasarana Aparatur aparatur
TARGET
KONDISI INDIKATOR KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2019)
2014
131,800,000 9 Kegiatan
150,000,000
15,000,000
_
2016
2017
2018
2019
186,000,000
9 Kegiatan
147,000,000
9 Kegiatan
160,000,000
9 Kegiatan
190,000,000
9 Kegiatan
280,000,000
9 Kegiatan
3 kegiatan
96,000,000
3 kegiatan
250,000,000
3 kegiatan
268,000,000
3 kegiatan
280,000,000
3 kegiatan
350,000,000
3 kegiatan
2 orang
15,000,000
2 orang
2 orang
120,000,000
2 orang
180,000,000
14 orang
_
_
45,000,000
2 orang
60,000,000
5 dokumen
2,000,000
5 dokumen
3,500,000
5 dokumen
4,000,000
5 dokumen
6,700,000
5 dokumen
5 kegiatan
150,000,000
5 kegiatan
190,000,000
5 kegiatan
280,000,000
5 kegiatan
398,000,000
5 kegiatan
280,000,000
15 kelompok
1.1.01.15 Program Pendidikan Nonformal 1.1.01.18
Program Kelompok Kerja (POKJA) Pendididikan Anak Usia Dini Apresiasi Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan
Terselenggaranya apresiasi peserta didik dan tenaga kependidikan PAUDNI
4
Terpenuhinya pengadaan mebeleur
1
65,300,000 5 kegiatan
_
5 kelompok 6
101,840,000
71,500,000 13
7 kelompok 8
90,000,000 15
9 kelompok 11
112,000,000 12 kelompok 18
14
150,000,000 15 kelompok 20
20
20
Program Pokja Bimbingan Kursus dan Pelatihan (Binsuslat)
Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup Pengadaan mebeleur
15
16
17
18
20
VIII - 21
22
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BIDANG URUSAN INDIKATOR PEMERINTAHAN DAN NO. KODE KINERJA PROGRAM PROGRAM PRIORITAS (OUTCOME) PEMBANGUNAN 1
2 Penyelenggaraan program kursus menjahit
3 Terselenggaranya program kursus menjahit
KONDISI INDIKATOR 2014 KINERJA PADA AWAL Rp RPJMD (2013) TARGET 4 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2015
2017
2016
2018
KONDISI INDIKATOR KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2019)
2019
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
19
21
22
Program Pokja Pendidikan Masyarakat
Penyelenggaraan Jumlah biaya Pendidikan Keaksaraan pendidikan keaksaraan
1
7
8
8
10
12
Pengelolaan Taman Bacan Masyarakat (TBM)
1
13
13
15
16
18
1
7
8
8
9
9
1
3
4
6
9
11
Upah / Honor Non PNS Terpenuhinya upah (Tutor) tutor
1
48
49
50
52
55
Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C
Jumlah biaya pendidikan paket a, b dan c
1
43
43
45
47
49
Pemeliharaan ruang dan alat laboratorium komputer
Jumlah biaya pemeliharaan alat laboratorium komputer
1
15
16
17
18
20
1
2
3
4
6
7
470,380,181
684,000,192
793,500,207
1,024,000,226
1,494,700,243
Jumlah biaya pengelolaan TBM
Pemeliharaan Mobil TBM
Jumlah biaya pemeliharaan mobil TBM Program Jumlah biaya Pengembangan Taman pengembangan TBM Bacaan Masyarakat (TBM)
Program Pokja Pendidikan Kesetaraan
Penyelenggaraan Ujian Jumlah biaya ujian Akhir program dan akhir Nasional Ujian Nasional
Jumlah
362,100,000
VIII - 22
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO
No. Kode
1
x xx xx 01
x xx xx 02
x xx xx 03
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
3
Urusan Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana Program peningkatan disiplin aparatur
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
100%
1414
100
1 Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pkt
1605
2 Pkt
122 0%
6 Presentase aparatur yang diberi reward and punishment
1 Rasio kebutuhan tenaga kesehatan : Dokter spesialis (6:100.000 pddk) Dokter umum (40:100.000 pddk) Dokter gigi (11:100.000 pddk) Apoteker (10:100.000 pddk) Nutrisionis (22:100.000 pddk) Perawat (117:100.000 pddk) Bidan (100:100.000 pddk) Sanitarian (15:100.000 pddk) 2 Presentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi
14.2 25.9 3.6 6.1 20.8 157.1 56.4 20.3 50%
1,366
1,766
100
2 Pkt
325
1,434
1,854
100
2 Pkt
341
1,506
1,947
100
2 Pkt
358
1,581
2,044
100
2 Pkt
376
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
1,660
2,147
100
10 Pkt
395
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt 1 Pkt
1 Pkt 1 Pkt
1 Pkt 1 Pkt
1 Pkt 1 Pkt
1 Pkt 1 Pkt
1 Pkt 1 Pkt
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
5 Dok
20%
20%
20%
20%
20%
100%
93
Tersedianya aparatur yang memiliki SDM berkompetensi sesuai kebutuhan
2019
Rp.
3 Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI 4 Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5 Adanya dokumen standar dan pengukuran kinerja aparatur
x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2018
Target
1 Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan
1 Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016 2017
2015
1,500
15.4 27.0 3.9 6.3 21.2 151.4 55.4 22.2 60%
2,150
2,365
2,602
33.0 7.3 8.1 21.4
35.3 8.5 8.7 21.6
37.7 9.8 9.4 21.8
78.2 29.9 70%
85.5 33.3 80%
92.7 36.6 90%
2,862
14.2 20.3 5.6 5.1 11.2 59.5 50.8 19.8 100%
40 11 10 22 117 100 40 100%
VIII - 23
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1 x xx xx 06
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 Alokasi Anggaran SKPD terhadap Total belanja APBD Alokasi belanja Modal terhadap total belanja SKPD
2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan -
2014
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016 2017
2015
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7 6.2%
8 43
Target
Rp.
9 7.1%
10 47
Target
Rp.
11 8.1%
12 52
2018
2019
Target
Rp.
13 9.0%
14
Target
57
15 10%
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir Rp. RPJMD (2019) 16 17 10% 63
Alokasi belanja Pemeliharaan terhadap Total belanja barang dan jasa
-
1 1 02
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4 4.24%
-
Alokasi belanja Pemeliharaan terhadap Total Jumlah Dokumen laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)
1
Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan
Urusan Wajib KESEHATAN
Program Obat dan 1 02 xx 15 Perbekalan Kesehatan
10 Unit
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Upaya 1 02 xx 16 Kesehatan Masyarakat
4,771
4,900
5,032
5,168
5,306
9,516
9,823
10,139
10,467
10,805
10 Unit
1
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat 1
2 3 4 Program 1 02 xx 17 Pengawasan Obat dan Makanan
2,535
1
18,675
Jumlah penduduk yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan :
76.87%
76.87%
83.81%
89.60%
94.99%
100.00%
100.00%
Peserta PBI Pusat Peserta PBI Provinsi Peserta PBI Kota Peserta non PBI Persentase pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
22.92% 32.61% 19.21% 2.13%
22.92% 32.61% 19.21% 2.13% 100%
23.40% 31.08% 21.22% 8.11% 100%
23.63% 29.31% 22.93% 13.73% 100%
23.83% 27.62% 24.52% 19.02% 100%
24.00% 26.00% 26.00% 24.00% 100%
24.00% 26.00% 26.00% 24.00% 100%
Jumlah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan AHH Jumlah pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
10
10
10
10
10
10
10
PKM 67.16
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
5 Kali
43
5 Kali
74
5 Kali
81
5 Kali
39
5 Kali
43
5 Kali
44
VIII - 24
25 Kali
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
1 02 xx 19
1 02 xx 20
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
3
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1
Jumlah pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1
Jumlah Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
2
Jumlah Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
169
1 Pkt
1 Dok
100 2.7
70.1 79.12% 86.2% 70.1%
1
Jumlah Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
2
1 Pkt
94
1 Pkt
477
103
1 Pkt
501
114
1 Pkt
526
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
125
5 Pkt
552
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
5 Dok
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
5 Pkt
100
100
100
100
100
100
2.7
2.7 9.0
2.6 8.8
2.4 8.7
2.2 8.4
20 8
187
196
206
216
227
52 Kali
52 Kali
52 Kali
52 Kali
52 Kali
52 Kali
9 Kec 73 79.3 86.8 70.7
9 Kec 76 79.5 87.1 71.1
9 Kec 79 79.7 87.4 71.4
9 Kec 81 79.8 87.7 71.7
9 Kec 83 80 80 72
9 Kec 83 90 90 85
262 14 Fks
340
454
135
Terselenggaranya upaya dan pencegahan penyakit menular
2019
Target
Jumlah Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
2 Jumlah Sosialisasi kebijakan lingkungan 3 Cakupan Rumah Tangga Sehat (%) 4 Cakupan Air Bersih (%) 5 Cakupan Jamban Keluarga (%) 6 Cakupan SPAL (%)
2018
Rp.
106
2.8 9.3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016 2017
2015
Target
1 Pkt
Terciptanya lingkungan sehat menuju Kota SMART 1
Program 1 02 xx 22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2014
Terlaksananya penanganan gizi buruk
Presentase Peanggulangan KEP, anemia gizi 3 besi, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 4 Angka Gizi Buruk 5 KEP Program 1 02 xx 21 Pengembangan Lingkungan Sehat
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
629
679
735
796
863
20 Fks
20 Fks
20 Fks
20 Fks
20 Fks
100 Fks
Jumlah Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fogging
20 Pkt
20 Pkt
20 Pkt
20 Pkt
20 Pkt
100 Pkt
3 Jumlah Pengadaan vaksin penyakit menular
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
5 Jns
Jumlah Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Jumlah Pelayanan pencegahan dan 5 penanggulangan penyakit menular
4
VIII - 25
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
3 6
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
2014
2019
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
Jumlah Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 8.7
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2018
Target
7 Persentase Peningkatan Imunisasi Jumlah Peningkatan surveillance 8 epideminologi dan penaggulangan wabah Persentase Peningkatan komunikasi, 9 informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1 02 xx 23
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016 2017
2015
Terselenggaranya standarisasi pelayanan kesehatan melalui :
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
20 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
20 Kali
119
143
150
158
166
174
1 Penyusunan standar kesehatan : 1.1Persentase penerapan SPM (18 Indikator) 1.1.1 Pelayanan Kesehatan Dasar : 1 Cakupan kunjungan ibu 93.6 hamil K4 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
66.5
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4 Cakupan pelayanan nifas 5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
99.6
6 Cakupan kunjungan bayi 7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
92.3 68
8 Cakupan pelayanan anak balita 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin
58.9
92.8 15
93
93
93
93
93
95.0
60
60
60
60
60
100.0
92
92
92
92
92
85
85
85
85
85
40
40
40
40
40
90
90
90
90
90
95.0 100
90
90
90
90
90
92.0
90
90.0 90.0
0
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
94.2
100
100
100
100
100
100
100
96.2
97.1
98.1
99.0
100
100
VIII - 26
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 12 Cakupan peserta KB aktif 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
b
Penemuan penderita pneumonia Penemuan pasien c baru TB BTA positif d Penderita DBD yang ditangani e Penemuan penderita diare 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 1.1.2 Pelayanan Kesehatan Rujukan : 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4 89.4
2014
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016 2017
2015
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7 86.3
8
9 84.7
10
11 83.1
12
13 81.6
14
15 80
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17 80.0
>2
0
>2
>2
>2
>2
>2
53.4
65.0
76.7
88.3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
32
100
100
100
100
100
100
12.5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
100
100
100 100
100 100
VIII - 27
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 1.1. Penyelidikan Epidemiologi dan 3 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB :
2
17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
2014
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016 2017
2015
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
100
100
100
100
100
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
100
100
1.1. Promosi Kesehatan & 4 Pemberdayaan Masyarakat 18 2
Cakupan Desa Siaga aktif
Jumlah Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan
Persentase Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Jumlah Penyusunan naskah akademis 4 standar pelayanan kesehatan 3
5 Jumlah Penyusunan standar analisis 6 Jumlah Monitoring, evaluasi dan
1 02 xx 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
82%
84%
86%
88%
90%
90%
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
20 Kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25 SOP
10 SOP
10 SOP
10 SOP
10 SOP
10 SOP
75 SOP
0 12 Kali
1 Dok 12 Kali
1 Dok 12 Kali
1 Dok 12 Kali
1 Dok 12 Kali
1 Dok 12 Kali
5 Dok 60 Kali
Terselenggaranya pelayanan bagi penduduk miskin
1 Jumlah Pelayanan sunatan masal
2 Program pengadaan, 1 02 xx 25 peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya
80% 4 Kali
Persentase Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya yang lengkap dan memadai
Jumlah pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 1 puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
50
100
105
110
116
122
33 Org
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
250 Org
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
204 Sarkes
3,113 218 Sarkes
5 Pkt
5 Pkt
2,339
232 Sarkes
5 Pkt
2,328
246 Sarkes
5 Pkt
2,286
259 Sarkes
5 Pkt
2,115
277 Sarkes
5 Pkt
2,326
25 Pkt
VIII - 28
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
1 02 xx 29
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
Program 1 02 xx 30 peningkatan pelayanan kesehatan lansia
2014
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016 2017
2015
Target
Rp.
5
6
Target
Rp.
7
8
Target
Rp.
9
10
Target
Rp.
11
12
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp.
13
14
Target
Rp.
15
16
3 Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala 2 sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
105
105
106
107
108
108
105
Sarkes
Sarkes
Sarkes
Sarkes
Sarkes
Sarkes
Sarkes
3 Jumlah Rehabilitasi sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
3
1
1
1
1
1
5
Sarkes
Sarkes
Sarkes
Sarkes
Sarkes
Sarkes
Sarkes
10 Unit
10
10
10
10
10
10 Unit
31 Unit
31
31
31
31
31
11 Unit
11
11
12
13
14
2 Unit
2
2
2
2
3
20 Unit
20
20
20
20
20
131 Unit
131
131
140
180
200
4 Jumlah Sarana Kesehatan 4. Puskesmas 1 4. Puskesmas Pembantu 2 4. Poskesdes 3 4. Poskestren 4 4. Polindes 5 4. Posyandu 6 Rasio jumlah penduduk dengan fasilitas 5 kesehatan 1 02 xx 28
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk (total cover rate) Presentase Kemitraan asuransi 1 kesehatan masyarakat Jumlah kemitraan pencegahan dan 2 pemberantasan penyakit menular
Terselenggaranya pelayanan kesehatan anak balita Jumlah Penyuluhan kesehatan anak 1 balita 2 Presentase Imunisasi bagi anak balita 3 AKABA 4 AKB
1
Jumlah Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia
4
210
1 Keg
8,136
15
8,970
9,418
31 Unit 14 Unit 3 Unit 20 Unit 200 Unit
9,889
5%
5%
5%
5%
5%
25%
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
15
68% 9.2 8.04
8,543
17
58
64
70
77
85
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
20 Kali
100% 9.1 8
100% 9.1 8
100% 9 8
100% 9 8
100% 9 8
100% 9 8
12 Kali
30
12 Kali
32
12 Kali
33
12 Kali
35
12 Kali
37
VIII - 29
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
1 3 2 1 02 xx 31 Program Terlaksananya pengawasan dan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan yang pengendalian beredar di lingkungan masyarakat kesehatan makanan Frekuensi Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 1
2
Frekuensi Pengawasan/pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
3 Frekuensi Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
1 02 xx 32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
Terlaksananya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Frekuensi Penyuluhan kesehatan bagi 1 ibu hamil dari keluarga kurang mampu 2 Jumlah Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3 Jumlah Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 4 AKI 5 Persentase peserta KB aktif
Jumlah Urusan Kesehatan (1.02)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
2014
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016 2017
2015
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
Target
Rp.
9
10
24
Target
Rp.
11
12
26
2018
Target
Rp.
13
14
29
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019 Target
Rp.
15
16
32
17 35
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
20 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
20 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
4 Kali
20 Kali
18
443
487
536
590
649
52 Kali
52 Kali
52 Kali
52 Kali
52 Kali
52 Kali
260 Kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
185 85.5
166.5 86
148 86.5
129.5 87
111 87.5
111 88
222 85% 16 Keg
190
28,700
16 Keg
32,244
16 Keg
33,812
16 Keg
35,176
16 Keg
36,539
16 Keg
38,365
VIII - 30
16 Keg
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RS OTANAHA KOTA GORONTALO No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2015
2014
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
1.02.01 Program pelayanan administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS
56%
60%
466.00
60%
371
65%
381
70%
385
75%
391
80%
400
Indeks Kepuasan Pasien 80%
1.02.02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase ketersediaan tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar
> 34%
95.00
> 34%
2,364
> 38%
2,745
> 45%
3,188
> 50%
3,702
650%
4,299
70%
1
URUSAN WAJIB
1.02
KESEHATAN
1.02.03 Program Persentasi Disiplin Peningkatan Disiplin Aparatur rumah sakit Aparatur yang memenuhi standar dan menggunakan atribut PNS, pakaian dinas serta pakaian kerja sesuai ketentuan
Tahun 2013 : Jlh Dokter Umum : 76%, Jlh Dokter Spesialis : 4 spesialIstik, Jlh Tenaga Paramedis Perawatan : 35%, Jlh Tenaga Paramedis Perawatan : 34%, Rata-rata 48%
Tahun 2013 Penilaian Tingkat Disiplin Pegawai 80%
80%
-
80%
30
80%
35
85%
35
85%
40
90%
17
40
Tingkat Disiplin Pegawai 90%
VIII - 31
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Target 1
2
1.02.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3
4
Peningkatan Standar Standar Akreditasi Rumah Sakit dari Tipe D Ke Tipe C
(1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
Hasil perolehan uji instrument penerapan standar asuhan keperawatan tahun 2013 sejumlah 72,5%
2015
2014
5 60%
> 60%
Rp. 6 370.00
Target
2016 Rp.
Target
2017 Rp.
Target
2019
2018 Rp.
Target
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
60%
332
65%
342
70%
352
65%
362
80%
370
Naik Tipe C hasil Akreditasi rumah sakit
> 60%
332
> 65%
342
> 70%
352
> 75%
362
> 80%
370
> 80%
(2) standar pelayanan Capaian Tahun rumah sakit. 2013 =
BOR
35%
40% 45%
40% 45%
45% 50%
50% 55%
55% 65%
65% 70%
70% - 75%
LOS
3 Hari
4 - 5 Hari
4 - 5 Hari
6 - 7 Hari
6 - 7 Hari
6 - 7 Hari
6 - 7 Hari
6 - 7 Hari
BTO
27 Kali
30 s.d. 40 Kali
30 s.d. 40 Kali
40 s.d. 45 Kali
40 s.d. 45 Kali
40 s.d. 50 Kali
40 s.d. 45 Kali
40 s.d. 45 Kali
TOI
1 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
NDR
17 per 1.000
≤ 15 per 1.000
≤ 15 per 1.000
≤ 13 per 1.000
≤ 11 per 1.000
≤ 9 per 1.000
≤ 7 per 1.000
≤ 7 per 1.000
GDR
29 per 1.000
≤ 27 per 1.000
≤ 27 per 1.000
≤ 25 per 1.000
≤ 23 per 1.000
≤ 21 per 1.000
≤ 19 per 1.000
≤ 19 per 1.000
Kematian Bayi
49 per 1.000 KH
≤ 45 per 1.000 KH
≤ 45 per 1.000 KH
≤ 41 per 1.000 KH
≤ 37 per 1.000 KH
≤ 33 per 1.000 KH
≤ 31 per 1.000 KH
≤ 31 per 1.000 KH
VIII - 32
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
No. Kode
1
2
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 Kematian Ibu
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4 4 per 1.000 KH
2015
2014 Target
Rp.
5
6
< 4 per 1.000 KH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2016
Target
Rp.
7
8
< 4 per 1.000 KH
2017
Target
Rp.
9
10
≤ 3 per 1.000 KH
2019
2018
Target
Rp.
11
12
< 2 per 1.000 KH
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Target
Rp.
13
14
< 2 per 1.000 KH
Target
Rp.
15
16
17
< 2 per 1.000 KH
< 2 per 1.000 KH
502.00
1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan sehat
Persentase limbah buangan sesuai Baku Mutu Limbah bagi kegiatan Rumah Sakit
Tahun 2013 Penilaian Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit mencapai 60%
> 65%
50.00
> 65%
256
> 70%
265
> 75%
276
80%
288
80%
302
80%
1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paruparu/rumah sakit mata
Persentase ketersediaan peralatan kesehatan di rumah sakit
Tahun 2011 jumlah ketersediaan peralatan medis rawat inap adalah sejumlah 34,00%
> 38%
3,758
> 38%
234
> 40%
239
> 50%
246
> 60%
253
> 65%
262
> 70%
1.02.28
Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan
Persentase Peserta Asuransi Kesehatan
JKN, Jamkesman, jamkesta, Jamsostek
60%
2,000
60%
1,050
65%
1,100
70%
1,150
85%
1,300
95%
1,500
95%
1.02.33
Program Peningkatan pelayanan umum Rumah Sakit
Persentasi standar pelayanan rumah sakit (SPM Rawat jalan, UGD, Penunjang Medik
SPM 58%
60%
1,120
60%
332
65%
342
70%
352
65%
362
80%
370
Dokumen SPM, dan Master Plan RS
JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02)
8,361
3,919
4,349
4,834
5,398
6,043
VIII - 33
24,543
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BLU RSUD ALOEI SABOE KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
3
4
2015
2014
2016
2017
2019
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
54,505
> 75%
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
17
URUSAN WAJIB
1.2.
KESEHATAN
1.02.40
Program Peningkatan Persentase Pelayanan Rumah Pelayanan Sakit Rumah Sakit yang Sesuai Standar Mutu (1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
73.50%
Hasil perolehan uji instrument penerapan standar asuhan keperawatan tahun 2013 sejumlah 72,5%
73.50%
> 75%
47,168
> 78%
> 78%
49,704
> 80%
> 80%
52,188
> 83%
> 83%
55,230
> 90%
> 90%
58,140
> 90%
> 90%
(2) standar Capaian Tahun pelayanan rumah 2013 = sakit. BOR
78%
60% 85%
60% 85%
60% 85%
60% 85%
60% 85%
60% 85%
60% - 85%
LOS
5 Hari
6 - 9 Hari
6 - 9 Hari
6 - 9 Hari
6 - 9 Hari
6 - 9 Hari
6 - 9 Hari
6 - 9 Hari
BTO
57 Kali
40 s.d. 50 Kali
40 s.d. 50 Kali
40 s.d. 50 Kali
40 s.d. 50 Kali
40 s.d. 50 Kali
40 s.d. 50 Kali
40 s.d. 50 Kali
VIII - 34
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
1.02.26
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3
2
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paruparu/rumah sakit mata
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
2016
Target
Rp. (Juta)
7
8
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
2019
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
Target
Rp. (Juta)
13
14
Target
Rp. (Juta)
15
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
17
TOI
1 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
1 - 3 Hari
NDR
17 per 1.000
≤ 16 per 1.000
≤ 15 per 1.000
≤ 13 per 1.000
≤ 11 per 1.000
≤ 9 per 1.000
≤ 7 per 1.000
≤ 7 per 1.000
GDR
29 per 1.000
≤ 28 per 1.000
≤ 27 per 1.000
≤ 25 per 1.000
≤ 23 per 1.000
≤ 21 per 1.000
≤ 19 per 1.000
≤ 19 per 1.000
Kematian Bayi
49 per 1.000 KH
≤ 48 per 1.000 KH
≤ 45 per 1.000 KH
≤ 41 per 1.000 KH
≤ 37 per 1.000 KH
≤ 33 per 1.000 KH
≤ 31 per 1.000 KH
≤ 31 per 1.000 KH
Kematian Ibu
4 per 1.000 KH
< 4 per 1.000 KH
< 4 per 1.000 KH
≤ 3 per 1.000 KH
< 2 per 1.000 KH
< 2 per 1.000 KH
< 2 per 1.000 KH
< 2 per 1.000 KH
Persentase ketersediaan peralatan kesehatan di rumah sakit
Tahun 2011 jumlah ketersediaan peralatan medis rawat inap adalah sejumlah 54,24%
55%
1,637
> 56%
1,000
> 70%
1,000
> 80%
1,000
> 90%
1,000
> 95%
1,000
> 95%
VIII - 35
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
Rp. (Juta)
Target 1
2
1.02.05
3
Program Peningkatan Persentase Kapasitas Sumber ketersediaan tenaga medis dan Daya Aparatur para medis yang memenuhi standar
1.02.1.02.0Program Peningkatan Persentase Kualitas Lingkungan Penilaian Rumah Sakit Kesehatan Rumah Sakit Kelas Type B
Persentase limbah buangan sesuai Baku Mutu Limbah bagi kegiatan Rumah Sakit
JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02)
4
5
Tahun 2013 : 62% Jlh Dokter Umum : 76%, Jlh Dokter Spesialis : 50%, Jlh Tenaga Paramedis Perawatan : 55%, Jlh Tenaga Paramedis Perawatan : 44%, Rata-rata 56%
Tahun 2013 Penilaian Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit mencapai 80%
2015
6 0
> 75%
> 65%
2016
Target
Rp. (Juta)
7
8
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
2019
Target
Rp. (Juta)
13
14
Target
Rp. (Juta)
15
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
17
> 64%
427
> 75%
427
> 85%
427
> 90%
427
100%
427
100%
> 85%
1,820
> 90%
1,911
> 95%
2,007
100%
2,107
100%
2,212
100%
> 75%
> 85%
> 90%
> 95%
100%
100%
0
56,142
50,415
53,042
55,621
58,763
61,779
VIII - 36
279,620
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1 1.03
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
2014
Target
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum SEKRETARIAT
1.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase capaian pelaksanaan operasional pemeliharaan dan administrasi perkantoran
100%
100%
813
100%
709
100%
720
100%
732
100%
744
100%
755
100%
1.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kawasan perkantoran pemerintah kota Gorontalo yang baru dengan sarana
0%
100%
7,224
100%
685
100%
440
100%
205
100%
225
100%
205
100%
1.03.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100%
100%
215
100%
315
100%
345
100%
370
100%
395
100%
420
100%
1.03.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase capaian peningkatan kedisiplinan aparatur
100%
100%
50
100%
50
100%
53
100%
55
100%
58
100%
61
100%
VIII - 37
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1.03.06
1.03.15
1.03.18
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Persentase capaian sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
100%
BINA MARGA Program 85% Persentase Jalan Pembangunan (195,900 Kota dalam Jalan dan Km dalam kondisi baik Jembatan kondisi sesuai fungsi baik dari jalan total 229,548 Km)
Program Jumlah ruas Rehabilitasi/Peme jalan kota dalam liharaan Jalan kondisi baik dan Jembatan
195 ruas
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
100%
-
85%
195 ruas
Target 100%
12,096
87%
673 205 ruas jalan
2016
Rp. (Juta) 50
10,717
Target 100%
90%
12,750 205 ruas jalan
2017
Rp. (Juta) 52
13,162
Target 100%
93%
10,500 210 ruas jalan
2018
Rp. (Juta) 53
7,600
Target 100%
97%
11,895 212 ruas jalan
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
55
100%
56
8,650
100%
9,800
11,855 217 ruas jalan
100%
100% atau 229,548 dalam kondisi baik
10,985 217 ruas jalan dalam kota terpelihara dan jembatan dalam kondisi baik dan sesuai kelebaran jalan
VIII - 38
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
1.03.22
Program Pembangunan Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan
Persentasi kondisi jalan yang sudah terdata dalam sebuah database terpadu
1.03.23
Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Persentasi alat berat yang tersedia dan terpelihara dengan baik
1.03.24
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
2014
Target
0
90%
IRIGASI DAN PENGAIRAN Program Persentase 93 % Pengembangan Panjang Saluran (Total dan Pengelolaan Irigasi dalam panjang Jaringan Irigasi, kondisi baik jaringan rawa dan jaringan irigasi Pengairan lainnya 108.334,5 9 m untuk areal seluas 916 Ha)
2015
Rp. (Juta) 0 -
90%
94%
Target 100% (1 buah dokumen database dan sistem informasi jalan dan jembatan )
432
1,531
92%
95%
2016
Rp. (Juta)
Target
100
3,550
1,400
2017
Rp. (Juta)
Target
-
92%
95%
2018
Rp. (Juta)
Target
-
1,450
1,550
92%
96%
Rp. (Juta) -
1,550
1,700
92%
97%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
2019
Target 100%
1,700
1,575
92%
98%
Rp. (Juta) -
100% (1 buah dokumen database dan sistem informasi jalan dan jembatan)
1,950 92% kebutuhan alat berat terpenuhi dan terpeliharan dengan baik
800
VIII - 39
98%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1.03.28
1.03.29
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Program Pengendalian Banjir
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Persentase pengurangan luasan genangan banjir di kawasankawasan pusat layanan/pusat kota.
CIPTA KARYA Program Jumlah Pengembangan dokumen teknis Wilayah Strategis penataan dan cepat tumbuh kawasankawasan strategis kota
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase Ruang Terbuka Hijau Kota
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
2014
Target
70 % berfungsi dengan baik (Masih terjadi genangan di kawasankawasan pusat kota pada saat hujan deras)
72%
0%
0%
20%
2015
Rp. (Juta) 8,282
-
Target 75%
2016
Rp. (Juta) 14,725
100% (1 dokumen DED)
300
20%
550
Target 75%
2017
Rp. (Juta) 25,975
Target 77%
2018
Rp. (Juta) 24,225
Target 80%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta) 26,125
Target 85%
Rp. (Juta) 16,725
85% (beberapa wilayah pusat kota bebas genangan
100% (kawasan perkantoran baru yang representatif)
20%
350
25%
400
25%
450
30%
500 30% (20% publik dan 10% prifat untuk skala kota)
VIII - 40
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1.03.27
1.03.36
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
Pembangunan Gedung Sarana Publik
Persentase sarana-sarana gedung pemerintah kota dalam kondisi baik dan representatif
0%
Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
235,73 Ha Persentasi pengurangan tersebar di luasan kawasan 5 kawasan kumuh (kaw. perkotaan yang Biawuditangani oleh Biawao, lintas sektor Limba B,
Program Pengenmbangan Kinerja Pengelolaan air munim dan air limbah
Persentase kawasan permukiman dengan kondisi sarana air minum dan air limbah yang baik
80 % ( terdapat 235,73 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 5 kawasan (kaw. BiawuBiawao, Limba B, Bugis, Ipilo, Siendeng dengan kondisi air limbah tergenang dan BABS)
2014
Target
Rp. (Juta)
80%
0%
82%
2016
2015
35,032
-
Target 30%
5%
307
87%
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
12,750
60%
4,400
70%
5,000
150
10%
160
15%
170
2,950
91%
13,350
93%
4,150
Target
Rp. (Juta)
Target
-
20%
95%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
2019
180
9,450
25%
98%
Rp. (Juta) -
70% (gedung-gedung pemerintah yang dibutuhkan terpenuhi)
190
176 Ha Kawasan kumuh yang masih tersisa
4,700 98% ( kawasan kumuh berkurang menjadi 175 Ha, masyarakat BABS berkurang)
VIII - 41
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
1.04.21
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Persentase koordinasi penanganan kawasan permukiman rawan sanitasi
PERUMAHAN Program Persentasi Pengembangan kawasan Kawasan perumahan yang memiliki PSU yang baik
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
2014
Target
40% (Telah terbentuk Tim PPSP melalui SK Walikota yang rutin melakuka n rapat koordinasi dan sudah memiliki dokumen penangan an sanitasi (BPK,SSK dan MPS)
5% (4 kawasan dari 70 kawasan yang dibangun developer)
2015
Rp. (Juta) -
5%
1,051
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
45% (3 Dokumen Up dating data dan peran koordinati f Pokja)
550
50%( 3 Dokumen Up dating data dan peran koordinati f Pokja)
350
60 % (3 Dokumen Up dating data dan peran koordinati f Pokja)
400
70% (3 Dokumen Up dating data dan peran koordinati f Pokja)
450
80% (3 Dokumen Up dating data dan peran koordinati f Pokja)
500
80% sanitasi masyarakat terpenuhi
8% (3 kwsn)
2,200
10% (3 kwsn)
1,100
12% (3 kwsn)
2,300
17% (3 kwsn)
1,200
20% (4 kwsn)
3,450
20% (17 kawasan dari 70 kawasan yang dibangun developer)
VIII - 42
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1.04.17
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
Jumlah Rumah 1.024 Unit layak huni yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya
2014
Target
2015
Rp. (Juta) -
Target 250 Unit
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
211
JUMLAH
67,917
2016
Rp. (Juta)
Target
2,250 250 Unit
66,751
2017
Rp. (Juta)
Target
2,050 250 Unit
76,007
2018
Rp. (Juta)
Target
2,050 250 Unit
62,855
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
2,050 250 Unit
65,162
Rp. (Juta) 2,050 2000 Unit
53,147
VIII - 43
391,839
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcame )
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (2013)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Tahun 2019
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Rp (Juta) (18)
1
URUSAN WAJIB
1 tahun
1 tahun
3,373.00
1 tahun
9,193.00
1 tahun
6,140.00
1 tahun
6,256.00
1 tahun
6,354.00
1 tahun
6,944.00
5 tahun
38,620.00
1
PENATAAN RUANG
1 tahun
1 tahun
2,739.00
1 tahun
7,578.00
1 tahun
4,633.00
1 tahun
4,478.00
1 tahun
4,431.00
1 tahun
4,962.00
5 tahun
28,821.00
SEKRETARIAT 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya fungsi pelayanan Kantor
12 bulan
12 bulan
432.32
12 bulan
558.70
12 bulan
586.70
12 bulan
637.84
12 bulan
694.23
12 bulan
753.07
72 bulan
3,662.85
1.05.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Sarana dan prasarana kantor yang memadai
1 tahun
1 tahun
1.00
1 tahun
2.00
1 tahun
2.00
1 tahun
2.00
1 tahun
2.00
1 tahun
2.00
5 tahun
11.00
1.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu yang layak
-
0 tahun
0,00
tahun
0,00
1 tahun
20.00
tahun
0,00
tahun
30.00
1 tahun
0,00
2 tahun
50.00
1.05.05.04 Bimbingan teknis pengelolaan keuangan
Sumber daya aparatur yang berkompeten dibidang keuangan
-
2 orang
9.38
1 tahun
40.00
1 tahun
40.00
1 tahun
40.00
1 tahun
40.00
1 tahun
40.00
5 tahun
209.38
1.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terpenuhinya laporan keuangan tahun sebelumnya
0 Dokumen
0 Dokumen
0,00
1 Dokumen
5.00
1 Dokumen
5.00
1 Dokumen
5.00
1 Dokumen
5.00
1 Dokumen
5.00
5 Dokumen
25.00
tahun
tahun
0,00
1 tahun
200.00
1 tahun
0,00
1 tahun
50.00
1 tahun
0,00
1 tahun
50.00
5 tahun
300.00
20%
30%
1,682.50
30%
1,610.00
40%
2,097.00
50%
1,853.00
60%
1,891.00
70%
2,045.00
70%
11,179.00
BIDANG TATA BANGUNAN 1.05.16.11 Peningkatan kinerja pelayanan IMB
Terciptanya pelayanan prima IMB
BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM 1.05.18
Program penataan lampu kota
Persentase kawasan strategis kota dan kecamatan yang didukung dengan sarana penerangan jalan
VIII - 44
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcame )
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (2013)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.05.18.01 Penataan Lampu Kota Terciptanya penerangan jalan umum dalam kota
1.05.18.02 Penataan Jaringan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Tahun 2019
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Rp (Juta) (18)
1 tahun
tahun
1,682.50
1 tahun
1,570.00
1 tahun
2,062.00
1 tahun
1,813.00
1 tahun
1,856.00
1 tahun
2,005.00
5 tahun
10,988.50
Persentase jaringan penerangan jalan umum yang tertata dengan baik
20%
30%
0,00
36%
350.00
42%
350.00
48%
350.00
54%
350.00
60%
350.00
60%
1,750.00
Terciptanya jaringan
1 tahun
tahun
0,00
1 tahun
330.00
1 tahun
330.00
1 tahun
330.00
1 tahun
330.00
1 tahun
330.00
5 tahun
1,650.00
BIDANG PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN 1. 2. 3. 4.
