PERATURAN PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU NOMOR: 001/YLPI-RIAU/I/2013 Tentang STATUTA UNIVERSITAS ISLAM RIAU Menimbang : a. bahwa statuta universitas merupakan dasar hukum dan acuan normatif yang paling tinggi dalam pengelolaan universitas; b. bahwa segala aturan yang terdapat dalam Statuta Universitas haruslah senantiasa disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangundangan demi tercapainya kemajuan Universitas; c. bahwa Statuta Universitas Islam Riau tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi dibidang pendidikan khususnya yang menyangkut tata kelola perguruan tinggi Universitas Islam Riau; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pengurusan YLPI Riau Nomor : 001/YLPIRIAU/I/2013 Tentang Statuta Universitas Islam Riau; Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Anggaran Dasar YLPI Tahun 1999 tertanggal 18 Agustus sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 14 yang terakhir diubah dengan Akta Notaris Yusrizal, SH. Nomor 122 tahun 2007 tertanggal 26 Maret 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.08-167 tertanggal 19 Maret 2008. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU NOMOR: 001/YLPI-RIAU/I/2013 Tentang STATUTA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam statuta ini yang dimaksud dengan : 1. Statuta adalah dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan universitas yang bersifat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional. 2. Yayasan adalah Badan hukum yang berprinsip nirlaba yang didirikan pada tanggal 25 September tahun 1950 dengan nama Yayasan Lembaga Pendidikan Islam selanjutnya disingkat YLPI Riau yang menyelenggarakan Universitas Islam Riau. 3. Organ YLPI Riau terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas yang berfungsi masingmasing di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan serta Akta Notaris Nomor 122 tanggal 26 Maret 2007. 4. Universitas Islam Riau, yang selanjutnya disebut UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi. 5. Pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pengembangannya. 6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan organisasi profesi. 7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 8. Pimpinan UIR adalah Rektor dan Wakil Rektor. 9. Rektor adalah pemimpin UIR yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan akademik. 10. Peraturan Rektor UIR adalah peraturan yang ditetapkan Rektor yang berisi muatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya atau untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan akademik dilingkungan universitas. 11. Keputusan Rektor UIR adalah ketetapan yang berisi materi muatan yang tidak bersifat mengatur. 12. Kegiatan akademik adalah kegiatan dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Dakwah Islam. 13. Pendidikan dan Pengajaran adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar agar peserta didik secara aktif dapat dan mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan (Dakwah Islam), pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan peserta didik, masyarakat, bangsa dan Negara demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta seni (humaniora). 15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2

16. Dakwah Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika untuk memelihara, mengembangkan, dan menyebarluaskan ajaran Islam serta memadukan antara nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan akademik konvensional (internasional) dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam demi kemajuan peradaban Islam. 17. Senat universitas adalah badan normatif tertinggi di UIR. 18. Pimpinan senat universitas adalah ketua dan sekretaris. 19. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UIR yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/ atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/ jenjang pendidikan. 20. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan. 21. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi Fakultas. 22. Pimpinan senat fakultas adalah ketua dan sekretaris. 23. Program pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan program Strata Dua (Magister) dan/ atau Strata Tiga (Doktor). 24. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur. 25. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenjang pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 26. Pimpinan program studi adalah ketua dan sekretaris program studi. 27. Warga UIR adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Universitas. 28. Keluarga Besar UIR adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni. 29. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, dan mahasiswa pada universitas. 30. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Dakwah Islam. 31. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIR. 32. Alumni adalah seseorang yang telah tamat program pendidikan di UIR. 33. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan di angkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 34. Pegawai adalah pegawai yang di angkat dan atau dipekerjakan di UIR berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku. 35. Catur Dharma UIR adalah tugas pokok UIR sebagai lembaga perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia secara alamiah yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta dakwah Islam sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 36. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika di UIR dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Catur Dharma UIR. 37. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh seorang tenaga pengajar yang bergelar Professor dan atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa Ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

3

38. Otonomi Keilmuan adalah otonomi yang dimiliki oleh Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik. 39. Kurikulum Universitas adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 40. Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan UIR secara berencana dan berkelanjutan. 41. Lulusan adalah sesorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan UIR, dan kepadanya diberikan Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah dan Transkrip Nilai). 42. Sarana dan Prasarana merupakan kelengkapan kerja sivitas akademika dalam melaksanakan Catur Dharma UIR. 43. Keuangan dan Kesejahteraan merupakan bentuk komitmen UIR dalam meningkatkan kinerja dan loyalitas dosen dan tenaga penunjang akademik dalam melaksanakan Catur Dharma UIR. 44. Sistem informasi dan Komunikasi merupakan bentuk pertanggungjawaban UIR kepada masyarakat, baik akuntabilitas akademik maupun akuntabilitas nonakademik. 45. Rencana Induk Pengembangan merupakan kebijakan umum tentang pengembangan Catur Dharma UIR yang akan dijelaskan secara rinci dalam Rencana Strategis UIR 46. Rencana Strategis dan Operasional UIR, selanjutnya disebut RSO-UIR adalah perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan universitas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 47. Rencana Kerja dan Anggaran UIR, selanjutnya disebut RKA-UIR adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran universitas yang berisi program, kegiatan, target, kinerja, dan anggaran universitas. 48. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UIR, selanjutnya disingkat RAPB UIR adalah rencana tahunan kerja dan keuangan UIR. 49. Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Al Qur’an surat Al-Qashas : 77 yang menjadi moto YLPI. 50. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan 51. Menteri lainnya adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan diluar bidang pendidikan. BAB II SEJARAH DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) (2) (3)

UIR adalah perguruan tinggi swasta yang yang didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara yang berbentuk yayasan. Yayasan yang membentuk UIR adalah YLPI Riau. UIR didirikan pada tanggal 4 September tahun 1962 dengan Akta Notaris tahun 1962 dan diresmikan oleh Pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia yang dituangkan dalam piagam yang ditandatangani pada tanggal 18 April 1963. 4

(4)

Akta Notaris tahun 1962 ini belakangan diperbaiki dengan Akta Nomor 15 tanggal 30 September tahun 1972 oleh Notaris Syawal Sutan Diatas. Pasal 3

UIR berkedudukan di Pekanbaru dengan alamat Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. BAB III IDENTITAS

(1)

Pasal 4 UIR memiliki lambang dengan penjelasan dan arti sebagai berikut : Arti lambang sebagai berikut : a) Bulan sabit dengan bintang di atas menara pada latar belakang hijau melambangkan ke-islaman. Bulan sabit lambing penyuluhan dan penuntun umat keluar dari kegelapan; b) Sekuntum kapas dengan 4 (empat) biji, setangkap padi dengan 9 (Sembilan) butir dan pilinan rantai 62 (enam puluh dua) melambangkan kemakmuran dan persatuan yang kokoh serta berarti permulaan lahirnya Universitas Islam Riau tanggal 4 September 1962; c) Keris, lambang kejayaan Riau dengan pahlawan Hangtuah, penegak kebenaran; d) Kitab Suci Al-Qur’an Nur Karim, pedoman setiap mukmin atau muslim kearah ini termasuk kader-kader Islam terdidik; e) Lima sudut lambang tersebut melambangkan Rukun Islam yang lima, tetapi dirangkum lambang lima sila dalam Pancasila yang merupakan falsafah Negara Republik Indonesia. Warna lambang : a) Dasar Hijau; b) Padi warna kuning; c) Kapas warna putih; d) Keris warna abu-abu.

