Standar Operasional Prosedur (SOP) Percepatan Program Inovasi Desa (PID)
2017
1
Selayang Pandang SOP Percepatan PID Standar Operasional Prosedur (SOP) Percepatan Program Inovasi Desa (PID) sebagai langkah kebijakan yang diambil guna mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dalam upaya agar proses pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan siklus pembangunan desa yang dilandasi dari UU No. 6 tahu 2014 tentang Desa, pada PP 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014, oleh karena itu proses percepatan pelaksanaan PID ini akan diatur secara khusus berkenaan dengan apa itu percepatan, siapa pelaku pelaksanaan di lapangan, dimana proses percepatan atau sampai mana batasan percepatan, kapan proses percepatan ini dilakukan, dan bagaimana proses mekanisme percepatannya. Pada prinsipnya percepatan pelaksanaan ini tidak merubah kerangka konsep dari PID, namun lebih kepada pemanfaatan peran pelaku program yang telah siap dalam proses percepatan PID di 434 kabupaten. Dimana pada saat ini pelaku Program P3MD di kabupaten lebih siap keberadaanyaan dari pada pelaku PID di kabupaten, maka pemanfaatan pelaku Tenaga Ahli (TA) P3MD Kabupaten dan batas waktu kegiatan menjadi pokok bahasan utama dalam proses percepatan pada SOP percepatan ini, adapun TA P3MD yang akan diperbantukan dalam proses percepatan adalah: 1). TA TTG; 2). TA Ekonomi Desa; dan 3). TA Infrastruktur. Bila proses pelaksanaan telah berjalan secara reguler dan sesuai kebijakan yang telah diputuskan oleh Kementerian Desa PDTT, maka proses perpindahan peran kegiatan dan tanggung jawab pelaksanaa kegiatan dari TA P3MD kepada TA PID di kabupaten akan lebih mudah dengan batasan waktu yang jelas, berkenaan dengan tanggung jawab yang dimandatkan dalam SOP percepatan PID ini. Dilandasi hal tersebut maka SOP percepatan PID akan diatur dalam annex pada lampiran SOP Percepatan PID. Proses percepatan dilakukan pada Bursa Inovasi, dimana pada keadaan regular Bursa Inovasi dilakukan di level kecamatan, namun pada proses percepatan ini pelaksanaan Bursa Inovasi dilakukan di kabupaten. Oleh karena itu secara alur kegiatan dan pelaku program mengalami penyesuaian. SOP percepatan PID ini akan berakhir bila proses regular telah berjalan sesuai jadwal yang telah diputuskan oleh Kementerian Desa PDTT, jadi SOP percepatan PID tidak lagi sebagai rujukan atau acuan pelaksanaan PID pada seluruh level, oleh karena SOP percepatan PID ini mengatur pelaksanaan hanya pada proses pelaksanaan Bursa Inovasi di Kabupaten. Demikian selayang pandang SOP percepatan PID ini agar dapat digunakan sebagai pegangan semua pelaku program khususnya TA P3MD Kabupaten yang menjadi peran utama dalam pelaksanaan SOP PID percepatan ini. Jakarta, Juli 2017 Sekretaris Jendral, Kementarian Desa PDTT.