1.08.24.06 Pemeliharaan RTH
1.04 1.04.20
PERUMAHAN Program Pengelolaan Areal Permakaman
Terciptanya taman kota yang indah dan asri Jumlah dan luas TPU yang tertata
taman taman taman taman
damay buah lahilote liluwo
Pasar Moodu (Ex Container)
Lapangan Buladu
Lapangan Bulotadaa
Lapangan padebuolo
Ex Terminal 42 andalas
0,00
23 Taman
23 Taman
582.00
23 Taman
535.00
24 Taman
597.00
24 Taman
675.00
25 Taman
738.00
25 Taman
815.00
26 Taman
3,942.00
1 tahun 0 TPU
1 tahun 0 TPU
52.00 52.00
1 tahun 0 TPU
130.00 130.00
1 tahun 0 TPU
745.00 745.00
1 tahun 0 TPU
165.00 165.00
1 tahun 0 TPU
980.00 980.00
1 tahun 0 TPU
200.00 200.00
5 tahun 0 TPU
2,272.00 2,272.00
VIII - 45
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Target 4
5 Program Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
6
Program Pengembangan Komunikasi informasi dan media massa
1.23.15
Program Pengembangan data/ Informasi/ Statistik daerah
Ketersediaan data dan informasi pembangunan
1.06.18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Persentasi katersediaan dokumen perencanaan induk pengelolaan potensi kawasan
1.05.15
Program Perencanaan Persentasi Tata Ruang ketersediaan Dokumen dan Ketentuan Penataan Ruang
Rp (juta)
Target
7
Meningkatnya kemudahan mengakses data/informasi yang berkualitas.
1.25.15
Tahun 2015
8 1 dok.
1 dok.
25%
30%
Target 10
497
210
30%
Target 12
10
500
600
35%
Target 14
10
0
1025
10
0
40%
Target 16
350
40%
18
250 5 dokumen dan 1 sistem
25
2 Dokume n 70%
Rp (juta) 17
250 1 dok. Dan 1 sytem
25
2 Dokume n
Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Tahun 2019
Rp (juta) 15
250 1 dok. Dan 1 sytem
25
2 Dokume n 60%
Tahun 2018
Rp (juta) 13
250 1 dok. Dan 1 sytem
20
2 Dok
50%
Tahun 2017
Rp (juta) 11
335 1 dok. Dan 1 sytem
20
0
40%
Rp (juta) 9
53 1 dok. Dan 1 sytem
178
Tahun 2016
10
2 Dokume n
0
10
0
875
40%
5 Dokumen
70 % dokumen perencanaan induk pengelolaan potensi kawasan terpenuhi 400 40 % kebutuhan Dokumen dan Ketentuan Penataan Ruang terpenuhi
VIII - 46
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Target 4
1.06.21
6 5 Program Perencanaan Persentasi Kota-kota menengah ketersediaan dan besar Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan Sektoral
Rp (juta)
Tahun 2015
Target
Target
8
Rp (juta) 9
52%
250
7 50%
225
Program Perencanaan Meningkatnya efisiensi Pembangunan Daerah dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
464
Skala penilaian LAKIP CC Kota Gorontalo
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
10
Rp (juta) 11
55%
175
60%
705
12
912
Rp (juta) 13
Tahun 2018
Target
200
Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Tahun 2019
Target
14
Rp (juta) 15
16
Rp (juta) 17
70%
225
70%
250
905
775
18 70 % kebutuhan Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan Sektoral terpenuhi
985
CC
CC
B
B
B
B
B
10 dari 47 SKPD
20 dari 47 SKPD
40 dari 47 SKPD
50 dari 47 SKPD
70 dari 47 SKPD
80 dari 47 SKPD
80 dari 47 SKPD
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan Persentase penilaian baik perencanaan di SKPD 1.06.22
Program Perencanaan Persentase koordinasi Pembangunan pengendalian dan Ekonomi evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi.
10 dari 47 SKPD
90%
90%
100
95%
180
95%
188
95%
198
95%
210
95%
224
VIII - 47
95%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target 4
5
6
Tahun 2015
Tahun 2014 Rp (juta)
Target
7
8
Tahun 2016
Rp (juta) 9
Target 10
Tahun 2017
Rp (juta) 11
Target 12
Rp (juta) 13
Target 14
Rp (juta) 15
Target 16
Jumlah dokumen SKPD Kota Gorontalo
1 dokumen
1 dokume n
Frekwensi Kegiatan forum pengendalian kemiskinan daerah
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
1.06.23
Program Perencanaan Jumlah Koordinasi Sosial Budaya Perencanaan Sosial Budaya
6 kali
6 kali
70 6 kali
50 6 kali
50 6 kali
50 6 kali
50 6 kali
1.06.16
Program Kerjasama Pembangunan
1 dok.
1 dok.
25 2 dok.
150 2 dok.
150 2 dok.
150 2 dok.
150 2 dok.
1.06.02
Program Peningkatan Cakupan peningkatan 5 kegiatan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur
5 kegiata n
98 5 kegiata n
750 5 kegiatan
1.06.03
Program peningkatan disiplin aparatur
Jumlah Aparat yang disiplin
50 orang
50 orang
1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
12 kegiatan
12 kegiata n
1.06.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas 5 Orang dokumen perencanaan.
jumlah dokumen kerjasama pembangunan
JUMLAH
6 Orang
Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Tahun 2019
Tahun 2018
Rp (juta) 17
18 1 dokumen yang selaras RPJMD
0 50 orang 620 12 kegiata n 57 6 Orang
2,667
30 50 orang
40 5 kegiata n
30 50 orang
05 kegiatan
30 50 orang
05 kegiata n
30 50 orang
4 kali pertahun 50 36 Kali selama 5 tahun
150 12 dok
0 5 kegiatan
30 50 orang
825 12 kegiatan
791 12 kegiata n
781 12 kegiatan
866 12 kegiata n
836 12 kegiatan
100 6 Orang
100 6 Orang
100 6 Orang
100 6 Orang
100
4,555
3,791
3,099
3,616
41 Orang
3,360
VIII - 48
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA GORONTALO
No Kode
1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Urusan Wajib
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
100%
100%
2014
2016
2015
2017
2018
2019
1 Perhubungan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi SEKRETARIAT 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kebutuhan operasional pemeliharaan dan administrasi perkantoran terpenuhi
684
100%
610
100%
774
100%
799
100%
819
100%
844
100%
1
Program Peningkatan Persentase Sarana dan Prasarana penyediaan sarana Aparatur dan prasarana perkantoran yang terbangun
100%
282
100%
540
100%
360
100%
570
100%
290
100%
310
100%
1
Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase capaian tingkat kedisiplinan aparatur
100%
38
100%
50
100%
50
100%
50
100%
50
100%
50
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentasi aparatur yang telah mengikuti diklat teknis
12%
72
20%
90
25%
90
30%
90
35%
90
40%
90
45%
18%
VIII - 49
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
1
2
1
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Jumlah kawasan /koridor jalan yang tertib dan teratur dengan baik
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014) 4 2 kawasan tertib lalulintas dan kawasan CBD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6 3,497
2016
Target
Rp. (Juta)
7
8
2 KTL dan CBD
2,350
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
3 KTL dan CBD
2,654
Rp. (Juta)
15
16
17
2019
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
3 KTL dan CBD
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2,733
Target
Rp. (Juta)
13
14
4 KTL dan CBD
3,617
5 KTL dan CBD
Jumlah 1 koridor trayek/koridor dan (14 unit angkutan yang armada bus trans layak beroperasi hulondhala ngi)
1
3,622 5 kawasan tertib lalulintas dan kawasan CBD
3,500
2 koridor (25 unit armada bus trans hulondhala ngi)
1 lembaga
Jumlah lembaga
0 lembaga
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Persentasi Jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian tepat waktu
43% (1.735 dari 4008 wajib uji)
11
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pehubungan
Persentasi ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang modern di terminal
20 % (3 terminal dengan kondisi fasilitas pendukung yang kurang memadai)
1,842
50%
50 % (tambaha n 1 terminal baru dengan fasilitas penduku ng modern)
95
1,800
53%
75 % (tambaha n 1 terminal baru dengan fasilitas penduku ng modern)
150
1,338
55%
90 % (2 terminal dengan fasilitas penduku ng modern)
162
1,101
58%
90 % (2 terminal dengan fasilitas penduku ng modern)
170
289
60%
90 % (2 terminal dengan fasilitas penduku ng modern)
186
304
60 % kendaraan wajib uji melakukan pengujian
90 % (2 terminal baru dengan fasilitas pendukung modern)
VIII - 50
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
3
Program Pengendalian Jumlah kawasan dan pengamanan tertib lalu lintas LLAJ yang tertata dengan baik 1
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentasi fasiltas dan prasarana LLAJ yang terplihara dengan baik untuk menjaga keselamatan pengguna jalan
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam Teknologi Informasi
Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentasi perkembangan jaringan informasi dan komunikasi di tengah masyarakat yang terpantau keberadaannya
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014) 4 2 titik di 2 ruas jalan
75%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 5
2015
Rp. (Juta) 6 1,056
285
Target
Rp. (Juta)
7
8
2 titik di 2 ruas jalan
296
8,063
980
80%
1 dokumen (perwako)
80%
2016
80%
250
Target
Rp. (Juta)
9
10
3 titik di 3 ruas jalan
7,015
2,087
83%
50
200
2017
360
Rp. (Juta)
11
12
80%
4,404
87%
0
8,062
85%
15
16
17
400
2019
Target
Rp. (Juta)
13
14
4 titik di 4 ruas jalan
2,048
90%
0
200
Rp. (Juta)
2018
Target
3 titik di 3 ruas jalan
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
425
4 titik di 4 ruas jalan 95%
0
210
10,518
85%
2,172 4 titik di 4 ruas jalan
435
95%
0
195
7,993
90%
200
90 % jaringan informasi dan komunikasi di tengah masyarakat terpantau keberadaan nya
11,712
VIII - 51
45,300
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2014)
2014
Target
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
1 Urusan Wajib LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT 1.08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya fungsi pelayanan perkantoran
100%
382
100%
638
1
1.08.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam pelayanan perkantoran
100%
205
100%
178
100%
1.08.03
Program Persentase Peningkatan capaian Disiplin Aparatur peningkatan kedisiplinan aparatur
100%
30
100%
100%
-
697
1
630
1
665
2,178
100%
133
100%
123
20
100%
100%
50
-
1
100%
725
100%
123
100%
0
100%
VIII - 52
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2014)
2014
Target 1.08.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya jumlah sumber daya aparatur yang berkualitas
20%
1.08.06
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentasi capaian sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
Persentase produksi/timbu lan sampah yang terangkut
57%
2015
Rp. (Juta) 49
-
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
23%
80
26%
85
30%
90
33%
100%
60
100%
60
100%
60
100%
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta) 100
60
Target 35%
100%
Rp. (Juta) 100
60
30%
100%
Kebersihan 1.08.15
Program pengembangan Kinerja pengelolaan sampah
7,585
62%
5,440
65%
5,785
75%
5,440
80%
6,145
85%
5,750
VIII - 53
85%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2014)
2014
Target Persentase jalur layanan sampah dan kawasan permukiman yang terlayani oleh armada sampah
80%
2015
Rp. (Juta)
80%
Target
2016
Rp. (Juta)
80%
Target
2017
Rp. (Juta)
85%
Target
2018
Rp. (Juta)
85%
Target
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
85%
Target
Rp. (Juta)
90%
90%
Pengendalian Dampak Lingkungan 1.08.16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang terpantau kondisi pengelolaan lingkungannya
40%
372
42%
193
45%
220
50%
240
55%
263
60%
285
80%
Pengelolaan Limbah 1.08.17 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair
Persentase pemahaman masyarakat tentang pengelolaan limbah
295
150
150
150
150
150
VIII - 54
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2014)
2014
Target
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
Jumlah fasilitas IPLT yang termanfaatkan dengan baik
1
1 IPLT
1 IPLT
1 IPLT
1 IPLT
Jumlah kawasan permukiman yang telah menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R
Belum ada
1 kwsn
1 kwsn
1 kwsn
1 kwsn
Persentase kawasan konservasi yang terpantau dan terlindungi
60%
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target 1 IPLT
Rp. (Juta) 1 IPLT berfungsi dengan baik
4 kawasan permukiman yang telah menerapkan pola 3R
Bina Lingkungan 1.08.18
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
392
62%
55
64%
45
66%
45
68%
45
70%
45 70 % kawasan konservasi yang terpantau dan terlindungi
VIII - 55
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2014)
2014
Target 1.08.19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Cakupan penyebar luasan informasi LH kepada masyarakat
Program Jumlah Pengendalian dan kawasan / ruas Pengawasan jalan yang Pemanfaatan ditanami SDA kembali pohon pelindung
JUMLAH
30%
4 ruas jalan
2015
Rp. (Juta) -
Target 32%
-
4 ruas jalan
9,280
2016
Rp. (Juta) 40
370
7,234
Target 35%
4 ruas jalan
2017
Rp. (Juta) 40
280
320
Target 36%
4 ruas jalan
2018
Rp. (Juta) 40
790
830
Target 38%
4 ruas jalan
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta) 40
295
335
Target 40%
4 ruas jalan
Rp. (Juta) 40 Cakupan penyebar luasan informasi LH
795
835
VIII - 56
9,554
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITATAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO
NO. KODE
1
1.10.01
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 URUSAN WAJIB DKCS Pelayanan administrasi perkantoran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI INDIKATOR KINERJA PADA AWAL RPJMD (2013)
3
Target
Rp. (Juta)
TARGET
Rp. (Juta)
TARGET
Rp. (Juta)
TARGET
Rp. (Juta)
TARGET
Rp. (Juta)
TARGET
Rp. (Juta)
KONDISI INDIKATOR KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2019)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
1 Paket
1 Paket
326
1 Paket
454
1 Paket
487
1 Paket
518
1 Paket
551
1 Paket
584
1 Paket
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
471
1 Paket kegiatan
492
1 Paket
863
1 Paket
553
1 Paket
2,614
1 Paket
635
1 Paket
0% dari 70% dari jumlah jumlah Pegawai DKCS Pegawai (52 orang) DKCS
17
75% dari Jumlah Pegawai DKCS
25 80% dari Jumlah Pegawai DKCS
31 90% dari Jumlah Pegawai DKCS
37 95% dari Jumlah Pegawai DKCS
43
100% dari Jumlah Pegawai DKCS
49
100% dari Jumlah Pegawai DKCS
94 20% dari jumlah pegawai DKCS
20 20% dari jumlah pegawai DKCS
30 20% dari jumlah pegawai DKCS
40 20% dari jumlah pegawai DKCS
50 20% dari jumlah pegawai DKCS
60
100% jumlah pegawai DKCS
26
30
36
40
43
46
631
686
721
910
1,732
993
1.10.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1.10.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase pemenuhan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
1.10.05
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Presentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.15
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Penataan administrasi Peningkatan Program kependudukan bidang kependudukan
0%
2015
2014
0%
2016
2017
2018
2019
VIII - 57
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
NO. KODE
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2015
2014 Target
Rp. (Juta)
10
TARGET
12
TARGET
14
TARGET
95% dari jumlah KK
100% dari jumlah KK
100% dari jumlah KK
100% dari jumlah KK
Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil (akta kelahiran)
50% dari Jumlah penduduk (191.987)
50% dari Jumlah pendudu k
60% dari jumlah pendudu k
70% dari jumlah pendudu k
80% dari jumlah pendudu k
90% dari jumlah pendudu k
100% dari jumlah pendudu k
100% dari jumlah penduduk
Persentase penduduk yang mengikuti sosialisasi kependudukan dan Capil
30% dari jumlah penduduk
30% dari jumlah pendudu k
1 paket kegiatan
1 paket kegiatan
1 paket kegiatan
1 paket kegiatan
1 paket kegiatan
1 paket kegiatan
Persentase Pengimplementasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Jaringan soft ware dan hardware
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Paket kegiatan
1 Laporan database yang valid dan up to date
5,034
15 100% dari jumlah pendudu k wajib KTP
Rp. (Juta)
90% dari jumlah KK
2,098
13 90% dari jumlah pendudu k wajib KTP
Rp. (Juta)
85% dari jumlah KK
2,167
11 85% dari jumlah pendudu k wajib KTP
Rp. (Juta)
16
KONDISI INDIKATOR KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2019)
80% dari jumlah KK
1,706
9 80% dari jumlah pendudu k wajib KTP
Rp. (Juta)
2019
80% dari jumlah KK (58.298)
1,565
8
TARGET
2018
- KK
JUMLAH URUSAN
7 75% dari jumlah pendudu k wajb KTP
Rp. (Juta)
2017
5 70% dari jumlah pendudu k wajib KTP
Persentase penyajian 1 Laporan database kependudukan Database yang valid dan up to date
6
TARGET
2016
4 70% dari jumlah penduduk wajib KTP (137.084)
- KTP
3
KONDISI INDIKATOR KINERJA PADA AWAL RPJMD (2013)
17 100% dari jumlah penduduk wajib KTP
2,367
VIII - 58
13,372
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA GORONTALO
No. Kode
1 1 1.13. 1.13.1.14 .1.15.01
Bidang Urusan Kondisi Pemerintahan Indikator Kinerja Indikator dan program Kinerja pada Program Prioritas awal RPJMD (Outcome) Pembangunan (2013) 2 URUSAN WAJIB SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah kesejahhteraan Sosal (PMKS) Lainnya
3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2019
2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
terlaksananya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS
Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan
60 orang
-
-
-
- 150
orang
175 150
orang
175 150
orang
195 150
orang
200 600
orang
meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan fakir miskin
-
-
-
-
- 20
orang
50 20
orang
50 20
orang
75 20
orang
75 80
orang
tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi PMKS
-
-
-
-
- 20
orang
120 20
orang
130 20
orang
140 20
orang
150 80
orang
1.13.1.14 Program .1.16 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
VIII - 59
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Kondisi Pemerintahan Indikator Kinerja Indikator Program Kinerja pada dan program (Outcome) awal RPJMD Prioritas (2013) Pembangunan 2
3 meningkatnya jumlah PMKS yang berhasil dibantu dan dilayani
4 orang
500
meningkatnya pendampingan PKH di daerah
-
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 5 500 orang
250 orang
2015 Rp. (juta)
Target
6 110 500
296 7
2016 Rp. (juta)
7 orang
8 114 500
orang
20 120
2017 Rp. (juta)
Target 9
Rp. (juta)
Target
10 11 150 500 orang
orang
orang
200 150
orang
2019
2018 Rp. (juta)
Target
Target
12 150 600
13 orang
14 200 600
15 orang
225 160
orang
250 200
orang
Rp. (juta)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
16 250 3200
300 887
17 orang
orang
jumlah Rakor PKH
4
kali
4
kali
50
4
kali
50 4
kali
50 4
kali
75 4
kali
75 4
kali
75 24
kali
Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis yang terlayani
45
orang
45
orang
40
45
orang
50 45
orang
50 45
orang
60 45
orang
60 45
orang
70 270
orang
Jumlah Gepeng yang mengikuti pelatihan
-
-
-
-
- 30
orang
90 30
orang
90 30
orang
90 35
orang
100 125
orang
jumlah perempuan dan anak yang terlayani dan dilindungi
-
-
-
-
- 25
orang
50 25
orang
50 25
orang
60 25
orang
75 100
orang
meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial anak termaksud anak terlantar, anak cacat, anak jalanan dan anak nakal
-
-
-
-
- 50
orang
100 50
orang
120 50
orang
130 50
orang
135 200
tersedianya data PMKS yang akurat berdasarkan by name by address
-
-
- 1
dok
20
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1
dok
50 2
VIII - 60
orang
dok
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Kondisi Pemerintahan Indikator Kinerja Indikator dan program Kinerja pada Program Prioritas awal RPJMD (Outcome) Pembangunan (2013)
2 1 1.13.1.14 Program .1.17 Pembinaan Anak terlantar
3
jumlah anak terlantar yang mendapat kan pelayanan dan bimbingan keterampilan tersedianya sarana dan prasarana penampungan anak terlantar jumlah anak terlantar yang memperoleh bimbingan ketrampilan
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
orang
-
25 orang
2016
2017
2019
2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
orang
174 30
4
25
2015
25
orang
77
35
orang
175 30
orang
175 30
orang
gedun g
-
-
-
-
-
-
-
- 1
-
-
-
-
-
-
-
-
jumlah dok analisis
-
-
- 1
Jumlah tenaga pembina yang memperoleh ketrampilan
-
-
-
jumlah monev kegiatan
-
-
- 1
dok
-
20 1
- 2
kali
15 1
dok
25 1
dok
orang
50 1
orang
25 1
kali
30 1
kali
25 1
25
-
1
175 30
1000
- 150
dok
orang
kali
30 1
25 1
30 1
orang
-
orang
dok
orang
kali
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
185 180
orang
- 1
gedung
500 150
35 5
orang
dok
25 5
orang
35 5
kali
1.13.1.14 Program .1.18 Pembinaan para Penyandang cacat dan Trauma
VIII - 61
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Kondisi Pemerintahan Indikator Kinerja Indikator dan program Kinerja pada Program Prioritas awal RPJMD (Outcome) Pembangunan (2013) 2
3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
Rp. (juta)
5
6
4
Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang memperoleh pelayanan sosial
16
jumlah pendataaan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Jumlah penyandang cacat yang mem peroleh bimbingan ketrampilan Jumlah kaum difable dan disabilitas yang terlayani
orang
2015
2016
Target
Rp. (juta)
Target
7
8
9
2017 Rp. (juta) 10 160
Target 11 40 orang
2018 Rp. (juta) 12 170
Target 13 40 orang
-
-
-
- 40
orang
-
-
-
-
- 1
kali
50
-
-
-
-
- 20
orang
50 20
orang
50 20
orang
-
-
-
- 30
orang
75 30
orang
80 20
orang
391 35
orang
400 35
orang
450 35
66 Orang
-
-
-
2019 Rp. (juta)
Target
14 170 40
Rp. (juta)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
15 orang
16 175 160
17 orang
kali
75 2
kali
50 20
orang
50 80
orang
70 20
orang
70 100
orang
450 40
orang
600 40
orang
orang
- 1
1.13.1.14 Program .1.19 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo meningkatnya jumlah lansia yang terlayani dalam panti jompo
35
orang
35
orang
356 35
orang
orang
meningkatnya profesionalisme tenaga pengasuh lansia dalam panti
-
-
-
-
- 5
orang
75 5
orang
75 5
orang
75 5
orang
75 20
Jumlah lansia yang dilatih
-
-
-
-
- 35
orang
50 35
orang
50 35
orang
60 50
orang
75 155
VIII - 62
orang
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2 1 1.13.1.14 Program .1.20 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja pada Program awal RPJMD (Outcome) (2013) 3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17 0
jumlah eks penyandang penyakit sosial yang terlayani
-
-
-
-
- 40
orang
100 20
jumlah penyandang eks penyakit sosial yg diberdayakan
-
-
-
-
- 20
orang
60 20
jumlah pemantauan eks penyakit sosial
-
-
-
-
- 1
kali
jumlah PMKS yang dilatih
-
-
-
-
- 20
orang
60 20
orang
65 20
orang
70 100
orang
orang
60 20
orang
70 20
orang
70 80
orang
30 1
Kali
30 1
kali
40 1
kali
50 4
kali
orang
30 20
orang
orang
35 20
orang
40 80
orang
pkt
35 5
pkt
pkt
40 5
pkt
50 25
pkt
1.13.1.14 Program .1.21 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
jumlah implementasi program CSR bagi masyarakat miskin
10 paket
- 5
pkt
25
5
20
35 5
VIII - 63
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja pada Program awal RPJMD (Outcome) (2013) 3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
-
5 lmbga
1
meningkatnya jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang aktif melaksanakan UKS meningkatnya 30 jumlah orsos yang malaksanakan UKS jumlah KT (Karang Taruna) yang aktif malaksanakan meningkatnya kerjasama lintas sektor dan dunia dalam usaha kesejahteraan sosial
-
meningkatnya jumlah rumah layak huni
-
24
Jumlah Perintis 50 Kemerdekaan dan Keluarganya yang mendapatkan santunan
jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi
0rsos
kube
11
-
-
-
KT
-
40
rmh
50
-
45
-
orang
Target
6
-
25
orang
Rp. (juta)
Target
4
terpenuhinya fasilitas lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
2015
-
7 lmbga
1
-
5
KT
10
464 30
30
-
kube
rmh
50
orang
-
2016 Rp. (juta) 8 25
1
2017
Target
Rp. (juta)
9
10
Target 11 lmbga
lembga
30 1
- 10
PSM
30 10
PSM
- 5
orsos
75 5
orsos
30 5
KT
30 5
KT
2018 Rp. (juta) 12 30 1
35 10
100 10
30 5
Target 13 lembag a
PSM
orsos
KT
2019 Rp. (juta) 14 35 1
35 10
125 10
40 5
Target 15 lembag a
PSM
orsos
KT
230
20
Kube
450 20
kube
450 20
kube
450 20
kube
355
40
rumah
500 40
rmh
500 40
rumah
520 40
rumah
30
50
orang
50 50
orang
50 50
orang
50 50
orang
- 20
orang
30 20
orang
30 20
orang
30 20
orang
Rp. (juta)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
16
17 35 6
40 40
200 30
50 50
470 90
550 230
50 300
30 80
VIII - 64
lembaga
PSM
orsos
KT
kube
rumah
orang
orang
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Kondisi Pemerintahan Indikator Kinerja Indikator dan program Kinerja pada Program Prioritas awal RPJMD (Outcome) Pembangunan (2013)
2 1 1.14. TENAGA KERJA 1.14.1.14 Program .1.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2016
2015
2017
2019
2018
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17 0
Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran
12 kegiata n
12 kegiata n
587
12 kegiata n
662
12 kegiata n
966
12 kegiata n
995
12 kegiata n
1,017
12 kegiata n
1,135 72
kegiatan
kegiata n
575 42
kegiatan
2 kegiata n
125 12
kegiatan
1.14.1.14 Program .1.02 peningkatan sarana dan prasarana aparatur meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
8 kegiata 7 n
meningkatnya disiplin Aparatur
2 kegiata n
kegiata n
380 7
kegiata n
323 7
kegiata n
735 7
kegiata n
590 7
kegiata n
530 7
1.14.1.14 Program .1.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 2 kegiata n
30
2 kegiata n
33
2 kegiata n
90
2 kegiata n
110
2 kegiata n
115
1.14.1.14 Program .1.05 peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
14
orang
16
orang
114
18 orang
87
24 orang
210
24 orang
210
24 orang
220
24 orang
250 130
VIII - 65
orang
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2 1 1.20.1.14 Optimalisasi .1.28 Penyelenggaraa n Pemerintah daerah
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja pada Program awal RPJMD (Outcome) (2013) 3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
12 bulan
2016
2017
2018
2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
terselenggaranya optimalisasi penyelanggaraan pemerintah daerah
2015
12
bulan
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
- 12
bulan
1.14.1.14 Program .1.15 peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja jumlah tenaga kerja terampil yang dilatih di LLK
60
Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya
-
TK
60
TK
-
331 60
-
TK
330
80
TK
500 100
TK
575 100
TK
650 100
TK
700 500
TK
-
- 2
orang
40 2
orang
45 2
orang
50 2
orang
50 8
orang
30 12
bulan
40 12
bulan
50 12
bulan
50 48
bulan
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
-
-
- 12
bulan
Jumlah mobil praktek
-
-
- 1
buah
- 1
keg
250
-
-
-
-
1
buah
-
1
keg
250 2
buah
1.14.1.14 Program .1.16 Peningkatan kesempatan Kerja Jumlah Kegiatan Padat karya dan Wirausaha baru
5
keg
-
- 1
keg
- 1
keg
- 1
keg
- 5
VIII - 66
keg
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikator Kinerja Indikator Kinerja pada Program awal RPJMD (Outcome) (2013) 3
Target
4
5 dok
Rp. (juta)
1
Besaran Tenaga Kerja yang memperoleh fasilitas pengembangan usaha
-
-
- 30
-
-
-
- 2
Meningkatnya jumlah Lembaga Latihan Swasta (LLS) yang menyediakan pelatihan bagi pencari kerja
-
jumlah informasi bursa TK
Target
6
-
LPK
2016
2015
Jumlah data informasi pasar kerja
Jumlah Lembaga 4 Pelatihan Swasta yang dibina
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
50
-
1
7 dok
TK
-
LPK
-
2017
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
8
9
10
Target
30 1
dok
50 1
11 dok
25 30
TK
120 30
TK
2018 Rp. (juta) 12 50 1
Target 13 dok
2019 Rp. (juta)
Target
14 50 1
15 dok
Rp. (juta)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
16 50 6
17 dok
130 30
dok
140 30
dok
140 150
TK
- 6
LPK
70 8
LPK
70 10
LPK
120 10
LPK
120 34
LPK
25 2
LPK
30 2
LPK
30 2
LPK
35 2
LPK
35 10
LPK
- 1
dok
100 1
dok
100 1
dok
100 1
dok
- 5
keg
- 5
keg
- 5
keg
- 5
keg
100 4
dok
terlaksananya penempatan dan perluasan kesempatan kerja Jumlah Kegiatan Padat karya dan Wirausaha baru
5
keg
-
- 5
keg
- 25
Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaa n
VIII - 67
keg
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja pada Program awal RPJMD (Outcome) (2013) 3 Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan
1470
meningkatnya Jumlah perusahaan yang memiliki syarat syarat kerja (PK, PP dan PKB )
30
terbentuknya dan terpenuhinya operasional dewan pengupahan kota Gorontalo
Jumlah perselisihan PHI/PHK yang terselesaikan Besaran Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3
4 TK
prsahn
-
43 kasus
180 prshn
Jumlah 180 penyelesaian kasus norma kerja dan norma K3 jumlah Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan UMP
jumlah dok pendataan
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
-
kasus
2015
Target
Rp. (juta)
5
6
2016
Target
Rp. (juta)
Target
7
8
9
2017 Rp. (juta)
Target
10 11 120 600 TK
2018 Rp. (juta) 12 130 500
Target 13 TK
2019 Rp. (juta) 14 140 570
Target 15 TK
Rp. (juta)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
16 150 2270
17
-
-
-
- 600
TK
-
-
-
- 10
prshn
-
-
-
- 1
lmbga
-
- 50
25 50
kasus
30 50
kasus
35 50
kasus
40 50
kasus
40 250
kasus
- 30
prshn
40 30
prshn
40 30
prshn
50 30
kasus
50 170
prshn
kasus
300 1
prshn
lmbga
50 10
450 1
prshn
lembag a
60 10
450 1
prshn
lembag a
75 40
500 4
prshn
lembaga
50
prshn
30
90
kasus
26
90
kasus
50
90
kasus
60 180
kasus
120 180
kasus
120 180
Kasus
130 810
kasus
120
prshn
18
100
prshn
25
100
prshn
40 100
prshn
45 100
prshn
50 100
prshn
50 620
prshn
dok
25
1
dok
30 1
dok
30 1
dok
35 1
dok
35 5
dok
-
-
50 10
TK
- 1
VIII - 68
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Kondisi Pemerintahan Indikator Kinerja Indikator dan program Kinerja pada Program Prioritas awal RPJMD (Outcome) Pembangunan (2013) 2
3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
Rp. (juta)
5
6
4
2016
2015
2017
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
7
8
9
10
jumlah perusahaan yang diperiksa
-
-
-
-
- 2
prshn
30 2
Jumlah pelaksanaan upacara Pencanangan bulan K3
-
-
-
-
- 1
kali
30 1
jumlah tenaga kerja dan pengusaha yang mengikuti sosialisasi
-
-
-
-
- 50
orang
30 50
Jumlah
3,065
3,204
7,396
Target 11 prshn
2019
2018 Rp. (juta)
Target
30 2
13 prshn
kali
30 1
orang
30 50
12
7,470
Rp. (juta)
Target
30 2
15 prshn
kali
30 1
orang
35 50
14
8,907
Rp. (juta)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
16 30 8
17 prshn
kali
30 4
kali
orang
40 200
orang
9,685
11,400
VIII - 69
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KOTA GORONTALO
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
1
Urusan Wajib
1.18
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
2015 Rp. (Juta)
Target
Kondisi Kinerja pada akhir 2016 2017 2018 2019 periode RPJMD Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (2019) Target Target Target Target (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta)
1.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
12 Bulan
301
12 Bulan
303
1.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan perangkat lunak dan keras
1 Tahun
1 Tahun
174
1 Tahun
174 1 Tahun
184 1 Tahun
192 1 Tahun
202 1 Tahun
211
6 Tahun
1.18.05 Program Jumlah pegawai Peningkatan yang mengikuti Kapasitas Sumber Bimtek Daya Aparatur
2 Orang
30
2 Orang
30 2 Orang
32 2 Orang
32 2 Orang
35 2 Orang
35
12 Orang
1.18.15 Program Tersedianya data Pengembangan potensi dan Keserasian kepemudaan Kebijakan Pemuda
1 Kali Pendata-an
20 1 Kali Pendataan
20 1 Kali Pendata an
21 1 Kali Pendata an
22 1 Kali Pendata an
23 1 Kali Pendata an
23 6 Kali Pendataan
1.18.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
112 Orang
124 112 Orang
Persentase peningkatan peran serta kepemudaan
12 Bulan
124 112 Orang
317
12 Bulan
129 112 Orang
332
12 Bulan
135 112 Orang
349
12 Bulan
141 112 Orang
