UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG DANA BLOCK GRANT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang: a. bahwa

keuangan

merupakan

salah

satu

unsur

pokok

dalam

penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; b. bahwa Dana Block Grant merupakan salah satu sumber keuangan dari lembaga kemahasiswaan dengan jumlah uang yang material; c. bahwa untuk mendukung tercapainya amanat Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud dengan huruf a, ditambah dengan materialnya

dana

keuangan

yang

berasal

dari

Dana

Block

Grant

sebagaimana dimaksud dengan huruf b, maka dibutuhkan sebuah peraturan mengenai Dana Block Grant yang transparan dan akuntabel, untuk mendukung terlaksananya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tentang Dana Block Grant.

Mengingat: 1. Pasal 42 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2. Pasal 3 Undang-Undang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nomor 02/UU/BPM FEB UI/X/2015 tentang Keuangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG

IKATAN

KELUARGA

MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG DANA BLOCK GRANT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1.

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM FEB UI adalah wadah kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

2.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat FEB UI adalah fakultas yang berada di lingkungan Universitas Indonesia.

3.

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM

FEB UI adalah dasar hukum yang berlaku di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4.

Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh BPM FEB UI, melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5.

Lembaga Kemahasiswaan FEB UI adalah lembaga kemahasiswaan yang berada di dalam naungan UUD IKM FEB UI.

6.

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BPM FEB UI adalah lembaga tertinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.

7.

Badan Anggaran Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat Badan Anggaran adalah Badan Kelengkapan Khusus BPM FEB UI dalam lingkungan kemahasiswaan FEB UI yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan Dana Block Grant secara independen.

8.

Badan Audit Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK FEB UI adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan

Lembaga

Kemahasiswaan

FEB

UI

sebagaimana

dimaskud dalam UUD IKM FEB UI. 9.

Dana Block Grant adalah bantuan sejumlah besar dana yang berasal dari pihak ketiga, baik oleh institusi fakultas, universitas, maupun sumber lain yang sah dan halal kepada Lembaga Kemahasiswaan FEB UI.

10.

Asas Manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

11.

Asas Keadilan adalah asas yang bersifat idiil dengan semangat keadilan.

12.

Prinsip Profesionalitas adalah prinsip yang mengutamakan keahlian berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.

Prinsip Musyawarah adalah prinsip untuk melakukan komunikasi bersama pihak yang berkepentingan terkait pengelolaan Dana Block Grant dengan jalan musyawarah, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.

Prinsip Transparansi adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap pihak yang berkepentingan.

15.

Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan pengelolaan Dana Block Grant yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

16.

Sidang Anggaran adalah mekanisme penentuan dan penetapan mengenai alokasi Dana Block Grant dalam lingkup kemahasiswaan FEB UI

17.

Aset Tetap adalah barang-barang yang memiliki masa penggunaan lebih dari 1 (satu) tahun, digunakan untuk membantu operasional kegiatan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual

18.

Kecurangan adalah tindakan dalam menyampaikan informasi ataupun bukti pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Block Grant demi keuntungan suatu golongan tertentu

Pasal 2 Dana Block Grant memiliki tujuan untuk: a. membantu pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; b. mengembangkan Lembaga Kemahasiswaan FEB UI menjadi lembaga yang mandiri, secara keuangan dan operasional, dalam memaksimalkan tujuan dan perannya di IKM FEB UI melalui kegiatan atau program kerja yang berujung kepada prestasi, keahlian atau pembelajaran yang membawa dampak positif khususnya kepada mahasiswa FEB UI; dan c. mendukung praktik tata kelola keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan kepada Lembaga Kemahasiswaan FEB UI. Pasal 3

Pengelolaan Dana Block Grant dilakukan berdasarkan asas: a. manfaat; dan b. keadilan. Pasal 4 Pengelolaan Dana Block Grant dilakukan berdasarkan prinsip: a. profesionalitas; b. musyawarah; c. transparansi; dan d. akuntabilitas. Pasal 5 Tahun anggaran dari masing-masing Dana Block Grant bergantung kepada periode pembagian oleh pemberi dana. Pasal 6 Dana Block Grant dapat dibagi menjadi: a. Dana Block Grant rutin, yaitu Dana Block Grant Dekanat FEB UI; dan b. Dana Block Grant tidak rutin, yaitu Dana Block Grant Ikatan Alumni FEB UI, Persatuan Orang Tua Mahasiswa FEB UI, dan lainnya. Pasal 7 Hasil sidang penetapan, teknis pengelolaan, dan pertangunggjawaban Dana Block Grant setiap tahun akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan BPM FEB UI. BAB II BADAN PENYELENGGARA DANA BLOCK GRANT Pasal 8