5

(2) (3)

(4) (5) (6)

UIR memiliki bendera yang berbentuk empat persegi panjang, berwarna hijau dengan ukuran 120 x 90 cm dan ditengahnya terdapat lambang Universitas Islam Riau. Masing-masing Fakultas di lingkungan UIR memiliki bendera dengan warna dasar yang berbeda. a) Fakultas Hukum berwarna hijau (165006); b) Fakultas Agama Islam berwarna orange (FF3300); c) Fakultas Teknik berwarna abu-abu(808080); d) Fakultas Pertanian berwarna hijau muda(2dac0b); e) Fakultas Ekonomi berwarna kuning (FFD700); f) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna putih (ffffff); g) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna biru (00CED1); h) Fakultas Psikologi berwarna ungu muda (de00ff); i) Fakultas Ilmu Komunikasi berwarna biru muda(007eff); j) Pascasarjana berwarna ungu (5b0b6f). Universitas Islam Riau memiliki Hymne UIR yang diperdengarkan pada acara resmi universitas (lampiran 1). Universitas Islam Riau memiliki Mars UIR yang diperdengarkan pada acara-acara resmi universitas (lampiran 2). Upacara resmi di UIR dilaksanakan dalam bentuk Dies Natalis, Wisuda, pengukuhan Guru Besar, dan hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Rektor. a) Dies Natalis dilaksanakan sekali dalam setahun. Pelaksanaan dies natalis diupayakan sejalan dengan wisuda sarjana pada tahun bersangkutan dengan mendengarkan pidato ilmiah; b) Dies Natalis diupayakan setiap bulan September tahun yang bersangkutan; c) Wisuda sarjana dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang waktunya ditetapkan oleh Rektor; 6

(7)

(8)

d) Pada tiap awal tahun ajaran, dilakukan kegiatan pengenalan akademis kampus, penanaman nilai-nilai dasar keislaman dan kuliah umum; e) Setiap upacara resmi dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan terjemahannya. Busana akademik Universitas Islam Riau bagi pimpinan, guru besar, dan wisudawan bagi masing-masing fakultas diatur melalui Keputusan Rektor dengan mengacu pada pedoman upacara akademik dan tata busana akademik perguruan tinggi dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Busana Universitas Islam Riau berbusana muslim.

Gambar toga : 1. Rektor

Tampak Depan

Tampak Belakang

2. Pembantu Rektor

Tampak Depan

Tampak Belakang

7

3. Guru Besar

Tampak Depan

Tampak Belakang

4. Anggota Senat Fakultas

Tampak Depan

Tampak Belakang

5. Kalung untuk guru besar dan pimpinan

8

6. Jaket Almamater Mahasiswa

Tampak Depan

Tampak Belakang

7. Hymne Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut : HYMNE UNIVERSITAS ISLAM RIAU Arr. Hamdan P.

Cita-cita ku yang mulia Kugantungkan padamu Bu asuh Kau memberi bekal hidup Untuk masa depan yang ceria Peranmu suci Beriman teguh Bertaqwa pada Tuhan Universitas Islam Riau kucinta Kunjunjung kubanggakan Kau kupuja selalu Sehingga sampai akhir hayatku Kau selalu ku pegang erat Pesanmu UIR kupakai untuk karya bakti Untuk pembangunan Nusa dan Bangsa

Cita-cita ku yang mulia Kugantungkan padamu Bu asuh Kau memberi bekal hidup Untuk masa depan yang ceria Peranmu suci Beriman teguh 9

Bertaqwa pada Tuhan Universitas Islam Riau kucinta Kunjunjung kubanggakan Kau kupuja selalu Sehingga samapai akhir hayatku Kau selalu ku pegang erat Pesanmu UIR kupakai untuk karya bakti Untuk pembangunan Nusa dan Bangsa

8. Mars Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut : MARS UNIVERSITAS ISLAM RIAU Syair : M. Husnu Abdi Arr : Hamdan P.

Universitas Islam Riau Berjayalah dalam cita-cita Keagungan dalam cita-cita Penggali, penyebar, pengamal ilmu Amanat ilahi dan zaman Berjalanlah dalam garis batas Keadilan dengan kebenaran sejati Samapai akhir titik perjuangan Bangkitlah maju jauh kedepan Membangun jiwa membangun diri Dalam keadaan kejujuran Dalam cahaya kemuliaan Agama Nusa Indonesia Disini dan sampai kemudian Bangkitlah jauh maju kedepan Membangun jiwa membangun diri Dalam keahlian kejujuran Dalam cahaya kemuliaan Agama Nusa Indonesia Disini dan sampai kemudian

10

BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN

(1)

(2)

Pasal 5 Visi YLPI Riau : Menjadikan YLPI Riau sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan Islam yang terbaik, unggul, terpercaya dan terkemuka di tingkat Nasional dan Internasional. Visi UIR : Menjadikan Universitas Islam Riau yang Unggul dan Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Pasal 6 Misi UIR adalah Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Dakwah Islam, yang berkualitas untuk mendukung pembangunan nasional dan Internasional, menumbuh kembangkan kehidupan akademik yang sehat serta membangun pengembangan Ilmu Pengetahuan, Tekhnologi dan Humaniora yang berwawasan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan mewujudkan kampus madani. Pasal 7 Universitas Islam Riau mempunyai Tujuan : 1. Menghasilkan ilmuan yang professional, cerdas, empati, religius, bersusila, cakap, ikhlas dan amanah, serta bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu pengetahuan, Tekhnologi dan Humaniora yang Islami.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 8 Universitas Islam Riau menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah Islam.

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 9 Pendidikan dan pengajaran merupakan serangkaian proses belajar mengajar untuk menghasilkan manusia terdidik dan profesional dengan wawasan ke-Islaman. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan penelitian yang menyangkut pengembangan bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan profesionalisme yang dilakukan dan dilaksanakan oleh UIR melalui lembaga yang ada di Universitas dan yang bermitra dengan Universitas. Pengembangan pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran. Pengembangan pendidikan dan pengajaran diarahkan untuk mengembangkan bidang pendidikan dan penelitian dalam meningkatkan kualitas masukan, proses dan keluaran.

