Visi Pendidikan Spesialis dan Subspesialis: Menjadi bagian integral dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Laksono Trisnantoro, Fakultas Kedokteran UGM
Pengantar • Jaminan Kesehatan Nasional talah berada di tahun ke 2 • Ada kemungkinan akan gagal mencapai tujuan karena masalah supply pelayanan kesehatan • Indikator yang gagal dicapai adalah keadilan sosial sesuai dengan UU SJSN di tahun 2014 • Spesialis dan Sub-spesialis penting dianalisis termasuk tempat pendidikannya
Keadaan spesialis dan sub-spesialis Jumlah dan distribusi • Spesialis: Jumlah dinilai cukup, namun distribusi tidak merata • Sub-spesialis: tidak ada data nasional yang jelas
Tempat pendidikan • Spesialis: FK-FK dengan akreditasi A. Tidak bertambah. • Sub-spesialis: Sulit didata
Keadaan memprihatinkan. Kebijakan JKN tidak berdampak pada pengembangan spesialis dan subspesialis
Jumlah dan Distribusi • Bagaimana perubahan dari tahun 2013 sampai sekarang?
• 75 % RSU PEMERINTAH MEMILIKI SPESIALIS ANAK
120
100
120
100
80
60
40
20
0 100
80
60
20
A
100 B C
76
64 75
DKI JAKARTA YOGYAKARTA DI BALI KEP. RIAU JAWA TENGAH BANTEN NUSA TENGGARA BARAT KEP. BANGKA BELITUNG JAWA BARAT JAMBI ACEH SUMATERA SELATAN SULAWESI SELATAN LAMPUNG RIAU JAWA TIMUR KALIMANTAN TIMUR SUMATERA BARAT SUMATERA UTARA PAPUA KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT KALIMANTAN BARAT SULAWESI TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BARAT BENGKULU MALUKU UTARA MALUKU INDONESIA
KETERSEDIAAN SPESIALIS ANAK DI RSU PEMERINTAH (%)
80
Kementerian Kesehatan 2013 2013
120
100
75.5
99 81 48 60
40
40
0 D 20
95 0
• 48,8 % RSU PEMERINTAH MEMILIKI SPESIALIS ANESTESI
100
100
60
40
20
0 94
A
86 90
60 43
40
20
B C
80 62
40 49
DKI JAKARTA BALI BANTEN JAWA TENGAH JAWA BARAT JAWA TIMUR JAMBI KALIMANTAN TIMUR KEP. RIAU SULAWESI TENGAH DI YOGYAKARTA GORONTALO ACEH SUMATERA BARAT NTB PAPUA SULAWESI SELATAN LAMPUNG SUMATERA UTARA KALIMANTAN BARAT SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT SULAWESI UTARA RIAU KALIMANTAN SELATAN NTT KEP. BANGKA BELITUNG MALUKU SUMATERA SELATAN KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA BENGKULU PAPUA BARAT INDONESIA
KETERSEDIAAN SPESIALIS ANESTESI DI RSU PEMERINTAH (%) 120.0
100.0
80.0
80
60.0
24 48.8
40.0
0 D
89 20.0
0.0
Kementerian Kesehatan 2013
Bagaimana di tahun 2015 • Data yang tidak timeseries
Per Oct…
2,506
568
1,267
2,156
1,195
1,029
3,745
2,622
1,289
822
2,361
4,503
5,388
6,785
5,751
Jumlah Spesialis JUMLAH SPESIALIS (NASIONAL)
Jumlah Spesialis 4 Dasar per Provinsi 1,200 1,000 800 600 400 200 -
Per Oct 2015
Spesialis 4 Dasar per Provinsi
SpA
SpOG
SpD
SpB
Ketersediaan spesialis di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten lebih banyak dibanding di provinsi lain, di NTT hanya 0.2% dari total jumlah spesialis 4 dasar tersebut.
1,238
284 425 569 335
KEPRI KALIMANTAN BARAT SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH
67
117
107 102 252
MALUKU
MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA
2,714
1,714
685
321
NT T KALIMANTAN TIMUR
173
588 KEP. BABEL
KALIMANTAN …
KALIMANTAN … 194
SULAWESI BARAT
SULAWESI … 155
SULAWESI SELATAN
127
502
1,045
419
1,432
612
BENGKULU
JAMBI
SUMATERA UTARA
NAD
NTB
BALI
LAMPUNG
2,143
1,110
946
RIAU SUMATERA SELATAN
809
SUMATERA BARAT
BANTEN
JAWA TIMUR
DIY 5,424
4,853
6,032
JAWA BARAT JAWA TENGAH
5,929
DKI JAKARTA
Jumlah Spesialis per Provinsi TOTAL SPESIALIS PER PROVINSI
Per Oct 2015
Ketersediaan spesialis di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten lebih banyak dibanding di provinsi lain, di NTT hanya 1 % dari total jumlah spesialis tersebut.