(1) Badan yang memiliki kekuasaan dan melakukan pengelolaan Dana Block Grant

harus

dibentuk

dengan

peraturan

perundang-undangan

di

Lingkungan Kemahasiswaan FEB UI. (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, Badan yang menyelenggarakan pengelolaan Dana Block Grant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Badan Anggaran. (3) Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan BPM FEB UI. BAB III PERENCANAAN Bagian Pertama Syarat dan Kriteria Pasal 9 Syarat lembaga yang berhak mendapatkan Dana Block Grant, yaitu: a. Lembaga Kemahasiswaan FEB UI yang diakui dalam UUD IKM FEB UI; dan b. Lembaga Kemahasiswaan FEB UI yang tidak sedang mendapatkan hukuman atau sanksi yang membuat hak mendapatkan Block Grant dihilangkan. Pasal 10 Kriteria lembaga untuk mendapatkan Dana Block Grant, yaitu: a. memberikan laporan keuangan tahunan dan rancangan anggaran Dana Block Grant yang terdiri atas rencana belanja, dengan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nomor 02/UU/BPM FEB UI/X/2015 tentang Keuangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; b. bersedia menyerahkan dokumen dan informasi lain yang dibutuhkan kepada Badan Anggaran; dan

c. detail dokumen dan informasi lain yang terkait akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan BPM FEB UI di setiap tahun kepengurusan. Bagian Kedua Alokasi Dana Pasal 11 (1) Basis dalam melakukan alokasi Dana Block Grant terhadap Lembaga Kemahasiswaan FEB UI berdasarkan dampak, efektifitas, dan realisasi dari penggunaan Dana Block Grant terhadap lingkungan kemahasiswaan FEB UI. (2) Pertimbangan

penilaian

terhadap

basis

alokasi

Dana

Block

Grant

berdasarkan pendekatan: a. historis; b. prospektif; c. proporsional; d. masukan dari pihak pemberi dana; dan e. opini hasil pemeriksaan dari BAK FEB UI. (3) Alokasi Dana Block Grant tidak boleh digunakan untuk: a. program kerja yang mendapatkan keuntungan 3 (tiga) tahun berturutturut; b. modal dana usaha; atau c. pembelian Aset Tetap. Bagian Ketiga Penetapan Dana Bockgrant Pasal 12 (1) Penetapan Dana Block Grant melalui Sidang Anggaran. (2) Penentuan

Dana

Block

Grant

yang

akan

diterima

oleh

Lembaga

Kemahasiswaan FEB UI dalam hal komponen angka maupun komponen

kegiatan akan dibahas dan disepakati oleh Badan Anggaran bersama Lembaga Kemahasiswaan FEB UI yang bersangkutan. Pasal 13 Kewenangan pengesahan Dana Block Grant dari hasil Sidang Anggaran dimiliki oleh Anggota BPM FEB UI serta keputusannya bersifat mengikat dan wajib dijalankan. Pasal 14 Pihak yang berhak mengikuti sidang anggaran adalah a. Badan Anggaran; b. Anggota BPM FEB UI c. tim keuangan Lembaga Kemahasiswaan FEB UI; dan Pasal 15 Dalam melakukan Sidang Anggaran, Lembaga Kemahasiswaan FEB UI wajib memberikan dokumen yang diminta oleh Badan Anggaran. BAB IV PELAKSANAAN Bagian Pertama Pengawasan Pasal 16 Lembaga Kemahasiswaan FEB UI wajib: a. mematuhi dan memberikan usaha maksimal untuk merealisasikan hasil Sidang Anggaran; dan b. menyerahkan dokumen, bukti, dan informasi lainnya yang diminta oleh Badan Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan, atau klarifikasi dengan kooperatif dan terbuka.

Pasal 17 Penyesuaian anggaran yang sudah ditetapkan dapat dilakukan jika terdapat: a. perubahan hal-hal pokok mengenai anggaran Lembaga Kemahasiswaan FEB UI; atau b. keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar program kerja dan antar pengeluaran. Pasal 18 (1) Lembaga Kemahasiswaan FEB UI menyusun dan menyerahkan laporan realisasi Dana Block Grant setiap periode anggaran kepada Badan Anggaran. (2) Periode anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan BPM FEB UI. Pasal 19 Badan Anggaran berhak mempublikasikan laporan realisasi Dana Block Grant Lembaga Kemahasiswaan FEB UI kepada publik. Pasal 20 Mekanisme pelaksanaan hasil Sidang Anggaran akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan BPM FEB UI. Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pasal 21 (1) Lembaga Kemahasiswaan FEB UI bertanggungjawab

kepada Badan

Anggaran dari segi pengelolaan dan penggunaan Dana Block Grant.