Pasal 10 Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan dan menguji pengetahuan empirik, teoritik, konseptual, metodologis, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora yang berwawasan ke-Islaman. 11

Pasal 11 Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora secara aplikatif dan komunikatif dalam upaya memberikan sumbangan nyata demi kemajuan masyarakat. Pasal 12 Dakwah Islam merupakan kegiatan mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran Islam dalam tata kehidupan ukhuwah Islam baik Nasional maupun internasional. Pasal 13 (1) Jenis-jenis penelitian yang dilakukan oleh UIR bersifat terbuka untuk semua bidang ilmu yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. (2) Penyelenggaraan penelitian yang dibiayai dan dilakukan oleh internal sivitas akademika UIR termasuk penelitian yang dilaksanakan bermitra dengan lembaga di luar UIR dikordinir oleh Lembaga Penelitian UIR atau nama lain sesuai dengan perkembangan. (3) Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh perorangan (mandiri) dan produk penelitian bersama adalah menjadi hak cipta dari peneliti yang dilindungi oleh undang-undang. (1) (2) (3) (4)

(5)

(6) (7)

Pasal 14 Masing-masing bidang ilmu, profesi diwajibkan untuk menerbitkan atau mempublikasikan serta mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan temuannya. Teknis pelaksanaan publikasi tersebut, diatur oleh masing-masing bidang ilmu, profesi, pusat studi dan pusat kajian. Semua pusat studi dan pusat kajian yang ada di lingkungan UIR dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinir oleh Lembaga Penelitian UIR. Legalitas pusat studi dan pusat kajian baru di akui oleh UIR apabila pendiriannya berdasarkan Keputusan Rektor setelah sebelumnya didahului oleh usulan yang berasal dari Lembaga Penelitian UIR. Pusat studi dan pusat kajian yang melakukan suatu pekerjaaan bersifat kemitraan dengan pihak/institusi di luar UIR wajib melaporkan dan memberitahukan hasil kerjanya secara patut kepada Lembaga Penelitian UIR. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan pusat studi dan pusat kajian diatur dalam Peraturan Rektor. Selain pusat studi dan pusat kajian, UIR dapat membentuk Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 15 (1) Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Sivitas Akademika UIR yang diterbitkan dalam jurnal Nasional, Internasional, yang memperoleh hak paten dilindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan oleh Industri, teknologi tepat guna dan oleh masyarakat luas setelah memperoleh persetujuan dari peneliti bersangkutan atau lembaga penelitian UIR. (2) Segala karya tulis yang digunakan sebagai sumber belajar dan mengajar yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UIR dilindungi hak ciptanya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) bekerjasama dengan fakultas dilingkungan UIR. 12

(2) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), penyuluhan, ceramah, pelatihan, magang kerja dan pembinaan desa percontohan dan lain-lain. (3) Pengabdian kepada Masyarakat meliputi : pendidikan masyarakat, pelayanan masyarakat, pengembangan wilayah dan pengembangan/penerapan hasil penelitian serta teknologi. Pasal 17 (1) Semua kegiatan keagamaan di UIR dikoordinir oleh Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK). (2) Dakwah Islam mencangkup dakwah dengan lisan (bil lisan), tulisan (bil khitabah), dan tindakan (bil hal) yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di UIR. (3) Dakwah Islam harus menjiwai kurikulum program studi maupun sikap dan tingkah laku Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan baik secara perseorangan, kelompok dan atau kelembagaan. Pasal 18 (1) Dosen yang aktif melaksanakan catur dharma UIR dan Tenaga Kependidikan yang produktif dan cakap dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan oleh Rektor setelah melalui proses seleksi yang ditentukan oleh universitas. (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku di UIR di berikan sanksi oleh pimpinan sesuai proses yang berlaku di UIR.

(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 19 Pendidikan tinggi yang diselenggarakan di UIR dilakukan melalui Program Diploma (Ahli Madya), Strata Satu (Sarjana), Strata Dua (Magister), Strata Tiga (Doktor) serta jalur profesional. UIR menyelenggarakan pendidikan akademik, profesional dan vokasi pada: Fakultas Hukum, Agama Islam, Teknik, Pertanian, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Program Pascasarjana. Pembukaan program studi baru dalam semua strata dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan UIR dan keperluan Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah. Pembukaan dan penutupan program studi ditetapkan oleh YLPI Riau atas usul Rektor setelah memperoleh pertimbangan senat universitas.

Pasal 20 Kegiatan pendidikan di UIR dilaksanakan melalui kuliah melalui tatap muka secara langsung, praktikum, seminar, symposium, lokakarya, diskusi, penelitian dan penulisan karya ilmiah serta kegiatan akademik lain yang prosesnya dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini sesuai dengan kemampuan universitas. Pasal 21 (1) Pendidikan tinggi di UIR menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam proses dan penyampaian pengetahuan. Pasal 22 (1) Tahun akademik merupakan penyelenggaraan pendidikan akademik yang dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. 13

(2) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 sampai dengan 18 minggu yang dipisah oleh libur selama 2 (dua) hingga 4 (enam) minggu. (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan upacara wisuda. (4) Pelaksanaan ketentuan ayat 1,2 dan 3 di atas diatur dengan Surat Keputusan Rektor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Penyelenggaraan pendidikan di UIR dilaksanakan atas dasar sistem kredit semester. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 (1) Universitas Islam Riau menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada setiap tahun akademik, dan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana pada setiap awal semester. (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa UIR sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata cara dan bentuk seleksi dan kelulusan mahasiswa baru diatur dengan Keputusan Rektor UIR. BAB VI KURIKULUM

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6)

Pasal 25 Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai dengan tujuan program pendidikan yang dilaksanakan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIR dilaksanakan atas dasar kurikulum nasional dan lokal melalui kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dan berlaku untuk program sarjana dan diploma sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kurikulum program studi yang dilaksanakan masing-masing program studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan pimpinan Fakultas. Kurikulum akademik yang diberlakukan di UIR harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. Kurikulum yang telah ditetapkan harus direvisi secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan Ilmu Pengetahuan, Tekhnologi dan Humaniora. Mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib UIR serta jumlah SKS pada masingmasing program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang berlaku di UIR dan YLPI Riau.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR Pasal 26 (1) Kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian sesuai dengan sistem kredit semester. (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian mid semester, semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi. (3) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 dan 2 diatur oleh Rektor UIR. 14

BAB VIII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 27 (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh pribadi sivitas akademika Universitas Islam Riau untuk bertanggung jawab secara mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Tekhnologi dan Humaniora. (2) Pimpinan Universitas Islam Riau menjamin agar setiap anggota sivitas akademika UIR dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dilandasi oleh norma dan kaedah keilmuan. (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti yang dimaksud ayat 1 dan 2 tidak merugikan Universitas Islam Riau. (4) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan yang berlaku. (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti tercantum pada ayat 1, 2 dan 4 pimpinan Universitas Islam Riau dapat mengizinkan penggunaan sumber daya UIR sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Islam Riau. Pasal 28 (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya ke UIR sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan. (2) Universitas Islam Riau dapat mengundang tenaga ahli dari luar UIR untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan dalam rangka pelaksanaan akademik. Pasal 29 Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada satu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaedah, metode keilmuan dan budaya akademik.