Bagaimana Perkembangan FK-FK yang menyelenggarakan pendidikan spesialis?
Akreditasi FK-FK
Di tahun 2015: Tidak ada perubahan signifikan fakultas kedokteran yang bisa menyelenggarakan pendidikan Spesialis dan Sub-Spesialis
Akreditasi FK-FK
UU Pendidikan Kedokteran. Yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan spesialisasi adalah FK-FK dengan akreditasi A
Catatan penting: • Jumlah, penyebaran dokter sub-spesialis belum ada data yang akurat • Tempat pendidikan dokter sub-spesialis masih mengalami guncangan pasca UU Pendidikan Kedokteran
• Menunjukkan rendahnya perhatian bangsa kepada pendidikan sub-spesialis • Rentan untuk dimasuki sub-spesialis dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun 2015 ini
Ada kemungkinan • Situasi pendidikan dokter spesialis dan subspesialis menjadi salahsatu faktor tidak tercapainya tujuan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional • Perlu mempelajari skenario masa depan
Pembangunan Fisik dan RS Baik
Skenario tidak baik.
Perkembangan jumlah RS meningkat namun jumlah, distribusi, dan mutu Spesialis/subspesialis gagal memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kebijakan JKN.
Jumlah, distribus dan Mutu Spesialis/subspesialis sesuai harapan
Skenario tidak baik. Perkembangan jumlah RS gagal memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kebijakan JKN, walaupun jumlah spesialis mencukupi.
Skenario Ideal.
Perkembangan jumlah, distribusi RS dan Spesialis/sub spesialis memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kebijakan JKN.
Jumlah,distribusi, dan Mutu Spesialis/subspesi alis tidak sesuai harapan
Skenario Terburuk. Perkembangan jumlah RS dan Spesialis gagal memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kebijakan JKN.
Pembangunan Fisik dan RS Buruk
Skenario pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Skenario terburuk • Kesenjangan antar daerah semakin meningkat; • Kebijakan RS Rujukan Nasional, Propinsi, dan regional akan gagal. Pasien-pasien gagal ditangani di daerah masingmasing karena kekurangan tenaga spesialis dan peralatan. Pasien akan antre di Jakarta dan pasien yang dirujuk merupakan masyarakat yang berpenghasilan tinggi; • Meningkatnya jumlah pasien akan tidak dapat diatasi. Waktu tunggu semakin lama. Pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan tertier dan mampu akan terus ke luar negeri. • Mutu pelayanan akan memburuk, terutama yang membutuhkan teamwork yang baik.
Strategi mencegah terjadinya skenario terburuk
Penambahan RS dan fasilitas kesehatan Perbaikan jumlah dan distribusi spesialis dan sub-spesialis
Paper ini bertujuan untuk: Membahas Strategi 2: Reformasi Pendidikan Spesialis dan Sub-Spesialis dengan mengacu pada prinsip integrasi system pendidikan dan system pelayanan kesehatan
Perlu Visi
Sistem Pendidikan Spesialis dan Sub-spesialis menjadi bagian integral sistem pelayanan kesehatan.
Perlu Visi
Sistem Pendidikan Spesialis dan Sub-spesialis menjadi bagian integral sistem pelayanan kesehatan. Mengapa?
Perlu Visi
Sistem Pendidikan Spesialis dan Sub-spesialis menjadi bagian integral sistem pelayanan kesehatan. Mengapa? Setelah hampir 2 tahun berjalan: Tidak ada hubungan antara tempat pendidikan spesialis dan sub-spesialis dengan perkembangan pelayanan kesehatan
Dua sistem yang terpisah dalam pendidikan spesialis dan sub-spesialis
Sistem Pendidikan Kedokteran
Sistem Pelayanan Kesehatan
Dua sistem yang terpisah dalam pendidikan spesialis dan sub-spesialis
Sistem Pendidikan Kedokteran
Sistem Pelayanan Kesehatan
Salah satu faktor yang menjadi penentu perkembangan jumlah dan distribusi spesialis di Indonesia
Dua sistem yang terpisah dalam pendidikan spesialis dan sub-spesialis
Sistem Pendidikan Kedokteran
Sistem Pelayanan Kesehatan
Perlu Integrasi
Apa arti Integrasi? Sebuah proses untuk mencapai koordinasi yang mulus dan dekat antara berbagai kelompok organisasi atau system. Integrasi ke dua sistem ini mencakup, antara lain: • Pemahaman akan nilai-nilai dan prinsip yang melandasi pendidikan spesialis dan subspesialis dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan; • Perencanaan bersama termasuk perencanaan keuangan; • Pelaksanaan
