Jl. Danau Toba No 103, Bendungan Hilir Jakarta Pusat Telp/Fax. 021.57953184 E-mail :
[email protected], Website : www.intakindo.or.id
SKEMA SERTIFIKASI Auditor Lingkungan Hidup Skema sertfikasi Auditor Lingkungan Hidup merupakan skema sertifikasi okupasi nasional yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Lingkungan Hidup. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Katergori Jasa Profesional,, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup. Skema sertifikasi ini digunakann untuk memastikan kompetensi Auditor Lingkungan Hidup dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP Lingkungan Hidup dan asesor kompetensi
Ditetapkan Tanggal : 01 Desember 2016 Oleh:
Disahkan Tanggal: 01 Desember 2016 Oleh:
Endang Nurzaman Ketua Komite Skema
Nomor Dokumen Nomor Salinan Revisi Status Distribusi
Ilan R. Suriadi Ketua LSP Lingkungan Hidup
: LSP-LH/SS-ALH/3 : ……… : 00 : √ TERKENDALI TIDAK TERKENDALI
Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP-LH
1. LATAR BELAKANG 1.1
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
1.2
Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut selanjutnya menyatakan bahwa terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan harus dikaji kelayakan lingkungannya terlebih dahulu, dan izin kegiatan hanya diberikan bila rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dinyatakan layak lingkungan. Dalam pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan evaluasi (disebut audit lingkungan hidup) untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan audit lingkungan hidup oleh Pemerintah (disebut audit lingkungan hidup wajib) dan pelaksanaan audit lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (disebut audit lingkungan hidup sukarela) dapat dilaksanakan oleh setiap orang (orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha), yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang Auditor Lingkungan Hidup;
1.3
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup, digunakan sebagai pelaksanaan sertifikasi kompetensi, serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM Auditor Lingkungan Hidup yang berkualitas, kompeten dan diakui oleh seluruh pemangku kepentingan serta berlaku secara nasional
1.4
Otoritas kompeten dalam bidang Auditor Lingkungan Hidup salah satunya ialah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia yang melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, pada Pasal 8 mengatur sertifikasi kepada tenaga Profesional;
1.5
Permintaan dari dunia usaha yang dalam hal ini diwakili oleh Asosiasi Konsultan Lingkungan Hidup Jakarta (AKLJ) dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Audit Lingkungan Hidup (LPJP), yang dalam menjalankan usahanya, mereka membutuhkan sertifikasi Auditor Lingkungan Hidup, baik digunakan dalam mengikuti lelang pengadaan barang/jasa maupun dalam pengembangan SDM perusahaan. Bagi perusahaan akan sangat terbantu dalam memposisikan karyawannya yang sudah bersertifikat okupasi Auditor Lingkungan Hidup;
2
1.6
Permintaan dunia profesi yang dalam hal ini diwakili oleh Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) yang dalam menjalankan pembinaan keprofesian, mereka membutuhkan salah satunya adalah sertifikat Auditor Lingkungan Hidup, untuk digunakan dalam pembinaan SDM auditor, maupun secara umum untuk menjalankan misi profesi INTAKINDO yaitu menjadikan sertifikasi sebagai Acuan Kompetensi Profesional Auditor Lingkungan Hidup;
1.7
Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup (LSP-LH), sebagai lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi di bidang Lingkungan Hidup, perlu menyusun paket kompetensi dan persyaratan spesifik berkaitan dengan okupasi Auditor Lingkungan Hidup, berdasarkan SKKNI-Auditor Lingkungan Hidup dan jenjang kualifikasi ke-tiga KKNI, yang dituangkan dalam skema sertifikasi kompetensi Auditor Lingkungan Hidup.
2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI 1.1 Ruang Lingkup : Auditor Lingkungan Hidup 1.2 Lingkup Penggunaan : 1.2.1
Dunia usaha melalui Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP), untuk profesi Auditor Lingkungan Hidup;
1.2.2
Dunia profesi Penyusun Audit Lingkungan Hidup melalui asosiasi profesi di sektor lingkungan hidup;
1.2.3
Sektor pemerintah melalui instansi terkait yang menggunakan jasa Auditor Lingkungan Hidup yang mempekerjakan Auditor Lingkungan Hidup;
1.2.4
Sektor pendidikan melalui Lembaga Pendidikan yang menggunakan jasa Auditor Lingkungan Hidup yang mempekerjakan Auditor Lingkungan Hidup.
3. TUJUAN SERTIFIKASI Tujuan sertifikasi ini adalah untuk: 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja profesi Auditor Lingkungan Hidup; 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Lingkungan Hidup dan Asesor Kompetensi.
