KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMBA BARAT Jalan Adhyaksa Km. 3 Telp. (0387) 21172, Telp/fax. (0387) 21596 Waikabubak
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR : Kd.20.11/1/KU.00.1/55/2014 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBA BARAT TAHUN 2014 Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan dan menekan angka putus sekolah, pemerintah mengalokasikan sebagian dana APBN untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajardikdas 9 tahun melalui Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Bidang Pendidikan Tahun 2014 b. Bahwa Program tersebut pada butir “a” diatas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 perlu ditetapkan Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian . Agama Kab. Sumba Barat.
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 6. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
10.
11.
12.
13.
Memperhatikan
:
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Funsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/Pj/2009 tentang Perubahan atas Dasar Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor: SP DIPA-025.04.2.423148/2014, tanggal 05 Desember 2013. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) BAGI MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBA BARAT TAHUN 2014.
PERTAMA
:
Jumlah siswa penerima dan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Barat Tahun 2014, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini
KEDUA
:
Besarnya Alokasi Dana BOS untuk masing-masing Madrasah ditentukan berdasarkan jumlah murid yang ada.
KETIGA
:
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat nomor : 025 – 04.2.423230/2014, tanggal 05 Desember 2013 pada Program Pendidikan Islam
KEENAM
:
Surat Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2014, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
Waikabubak 23 Januari 2014
K E P A L A,
Drs. PETRUS FAHIK NIP. 196104041993021002 TEMBUSAN : 1. Direktur Jenderal Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta; 2. Tim Manajemen BOS Kantor Wilayah Kemengterian Agama Prov. NTT di Kupang; 3. Kepala KPPN Waingapu; 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