(2) Tanggung jawab Lembaga Kemahasiswaan FEB UI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipegang oleh Ketua Lembaga Kemahasiswaan FEB UI, yang dapat dialihkan kepada tim keuangan Lembaga Kemahasiswaan FEB UI. Pasal 22 Badan Anggaran bertanggung jawab kepada: a. Anggota BPM FEB UI; dan b. pihak pemberi Dana Block Grant. Pasal 23 Peran dan kewenangan Badan Anggaran akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan BPM FEB UI. BAB V SANKSI Pasal 24 Lembaga Kemahasiswaan FEB UI dengan realisasi di bawah 50% untuk: a. Dana Block Grant rutin pada periode berjalan, maka maksimal menerima di periode berikutnya sesuai persentase besaran realisasi lembaga tersebut dari seluruh realisasi Dana Block Grant Lembaga Kemahasiswaan FEB UI. b. Dana Block Grant tidak rutin pada periode berjalan, maka pada 1 (satu) periode berikutnya tidak berhak mendapatkan Dana Block Grant tidak rutin tersebut, lalu pada 2 (dua) periode berikutnya kembali berhak mendapatkan Dana Block Grant tidak rutin tersebut maksimal sebesar 50% dari Dana Block Grant yang diterima sebelumnya. Pasal 25 Lembaga Kemahasiswaan FEB UI yang tidak merealisasikan Dana Block Grant di bawah 70% sebanyak 2 (dua) kali pada 1 (satu) periode Dana Block Grant

akan mendapatkan sanksi pengurangan Dana Block Grant maksimal sebesar nominal yang tidak direalisasikan. Pasal 26 Lembaga Kemahasiswaan FEB UI yang melakukan Kecurangan dalam pengelolaan Dana Block Grant, akan diberikan sanksi oleh Anggota BPM FEB UI dan/atau Dekanat FEB UI. Pasal 27 (1) Kecurangan ditinjau berdasarkan dampak dan material Kecurangan berdasarkan

standar

prosedur

tata

kelola

keuangan

di

Lembaga

Kemahasiswaan FEB UI. (2) Hasil dari peninjauan Kecurangan akan dijadikan dasar pemberian jenis sanksi yang sesuai. (3) Peninjauan dalam ayat (1) dilakukan bersama oleh anggota BPM FEB UI dan/atau Dekanat FEB UI. BAB VI PENUTUP Pasal 28 Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Disahkan di Depok pada tanggal 1 Oktober 2016 KETUA UMUM BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA,

ARKAN FADHIL NPM. 1306376673 Diundangkan di Depok pada tanggal 1 Oktober 2016 KEPALA KOMISI LEGISLASI DAN YUDIKASI BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA,

IVAN DEVARA NPM. 1406535313

LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG DANA BLOCK GRANT CONTOH ILUSTRASI PENERAPAN BAGIAN SANKSI 1. Sanksi maksimal penerimaan Dana Block Grant dekanat FEB UI Di tahun 20X6, terdapat 5 Lembaga Kemahasiswaan dengan total anggaran Dana Block Grant Dekanat FEB UIsebesar Rp10.000.000. Masingmasing lembaga mendapatkan Dana Block Grant Rp2.000.000 Lembaga A merealisasikan dana Dana Block Grant di tahun 20X6 sebesar Rp800.000 (40%).

Lembaga

lainnya

masing-masing

merealisasikan

sebesar

Rp1.800.000 (90%). Maka karena realisasi dibawah 50%, lembaga A mendapatkan sanksi maksimal persentase menerima dana Dana Block Grant di periode berikutnya sebesar 800.000 / {(1.800.000 x 4) + 800.000} = 10% dari total anggaran Dana Block Grant berikutnya. Jika total anggaran Dana Block Grant periode berikutnya (tahun 20X7) adalah Rp20.000.000, maka maksimal yang dapat diterima lembaga A adalah 10% x Rp20.000.000 = Rp2.000.000 2. Sanksi maksimal penerimaan Dana Block Grant selain dekanat FEB UI Contoh: Dana Block Grant ILUNI FEB UI Di tahun 20X6, terdapat 5 Lembaga Kemahasiswaan dengan total anggaran danaDana Block Grant ILUNI FEB UI sebesar Rp10.000.000. Masing-masing lembaga mendapatkan dana Dana Block Grant sebesar Rp2.000.000. Lembaga A merealisasikan dana Dana Block Grant di tahun 20X6 sebesar Rp800.000 (40%). Maka karena realisasi dibawah 50%,

lembaga A tidak berhak mendapatkan dana Dana Block Grant ILUNI FEB UI di periode berikutnya (20X7). Di tahun 20X8, lembaga A kembali berhak mendapatkan dana Dana Block Grant namun dengan jumlah maksimal sebesar 50% dari anggaran yang dierima sebelumnya (50% dari Rp2.000.000) atau sebesar Rp1.000.000

LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG DANA BLOCK GRANT ALUR ANGGARAN DANA DANA BLOCK GRANT