367 72 Bulan (6 Tahun)
145 672 Orang
VIII - 70
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2013)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
2015 Rp. (Juta)
Target
Kondisi Kinerja pada akhir 2016 2017 2019 2018 periode RPJMD Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (2019) Target Target Target Target (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta)
1.18.17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Jumlah organisasi Kepemudaan yang terlatih dalam mengelola kegiatan masyarakat
1 Kelmpk (30 Orang)
27 2 Kelmpk (60 Orang)
27 2 Kelmpk (60 Orang)
28 2 Kelmpk (60 Orang)
29 2 Kelmpk (60 Orang)
30 2 Kelmpk (60 Orang)
31 11 Kelpk (330 Orang)
1.18.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan seluruh Cabang Olahraga
5 Cab. OR
38 5 Cab. OR
38 6 Cab. OR
39 8 Cab. OR
41 22 Cab. OR
43 28 Cab. OR
46 33 Cab. OR
1.18.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terbinanya atlit dan Cabang Olahraga yang berkembang di masyarakat
1,120 171 atlit dan 21 Cab. OR
1,118 185 atlit dan 22 Cab. OR
1,174 195 atlit dan 23 Cab. OR
1,192 205 atlit dari 24 Cab. OR
833 220 atlit dan 25 Cab. OR
1.18.28 Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.18.21 Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan Jumlah sarana olahraga yang tertata
3x Muscab. OR
75 atlit dan 21 Cab. OR
1 kali
9 Lap. pada 9 Kec
14
1 kali
575 3 Paket dan 9 Lap. pada 9 Kec
14
1 kali
575 3 Paket dan 9 Lap. pada 9 Kec
15
1 kali
604 4 Paket dan 9 Lap. pada 9 Kec
15
1 kali
634 4 Paket dan9 Lap. pada 9 Kec
16
1 kali
666 4 Paket dan 9 Lap. pada 9 Kec
1,359 1051 atlit dan 30 Cab. OR
17
6 Kali
699
21 Paket dan 9 Lap. pada 9 Kec
VIII - 71
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target -
JUMLAH
2015 Rp. (Juta) -
2,423
Target 3 paket (pembuatan lapgn sepak bola mini, perbaikan GOR, pemeliharaa n rumput sintetik)
Kondisi Kinerja pada akhir 2016 2017 2018 2019 periode RPJMD Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (2019) Target Target Target Target (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 4,000 3 paket
4,200 4 paket
7,000 4 paket
7,350 4 paket
7,717
4 Paket (Bantuan/A PBN)
2,423
2,543
2,624
2,338
2,933
(APBD)
VIII - 72
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
1 1.19 1.19.01
1.19.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1.19.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis
1.19.15
Program Peningkatan Persentase terlaksananya Keamanan dan kegiatan pemantauan di 9 Kenyamanan Lingkungan kecamatan
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
100% (12 Bln)
100% (12 Bln)
268
100% (12 Bln)
229
100% (12 Bln)
240
100% (12 Bln)
251
100% (12 Bln)
264
100% (12 Bln)
278
100% (12 Bln)
100% (12 Bln)
100% (12 Bln)
156
100% (12 Bln)
206
100% (12 Bln)
217
100% (12 Bln)
227
100% (12 Bln)
239
100% (12 Bln)
251
100% (12 Bln)
(2 Org) 100% ( 3 Org )
15
100% ( 4 Org )
15
100% ( 5 Org )
16
100% ( 5 Org )
17
100% ( 6 Org )
17
100% (5 Org )
18
100% (30 Org )
154
100% (12 Bln)
154
100% (12 Bln)
162
100% (12 Bln)
170
100% (12 Bln)
179
100% (12 Bln)
188
100% (12 Bln)
3
URUSAN WAJIB Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Persentase peningkatan Administrasi Perkantoran kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2014
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
100%
100% (12 Bln)
100% (12 Bln)
VIII - 73
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
Target 1
2
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.19.16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase terlaksananya kegiatan rapat Kominda,FKDM dan Tim Terpadu dalam setahun
100% (12 Bln)
100% (12 Bln)
408
100% (12 Bln)
408
100% (12 Bln)
428
100% (12 Bln)
450
100% (12 Bln)
473
100% (12 Bln)
497
100% (12 Bln)
1.19.17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
peningkatan pemahaman masyarakat terhadap toleransi,kerukunan dan kerjasama antar umat beragama,nilai sosial dan solidaritas dikalangan masyarakat serta pelestarian nilai luhur budaya bangsa
100% (4 kali 100% (4 Rapat FKUB, 4 kali kali Monev WNA Rapat dan 4 kali Rapat FKUB, 4 Pembauran kali Kebangsaan) Monev WNA dan 4 kali Rapat Pembaur an Kebangs aan)
207
100% (4 kali Rapat FKUB, 4 kali Monev WNA dan 4 kali Rapat Pembaur an Kebangs aan)
207
100% (4 kali Rapat FKUB, 4 kali Monev WNA dan 4 kali Rapat Pembaur an Kebangs aan)
218
100% (4 kali Rapat FKUB, 4 kali Monev WNA dan 4 kali Rapat Pembaur an Kebangs aan)
228
100% (4 kali Rapat FKUB, 4 kali Monev WNA dan 4 kali Rapat Pembaur an Kebangs aan)
240
100% (4 kali Rapat FKUB, 4 kali Monev WNA dan 4 kali Rapat Pembaur an Kebangs aan)
251
100% (20 kali Rapat FKUB, 20 kali Monev WNA dan 20 kali Rapat Pembauran Kebangsaan)
VIII - 74
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1 1.19.21
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
3
Program Pendidikan Politik masyarakat
Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Gorontalo
2014
Target
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
100% (2 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 4 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas dan 300 kali Pemantauan Pemilu, 3 kali penertiban peralatan Pemilu, 1 kali kegiatan CIPKON, 1 kali pembekalan simulasi PAMTPS)
100% (2 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 4 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas dan 300 kali Pemanta uan Pemilu, 3 kali penertib an peralata n Pemilu, 1 kali kegiatan CIPKON, 1 kali pembeka lan simulasi PAMTPS)
760
100% (2 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 4 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas, 1 kali kegiatan CIPKON)
105
100% (2 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 4 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas, 1 kali kegiatan CIPKON)
110
100% (2 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 4 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas, 1 kali kegiatan CIPKON)
579
100% (2 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 4 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas, 1 kali kegiatan CIPKON)
122
100% (2 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 4 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas dan 300 kali Pemanta uan Pemilu, 3 kali penertib an peralata n Pemilu, 1 kali kegiatan CIPKON, 1 kali pembeka lan simulasi PAMTPS)
638
100% (10 kali Rapat Verifikasi Bantuan Parpol, 20 kali Rapat Tim Fasilitasi Ormas dan 900 kali Pemantauan Pemilu, 9 kali penertiban peralatan Pemilu, 1 kali kegiatan CIPKON, 1 kali pembekalan simulasi PAMTPS)
100% (12 Bln)
1,416
100% (12 Bln)
968
100% (12 Bln)
1,016
100% (12 Bln)
1,067
100% (12 Bln)
1,120
100% (12 Bln)
1,176
OTONOMI DAERAH 1.20.16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah JUMLAH
Persentase terlaksananya Rapat MUSPIDA
100%
(12 Bln)
3,384
2,292
2,407
2,989
2,654
3,297
100%
Rp
VIII - 75
(12 Bln)
13,639
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja pada awal Program (Outcome) RPJMD (2013)
2014
Target 1
1.19.01
2 3 4 5 SATPOL PP URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pelayanan Cakupan pelayanan 1 paket kegiatan 12 1 paket administrasi administrasi kali kegiatan perkantoran perkantoran 12 kali
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
193
1 paket kegiatan 12 kali
254
1 paket kegiatan 12 kali
303
1 paket kegiatan 12 kali
253
1 paket kegiatan 12 kali
304
1 paket kegiatan 12 kali
248
1 paket kegiatan 12 kali
1.19.02
Program peningkatan sarana dan prasarana
1 paket kegiatan 12 1 paket persentase kali peningkatan sarana kegiatan dan prasarana 12 kali aparatur
385
1 paket kegiatan 12 kali
663
1 paket kegiatan 12 kali
207
1 paket kegiatan 12 kali
351
1 paket kegiatan 12 kali
183
1 paket kegiatan 12 kali
351
1 paket kegiatan 12 kali
1.19.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
200
700 psg pakaian linmas utk Pemilu
200
-
75
-
200
-
150
700 psg pakaian linmas utk Pemilu
200
1400 psg pakaian linmas utk pemilu
1.19.05
Program peningkatan Terwujudnya hasil kapasitas sumber daya analisis kebutuhan aparatur personel dan beban kerja serta pengembangan kapasitas personel
0
0
1 paket kegiatan 12 1 paket kali kegiatan 12 kali
15
1 paket kegiatan 12 kali
90
1 paket kegiatan 12 kali
90
1 paket kegiatan 12 kali
90
1 paket kegiatan 12 kali
90
1 paket kegiatan 12 kali
90 1 paket kegiatan 12 kali
VIII - 76
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja pada awal Program (Outcome) RPJMD (2013)
2014
Target 1
2
3
1.19.15
Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perda/pilwako serta masyarakat
1.19.16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terwujudnya keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindakan kriminal
4
5
1 paket kegiatan 12 1 paket kali kegiatan 12 kali
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
747
1 paket kegiatan 12 kali
948
1 paket kegiatan 12 kali
948
1 paket kegiatan 12 kali
948
1 paket kegiatan 12 kali
948
1 paket kegiatan 12 kali
948
1 paket kegiatan 12 kali
0
1 paket kegiatan 12 kali
13
1 paket kegiatan 12 kali
13
1 paket kegiatan 12 kali
13
1 paket kegiatan 12 kali
0
1 paket kegiatan 12 kali
13
1 paket kegiatan 12 kali
747
961
961
961
948
961
URUSAN WAJIB - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.26
Program Penaatan Peraturan Perundangundangan
Persentase ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputsan walikota
JUMLAH URUSAN JUMLAH URUSAN SATPOL PP
652
1 paket kegiatan 12 kali
0
1 paket kegiatan 12 kali
315
1 paket kegiatan 12 kali
315
1 paket kegiatan 12 kali
315
1 paket kegiatan 12 kali
315
1 paket kegiatan 12 kali
315
-
315
315
315
315
315
1,540
2,483
1,951
2,170
1,990
2,165
1 paket kegiatan 12 kali
10,759
VIII - 77
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GORONTALO
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
Target
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
1 Urusan.... BPBD SEKRETARIAT 1.19.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
85%
100%
327
100%
300
100%
325
100%
350
100%
375
100%
400
100%
1.19.02
Program Persentase capaian Peningkatan Sarana layanan sarana dan dan Prasarana prasarana aparatur Aparatur
84%
100%
1,949
100%
614
100%
370
100%
390
100%
400
100%
420
90%
1.19.03
Program Peningkatan disipilin aparatur
Persentase pemenuhan pakaian dinas dan pakaian kerja pemadam kebakaran
100%
100%
75
100%
50
100%
50
100%
50
100%
60
100%
60
85%
1.19.04
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang terlatih
78%
2%(2 orang)
Persentasi ketersediaan layanan administrasi perkantoran
11
3% (3 orang)
30
3% (3 orang)
30
3% (3 orang)
30
3% (3 orang)
30
3% (3 orang)
30
VIII - 78
95%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Kode
1.19.22
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan bahaya bencana kebakaran
JUMLAH
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (tahun 2014)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
Target
Persentase kesiapsiagaan masyarakat pada kawasan rawan bencana dan kesiapsiagaan pemerintah daerah
50%
50%
Presentase Penanganan Bencana
80%
80%
Persentase tingkat pemahaman masyarakat akan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran
20%
2015
Rp. (Juta)
Target
534
52%
2016
Rp. (Juta) 805
80%
-
2,896
25%
Target 54%
2017
Rp. (Juta) 1,030
85%
507
2,306
30%
Target 56%
2018
Rp. (Juta) 840
90%
2,450
4,255
35%
Target 58%
2019
Rp. (Juta) 1,170
95%
650
2,310
40%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
Target 60%
Rp. (Juta) 910
Tingkat kesiapsiagaa n masyarakat dan pemerintah daerah sebesar 60 %
100%
2,655
4,690
45%
100%
800 Tingkat pemahaman masyarakat akan bencana kebakaran
2,620
VIII - 79
16,181
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun 2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja Pada Akhir RPJMD (2019)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcame)
Kondisi Indikator Kinerja Pada Awal RPJMD (2013)
2
3
4
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
16 Kegiatan
16 Kegiatan
11,781,554,450
16 Kegiatan
7,177,209,000 16 Kegiatan
7,536,069,600
16 Kegiatan
7,912,873,500
16 Kegiatan
8,308,517,800
16 Kegiatan
8,723,944,610
16 Kegiatan
Cakupan pelayanan perangkat lunak dan Program Peningkatan Sarana keras untuk 1.20.03.0 dan Prasarana Aparatur meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
7 Kegiatan
7 Kegiatan
1,668,500,000
6 Kegiatan
1,096,000,000 6 Kegiatan
1,150,800,000
6 Kegiatan
1,208,340,000
6 Kegiatan
1,268,757,150
6 Kegiatan
1,332,195,700
6 Kegiatan
2 Paket
2 Paket
400,000,000
2 Paket
200,000,000
2 Paket
210,000,000
2 Paket
220,500,000
2 Paket
231,525,000
2 Paket
243,101,300
2 Paket
0%
20 Orang
235,000,000
14 Orang
175,000,000
14 Orang
183,750,000
14 Orang
192,937,500
14 Orang
202,584,500
14 Orang
212,713,900
14 Orang
1 Tahun
7,413,076,000
1 Tahun
3,132,551,000
1 Tahun
3,289,179,000
1 Tahun
3,453,638,000
1 Tahun
3,626,320,000
1 Tahun
3,807,637,000
1 Tahun
No. Kode
1
Target
Rp
1 Urusan Wajib 1.20
SETDA
1.20.03.0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.03.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparat yang menggunakan pakaian dinas
Jumlah aparatur yang berpendidikan S1,S2 dan S3 di lingkungan pemerintah kota gorontalo Jumlah aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis
Program Peningkatan Jumlah SKPD yang patuh 1.20.03.1 Pelayanan Kedinasan Kepala terhadap ketentuan Daerah/Wakil Kepala Daerah pelayanan publik
VIII - 80
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcame)
Kondisi Indikator Kinerja Pada Awal RPJMD (2013)
1
2
3
4
Terselenggaranya dengan tokoh-tokoh pimpinan/anggota organisasi dan kemasyarakatan
9 Kec 50 Kel
9 Kec 50 Kel
Terselenggaranya kunjungan kerja pejabat negara/departemen lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
6 Kali
6 Kali
500,000,000
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
48 Kali
48 Kali
Terselenggaranya penyelenggaraan kegiatan rumah tangga walikota/wakil walikota
24 Paket
Terciptanya Optimalisasi Penyelenggaraan Umum Pemerintah Daerah
35 Paket
Optimalisasi 1.20.03.2 Penyelenggaraan Umum Pemerintah Daerah JUMLAH
Target
Rp
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja Pada Akhir RPJMD (2019)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2,370,000,000 9 Kec 50 Kel
598,000,000 9 Kec 50 Kel
627,900,000
9 Kec 50 Kel
659,295,000
9 Kec 50 Kel
6 Kali
280,000,000
6 Kali
294,000,000
6 Kali
308,700,000
1,550,000,000
48 Kali
850,000,000
48 Kali
892,500,000
48 Kali
937,125,000
24 Paket
2,993,076,000
24 Paket
1,404,551,000
24 Paket
1,474,779,000
24 Paket
1,548,518,000
24 Paket
35 Paket
1,785,905,600
35 Paket
613,240,000
35 Paket
643,902,000
35 Paket
676,097,000
35 Paket
Rp
23,284,036,000
Tahun 2019
Rp 12,394,000,000
Rp 13,013,700,600
Rp
13,664,386,000
692,259,800 9 Kec 50 Kel
726,872,800
9 Kec 50 Kel
6 Kali
324,135,000
6 Kali
340,341,800
6 Kali
48 Kali
983,981,300
48 Kali
1,033,180,400
48 Kali
1,625,943,900
24 Paket
1,707,242,000
24 Paket
709,902,000
35 Paket
745,397,100
35 Paket
Rp 14,347,606,450
VIII - 81
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA GORONTALO
No. Kode
1
Kondisi Bidang Urusan Indikator Indikator Pemerintahan dan 2014 Kinerja Program Kinerja pada program Prioritas awal RPJMD (Outcome) Pembangunan Target Rp. (Juta) (2013) 2
3
4
URUSAN WAJIB 1 BAGIAN ADMINSITASI PEMBANGUNAN 1.20 1.20.01 Program Pelayanan Cakupan 9 kegiatan Administrasi Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran 1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan alat Perangkat Lunak dan Keras untuk meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Jumlah Aparat yang menggunakan pakaian dinas 1.20.05 Program Jumlah Aparatur yang Telah Peningkatan Kapasitas Sumber Mengikuti Diklat / Bimtek Daya Aparatur
4 kegiatan
5
6
2015 Target 7
9 kegiatan
199,493 1 kegiatan
4 kegiatan
541,826
1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah SKPD Yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
2 orang
10,602
2016
Rp. (Juta) 8
90
25 Orang
4 Orang
150 Orang
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
9
10
11
12
13
14
4021 kegiatan
4 kegiatan
2017
402 1 kegiatan
90 4 kegiatan
90
15 25 Orang
20
30 Orang
20 30 Orang
50 4 Orang
50
6 Orang
70
200 150 Orang
200
200
4 kegiatan
40211 kegiatan
150 Orang
4 kegiatan
6 Orang
150 Orang
Kondisi Indikator Kinerja pada 2019 akhir RPJMD Target Rp. (Juta) (2019) 15
402 1 kegiatan
90
17
402
11 kegiatan
90
4 kegiatan
25 40 Orang
25
40 Orang
70
70
200
4 kegiatan
16
6 Orang
150 Orang
250
VIII - 82
6 Orang
150 Orang
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Kondisi Bidang Urusan Indikator Indikator Pemerintahan dan 2014 Kinerja Program Kinerja pada program Prioritas awal RPJMD (Outcome) Pembangunan Target Rp. (Juta) (2013) 2
3
1.20.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang transparansi dan akuntabilitas keuangan
1.20.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Jumlah Dukomen Sanitasi Kota Gorontalo
1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah pelaporan data realisasi APBD secara E Monev (TEPPA) Jumlah Unit Layanan Pengadaan Jumlah Program dan kegiatan yang bersinergis, kolaborasi dan beroleh dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4
5
6
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2015 Target 7 7 buku
20 Buku dan 20 CD dan Rapat Koordina si Sanitasi
200,450 50 Buku dan 50 CD dan Rapat Koordina si Sanitasi
12 kali
2016
Rp. (Juta) 8 30
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
7 buku
30
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
7 buku
40
Target
Rp. (Juta)
13
14
7 buku
Kondisi Indikator Kinerja pada 2019 akhir RPJMD Target Rp. (Juta) (2019) 15
40
7 buku
16
17 40
7 buku
250 50 Buku dan 50 CD dan Rapat Koordina si Sanitasi
250 50 Buku dan 50 CD dan Rapat Koordinasi Sanitasi
250 50 Buku dan 50 CD dan Rapat Koordinas i Sanitasi
250 50 Buku dan 50 CD dan Rapat Koordinas i Sanitasi
250 50 Buku dan 50 CD dan Rapat Koordinasi Sanitasi
150
200
200
200
200
12 kali
1 Unit
275,400
1 Unit
300
1 Unit
50 paket kegiatan
425,574
100 paket kegiatan
150
100 paket kegiatan
300
12 kali
1 Unit
200 100 paket kegiatan
350
12 kali
1 Unit
200 100 paket kegiatan
350
12 kali
1 Unit
350
200 100 paket kegiatan
200
VIII - 83
12 kali
1 Unit
100 paket kegiatan
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Kondisi Bidang Urusan Indikator Indikator Pemerintahan dan Kinerja Program Kinerja pada program Prioritas awal RPJMD (Outcome) Pembangunan (2013) 2
3
4
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
Jumlah Sosialisasi Sistem informasi evaluasi pelaporan secara on line
Target 7
2016
Rp. (Juta) 8
2017
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
9
10
11
12
13
14 100
1 kali
100
4 Triw dan 12 Kali Monitori ng
200 4 Triw dan 12 Kali Monitoring
250
4 Triw dan 12 Kali Monitorin g
250
4 Triw dan 12 Kali Monitorin g
250
4 Triw dan 12 Kali Monitoring
100
200 Buku
100 200 Buku
100 200 Buku
120 200 Buku
120
200 Buku
12 Kali Rapat, 6 kali monitori ng
200
12 Kali Rapat, 6 kali monitori ng
250
12 Kali Rapat, 6 kali monitorin g
250
12 Kali Rapat, 6 kali monitorin g
250
12 Kali Rapat, 6 kali monitorin g
300
12 Kali Rapat, 6 kali monitoring
1.20.25.4Program Jumlah MOU Peningkatan yang tercapai dan Kerjasama antara dilaksanakan Pemerintah Daerah
6 MOU
100
6 MOU
100
6 MOU
150
6 MOU
150
6 MOU
200
26 MOU
1.20.33 Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
12 Kali
100
12 Kali
100
12 Kali
150
12 Kali
150
12 Kali
200
12 Kali
4 Triw dan 12 Kali Monitori ng
120 Buku
120 Buku
12 Kali Rapat, 4 kali monitori ng
106,200
45,000
198,200
Jumlah pendataan/Regist rasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
JUMLAH URUSAN
2,002,745
4 Triw dan 12 Kali Monitori ng
150
200 Buku
2,387
100
17
1 kali
4 Triw dan 12 Kali Monitoring
1 kali
16
100
Jumlah Rakor dan Mitra Program antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota G t l Jumlah Dokumen Juknis APBD Kota Gorontalo Jumlah Rapat Koordinasi Keassistenan
100
15
1 kali
1.20.28 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 kali
Kondisi Indikator Kinerja pada 2019 akhir RPJMD Target Rp. (Juta) (2019)
2,592
2,822
2,847
1 kali
3,047
VIII - 84
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KOTA GORONTALO No. Kode
1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2
3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016 Rp.
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
4
5
6
7
1 Paket 7 kegiatan
12 Bulan
229,000,000
12 Bulan
240,000,000
12 Bulan
240,000,000
12 Bulan
240,000,000
12 Bulan
240,000,000
12 Bulan
240,000,000
12 Bulan
8
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9
10
11
12
13
14
15
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
URUSAN WAJIB BAGIAN HUMAS
1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Meningkatnya Pelayanan Perkantoran
1.20.02
Program Peningkatan Persentase Sarana dan peningkatan sarana Prasarana Aparatur prasarana aparatur
1 paket 2 kegiatan
1 Tahun
108,000,000
1 Tahun
42,500,000
1 Tahun
42,500,000
1 Tahun
42,500,000
1 Tahun
42,500,000
1 Tahun
42,500,000
1 Tahun
1.20.05
Program Peningkatan Persentase jumlah Kapasitas Sumber aparatur yang Daya Aparatur mengikuti bimtek
30% dari jumlah PNS Bag. Humas
10% dari jumlah PNS Bag. Humas
11,000,000
20% dari jumlah PNS Bag. Humas
40,000,000
20% dari jumlah PNS Bag. Humas
40,000,000
20% dari jumlah PNS Bag. Humas
40,000,000
20% dari jumlah PNS Bag. Humas
40,000,000
20% dari jumlah PNS Bag. Humas
40,000,000
100% dari jumlah PNS Bag. Humas
1.20.28
Program Optimalisasi Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Publikasi Kerja Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
1,195,000,000 MoU dengan 1,149,500,000 MoU dengan 4 1,149,500,000 MoU dengan 4 Media Masa 4 Media Masa Media Masa Lokal, iklan/ Lokal, iklan/ Lokal, iklan/ ucapan ucapan ucapan dengan dengan dengan Media Media Massa Media Massa Massa Loka Loka Lokal dan Nasional
1,149,500,000 MoU dengan 1,149,500,000 MoU dengan 4 Media 4 Media Masa Lokal, Masa Lokal, iklan/ iklan/ ucapan ucapan dengan dengan Media Massa Media Massa Loka Loka
1,149,500,000
1,543,000,000
1,472,000,000
1,472,000,000
JUMLAH URUSAN
MoU dengan 2 MoU dengan 2 Media Media Massa Massa (Mimoza dan Harian Radar (Mimoza dan Gorontalo) Harian Radar Gorontalo)
1,472,000,000
1,472,000,000
1,472,000,000
VIII - 85
100% ( MoU, Iklan / Ucapan dengan Media Massa lokal )
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN KEUANGAN SETDA KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
1
Indikator Kinerja Kondisi Indikator Program Kinerja Pada Awal (Outcame) RPJMD (2013)
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Indikator Kinerja Pada Akhir RPJMD (2019)
Target
Rp
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6 Kegiatan
6 Kegiatan
Rp
153,000,000
6 Kegiatan
122,500,000
9 Kegiatan
159,700,000
9 Kegiatan
167,760,000
9 Kegiatan
176,224,400
9 Kegiatan
185,038,000
9 Kegiatan
Cakupan pelayanan alat perangkat lunak dan keras untuk meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Rp
12,000,000
4 Kegaitan
61,500,000
6 Kegaitan
110,900,000
6 Kegaitan
116,495,000
6 Kegaitan
122,322,000
6 Kegaitan
128,440,200
6 Kegaitan
Jumlah aparat yang menggunakan pakaian dinas
18 Pasang
18 Pasang
8,500,000
18 Pasang
8,925,000
18 Pasang
9,372,000
18 Pasang
9,841,000
18 Pasang
7 Orang
73,500,000
7 Orang
77,300,000
7 Orang
81,005,000
7 Orang
85,055,000
15 Orang
3
17
1 Urusan Wajib 1.20
BAG. KEUANGAN
1.20.03.01
Cakupan Program Pelayanan pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
Program Peningkatan 1.20.03.03 Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.03.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek 0%
5 Orang
Rp
65,000,000
7 Orang
70,000,000
Program Peningkatan Pengembagan Sistem 1.20.03.06 Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas keuangan
6 Buku
14,050,000
6 Buku
14,788,000
6 Buku
15,528,000
6 Buku
16,305,000
6 Buku
Prpgram Optimalisasi 1.20.03.28 Penyelenggaraan Umum Pemerintah Daerah
Terciptanya Optimalisasi Penyelenggaraan Umum Pemerintah Daerah
1 Kali Sosialisas
3,150,000
1 Kali Sosialisasi
3,308,000
1 Kali Sosialisasi
3,473,000
1 Kali Sosialisasi
3,648,000
1 Kali Sosialisasi
JUMLAH
Rp 230,000,000
Rp
254,000,000
Rp
369,800,000
Rp
388,576,000
Rp
407,924,400
Rp
428,327,200
VIII - 86
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN KESRA SETDA KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan No. Kode program Prioritas Pembangunan
1 1 1.20.01
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2 3 URUSAN WAJIB BAGIAN KESRA Program Pelayanan Cakupa Administrasi pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran tertib dan lancar
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
100%
100%
173
100%
174
100%
164
100%
164
100%
164
100%
164
100%
100%
65
7 buah
65
4 buah
90
100%
45
100%
45
100%
45
90%
12.00
0
0
0
0
0.00
0
0.00
12
25 orang
35
14 Org
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1.20.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah aparatur yang disiplin
25 orang
25 orang
12
25 orang
1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek
2 Org
2 Org
35
2 Org
35
2 Org
35
2 Org
35
2 Org
35
2 Org
VIII - 87
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan No. Kode program Prioritas Pembangunan
1
2
1.20.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
Target
Rp. (Juta) 6
3
4
5
Tersedianya sejumlah laporan capaian kinerja dan Ihtisar realisasi
3 Buku
3 Buku
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Keagamaan dan Kemasyarakatan
JUMLAH
Jumlah kegiatan 5 kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dalam siar agama
2015
5 kegiatan
8
2016
Target
Rp. (Juta)
7
8
3 Buku
8
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
3 Buku
13
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
3 Buku
13
2019
Target
Rp. (Juta)
13
14
3 Buku
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
13
Target
Rp. (Juta)
15
16
3 Buku
17 13
1,478
1,478
1,294
1,294
1,294
1,294
140
140
170
170
170
170
6,151 5 kegiatan
8,062
6,151 5 kegiatan
8,063
7,687 5 kegiatan
9,453
7,837 5 kegiatan
9,558
7,887 5 kegiatan
9,608
3 Buku
7,937 5 kegiatan
9,670
VIII - 88
46,352
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN UMUM SETDA KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja Pada Awal RPJMD (2014)
2015
2014
2016
2017
2018
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 Paket 11 Kegiatan
1 Paket 11 Kegiatan
620
1 Paket 11 Kegiatan
571
1 Paket 11 Kegiatan
571
1 Paket 11 Kegiatan
571
1 Paket 11 Kegiatan
571
1 Paket 11 Kegiatan
571
1 Paket 11 Kegiatan
1 Paket 8 Kegiatan
1 Paket 8 Kegiatan
1,378
1 Paket 8 Kegiatan
883
1 Paket 8 Kegiatan
883
1 Paket 8 Kegiatan
883
1 Paket 8 Kegiatan
883
1 Paket 8 Kegiatan
883
1 Paket 8 Kegiatan
17
1 1 1.20 1.20.01
3 2 URUSAN WAJIB BAGIAN UMUM Program Pelayanan Persentase Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Perkantoran
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek
2 Orang
2 Orang
39
5 Orang
1.20.15
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase Sistem Administrasi Kearsipan
1 Paket
1 Paket
47
1 Paket
47
1 Paket
47
1 Paket
47
1 Paket
47
1 Paket
47
1.20.28
Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase peningkatan Pelayanan Pemerintahan Daerah
1 Paket 2 Kegiatan
1 Paket 2 Kegiatan
1,024
1 Paket 2 Kegiatan
460
1 Paket 2 Kegiatan
460
1 Paket 2 Kegiatan
460
1 Paket 2 Kegiatan
460
1 Paket 2 Kegiatan
460
JUMLAH URUSAN
Kondisi Indikator Kinerja Pada Akhir RPJMD (2019)
3,108
59
5 Orang
2,020
59
5 Orang
2,020
59
5 Orang
2,020
59
5 Orang
2,020
59
5 Orang
1 Paket
1 Paket 2 Kegiatan
2,020
VIII - 89
10,100
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja Pada Awal RPJMD (2013)
2017
2018
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 paket
1 paket
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah Perlengkapan dan Pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas
100%
1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat / bimtek
100%
Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundangundangan
2016
Rp. (Juta)
2 URUSAN WAJIB BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Meningkatnya Pelayanan Perkantoran
2015
Target 1 1 1.20 1.20.01
3
2014
Kondisi Indikator Kinerja Pada Akhir RPJMD (2019)
17
217
-
218
-
232
-
232
-
232
-
232
100%
70
-
70
-
70
-
70
-
70
-
70
100%
100%
90 2 Orang
- 120 Orang
1 paket
15 2 Orang
15 2 Orang
15 2 Orang
15 2 Orang
15
2 orang
25 120 Orang
25 120 Orang
25 120 Orang
25 120 Orang
25
120 orang
VIII - 90
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja Pada Awal RPJMD (2013)
3
2014
4
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- 5 kali
0
75 buah buku lembaran daerah tahun 2013 dan 75 buah buku lembaran berita daerah tahun 2012
2019
Rp. (Juta)
Program Meningkatnya disiplin Peningkatan aparatur Disiplin Aparatur Program Penataan Produk hukum yang Peraturan dihasilkan PerundangUndangan
2018
2017
Target
jumlah sosialisasi penyuluhan hukum
1.20.26
2016
2015
Kondisi Indikator Kinerja Pada Akhir RPJMD (2019)
25 buah buku lembaran daerah dan 25 buah buku lembaran berita daerah
0
51 5 kali
0
20 psg
51 5 kali
12
0
51 5 kali
0
0
51 5 kali
0
0
457 25 buah buku lembaran daerah dan 25 buah buku lembaran berita daerah
47 25 buah buku lembaran daerah dan 25 buah buku lembaran berita daerah
47 25 buah buku lembaran daerah dan 25 buah buku lembaran berita daerah
47 25 buah buku lembaran daerah dan 25 buah buku lembaran berita daerah
47 25 buah buku lembaran daerah dan 25 buah buku lembaran berita daerah
17 51
5 kali
0
47 150 buah buku lembaran daerah dan 150 buah buku lembaran berita daerah
Jumlah regulasi yang 0 disesuaikan
0
1 regulasi
1 regulasi
1 regulasi
1 regulasi
1 regulasi
5 regulasi
Jumlah PERDA dibentuk bersama DPRD dan Pemerintah Kota Gorontalo
3 buah
5 buah
5 buah
5 buah
5 buah
5 buah
35 buah
7 buah
VIII - 91
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
Kondisi Indikator Kinerja Pada Awal RPJMD (2013)
3
4
Terlaksananya kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan
100%
Terkoordinasinya penyelesaian masalah hukum Terlaksananya Operasi Justitia
JUMLAH URUSAN
2014
Target
Rp. (Juta)
5
6 -
0
Razia minuman keras dan kostkostan
2016
2015
Target
Rp. (Juta)
7
8
4 kali
1 tahun
0
4 kali
834
163
90
Target
Rp. (Juta)
9
10
4 kali
1 tahun
157
836
2017
4 kali
163
90
Target
Rp. (Juta)
11
12
4 kali
1 tahun
157
862
2018
4 kali
163
90
Rp. (Juta)
13
14
1 tahun
157
850
2019
Target
4 kali
4 kali
Kondisi Indikator Kinerja Pada Akhir RPJMD (2019)
163
90
Target
Rp. (Juta)
15
16
4 kali
1 tahun
157
850
4 kali
163
17 4 kali
90
157
850
VIII - 92
4,248
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA KOTA GORONTALO
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
1
2
1
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Program Kinerja pada (Outcome) awal RPJMD (2013) 3
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03
1.20.05
1.20.28
2015
2014 Target
Rp. (juta)
Target 5
4
2016
Rp. (juta) 6
2017
2018
2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
7
8
9
10
11
12
13
14
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 15
URUSAN WAJIB
1.20
1.20.02
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran.