2
Daftar Isi BAB I Kebijakan Pokok 1. Pendahuluan 2. Tujuan 3. Prinsip 4. Sasaran 5. Ketentuan Dasar BAB II Pelaku Program 1. Tenaga Ahli Inovasi Kabupaten 2. Tim Inovasi Kabupaten 3. Tim Pelaksana Inovasi Desa 4. Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten BAB III Tahapan Pemanfaatan Dana Hibah Inovasi Desa 1. Tahapan Persiapan 2. Tahapan Perencanaan 3. Pencairan Dana Inovasi Desa 4. Tahapan Pelaksanaan e. Tahapan Pertanggung Jawaban BAB IV Monitoring dan Evaluasi 1. Pelaporan 2. Pemantauan 3. Evaluasi BAB V
Penutup
Lampiran-Lampiran 1. Annex SOP Percepatan PID 2. SOP Hubungan Antar Pihak 3. SOP Pencairan DOK • Daftar Lokasi dan Alokasi DOK per kecamatan 4. Intrumen kreteria Inovasi Program Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa 5. Formulir-formulir administrasi pelaporan dan keuangan
3
BAB I Kebijakan Pokok 1. Latar Belakang Amanah Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. UU Desa telah 3 tahun berjalan, namun dalam proses perjalanan itu masih membutuhkan dampingan dan pemahaman yang sama, baik itu di dalam internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Sektor-sektor lain yang terkait dengan pembangunan desa. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sadar betul dengan kekurangan dan kelemahan yang selama proses perkembangan tersebut, oleh karena itu dalam mengamanahkan UU Desa tersebut Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, membuat langkah-langkah nyata guna mempercepat proses pemahaman dan pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan desa. Langkah-langkah nyata yang akan dilakukan dalam mengamanahkan UU Desa salah satunya dengan pola inovasi kegiatan, praktik-praktik cerdas atau pengetahuan dalam investasi dana di desa dan kegiatan-kegitan lain dalam pembangunan desa telah tumbuh dari inisiatif masyarakat dan/atau Pemerintah Desa, maupun Kecamatan. Investasi Desa dalam rangka pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat dikategorikan dalam 3 bidang meliputi: infrastruktur perdesaan, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai kegiatan inovatif dan praktek cerdas tersebut berpotensi untuk dikembangkan atau direplikasi di tempat lain dengan beberapa penyesuaianpenyesuaian yang diperlukan. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan prioritas program meliputi; pengembangan Program Unggulan Desa dan Kawasan Desa, pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, Pembangunan Embung Desa atau penampungan air lainnya dan 4
pembangunan atau pengembangan sarana olah raga Desa. Program-program ini diyakini dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Program ini perlu disosialisasikan dan diintegrasikan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu strategi yang dikembangkan dalam Program Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa adalah memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif. Sebagai bentuk dukungan kepada desa-desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan dana desa sebagai investasi yang mendorong peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat, maka melalui program ini disediakan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan atau selanjutnya disebut dengan DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan yang dialokasikan untuk setiap kecamatan lokasi program. 2. Tujuan Tujuan umum program ini adalah; -‐ Pengarusutamaan kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat mendorong efektivitas penggunaan atau investasi dana di Desa menuju peningkatan produktivitas Desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif; -‐ Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dan pengelolaan program. Proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis meliputi proses identifikasi inovasi, validasi, dokumentasi, proses pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi. Melalui proses ini diharapkan adanya bursa pengetahuan dan praktek cerdas pembangunan perdesaan. 3. Prinsip Beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan dan penggunaan DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan meliputi: -‐
-‐
Partisipatif – Dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok miskin atau terpinggirkan dan kelompok disabilitas. Masyarakat didorong berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau materil; Transparansi dan Akuntabilitas – Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan 5
-‐
-‐ -‐
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif; Kolaboratif – Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang disepakati; Keberlanjutan – kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dikembangkan dan dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan; Keadilan dan Kesetaraan Gender – Masyarakat, baik lakilaki dan perempuan, mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, serta memiliki kesejajaran kedudukan.
4. Sasaran -‐ Terdokumentasi dan terdesiminasi 300 kegiatan Desa dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan local . -‐ Terdokumentasi dan terdesiminasi 500 kegiatan Desa dalam bidang sumber daya manusia. -‐ Terdokumentasi dan terdesiminasi 500 kegiatan Desa dalam bidang infrastruktur Desa Desa.