4. ACUAN NORMATIF 4.1.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4.2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3
4.3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
4.4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
4.5.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
4.6.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup;
4.7.
Peraturan BNSP No. 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi – Pedoman BNSP 201 versi 2014;
4.8.
Peraturan BNSP No. 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi – Pedoman BNSP 210 versi 2014.
5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI 5.1.
Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI NASIONAL / KLASTER
5.2.
Rincian Unit Kompetensi Unit kompetensi yang diajukan sesuai standar LSP Lingkungan Hidup untuk okupasi: Auditor Lingkungan Hidup.
No
Kode Unit
Judul Unit Kompetensi
1.
M.712020.001.01
Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
2.
M.749090.002.01
Mempersiapkan Audit Lingkungan Hidup
3.
M.749090.003.01
Merencanakan Audit Lingkungan Hidup
4.
M.749090.004.01
Mengorganisasikan Pertemuan
5.
M.749090.005.01
Melaksanakan Audit Lingkungan Hidup Lapangan
6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI 6.1.
Lulusan minimal D4/S1;
6.2.
Memiliki sertifikat pelatihan Penyusun Audit Lingkungan Hidup; memiliki minimal 2 (dua) sertifikat pelatihan pengelolaan lingkungan hidup (antara lain di bidang Air, Udara, Limbah B3, Konservasi, dll), dan pernah magang pada pekerjaan penyusunan Audit Lingkungan Hidup minimal 2(dua) kali yang dibuktikan dengan mengisi Formulir Pengalaman Magang No.Dok: LSP-LH/F/9.1/2.
4
7. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON SERTIFIKAT, PESERTA SERTIFIKASI DAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon, Peserta Sertifikasi dan Pemegang Sertifikat: Pemohon Sertifikat LSP Lingkungan Hidup berhak untuk: 1). mendapatkan informasi tentang sertifikasi kompetensi kerja okupasi Auditor Lingkungan Hidup; 2). mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan tentang sertifikasi kompetensi kerja okupasi Auditor Lingkungan Hidup; 3). mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi LSP Lingkungan Hidup; 4). menjadi peserta sertifikasi okupasi Auditor Lingkungan Hidup apabila memenuhi syarat yang ditetapkan. Peserta Sertifikasi LSP Lingkungan Hidup, setelah mengikuti proses sertifikasi dan dinyatakan Kompeten, berhak untuk: 1). mendapatkan sertifikat kompetensi kerja Auditor Lingkungan Hidup; 2). mengajukan keluhan dan banding apabila ada ketidaksesuaian tentang keputusan sertifikasi. Pemegang Sertifikat LSP Lingkungan Hidup, berhak untuk: 1). menggunakan sertifikat kompetensi kerja Auditor Lingkungan Hidup sesuai dengan kegunaannya; 2). menggunakan sebutan sesuai dengan pedoman LSP Lingkungan Hidup; 3). didaftarkan dalam direktori pemegang sertifikat kompetensi Auditor Lingkungan Hidup di LSP Lingkungan Hidup. 7.2. Kewajiban Pemohon, Peserta Sertifikasi dan Pemegang Sertifikat: Pemohon Sertifikat LSP Lingkungan Hidup wajib untuk: 1). memenuhi persyaratan proses sertifikasi yang ditentukan oleh LSP Lingkungan Hidup; 2). menyampaikan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan kepada LSP Lingkungan Hidup adalah valid, tepat, terkini, mencukupi. Peserta Sertifikasi LSP Lingkungan Hidup wajib untuk memenuhi peraturan dan ketentuan yang ditentukan oleh LSP Lingkungan Hidup saat proses sertifikasi berlangsung. Pemegang Sertifikat LSP Lingkungan Hidup wajib untuk: 1). memenuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
5
2). menandatangani pernyataan sanggup mematuhi kode etik penyusun Audit Lingkungan Hidup setelah diberikan sertifikat kompetensi dari LSP-LH; 3). Menjamin bahwa sertifikat kompetensi Auditor Lingkungan Hidup dari LSP Lingkungan Hidup tidak disalahgunakan; 4). Menjamin tidak akan ada sertifikat LSP Lingkungan Hidup yang digunakan untuk promosi yang dapat memberikan akibat salah paham dan salah pengertian di masyarakat; 5). Memberikan layanan/ jasa kepada pengguna akhir (end-user)/ klien berdasarkan persyaratan LSP Lingkungan Hidup, aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas aktivitas sertifikasi profesi okupasi Tenaga Auditor Lingkungan Hidup; 6). Memberikan layanan yang memungkinkan LSP Lingkungan Hidup melakukan asesmen, survailen, verifikasi, serta aktivitas pemegang sertifikat LSP Lingkungan Hidup; 7) Membantu LSP Lingkungan Hidup dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan dan atau banding yang diajukan pihak ketiga terkait kegiatan pemegang sertifikat LSP Lingkungan Hidup.