Program Peningkatan Cakupan pelayanan alat Sarana dan perangkat lunak dan keras Prasarana Aparatur untuk meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas. Program Peningkatan Jumlah aparat yang Disiplin Aparatur menggunakan pakaian dinas
Program Peningkatan Jumlah aparat yang telah Kapasitas Sumber mengikuti Diklat/Bimtek. Daya Aparatur
376 1 tahun
381
5 tahun
155 1 tahun
160 1 tahun
165
5 tahun
10 25 orang
15 25 orang
15 25 orang
20
25 orang
45
50
55
6 orang
60
30 orang
Peringkat 250 10 Nasional
300
Peringkat 10 Nasional
4 kegiatan
600
22 kegiatan
1 tahun
1 tahun
802.3148 1 tahun
344.5 1 tahun
354 1 tahun
366
1 tahun
1 tahun
137.4832 1 tahun
147 1 tahun
150 1 tahun
-
19 orang
4.75 25 orang
10 25 orang
4 orang
4 orang
38
72
68
2 kegiatan
2 kegiatan
26.902
6 orang
6 orang
6 orang
376
6 orang
Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Standarisasi penyusunan berdasarkan regulasi dan ketercapaian peringkat kualitas penyusunan LPPD
Jumlah kegiatan APEKSI yang diikuti dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo
Peringkat 88.265 50 Nasional
485.675
4 kegiatan
Peringkat 175 30 Nasional
535
4 kegiatan
Peringkat 200 25 Nasional
550
4 kegiatan
Peringkat 250 20 Nasional
550
4 kegiatan
600
VIII - 93
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
1
2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Program Kinerja pada (Outcome) awal RPJMD (2013) 3
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
2015
Rp. (juta)
Target
4
Jumlah Rencana Aksi dan implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)
5
2016
Rp. (juta) 6
2017
2018
2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
7
8
9
10
11
12
13
14
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 15
7 RAD
8 RAD
90
8 RAD
100
8 RAD
100
8 RAD
125
8 RAD
130
8 RAD
Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di seluruh SKPD
2 dokumen
37 dok
25.3
37 dok
50
37 dok
60
37 dok
65
37 dok
70
37 dok
Persentase capaian pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
-
1 dok
37
1 dok
40
1 dok
45
1 dok
45
1 dok
50
1 dok
-
-
-
1 dok
25
-
-
-
-
-
-
-
-
1 dok
-
6 dok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 dok
-
1 tahun
Jumlah Perda yang diusulkan dan dilaksanakan Persentase penyusunan Lap.Keuangan, RPJMD,Renja,Renstra,Profil, LAKIP SKPD secara tepat waktu Jumlah Keasistenan dan Kesra
kegiatan Pemerintahan
Persentase kegiatan harihari besar yang dilaksanakan di tingkat Kota 2 kegiatan Gorontalo. Persentase kegiatan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Persentase monitoring dan evaluasi layanan kepada masyarakat di tingkat pemerintah kecamatan dan kelurahan
-
-
1 paket
12 bulan
12 bulan
33
224.1
-
1 tahun
- 2 keg
501.5
-
114.420 12 bulan
250
1 tahun
500 2 keg
-
-
120 12 bulan
250
1 tahun
500 2 keg
-
-
120 12 bulan
300
1 tahun
500 2 keg
-
-
125 12 bulan
300
1 tahun
500 2 keg
-
1 paket
125 12 bulan
135
55 RAD
70 222 dokumen
50
6 dokumen
350
5 tahun
500
10 keg
1,000
2 paket
130
VIII - 94
60 bulan
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
1
2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Program Kinerja pada (Outcome) awal RPJMD (2013)
2014 Target
3
4
Jumlah Kecamatan di Kota Gorontalo yang telah menerapkan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).
-
2 Kec
5 unit
Jumlah rumah yang disewa/kontrak untuk menunjang terselenggaranya roda pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Jumlah masyarakat Kota Gorontalo yang memegang Kartu Sejahtera Jumlah kegiatan pendataan unsur rupa bumi di Kota Gorontalo Jumlah dokumen batas wilayah dan pertanahan di Kota Gorontalo 1.20.16
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2015
Rp. (juta)
Target
2016
Rp. (juta)
2018
2017
2019
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
8
9
10
11
12
13
14
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
5
6
7
15
15
9 Kec
20
9 Kec
25
9 Kec
25
9 Kec
30
9 Kec
30
9 Kec
4 unit
65
4 unit
138
4 unit
140
4 unit
140
4 unit
145
4 unit
145
4 unit
-
20.000 orang
500
35.000 orang
500
35.000 orang
500
35.000 orang
500
35.000 orang
500
35.000 orang
500
195.000 orang
-
1 kali
7.38 -
--
--
--
--
-
1 kali
belum memiliki dokumen
1 dok
100 -
--
--
--
--
-
1 dokumen
belum memiliki dokumen
-
- 1 dok
55 1 dok
60 1 dok
65 1 dok
65 1 dok
65
5 dokumen
-
-
- 1 kali
42 1 kali
45 1 kali
45 1 kali
50 1 kali
50
5 kali
-
-
-
- 1 dok
15 1 dok
15 1 dok
15 1 dok
15
4 dokumen
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Jumlah dokumen batas wilayah dan pertanahan di Kota Gorontalo Jumlah kegiatan pendataan unsur rupa bumi di Kota Gorontalo Jumlah dokumen data nomor rumah/bangunan. JUMLAH URUSAN
3,258.00
-
3,089.00
3,169
3,336
3,436
4,566
VIII - 95
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN EKONOMI SETDA KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan No. Kode dan program Prioritas Pembangunan
1 1 1.20 1.20.01
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2 3 4 URUSAN WAJIB BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN Program 1 paket 7 Persentase Pelayanan kegiatan Meningkatnya Administrasi Pelayanan Perkantoran Perkantoran
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 paket 7 kegiatan
158
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah Perangkat Lunak dan Keras untuk meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
1 paket
1 paket
39
1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah Aparatur yang Telah Mengikuti Diklat / Bimtek
0%
0%
40
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terciptanya disiplin aparatur
-
1 paket 7 kegiatan
1 paket
4 Orang
172
72
80
12
1 paket 7 kegiatan
1 paket
4 Orang
172
50
110
12
1 paket 7 kegiatan
1 paket
6 Orang
172
95
110
12
1 paket 7 kegiatan
1 paket
6 Orang
172
62
110
12
1 paket 7 kegiatan
1 paket
6 Orang
17
172
67
110
12
VIII - 96
1 paket 7 kegiatan
1 paket
6 Orang
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan No. Kode dan program Prioritas Pembangunan
1 1.20.28
2 Program Optimalisasi Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah
JUMLAH
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Perekonomian
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
1 Kali 1 Kali Monitoring Monitoring
249
Target
Rp. (Juta)
7
8
1 Kali Monitoring
Jumlah Dokumen Hasil 4 Triw dan 4 4 Triw dan Dokumen Monitoring, Evaluasi 4 dan Pelaporan Dokumen
4 Triw dan 4 Dokumen
Jumlah Tersedianya Penyusunan Profil Perekonomian
1 Kali dan 75 Buku
1 Kali dan 75 Buku
1 Kali dan 75 Buku
486
2016
19
Target
Rp. (Juta)
9
10
1 Kali Monitoring
135 4 Triw dan 4 Dokumen
90
580
2017
1 Kali dan 75 Buku
34
Rp. (Juta)
11
12
1 Kali Monitoring
157 4 Triw dan 4 Dokumen
75
610
1 Kali dan 75 Buku
2019
2018
Target
34
Target
Rp. (Juta)
13
14
1 Kali Monitoring
157 4 Triw dan 4 Dokumen
75
655
1 Kali dan 75 Buku
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
81
Target
Rp. (Juta)
15
16
1 Kali Monitoring
157 4 Triw dan 4 Dokumen
75
669
1 Kali dan 75 Buku
17 81
1 Kali Monitoring
157 4 Triw dan 4 Dokumen
90
689
VIII - 97
1 Kali dan 75 Buku
3,203.00
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KOTA GORONTALO
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
1
2
3
4
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
URUSAN WAJIB 1.20.03. Bagian Organisasi 10 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.1.2 Program 0.3.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi perkantoran tertib dan lancar
100%
1.20.1.2 Program Peningkatan 0.3.02 Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi.
100%
1.20.1.2 Program 0.3.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat
22% dari 9 orang aparatur di Bagian Ortala
1.20.1.2 Program 0.3.28 Optimalisasi Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah.
Persentase SKPD yang telah menerapkan regulasi dan SOP serta SPMMONEV
Persentase SKPD yang mengembangkan Penjaminan Mutu layanan
80% dari 11 SKPD pengampu SPM
8 item Kegiatan selama 12 Bulan
175
8 item Kegiatan selama 12 Bulan
146
8 item Kegiatan selama 12 Bulan
152
8 item Kegiatan selama 12 Bulan
152
8 item Kegiatan selama 12 Bulan
147
8 item Kegiatan selama 12 Bulan
228
100%
12 Bulan
112
12 Bulan
36
12 Bulan
39
12 Bulan
45
12 Bulan
46
12 Bulan
52
100%
22%
104
44%
190
11,1%
50
11,1%
150
11,1%
100
0
Rp
-
9 Orang aparatur 100%
10% 10 SKPD
76
10% 1 SKPD
182
0% dari 39 SKPD 0
Rp
-
0
Rp
-
Rp
-
0
Rp
-
0
Rp
-
0
Rp
-
100% 11 SKPD
100% Rp 39 SKPD
110
0
Rp
-
0
Rp
-
0
Rp
-
100% 39 SKPD
0
VIII - 98
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
1
2
3
4
periodeisasi monev pengembangan dan penjaminan mutu layanan
0% dari 39 SKPD
Persentase jumlah tenaga pelaksana Teknis Sistem Penjaminan Mutu dan Monev seluruh SKPD
0% dari 39 aparatur dari SKPD
Persentase jumlah SKPD yang patuh terhadap ketentuan pelayanan publik
0% dari 11 SKPD sebagai wakil dalm mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayan Publik
Persentase jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi kualifikasi dalam konteks program Mind Setting
0 % dari 9 Aparatur Bagian Organisasi
Dokumen Grand Design Postur dan Struktur Birokrasi Pemerintahan dan Kebutuhan sumber daya manusia aparatur
0% dari Dokumen Peta Jabatan, Bazzeting, Analisis Beban Kerja dan Proyeksi 5 Tahun Sumber Daya Aparatur.
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2016
2015
2017
2019
2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0
Rp
-
0
Rp
-
0
Rp
-
20% 14 SKPD
75
40% 16 SKPD
80
40% 9 SKPD
50
100% dari 39 SKPD
0
Rp
-
0
Rp
-
0
Rp
-
20% 8 orang
75
35% 12 orang
85
45% 19 Orang
90
100% 39 aparatur dari SKPD
0
Rp
-
9.09% 2 SKPD
27,27% 2 SKPD
283
18,18% 2 SKPD
150
27,27% 3 SKPD
80
100% 11 SKPD
0
Rp
-
33,33% 3 Orang
0%
Rp
-
25% 4 Dokumen
80
75
150
18,18% 2 SKPD
150
22,22% 2 Orang
150
0
25% 4 Dokumen
150
25% 4 Dokumen
Rp
-
150
0
25% 4 Dokumen
Rp
-
233
0
25% 4 Dokumen
Rp
55,55% dari 5 Orang apartur Bagian Organisasi
200
100% 20 Dokumen
VIII - 99
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
1
2
3
4
Persentase jumlah aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi professional.
33% dari 9 orang aparatur di Bagian Ortala
Persentase jumlah 0% dari 9 aparatur yang orang aparatur menerima remunerasi di Bagian sesuai kemampuan Ortala keuangan daerah
Jumlah Urusan
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
33% 2 orang
Rp 80
15% 4 orang
Rp
0
0
-
547
150
Rp
-
1009
25% 2 orng
0
75
Rp
-
876
17% 2 orang
0
50
Rp
-
830
10% 2 orang
0
Rp
17
50
0
Rp
-
100% 12 orang
-
0
Rp
-
0%
891
700
VIII - 100
4853
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan No. Kode
1 1 1.20 1.20.01
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja pada Program awal RPJMD (Outcome) (2013)
2 3 URUSAN WAJIB SEKRETARIAT DEWAN Program Cakupan Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
4
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
25%
3,441
1 paket
2,624
1 paket
2,624
1 paket
2,624
1 paket
2,624
1 paket
2,624
100%
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah Perangkat Lunak dan Keras Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi DPRD
25%
1,045
1 paket
1,333
1 paket
884
1 paket
834
1 paket
834
1 paket
834
100%
1.20.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur
25%
437
75 Orang
550
75 Orang
550
75 Orang
550
75 Orang
550
75 Orang
550
100%
1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
jumlah aparatur setwan yang telah mengikuti diklat/Bimtek
13 ORANG
302
2 orang
275
2 orang
289
2 orang
303
2 orang
318
2 orang
334
25 ORANG
2 orang
VIII - 101
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja pada Program awal RPJMD (Outcome) (2013)
2014
Target 1 1.20.15
2
3
4
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Presentase Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan dan Keanggotaan DPRD Kota Gorontalo
25%
Jumlah rakor dan paripurna dalam pembahasan anggaran daerah
25 kali
5
2016
2015
Rp. (Juta) 6 11,840
20 kali
Target
Rp. (Juta)
7
8
1 paket
7,031
20 kali
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
1 paket
7,031
20 kali
Rp. (Juta)
11
12
1 paket
2019
2018
Target
7,031
20 kali
Target
Rp. (Juta)
13
14
1 paket
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
7,031
20 kali
Target
Rp. (Juta)
15
16
1 paket
17
7,031
20 kali
100%
125 kali%
Persentase tugas pengawasan yang dilakukan DPRD dalam melakukan monev pembangunan daerah
Jumlah Tenaga Ahli JUMLAH URUSAN
17,065
11,813
11,378
11,342
11,357
11,373
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.15
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persentase Jumlah tenaga pengendali keamanan lingkungan
JUMLAH URUSAN JUMLAH URUSAN
25%
34
1 tahun
35
1 tahun
35
1 tahun
35
1 tahun
35
1 tahun
35
34
35
35
35
35
35
17,099
11,848
11,413
11,377
11,392
11,408
100%
Rp
VIII - 102
57,438
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DPPKAD KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
1.20.01
Kondisi Bidang Urusan Indikator Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kinerja Pada Program Prioritas Program (Outcame) Awal RPJMD Pembangunan (2013)
2 1 Urusan Wajib 1 DPPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Rp. (Juta) 6
Target
Rp. (Juta)
1 Paket
14,658
1 Paket
16,124
1 Paket
17,736
1 Paket
19,510
1 Paket
20%
20%
8,423
20%
13,775
20%
15,153
20%
16,668
20%
18,335
100%
71 Pasang
71 Pasang
75
2 Org
2 Org
100
0%
0%
1.20.05
Program Persentase Peningkatan Meningkatnya SDM Kapasitas Sumber Aparatur Daya Aparatur Prosentase jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi kualifikasi dalam konteks program Mind Setting
83
71 Pasang
1,100
14 Org
91
71 Pasang
1,210
14 Org
100
71 Pasang
1,331
14 Org
14
Target
14,154
71 Pasang
13
Rp. (Juta)
1 Paket
Persentase peningkatan disiplin aparatur
12
Target
1 Paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11
Rp. (Juta)
Prosentase Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran yang Tertib dan Lancar
1.20.03
10
Target
Tahun 2019
5
Prosentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas Secara Tepat Waktu
9
Rp. (Juta)
Tahun 2018
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8
Target
Tahun 2017
3
1.20.02
7
Tahun 2016
110
1,464
14 Org
15
71 Pasang 100%
14 Org
Rp. (Juta) 16
Kondisi Indikator SKPD Kinerja Pada Penanggu Akhir ng Jawab RPJMD (2019) 17
18
21,461
1 Paket
DPPKAD
20,168
100%
DPPKAD
71 Pasang
DPPKAD
100%
DPPKAD
100%
DPPKAD
122
1,611
VIII - 103
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Kondisi Bidang Urusan Indikator Indikator Kinerja Pemerintahan dan Kinerja Pada Program Prioritas Program (Outcame) Awal RPJMD Pembangunan (2013)
2
Tahun 2014
Target
Rp. (Juta) 6
3
4
5
Prosentase Jumlah aparatur yang berpendidikan S1, S2 dan S3 di lingkungan pemerintah kota Gorontalo
68,57% (48 Org berpndidika n S1,S2,dari 70 PNS)
0
Prosentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat
40%
Prosentase jumlah 42,85% (30 aparatur yang telah org yg sdh Ikut Bimtek mengikuti dari 70 PNS) bimbingan teknis
Tahun 2015
Target
11
Rp. (Juta) 12
Target 13
Rp. (Juta)
17
18
100%
DPPKAD
2 Org
2 Org
2 Org
3 Org
3 Org
100%
DPPKAD
0
45,71% (2 Org yang mengikuti Bimtek)
48,57% (2 Org yang mengikuti Bimtek)
51,42% (2 Org yang mengikuti Bimtek)
54,28% (2 Org yang mengikuti Bimtek)
57,14% (2 Org yang mengikuti Bimtek)
57%
DPPKAD
2 Org
2 Org
2 Org
2 Org
2 Org
100%
DPPKAD
DPPKAD
Cakupan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 Dok
4 Dok
1.20.05
Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur
Presentase Jumlah aparatur yang menerima remunerasi sesuai kemampuan keuangan daerah
10%
10%
1,189
15
Rp. (Juta)
6 Org
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14
Target
6 Org
1.20.06
10
Target
Tahun 2019
6 Org
2 Org
9
Rp. (Juta)
Tahun 2018
6 Org
28,57% (20 Jab.Struktr ual)
8
Target
Tahun 2017
6 Org
Prosentase jumlah aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi professional.
7
Rp. (Juta)
Tahun 2016
16
Kondisi Indikator SKPD Kinerja Pada Penanggu Akhir ng Jawab RPJMD (2019)
4 Dok
1,382
4 Dok
1,520
4 Dok
1,672
4 Dok
1,839
4 Dok
2,023
24 DOK
30%
5,500
10%
6,050
10%
6,655
12%
7,321
12%
8,053
84%
VIII - 104
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1 1.20.17
Kondisi Bidang Urusan Indikator Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kinerja Pada Program Prioritas Program (Outcame) Awal RPJMD Pembangunan (2013) 2
3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah
Tahun 2014
Target
Rp. (Juta)
Target
3 Dok
2 Dok
2 Dok
3 Dok
4 Dok
5 Dok
72%
74%
76%
77%
78%
Jumlah jenis pajak dan retribusi yang dikelola secara online
0
0
23 jenis
30 jenis
jumlah regulasi yang disesuaikan terkait penerimaan daerah
1 Regulasi
1 Regulasi
1 Regulasi
Prosentase jumlah aparatur SKPD yang menerima insentif kinerja
80%
85%
90%
Opini BPK
WDP
WTP
Prosentase jumlah aset daerah yang telah dinilai, dimanfaatkan dan terdokumentasi
60%
Jumlah Dokumen hasil pemetaan sumber potensi penerimaan baru untuk peningkatan PAD Presentase peningkatan penerimaan PAD
JUMLAH URUSAN
35,462
19 Dok
DPPKAD
79%
80%
100%
DPPKAD
35 jenis
40 jenis
45 jenis
45 jenis
1 Regulasi
1 Regulasi
1 Regulasi
1 Regulasi
1 Regulasi
DPPKAD
95%
100%
100%
100%
100%
DPPKAD
26,066
15
Rp. (Juta)
5 Dok
80%
14
Target
18
23,698
13
Rp. (Juta)
DPPKAD
70%
12
Target
17
22,632
11
Rp. (Juta)
Tahun 2019
100%
60%
10
Target
5
20,575
9
Rp. (Juta)
Tahun 2018
45%
50%
8
Target
Tahun 2017
4
11,521
7
Rp. (Juta)
Tahun 2016
30%
Persentase Peningkatan dn pengembangan pengelolaan keuangan daerah
6
Tahun 2015
90%
16
Kondisi Indikator SKPD Kinerja Pada Penanggu Akhir ng Jawab RPJMD (2019)
28,675
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
DPPKAD
70%
75%
80%
85%
90%
100%
DPPKAD
57,073
62,780
67,861
74,645
344,471
82,112
VIII - 105
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA GORONTALO
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
91,54 %
1 Paket
426,030,000
1 Paket
468,633,000
1 Paket
515,496,300
1 Paket
567,045,930
1 Paket
623,750,523
1 Paket
686,125,575
100%
88,70 %
1 Paket
427,140,000
1 Paket
469,854,000
1 Paket
516,839,400
1 Paket
568,523,340
1 Paket
625,375,674
1 Paket
687,913,241
100%
0%
50 Psg
15,900,000
-
50 Psg
15,900,000
-
50 Psg
15,900,000
-
100%
0
0
155,000,000
6 Org
130,000,000
150,000,000
6 Org
170,000,000
190,000,000
100%
98,29%
1 Paket
1,476,800,000
1 Paket
1,611,000,000
1 Paket
1,754,600,000
1 Paket
1,913,360,000
1 Paket
2,091,546,000
1 Paket
2,271,740,600
100%
122 LHP 1 LHR
81 LHP
810,000,000
81 LHP
891,000,000
81 LHP
980,100,000
81 LHP
1,078,110,000
81 LHP
1,185,921,000
81 LHP
1,304,513,100
405 LHP
10 LHPK
10 LHPK
8 LHPK
133,100,000
8 LHPK
146,410,000
8 LHPK
161,051,000
52 LHPK
1 LHR LKPD
1 LHR LKPD
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
17
URUSAN WAJIB INSPEKTORAT 1.20.01
1.20.02 1.20.03
1.20.05
1.20.20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam setahun Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase meningkatnya jumlah SKPD yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Jumlah Pelaksanaan pengawasan reguler, dan evaluasi
Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat dan instansi Jumlah pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemda dan SKPD Jumlah kerugian hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
Rp. 2.109.4271.968 ,(Temuan sebesar Rp. 25.826.052.558 ,- dikurangi setoran Rp. 4 731 543 990 Jumlah dokumen TLHP dalam 2 dok TLHP setahun BPK-RI 2 dok TLHP APIP 1 dok TLHP Inspektorat Kota Gorontalo Jumlah SKPD yang di evaluasi 1.20.20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase meningkatnya jumlah SKPD yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Jumlah SKPD yang telah dievaluasi dalam penerapan regulasi dan SOP SPIP
0
-
7 Org
100,000,000
50,000,000
10 LHPK
1 LHR LKPD
##############
400,000,000
##############
2 dok TLHP BPKRI 2 dok TLHP APIP 1 dok TLHP Inspektorat Kota Gorontalo
100,000,000
2 dok TLHP BPKRI 2 dok TLHP APIP 1 dok TLHP Inspektorat Kota Gorontalo
110,000,000
55,000,000
425,000,000
8 LHPK
1 LHR LKPD
Rp 1,400,000,000
121,000,000
60,500,000
450,000,000
-
6 Org
1 LHR LKPD
Rp 1,500,000,000
66,550,000
475,000,000
1 LHR LKPD
Rp
1,600,000,000
73,205,000
500,000,000
-
6 Org
1 LHR LKPD
Rp1,700,000,000
80,525,500
525,000,000
5 LHR LKPD 47 SKPD
Rp 8,700,000,000
110,000,000 2 dok TLHP BPKRI 2 dok TLHP APIP 1 dok TLHP Inspektorat Kota Gorontalo
121,000,000 2 dok TLHP BPKRI 2 dok TLHP APIP 1 dok TLHP Inspektorat Kota Gorontalo
133,100,000 2 dok TLHP BPK-RI 2 dok TLHP APIP 1 dok TLHP Inspektorat Kota Gorontalo
146,410,000 2 dok TLHP BPKRI 2 dok TLHP APIP 1 dok TLHP Inspektorat Kota Gorontalo
161,051,000 10 dok TLHP BPKRI 10 dok TLHP APIP 5 dok TLHP Inspektorat Kota Gorontalo
5 LHE
10 LHE
16,800,000
15 LHE
20,000,000
20 LHE
22,000,000
25 LHE
27,500,000
30 LHE
39,600,000
35 LHE
39,600,000
36 SKPD
10%
1 Paket
130,000,000
1 Paket
350,000,000
1 Paket
78,464,375,000
1 Paket
98,050,593,750
1 Paket
575,137,501
1 Paket
668,948,126
100%
4 SKPD
4 SKPD
-
10 SKPD
62,500,000
17 SKPD
78,125,000,000
25 SKPD
97,656,250,000
30 SKPD
122,070,313
39 SKPD
152,587,891
VIII - 106
39 SKPD
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 orang
5 orang
Jumlah MOU yang terwujud sebagai upaya penerapan SPIP (MOU dgn BPKP)
2 MOU
2 MOU
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengapproval dokumen proyek berdasarkan analisis resiko
0
0
Jumlah SKPD yang di evaluasi
15 SKPD
20 SKPD
0%
1 Paket
0%
47 SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
3 Jumlah personil setiap SKPD yang mengikuti Workshop Implementasi SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
1.20.20
Program Optimalisasi Prosentase Jumlah SKPD yang Penyelenggaraan Pemerintah Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah
Jumlah RKA SKPD yang dievaluasi Jumlah SKPD dengan skala nilai LAKIP B
1.20.21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Prosentase Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur penagawasan
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Prosentasi jumlah aparatur yang memanfaatkan teknologi informasi
JUMLAH URUSAN
4 SKPD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
20 SKPD
42,85 %
15 Org
11
10
0
5
0%
2 Paket
2015
-
30,000,000
-
100,000,000
150,000,000
100,000,000
30 orang
2 MOU
6 Kegiatan
39 SKPD
1 Paket
47 SKPD
50,000,000 25 SKPD
185,000,000
12 Org
2016
75,000,000
37,500,000
50,000,000
125,000,000
180,000,000
125,000,000
30 orang
2 MOU
6 Kegiatan
82,500,000
46,875,000
60,000,000
30 orang
2 MOU
6 Kegiatan
39 SKPD
150,000,000
39 SKPD
1 Paket
210,500,000
1 Paket
47 SKPD
150,000,000
47 SKPD
60,500,000 47 SKPD
55,000,000 47 SKPD
147,400,000
2017
10 Org
121,000,000
2018
90,750,000
30 orang
58,593,750
70,000,000
2 MOU
6 Kegiatan
175,000,000
241,550,000
175,000,000
39 SKPD
1 Paket
47 SKPD
66,550,000 47 SKPD
9 Org
110,473,000
2019
99,825,000
73,242,188
80,000,000
200,000,000
273,205,000
200,000,000
30 orang
2 MOU
6 Kegiatan
96,630,600
16 109,807,500
91,552,735
90,000,000
17 30 orang
2 MOU
30 Kegiatan
39 SKPD
225,000,000
39 SKPD
1 Paket
305,525,500
100%
47 SKPD
225,000,000
47 SKPD
73,205,000 47 SKPD
8 Org
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
80,525,500 47 SKPD
8 Org
98,826,750
100%
170,000,000
7
130,900,000
5
102,850,000
4
90,508,000
3
74,669,100
3
74,669,100
29
15,000,000
5
16,500,000
5
18,150,000
5
19,965,000
5
21,961,500
5
24,157,650
25
100,000,000
2,910,870,000
3 Paket
150,000,000
3,531,887,000
4 Paket
200,000,000
80,928,710,700
5 Paket
250,000,000
101,851,546,020
6 Paket
300,000,000
4,771,545,298
7 Paket
350,000,000
5,259,079,792
VIII - 107
100%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KANTOR CAMAT KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013) 3
4
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
2015 Rp.
5
6
2016
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
1 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
50%
100%
181,250,000
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
50%
100%
1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek
50% 2 Orang
1.17.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan Pengembangan nilai budaya
0%
0%
-
1.19.15
Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan lingkungan
Presentasi Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
0%
0%
-
1.23.15
Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah
Jumlah dokumen yang memuat data/informasi/St atistik daerah
0%
0%
-
477,900,000
100%
199,375,000
100%
219,312,500
100%
241,243,750
100%
265,368,125
100%
291,904,938
100%
100%
316,860,000
100%
348,546,000
100%
383,400,600
100%
421,740,660
100%
463,914,726
100%
11,900,000 2 Orang
20,000,000 2 Orang
22,000,000 2 Orang
24,200,000 2 Orang
26,620,000 2 Orang
29,282,000 2 Orang
100%
17,000,000
100%
18,700,000
100%
20,570,000
100%
22,627,000
100%
24,889,700
100%
100%
6,000,000
100%
6,600,000
100%
7,260,000
100%
7,986,000
100%
8,784,600
100%
1 dokumen
4,000,000 1 dokumen
4,400,000 1 dokumen
4,840,000 1 dokumen
5,324,000 1 dokumen
5,856,400 5 dokumen
VIII - 108
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
1
2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013) 3
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2015
2014 Target
4
Rp.
5
6
2016
2018
2017
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rp. 16
17
1.22.17
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Presentasi Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
0%
0%
-
100%
310,500,000
100%
341,550,000
100%
375,705,000
100%
413,275,500
100%
454,603,050
100%
1.22.19
Program Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun desa
Presentasi Peningkatan peran perempuan dalam membangun desa
0%
0%
-
100%
132,000,000
100%
145,200,000
100%
159,720,000
100%
175,692,000
100%
193,261,200
100%
Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah Layanan yang dilimpahkan kekecamatan / Paten
50%
100%
100%
798,450,000
100%
878,295,000
100%
966,124,500
100%
1,062,736,950
100%
1,169,010,645
100%
1.20.28
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
1.20.07
3
3
3
Program Peran serta Kepemudaan
Presentasi peningkatan peran serta kepemudaan
0%
0%
Program pengembangan kelurahan
Cakupan Kegiatan Pengembangan Kelurahan
75%
100%
JUMLAH
119,500,000
-
922,000,000
1,712,550,000
3
100%
100%
25,000,000
-
1,829,185,000
3
3
3
3
100%
27,500,000
100%
30,250,000
100%
33,275,000
100%
36,602,500
100%
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
2,012,103,500
2,213,313,800
2,434,645,180
2,678,109,698
VIII - 109
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO Bidang Kondisi Urusan Pemerinta Indikator Indikator Kinerja Kinerja han dan No. Kode Program pada awal program Prioritas (Outcome) RPJMD (2013) Pembangu nan 1 2 3 4 URUSAN WAJIB KECAMATAN KOTA BARAT 1.20.10.01 Pelayanan Cakupan 11 Administr Pelayanan kegiatan asi Administr Perkantor asi an Perkantor an
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
Target
Rp.
Target
5
6
11 kegiatan
1.20.10.02 Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase 100% dari 100% dari Peningkat 4 kegiatan 4 kegiatan an Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.10.03 Peningkat an Disiplin Aparatur
Persentase Peningkat an Disiplin Aparatur
0%
1.20.10.05 Peningkat an kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimtek
2 orang
3 orang
0
0
1.17.10.15 Pengemba Cakupan ngan nilai Pengemba budaya ngan Nilai Budaya
2015
-
247,878,000
97,100,000
-
Rp.
0
Target
7
8
9
11 kegiatan
100% dari 4 kegiatan
167,000,000
100% dari 4 kegiatan
3 orang
1 kegiatan
30,000,000
4,000,000
Target 10
262,500,000
-
2017
Rp.
11 kegiatan
-
28,000,000
2016
-
3 orang
1 kegiatan
284,850,000
69,000,000
-
30,000,000
5,000,000
11
11 kegiatan
Rp.
Target 12
324,500,000
Rp.
13
Rp. 15
327,000,000
11 kegiatan
100% dari 4 kegiatan
114,000,000
100% dari 4 kegiatan
132,000,000 100% dari 4 kegiatan
100% dari jumlah pegawai kecamata n
30,000,000 100% dari jumlah pegawai kecamata n
100% dari jumlah pegawai kecamata n
26,850,000
-
4 orang
40,000,000
4 orang
1 kegiatan
-
40,000,000
7,000,000
5 orang
1 kegiatan
366,500,000
17
11 kegiatan
92,000,000
6,000,000
Target 14
100% dari 4 kegiatan
1 kegiatan
2019
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
50,000,000
10,000,000
VIII - 110
11 kegiatan
5 orang
1 kegiatan
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerinta han dan No. Kode program Prioritas Pembangu nan 1 2 1.19.10.15 Program Peningkat an Keamanan dan Kenyaman an Lingkunga n
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
Target
2016
2015
Rp.
Target
Rp.
Target
2017
Rp.