1. Nilai-nilai dan Prinsip yang akan diubah dalam integrasi ini.
Sistem Pendidikan Kedokteran
Sistem Pelayanan Kesehatan
Residen dan Fellow bukan mahasiswa biasa
Saat ini:
Perubahan yang diharapkan:
Residen dan Fellow dianggap oleh pelaku di system pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan
• Berdasarkan UU Pendidikan Kedokteran tahun 2013: Mahasiswa pendidikan spesialis dan sub-spesialis harus sebagai bukan mahasiswa biasa. • Mereka berhak mempunyai hak termasuk insentif dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pekerja.
sebagai mahasiswa bukan pekerja.
Landasan Hukum Sudah Jelas: Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendikan Kedokteran Indonesia yang menyatakan dalam Pasal 31 Paragraf 3 : tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa • 1) Setiap Mahasiswa berhak: – memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis,dan dokter gigi spesialis-subspesialis;
2. Pelaksanaan Pendidikan yang perlu lebih diintegrasikan
Sistem Pendidikan Kedokteran
Sistem Pelayanan Kesehatan
Residen dan Fellow harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari SDM kesehatan yang bekerja di RS
Saat ini:
Residen masuk ke RS Pendidikan Utama tidak berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan
Di masa mendatang
Residen masuk ke RS Pendidikan Utama dan Jaringan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan
Isu-isu lain • Residen yang diterima di RS Pendidikan harus dicredential dan diberikan clinical priviledge sesuai dengan kompetensi mereka. • Kompetensi ditetapkan oleh Pengelola Program Studi spesialis dan subspesialis sesuai dengan jenjang proses pendidikan. • Residen diberi insentif dengan mekanisme gajian sesuai dengan kompetensinya. • Ketika berada di RS Pendidikan, perlu ada kontrak perorangan sesuai dengan kompetensinya dan menyangkut profesionalisme. Kontrak ini diberikan bersamaan dengan proses credetialing dan diberikan clinical appointment. • Status sebagai DPJP untuk mahasiswa pendidikan spesialis atau subspesialis
Landasan Etis dalam perubahan ini: • Manusia yang sudah bekerja harus mendapatkan kewajiban dan hak (termasuk pembayaran). • Tidak boleh ada ekploitasi oleh manusia ke manusia lainnya. • Pendidikan harus beretika dan profesional untuk menghasilkan lulusan yang etis dan professional
3. Penggunaan Penggunaan Dana BPJS
Sistem Pendidikan Kedokteran
Sistem Pelayanan Kesehatan
Belum ada aturan tentang hubungan BPJS dengan residen
Kondisi Saat ini: Tidak ada koordinasi antara BPJS sebagai bagian dari system pelayanan kesehatan dengan pendidikan kedokteran. Klaim INA-CBG yang diterima oleh rumahsakit masih belum jelas hubungannya dengan residen. Sistem remunerasi RS masih banyak yang tidak memperhitungkan residen.
Perubahan yang dilakukan:
•
Dana dari klaim INA-CBG BPJS harus diatur sehingga sebagian dapat dipergunakan untuk membayar para residen dan fellow di RS pendidikan dan RS jaringan pendidikan. • Residen perlu masuk sebagai bagian dari pembayaran untuk tenaga kesehatan.
Apa yang diperlukan dalam reformasi ini? 1. Penguatan Lembaga Pendidikan Spesialis dan Sub-spesialis 2. Penambahan RS-RS sebagai tempat pendidikan 3. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset 4. Dukungan Jaringan Telekomunikasi dan Telematika
+ Catatan akhir: Visi ini hanya bisa tercapai apabila dilakukan oleh para: - Pimpinan Fakultas Kedokteran dan - Direksi RS Pendidikan dan jaringan, - KaProdi-Kaprodi, Kolegium, serta - pejabat di KementerianKementerian
yang reformis dan visioner.
Bukan oleh mereka: - yang terperangkap dalam sejarah yang gelap, - yang ketakutan pada hambatan dan regulasi yang tidak tepat, serta - yang tidak mampu menggunakan nalar.
TERIMAKASIH