BAB IX GELAR SEBUTAN DAN PENGHARGAAN Pasal 30 (1) Gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi hanya diberikan kepada lulusan UIR setelah yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan yang berlaku di universitas sesuai dengan program studi yang diikutinya. (2) Gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UIR apabila karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, dan disertasi untuk memperoleh gelar akademik tersebut terbukti secara sah merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

15

(3) Setiap orang yang memakai gelar akademik yang diakuinya didapatkan setelah melaksanakan proses belajar mengajar di UIR dan ternyata yang bersangkutan belum berhak memakai gelar tersebut, maka UIR berhak untuk memprosesnya secara hukum. (4) Jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sebagaimana dimaksud ayat 1 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 (1) UIR dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luarbiasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh fakultas dan dikukuhkan oleh senat UIR. (3) Prosedur dan syarat pengusulan pemberian gelar Doktor Kehormatan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. (4) Rektor menetapkan persyaratan dan tatacara pemberian gelar Doktor Kehormatan berdasarkan pertimbangan senat UIR. Pasal 32 (1) UIR dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa yang diberikan kepada warga universitas dan lembaga yang telah terbukti memiliki kepedulian yang mendalam kepada universitas, kesetiaan, kecintaan dan pengorbanan yang signifikan kepada universitas. (2) Penghargaan dan tanda jasa tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian anugrah kepada pihak yang telah berjasa tersebut, baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. (3) Segala hal yang berkaitan dengan penghargaan dan tanda jasa tersebut diatur dan ditentukan oleh pimpinan yayasan.

BAB X SUSUNAN ORGANISASI Pasal 33 UIR adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh YLPI Riau. Pasal 34 (1) Organ UIR terdiri atas Rektor dan Senat Universitas. (2) Organ UIR tersebut dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh pelaksana akademik, pelaksana administrasi dan organ pendukung lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor. (3) Pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Program Studi, atau nama lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengembangan UIR. (4) Pelaksana administrasi terdiri atas para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Biro, serta berbagai unsur penunjang. Pasal 35 (1) Pimpinan UIR bertindak sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan UIR serta melakukan arahan dan kebijaksanaan umum, termasuk menetapkan peraturan atau norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan universitas berdasarkan pertimbangan dan keputusan senat UIR. 16

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) : a) di bidang akademik, Pimpinan UIR bertanggungjawab kepada Pemerintah c.q Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan YLPI Riau; b) di bidang administrasi dan keuangan, pimpinan UIR bertanggung jawab kepada YLPI Riau. Pasal 36 (1) Senat UIR merupakan badan normatif tertinggi ditingkat universitas. (2) Senat UIR memiliki tugas pokok : a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UIR; b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; c) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran dan belanja UIR yang diajukan oleh rector; d) Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan universitas; e) Menilai pertanggungjawaban pimpinan UIR atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; f) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di UIR; g) Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara UIR berkenaan dengan caloncalon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor UIR dan dosen yang mengusulkan untuk mendapatkan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas; h) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; i) Mengukuhkan pemberian gelar kehormatan akademik kepada yang memenuhi persyaratan. (3) Senat UIR terdiri dari Guru Besar tetap, Rektor dan Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, 2 (dua) orang yang dipilih dari anggota senat program Pascasarjana, Ketua Lembaga dan 2 (dua) orang dosen tetap yang mewakili masingmasing fakultas setelah dipilih oleh senat fakultas. (4) Dalam melaksanakan tugasnya senat UIR dapat membentuk komisi-komisi. (5) Senat UIR diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari salah seorang anggota. (6) Ketua, Sekretaris dan Anggota senat UIR ditetapkan melalui SK Rektor. (7) Rapat senat, baru dapat dimulai bila dihadiri sekurang-kurangnya 50% plus satu dari seluruh anggota senat. (8) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat diusahakan secara musyawarah dan mufakat dan bila hal ini tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Pasal 37 UIR dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Pasal 38 (1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islam serta membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa. (2) Bila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana tugas Rektor dan apabila Wakil Rektor bidang Akademik berhalangan maka pelaksana tugas Rektor dapat dikuasakan kepada Wakil Rektor lainnya. 17

(3) Bila Rektor berhalangan tetap, pimpinan yayasan setelah mendengar pendapat senat UIR dapat mengangkat pejabat Rektor menjelang terpilih Rektor Baru. (4) Rektor dapat mengangkat staf ahli sesuai dengan kebutuhan. Pasal 39 Rektor berkewajiban : a) Menyiapkan RSO-UIR; b) Menyiapkan RKA-UIR; c) Mengelola pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dakwah Islam sesuai dengan RKA-UIR; d) Mengangkat dan memberhentikan semua pejabat dibawah Rektor dan tenaga kependidikan di UIR sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e) Melaksanakan fungsi manajemen dan pengelolaan yang baik di UIR; f) Mengelola seluruh kekayaan UIR secara optimal; g) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di YLPI Riau; h) Membina dan mengembangkan hubungan yang baik dengan Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri yang ada di luar UIR, Pemerintah, Pemerintah Daerah serta dunia usaha termasuk lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar UIR. Pasal 40 (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan YLPI Riau atas usul senat universitas. (2) Tahapan proses pemilihan Rektor UIR adalah sebagai berikut : a) Calon-calon rektor dipilih oleh senat berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memenuhi syarat; b) Pemilihan calon rektor dinyatakan sah bila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% + 1 (satu) jumlah anggota senat; c) Calon Rektor yang diusulkan oleh senat UIR kepada pimpinan YLPI Riau untuk mendapat pengesahan sebagai calon Rektor dituangkan dalam Surat Keputusan YLPI; d) Calon Rektor yang telah disahkan oleh pimpinan YLPI Riau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan disampaikan kepada senat UIR, untuk dipilih menjadi calon tetap Rektor; e) Pimpinan YLPI Riau menetapkan salah seorang Rektor hasil pemilihan senat, guna diangkat menjadi Rektor; f) Bilamana terjadi dalam pemilihan Rektor suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang, dan apabila hasil pemilihan ulang tetap sama, maka penetapan Rektor diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan YLPI Riau; g) Pimpinan YLPI Riau mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Rektor, setelah Rektor terpilih memenuhi persyaratan umum dan administrasi yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku; h) Rektor terpilih dilantik dan diambil janji serta sumpahnya oleh pimpinan YLPI Riau; i) Pimpinan YLPI Riau melaporkan pengangkatan Rektor kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q. Dirjen Dikti dengan tembusan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X dengan melampirkan : 1. Surat Keputusan Pengangkatan dan naskah pelantikan; 2. Berita acara rapat senat dan daftar hadir; 3. Fotocopy ijazah terakhir; 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 18

5. 6.