Target
2019
2018
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
3 Persentase Peningkat an Lingkunga n yang Aman dan Kondusif
4 0%
5 0%
1.23.10.15 Pengemba ngan data/infor masi dan statistik daerah
Jumlah Kegiatan Penyusun an Data dan Statistik Daerah (Data Profil)
0%
0
1.22.10.17 Peningkat an partisipasi masyarak at dalam membang un desa
Persentase Partisipasi Masyarak at dalam Pelaksana an Pembangu nan
0%
0%
0
80%
365,000,000
90%
365,000,000
100%
365,000,000
100%
368,000,000
100%
370,000,000
100%
1.22.10.19 Peningkat an Peran Pperempu an di Perdesaan
Persentase Peran Serta Perempua n Di masyarak at
0%
0%
0
100%
130,000,000
100%
130,000,000
100%
165,000,000
100%
165,000,000
100%
165,000,000
100%
6 0
7 80% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
0 1 kali dan 8 buku
8 12,000,000
9 85% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
75,000,000 1 kali dan 8 buku
10 12,000,000
11 85% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
75,000,000 1 kali dan 8 buku
12 12,000,000
13 90% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
80,000,000 1 kali dan 8 buku
14 14,400,000
95% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
80,000,000 1 kali dan 8 buku
15 18,000,000
17 95% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
100,000,000 5 kali dan 40 buku
VIII - 111
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerinta han dan No. Kode program Prioritas Pembangu nan 1 2 1.20.10.28 Optimalisa si penyeleng garaan pemerinta han daerah
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013)
2014
Target
3 Kecamata n sebagai penyedia Perizinan dan Non Perizinan / PATEN
4 0%
5 100%
Indeks Kepuasan Masyarak at / IKM
0
3 (baik)
1.18.10.16 Program Peran Serta Kepemuda an
Persentase Peran Serta Pemuda dalam Menunjan g Pembangu nan Daerah
0%
0%
1.20.10.34 Program Pengemba ngan Kelurahan
Persentase Keterlibata n Masyarak at dalam kegiatan pembinaa n dan pemberda yaan di kecamata n
80%
90%
JUMLAH
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2015
Rp.
Target
6 128,900,000
-
Rp.
7 100%
1,052,600,000
1,554,478,000
Target
8 1,031,250,000
3,1 (baik)
0
2016
100%
-
-
Rp.
9 100%
0
2,171,750,000
Target
10 1,068,900,000
3,1 (baik)
95,000,000
2017
100%
-
0
2,134,750,000
Target
12 1,080,900,000
3,2 (baik)
95,000,000
-
Rp.
11 100%
100%
Rp.
13 100%
0
2,287,250,000
Target
14 1,086,900,000
3,3 (sangat baik)
-
95,000,000
-
2019
2018
100%
-
15 1,093,900,000
100%
3,3 (sangat baik)
95,000,000
-
Rp.
0
2,297,300,000
100%
-
3,3 (sangat baik)
95,000,000
-
0
2,430,400,000
VIII - 112
17 100%
100%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO
No. Kode
1
1.20.14.01
Bidang Urusan Kondisi Pemerinta Indikator Indikator han dan Kinerja Kinerja program Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangu (2013) nan 2 3 4 URUSAN WAJIB
2014
Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.14.03
Peningkat Persentase an disiplin peningkat aparatur an disiplin aparatur
1.20.14.05
Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek
2 Orang
1.19.14.15
Program Peningkat an Keamanan dan Kenyaman an Lingkunga n
Persentase Peningkat an Lingkunga n Yang Aman dan Kondusif
0%
2016
2015
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KECAMATAN KOTA SELATAN Pelayanan Cakupan 9 Kegiatan 8 Kegiatan Administr Pelayanan asi administra Perkantor si an Perkantor an
1.20.14.02
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
Persentase 100% dari 100% dari Peningkat 7 Kegiatan 7 Kegiatan an Sarana dan Prasarana Aparatur
90%
0
2 Orang
-
17
244,042,000 9 Kegiatan
245,000,000 9 Kegiatan
267,000,000 9 Kegiatan
306,600,000 9 Kegiatan
336,600,000 9 Kegiatan
379,600,000 9 Kegiatan
226,450,000 100% dari 5 Kegiatan
165,000,000 100% dari 5 Kegiatan
235,000,000 100% dari 5 Kegiatan
222,500,000 100% dari 5 Kegiatan
235,000,000 100% dari 5 Kegiatan
245,000,000 100% dari 5 Kegiatan
-
-
10,778,000 3 Orang
-
80% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
-
100 % dari 30 Orang pegawai
30,000,000 3 Orang
4,800,000 80% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
20,000,000
0
37,500,000 4 Orang
6,000,000 85% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
-
100 % dari 100 Orang pegawai
50,000,000 4 Orang
6,000,000 90% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
30,000,000
0
50,000,000 4 Orang
7,200,000 95% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
-
100% dari 100 orang pegawai
35,000,000 4 Orang
7,200,000 95% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
VIII - 113
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1 1.23.14.15
Bidang Urusan Pemerinta han dan program Prioritas Pembangu nan 2 Program Pengemba ngan Data/Infor masi/ Statistik Daerah
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Target
Rp.
Target
3 Persentase penyusun an Data dan Statistik Daerah (Data Profil)
4 0%
5 -
6
7 1 kali dan 6 buku
8 9 12,500,000 1 kali dan 6 buku
10 11 15,000,000 1 kali dan 6 buku
12 13 16,000,000 1 kali dan 6 buku
14 15 18,000,000 1 kali dan 6 buku
16 17 20,000,000 5 kali dan 30 buku
- 100% dari 5 Kelompok
75,000,000 100% dari 5 Kelompok
75,000,000 100% dari 5 Kelompok
100,000,000 100% dari 5 Kelompok
100,000,000 100% dari 5 Kelompok
150,000,000 100% dari 5 Kelompok
-
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
1.18.14.16
Program Peran Serta Kepemuda an
Presentase Peran Serta Pemuda dalam Menunjan g Pembangu nan Daerah
0%
-
1.22.14.17
Program Peningkat an Partisipasi Masyarak at Dalam Membang un Desa
Presentase Partisipasi Masyarak at Dalam Pelaksana an Pembangu nan
0%
-
-
75%
274,500,000 80%
279,000,000 80%
407,000,000 85%
409,000,000 90%
538,000,000
1.22.14.19
Program Peningkat an Peran Perempua n di Pedesaan
Presentase Peningkat an Peran Serta Perempua n di Masyarak at
0%
-
-
70% dari perempua n di 5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
110,000,000 75% dari perempua n di 5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
110,000,000 75% dari perempua n di 5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
140,000,000 75% dari perempua n di 5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
140,000,000 75% dari perempua n di 5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
175,000,000 75% dari perempua n di 5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
1.20.14.28
Optimalisa si Penyeleng garaan Pemerinta h Daerah
Kecamata n Sebagai Penyedia Perizinan dan Non Perizinan/ PATEN
0%
-
855,500,000
897,000,000 90%
156,315,000 80%
85%
1,056,000,000 95%
1,094,000,000
95%
1,156,000,000
VIII - 114
90%
95%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
1.20.14.34
Bidang Urusan Kondisi Pemerinta Indikator Indikator han dan Kinerja Kinerja program Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangu (2013) nan 2 3 4 0 Indeks Kepuasan Masyarak at Program Pengemba ngan Kelurahan
Persentase 50% dari Keterlibata 6 Kegiatan n Masyarak at Dalam Kegiatan Pembinaa n dan Pemberda yaan di Kecamata n
JUMLAH
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
Rp.
5 3 (baik)
6
-
2016
2015 Target -
762,400,000
1,399,985,000
7 3,1 (baik)
-
Rp.
Target
8
9 3,1 (baik)
-
1,772,300,000
-
2017 Rp.
Target
10
11 3,2 (baik)
-
1,941,500,000
-
2018 Rp.
Target
12
13 3,2 (baik)
-
2,304,100,000
-
2019 Rp.
Target
14
15 3,3 (sangat baik)
-
2,419,800,000
Rp. 16
-
17 3,3 (sangat baik)
-
2,705,800,000
VIII - 115
0
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN KOTA UTARA KOTA GORONTALO
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2 URUSAN WAJIB
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
KECAMATAN KOTA UTARA 1.20.10.01 Pelayanan Cakupan 9 Kegiatan 9 Administrasi Pelayanan Kegiatan Perkantoran administrasi Perkantoran
2015
2016
2017
2018
2019
224,120,000
9 Kegiatan
285,370,000
9 Kegiatan
274,750,000
9 Kegiatan
277,500,000
9 Kegiatan
280,250,000
9 Kegiata n
283,000,000 9 Kegiatan
100% dari 8 Kegiatan
267,000,000
100% dari 8 Kegiatan
273,000,000
100% dari 8 Kegiatan
279,000,000
100% dari 8 Kegiata n
285,000,000
35,000,000
4 Orang
35,000,000
4 Orang
35,000,000
4 Orang
35,000,000
1.20.10.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan 100% dari 100% Peningkatan 5 Kegiatan dari 8 Sarana dan Kegiatan Prasarana Aparatur
166,920,900
100% dari 8 Kegiatan
222,000,000
1.20.10.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek
2 orang
2 orang
9,348,000
3 orang
30,000,000
1.19.10.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif
0%
-
-
80% dari ketiadaa n pengadu an masyara kat
6,000,000 80% dari ketiadaa n pengadu an masyara kat
6,000,000 85% dari ketiadaa n pengadu an masyara kat
6,000,000 85% dari ketiadaa n pengadu an masyara kat
6,000,000 90% dari ketiada an pengad uan masyar akat
6,000,000 90% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
1.23.10.15 Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah
Jumlah Kegiatan Penyusunan Data dan Statistik Daerah (Data Profil)
0%
-
-
1 kali dan 7 Buku
2,850,000 1 kali dan 7 Buku
2,850,000 1 kali dan 7 Buku
2,850,000 1 kali dan 7 Buku
2,850,000 1 kali dan 7 Buku
2,850,000 5 kali dan 35 Buku
4 Orang
VIII - 116
100% dari 8 Kegiatan
4 Orang
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4 0%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
Target
Rp.
5 -
6
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Target
Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembanguna n
0%
-
-
80%
308,200,000 80%
309,000,000 85%
309,000,000 85%
309,000,000 90%
309,000,000
1.22.10.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Presentase Peningkatan Peran Serta Perempuan di Masyarakat
0%
-
-
70% dari 6 Keluraha n dan 1 Kecamat an
144,000,000 70% dari 6 Keluraha n dan 1 Kecamat an
144,000,000 75% dari 6 Kelurah an dan 1 Kecamat an
144,000,000 75% dari 6 Keluraha n dan 1 Kecamat an
144,000,000 80% dari 6 Kelura han dan 1 Kecam atan
144,000,000 80% dari 6 Kelurahan dan 1 Kecamata n
1.20.10.28 Optimalisasi Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah
Kecamatan Sebagai Penyedia Perizinan dan Non Perizinan / PATEN
0%
-
0
3 (baik)
JUMLAH
50% dari 6 Kegiatan
3,1 (baik)
1,094,800,000
1,212,351,100
-
-
100%
3,1 (baik)
-
1,464,660,000
-
927,460,000 100%
-
3,2 (baik) -
1,465,460,000
-
12 13 85,000,000 100% dari 6 Kelompo k
Rp.
1.22.10.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
927,460,000
10 11 85,000,000 100% dari 6 Kelompo k
2018
3 Presentase Peran Serta Pemuda Dalam Menunjang Pembanguna n Daerah
117,551,100 100%
8 9 85,000,000 100% dari 6 Kelompo k
2017
1 2 1.18.10.16 Program Peran Serta Kepemudaan
Indeks Kepuasan Masyarakat 1.20.10.34 Program Persentase Pengembangan Keterlibatan Kelurahan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembinaan dan Pemberdaya an di Kecamatan
7 - 100% dari 6 Kelompo k
2016
927,460,000 100%
-
-
1,465,460,000
3,3 (sangat baik) -
14 15 85,000,000 100% dari 6 Kelomp ok
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir Rp. RPJMD 16 17 85,000,000 100% dari 6 Kelompok
927,460,000
-
100%
3,3 (sangat baik) -
1,465,460,000
90%
927,460,000
-
3,3 (sangat baik) -
1,465,460,000
VIII - 117
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO
No. Kode
1 1 1.20.11.0 1
Bidang Urusan Kondisi Pemerinta Indikator Indikator han dan Kinerja Kinerja program Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangu (2013) nan 2 3 4 URUSAN WAJIB KECAMATAN DUNGINGI Program cakupan 10 Pelayanan pelayanan kegiatan Administr administra asi si Perkantor perkantor an an
2014
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp.
Target
5
6
7
10 kegiatan
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase 100% dari 100% dari peningkat 5 kegiatan 5 kegiatan an sarana dan prasarana aparatur
1.20.11.0 5
Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek
2 orang
2 orang
1.17.11.15 Program Pengemba nganan Nilai Budaya
Cakupan Pengemba ngan Nilai Budaya
0
0
1.19.11.1 5
Persentase Peningkat an Lingkunga n yang aman dan kondusif
0%
0%
2016
2015
Target
1.20.11.0 2
Program Peningkat an Keamanan dan Kenyaman an Lingkunga n
Target
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
251,178,000
10 kegiatan
290,000,000 100% dari 8 kegiatan
10,492,000
3 orang
- 1 kegiatan
-
80% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
Rp. 8
275,800,000
10 kegiatan
347,000,000 100% dari 8 kegiatan
25,000,000
4 orang
4,000,000 1 kegiatan
12,000,000
85% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
2018
2017
289,500,000
10 kegiatan
304,000,000 100% dari 8 kegiatan
33,000,000
4 orang
4,500,000 1 kegiatan
13,000,000
90% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
300,000,000
10 kegiatan
302,000,000 100% dari 8 kegiatan
35,000,000
4 orang
5,000,000 1 kegiatan
14,000,000
95% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
2019
310,500,000
10 kegiatan
310,000,000 100% dari 8 kegiatan
35,000,000
4 orang
5,500,000 1 kegiatan
15,000,000
95% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
300,000,000
10 kegiatan
403,500,000 100% dari 8 kegiatan
35,000,000
4 orang
6,000,000 1 kegiatan
16,000,000
VIII - 118
95% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Kondisi Pemerinta Indikator Indikator han dan Kinerja Kinerja No. Kode program Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangu (2013) nan 2 3 1 4 1.23.11.1 Program Jumlah 0% 5 Pengemba Kegiatan ngan Penyusun data/infor an Data masi/stati dan stik Statistik daerah Daerah (data profil)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
Target
Rp.
5 0%
6
Target
2016 Rp.
Target
2017 Rp.
Target
2018 Rp.
Target
2019 Rp.
Target
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
7 - 1 kali dan 6 Buku
9 8 4,000,000 1 kali dan 6 Buku
10 11 5,000,000 1 kali dan 6 Buku
12 13 5,000,000 1 kali dan 6 Buku
14 15 5,000,000 1 kali dan 6 Buku
16 17 5,000,000 5 kali dan 30 Buku
75,000,000 100% dari 5 Kelompok
75,000,000 100% dari 5 Kelompok
75,000,000 100% dari 5 Kelompok
75,000,000 100% dari 5 Kelompok
75,000,000 100% dari 5 Kelompok
1.18.11.1 Program Peran 6 Serta Kepemuda an
Persentase Peran Serta Pemuda di Kelurahan menunjan g pembangu nan Daerah
0%
0%
- 100% dari 5 Kelompok
1.22.11.1 7
Program Peningkat an partisipasi masyarak at dalam membang un desa
Persentase Partisipasi Masyarak at dalam membang un Desa
0%
0%
-
80%
1.22.11.1 9
Program peningkat an peran perempua n di pedesaan
Persentase Peran Serta Perempua n di Masyarak at
0%
0%
-
5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
261,500,000
85%
263,000,000
98,000,000
5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
98,000,000
85%
5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
264,500,000
98,000,000
90%
5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
266,000,000
98,000,000
95%
5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
266,500,000
98,000,000
VIII - 119
95%
5 Kelurahan dan 1 Kecamata n
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
VIII - 120
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Kondisi Urusan Pemerinta Indikator Indikator han dan Kinerja Kinerja No. Kode program Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangu (2013) nan 2 3 1 4 1.08.11.2 Program prosentase 0% 4 Pengendal peningkat ian an peran Pencemar serta an dan masyarak pengrusak at dalam an pengendal Lingkunga ian n Hidup lingkunga n hidup
1.20.11.2 8
Program optimalisa si Penyeleng garaan pemerinta han daerah
Kecamata n sebagai penyedia Perijinan dan Non Perijinan/ PATEN -Indeks Kepuasan Masyarak at
1.20.11.34 Program Pengemba ngan Kelurahan
0%
2014 Rp.
5 0%
6
Target
0
7 78%
203,640,000
0 3 (baik)
0
2016
2015
Target
85%
Jumlah 50% dari masyarak 5 at yang Kelurahan terlibat dalam kegiatan pembinaa n dan pemberda yaan di Kecamata n JUMLAH
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
90%
Rp. 8 75,000,000
1,729,110,000
0
9 82%
929,560,000
3,1 (baik)
973,800,000
Target
92%
2017 Rp. 10 76,000,000
2,106,860,000
0
11 85%
937,900,000
3,2 (baik)
0
Target
95%
2018 Rp. 12 77,000,000
2,098,900,000
0
13 90%
941,500,000
3,3 (sangat baik)
0
Target
95%
2019 Rp.
14 78,000,000
947,900,000
2,117,000,000
0
15 90%
100%
Rp. 16 75,000,000
923,500,000
3,3 (sangat baik
3,3 (sangat baik
0
Target
0
2,145,900,000
0
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17 90%
100%
3,3 (sangat baik
0
2,203,500,000
VIII - 121
0
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO
No. Kode
1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikato Indikator Kinerja r Kinerja pada Program awal (Outcome) RPJMD (2013) Target 3
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Indikato r Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
2015
2014 Rp.
Target
4
5
2016
Rp. 6
2017
2018
2019
URUSAN WAJIB KANTOR CAMAT KOTA TENGAH
1.20.1.20. 12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
100% dari 9 kegiat an
100% dari 9 188,291,000 kegiat an
1.20.1.20. 12.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.20.1.20. 12.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19.1.20. 12.15
1.23.1.20. 12.15
100%
100% dari 8 kegiat an
166,750,000
100% dari 8 kegiat an
257,000,000
100% dari 8 kegiat an
343,500,000
100% dari 8 kegiat an
357,500,000
100% dari 8 kegiat an
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya
90%
2 Org
10,898,200
2 Org
25,000,000
3 Org
26,500,000
4 Org
27,500,000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif
0%
0%
-
100%
6,000,000
100%
7,500,000
100%
8,000,000
Program Pengembangan data/informasi/s tatistik daerah
Persentase Jumlah Data dan Statistik Daerah (data profil)
-
10 doku men Data Profil
10 doku 6,000,000 men Data Profil
7,500,000
10 doku men Data Profil
0%
0%
100% dari 9 246,300,000 kegiat an
100% dari 9 264,500,000 kegiat an
100% dari 9 273,000,000 kegiat an
100% dari 9 287,000,000 kegiat an
300,500,000
100%
322,500,000
100% dari 8 kegiat an
330,000,000
100%
4 Org
27,500,000
4 Org
27,500,000
100%
100%
9,000,000
100%
10,000,000
100%
11,000,000
10 doku men Data Profil
12,500,000
100%
10 doku 10,000,000 men Data Profil
VIII - 122
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikato Indikator Kinerja r Kinerja pada Program awal (Outcome) RPJMD (2013) Target
2
3
1.18.1.20. 12.16
Program Peran Serta Kepemudaan
1.22.1.20. 12.17
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
1.22.1.20. 12.19
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Persentase Peningkatan Peran Serta Perempuan di Masyarakat -
1.20.1.20. 12.08
Rp.
Target
Persentase Masyarakat Yang Terlibat dalam Kegiatan Pembinaan Dan Pemberdayaan Di Kecamatan Dan Kelurahan
5
0%
-
0%
0%
100% dari 3 kegiat an
0%
0%
-
90%
90% dari 13 kegiat an
70%
70% dari 6 kegiat an 6 Kelura han
Jumlah kewenangan dilimpahkan ke Kecamatan
Program optimalisasi Kecamatan Penyelenggaraan sebagai penyedia pemerintahan perizinan dan daerah non perizinan/PATEN
Pengembangan Kelurahan
0%
JUMLAH. . . . . . . . . . .
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
70%
175,000,000
70%
100% dari 3 316,000,000 kegiat an
317,000,000
100%
100% dari 3 kegiat an
153,500,000
100%
70% dari 10 1,208,700,000 kegiat an
1,216,200,000
2015
2014
4
Persentase Peran Serta Kepemudaan di Kelurahan menunjang pembangunan Daerah
Target
Kondisi Indikato r Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
60%
100% dari 3 kegiat an
70% dari 10 155,323,800 kegiat an
2016
Rp. 6
85,000,000
70%
100% dari 3 313,500,000 kegiat an
129,000,000
100% dari 3 kegiat an
70% dari 10 1,013,000,000 kegiat an
2018
2017
175,000,000
70%
100% dari 3 315,000,000 kegiat an
135,000,000
100% dari 3 kegiat an
70% dari 10 1,018,200,000 kegiat an
175,000,000
70%
100% dari 3 315,500,000 kegiat an
150,000,000
100% dari 3 kegiat an
70% dari 10 1,053,200,000 kegiat an
2019
175,000,000
153,500,000
1,153,400,000
-
-
-
-
-
1,674,663,000
2,080,800,000
2,292,700,000
2,369,700,000
2,510,200,000
2,542,200,000
VIII - 123
70%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN HULONTHALANGI KOTA GORONTALO
No. Kode
1
1.20.10.01
Bidang Urusan Pemerintah an dan program Prioritas Pembangu nan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2 3 URUSAN WAJIB
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KECAMATAN HULONTHALANGI 8 Pelayanan Cakupan Kegiatan Administra Pelayanan si administrasi Perkantora Perkantoran n
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
8 Kegiata n
183,240,000
8 Kegiata n
200,000,000
8 Kegiata n
225,000,000
8 Kegiata n
250,000,000
8 Kegiata n
275,000,000
8 Kegiata n
280,000,000
8 Kegiatan
256,600,000
100% dari 8 Kegiata n
200,000,000
100% dari 8 Kegiata n
225,000,000
100% dari 8 Kegiata n
235,000,000
100% dari 8 Kegiata n
250,000,000
100% dari 8 Kegiata n
275,000,000
100% dari 8 Kegiatan
10,500,000
3 orang
30,000,000
3 orang
30,000,000
3 orang
30,000,000
3 orang
30,000,000
3 orang
30,000,000
3 orang
1.20.10.02
Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan 100% dari 100% Peningkatan 5 dari 8 Sarana dan Kegiatan Kegiata Prasarana n Aparatur
1.20.10.05
Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek
1.19.10.15
Program Peningkata n Keamanan dan Kenyaman an Lingkunga n
1.23.10.15
Program Pengemba ngan Data/Infor masi/ Statistik Daerah
2 orang
2 orang
Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif
0%
-
-
75% dari ketiada an pengad uan masyar akat
7,000,000 80% dari ketiada an pengad uan masyar akat
7,000,000 85% dari ketiada an pengad uan masyar akat
7,000,000 85% dari ketiada an pengad uan masyar akat
7,000,000 90% dari ketiada an pengad uan masyar akat
7,000,000 90% dari ketiadaa n pengadu an masyara kat
Jumlah Kegiatan Penyusunan Data dan Statistik Daerah (Data Profil)
0%
-
-
1 kali dan 6 Buku
6,500,000 1 kali dan 6 Buku
7,500,000 1 kali dan 6 Buku
7,500,000 1 kali dan 6 Buku
8,000,000 1 kali dan 6 Buku
8,000,000 5 kali dan 30 Buku
VIII - 124
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintah an dan program Prioritas Pembangu nan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Target
Rp. 6
2014
2016
2015
Target
Target
Target
Target
Target
5 -
1.22.10.17
Program Peningkata n Partisipasi Masyaraka t Dalam Membangu n Desa
Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangun an
0%
-
- 70%
275,000,000 70%
275,000,000 75%
275,000,000 75%
275,000,000 80%
275,000,000
1.22.10.19
Program Peningkata n Peran Perempuan di Pedesaan
Presentase Peningkatan Peran Serta Perempuan di Masyarakat
0%
-
- 60% dari 5 Kelurah an dan 1 Kecama tan
125,000,000 65% dari 5 Kelurah an dan 1 Kecama tan
125,000,000 70% dari 5 Kelurah an dan 1 Kecama tan
125,000,000 75% dari 5 Kelurah an dan 1 Kecama tan
125,000,000 80% dari 5 Kelurah an dan 1 Kecama tan
125,000,000 80% dari 5 Keluraha n dan 1 Kecamat an
Kecamatan Sebagai Penyedia Perizinan dan Non Perizinan / PATEN
0%
-
Indeks Kepuasan Masyarakat
0
3 (baik)
-
3 (baik)
-
3,1 (baik)
-
85%
3,1 (baik)
585,000,000 90%
-
3,2 (baik)
14 15 80,000,000 100% dari 5 Kelomp ok
Rp.
4 0%
585,000,000
12 13 80,000,000 100% dari 5 Kelomp ok
Rp.
3 Presentase Peran Serta Kepemudaa n Dalam Menunjang Pembangun an Daerah
580,000,000 80%
10 11 80,000,000 100% dari 5 Kelomp ok
Rp.
2019
2 Program Peran Serta Kepemuda an
141,700,000 80%
8 9 75,000,000 100% dari 5 Kelomp ok
Rp.
2018
1 1.18.10.16
1.20.10.28 Optimalisa si Penyelengg araan Pemerintah Daerah
7 - 100% dari 5 Kelomp ok
Rp.
2017
585,000,000 95%
-
16 17 80,000,000 100% dari 5 Kelompo k
585,000,000
3,3 (sangat baik)
-
VIII - 125
80%
95%
3,3 (sangat baik)
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1 1.20.10.34
Bidang Urusan Pemerintah an dan program Prioritas Pembangu nan 2 Program Pengemba ngan Kelurahan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembinaan dan Pemberdaya an di Kecamatan
JUMLAH
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4 50% dari 6 Kegiatan
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
Target 5
2015
Rp. 6 763,000,000
1,355,040,000
2016
Target
Rp.
7 -
8 -
1,498,500,000
2017
Target
Rp.
9 -
10 -
1,559,500,000
2018
Target
Rp.
11 -
12 -
1,594,500,000
2019
Target
Rp.
13 -
14 -
1,635,000,000
Target
Rp.
15 -
16
17 -
1,665,000,000
VIII - 126
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO Bidang Kondisi Urusan Pemerinta Indikator Indikator Kinerja Kinerja han dan No. Kode Program pada awal program Prioritas (Outcome) RPJMD (2013) Pembangu nan 2 3 4 1
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2016
2015
2017
2019
2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
URUSAN WAJIB KECAMATAN SIPATANA 1.20.14.01 Pelayanan Cakupan 8 Administr Pelayanan Kegiatan asi administra Perkantor si an Perkantor an 1.20.14.02 Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase 100% dari 100% dari Peningkat 7 Kegiatan 7 Kegiatan an Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.14.03 Peningkat Persentase an disiplin peningkat aparatur an disiplin aparatur
1.20.14.05 Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8 Kegiatan
Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang mengikuti Bimtek
90%
2 Orang
194,206,500
8 Kegiatan
97,000,000 100% dari 7 Kegiatan
100 % 30 Orang pegawai
10,500,000
0
2 orang
10,492,000 3 Orang
213,462,500
8 Kegiatan
170,450,000 100% dari 7 Kegiatan
-
100 % 30 Orang pegawai
25,000,000 4 Orang
232,500,000
1,626,000,000
8 Kegiatan
100% dari 7 Kegiatan
238,500,000
8 Kegiatan
248,000,000
8 Kegiatan
256,000,000
8 Kegiatan
154,000,000
100% dari 7 Kegiatan
134,000,000 100% dari 7 Kegiatan
149,000,000 100% dari 7 Kegiatan
12,000,000 100 % 30 Orang pegawai
14,000,000 100 % 30 Orang pegawai
14,000,000 100 % 30 Orang pegawai
15,000,000 100 % 30 Orang pegawai
30,000,000 4 Orang
35,000,000 4 Orang
35,000,000 4 Orang
35,000,000 4 Orang
VIII - 127
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerinta han dan No. Kode program Prioritas Pembangu nan 2 1 1.19.14.15 Program Peningkat an Keamanan dan Kenyaman an Lingkunga n
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
Target
Rp. 6
3 Persentase Peningkat an Lingkunga n Yang Aman dan Kondusif
4 0%
5 -
1.23.14.15 Program Pengemba ngan Data/Infor masi/ Statistik Daerah
Jumlah Kegiatan Penyusun an Data dan Statistik Daerah (Data Profil)
0%
1.18.14.16 Program Peran Serta Kepemuda an
Presentase Peran Serta Pemuda dalam Menunjan g Pembangu nan Daerah
1.08.14.14 Program pengendal ian pencemar an dan pengrusak an lingkunga n
Jumlah titik pengendal ian pencemar an dan pengrusak an lingkunga n
Target
2016
Rp.
Target
2017
Rp.
Target
2018
Rp.
Target
2019
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
7 - 80% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
8 9 39,720,000 80% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
10 11 45,000,000 85% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
12 13 45,000,000 85% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
14 15 45,000,000 90% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
16 17 45,000,000 90% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
-
- 1 kali dan 6 buku
68,367,500 1 kali dan 6 buku
70,000,000 1 kali dan 6 buku
70,000,000 1 kali dan 6 buku
70,000,000 1 kali dan 6 buku
70,000,000 5 kali dan 30 buku
0%
-
- 100% dari 5 Kelompok
75,000,000 100% dari 5 Kelompok
85,000,000 100% dari 5 Kelompok
85,000,000 100% dari 5 Kelompok
85,000,000 100% dari 5 Kelompok
85,000,000 100% dari 5 Kelompok
0%
-
- 12 titik saluran dan bahu jalan
66,720,000 12 titik saluran dan bahu jalan
70,000,000 12 titik saluran dan bahu jalan
70,000,000 12 titik saluran dan bahu jalan
70,000,000 12 titik saluran dan bahu jalan
70,000,000 12 titik saluran dan bahu jalan
VIII - 128
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerinta han dan No. Kode program Prioritas Pembangu nan 2 1 1.22.14.17 Program Peningkat an Partisipasi Masyarak at Dalam Membang un Desa
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013)
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
Target
Rp. 6
3 Presentase Partisipasi Masyarak at Dalam Pelaksana an Pembangu nan
4 0%
5 -
1.22.14.19 Program Peningkat an Peran Perempua n di Pedesaan
Presentase Peran Serta Perempua n di Masyarak at
0%
-
1.20.14.28 Optimalisa si Penyeleng garaan Pemerinta h Daerah
Kecamata n Sebagai Penyedia Perizinan dan Non Perizinan/ PATEN
0%
Indeks Kepuasan Masyarak at
0
80%
3 (baik)
2016
2015
Target 7
Rp.
Target
2017
Rp.
Target
2019
2018
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
- 70%
8 9 258,000,000 75%
10 11 262,000,000 80%
12 13 263,000,000 85%
14 15 266,000,000 85%
16 267,000,000
- 80%
120,000,000 90%
120,000,000 95%
150,000,000 100%
150,000,000 100%
150,000,000 100%
270,721,500 80%
855,500,000 85%
897,000,000 90%
-
3,1 (baik)
-
3,1 (baik)
-
3,2 (baik)
1,056,000,000 95%
-
3,3 (sangat baik)
12,000,000 95%
1,082,000,000
1,156,000,000
3,3 (sangat baik)
-
VIII - 129
17 85%
95%
3,3 (sangat baik)
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Pemerinta han dan No. Kode program Prioritas Pembangu nan 2 1 1.20.14.34 Program Pengemba ngan Kelurahan
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013) 3 Persentase Keterlibata n Masyarak at Dalam Kegiatan Pembinaa n dan Pemberda yaan di Kecamata n
JUMLAH
4 50%
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
Target 5 90%
2016
2015
Rp. 6 943,200,000
1,526,120,000
Target
Rp.
7 -
8 -
1,892,220,000
2017
Target
Rp.
9 -
10 -
3,449,500,000
2019
2018
Target
Rp.
11 -
12 -
2,160,500,000
Target
Rp.
13 -
14 -
2,226,000,000
Target
Rp.
15 -
16
17 -
2,303,000,000
VIII - 130
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO Bidang Urusan Kondisi Pemerinta Indikator Indikator han dan Kinerja Kinerja No. Kode program Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangu (2013) nan 2 3 1 4
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
Target
2015
Rp.
Target
5
6
2016
Rp.
7
8
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
90%
2,200,448,000
95%
2,310,470,400
100%
2,425,993,920
100%
URUSAN WAJIB KECAMATAN DUMBO RAYA 1.20.15.28 Program Kecamata 92% Optimalisa n Sebagai si Penyedia Penyeleng Perizina garaan dan Non Pemerinta Perizinan/ h Daerah PATEN
80%
140,380,000
-
80%
3,1 (baik)
1,453,284,000
0%
3 (baik)
1.20.15.02 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkat an ketersedia an sarana dan prasarana aparatur
80%
80%
142,050,000
80%
136,000,000
85%
142,800,000
90%
149,940,000
95%
157,437,000
100%
165,308,850
100%
1.20.15.05 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek
2 Org
2 Org
10,602,000
3 Org
20,000,000
5 Org
30,000,000
5 Org
36,000,000
5 Org
45,000,000
6 Org
60,000,000
6 Org
1.20.15.03 Program Peningkat an Disiplin Aparatur
Presentasi peningkat an disiplin aparatur
0%
92% dari jumlah pegawai kecamata n
0%
-
85%
Indeks Kepuasan Masyarak at
5,000,000
3,1 (baik)
772,280,000
-
94% dari jumlah pegawai kecamatan
-
6,300,000
3,2 (baik)
96% dari jumlah pegawai kecamata n
-
6,615,000
3,3 (sangat baik)
98% dari jumlah pegawai kecamata n
-
6,945,750
3,3 (sangat baik)
100% dari jumlah pegawai kecamata n
-
7,293,038
VIII - 131
3,3 (sangat baik)
100% dari jumlah pegawai kecamata n
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Kondisi Pemerinta Indikator Indikator han dan Kinerja Kinerja No. Kode program Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangu (2013) nan 2 3 1 4 0% 1.22.15.19 Program Presentasi Peningkat Peningkat an Peran an Peran Perempua Perempua n n Pedesaan Pedesaan
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
Target
2015
Rp.
Target
2016
Rp.