inovasi ekonomi inovasi inovasi
Selain itu, melalui program inovasi desa yang dilakukan dengan strategi; (1). Penyediaan dana hibah inovasi desa; (2). Pengelolaan penyedia layanan teknis; (3).Pengelolaan dan akses pada data pembangunan desa, target pencapaian yang diharapkan adalah: Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal; -‐ Berkembangnya usaha ekonomi Desa (BUMDesa dan BUMDesa Bersama) yang berkelanjutan di 5000 Desa: -‐ Berkembangnya produk unggulan di 5000 Desa Bidang Sumber Daya Manusia; -‐ Meningkatnya kualitas pelayanan di 10000 Posyandu -‐ Meningkatnya kualitas pelayanan di 10.000 PAUD -‐ Meningkatnya kapasitas pelaku BUMDesa dan BUMDesa Bersama, Prudes dan Prukades di 5000 Desa -‐ Meningkatnya kapasitas pengelola embung dan prasarana olah raga Desa di 5000 Desa Bidang Infrastruktur; -‐ Meningkatnya dampak ekonomi pada 5000 embung desa atau bangunan penampung air lainnya. 6
-‐ Meningkatnya dampak ekonomi pada raga Desa.
5000
prasarana olah
5. Ketentuan Dasar; a. Alokasi DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan dialokasikan di setiap kecamatan yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah desa dan tingkat kesulitan. (Daftar Lokasi dan alokasi akan di tetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) b. Pencairan dan Penyaluran DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan. -‐ Dana ini dikelola oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) yang berkedudukan di tingkat Kecamatan. -‐ Pencairan dana dilakukan secara bertahap, dimana pengajuan pencairan dana menyertakan rencana pengajuan dana tahap berikutnya dan laporan perkembangan realisasi kegiatan serta bukti pengeluaran. -‐ Pencairan dana disalurkan melalui kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan lokal. c. Prioritas Penggunaan DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan. Penggunaan dana operasional inovasi desa dibagi dalam tiga bidang: ˘ Operasional dan administrasi tim pelaksana, maksimal 30% dari total DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan; ˘ Proses Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan (contoh penggunaan dana dapat dilihat dalam Bab III, poin 4.b. Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi). ˘ Proses peningkatan kapasitas bagi Tim Pelaksana Inovasi Desa dan pelaku masyarakat lainnya dalam rangka pelaksanaan program inovasi dan pengelolaan pengetahuan Desa. d. Kriteria Kegiatan Inovatif Kriteria ini digunakan sebagai referensi untuk melakukan penilaian atas berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang masuk dalam kategori inovatif atau praktek cerdas. Kriteria yang digunakan sebagai berikut: -‐ Kategori kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal dan 7
-‐ -‐ -‐
-‐
-‐
sumberdaya manusia yang memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan diketahui oleh masyarakat; Kegiatan yang berhasil mendorong terwujudnya kegiatan pembangunan berkualitas, serta mendrong partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan; Kegiatan pengembangan sistem yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial budaya. Kegiatan pembangunan yang memiliki nilai keunikan karena mengadopsi unsur budaya/potensi lokal dan pemanfaatan yang lebih luas serta memiliki nilai keberlanjutan. Kegiatan yang mempunyai sifat kebaruan atau penggabungan unsur baru dengan yang sudah ada dan memberikan perubahan yang signifikan dari cara-cara sebelumnya dan memiliki nilai keberlanjutan. Kegiatan pembangunan yang dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap kondisi geografis, keberadaan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia.
e. Sinergi Pendampingan Dalam melakukan program inovasi desa dilakukan melalui sinergitas dengan pendamping program pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyedia layanan teknis yang ada. Tim inovasi berkoordinasi dengan pendamping lokal diwilayahnya masing-maisng seperti halnya pendamping P3MD, pendamping kawasan, dan pendamping dari sektorsektor lain yang terkait. Pengaturan lebih lanjut akan dituangkan dalam SOP Kerjasama Antar Pihak. f. Sanksi Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam program inovasi dan pengelolaan pengetahuan desa. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan program. Sanksi dapat berupa: -‐ Sanksi program dengan pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa menyalahi prinsip-prinsip dan menyalahgunakan dana atau wewenang; -‐ Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan dana dan wewenang.