Riwayat hidup dan pekerjaan serta pendidikan (curriculum vitae) Surat pernyataan yang berisi : a. Sanggup bertugas penuh sebagai Rektor UIR; b. Tidak merangkap sebagai Organ YLPI Riau. (3) Syarat-syarat umum calon Rektor : a) Warga Negara Indonesia beragama Islam; b) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Rektor; d) Dosen tetap UIR; e) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UIR paling rendah sebagai ketua program studi atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 tahun; f) Bersedia dicalonkan menjadi Rektor UIR yang dinyatakan secara tertulis; g) Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; i) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (4) Syarat-syarat khusus calon Rektor : a) Berpendidikan Doktor (S3); b) Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala; c) Telah mengajar di UIR sekurang-kurangnya 5 tahun; d) Tidak menjadi Organ YLPI Riau; e) Berkomitmen menjalankan cita-cita YLPI Riau seutuhnya dan dapat berkerjasama dengan YLPI Riau.

(1) (2) (3) (4)

(1) (2)

(3) (4) (5)

Pasal 41 Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun. Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Rektor, senat UIR harus melakukan proses pemilihan calon Rektor pengganti sesuai prosedur pada pasal 39 ayat (2) dan (3). Sebelum dilakukan proses pemilihan calon Rektor, terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan Calon Rektor yang diketuai oleh Sekretaris senat UIR. Pasal 42 Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor. Wakil Rektor Bidang Akademik, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan Dakwah Islam. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, membantu Rektor dalam bidang perencanaan fisik dan non fisik serta kerjasama dengan lembaga eksternal lainnya.

19

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 43 Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas dan Pimpinan YLPI Riau. Wakil Rektor hanya boleh menduduki jabatan Wakil Rektor pada bidang yang sama untuk paling banyak 2 (dua) periode. Wakil Rektor yang telah menduduki jabatan Wakil Rektor pada bidang yang sama sebanyak 2 (dua) kali dapat kembali diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat UIR dan Pimpinan YLPI Riau untuk kembali menduduki jabatan Wakil Rektor pada bidang yang lain. Prosedur pemilihan Wakil Rektor : a) Calon Wakil Rektor diajukan ke senat universitas untuk mendapat pertimbangan; b) Rektor menetapkan Wakil Rektor berdasarkan hasil pertimbangan senat universitas; c) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Wakil Rektor setelah memenuhi persyaratan. Syarat-syarat umum calon Wakil Rektor : a) Warga Negara Indonesia beragama Islam; b) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Wakil Rektor; d) Dosen tetap UIR; e) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UIR paling rendah sebagai ketua program studi atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 tahun; f) Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis; g) Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; Syarat-syarat khusus calon Wakil Rektor : a) Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik Lektor; b) Berpendidikan Magister (S2) dengan jabatan akademik Lektor Kepala; c) Telah mengajar di UIR sekurang-kurangnya 5 tahun; d) Tidak menjadi Organ YLPI Riau; e) Berkomitmen menjalankan cita-cita YLPI Riau seutuhnya dan dapat berkerjasama dengan YLPI Riau.

Pasal 44 (1) Lembaga sebagai unsur pelaksana akademik dalam lingkungan universitas terdiri dari, lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penjaminan pendidikan kontrol mutu dan lembaga dakwah islam kampus. (2) Lembaga penjaminan pendidikan kontrol mutu merupakan unsur yang mengkoordinir penjaminan mutu internal dan akreditasi program studi. (3) Lembaga penjaminan pendidikan kontrol mutu dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh sekretaris yang diangkat oleh Rektor. (4) Lembaga penelitian merupakan unsur yang mengkoordinir, memantau, menilai pelaksanaan penelitian, ikut membantu mengupayakan pelaksanaan penelitian serta layanan administrasi sumber daya yang diperlukan. (5) Lembaga penelitian dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh sekretaris yang diangkat oleh Rektor, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor. 20

(6) Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur yang mengkoordinir, memantau, menilai pelaksana pengabdian masyarakat dan ikut membantu mengupayakan terlaksananya kegiatan pengabdiang kepada masyarakat serta layanan administrasi sumber daya yang diperlukan. (7) Lembaga pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh sekretaris yang diangkat oleh Rektor. (8) Masa jabatan Ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat berakhir sesuai masa jabatan Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor. (9) Lembaga Dakwah Islam Kampus merupakan unsur yang mengkoordinir, pelaksanaan misi YLPI Riau (10) Lembaga Dakwah Islam Kampus dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh sekretaris yang diangkat oleh Rektor. (11) Masa jabatan Ketua lembaga dan sekretaris Dakwah Islam Kampus berakhir sesuai masa jabatan Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor serta dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pasal 45 Pusat kajian merupakan unsur pelaksana universitas yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian nilai-nilai keislaman serta pengaplikasian ilmu dan teknologi. Ketua pusat kajian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul direktur lembaga. Ketua pusat kajian bertanggung jawab kepada Rektor. Pusat studi merupakan unsur pelaksana tingkat fakultas di lingkungan UIR yang menyelenggarakan kegiatan penelitian. Pusat studi dibentuk sesuai dengan keperluan, kemampuan, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Pusat studi dipimpin oleh ketua pusat studi, didampingi oleh sekretaris dan tenaga peneliti. Ketua pusat studi diangkat, diberhentikan oleh Dekan. Ketua pusat studi bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 46 Organisasi Fakultas terdiri dari : a) Dekan dan Wakil Dekan; b) Senat Fakultas; c) Program studi; d) Program Diploma; e) Program Profesi; dan f) Unsur Penunjang Akademik; g) Unsur pelaksana administrasi yakni Tata Usaha Fakultas. Pasal 47 (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan, yang terdiri dari Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni. (2) Dekan memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dakwah Islam serta membina tenaga kependidikan, pusat studi, mahasiswa, tenaga administrasi dan bertanggungjawab kepada Rektor.

21

(1) (2) (3) (4)

Pasal 48 Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah selama 4 (empat) tahun. Dekan dan Wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama. Wakil Dekan setelah menduduki jabatan Wakil Dekan pada bidang yang sama dapat diangkat kembali menjadi Wakil Dekan pada bidang yang lain. Dekan baik yang menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak, dilarang menduduki jabatan Wakil Dekan.