Target
5 0%
6 -
7 80%
8 105,000,000
9 85%
1 kegiatan
1.17.15.15 Program Peningkat an Pengemba ngan Nilai Budaya
Cakupan pengemba ngan nilai budaya
0%
0%
-
1 kegiatan
15,000,000
1.19.15.15 Program Peningkat an keamanan dan kenyaman an Lingkunga n
Persentase Peningkat an Lingkunga n yang Aman dan Kondusif
0%
0%
-
80% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
6,000,000
1.22.15.17 Program Peningkat an partisipasi masyarak at dalam membang un desa
Persentase partisipasi masyarak at dalam pelaksana an pembangu nan
0%
0%
-
80%
1.20.15.15 Program pengemba ngan data/infor masi/stati stik daerah
jumlah kegiatan penyusun an data dan statistik daerah (Data Profil)
0%
0%
-
1 Kali 10 Buku
272,000,000
10,000,000
85% dari ketiadaan pengaduan masyarakat
85%
1 Kali 10 Buku
2017
Rp. 10 110,250,000
Target 11 90%
15,750,000
1 kegiatan
6,300,000
90% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
285,600,000
10,500,000
90%
1 Kali 10 Buku
2018
Rp. 12 115,762,500
Target 13 95%
16,537,500 1 kegiatan
6,615,000
299,880,000
11,025,000
95% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
95%
1 Kali 10 Buku
2019
Rp. 14 121,550,625
Target 15 100%
Rp. 16 127,628,156
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17 100%
17,364,375
1 kegiatan
18,232,594
1 kegiatan
6,945,750
100% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
7,293,038
100% dari ketiadaan pengadua n masyarak at
314,874,000
11,576,250
100%
1 Kali 10 Buku
330,617,700
12,155,063
VIII - 132
100%
5 Kali 50 Buku
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Bidang Urusan Kondisi Pemerinta Indikator Indikator han dan Kinerja Kinerja No. Kode program Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD (2013) Pembangu nan 2 3 4 1 1.20.15.01 Program Cakupan 92,46% Pelayanan Pelayanan dari 10 Administr Administr Kegiatan asi asi Perkantor Perkantor an an
2014
Target 5 10 kegiatan
1.18.15.16 Peningkat an Peran Serta Kepemuda an
Peningkat an Peran Serta Pemuda dalam pembangu nan
0%
0%
1.20.15.34 Program Pengemba ngan Kelurahan
Persentase Keterlibata n Masyarak at dalam kegiatan pembinaa n dan pemberda yaan
80%
95%
JUMLAH
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2016
2015
Rp.
Target
6 237,858,000
-
815,500,000
1,351,390,000
7 10 kegiatan
92%
0%
Target
Rp.
8 9 279,930,000 10 kegiatan
75,000,000
-
1,691,210,000
94%
0%
2017
Rp.
Target
10 293,926,500
78,750,000
-
2,433,460,500
11 10 kegiatan
96%
0%
2018
Target
Rp. 12 308,622,825
82,687,500
-
3,234,133,325
13 10 kegiatan
98%
0%
2019
Rp.
Target
14 324,053,966
86,821,875
-
3,403,039,991
15 10 kegiatan
100%
Rp. 16 340,256,665
91,162,969
0%
-
3,585,941,991
VIII - 133
17 10 kegiatan
100%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA GORONTALO
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
1
2
3
4
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
2015 Rp.
Target
2016 Rp. 6
5
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 15
URUSAN WAJIB Program Pemanfaatan
- Persentase Jumlah Investor 100%
100%
-
-
12,000,000
100%
97,000,000
100%
60,000,000
100%
60,000,000
100%
60,000,000
100%
60,000,000
100%
yang masuk ke Kota Gtlo
Teknologi informasi
200 UMKM/
200 UMKM/
200 UMKM/
225 UMKM/
232 UMKM/
mendapatkan
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
2,2%
dari
fasilitas pengurusan
dari
dari
dari
dari
dari
10570 jmlah
10570 jmlah
10570 jmlah
10570 jmlah
10570 jmlah
10570 jmlah
UMKM
UMKM
UMKM
UMKM
UMKM
UMKM
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
- Jumlah Usaha
-
perizinan secara gratis, untuk beberapa jenis perizinan tertentu
1.20.23
1.20.01
- Jenis pelayanan perizinan SATAP yang berstandar ISO
0%
-
-
1 jenis
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Persentase Usaha yang mengurus perizinan usaha
253 usaha/ 49,80% dari 508 usaha
-
-
51 usaha/ 10% dari 508 usaha
50,000,000
51 usaha/ 10% dari 508 usaha
50,000,000
51 usaha/ 10% dari 508 usaha
50,000,000
51 usaha/ 10% dari 508 usaha
50,000,000
51 usaha/ 10% dari 508 usaha
50,000,000
508 usaha usaha
Program Peningk. iklim investasi dan realisasi investasi
- Jumlah realisasi pelayanan perizinan investasi
395 izin/ 67% dari 592 perizinan
-
-
40 izin/ 6,7% dari 592 perizinan
50,000,000
40 izin/ 6,7% dari 592 perizinan
50,000,000
40 izin/ 6,7% dari 592 perizinan
50,000,000
40 izin/ 6,7% dari 592 perizinan
50,000,000
37 izin/ 6,2% dari 592 perizinan
50,000,000
592 Perizinan
Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi
Capaian realisasi investasi PMDN, PMA dan swasta PMDN, PMA dan swasta
-
-
19,899,302,729
Program Persentase peningkatan Optimalisasi penyediaan jasa pelayanan Penyelenggaraan perizinan Pemerintah Daerah Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1.20.02 Program sarana dan prasarana aparatur
1.20.03
1057 UMKM
Persentase peningk kualitas pelayanan administrasi perkantoran Persentase Jumlah Perangkat lunak dan keras untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas lunak dan keras untuk meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
- Peningkatan Disiplin Persentase meningkatnya Aparatur
198,993,027,294 dari 298,489,540,941
5,000,000
19,899,302,729
50,000,000
19,899,302,729
50,000,000
19,899,302,731
50,000,000
298,489,540,941
100%
127,500,000
100%
448,000,000
100%
558,000,000
100%
558,000,000
100%
558,000,000
100%
558,000,000
100%
100%
100%
330,380,000
100%
251,800,000
100%
261,800,000
100%
261,800,000
100%
261,800,000
100%
261,800,000
100%
100%
100%
504,020,000
100%
387,200,000
100%
200,000,000
100%
200,000,000
100%
200,000,000
100%
200,000,000
100%
0%
100% dari
40,000,000
100%
15,000,000
12 orang
disiplin aparatur Jumlah SDA yang mengikuti Bimtek
19,899,302,729
100%
37,200,000
jumlah -
2 orang
100% dari
27,000,000
jumlah
pegawai Program Peningkatan kapasitas aparatur
50,000,000
5 Jenis
2 orang
40,000,000
jumlah
pegawai 12,100,000
100% dari
2 orang
40,000,000
jumlah
pegawai 15,000,000
100% dari
2 orang
40,000,000
jumlah
pegawai 15,000,000
100% dari
jumlah
pegawai 15,000,000
2 orang
100% dari pegawai
15,000,000
2 orang
VIII - 134
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KOTA GORONTALO
No. Kode
1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013) 3
4
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 5
2015
Rp. (Juta) 6
2016
2017
2019
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
URUSAN WAJIB
BKD DIKLAT 1.20 1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan 12 Bulan
557 12 Bulan
525 12 Bulan
525 12 Bulan
525 12 Bulan
525 12 Bulan
525
100%
1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan perangkat lunak dan keras
1 Paket 5 1 Paket 5 Kegiatan Kegiatan
256 1 Paket 6 Kegiatan
124 1 Paket 6 Kegiatan
124 1 Paket 6 Kegiatan
124 1 Paket 6 Kegiatan
124 1 Paket 6 Kegiatan
124
100%
1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin Aparatur
63 Pasang pakaian krawang
15
100%
1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah/ persentase pegawai yang mengikuti Bimtek
180
100% dari 40 SKPD
Jumlah Tenaga Teknis dan Operator SIMPEG di seluruh SKPD
-
-
25
63 Potong pakaian olahraga
- 9 SKPD dari 40 SKPD
13
63 Potong pakaian batik
316 9 SKPD dari 40 SKPD
15
63 Potong pakaian kheki
180 9 SKPD dari 40 SKPD
15
63 Potong pakaian hansip
180 9 SKPD dari 40 SKPD
15
65 Potong pakaian putih
180 4 SKPD dari 40 SKPD
VIII - 135
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013) 3 Persentase jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi kualifikasi dalam konteks program Mind Setting
4 13% dari 5391 PNS Kota (711 Org)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target 5 1,1% dari PNS Kota (59 Org)
2015
Rp. (Juta) 6 274
2016
2017
2018
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
7 4% dari PNS Kota (190 dari 5391 Org))
8
9 3,5% dari PNS Kota (179 dari 5391 Org))
10
11 4% dari PNS Kota (190 dari 5391 Org))
12
13 3,5% dari PNS Kota (179 dari 5391 Org))
14
15 4% dari PNS Kota (190 dari 5391 Org))
16
255
255
258
300
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
310
17 33,1% dari PNS Kota
Persentase/ Jumlah aparatur yang berpendidikan S1, S2 dan S3 di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo:
-S1
50% dari 20% dari 5391 PNS PNS Kota Kota
80 20% dari PNS Kota
80 30% dari PNS Kota
80 40% dari PNS Kota
80 50% dari PNS Kota
80 80% dari PNS Kota
80
80% dari PNS Kota
-S2
6% dari 10% dari 5391 PNS PNS Kota Kota
25 10% dari PNS Kota
25 15% dari PNS Kota
25 20% dari PNS Kota
25 25% dari PNS Kota
25 30% dari PNS Kota
25
30% dari PNS Kota
-S3
0,2% dari 0,2% 5391 PNS dari PNS Kota Kota
33
34
34
34
34
34
0,6% dari PNS Kota
0,2% dari PNS Kota
0,3% dari PNS Kota
0,4% dari PNS Kota
0,5% dari PNS Kota
0,6% dari PNS Kota
VIII - 136
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
3 Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis
4 3% dari Jumlah Pegawai BKD
5 5% dari Jumlah Pegawai BKD
1.20.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan laporan keuangan
-
-
1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tersedianya datadata PNS yang akurat dan Up To Date
20% dari 40 SKPD
30% dari 40 SKPD
Dokumen Grand Design Postur dan Struktur Birokrasi Pemerintahan dan kebutuhan sumber daya aparatur
0.2% dari 5391 PNS Kota (147 Org)
5% dari PNS Kota (352 Org)
2015
Rp. (Juta)
Target
6 7 19 5% dari Jumlah PNS BKD
-
-
110 30% dari 40 SKPD
2016
2017
2018
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
8
9 5% dari Jumlah PNS BKD
10
11 5% dari Jumlah PNS BKD
12
13 5% dari Jumlah PNS BKD
14
15 5% dari Jumlah PNS BKD
16
15
-
25%
15
10
25%
15
10
25%
15
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
15
17 33% dari Jumlah PNS BKD
10
25%
10
100%
94 40% dari 40 SKPD
94 60% dari 40 SKPD
94 80% dari 40 SKPD
94
100% dari 40 SKPD
94
100% dari 40 SKPD
45
45
45
45
5% dari PNS Kota (100 Org)
45
1 Dokumen Master Plan
1.20.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 37
5% dari PNS Kota (352 Org)
5% dari PNS Kota (150 Org)
5% dari PNS Kota (125 Org)
5% dari PNS Kota (110 Org)
VIII - 137
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2
Kondisi Indikator Indikator Kinerja Kinerja Program pada awal (Outcome) RPJMD (2013)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
2015
Rp. (Juta)
2016
2017
2019
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
8
9 4% dari PNS Kota
10
11 4% dari PNS Kota
12
13 4% dari PNS Kota
14
15 4% dari PNS Kota
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
17 260 20% dari PNS Kota
3 Prosentase Implementasi Recruitment dan Replacement Aparatur secara terbuka
4 13% dari 5391 PNS Kota
5 4% dari PNS Kota
6 574
7 4% dari PNS Kota
Dokumen Standar dan Pengukuran Kinerja Aparatur
10% dari 5391 PNS Kota
15% dari PNS Kota
38
25% dari PNS Kota
61
35% dari PNS Kota
61
45% dari PNS Kota
61
55% dari PNS Kota
61
90% dari PNS Kota
61
1 Dokumen
- Reward
0,2% dari Jumlah PNS Kota
5% dari PNS Kota
36
5% dari PNS Kota
34
5% dari PNS Kota
34
5% dari PNS Kota
34
5% dari PNS Kota
34
5% dari PNS Kota
34
25% dari Jumlah PNS Kota
- Punishment
0% dari Jumlah PNS Kota 0%
0%
36
0%
34
0%
34
0%
34
0%
34
0,1% dari PNS Kota
34 0,1% dari PNS Kota
0%
-
0%
10 13 dari 40 SKPD
10 100% dari 40 SKPD
316
200
250
255
Prosentase jumlah aparatur yang diberi reward and punishment
Prosentase SKPD yang telah menerapkan aplikasi dan jaringan SIMPEG
- 9 SKPD dari 40 SKPD
10 9 SKPD dari 40 SKPD
10 9 SKPD dari 40 SKPD
VIII - 138
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Kondisi Bidang Urusan Indikator Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Kinerja Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangunan (2013) 2
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
2016
2015
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta) 8
Target
9 - 9 SKPD dari 40 SKPD
2017
Rp. (Juta)
Persentase peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur
0%
0%
-
25% dari PNS Kota
- PIM II
30% dari 30 Pejabat Ess II
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
50% dari Pejabat Ess II
- PIM III
26% dari 141 Pejabat Ess III
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
50% dari Pejabat Ess III
- PIM IV
9% dari 736 Pejabat Ess IV
30 Orang
607
50% dari Pejabat Ess IV
55% dari PNS Kota
15 10 13 dari 40 SKPD
Rp. (Juta)
7 0%
80
14
Target
6 -
45% dari PNS Kota
13 10 9 SKPD dari 40 SKPD
Rp. (Juta)
5 0%
80
12
Target
4 0%
35% dari PNS Kota
11 10 9 SKPD dari 40 SKPD
Rp. (Juta)
3 Persentase jumlah layanan informasi kepegawaian berbasis SIMPEG di seluruh SKPD
80
10
Target
2019
2018
80
90% dari PNS Kota
16
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
10
17 100%
80 90% dari PNS Kota
Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan
607
30 Orang
607
30 Orang
607
30 Orang
607
30 Orang
607
30 Orang
VIII - 139
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Kondisi Bidang Urusan Indikator Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Kinerja Program pada awal Prioritas (Outcome) RPJMD Pembangunan (2013) 2
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 Target
3 Persentase jumlah aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi professional.
4 10% dari Jabatan Struktural
5 20% dari Jabatan Struktural
1.20.38 Program Mutasi Persentase dan Analisis Jumlah jabatan Jabatan struktural sesuai kompetensi
10% dari Jabatan Struktural
20% dari Jabatan Struktural
JUMLAH URUSAN BKD-DIKLAT
2016
2015
Rp. (Juta)
Target
6 7 123 20% dari Jabatan Struktural
32
2,862
20% dari Jabatan Struktural
2017
2019
2018
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
8
9 40% dari Jabatan Struktural
10
11 60% dari Jabatan Struktural
12
13 80% dari Jabatan Struktural
14
103
40
2,801
40% dari Jabatan Struktural
103
40
2,581
60% dari Jabatan Struktural
103
40
2,634
80% dari Jabatan Struktural
Target
15 103 100% dari Jabatan Struktural
40 100% dari Jabatan Struktural
2,681
Rp. (Juta) 16 103
40
2,696
VIII - 140
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17 100% dari Jabatan Struktural
100% dari Jabatan Struktural
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BPMP DAN KB KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan Pemerintah
Indikator Kinerja Program
Kondisi Indikator Kinerja Awal RPJMD
2014
Target
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja Akhir RPJMD
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
1 1 1.11
2 3 4 5 URUSAN WAJIB URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.11.16
Penguatan kelembagaa Jumlah lembaga pengarustamaan gende yang mengembangdan anak kan layanan perlindungan perempuan dan anak
-
64
6
50
0
0
0
0
0
0
7
90
7
1.11.16
Terlaksananaya ke giatan peningkatan kesehatan Ibu,Bayi dan Anak (GSI)
1 Kec. 100 Org
-
-
1 Kec
20
1 Kec.
25 1 Kec.
35 1 Kec.
45 1 Kec.
55 1 Kec. 100 Org
Terlaksananya kegiat an peningkatan kuali tas hidup anak (Hari Anak Nasional)
1 Kali Keg.
-
-
1 Kali Keg.
35
1 Kali Keg.
40 1 Kali Keg.
45 1 Kali Keg.
50 1 Kali Keg.
55 1 Kali keg.
Terlaksananya Fasili tasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya an Perempuan (P2TP2A/TPPQ)
1 Tahun
1 Tahun
20
1 Thn
75
1 Thn
80 1 Thn
95 1 Thn
120 1 Thn
Terlaksananya Rapat Koordinasi & Evalua si PUG
1 Kali Kegiatan
1 Kali Kegiatan
44
1 Kali Keg.
25
1 Kali Keg.
35 1 Kali Keg.
45 1 Kali Keg.
55 1 Kali Keg.
65 1 Kali Keg.
Terlaksananya PUG dan Pembentukan Vocal Point
1 Kali Kegiatan
-
-
1 Kali Keg.
50
1 Kali Keg.
55 1 Kali Keg.
65 1 Kali Keg.
75 1 Kali Keg.
90 1 Kali Keg.
Terlaksananya Pelati han PPRG
1 Kali Kegiatan
-
-
1 Kali Keg.
25
1 Kali Keg.
25 1 Kali Keg.
35 1 Kali Keg.
45 1 Kali Keg.
55 1 Kali Keg.
Terlaksananya Penyu sunan Profil Perem puan & Anak
1 Kali Kegiatan
-
-
1 Kali Keg.
25
1 Kali Keg.
25 1 Kali Keg.
35 1 Kali Keg.
45 1 Kali Keg.
55 1 Kali Keg.
5
150 1 Tahun
VIII - 141
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan Pemerintah
2
Indikator Kinerja Program
3 Terlaksananya Rapat Koordinasi PUG, So sialisasi PUG & Pem bentukan Focal Point
Target
Rp. (Juta)
5 -
6 -
Target 7 1 Kali Keg.
2016
Rp. (Juta) 8 50
Target 9 1 Kali Keg.
2017
Rp. (Juta) 10
Target 11 60 1 Kali Keg.
2018
Rp. (Juta) 12
Target
13 70 1 Kali Keg.
Kondisi Indikator Kinerja Akhir RPJMD
2019
Rp. (Juta) 14
Target
15 80 1 Kali Keg.
Rp. (Juta) 16
17 90 1 Kali Keg.
-
-
20
50
30
75
60
150
70
175
90
225
90%
213 Kasus
-
-
175 Kasus
26.8
150 Kasus
27.5
135 Kasus
27.5
130 Kasus
28.8
125 Kasus
30.8
100 Kasus
40
-
-
45
25
50
35
60
45
70
55
80
60
80
89%
38
85%
38
87%
40
87%
40
89%
46
96%
18 PLKB 75 Org
24
18 PLKB 100 orang
26 18 PLKB 31.6 100 orang
50 Kel.
25
50 Kel.
30 50 Kel.
Presentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani
1.11.18
Penguatan peran dan perlindungan perempuan dalam pembangunan
Presentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan
Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Keseraian Kebijakan Peningkatan Kualias Anak dan Perempuan URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program keluarga Presentase peserta 85% berencana KB aktif Presentase peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyelenggaraan program KB - Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pela yanan KB
2015
0
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
1.12.18
4 1 Kali Kegiatan
2014
Jumlah SKPD yang menerapkan (PPRG) 1.11.17
1.12 1.12.15
Kondisi Indikator Kinerja Awal RPJMD
Jumlah presentase pendataan keluarga
35% 9 PLKB
1677
15
987
-
50 Kelurahan50 Kel.
-
10
18 PLKB 31.6 150 orang
40 50 Kel.
18 PLKB 150 orang
40 50 Kel
43
50 50 Kel.
VIII - 142
80% 27 PL KB
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan Pemerintah
Indikator Kinerja Program
Kondisi Indikator Kinerja Awal RPJMD
2014
Target 1
2
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
3 Suksesnya pelaksana an kegiatan Harganas Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
4 1 Kali
5 1 Kali
6 25
7 1 Kali
8 50
9 1 Kali
Jumlah obat-obatan KB
1 Tahun
1 Thn
10
1 Tahun
20
1 Tahun
30 1 Tahun
45 1 Tahun
55 1 Tahun
65 1 Tahun
Jumlah layanan ke pendudukan dan keluarga sejahtera
1 Tahun
1 Thn
16
1 Tahun
25
1 Tahun
30 1 Tahun
40 1 Tahun
50 1 Tahun
70 1 Tahun
10
11 60 1 Kali
12
Target
Kondisi Indikator Kinerja Akhir RPJMD
2019
13 75 1 Kali
14
15 85 1 Kali
16
17 100 1 Kali
1.12.21
Prog. Peningkatan Penanggu Tersedianya Informa langan Narkoba, PMS si mengenai HIV/ Termasuk HIV/AIDS AIDS
1 Tahun
1 Thn
5 1 Tahun
15
1 Tahun
20 1 Tahun
30 1 Tahun
40 1 Tahun
50 1 Tahun
1.12.25
Prog. Pengembangan Model Operasional BKB-Pos yandu-PADU
Tersedianya Data Posyandu
1 Tahun
1 Thn
10 1 Tahun
10
1 Tahun
15 1 Tahun
25 1 Tahun
35 1 Tahun
50 1 Tahun
1.22.01
Administrasi Perkantor an
Meningkatnya Pene rapan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu
11 Keg.
324
11 Keg.
411 11 Keg.
502 11 Keg.
588 11 Keg.
678 11 Keg.
1.22.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Pene rapan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu
7 Keg.
401
7 Keg.
420 7 Keg.
552 7 Keg.
600 7 Keg.
675 7 Keg.
1.22.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Pene rapan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu
20
50 Org
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11 Kegiatan 11 Keg.
362
5 Kegiatan 5 keg.
271
1 Kegiatan
10,890 50 Org
2 orang
30 50 Org
40 50 Org
50 50 Org
60 50 Org
11
VIII - 143
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1 1.22.15
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan Pemerintah
2 Peningkatan Keber dayaan Masyarakat Pedesaan
Indikator Kinerja Program
3 Jumlah kelurahan yang mengikuti lom ba
Jumlah Organisasi Kelembagaan Kemas yarakatan
Jumlah kegiatan lembaga adat
1.22.16
Prog. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Jumlah persentase kelurahan yang mengelola data pro fil kelurahan
Jumlah presentase tersedianya Alat Inovasi TTG 1.22.17
Prog. Peningkatan Partisipasi Masya rakat Dalam Mem bangun Desa
Persentase partisi pasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan
1.22.18
Prog. Peningkatan Kapa sitas Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah presentase pelatihan dan kete rampilan
1.22.19
Prog. Peningkatan Peran Perempuan diPedesa an
Terlaksananya Kegiat an Pemberdayaan Organisasi Perempu an (P2WKSS)
1.22......
Membangun sistim data masyarakat miskin
Jumlah dokumen hasil pemetaan
Kondisi Indikator Kinerja Awal RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja Akhir RPJMD
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4 50 Kelurahan
1 kel.
50 Organisasi
60 orang
50 Kelurahan
-
50 Kelurahan
50 kel.
9 Kecamatan
17
150
1 Kel.
175 1 Kel.
200 1 Kel.
225 1 Kel.
250 50 Kel.
125
30 Org
150 30 Org
200 30 Org
225 30 Org
250 150 Org
75
50 Kel
100 50 Kel
150 50 Kel
175 50 Kel
200
45 50 Kel.
30
50 Kel.
40 50 Kel.
55 50 Kel.
65 50 Kel.
80
9 kec.
15 9 Kec.
40
9 Kec.
50 9 Kec.
60 9 Kec.
70 9 Kec.
80 9 Kec.
50 Kel.
50 Kel.
10 50 Kel.
50
50 Kel.
75 50 Kel.
100 50 Kel.
150 50 Kel.
200 50 Kel.
50 Kelurahan
50 kel.
54 50 Kel.
75
50 Kel.
75 50 Kel.
75 50 Kel.
75 50 Kel.
75 50 Kel
150 KK
150 KK
39 150 KK
30
150 KK
35 150 KK
45 150 KK
55 150 KK
75 150 KK
15
1 dok.
15 1 dok.
15 1 dok.
15 1 dok.
15 5 dok.
0
188 1 Kel.
20 30 Org
-
-
50 Kel
-
1 dok.
VIII - 144
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1 1.22......
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan Pemerintah
2 peningkatan akses masyarakat miskin serta integrasi penanggulangan kemiskinan kota
Indikator Kinerja Program
Kondisi Indikator Kinerja Awal RPJMD
2015
2014
2017
2016
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
7
10
3 Presentase jumlah warga miskin terlibat dalam pembangunan daerah
4 35%
5 -
6 -
35%
8 35
9 45%
Jumlah warga miskin mendapat fasilitas layanan hak dasar tanpa diskriminasi gender
10%
-
-
35%
35
45%
2018
Kondisi Indikator Kinerja Akhir RPJMD
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
11 50%
12 55
13 65%
14
48
35
50%
35
65%
Target
60
15 70%
55
75%
Rp. (Juta) 16 75
65
Jumlah kegiatan forum di tingkat Kota, Prov. , Reg. dan Nasional
0 kali
-
-
4 kali
200
5 kali
200 5 kali
200 5 kali
200 6 kali
200
Jumlah implementasi Program Lembaga Internasional NGO's
30 kali
-
-
30 kali
350
31 kali
350 32 kali
350 33 kali
350 34 kali
350
1,435
50 Kel
1500 50 Kel
1700 50 Kel
1900 50 Kel
2100
80
50 Kel
Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2,328
- Pemberian beras pada masyarakat miskin
Terpenuhinya salah 50 satu kebutuhan pokok Kelurahan masyarakat miskin
50 kel.
2175 50 Kel
- updating data rumah tangga miskin
Terwujudnya 50 pemutakhiran data Kelurahan Rumah Tangga Miskin di Kelurahan
50 kel.
153 50 Kel
90
50 Kel
100
50 Kel
120
50 Kel
130
VIII - 145
17 90%
100%
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan program No. Kode Prioritas Pembangunan Pemerintah
1
2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
JUMLAH
Indikator Kinerja Program
3
Kondisi Indikator Kinerja Awal RPJMD
4
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6 108
2016
2017
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6,100
7,120
Kondisi Indikator Kinerja Akhir RPJMD
2019
Rp. (Juta) 16
8,140
9,160
10,180
13,389.0
15,108.0
17,072.0
17
1 tahun
19552
10,127.0
11,532.0
VIII - 146
86,780
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KPDE & PERPUSTAKAAN KOTA GORONTALO
No. Kode
1
1
1.25.01
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2 3 4 URUSAN WAJIB KPDE & PERPUSTAKAAN KOTA GORONTALO Program Cakupan pelayanan 12 Pelayanan administrasi kegiatan Administrasi perkantoran Perkantoran
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2016
2017
2018
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12 kegiatan
1.25.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
10 kegiatan
10 kegiatan
1.25.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat disiplin pegawai negeri sipil
25 orang
25 orang
1.25.05
Peningkatan Persentase sumber daya Kapasitas Sumber aparatur yang memiliki Daya Aparatur kompetensi
2 Orang
2 orang
1.25.15
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
12 SKPD
12 SKPD
Persentase jumlah SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan yang menggunakan jaringan ICT
2015
310
577
8
15
1129
11 kegiatan
384
11 kegiatan
12 kegiatan
17
12 kegiatan
419
11 kegiatan
367
9 kegiatan
427
10 kegiatan
662 9 kegiatan
25 orang
15
25 orang
16
25 orang
17
25 orang
17
25 orang
17
150 orang
2 orang
15
2 Orang
17
2 Orang
20
2 Orang
20
2 Orang
20
12 Orang
12 SKPD
461
10 SKPD
220
15 kelurahan
230
15 kelurahan
233
20 SKPD
236
72 SKPD
287 9 kegiatan
384
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
318 9 kegiatan
434
67 kegiatan
434
54 kegiatan
VIII - 147
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Program Pengkajian dan Penelitian bidang komunikasi dan informasi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
2016
2017
2018
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
-
-
-
-
-
-
-
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
3
4
5
6
7
Ketersediaan Galery ICT Pemda Kota Gorontalo
-
-
-
1 Unit
Persentase SKPD yang datanya bisa diakses secara elektronik (online)
8 SKPD
8 SKPD
30
13 SPKD
30
13 SKPD
32
0
32
0
35
0
36
26 SKPD
Tingkat komunikasi, informasi dan pemanfaatan media komunikasi
1 SKPD
1 SKPD
18
3 SPKD
18
3 SKPD
19
3 SKPD
20
3 SKPD
20
3 SKPD
20
3 SKPD
Jumlah unit Pengelola data
12 unit per SKPD
12 unit
143
2 unit
70
2 unit
72
2 unit
75
2 unit
75
2 unit
75
22 unit per SKPD
Jumlah ruang dan fungsi UPD SKPD
12 SKPD
12 SKPD
18
14 SKPD
18
14 SKPD
19
14 SKPD
20
15 SKPD
20
15 SKPD
20
72 SKPD
236
43 Kegiatan
-
1 Dokumen
Pengembangan E- Terinformasinya Government pelaksanaan kegiatankegiatan Pemda
1.25.16
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Dokumen Assesment IT dan Master Plan Pengembangan IT
250
7 kegiatan
8 kegiatan
461 7 kegiatan
0
1 Dokumen
500
-
220 7 kegiatan
-
-
230 7 kegiatan
-
-
233 7 kegiatan
-
1 Dokumen
17
VIII - 148
1 unit
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2
3
1.25.17
Program Fasilitas peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi (Bimtek)
Persentase SKPD yang memiliki Aparatur yang memiliki Kompetensi khusus tentang ICT
1.24.16
Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah
Jumlah alat arsip digitalisasi
1.25.18
Program Kerjasama Informasi dan Media massa secara on line
Jumlah kerjasama kemitraan dalam pengembangan ICT yang berkelanjutan
1
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
0
-
1 1 kerjasama kerjasama
2017
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
7
8
9
10
11
40 orang
-
2016
-
1 Unit
875
2 kerjasama
25 44 orang
25
1,000
0
2 kerjasama
85
-
1,045
0
0
2 kerjasama
2018
Rp. (Juta)
Target
12
13 15
-
1,192
0
0
2 kerjasama
2019
Rp. (Juta)
Target
14
15 85
-
1,192
Rp. (Juta) 16 0
1 unit
2 kerjasama
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
85 84 orang
-
1,192
VIII - 149
1 Unit
2 kerjasama
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
1.24.18
3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
Target
4
5
6
7
Persentase jumlah media informasi Pemerintah Daerah untuk memberikan akses kepada masyarakat
0% dari 11 SKPD
-
-
1 kegiatan
Jumlah free hotspot area di Kota Gorontalo
1 taman
-
-
-
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Pengembangan Minat budaya baca dan pembinaan Perpustakaan
7 Kegiatan
207
8 kegiatan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan
Persentase Kualitas pelayanan informasi kearsipan
2 Kegiatan
4 kegiatan
Terlaksananya sosialisasi, bimtek diklat arsiparis dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan
2 Kegiatan
4 kegiatan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.01.21
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2016
2017
2019
2018
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1,500 1 kegiatan
-
1 taman
245 7 kegiatan
100
2 Kegiatan
100 2 Kegiatan
1,500 1 kegiatan
-
1 taman
271 8 kegiatan
40
4 kegiatan
40 4 kegiatan
1,500 1 kegiatan
-
1 taman
333 7 kegiatan
111
2 Kegiatan
111 2 Kegiatan
1,500
-
1 kegiatan, 100%
1 taman
358 7 kegiatan
55
3 kegiatan
55 3 kegiatan
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
1,500 1 kegiatan
-
5 taman
399
110
110
VIII - 150
44 kagiatan
17 kegiatan
17 kegiatan
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No. Kode
1 1.24.15
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Presentase kualitas sistem administrasi kearsipan
TOTAL ANGGARAN
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013) 4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
2 Kegiatan
2017
2018
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2 Kegiatan
3,330
2016
53 2 Kegiatan
5,732
58 2 Kegiatan
4,683
64 2 Kegiatan
4,641
69 2 Kegiatan
4,669
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 17
74
12 kegiatan
4,998
28,053
VIII - 151
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2
3
4
2014
Target
2015
Rp.
Target
2016
Rp.
5
6
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 15
URUSAN PILIHAN
1
Pertanian 2.01.2.01.01.01.01
2.01.2.01.01.01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan kualitas layanan administrasi yang tertib dan lancar
11 Kegiatan
11 Kegiatan
458,903,600
11 Kegiatan
649,630,750
11 Kegiatan
682,112,288
11 Kegiatan
716,217,902
11 Kegiatan
752,028,797
11 Kegiatan
789,630,237
12 Bulan
12 Bulan
169,000,000
12 Bulan
1,730,000,000
12 Bulan
930,000,000
12 Bulan
976,500,000
12 Bulan
1,025,325,000
12 Bulan
1,076,591,250
0
80 Pasang
80 Pasang
300,000,000
80 Pasang
315,000,000
80 Pasang
330,750,000
80 Pasang
347,287,500
80 Pasang
364,651,875
0
2 Orang
3 Orang
199,500,000
3 Orang
209,475,000
3 Orang
219,948,750
3 Orang
230,946,188
3 Orang
242,493,497
Kelancaran pelaksanaan tugas secara tepat waktu
2.01.2.01.01.0103
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.01.2.01.01.01.05
Program Meningkatnya kualitas Peningkatan Kapasitas Sumber SDM Aparatur Daya Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
-
28,102,000
2,879,130,750
JUMLAH URUSAN PERTANIAN
2,136,587,288
2,243,416,652
2,355,587,484
2,473,366,859
URUSAN PILIHAN
1
Kehutanan
2.02.2.01. 01.01.16
Program Rehabilitasi Hutandan Lahan
Jumlah Paket pengadaan bibit penghijauan dan sarana dan prasarana kehutanan lainnya Jumlah Lokasi Pelestarian Hutan dan Lahan
23.879 Bibit Penghijauan,2 Unit Dam Penahan dan Sarana dan prasarana kehutanan lainnya
1.000 Bibit
5 Lokasi
2 Lokasi
1.000 Bibit 204,347,350
1.000 Bibit 890
1.000 Bibit 890
1.000 Bibit 890
1.000 Bibit 890
890
29.879 bibit
110
17 Lokasi
2 Lokasi
100
2 Lokasi
110
2 Lokasi
110
2 Lokasi
110
2 Lokasi
14.800 Ton
2,194,003,000
15.200 Ton
2,019,150,000
15.600 Ton
2,120,107,500
16.000 Ton
2,226,112,875
16.000 Ton
43 Unit
1.694,003
43 Unit
1.499,150
43 Unit
1,570,108
43 Unit
1.646,113
43 Unit
1.722,419
481 Unit
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
JUMLAH URUSAN KEHUTANAN 1
URUSAN PILIHAN Kelautan/Perikanan
2.02.2.01. 01.01.16
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Perikanan Laut Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
14.038,4 Ton
14.038,4 Ton
223 Unit
43 Unit (Mesin Tempel 15 PK 33 Unit /Nike Pukat Tarik
0
1,747,759,300
2,337,418,519
16.000 Ton
(seine net) COOL BOX PC 210, 20 Buah COOL BOX PC 280, 20 Buah COOL BOX PC 100, 20 Buah Mesin Tempel 15 PK, SHT Jaket Tuna, SHT Rehabilitasi Kantor dan Fasilitas TPI 1 Rehabilitasi Break Water, 1 Paket Pengadaan Cetakan Es, 200
Jumlah Kegiatan Operasional kegiatan kantor TPI 5 Kegiatan
5 Kegiatan
16,500,000
VIII - 152
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
1 2.02.2.01. 01.01.15
2.02.2.01. 01.01.29
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
3
4
Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kepada kelompok ekonomi masyarakat pesisir
Program Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan
Jumlah sarana prasarana statistik Perikanan
2014
Target
2015
Rp.