8. BIAYA SERTIFIKASI 8.1. Biaya uji sertifikasi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) 8.2. Biaya perpanjangan sertifikat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) 8.3. Biaya Uji Ulang Sertifikasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
9. PROSES SERTIFIKASI 9.1. Persyaratan Pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui LSP Lingkungan Hidup atau TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang ditentukan LSP dengan persyaratan sebagai berikut : 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen untuk skema ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. 9.1.2. Mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi FR-APL-01-AUDITOR LH. 9.1.3. Melampirkan kelengkapan sbb : 1) Formulir Asesmen Mandiri FR-APL-02-AUDITOR LH 2) Foto copy terlegalisir Ijasah pendidikan dan atau sertifikat pelatihan, dan atau sertifikat kompetensi yang dimiliki, dan atau bukti pengalaman magang yang dimiliki sesuai butir 6 pada persyaratan dasar pemohon;
6
3)
Foto copi KTP/ Identitas lainnya ;
4) 5)
Pas Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar ; Bukti pembayaran sesuai butir 8, setelah ditetapkan sebagai peserta.
9.1.4. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan. 9.1.5. Mengikuti jadual uji sesuai dengan kalender yang ditetapkan oleh LSP Lingkungan Hidup. 9.1.6. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian. 9.1.7. Bagian Administrasi LSP Lingkungan Hidup menerima permohonan pendaftaran sertifikasi selanjutnya memverifikasi kelengkapan persyaratan permohon 9.2. Proses Asesmen 9.2.1. Asesmen Auditor Lingkungan Hidup direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi . 9.2.2. LSP Lingkungan Hidup menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi 9.3. Proses Uji Kompetensi 9.3.1. Uji Kompetensi diselenggarakan oleh LSP Lingkungan Hidup dikoordinir oleh Bagian Sertifikasi, yang direncanakan khusus dan/atau sesuai dengan kalender rencana kerja LSP Lingkungan Hidup; 9.3.2. Asesor Kompetensi Audit Lingkungan Hidup atau Asesor Kompetensi dan Pakar Audit Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan oleh LSP Lingkungan
7
Hidup melakukan koordinasi untuk persiapan uji meliputi penyiapan metode uji dan Materi Uji Kompetensi (MUK) berdasarkan hasil penilaan terhadap asesmen mandiri berserta bukti-bukti terdokumentasi yang diajukan oleh pemohon; 9.3.3. Uji Kompetensi menggunakan metode uji tertulis/lisan/presentasi di TUK Mandiri atau di TUK Sewaktu; 9.3.4. Asesor Kompetensi Audit Lingkungan Hidup atau Asesor Kompetensi dan Pakar Audit Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan oleh LSP Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kompeten atau tidak kompeten kepada LSP Lingkungan Hidup melalui Kepala Bagian Sertifikasi; 9.3.5. Bagian sertifikasi berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari : 1)
Jadwal Uji, Nama Asesor Uji dan No. Surat Tugas, Jumlah Peserta, Nama dan Alamat Peserta dan Rekomendasi Hasil Uji (K=Kompeten atau BK=Belum Kompeten), Berita Acara Pelaksanaan Uji, Berita Acara Hasil Pelaksanaan Uji;
2)
Semua berkas pelaksanaan uji harus dikirim kepada LSP Lingkungan Hidup untuk keperluan persiapan rapat keputusan sertifikasi.
9.4. Keputusan Sertifikasi 9.4.1. Keputusan Sertifikasi LSP Lingkungan Hidup ditentukan oleh Rapat Pleno LSP Lingkungan Hidup; 9.4.2. Keputusan Sertifikasi LSP Lingkungan Hidup ditetapkan atas dasar rekomendasi dari asesor kompetensi serta berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi ; 9.4.3. Keputusan Sertifikasi LSP Lingkungan Hidup berupa dapat diberikan sertifikat, tidak dapat diberikan atau ditunda; 9.4.4. Keputusan LSP Lingkungan Hidup bersifat mutlak; ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Proses Banding ; 9.4.5. Penerbitan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani oleh Ketua LSP; 9.4.6. SERTIFIKAT BERLAKU 3 TAHUN SEJAK DITETAPKAN DAN TIDAK DAPAT DIPINDAH TANGANKAN. 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika terdapat laporan pelanggaran Kode Etik Pemegang Sertifikat Auditor Lingkungan Hidup yang telah ditentukan oleh LSP-Lingkungan Hidup.