Pasal 49 (1) Dekan diangkat oleh Rektor berdasarkan hasil pemilihan senat fakultas. (2) Prosedur dan tata tertib pemilihan Dekan fakultas adalah sebagai berikut : a) Calon Dekan dipilih oleh senat fakultas dan diajukan kepada Rektor. b) Calon dekan yang diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. c) Rektor merekomendasikan 2 orang dari calon yang di ajukan senat fakultas. (3) Syarat-syarat umum calon Dekan : a) Warga Negara Indonesia beragama Islam; b) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Dekan; d) Dosen tetap UIR; e) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UIR paling rendah sebagai ketua program studi atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 tahun; f) Bersedia dicalonkan menjadi Dekan UIR yang dinyatakan secara tertulis; g) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; h) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (4) Syarat-syarat khusus calon Dekan : a). Berpendidikan paling rendah Magister (S2); b). Menduduki jabatan akademik Lektor; c). Telah mengajar di UIR sekurang-kurangnya 5 tahun; d). Tidak menjadi Organ YLPI Riau; e). Berkomitmen menjalankan cita-cita YLPI Riau seutuhnya dan dapat berkerjasama dengan YLPI Riau. Pasal 50 (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah diajukan oleh Dekan setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas. (2) Syarat-syarat umum calon Wakil Dekan : a) Warga Negara Indonesia beragama Islam; b) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Wakil Dekan; d) Dosen tetap UIR; e) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UIR paling rendah sebagai ketua program studi atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 tahun; f) Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis; 22

g) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (3) Syarat-syarat khusus calon Wakil Dekan : a) Berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan jabatan akademik Lektor; b) Telah mengajar di UIR sekurang-kurangnya 5 tahun; c) Tidak menjadi Organ YLPI Riau; d) Berkomitmen menjalankan cita-cita YLPI Riau seutuhnya dan dapat berkerjasama dengan YLPI Riau.

(1)

(2) (3) (4)

(5)

(6) (7) (8) (9)

(1) (2) (3) (4) (5)

Pasal 51 Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi dilingkungan fakultas yang memiliki wewenang menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan UIR untuk fakultas yang bersangkutan. Senat fakultas wajib melaksanakan rapat senat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Dekan (ketua senat fakultas) yang tidak melaksanakan rapat senat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan mendapatkan sanksi dari Rektor. Tugas pokok senat fakultas adalah sebagai berikut: a) Merumuskan kebijakan akademik fakultas; b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; c) Merumuskan indikator keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan fakultas; d) Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) point a; e) Memberikan pertimbangan kepada pimpinan UIR mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi dekan dan wakil dekan. Anggota senat fakultas terdiri dari Guru Besar tetap, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi di tambah dengan 2 (dua) orang wakil dosen tetap dari masing-masing program studi yang dipilih berdasarkan hasil rapat dosen tetap pada masing-masing program studi. Anggota senat fakultas diangkat oleh dekan setelah mendapat persetujuan Rektor. Senat fakultas dipimpin oleh Dekan dan didampingi oleh Sekretaris yang dipilih dari anggota senat yang ditetapkan. Rapat senat fakultas baru dapat dilakukan bila dihadiri sekurang-kurangnya 50% plus satu dari seluruh anggota senat yang telah ditetapkan. Tatacara pengembilan keputusan dalam rapat senat diupayakan melalui musyawarah dan mufakat. Bila cara dimaksud tidak tercapai dapat dilakukan pemungutan suara. Pasal 52 Program studi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris. Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Bila program studi mempunyai laboratorium dan studio, ketua pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala. Ketua dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas. Syarat-syarat lain untuk Ketua dan Sekretaris program studi sebagaimana pada Pasal 51 ayat (1),(2),(3),(4) diatur dengan keputusan Rektor. 23

(6) Program studi yang terdiri dari berbagai bidang kekhususan diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor. (7) Ketua dan Sekretaris program studi merupakan dosen tetap YLPI Riau yang tidak berstatus sebagai dosen kontrak baik yang sudah dikontrak 1 (satu) tahun maupun yang sudah memasuki masa perpanjangan kontrak untuk tahun kedua. Pasal 53 Unsur penunjang dalam pengembangan program studi seperti Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), laboratorium, studio diatur oleh keputusan Rektor. Pasal 54 (1) Ketua dan sekretaris Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan dan Wakil Dekan. (2) Masa jabatan Ketua dan sekretaris program studi selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama.

(1) (2) (3) (4)

Pasal 55 Untuk penjaminan mutu program studi, setiap fakultas dapat membentuk unit penjamin mutu internal. Unit penjamin mutu internal dipimpin oleh ketua dan sekretaris. Ketua dan Sekretaris unit penjamin mutu internal fakultas bertugas dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan akreditasi program studi. Penetapan unit penjamin mutu internal fakultas diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 56 (1) Program Pascasarjana UIR dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Universitas. (2) Direktur dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang diangkat oleh Rektor atas usulan Direktur. (3) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur program Pascasarjana 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan (4) Dalam pelaksanaan tugas Direktur Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor. Pasal 57 (1) Program Pascasarjana UIR mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister (S2) baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh UIR maupun yang diselenggarakan melalui kerjasama. (2) Program Pascasarjana juga mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program Doktor (S3) baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh UIR maupun yang diselenggarakan melalui kerjasama. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program Pascasarjana mempunyai fungsi : a) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan; b) Melaksanakan Penelitian untuk Pengembagan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi Serta Seni (Humaniora); c) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat; d) Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; e) Melaksanakan urusan tata usaha program Pascasarjana. 24

Pasal 58 Organ program Pascasarjana terdiri dari : a) Direktur ; b) 2 (dua) orang Wakil Direktur; c) Koordinator program S2 (Magister) dan S3 (Doktor) disatukan pengelolaannya dibawah koordinator yang sama, apabila program tersebut dilakukan melalui kerjasama UIR dengan Perguruan Tinggi lain, dengan catatan kedudukan Koordinator program S2 (Magister) dan S3 (Doktor) adalah di bawah Direktur program Pascasarjana; d) Ketua program studi S2 (Magister) mandiri; e) Kepala tata usaha; f) Dosen.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