Target
2016
Rp.
5
5 Kali
1 Kali
4 Unit
Komputer (All In One, 2Unit
24,000,000
77000000
6
2017
2018
2019
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 Kali
50
1 Kali
50
1 Kali
50
1 Kali
50
1 Kali
50
11 Kali
0
0
2 Unit
100
2 Unit
100
2 Unit
100
2 Unit
100
17 Unit
7 Klpk
50
7 Klpk
60
7 Klpk
70
7 Klpk
85
7 Klpk
100
50 Kelompok
2 Klpk
250
2 Klpk
250
2 Klpk
255
2 Klpk
260
2 Klpk
265
35 Kelompok
komputer Note Book, 2 Unit Kelengkapan komputer, mouse, keyboard, modem, speaker, 1 Paket)
2.02.2.01. 01.01.27
2.02.2.01. 01.01.16
Program Penunjang Operasional Kegiatan PUMP Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sarana dan prasarana P2HP
Jumlah Kelompok nelayan PUMP Tangkap yang mendapat bantuan usaha Jumlah Kelompok nelayan P2HP yang mendapat bantuan usaha
25 Klpk
2 Klpk
25 Klpk
-
2.941,34 Ton
3.088 Ton
20,000,000
0
URUSAN PILIHAN
1
Kelautan/Perikanan 2.02.2.01. 01.01.20
Program Pengembagan Budidaya Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah sarana dan prasarana
UPR 24 Unit Reh. Gedung 3 Paket
KJA, Induk dan
Perikanan Budidaya
Jaring Apung 4 Paket
Calon Induk Ikan
UPR 9 Unit
-
1,454,873,953
Benih dan Pakan 2 Paket Jumlah Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2.02.2.01. 01.01.26
Program Penunjang Operasioanal Kegiatan PUMP perikanan Budidaya
3.258 Ton
1,507,018,000 3.453 Ton
2 Unit UPR, KJA, Induk dan calon Induk Ikan
1.377,018
2 Unit UPR, KJA, Induk dan calon Induk Ikan
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
773
915,600,000 3.934 Ton
961,380,000 4.229 Ton
1,009,449,000 4.229 Ton
2 Unit UPR, KJA, Induk dan calon Induk Ikan
770,6
2 Unit UPR, KJA, Induk dan calon Induk Ikan
806,380
1 Unit UPR, KJA, Induk dan calon Induk Ikan
844,449
42 Unit UPR, KJA, Induk dan calon Induk Ikan
50
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
50
5 Kegiatan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
Jumlah Pembinaan dan pengembangan perikanan Budidaya
5 Kali
1 Kali
24,500,000
1 Kali
40
1 Kali
45
1 Kali
50
1 Kali
55
1 Kali
60
11 Kali
Jumlah Kelompok PUMP Perikanan Budidaya yang mendapatkan bantuan Usaha
14 Klpk
3 Klpk
18,518,000
5 Klpk
40
5 Klpk
40
3 Klpk
45
3 Klpk
50
3 Klpk
55
36 Klpk
132,600,000
40
JUMLAH URUSAN PERIKANAN BUDIDAYA 1
872,000,000 3.677 Ton
40
45
50
55
URUSAN PILIHAN Kelautan/Perikanan
2.02.2.01. 01.01.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Jumlah ketersediaan benih unggul dan bersertifikat
4 ton Benih padi (label biru)
4 Ton
20,000,000
4 Ton
50
4 Ton
50
4 Ton
50
4 Ton
50
4 Ton
50
VIII - 153
24 Ton
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan 2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 Produktifitas padi dan jagung Per Ha
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
Target
Jagung 5,4 ton/Ha
5,5 Ton/Ha
4 Kali
4 Kali
Luasan Areal tanaman hortikultura
22 Ha
1 Ha
Jumlah Rumah yang mengembangkan konsep rumah dan pangan Lestari
60 RT
30 RT
terbangunnya wilayah terminal agribisnis terpadu
Target
2016
Rp.
5 6,0 Ton/Ha
Jumlah Pengawasan ketersediaan sarana pupuk dan pestisida
Kajian terminal agribisnis terpadu
Rp.
4 Produktivitas Padi 5,8 ton/Ha
Jumlah Paket sarana dan Traktor Roda 2, 115 Unit Insentif Tim Koordinasi, Insentif prasarana penunjang peningkatan produksi Tenaga Teknis, Pompa air 12 Unit Belanja alatListrik pertanian Perontok padi 18 Unit dan Elektronik, Pemipil jagung 9 Unit Belanja Bahan Lantai jemur 30 Unit Mterial Pembuatan RMU 26 Unit Pagar Kayu,Pembuatan Embung 1 Buah Spanduk, Bahan Gudang cadangan Minyak Gas, pangan 1 unit Pemeliharaan Jaringan irigasi 11.413 Peralatan Mesin, m Mesin Genset, Pembangunan dan sarana prasarana Embung, dan Jasa lainnya Konsultasi Penyus
jumlah penerapan tekhnologi pertanian dalam pengembangan produksi lahan dan usaha pasca panen
2015
214,937,500
6,1 Ton/Ha
6
500
5,5 Ton/Ha Rehab/Renov asi bangunan kantor I Unit, Rehabilitasi Pagar, Sarana Penunjang (Genset, Air Conditioner (AC), Sumur, Pompa Air), Penyediaan Peralatan Produksi (landak, Hand Traktor, Hand sprayer electrik, Alat Pengukur Ubinan, 4,738,280,500 Mesin Pemotong Rumput), Penyedi
31,250,000
0
65,000,000
2017
Target
Rp.
7
8
6,2 Ton/Ha
600
5,5 Ton/Ha
2018
Target
Rp.
9
10
6,4 Ton/Ha
700
5,6 Ton/Ha
2019
Target
Rp.
11
12
6,6 Ton/Ha
800
5,7 Ton/Ha
Target
Rp.
13
14
6,8 Ton/Ha
900
5,8 Ton/Ha
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019) 15 6,8 Ton/Ha 5,8 Ton/Ha
3.500
10 Kegiatan
3.600
10 Kegiatan
3.700
10 Kegiatan
3.800
10 Kegiatan
3.900
4 Kali
40
4 Kali
42.5
4 Kali
45
4 Kali
47.5
4 Kali
50
24 Kali
1 Ha
40
1 Ha
42.5
1 Ha
45
1 Ha
47.5
1 Ha
50
28 Ha
30 RT
100
30 RT
105
30 RT
110
30 RT
115
30 RT
120
240 RT
10 produksi tekhnologi
20 produksi tekhnologi
1 dok
2 dokumen
0
1
VIII - 154
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2
3
4
2014
Target
2015
Rp.
Target
2016
Rp.
5
6
2017
2018
2019
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
106,000
446,250
117,000
468,563
128,500
491,991
152,000
516,590
152,000
URUSAN PILIHAN
1
PERTANIAN 2.02.2.01. 01.01.22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peningkatan Populasi Ternak Ayam dan
87,266
87,266
Kambing
12,377
12,377
25
30
Klpk
Klpk
Jumlah kelompok ternak penerima paket bantuan ayam buras
0
95,900 12,600
0
1
- jumlah bibit ternak Kambing 2.02.2.01. 01.01.21
Peogram Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Ternak
Frequensi Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesmavet - Pengambilan dan Pemeriksaan sampel
Operasional pelaksanaan kegiatan RPH/RPU dan Lab Keswan
1
6,250
8,750
ekor
ekor
54
0
0 0
ekor
48 Kali
48
48 Kali
48
27,000,000
1
420,000
7,500
7,500
ekor
ekor
65
65
ekor
ekor
48
35,000
Kali
48 Kali
48
1
-
0
7,500 -
36,750
Kali
48
0
7,500
38,588
Kali
48
-
127,339
40,517
Kali
50
50
50
50
50
Kel.
Kel.
Kel.
Kel.
100 Kali
100 Kali
20%
25%
0
1 unit
0
2 unit
80,573,000
3
75
Kegiatan
3
78,750
Kegiatan
3
82,688
Kegiatan
3
86,822
Kegiatan
336 Kali
42,543
48
Kel.
1
133,706
Kali
49
379 ekor
48 Kali
Kelurahan
Kegiatan
ekor -
ekor
49
0
60,000
65
Kelurahan
Kegiatan
0
ekor
65
48 Kali
50 Klpk
486,203
ekor
121,275
13,750 30,388
Klpk
ekor
65
48 Kali
1
463,050
ekor
115,500
13,750 28,941
Klpk 441,000
ekor
110,000
13,500 27,563
Klpk
7,500
48 Kali
Kali
13,050 26,250
Klpk 400,000
Kali - Vaksinasi dan pengobatan ternak
12,820 25,000
Klpk
Jumlah bibit ternak yang diserahkan kepada kelompok ternak - bibit ternak ayam
425,000
336 Kali
91,163
3 Kegiatan
16 Kegiatan
Frequensi Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewani Pengawasan Tempat Pejualan/Peredaran Pangan Asal Hewan (Daging dan Telur) 2.02.2.01. 01.01.23
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Presentase Layanan RPH/RPU Jumlah kios daging yang dibangun - Jumlah RPH/RPU yang dibangun/direhabilitasi
JUMLAH URUSAN PERTANIAN(PETERNAKAN)
0
75,000,000
181,175,000
100 Kali
100,000
100 Kali
105,000
100 Kali
30%
1,000,000
40%
250,000
50%
1 Unit
250,000
1 Unit
250,000
1 Unit
1 Unit
750,000
-
115,000
275,000
100 Kali
75%
125,000
750,000
275,000
-
100 Kali
75% 1 Unit
1 Unit
750,000
135,000
302,500
700 Kali
75% 302,500
-
5 Unit
4 Unit
-
-
VIII - 155
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BP4K KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
No. Kode
1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2
3
4
Target
2016
2015
Rp.
Target
5
Rp.
6
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
15
URUSAN PILIHAN PENYULUHAN
Program Pelayanan 2.01.2.01.02.01 Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan 2.01.2.01.02.02 Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01.2.01.02.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan 2.01.2.01.02.05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
889,671,000
100%
906,000,000
100%
100%
282,740,000
100%
385,000,000
100%
100%
15,225,000
100%
25,000,000
100%
34,202,000
100%
106,000,000
951,300,000
100%
998,865,000
100%
1,565,568,000
100%
1,878,681,600
100%
462,000,000
100%
554,400,000
100%
665,280,000
100%
798,336,000
100%
100%
30,000,000
100%
36,000,000
100%
43,200,000
100%
51,840,000
100%
100%
127,200,000
100%
152,640,000
100%
183,168,000
100%
219,801,600
100%
Cakupan kualitas layanan administrasi yang tertib dan lancar
Kelancaran pelaksanaan tugas secara tepat waktu
Meningkatny a Disiplin Aparatur
Meningkatny a kualitas SDM Aparatur
VIII - 156
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Kinerja Program (outcome)
2
3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Rp.
Target
4 1500 exp
Program Peningkatan Penerapan 2.01.2.01.02.18 Teknologi Pertanian/Perk ebunan
Target
2015
5
2016
Rp.
Target
6
1800 ex
65,500,000
1800 ex
2 Kajian
47,000,000
2 Kajian
201,200,000 Terampil
7
98,250,000
2017
Rp.
Target
8
1920 ex
9
117,900,000
2018
Rp.
Target
10
11
2019
Rp.
Target
12
13
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
14
15
2040 ex
141,480,000
2160 ex
16,977,600
2280 ex
203,731,200
10200 ex
98,250,000 2 Kajian
117,900,000 2 Kajian
141,480,000
2 Kajian
169,776,000
2 Kajian
203,731,200 10 Kajian
315,000,000 Terampil
440,800,000 Terampil
529,440,000 Terampil
Jumlah Informasi yang disebarkan melalui media penyuluhan 2 Kajian Jumlah Petani/nelay an yang telah menerapkan teknologi pertanian Jumlah
Terampil 3 Terampi
Penyuluh l 6 dan Pemberdayaan Penyuluh 2.01.2.01.02.20 Pertanian/Perk Pertanian dan Ahli 9 ebunan Lapangan Ahli 13 Terampil dan
Program 2.01.2.01.02.25 Kelembagaan dan TTG
Ahli
orang Pemula
Jumlah Petani yang naik kelas
17,Lanjut 8,
Madya
orang Pemula 20,Lanj ut
10,
Madya 1,
1, Utama 0 Utama 0
4
Ahli
dan
15
orang 74,400,000 Pemula
5
Ahli
dan
15
orang 111,500,000 Pemula
6
Ahli
dan
25
orang 133,800,000 Pemula
10
Ahli
dan
25
orang 160,560,000 Pemula
20,Lanju
25,Lanju
25,Lanjut
23,Lanjut
t
t
10,
10,
15,
12,
Madya 3,
Madya 2,
Madya 1,
Madya 2,
Utama 0
Utama 2
Utama 0
Utama 0
638,320,000 Terampil
15
Ahli
741,960,000 Terampil
dan
25
orang 192,672,000 Pemula
Ahli
105
119,Lanjut
10,
Madya
57, Madya
2, Utama 0
dan
orang 231,206,400 Pemula
26,Lanju t
40
VIII - 157
9, Utama 2
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Kinerja Program (outcome)
2
3 Jumlah Gapoktan yang difasilitasi dlm pengelolaan PUAP
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
Rp.
Target
4 49
Gapoktan
Jumlah Kelompok Tani Neayan 1 KTNA Andalan Mandiri
Jumlah Gapoktan yang mahir Program Pengendalian,P dalam 2.01.2.01.02.29 embinaan dan pengelolaan Pengawasan keuangan dan agribisnis
Target
2015
5 50
Target
6
7
117,150,000 50
Rp.
Target
8
9
254,580,000 50
2019
2018
Rp.
Target
10
11
225,496,000 50
Rp.
Target
12
13
300,595,200 50
Gapokta
Gapokta
Gapokta
Gapokta
Gapokta
n
n
n
n
n
n
1 KTNA
1 KTNA
1 KTNA
1 KTNA
1 KTNA
1 KTNA
50
Gapoktan
Gapokta
BP3K
Rp.
2017
Gapokta
49
dan
78,100,000 50
2016
9 n dan 9
BP3K
336,778,701 10
388,750,000 10
466,500,000 10
559,800,000 10
671,760,000 10
Rp.
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
14
15
250,714,240
250
1 KTNA
806,112,000 50
Gapokta
Gapokta
Gapokta
Gapokta
Gapokta
Gapoktan
n dan 9
n dan 9
n dan 9
n dan 9
n dan 9
dan
BP3K
BP3K
BP3K
BP3K
BP3K
BP3K
VIII - 158
9
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1 1 2.04 2.04.01. 2.04.01
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Kinerja Indikator Kinerja pada Program awal RPJMD (Outcome) (2013)
2 3 URUSAN PILIHAN PARIWISATA SEKRETARIAT Program Terselenggaranya Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
4
2014
2015
2016
2017
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir RPJMD Target Rp. (Juta) (2019) 15
16
17
7 Paket Kegiatan
7 Paket Kegiatan
255 7 Paket Kegiatan
205 7 Paket Kegiatan
226 7 Paket Kegiatan
248 7 Paket Kegiatan
273 7 Paket Kegiatan
300 7 Paket Kegiatan
6 Paket Kegiatan
6 Paket Kegiatan
427 6 Paket Kegiatan
450 6 Paket Kegiatan
495 6 Paket Kegiatan
545 6 Paket Kegiatan
599 6 Paket Kegiatan
659 6 Paket Kegiatan
2.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.04.03
Program Meningkatkan Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur
1 Paket Kegiatan
1 Paket Kegiatan
8
1 Paket Kegiatan
8 1 Paket Kegiatan
8 1 Paket Kegiatan
8 1 Paket Kegiatan
8 1 Paket Kegiatan
8 1 Paket Kegiatan
2.04.04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Paket Kegiatan
1 Paket Kegiatan
15
1 Paket Kegiatan
15 1 Paket Kegiatan
16 1 Paket Kegiatan
16 1 Paket Kegiatan
16 1 Paket Kegiatan
16 1 Paket Kegiatan
Meningkatkan SDM Aparatur
VIII - 159
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2
Kondisi Indikator Kinerja Indikator Program Kinerja pada (Outcome) awal RPJMD (2013)
3
4
2014
2015
Jumlah Regulasi yang memberdayakan ASQ dalam kelembagaannya
Jumlah Kegiatan Pemantapan NilaiNilai ASQ
2018
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
URUSAN WAJIB URUSAN KEBUDAYAAN Program Jumlah dan Pengembangan Prosentase Nilai Budaya Kelembagaan Adat/ Kebudayaan Gorontalo
2017
Target
Progra, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 1 1.17. 1.17.15
2016
0
1 Lembaga 1 Kec.
0
2 kegiatan
195
-
1 Lembaga 1 Kec.
65 1 Lembaga 1 Kec.
0
1 PERWAKO
1 PERWAKO
5% dari 10 Kegiatan
5% dari 10 Kegiatan
5% dari 10 Kegiatan
72
-
2 Lembaga 2 Kec.
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir RPJMD Target Rp. (Juta) (2019) 15
-
16
17 -
79 2 Lembaga 2 Kec.
87 2 Lembaga 2 Kec.
95 9 Lembaga (1 Lembaga 1 Kec.)
1 PERWAKO
1 PERWAKO
1 PERWAKO
1 PERWAKO
5% dari 10 Kegiatan
10% dari 10 Kegiatan
10% dari 10 Kegiatan
40% dari 10 Kali Kegiatan
VIII - 160
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
2015
Target
Rp. (Juta) 6
2016
Target
Rp. (Juta)
7
8
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
Target
Rp. (Juta)
13
14
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir RPJMD (2019) Target Rp. (Juta)
3
4
5
Persentase jumlah kepatuhan terhadap ketetapan nilai-nilai ASQ
0
5 % dari 2 Kali Kegiatan
5 % dari 2 Kali Kegiatan
5 % dari 2 Kali Kegiatan
5 % dari 2 Kali Kegiatan
10% dari 2 Kali Kegiatan
10 % dari 2 Kali Kegiatan
15
16
40 % dari 10 Kali Kegiatan
Persentase kelompok penduduk/wilayah administrasi yang patuh terhadap ketetapan nilainilai ASQ
2 % dari 2 Kelurahan
10 % dari 10 Kelurahan
10 % dari 10 Kelurahan
10 % dari 10 Kelurahan
10 % dari 10 Kelurahan
10 % dari 10 Kelurahan
10 % dari 10 Kelurahan
50 % dari 50 Kelurahan
Jumlah kegiatan pembangunan yang menerapkan nilai nilai ASQ
10 Kegiatan
5% dari 8 Kegiatan
5% dari 8 Kegiatan
5% dari 8 Kegiatan
5% dari 8 Kegiatan
5% dari 8 Kegiatan
5% dari 8 Kegiatan
>10 Kegiatan
Jumlah-jumlah presentase penerapan nilainilai ASQ dalam kegiatan pendidikan dalam berbagai level
0
0
10% 4 level pendidkan
10% 4 level pendidkan
10% 4 level pendidkan
10% 4 level pendidkan
10% 4 level pendidkan
50% 4 level pendidkan
VIII - 161
17
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2
Kondisi Indikator Kinerja Indikator Program Kinerja pada awal RPJMD (Outcome) (2013)
3
4
Presentase jumlah jam pelajaran bahasa gorontalo dalam kurikulum Mulok pada berbagai level pendidikan
10% dari 1 Level pendidikan
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
Presentase jumlah 2 Taman Kota 2 Taman 1 Rumah Adat Kota 1 ruang publik sebagai cagar Dulohupa Rumah bahasa Gorontalo Adat Dulohupa
1.17.16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah dan presentase penerapan nilainilai ASQ dalam kegiatan kemasyarakatan
Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang menerapkan nilai-nilai ASQ.
0
0
5 Kegiatan Pembangunan Non Fisik
0
88
2016
Target
Rp. (Juta)
7
8
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
Target
Rp. (Juta)
13
14
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir RPJMD Target Rp. (Juta) (2019) 15
16
17
4% dari 2 Level pendidikan
4% dari 2 Level pendidikan
4% dari 2 Level pendidikan
4% dari 2 Level pendidikan
4% dari 2 Level pendidikan
20% dari 2 level pendidika n
2 Taman Kota 1 Rumah Adat Dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah Adat Dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah Adat Dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah Adat Dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah Adat Dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah Adat Dulohupa
232 10% dari 7 Kegiatan
255 40% dari 7 Kegiatan
1 Kegiatan Pembangu nan Non Fisik
5 Kegiatan Pembangu nan Non Fisik
5% dari 7 Kegiatan
1 Kegiatan Pembangun an Non Fisik
121
5% dari 7 Kegiatan
1 Kegiatan Pembangun an Non Fisik
192
10% dari 7 Kegiatan
1 Kegiatan Pembangun an Non Fisik
211
10% dari 7 Kegiatan
1 Kegiatan Pembangun an Non Fisik
VIII - 162
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
2016
Target
Rp. (Juta)
7
8
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
Target
Rp. (Juta)
13
14
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir RPJMD (2019) Target Rp. (Juta) 15
16
17
Jumlah presentase 1 Rumah Adat 1 Rumah forum pembinaan Dulohupa Adat bahasa Gorontalo Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
Jumlah kawasan cagar adat dan budaya Gorontalo
12 Cagar Budaya
12 Cagar Budaya
12 Cagar Budaya
12 Cagar Budaya
12 Cagar Budaya
12 Cagar Budaya
12 Cagar Budaya
12 Cagar Budaya
Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
teridentifikasinya cagar budaya
terlaksananya perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
26
62
1 paket
1 paket
1 paket
33
VIII - 163
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Kinerja Indikator Program Kinerja pada awal RPJMD (Outcome) (2013)
2014
Target 1 1.17.17
2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3
4
5
Presentase jumlah 1 Rumah Adat dan sarana Dulohupa prasarana bahasa gorontalo
Sentra ASQ
Jumlah dan Presentase kegiatan Festival (asas yang sejenis) yang berbasis ASQ Jumlah Kegiatan pembinaan Bahasa Gorontalo.
presentase jumlah ruang publik sebagai cagar bahasa Gorontalo
1 Rumah Adat 1 Rumah Dulohupa Adat Dulohupa
2015
Rp. (Juta)
2016
Target
Rp. (Juta)
6
7
8
110
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
239
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
263
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
289
Target
Rp. (Juta)
13
14
1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
318
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir RPJMD (2019) Target Rp. (Juta) 15
16
1 Rumah Adat Dulohupa
350
1 Rumah Adat Dulohupa
17 1 Rumah Adat Dulohupa
1 Rumah Adat Dulohupa
60% dari 10 kali kegiatan
40% dari 4 Kali kegiatan
40% dari 4 Kali kegiatan
10% dari 10 Kali kegiatan
10% dari 10 Kali kegiatan
10% dari 10 Kali kegiatan
15% dari 10 Kali kegiatan
15% dari 10 Kali kegiatan
0
0
3 Kegiatan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
3 Kegiatan
0
2 Taman Kota 1 Rumah adat dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah adat dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah adat dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah adat dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah adat dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah adat dulohupa
2 Taman Kota 1 Rumah adat dulohupa
VIII - 164
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Kinerja Indikator Program Kinerja pada awal RPJMD (Outcome) (2013)
2014
Target 1 1.17.18
2
3
4
Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Presentase jumlah menurut adat dan kebudayaan Gorontalo
0
Jumlah kegiatan pembangunan yang menerapkan nilai-nilai ASQ
2.04.01. 2.04.15.
