1

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar; b. bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

2

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun swasta. 2. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. 3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. 4. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah. 5. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota.

3

BAB II TUJUAN Pasal 2 Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan: a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik; b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik; c. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan d. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah. BAB III JENIS, WARNA, DAN MODEL Pasal 3 (1)

Pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam nasional; b. Pakaian seragam kepramukaan; atau c. Pakaian seragam khas sekolah.

(2)

Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra; b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.

(3)

Warna pakaian seragam nasional untuk: a. SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati; b. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna biru tua; c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.

(4)

Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka; d. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. BAB IV PENGADAAN DAN PENGGUNAAN Pasal 4

(1) (2)

Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

4

Pasal 5 (1) (2)

(3)

Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera. Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi. Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah. BAB V SANKSI Pasal 6

Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 768 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 1958120119885032001

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PAKAIAN SERAGAM NASIONAL A. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB 1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana; b. celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam; d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki; e. sepatu hitam. 2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok; b. rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang; c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam; d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki; e. sepatu hitam. 3. Pakaian Seragam Khas Muslimah a. kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok; b. jilbab putih; c. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang; d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam; e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; f. sepatu hitam. 4. Atribut a. Badge SD dijahitkan pada saku kemeja; b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja; c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

B. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB 1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri; b. celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan; atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan; c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam; d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki; e. sepatu hitam. 2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri; b. rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang; c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam; d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; e. sepatu hitam. 3. Pakaian Seragam Khas Muslimah a. kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri; b. jilbab putih; c. rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang; d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam; e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; f. sepatu hitam. 4. Atribut a. Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja; b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja; c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

C. Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB 1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra a. kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri; b. celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan; c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam; d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; e. sepatu hitam. 2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri a. kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri; b. rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang; c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam; d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; e. sepatu hitam. 3. Pakaian Seragam Sekolah Khas Muslimah a. kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri; b. jilbab putih; c. rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang; d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam; e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki; f. sepatu hitam. 4. Atribut a. Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja; b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja; c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 1958120119885032001

riksa dan disetujui oleh:

1

SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MODEL PAKAIAN SERAGAM NASIONAL A.

PAKAIAN SERAGAM SD/SDLB

Badge nama peserta didik tulisan hitam

Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam

Badgemerah putih ukuran lebar 5cm ukuran tinggi 3 cm

Badge nama peserta didik tulisan hitam Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam

Badge merah putih ukuran lebar 5cm ukuran tinggi 3 cm Badge SD

Badge SD

2

B.

PAKAIAN SERAGAM SMP/SMPLB

Badge nama peserta didik tulisan hitam

Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam Badgemerah putih ukuran lebar 5cm ukuran tinggi 3 cm

Badge nama peserta didik tulisan hitam Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam

Badgemerah putih ukuran lebar 5cm ukuran tinggi 3 cm

Badge SMP

Badge SMP

3

C.

PAKAIAN SERAGAM SMA/SMALB/SMK/SMKLB

Badge nama peserta didik tulisan hitam

Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam Badgemerah putih ukuran lebar 5cm ukuran tinggi 3 cm

Badge nama peserta didik tulisan hitam Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam

Badgemerah putih ukuran lebar 5cm ukuran tinggi 3 cm Badge SMA

Badge SMA

4

D.

TOPI

Nama Sekolah Kabupaten/Kota

Topi Pet SD/SDLB

E.

DASI

Nama Sekolah Kabupaten/Kota

Topi Pet SMP/SMPLB

Nama Sekolah Kabupaten/Kota

Topi Pet SMA/SMALB/SMK/SMKLB

5

Dasi Peserta Didik Putra SD/SDLB

Dasi Peserta Didik Putri SD/SDLB

Dasi Peserta Didik Putra SMP/SMPLB

Dasi Peserta Didik Putri SMP/SMPLB

Dasi Peserta Didik Putra SMA/ SMALB/SMK/SMKLB

Dasi Peserta Didik Putra SMA/ SMALB/SMK/SMKLB

6

F.

BADGE

Badge SD/SDLB

Badge SMP/SMPLB

Badge Merah Putih

Badge SMA/SMALB/SMK/SMKB

Badge Nama Sekolah

Badge Nama Siswa

5 cm

6 cm

6,5 cm

2 cm

2,5 cm

3 cm

8 cm

7,5 cm

8 cm

7 s.d 9 cm 7 cm

6,5 cm

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 1958120119885032001

permendikbud no 45 tahun 2014.pdf

Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB),. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan.