8
Bab II Pelaku Program 1. Tenaga Ahli Inovasi Kabupaten Tenaga ahli Inovasi Kabupaten adalah sebuah team ahli yang ditempatkan di setiap kabupaten untuk memfasilitasi proses inovasi. Tugas Tenaga Ahli Inovasi Kabupaten a. Memotret, mendokumentasikan praktik-praktik cerdas program-program inovasi b. Memfasilitasi pembentukan Tim Inovasi Kabupaten dan Tim Pelaksana Inovasi Desa c. Berkoordinasi dan melaporkan perkembangan program inovasi desa kepada pemerintah daerah secara berkala d. Bersama Tim Inovasi Kabupaten menganalisa praktek-praktek cerdas khususnya pada program inovasi desa dan potensial lokasi prioritas program Kemendesa, PDT dan Transmigrasi. e. Memberikan informasi praktik cerdas, prioritas program Kemendesa, PDT dan Transmigrasi kepada masyarakat melalui musyawarah antar desa atau media lainnya. f. Memfasilitasi pengelolaan TSP untuk melakukan proses tahapan kegiatan inovasi desa g. Mengembangkan jaringan dengan stake holder (government dan corporate) h. Memberikan peningkatan kapasitas tim pelaksana inovasi desa. i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pendamping program lainnya yang terkait di wilayahnya masing-masing. Tenaga Ahli Kabupaten Inovasi teridiri dari 6 orang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Koordinator Tenaga Ahli (TA) Inovasi (1 orang) -‐ menggordinasikan dan memfasilitasi proses pengelolaan pengetahuan/ inovasi, mulai dari identifikasi, validasi dan verifikasi, dokumentasi, penyebaran, hingga replikasi; -‐ memfasilitasi pengelolaan penyedia layanan teknis; b. TA Komunikasi dan Publikasi (1 orang) -‐ Bersama Koordinator TA Inovasi membantu proses pengelolaan pengetahuan/inovasi -‐ Mengembangkan media dalam format yang sesuai kebutuhan untuk penyebaran pengetahuan; memfasilitasi pengelolaan penyedia layanan teknis; 9
c. Operator Data/Analis Data (4 orang) -‐ Mengelola data pembangunan desa -‐ Membantu mengelola dokumentasi pengetahuan dan inovasi yang berkembang 2. Tim Inovasi Kabupaten Tim terdiri dari perwakilan para pemangku kepentingan dari berbagai bidang pembangunan yang mendorong munculnya inovasi dalam penggunaan di daerah melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis dan terencana, yang meliputi proses identifikasi, validasi, dokumentasi, serta proses pertukaran pengetahuan dan replikasi. Tim ini berkedudukan di Kabupaten. Anggota tim dapat terdiri atas perwakilan institusi yang dipilih/diusulkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan kualitas dan kemampuan individu, fasilitator program yang bertugas di lokasi dan/atau wakil masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam pengembangan inovasi dan praktik cerdas dan memiliki akses pada penyimpanan dan penyebaran informasi. Tim dikukuhkan oleh Kepala Daerah. Komposisi Tim Inovasi Kabupaten: -‐ Bappeda -‐ SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -‐ SKPD Kesehatan -‐ SKPD Pendidikan dan Olah Raga -‐ SKPD Komunikasi dan Informasi Kabupaten -‐ TA Kabupaten -‐ Wakil masyarakat; LSM, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat yang relevan dan pihak lain yang kompeten Catatan: Bila mana di daerah masing-masing telah ada lembaga/ Tim Koordinasi yang efektif yang berkenaan dengan pembangunan desa dan inovasi maka program inovasi desa dapat melibatkan tim yang telah ada dengan beberapa penyesuaian. Tugas Tim Inovasi Kabupaten -‐ Mendukung dan mendorong Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik; -‐ Mengidentifikasi dan memvalidasi inovasi atau praktik cerdas di wilayah kerja, serta memverifikasinya agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan safeguard; -‐ Mengkaji dan menyebarluaskan informasi program prioritas Kemendesa, PDT dan Transmigrasi; 10