Pasal 59 Direktur Pascasarjana mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Dakwah Islam serta membina tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa program pascasarjana. Wakil Direktur program Pascasarjana bertugas membantu Direktur Pascasarjana dalam memimpin pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, Dakwah Islam administrasi umum serta kemahasiswaan. Koordinator program S3 (Doktor) kerjasama bertugas menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Dakwah Islam serta membina tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa program S3 (Doktor). Ketua program studi S2 (Magister) kerjasama bertugas menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Dakwah Islam serta membina tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa program S2 (Magister). Koordinator program S3 (Doktor) kerjasama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana yang masa jabatannya sesuai dengan jangka waktu kerjasama dan kebutuhan UIR. Ketua program studi S2 (Magister) kerjasama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana yang masa jabatannya sesuai dengan jangka waktu kerjasama dan kebutuhan UIR. Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan kemahasiswaan program Pascasarjana baik program studi S2 (Magister) maupun program studi S3 (Doktor). Kepala tata usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Syarat-syarat umum calon Direktur program Pascasarjana : a) Warga Negara Indonesia beragama Islam; b) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Direktur program Pascasarjana; d) Dosen tetap UIR; e) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UIR paling rendah sebagai ketua program studi atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 tahun; f) Bersedia dicalonkan menjadi Direktur program Pascasarjana UIR yang dinyatakan secara tertulis; g) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; 25

h) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (10) Syarat-syarat khusus calon Direktur program Pascasarjana : a). Berpendidikan S3 (Doktor); b). Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor ; c). Telah mengajar di UIR sekurang-kurangnya 5 tahun. d). Tidak menjadi Organ YLPI Riau; e). Berkomitmen menjalankan cita-cita YLPI Riau seutuhnya dan dapat berkerjasama dengan YLPI Riau. (11)Syarat-syarat umum calon Koordinator program S3 (Doktor) kerjasama : a) Warga Negara Indonesia beragama Islam; b) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon Koordinator program S3 (Doktor) kerjasama; d) Dosen tetap UIR; e) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UIR paling rendah sebagai ketua program studi atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 tahun; f) Bersedia dicalonkan menjadi calon Koordinator program S3 (Doktor) kerjasama yang dinyatakan secara tertulis; g) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; h) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (12) Syarat-syarat khusus calon Koordinator program S3 (Doktor) kerjasama: a) Berpendidikan S3 (Doktor); b) Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor ; c) Telah mengajar di UIR sekurang-kurangnya 5 tahun; d) Tidak menjadi Organ YLPI Riau; e) Berkomitmen menjalankan cita-cita YLPI Riau seutuhnya dan dapat berkerjasama dengan YLPI Riau. (13) Syarat-syarat umum calon Ketua program studi S2 (Magister) kerjasama: a) Warga Negara Indonesia beragama Islam; b) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon Ketua program studi S2 (Magister) kerjasama; d) Dosen tetap UIR; e) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UIR paling rendah sebagai ketua program studi di Fakultas atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 tahun; f) Bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua program studi S2 (Magister) kerjasama yang dinyatakan secara tertulis; g) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; h) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (14) Syarat-syarat khusus calon Ketua program studi S2 (Magister) kerjasama: a) Berpendidikan S3 (Doktor); b) Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor ; c) Telah mengajar di UIR sekurang-kurangnya 5 tahun; d) Tidak menjadi Organ YLPI Riau; 26

e) Berkomitmen menjalankan cita-cita YLPI Riau seutuhnya dan dapat berkerjasama dengan YLPI Riau. Pasal 60 (1) Unsur pelaksana administrasi di UIR terdiri dari beberapa Biro. (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor UIR sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Biro-biro di UIR terdiri atas : Biro Administrasi Akademik, Biro Mahasiswa Internasional, Biro Administrasi Umum, Biro Keuangan, Biro Administrasi Informasi Tekhnologi, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Kepegawaian dan Hukum, Biro Pemeliharaan Aset. (4) Khusus Biro Pemeliharaan Aset, maka Kepala Biro dalam menjalankan tugasnya harus berkoordinasi dengan Pengurus YLPI Riau. (5) Rincian tugas Biro Administrasi Akademik, Biro Mahasiswa Internasional, Biro Administrasi Umum, Biro Keuangan, Biro Administrasi Informasi Tekhnologi, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Kepegawaian dan Hukum, Biro Pemeliharaan Aset diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. (6) Kepala Biro diangkat oleh Rektor UIR dan dapat diberhentikan kapan saja oleh Rektor UIR. Pasal 61 Selain Biro, unsur pelaksana administrasi (termasuk pelaksana teknis) di UIR terdiri dari Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Kepala Sub-Bagian, serta Koordinator-koordinator sesuai dengan kebutuhan UIR. Pasal 62 Dalam mengisi jabatan sebagaimana yang disebut dalam statuta ini pada prinsipnya tidak ada rangkap jabatan, kecuali dalam kondisi sangat dibutuhkan oleh UIR.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

(1) (2)

(3) (4) (5)

Pasal 63 Sarana dan Prasarana UIR adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan Catur Dharma UIR. Sistem pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, inventarisasi, dan pendayagunaan serta pembangunan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan UIR berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas. Semua sarana dan prasarana yang pergunakan untuk pelaksanaan Catur Dharma UIR merupakan aset YLPI Riau. Tata cara pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, inventarisasi, dan pendayagunaan serta pembangunan sarana dan prasarana UIR diatur dalam Peraturan UIR. Segala hal yang berkaitan dengan akuntansi dan sistem pelaporan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

27

BAB XII KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN Pasal 64 (1) Keuangan UIR diperoleh dari : a) Pemasukan dari Mahasiswa; b) Sumbangan YLPI Riau; c) Bantuan pemerintah; d) Hibah; e) Usaha-usaha lain yang halal, sah dan tidak mengikat. (2) RAPB UIR disusun oleh pimpinan UIR berdasarkan usulan setiap Fakultas yang dibuat secara tertulis berdasarkan persetujuan senat UIR serta disahkan secara bersama oleh Rektor dan YLPI Riau. (3) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja UIR disampaikan kepada YLPI Riau setiap semester dan tahunan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 65 Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di UIR akan diberikan gaji pokok beserta berbagai macam tunjangan dan vakasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIR dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan UIR. Selain berbagai macam pendapatan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di atas, kepada dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di UIR juga diberikan berbagai macam tunjangan yang diatur di dalam peraturan kepegawaian UIR. Bagi dosen dan tenaga kependidikan yang memasuki masa pensiun diberikan hak pensiun beserta hak-hak lain yang melekat sesuai dengan keikut sertaanya pada program pensiun UIR. Segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kesejahteraan akan di atur selanjutnya dalam Peraturan Rektor.

BAB XIII AKREDITASI Pasal 66 (1) UIR secara berkala mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau nama lain yang memiliki fungsi yang sama, terhadap penyelenggaraan akademik dan semua program studi yang dimiliki oleh UIR. (2) Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan akademik dan semua program studi. (3) Semua program studi yang dimiliki oleh UIR termasuk segala pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan mutu akademik diupayakan memiliki ISO sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia pendidikan Nasional dan Internasional.

