GUBER.NUR SUMATERA BARAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 562 - 1178 -2076 TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2OT7
GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang
:a
bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa;
bahwa Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi tahun berjalari ditambah tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik Republik indonesia sesuai dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-lam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2Ol7; Mengingat
:1
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \6a6)
;
Undang-Unclarrg Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279J;
Undang-Undang Nomor 23 'I'ahun
I+ tentang Pemenntarran Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang '2Q
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoiresia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747):
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep 231/MEN l2OO3 tentang Tata Cara Penangguharr Peiaksarraan Upah Minimum; Memperhatikan
l, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2OI3 tentang Kebryakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraa:r Pekerja; 2.
Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 0 1/REK/Depeprov I 20 16 tanggal 27 Oktober 2016; MEMUTUSI{AN
:
Menetapkan KESATU
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2OL7 sebesar Rp,1.949.284,81 ( satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah per bulan,
di bawah Upah Minimum
KEDUA
Perusahaan dilarang membayar upah Provinsi (UMP) tahun 2017,
KETIGA
Perusahaa:r yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketetapan 'Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
KEEMPAT
Kenaikan upah pekerja di atas UMP tahun 2017 yang ditetapkan dalam Keputusan ini, untuk pengaturannya pada perusahaan
dimusyawarahkan secara Bipartit oleh Pengusaha dan Pekerja/ Serikat Pekerja pada masing-masing perusahaan.
KELI}iA
H.asil mus)'a\\'a_faX mengenan Kenali{fln uPilli PeKctJa Lll aLias uP,.arr Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2OI7 yang ditetapkan dalam
ini dibuat secara tertulis dalam bentuk skala upah/ struktur upah di perusahaan dan dilaporkan pada Dinas yang
Keputusan
membidangi ketenagakerjaan Kabupaten lKola setempat dengan tembusan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. KEENAM
KETUJUH
Tunjangan tidak tetap / kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan, tetap diberikan kepada peke4'a/buruh
Bagi perusahaan yang tidak bisa/belum sanggup melaksanakan Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan penundaan/ penangguhan pelaksafiaan UMP 2017 ke Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Tralsmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
KEDELAPAN
KESEMBILAN
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-777-2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2Q1.6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku tanggal
1
Ditetapkan di
ffi
Januari 2OI7
Padang 28 Oktober
2016
)
NUR SUMATERA BARAT,
\,ry\
ffi
N PRAYITN\
Salinan keputr.+san ini disampaikan kepada Yth 1. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat' 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat' 3, Ketua DPRD Provinsi Sumatara Barat, 4. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, 5, fepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 6. Kepala Kantor / Badan I Lembaga di Provinsi Sumatera Barat. 7. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 8, fepala Dinas /Kantor yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota' 9, Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat' 10,Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat, l l,pimpinan BPJS Ketenagakerjaan cab. Padang, Bukittinggi, Solok l2.Pimpinan BPJS Kesehatan Cab, Padang, Bukittinlgi, Solok 13.Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat' :