URUSAN PILIHAN URUSAN PARIWISATA Program Ketersediaan Pengembangan sistem informasi pemasaran kepariwisataan Pariwisata daerah
5 Kegiatan pembangunan Fisik
5
2016
2015
Rp. (Juta) 6 100
0
2017
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
7
8
9
10
11
12
13
14
1 Paket Kegiatan
100 1 Paket Kegiatan
5 Kegiatan pembangunan Fisik
105 1 Paket Kegiatan
5 Kegiatan pembangunan Fisik
105 1 Paket Kegiatan
5 Kegiatan pembangunan Fisik
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir RPJMD Target Rp. (Juta) (2019) 15
105 1 Paket Kegiatan
5 Kegiatan pembangunan Fisik
16
17
105 1 Paket Kegiatan
s
5 Kegiatan pembangunan Fisik
0
1
Jumlah media lokal dan nasional
1
1
1
1
1
1
1
5
Jumlah travel agen mitra promosi
0
1
0
0
0
1
1
1
608
1
976
0
1,074
0
1,181
0
1,299
0
1,429
VIII - 165
1
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan
Kondisi Indikator Kinerja Indikator Program Kinerja pada awal RPJMD (Outcome) (2013)
2014
Target 1 2.04.16
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
JUMLAH
2015
2016
2017
2018
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
8
9
10
11
12
13
14
Kondisi Indikator Kinerja 2019 pada akhir RPJMD (2019) Target Rp. (Juta)
3
4
5
6
7
Jumlah objek wisata unggulan dan potensial yang tertata
0
3
849
3
Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan dan dikelola oleh pihak swasta
3 Obyek Wisata
0
1 Obyek Wisata
1 Obyek Wisata
1 Obyek Wisata
1 Obyek Wisata
0
7 Obyek Wisata
Jumlah regulasi terkait manajemen dan prosedur tata kelola
0
0
1 Dokumen
0
0
0
0
1 Dokumen
2,655
588
2,767
3
647
3,096
3
711
3,393
3
783
3,719
15 3
16 861
4,078
VIII - 166
17 3
17,053
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA GORONTALO
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorotas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada Awal RPJMD (2013)
1
2 3 4 2 URUSAN PILIHAN KANTOR PASAR 2.06 PERDAGANGAN 2.06.01 Program Peningkatan 10 Kegiatan Administrasi Pelayanan Perkantoran Administrasi 2.06.02 Program Jumlah Sarana dan - 1 Motor Peningkatan Prasarana 2 Laptop Sarana dan - 2 Printer Prasarana Aparatur 2.06.05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaparatur
Tersedianya Aparatur yang Handal
2.06.20
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Perdagangan
Julah pasar dan pedagang yang ditata
2 Pasar / 424 pedagang
2.06.19
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Jumlah Kawasan PKL yang di tata
2 Kawasan
Jumlah Pedagang yang dibina dan ditertibkan
247 legal + 852 ilegal
JUMLAH
-
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2014
2015
2016
2017
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
2018
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12 Bulan
280
12 Bulan
- 2 Motor - 1 Laptop - 3 Printer
94
2 Orang
15
2 Orang
9 Pasar dan 3147 pedangan g
118
9 Pasar dan 3147 pedangan g
2
15
1
142 pedagang
50
641
240 12 Bulan
50
142 pedagang
15
75
2 Orang
195 9 Pasar dan 3147 pedangan g
30
1
50 142 pedagang 640
275 12 Bulan
20
2 Orang
200 9 Pasar dan 3147 pedangan g
35
1
75 142 pedagang 740
17
300 12 Bulan
350 12 Bulan
400
100
125
150
40
2 Orang
220 9 Pasar dan 3147 pedangan g
35
1
50
2 Orang
250 9 Pasar dan 3147 pedangan g
35
1
100 142 pedagang
125 142 pedagang
780
875
75 10 Org Tenaga yg Handal
300 9 Pasar dan 3147 pedangang
35 7 kawasan
150 1099 pedagang legal 1.05
VIII - 167
4085
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM DAN PM KOTA GORONTALO Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1 1.15.01
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
2 3 DINAS PERINDAGKOP Program Prosentase Pelayanan layanan Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran
1.15.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15.03
1.15.05
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
462
100%
347
100%
5%
50
5%
50
5%
50
100%
350
100%
400
100%
450
100%
17
500
100%
5%
50
100%
5%
5%
234
70%
800
Program Fasilitasi Peningkatan peningkatan Disiplin Aparatur disiplin Aparatur
100%
100%
15
100%
25
100%
25
100%
30
100%
30
100%
35
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
100%
67
100%
30
100%
35
100%
40
100%
45
100%
50
100%
Fasilitasi peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
VIII - 168
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1 2.07.19
2.07.16
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
Target
Rp. (Juta)
7
8
3
4
Ditetapkannya wilayah sentra produk unggulan UMKM/IKM
1 sentra
2 sentra
Jumlah sentra produk unggulan mendapat fasilitas pendampingan manajemen, permodalan dan pemasaran
1 sentra
2 sentra
Persentase produktivitas IKM
Jumlah Industri Rumah Tangga Yang Menyediakan Souvenir dan Paket Wisata
41.97%
2 IKM
305
2016
137
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
2 sentra
137
2 sentra
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
2 sentra
142
2 sentra
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
13
14
1 sentra
70
1 sentra
Target
Rp. (Juta)
15
16
1 sentra
17 75
1 sentra
9 sentra
9 sentra
42%
182
45%
187
50%
203
55%
205
65%
210
65%
2 IKM
30
2 IKM
30
1 IKM
20
1 IKM
20
1 IKM
20
9 IKM
VIII - 169
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
Target 1 2.07.17
2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3 Persentase industri berbasis teknologi
jumlah usaha industri yang menerapkan TTG
1.15 1.15.17
4
5
5%
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
341
8%
290
11%
290
14%
300
17%
300
20%
275
20%
25 IKM
190
25 IKM
190
25 IKM
200
25 IKM
200
25 IKM
175
137 IKM
1000 uu
1610
1000 uu
1610
1000 uu
1620
1000 uu
1620
1000 uu
1620
6494 UU
12 IKM
URUSAN WAJIB KOPERASI & UMKM Program Jumlah Usaha pengembangan Mikro & Kecil sistem terfasilitas pendukung dalam usaha bagi permodalan, usaha mikro penjaminan kecil menengah serta pembinaan manajemen usaha
494 uu
1000
92
VIII - 170
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
Target 1
2
3
4
1.15.16
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Jumlah Usaha Menengah meningkat Permodalan, Penjaminan dan produk andalan yang memiliki daya saing
231 uu
Prosentase UMKM yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk
1.15.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi yang terpetakan sesuai standar kompetensi manajemen pengembanga n koperasi
22%
141 unit koperasi
5
2015
Rp. (Juta)
Target
2016
Rp. (Juta)
Target
2017
Rp. (Juta)
Target
2018
Rp. (Juta)
Target
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
320
5 UKM
200
5 UKM
200
5 UKM
210
5 UKM
210
5 UKM
215
256 UKM
25%
27%
129
150 unit koperasi
29%
140
160 unit koperasi
31%
140
170 unit koperasi
33%
145
190 unit koperasi
35%
145
200 unit koperasi
35%
150
VIII - 171
200 unit koperasi
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
2016
2015
Target
Rp. (Juta)
5
6
Target
Rp. (Juta)
7
8
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
2019
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
Target
Rp. (Juta)
13
14
Target
Rp. (Juta)
15
16
3
4
Jumlah koperasi mandiri, dan jaminan keberlanjutan manajemen yang handal
59 unit koperasi
70 unit koperasi
80 unit koperasi
90 unit koperasi
100 unit koperasi
110 unit koperasi
110 unit koperasi
17
Persentase penumbuhan koperasi baru
5%
5%
5%
5%
5%
5%
25%
URUSAN WAJIB
PENANAMAN MODAL 1.16 1.16.2.07.01 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Berkurangnya Investasi hambatan investasi
Capaian realisasi investasi PMDN, PMA dan swasta murni
0%
Rp. 198 993 027 294
50
0%
5%
120
0%
10%
130
0%
15%
140
0%
20%
150
0%
25%
160
0%
Rp.248,741,2 84,117 (25 %)
VIII - 172
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 Jumlah realisasi pelayanan perizinan investasi Jumlah usaha mendapatkan fasilitasi pengurusan perizinan secara gratis, untuk beberapa jenis perizinan tertentu
1.16.2.07.01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah investor yang masuk ke Kota Gorontalo
Jumlah kerjasama kemitraan antara pihak swasta dan UMKM
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
395
10%
20%
30%
40%
50%
592 (50%)
-
200 UMKM
200 UMKM
200 UMKM
200 UMKM
257 UMKM
1057 UMKM
9 Investor
-
178
1 Investor
2 MOU
320
1 Investor
2 MOU
330
1 Investor
2 MOU
345
1 Investor
2 MOU
350
1 Investor
355
14 Investor
2 MOU
10 MOU
VIII - 173
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3 Jumlah pontensi sektor/bidang usaha unggulan yang dikembangkan
Program Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi baru
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
1 Sektor
0
1 Dokumen
0
1 KEK
Ketersediaan regulasi KEK dan SOP KEK
1 Sektor
20
-
1 Sektor
0
-
1 Sektor
0
-
1 Sektor
0
-
17
5 Sektor
0
1 Dokumen
Jumlah KEK dikembangkan
2.06.15
URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN Program Frekuensi Perlindungan pengawasan Konsumen dan dan peredaran Pengamanan barang Perdagangan
5
5
242
4
1 KEK
535
4
375
4
1 KEK
460
4
380
4
3 KEK
380
VIII - 174
30
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
2014
2015
Target
Rp. (Juta) 6
2016
Target
Rp. (Juta)
7
8
2017
Target
Rp. (Juta)
9
10
2018
Target
Rp. (Juta)
11
12
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
13
14
Target
Rp. (Juta)
15
16
4
5
Prosentase tindak lanjut temuan pelanggaran dalam peredaran barang dan jasa
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
Prosentase UTTP tertera
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Frekuensi evaluasi dan koordinasi lintas sektor
7
2
2
2
2
2
17
Prosentase penyelesaian sengketa konsumen
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah sosialisasi layanan hak kewajiban produsen dan konsumen
1 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
10 kali
VIII - 175
17
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
2.06.2.07.01 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Perdagangan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2309
1 Pasar
2000
2 Pasar
4000
1 Pasar
2000
2 Pasar
4000
1 Pasar
2000
9 pasar 3147 pedagang
-
0
-
0
1 Gudang
1500
-
0
1 Gudang
1500
3 Gudang
10%
2000%
10%
2000%
-
0%
-
0%
-
0%
95%
1 Kawasan
500
1 Kawasan
500
1 Kawasan
500
1 Kawasan
500
1 Kawasan
525
7 Kawasan
Jumlah pasar dan pedagang yang ditata 2 pasar 424 Pedagang
Jumlah gudang penyimpanan yang representatif
1 Gudang
2.06.2.07.01 Program Peningkatan Sarana Metrologi Legal
Prosentase peningkatan sarana metrologi legal
75%
2.06.2.07.01 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan
Jumlah kawasan PKL yang ditata 2 Kawasan
3,601
VIII - 176
BAB VIII RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No. Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)
3
Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2013)
4
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2019)
2019
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
Target
Rp. (Juta)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jumlah Pedagang yang dibina dan ditertibkan
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri JUMLAH
Jumlah usaha perdagangan yang menerapkan TTG
247 Pedagang
120 Pedagang
-
1 Unit usaha
10
1 Unit usaha
10
1 Unit usaha
10
1 Unit usaha
10
1 Unit usaha
10
5 Unit usaha
2500 paket
80
2500 paket
85
2500 paket
90
2500 paket
100
2500 paket
105
15000 paket
2500 paket
79
8,424
120 Pedagang
7,586
120 Pedagang
8,694
120 Pedagang
8,405
852 Perdagangan
125 Pedagang
8,835
8,410
VIII - 177
41,930
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat
rencana
kinerja
akan
merupakan
gambaran
sosok
tampilan
organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Untuk melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Penetapan
indikator
kinerja
daerah
sebagai
ukuran
keberhasilan
pencapaian visi dan misi Walikota Gorontalo dan Wakil Walikota Gorontalo pada akhir periode masa jabatan sebagaimana terlihat pada tabel 9.1 berikut ini :
IX - 1
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Uraian
No.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
I
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
Pertumbuhan PDRB 1
ADHK (Pertumbuhan
7,5-8
7,5-8
7,5-8
7,5-8
7,5-8
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
13.452.213
14.521.214
15.590.214
16.659.214
0,35
0,35
0,34
5,5
5,4
5,3
74,54
74,97
75,37
7,78
7,5-8
7,5-8
5,31
5,3
5,3
11.848.713
12.383.213
0,36
0,35
0,35
5,61
5,5
74,17
74,25
Bappeda
Ekonomi) (%) 2
Laju Inflasi (%)
Bappeda
PDRB per Kapita 3
ADHB (Ribu
11.314.213,24
16.659.214
Bappeda
0,34
0,34
Bappeda
5,2
5,1
5,1
75,77
76,17
76,17
Rupiah) 4
Indeks Gini Persentase
5
Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) Indeks
6
Pembangunan Manusia (IPM)
IX-2
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Uraian
No.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2013
B 1 2 3 4
Target Capaian Setiap Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
Fokus Kesejahteraan Sosial Angka Melek Huruf
99,87
99,90
99.91
99,95
100
100
100
100
DISDIK
10,47
10,50
10,57
10,67
10,77
10,87
10,97
10,97
DISDIK
67,16
67,25
67,36
67,57
67,77
67,97
68,18
68,18
PAUD (%)
61,89
62,15
63
65,19
69,85
73,89
79,7
79,7
DISDIK
SD/MI (%)
110,34
111
112
114,34
115
115
115
115
DISDIK
SMP/MTs (%)
112,19
112,75
113,27
115,19
117
118
118
118
DISDIK
110,27
110,90
111,97
112,22
112,82
112,82
112,82
112,82
DISDIK
SD/MI (%)
92,35
92,75
93,45
95,25
97,36
99,33
100
100
DISDIK
SMP/MTs (%)
84,34
84,75
85,37
87,43
89,25
90
90
90
DISDIK
(%) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Partisipasi Kasar (%)
SMA/SMK/MA (%) 5
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Angka Partisipasi Murni
IX-3
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Uraian
No.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013
6 7
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019 DISDIK
SMA/SMK/MA (%)
64,12
64,75
65,15
69,12
73,45
75
75
75
Angka Kematian
222
190
185
166,5
148
129,5
111
111
8,04
8
8
8
8
8
8
8
DIKES
9,2
9,1
9,1
9,1
9
9
9
9
DIKES
Ibu (per 100000KH) Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)
DIKES
Angka Kematian 8
Balita (per 100.000 KH)
II
Aspek Pelayanan Umum
A
Pelayanan Urusan Wajib
1
Pendidikan
a
% APM SD/MI
92,35
92,75
93,45
95,25
97,36
99,33
100
100
DISDIK
b
% APM SMP/MTs
84,34
84,75
85,37
87,43
89,25
90
90
90
DISDIK
0,11
0,05
0,05
0,025
0,017
0,012
0,01
0,01
DISDIK
100
100
100
100
100
100
100
100
DISDIK
0,23
0,19
0,17
0,08
0,04
0,02
0,01
0,01
DISDIK
c d e
% Angka Putus Sekolah SD % Angka Kelulusan UASBN % Angka Putus Sekolah SMP/MTs
IX-4
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013 f g h i
2 a b c d e f 3
% Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs % APM SMA/SMK/MA % Angka Putus Sekolah SLT % kelulusan UN SMA/SMK/MA
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
99,62
99,65
99,67
99,82
99,92
99,98
100
100
DISDIK
64,12
64,75
65,15
69,12
73,45
75
75
75
DISDIK
0,5
0,4
0,3
0,25
0,12
0,1
0,1
0,1
DISDIK
99,33
99,35
99,38
99,83
99,89
99,93
100
100
DISDIK
54,22
55,15
56,17
58,35
60,09
62,25
64,12
65
DIKES
79
79,12
79,3
79,5
79,7
79,8
80
90
DIKES
2,8
2,7
2,7
2,7
2,6
2,4
2,2
2,2
DIKES
222
190
185
166,5
148
129,5
111
111
DIKES
8,04
8
8
8
8
8
8
8
DIKES
9,2
9,1
9,1
9,1
9
9
9
9
DIKES
Kesehatan Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%) Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%) Persentase gizi buruk (%) Angka Kematian Ibu (per 100000. KH) Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angka Kematian Balita (per 1000 KH) Pekerjaan Umum
IX-5
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Uraian
No.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
85
87
87
90
93
97
100
100
195
195
211
227
243
259
275
275
90
91
92
93
95
97
100
100
70
70
72
75
77
80
85
85
5
5
5
10
25
20
25
25
Persentase panjang a
jalan kota dalam kondisi baik (%) Jumlah ruas jalan
b
kota dalam kondisi baik (ruas) Persentase panjang
C
saluran irigasi kondisi baik (%)
SKPD Penanggung Jawab
Dinas PU Kimpraswil Dinas PU Kimpraswil Dinas PU Kimpraswil
Persentase pengurangan luasan genangan d
banjir di kawasankawasan pusat
Dinas PU Kimpraswil
layanan/pusat kota (%) Persentase Pengurangan e
luasan kawasan kumuh perkotaan (%)
IX-6
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Uraian
No.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
80
85
87
91
93
95
98
98
5
5
8
10
12
17
20
20
1.024
150
185
195
200
215
235
2.000
SKPD Penanggung Jawab
Persentasi kawasan permukiman dengan kondisi air minum dan air limbah yang baik (%) 4
Perumahan Rakyat Persentase Cakupan lingkungan perumahan yang
a
sehat dan aman yang didukung
DiNAS PU Kimpraswil
dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) (%) Jumlah rumah b
layak huni yang dibangun dan ditingkatkan
IX-7
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
kualitasnya (unit) 5 a
c
6 a
b
c
d
Penataan Ruang Jumlah dokumen penataan ruang dan perencanaan kawasan (buah) Persentase pendirian bangunan baru yang sesuai arahan pemanfaatan ruang (unit)
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
6 Dokumen
35
37
40
45
50
55
62
62
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
Dok Master Plan
4 Dok
4 Dok
4 Dok
4 Dok
4 Dok
4 Dok
4 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
6 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
BAPPEDA
DTKP
Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen perencanaan kota (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
KUA PPAS, KUA PPASP, Profil Kota Indikator Dok Sosbud
RPJMD, RKPD, IKU, PK, Renstra,
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
BAPPEDA
IX-8
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2013
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
2019
daerah (buah) e
Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring
7
Perhubungan
3 Dok
3 Dok
Jumlah kawasan a
tertib lalu lintas
-
yang tertata
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
2 kawasan
3 kawasan
3 kawasan
4 kawasan
5 kawasan
tertib
tertib
tertib
tertib
tertib
lalulintas
lalulintas
lalulintas
lalulintas
dan
dan
dan
dan
kawasan
kawasan
kawasan
kawasan
CBD
CBD
CBD
CBD
lalulintas dan kawasan
dengan baik
3 Dok
2 kawasan tertib lalulintas dan kawasan CBD
CBD
SKPD Penanggung Jawab
2019 Renja Monev Dok Perencanaan, LAKIP, LKPJ
BAPPEDA
5 kawasan tertib lalulintas dan kawasan CBD
Persentase sarana b
prasarana LLAJ yang terpelihara
75
76
80
83
87
90
95
95
43
43
50
53
55
58
60
60
dengan baik (%) Persentase kendaraan wajib uji c
yang telah dilakukan uji kendaraan (%)
IX-9
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013 8
Lingkungan Hidup
a
Persentase sampah yang terangkut (%) Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)
g
10 a
b
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
57
60
62,6
68,2
73,8
79,4
85
85
43,41
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
43,44
55% dari jumlah kelahiran
60% dari jumlah kelahiran
70% dari jumlah kelahiran
80% dari jumlah kelahiran
85% dari jumlah kelahiran
90% dari jumlah kelahiran
90% dari jumlah kelahiran
73% dari jumlah penduduk wajb KTP
75% dari jumlah penduduk wajb KTP
80% dari jumlah penduduk wajib KTP
85% dari jumlah penduduk wajib KTP
90% dari jumlah penduduk wajib KTP
100% dari jumlah penduduk wajib KTP
100% dari jumlah penduduk wajib KTP
85% dari jumlah KK
90% dari jumlah KK
95% dari jumlah KK
100% dari jumlah KK
100% dari jumlah KK
100% dari jumlah KK
BLH
DTKP / BLH
Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)
Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)
Persentase c
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
kepemilikan KK
50% dari jumlah kelahiran
70% dari jumlah penduduk wajib KTP (137.084)
80% dari jumlah KK (58.298)
83% dari jumlah KK
DKCS
DKCS
DKCS
bagi setiap keluarga
IX-10
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Uraian
No.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013 11 a b
12
a
13
a
b
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase perempuan dalam 5 5 lembaga legislatif (%) Jumlah kasus kekerasan dalam 213 190 rumah tangga (kasus) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)
5
5
5
5
5
5
175
150
135
130
125
100
BPMP KB
85%
89%
89%
90%
92%
94%
96%
96%
18,75
23,75
28,75
34,00
41,00
50,00
60,60
60,60
SOSNAKER
7
8
9,27
10,62
12,26
14,26
16,23
16,23
SOSNAKER
Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
IX-11
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013
c
14 a b c
15 a
Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%) Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
3,01
5,01
7,00
9,00
12,00
15,00
19,00
19,00
SOSNAKER
94,8
95,5
96,2
96,7
97,2
97,7
98,2
98,2
SOSNAKER
55,8
60,8
65,8
70,8
75,8
80,8
85,8
85,8
SOSNAKER
0,43
0.67
0.91
1,15
1,39
1,63
1,87
1,87
SOSNAKER
10,630
10,690
10,750
10,810
10,870
10,870
Disperindagkop
Ketenagakerjaan Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%)
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha
10,570
10,630
IX-12
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013
b
c
d
16 a b
c
d
Mikro, Kecil dan Menengah (unit) Persentase UMKM yang telah berbadan hokum (memiliki ijin usaha) (unit) Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (unit) Persentase koperasi aktif (%)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019 & UMKM
3,89
6,89
6,89
9,89
12,89
15,89
18,89
18,89
Disperindagkop & UMKM
10,3
20,6
20,6
30,9
41,2
51,5
61,8
61,8
Disperindagkop & UMKM
54,9
59
78
78
59
64
70
74
20,870,824,211
48,024,173,262
-
-
-
-
-
Disperindagkop & UMKM
198,993,027,294
198,993,027,294
-
-
-
-
Disperindagkop & UMKM
100
100
100
100
100
100
100
KPPT
-
-
-
-
-
-
-
KPPT
Penanaman Modal Nilai realisasi investasi PMA (US $) Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah) Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui (%) Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan
-
IX-13
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Uraian
No.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2013
17
a
Target Capaian Setiap Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
Izin Gangguan
5 Hari
5 Hari
5 Hari
5 Hari
5 Hari
5 Hari
5 Hari
5 Hari
SIUP
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
TDP TDI
2 Hari 2 Hari
2 Hari 2 Hari
2 Hari 2 Hari
2 Hari 2 Hari
2 Hari 2 Hari
2 Hari 2 Hari
2 Hari 2 Hari
2 Hari 2 Hari
SIUJK
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
SIUK
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
SIUA
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
IMB SIPP
14 Hari 2 Hari
14 Hari 2 Hari
14 Hari 2 Hari
14 Hari 2 Hari
14 Hari 2 Hari
14 Hari 2 Hari
14 Hari 2 Hari
14 Hari 2 Hari
SIP
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
2 Hari
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
278
300
328
378
428
478
528
528
DISPORA
14% 5
21%, 10
21%, 10
28%, 15
35%, 20
42%, 25
49%, 30
49%, 30
DISPORA
Kebudayaan Jumlah kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dalam siar Agama
18
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah pemuda berprestasi (orang) Persentase organisasi
IX-14
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
b
19 a b c
20 a
Uraian
kepemudaan yang telah dibina (%)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Organisasi ( 192 Orang)
Organisasi ( 172 Orang)
Organisasi ( 172 Orang)
Organisasi ( 172 Orang)
Organisasi ( 172 Orang)
Organisasi ( 172 Orang)
Organisasi ( 172 Orang)
Organisasi ( 1052 Orang)
SKPD Penanggung Jawab
2019
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%) Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus) Jumlah Linmas (orang)
80,81
83
83
85
87
90
95
100
KESBANGPOL
24
-
-
-
-
-
-
0
SATPOL PP
750
800
800
850
850
850
850
850
SATPOL PP
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Persentase pelaksanaan fungsi DPRD : - Fungsi Legislasi
5 X Rapat
5 X Rapat
5 X Rapat
5 X Rapat
5 X Rapat
5 X Rapat
5 X Rapat
90%
Sekwan
- Fungsi
30 x turun
30 x turun lapangan
30 x turun lapangan
30 x turun lapangan
30 x turun lapangan
30 x turun lapangan
30 x turun lapangan
90%
Sekwan
20 x Rapat
20 x Rapat
20 x Rapat
20 x Rapat
20 x Rapat
20 x Rapat
20 x Rapat
100%
Sekwan
5 Perda
5 Perda
5 Perda
5 Perda
5 Perda
5 Perda
5 Perda
90%
Sekwan
Pengawasan - Fungsi Penganggaran b
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Jumlah Perda yang ditetapkan (buah)
lapangan
IX-15
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013 C d
e
Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan) Status audit keuangan daerah
Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis)
21
Ketahanan Pangan
a
Skor Pola Pangan Harapan (%) Tingkat konsumsi protein hewani (gram/kapita/hari) Tingkat konsumsi energi (kkal/kap/hari)
b c
22 a
4 Bulan WDP
3 Jenis (Simda Barang, Simda Keuangan, Simduk)
95 215 2.000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
4 Bulan
4 Bulan
4 Bulan
4 Bulan
4 Bulan
4 Bulan
4 Bulan
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
5 jenis (Simda Barang, Simda keuangan, Simduk, Simrenda, Simpeg)
5 jenis (Simda Barang, Simda keuangan, Simduk, Simrenda, Simpeg)
5 jenis (Simda Barang, Simda keuangan, Simduk, Simrenda, Simpeg)
5 jenis (Simda Barang, Simda keuangan, Simduk, Simrenda, Simpeg)
5 jenis (Simda Barang, Simda keuangan, Simduk, Simrenda, Simpeg)
5 jenis (Simda Barang, Simda keuangan, Simduk, Simrenda, Simpeg)
5 jenis (Simda Barang, Simda keuangan, Simduk, Simrenda, Simpeg)
95
95
95
95
95
95
100
DPPKAD
215
215
215
215
215
215
215
DPPKAD
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
50 Kelurahan
50 Kelurahan
50 Kelurahan
100%
2.000
DPPKAD DPPKAD
DPPKAD, DKCS, Bappeda, BKD Diklat
DPPKAD
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program
25 Kelurahan
50 Kelurahan
50 Kelurahan
50 Kelurahan
BPMPKB
IX-16
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013
b c
23
a
b
24 a
b
PNPM Mandiri (desa/kel) Persentase PKK aktif (%) Persentase Posyandu aktif (%)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
60
60
60
60
60
60
60
60
97% dari 135
97% dari 135 Unit
97% dari 135 Unit
97 % dari
97% dari
100% dari
100% dari
Unit
97% dari 135 Unit
140 unit
180 unit
200 unit
200 unit
BPMPKB
3 Dokumen
3
3
3
3
3
3
15 Dokumen
BAPPEDA
100% dari 49
100% dari 49 SKPD
100% dari 49 SKPD
100% dari 49 SKPD
100% dari 49 SKPD
100% dari 49 SKPD
100% dari 49 SKPD
100% dari 49 SKPD
BAPPEDA
20 Unit
22 Unit
22 Unit
12 Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit
84 Unit
KPDE
34 Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit
84 Unit
KPDE
BPMPKB
Statistik Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (buah) Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%)
SKPD
Kearsipan Persentase arsip yang terolah dengan baik (%) Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip
IX-17
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2013
c
25
secara baku (%) Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik
24 Unit
Target Capaian Setiap Tahun
2014
20 Unit
2015
20 Unit
2016
10 Unit
2017
10 Unit
2018
10 Unit
2019
10 Unit
SKPD Penanggung Jawab
2019
84 Unit
KPDE
Komunikasi dan Informatika Jumlah lembaga
a
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
komunikasi masyarakat (radio)
1 Unit 13 Unit
1 Unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
18 Unit
INFOKOM
yang aktif b
Jumlah warung internet (unit)
79 unit
8 Unit
8 Unit
8 Unit
8 unit
8 unit
8 Unit
119 Unit
INFOKOM
8 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
6 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
34 Unit
KPDE
12 SKPD
4 SKPD
4 SKPD
4 SKPD
5 SKPD
4 SKPD
5 SKPD
34 SKPD
KPDE
4 SKPD
6 SKPD
6 SKPD
6 SKPD
6 SKPD
6 SKPD
6 SKPD
34 SKPD
KPDE
Jumlah SKPD yang c
memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi Jumlah SKPD yang
d
telah memiliki jaringan internet
e
Jumlah website/blog resmi
IX-18
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
SKPD yang aktif 26 a b
c
Perpustakaan Jumlah perpustakaan (unit) Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung) Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah
30 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
50 Unit
KPDE
215 Orang
120 Orang
120 Orang
120 Orang
120 Orang
120 Orang
120Orang
815 Orang
KPDE
2000 Exemplar
2500 Exemplar
2500 Exemplar
3250 Exemplar
4000 Exemplar
5000 Exemplar
6000 Exemplar
6250 Exemplar
KPDE
11.358 2.519
11.358 2.519
12.091 2.382
12.457 2.308
12.640 2.230
2.4 1.7
2.4 1.7
2.6 2.2
2.7 2.5
2.7 2.7
B
Pelayanan Urusan Kewenangan Pilihan
1
Pertanian
a
Nilai Tukar Petani
b
c
Produksi pertanian tanaman pangan utama : - Padi (ton) - Jagung(ton) Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : - tomat
10.9992 2.581
2.4 1.5
11.704 2.519
2.5 2
DKPPKP
DKPPKP
IX-19
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.675 13.205 248.658 42.231
3.686 13.532 249.088 42.580
3.784 13.987 249.465 42.970
SKPD Penanggung Jawab
2019
- cabe merah
d
Populasi produksi komoditas peternakan utama : - sapi potong - kambing - Ayam pedaging - Ayam petelur
e
Penyuluh Pertanian
2
Kehutanan
a
Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)
b
Persentase kerusakan kawasan hutan (%)
3
Pariwisata
a
Jumlah kunjungan wisata (orang) Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan
b
2.986 12.169 247.766 34.852
3.274 12.576 247.990 41.558
3.274 12.576 247.990 41.558
3.483 12.954 248.213 41.769
35
36
37
39
41
43
45
10.35
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.12
1748
1746
1746
1742
1740
1738
DKPPKP
45
BP4K
DKPPKP
DKPPKP
1744
116,831
125.206
140.206
144.872
145.805
145.992
146.029
146.029
3
0
0
1
0
1
0
5
Disbudpar Disbudpar
IX-20
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013 c
(unit) Jumlah Hotel/Penginapan
4
Perikanan
a b
5 a
b c
Jumlah produksi perikanan budidaya (kg) Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
49
51
51
53
55
57
59
59
3.088
3.258
3.258
3.453
3.677
3.934
4.229
DKPPKP
45
46
47
49
51
53
55
DKPPKP
11
9
9
9
8
7
4
2
7
1
1
1
1
1
1
1
Disperindag & UMKM
247
150
150
150
150
155
-
852
Disperindag & UMKM dan KPP
109.499.278.000
15 %
15 %
20 %
20 %
20 %
25 %
100 %
Disbudpar
Perdagangan Jumlah kasus peredaran barang illegal dan tidak memenuhi standar Jumlah pasar tradisional kondisi baik Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina
6
Perindustrian
a
Nilai produksi industri kecil (ribu
Disperindag & UMKM
IX-21
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
Target Capaian Setiap Tahun
2013
b
c
d e f
III
rupiah) Nilai produksi industri rumahtangga (ribu rupiah) Persentase industri yang telah menggunakan teknologi kemasan produksi (%) Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah) Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SKPD Penanggung Jawab
2019
110.180.878.000
15 %
15 %
20 %
20 %
20 %
25 %
100 %
25
15
15
15
15
15
15
12,6
20
20
20
17
15
15
100
-
1
1
-
1
-
1
4
1
2
2
2
2
2
1
9
229,548 km panjang jalan kota jumlah kendaraan 58.600 unit
229,548 km panjang jalan kota jumlah kendaraan 59.200 unit
229,548 km panjang jalan kota jumlah kendaraan 60.050
229,548 km panjang jalan kota jumlah kendaraan 61.200
229,548 km panjang jalan kota jumlah kendaraan 62.500
229,548 km panjang jalan kota jumlah kendaraan 64.225
229,548 km panjang jalan kota jumlah kendaraan 64.225 unit
100
Disperindag & UMKM
Disperindag & UMKM
Aspek Daya Saing Daerah Fokus Infrastruktur 229,548 km
a
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km)
panjang jalan kota jumlah kendaraan 58.178 unit
Dinas PU Kimpraswil, Dinas Perhubungan
IX-22
BAB IX RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
No.
Uraian
Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2013
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
2019
unit
unit
unit
unit
SKPD Penanggung Jawab
2019
b
Luas wilayah (ha)
7.900,003
7.900,003
7.900,003
7.900,003
7.900,003
7.900,003
7.900,003
7.900,003
Tata Kota
c
Luas wilayah kebanjiran (ribu ha)
249
243
243
237
231
225
219
219
Dinas PU
IX-23
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN A. PEDOMAN TRANSISI Sejak ditetapkannya RPJMD Kota Gorontalo tahun 2014-2019, maka walaupun masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode 20142019 yang dimulai sejak tanggal pelantikan yaitu tanggal 2 Juni 2014 akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2019; namun masih ada rentang waktu sampai dengan akhir tahun 2018 untuk tetap menjalankan dokumen RPJMD periode 2014-2019. Sementara itu mengingat masa berlaku dokumen RPJMD Kota Gorontalo tahun 2014-2019 hanya sampai akhir tahun 2018, dan dokumen RPJMD periode berikut belum disusun dan ditetapkan, maka ditetapkan pedoman selama masa transisi sebagai berikut : 1. Dokumen RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 tetap dipedomani sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018. 2. Sebagai acuan penyusunan dokumen RKPD tahun 2019, KUA dan PPA tahun 2019 serta RAPBD tahun 2019, mengingat dokumen RPJMD Kota Gorontalo tahun 2014-2019 sudah berakhir dan tidak dapat dijadikan lagi sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahun berikut, sementara
dokumen
RPJMD
periode
berikut
belum
disusun
dan
ditetapkan, oleh karena itu penyusunan dokumen perencanaan tersebut mengacu kepada tahapan dan skala prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kota Gorontalo Tahun 2008-2027 pada fase ke-3 RPJMD Tahun 2019-2024. 3.
RPJMD fase ke-3 sebagaimana dimaksud di atas adalah : Untuk misi Meningkatkan pendidikan masyarakat
akan diarahkan
melalui : 1)
Peningkatan akses pendidikan dalam rangka memantapkan capaian APM SLTP dan SLTA sebesar 100 % sebagai wujud penuntasan wajib belajar 12 tahun.
2)
Peningkatan mutu dan relevansi melalui pemenuhan sumber daya pendidikan
yang
berdaya
saing
dengan
penguasaan
teknologi
sehingga mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan di tingkat lokal, nasional bahkan global dengan tetap berbasis pada nilai dan kultur daerah (Local genius). X-1
BAB X RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
3)
Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan melalui pengembang-an sistem
informasi
pemantapan
manajemen
jaringan
pendidikan
kerjasama
yang
pendidikan
bermutu
dan
dan
keterlibatan
masyarakat. 4)
Pengembangan pendidikan agama melalui peningkatan peran orang tua dan masyarakat sebagai unsur utama
dalam membentuk
karakter dan moral anak didik. 5)
Pemberian insentif dan
dukungan terhadap peran partisipasi
masyarakat dalam pengembangan pendidikan formal dan non formal. 6)
Pemantapan
langkah-langkah
pengembangan
sektor
pendidikan
sebagai salah satu unggulan utama daerah. Untuk
misi
Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
akan
diarahkan melalui : 1)
Pemantapan
upaya
kesinambungan
kemudahan
akses
layanan
kesehatan bermutu bagi masyarakat. 2)
Pemantapan upaya-upaya pemberian layanan kesehatan dasar gratis yang bermutu bagi masyarakat.
3)
Standarisasi mutu
sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
yang sesuai Total Quality Management (TQM). 4)
Pemantapan perilaku hidup sehat sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat dapat menjadikan perilaku hidup sehat sebagai gaya hidup (life style).
5)
Pemantapan kondisi
lingkungan masyarakat yang diwujudkan
melalui penataan lingkungan hidup yang sehat, bersih, nyaman, dan indah yang dapat menunjang terciptanya kesehatan masyarakat. 6)
Peningkatan sistem kewaspadaan dini secara efektif melalui peran serta
masyarakat secara berkesinambungan dalam pembangunan
kesehatan. 7)
Memantapkan pemanfaatan
kemandirian posyandu,
masyarakat
polindes,
pustu
dalam yang
mengoptimalkan didukung
oleh
ketersediaan sarana sanitasi dan air minum yang sehat.
X-2
BAB X RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Untuk
misi
Meningkatkan pendapatan masyarakat akan diarahkan
melalui : 1)
Peningkatan
kapasitas
daerah yang
lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui
pengembangan
pengelolaan
perangkat
dan pemanfaatan
pendukung
dan
keuangan
kompetensi
SDM
pengelola keuangan daerah. 2)
Peningkatan investasi masyarakat dan swasta melalui penguatan permodalan dan pengembangan kapasitas manajemen usaha dapat
menyerap
tenaga
kerja
lebih
besar,
mengurangi
yang angka
kemiskinan serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 3)
Peningkatan keberdayaan dan peran industri rumah tangga dan industri kecil dalam menghasilkan produk unggulan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi industri dan informasi.
4)
Peningkatan hubungan kerjasama pemerintah dan swasta melalui penciptaan peluang-peluang pengembangan ekonomi strategis yang memungkinkan bagi kemajuan daerah.
5)
Pemberdayaan
masyarakat
memanfaatkan
dan
dibarengi
dengan
melalui
mengelola
regulasi
dan
pengembangan
sumber-sumber keberpihakan
kemampuan
ekonomi
yang
pemerintah
yang
melindungi kepentingan pengembangan usaha masyarakat. 6)
Pemantapan lembaga
peran
ekonomi
lembaga-lembaga mikro
dan
ekonomi
perbankan
berupa dalam
koperasi,
menunjang
perekonomian masyarakat 7)
Menciptakan iklim usaha yang sehat dan ditunjang oleh kondisi keamanan yang stabil dan kondusif serta menyediakan sistem pelayanan dan perijinan usaha yang mudah bagi masyarakat.
Untuk misi Mewujudkan penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan akan diarahkan melalui : 1)
Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan infrastruktur perkotaan dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
X-3
BAB X RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
2)
Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan lingkungan dan pemukiman penduduk, fasilitas umum dalam menciptakan ruang kota yang nyaman, asri dan menarik.
3)
Penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan prinsip keadilan dan transparan, melalui mekanisme Land reform dengan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif.
4)
Peningkatan dan pengembangan kerjasama lintas daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir melalui rehabilitasi dan pengembangan
infrastruktur
penanggulangan
banjir
secara
terintegrasi. 5)
Pemerataan infrastruktur drainase yang terintegrasi sebagai jaringan instalasi utilitas di pusat kota dan kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
6)
Pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah yang menjadi ciri khas /land mark Kota Gorontalo.
7)
Peningkatan dan pengembangan kapasitas ruang kota seiring dengan meningkatnya peran dan fungsi kota sebagai ibukota provinsi melalui dan pengembangan kawasan pinggiran dan perluasan wilayah.
8)
Pengembangan
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
didasarkan pada pengwilayahan dan spesifikasi potensi
yang wilayah
termasuk pengendalian fungsi lahan sawah sebagai kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau melalui Peraturan Daerah. 9)
Penataan dan pengembangan sistem transportasi lokal dan regional untuk lebih meningkatkan akses antara wilayah di kota Gorontalo dan dengan daerah-daerah sekitar.
10) Pengembangan kawasan wisata daerah melalui peningkatan dan pengembangan objek-objek wisata baru. 11) Penerapan rencana tata ruang kota secara konsisten dalam seluruh aktifitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh
pemerintah dan
masyarakat.,
X-4
BAB X RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
Untuk misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik akan diarahkan melalui : 1)
Peningkatan kualitas dan pengembangan system pemerintahan di daerah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip good governance guna mewujudkan pelayanan public yang baik.
2)
Pemantapan kelembagaan pemerintahan yang efisien,efektif dan produktif sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.
3)
Pendaya
gunaan
pemerintahan
tugas
yang
dan
professional
fungsi
sumber
dalam
daya
memberikan
aparatur pelayanan
terhadap masyarakat, dalam suasana aman dan tertib. 4)
Peningkatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dan lembagalembaga politik dalam rangka mewujudkan suatu system perpolitikan daerah
yang
dapat
mengakomodir
berbagai
kepentingan
pembangunan. 5)
Pengembangan dan peningkatan manajemen aparatur yang dilakukan secara
berkelanjutan
dan
terintegrasi
dengan
memperhatikan
ketersediaan fasilitas dan kesejahteraan pegawai. 6)
Optimalisasi
penerapan
hukum
melalui
law
inforcement
dan
penyempurnaan produk hukum yang dapat memberi kepastian hukum dan rasa aman bagi kehidupan masyarakat. 4. RKPD tahun 2019 merupakan RKPD masa transisi dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya. Sehingga RKPD 2019 di masa transisi tersebut juga memuat visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan tahun 2018. RKPD tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Gorontalo Tahun 2019, dengan agenda penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2018, masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2019, dan program prioritas tahun 2019 Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
X-5
BAB X RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
B. KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20142019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo
untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah Kota Gorontalo masa bakti periode 2014-2019 serta
mengacu
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Kota
Gorontalo Tahun 2008-2027. RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2014-2019, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kota Gorontalo dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Gorontalo, serta
masyarakat
termasuk
dunia
usaha,
berkewajiban
untuk
melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya; 2. Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 20142019 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah; 3. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Gorontalo dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kota Gorontalo; 4. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta disahkan oleh Walikota. X-6
BAB X RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kota
Gorontalo
berkewajiban
untuk
memandu
proses
perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra SKPD di Kota Gorontalo; 6. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya; 7. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kota Gorontalo; 8. RKPD Kota Gorontalo harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja; 9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Gorontalo
merupakan
dasar
penyusunan
Rancangan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; 10. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta menjadi kontrak kinerja Kepala SKPD/Unit kerja; 11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019, sebagai berikut: a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD; b. Kepala Bappeda Kota Gorontalo menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya; c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya; d. Kepala Bappeda Kota Gorontalo menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
X-7
BAB X RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. 12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya
dilakukan
melalui
penyusunan
kebijakan
umum
anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 13. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kota Gorontalo
dan
diperkirakan
dapat
menghambat
pelaksanaan
RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Gorontalo untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
X-8
BAB XI PENUTUP
BAB XI RPJMD KOTA GORONTALO TAHUN 2014 - 2019
BAB XI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2019 merupakan pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo selama 5 (lima) tahun kedepan yang searah dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Gorontalo. Dukungan dan komitmen seluruh stakeholder, legislatif yudikatif dan eksekutif, pihak akademisi perguruan tinggi dan pihak swasta serta masyarakat sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo menentukan keberhasilan dari pelaksanaan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2019 ini.
WALIKOTA GORONTALO
Hi. MARTHEN A. TAHA
XI - 1