2MB Sizes 5 Downloads 210 Views

Recommend Documents

Permendikbud No. 80 Tahun 2016. Juknis BOS Tahun 2016.pdf ...
Page 1 of 11. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK ...

lampiran-permendikbud-no-111-tahun-2014-tentang-bimbingan-dan ...
... dilayani lebih dari satuan kelompok), dan kelas besar atau. Page 3 of 38. lampiran-permendikbud-no-111-tahun-2014-tentang-bimbingan-dan-konseling.pdf.

PERMENDIKBUD NO 28 TAHUN 2014.pdf
... dari program. stud i yang terakreditasi paling renda h B;. Page 3 of 26. PERMENDIKBUD NO 28 TAHUN 2014.pdf. PERMENDIKBUD NO 28 TAHUN 2014.pdf.

Permendikbud No. 80 Tahun 2015.pdf
Page 1 of 11. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK ...

lampiran-permendikbud-no-105-tahun-2014.pdf
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 4. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah. Kejuruan. 5. Pedoman Kurikulum ...

lampiran-permendikbud-no-103-tahun-2014.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... lampiran-permendikbud-no-103-tahun-2014.pdf. lampiran-permendikbud-no-103-tahun-2014.

Permendikbud No. 68 Tahun 2014.pdf
proses pembelajaran aktif, diharapka n gur u. memanfaatka n berbagai sumbe r belajar agar potensi. peserta didi k dapat dikembangka n secara maksimal;.

Permendikbud No. 80 Tahun 2015.pdf
80 Tahun 2015.pdf. Permendikbud No. 80 Tahun 2015.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Permendikbud No. 80 Tahun 2015.pdf.

Permendikbud No 18 Tahun 2016.pdf
4. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan. Kebudayaan. Page 3 of 19. Permendikbud No 18 Tahun 2016.pdf. Permendikbud No 18 Tahun 2016.pdf.

Permendikbud No. 80 Tahun 2016. Juknis BOS SMK Tahun 2016.pdf ...
Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Page 3 of 100. Permendikbud No. 80 Tahun 2016. Juknis BOS SMK Tahun 2016.pdf. Permendikbud No ...

Permendikbud-No-144-Tahun-2014 ttg UN 2014-2015.pdf ...
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. (SMK/MAK), Pusat ...

PERMENDIKBUD-NO-1-2012.pdf
Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PERMENDIKBUD-NO-1-2012.pdf. PERMENDIKBUD-NO-1-2012.pdf. Open.

PP No 77 Tahun 2001_Irigasi.pdf
... anak sungai dan sungai utama yang. bermuara ke danau atau laut, termasuk di bawah cekungan air tanah;. Page 3 of 16. PP No 77 Tahun 2001_Irigasi.pdf.

Lampiran-Permendikbud Th. 2016 No. 020-SKL.pdf
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan. keimanan dan ... menengah. E. Monitoring dan Evaluasi ... Th. 2016 No. 020-SKL.pdf.

Lampiran-Permendikbud-No.-68-th-2013-ttg-Kurikulum-SMP-MTs.pdf
Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya. pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh. sebab itu tantangan besar ...

DEPARTMENT ORDER NO. 45.pdf
9-89 DATED. FEBRUARY 17, 1989 IMPLEMENTING THE REVISED ZONAL ... DEPARTMENT ORDER NO. 45.pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 45.pdf. Open.

DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf
Page 1 of 1. Republic of the Philippines. DEPARTMENT OF FINANCE. Roxas Boulevard Corner Vito Cruz Street. Manila 1004. DEPARTMENT ORDER NO.

DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf
6, Libon 1,458,055.86 - Third Fifth. 7. Ligao 1,918,065.09 -Third Fifth ... DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf. Open. Extract.

DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf
Kabisig Peoples Movement, Assistant Secretary MA. ELEANOR ... DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf. Open. Extract.

DEPARTMENT ORDER NO. 45.pdf
Page 1 of 1. Republic of the Philippines. DEPARTMENT OF FINANCE. Roxas Boulevard Corner Pablo Ocampo. Sr Street. Manila 1004. DEPARTMENT ORDER ...

MINISTRY ORDER NO. 45 .pdf
PROVINCE OF LEYTE IN ACCORDANCE WITH THE. PROVISIONS OF PRESIDENTIAL DECREE NO. 465. T 0 The Regional Director for Local Government ...

DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf
OFFICE OF LOCAL GOVERNMENT FINANCE. DEPARTMENT ... DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 45 .pdf. Open. Extract.

DEPARTMENT ORDER NO. 45.pdf
33, Revenue Region 4B2, Makati, Metro Manila. This Order is issued to implement revised zonal values for. land as shown in Annex "A" hereof to be used in ...

DEPARTMENT ORDER NO. 45.pdf
Republic of the Philippines. DEPARTMENT ... 26 September 2013. Please be ... DEPARTMENT ORDER NO. 45.pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 45.pdf. Open.