8
9.5.2. LSP Lingkungan Hidup menetapkan masa pembekuan setelah melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran kode etik sesuai dengan butir 9.5.1 dan menyampaikan surat pemberitahuan. 9.5.3. LSP Lingkungan Hidup dapat mencabut pembekuan apabila pemegang sertifikat dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan tidak terjadinya pelanggaran kode etik sesuai yang dilaporkan. 9.5.4. LSP-LH dapat malakukan pencabutan sertifikat, apabila pemegang sertifikat tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung baru sebagaimana butir 9.5.3 maksimal 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan pembekuan disampaikan. 9.6. Pemeliharaan Sertifikasi 9.6.1. Dalam rangka memastikan dan memelihara kompetensi para Pemegang Sertifikat LSP LINGKUNGAN HIDUP, maka minimal setahun sekali dilakukan survailen terhadap seluruh Pemegang Sertifikat LSP LINGKUNGAN HIDUP; 9.6.2. Survailen dilaksanakan dengan menggunakan metoda KUESIONER yang dikirimkan ke perusahaan/pimpinan tempat pemegang sertifikat bekerja, atau Auditor Utama Lingkungan Hidup No.Dok : LSP-LH/P/9.6.2/1 9.6.3. Kelalaian dan atau kegagalan dari survailen akan mengakibatkan tidak dapat diperpanjangnya sertifikat. 9.6.4. Survailen dapat dilakukan di luar jadwal semestinya, manakala ada laporan pelanggaran kode etik dan atau laporan keluhan pihak ke-3. 9.7. Proses Sertifikasi Ulang 9.7.1. Proses sertifikasi ulang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa kadaluarsa sertifikat LSP LINGKUNGAN HIDUP dengan memperhatikan hasil survailen; 9.7.2. Permohonan persyaratan dan Uji Kompetensi LSP LINGKUNGAN HIDUP untuk sertifikasi ulang mengacu kepada permohonan, persyaratan yang ditetapkan oleh LSP LINGKUNGAN HIDUP; 9.7.3. Biaya sertifikasi ulang sesuai dengan butir 8.2. 9.8. Penggunaan Sertifikat 9.8.1. LSP Lingkungan Hidup mensyaratkan pemegang sertifikat LSP Lingkungan Hidup menandatangani persetujuan untuk : 1)
memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
2)
menyatakan bahwa sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi Auditor Lingkungan Hidup;
3)
tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP LINGKUNGAN HIDUP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP LINGKUNGAN HIDUP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
9
4)
menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP LINGKUNGAN HIDUP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP LINGKUNGAN HIDUP yang menerbitkannya;
5)
tidak menyalahgunakan sertifikat.
9.8.2. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP LINGKUNGAN HIDUP dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya. 9.9. Banding 9.9.1. LSP memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan sertifikasi LSP Lingkungan Hidup; 9.9.2. Banding dapat dilakukan oleh: 1)
Peserta sertifikasi, setelah selesai proses Uji Kompetensi dan peserta sertifikasi dinyatakan ‘BK’; atau
2)
Pemegang sertifikat, yang sertifikatnya dibekukan atau dicabut oleh LSP Lingkungan Hidup.
9.9.3. Banding yang dilakukan oleh peserta sertifikasi dapat dilakukan melalui 2(dua) jalur yaitu: 1)
Banding ke LSP Lingkungan Hidup, bila keputusan ‘Belum Kompeten’ yang diterima oleh peserta sertifikasi merupakan hasil rekomendasi ‘BK’ yang diberikan oleh Asesor Kompetensi, dan peserta sertifikasi menemukan adanya ketidaksesuaian dari rekomendasi tersebut;
2)
Banding ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), apabila rekomendasi ‘K’ diberikan oleh Asesor Kompetensi, tetapi keputusan pleno LSP Lingkungan Hidup memberikan hasil ‘Belum Kompeten’ terhadap peserta sertifikasi;
9.9.4. Peserta sertifikasi yang mengajukan banding ke LSP Lingkungan Hidup, dapat mengajukan banding secara tertulis tidak lebih dari 1(satu) bulan sejak tanggal keputusan yang dibuat LSP LINGKUNGAN HIDUP; 9.9.5. Setelah menerima pernyataan Banding secara tertulis, LSP LINGKUNGAN HIDUP membentuk komite yang membantu menyelesaikan banding yang diajukan peserta sertifikasi atau pemegang sertifikat kepada LSP Lingkungan Hidup; 9.9.6. LSP LINGKUNGAN HIDUP akan menjaga rekaman dari keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksi;
10
9.9.7. Peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat LSP LINGKUNGAN HIDUP harus memberikan informasi tentang keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksinya bila diperlukan.
11