-‐ Membantu mendokumentasikan dalam berbagai format dan menyebarkan (mempublikasikan) praktik cerdas melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia; -‐ Memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kabupaten; -‐ Menjembatani, memberi arahan dan mamfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai; -‐ Menjalankan pilot percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai. 3. Tim Pelaksana Inovasi Desa Tim ini berkedudukan di Kecamatan. Tim ini terdiri dari perwakilan warga desa yang memiliki minat besar dalam pengembangan kegiatan/ fasilitas/ sumberdaya manusia dan praktik cerdas yang ada di wilayahnya, mendokumentasikan, membagikan, serta mempromosikannya. Tim ini juga merupakan kelompok masyarakat yang akan mengelola dana operasional kegiatan inovasi dan pengelolaan pengetahuan Desa. Tim Pelaksana Inovasi Desa dipilih melalui forum musyawarah di tingkat kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat. Kriteria Tim Inovasi Desa di Kecamatan: -‐ Tokoh Masyarakat -‐ Tidak terdaftar sebagai pengurus dari partai politik; -‐ Memiliki dedikasi terhadap pembangunan desa dan kawasan; -‐ Diutamakan masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam proses-proses kegiatan pembangunan desa -‐ Anggota tim pelaksanan inovasi desa minimal 50% adalah perempuan. Tugas Tim Pelaksana Inovasi Desa: -‐ Menerima dan menyalurkan dana operasioanl kegiatan inovasi dan pengelolaan pengetahuan desa; -‐ Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat; -‐ Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi, dokumentasi, eskposisi dan replikasi); -‐ Berkoordinasi dengan pendamping desa P3MD; Tim Pelaksana Inovasi Desa terdiri atas: -‐ Ketua; bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan inovasi desa dan menandatangani dokumen pencairan DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan dan laporan pertanggungjawaban. 11
-‐ Bendahara; bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan transaksi keuangan DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan, serta membantu Ketua Tim dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban. -‐ Bidang Pengelolaan Praktek Cerdas; bertugas dalam fasilitasi tahapan identifikasi Pendokumentasian, Promosi dan Penyebaran (Publikasi) praktek cerdas yang ada di desa-desa serta penyebaran praktek cerdas dari tempat lain yang telah direkomendasikan oleh Tim Inovasi Kabupaten . Bidang ini juga membantu mensosialisasikan program desa prioritas nasional . (2 orang) -‐ Bidang Verifikasi Inovasi; bertugas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada musyawarah antar desa untuk pemberian dana insentif bagi desa-desa yang berminat melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APBDes (3 orang) TIPS: Bagaimana Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dalam pelaksanaan praktik cerdas? -‐ Membantu Tim Inovasi Kabupaten dalam mengidentifikasi, memvalidasi, mendokumentasikan praktik cerdas di lingkup kecamatan dalam berbagai format -‐ Membantu menyebarkan (mempublikasikan) praktik cerdas dalam berbagai media dan saluran/forum yang tersedia -‐ Memfasilitasi desa/ kecamatan/ group/ pihak lain yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas -‐ menguji kelayakan dan keseuaian praktik cerdas atau inovasi yang akan dikembangkan di wilayahnya -‐ Melaksanakan kegiatan inovasi yang disepakati/terdanai -‐ Memonitor dan evaluasi kegiatan inovasi yang dijalankan -‐ Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban
4. Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten P3MD Dalam melaksanakan program inovasi desa tentunya harus melibatkan peran serta dari pendamping dan tenaga ahli P3MD. Sesuai dengan tugas tanggung jawab sebagai pendamping desa maka koordinasi dengan TA program inovasi dan pelaku program inovasi desa lainnya perlu dilakukan.
12