28

BAB XIV TENAGA PENDIDIK (DOSEN) Pasal 67 (1) Setiap dosen yang dipekerjakan oleh UIR berstatus sebagai tenaga pendidik. (2) Dosen dalam lingkungan UIR terdiri dari dosen tetap yayasan, dosen tetap pegawai negeri sipil (Dpk), dosen kontrak, dosen luar biasa dan dosen tamu. (3) Dosen tetap Universitas adalah mereka yang diangkat oleh Pengurus YLPI Riau berdasarkan usulan Rektor yang dipekerjakan dalam masa tertentu sesuai dengan kebutuhan UIR. (4) Dosen tetap Yayasan adalah mereka yang diangkat oleh Pengurus YLPI Riau setelah menjadi dosen tetap Universitas dalam masa 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan usulan Rektor UIR. (5) Dosen tetap pegawai negeri sipil (Dpk) adalah dosen yang dipekerjakan di UIR oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan Menteri lainnya. (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur Program Pascasarjana. (7) Dosen tamu/ Pakar adalah seseorang yang karena keahliannya diundang memberikan perkuliahan dalam rangka penyegaran kepada sivitas akademika UIR berdasarkan permintaan fakultas dan program pascasarjana di lingkungan UIR.

Pasal 68 (1) Dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi dosen dibantu oleh unsur penunjang yang terdiri dari unsur penunjang utama dan unsur penunjang pelengkap. (2) Unsur Penunjang Utama terdiri dari Perpustakaan, laboratorium, dan studio. (3) Unsur Penunjang Pelengkap terdiri dari Lembaga, Pusat Studi dan Pusat Kajian.

Pasal 69 (1) Jenjang jabatan akademik dosen sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentikan tenaga pendidik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-udangan berlaku. (3) Syarat untuk menjadi Guru Besar adalah sebagai berikut : a) Sekurang-kurangya memiliki jabatan akademik Lektor bagi yang berijazah Doktor; b) Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor; c) Untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar harus diperoleh persetujuan senat UIR; d) Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan dalam rapat senat UIR setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman kepada perundang-udangan yang berlaku.

Pasal 70 Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi dosen tetap YLPI Riau adalah : a) Beriman dan betakwa kepada Allah Swt; b) Berwawasan Pancasila dan UUD 1945; c) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar; d) Berijazah minimum S2 (Magister), S3 (Doktor) dengan IPK >3,40; 29

e) Umur maksimal S2 (Magister) 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan S3 (Doktor) 45 (empat puluh lima) tahun; f) Mempunyai moral dan integritas tinggi; g) Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara umumnya, UIR khususnya; h) Diusulkan oleh Rektor UIR; i) Memiliki tekad dan kemauan yang kuat memperjuangkan cita-cita YLPI Riau.

BAB XV MAHASISWA, LULUSAN DAN ALUMNI Pasal 71 (1) Untuk menjadi mahasiswa UIR seseorang harus : a) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Atas (SMA)/ sederajat bagi yang memasuki jenjang pendidikan S1 (Sarjana) atau Diploma bagi yang melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 (Sarjana); b) Memiliki ijazah S1 (Sarjana) bagi yang memasuki jenjang pendidikan S2 (Magister); c) Memiliki ijazah S2 (Magister) bagi yang memasuki jenjang pendidikan S3 (Doktor); d) Memenuhi syarat administrasi sesuai Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru; e) Lulus testing dan seleksi masuk di UIR; f) Di undang masuk ke UIR dengan status mahasiswa undangan; g) Bagi Warga Negara Indonesia turunan asing agar melampirkan foto copy Keterangan Kewarganegaraan; h) Bagi Warga Negara Asing harus memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku. (2) Bersedia memenuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di UIR.

Pasal 72 Mahasiswa UIR mempunyai hak – hak sebagai berikut : a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu dengan norma susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; b) Memperoleh pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian secara perseorangan maupun bersama-sama dengan dosen, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta Dakwah Islam sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Pasal 73 Setiap mahasiswa UIR berkewajiban untuk : a) Melunasi penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan, kecuali bagi mahasiswa yang diberi kebebasan kewajiban sesuai dengan keputusan YLPI Riau; b) Memenuhi peraturan/ ketentuan yang berlaku pada UIR; c) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan; d) Menjaga kewibawaan dan nama baik UIR; e) Mengikuti semua mata kuliah yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan suatu program studitertentu; 30

f)

Menghargai ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni (humaniora) selama tidak bertentangan dengan kaedah agama Islam; g) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Pasal 74 Khusus mengenai organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan UIR, berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 75 (1) Lulusan UIR adalah mereka yang memiliki Standar Kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang sarjana atau derajat di atas sarjana di UIR. (2) Standar Kompetensi untuk meluluskan seseorang sebagai sarjana atau derajat di atas sarjana berpedoman pada sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang dimilikinya. (3) Standar Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mempersiapkan lulusan UIR menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni (humaniora) yang bermanfaatkan bagi perkembangan kemanusian.

Pasal 76 (1) Alumni UIR adalah seseorang yang tamat pendidikan di UIR. (2) Alumni UIR adalah bagian dari keluarga besar UIR. (3) Alumni UIR dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi untuk kepentingan dan kemajuan semua alumni. (4) Alumni UIR sedapat mungkin harus memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan UIR ke depan.

BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 77 (1) Pengawasan dan pemerikasaan keuangan UIR dilakukan oleh pengurus YLPI Riau. (2) Dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) YLPI Riau dapat menunjuk Akuntan Publik. (3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke Pengurus YLPI Riau dan ditembuskan ke Rektor UIR.

BAB XVII KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI Pasal 78 (1) Untuk kemajuan Universitas, UIR dapat melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak diluar UIR. 31

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga, badan, atau sebutan lainnya yang berasal dari dalam dan luar negeri. (3) Segala kerjasama yang bersifat strategis yang menyangkut kepentingan UIR secara nyata harus mendapatkan Ijin terlebih dahulu dari YLPI Riau sebelum dilaksanakan perjanjian kerjasama. (4) Segala kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas, dilakukan dengan maksud meningkatkan mutu Sivitas Akademika serta Catur Dharma UIR. BAB XVIII KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 79 (1) Tatanan kehidupan civitas akademika dalam lingkungan UIR berpedoman kepada kode etik yang berlaku di UIR. (2) Bentuk dan sifat kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. (3) Bagi dosen dan karyawan yang dinilai berjasa dan menunjukan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan oleh Rektor UIR atau YLPI Riau. (4) Bagi mahasiswa yang berprestasi dan mengharumkan nama UIR, maka Rektor UIR atas usul Dekan Fakultas dapat memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan.

(1) (2) (3)

(4)

Pasal 80 Bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa UIR yang terbukti melanggar kode etik UIR akan diproses kesalahannya oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor UIR. Bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa UIR yang terbukti bersalah setelah diproses oleh tim, dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Mahasiswa UIR yang melakukan perbuatan pidana atau perdata terlebih perbuatan asusila yang sudah ditangani oleh kepolisian berdasarkan laporan masyarakat (RT/RW) yang penyelesaian perkaranya diserahkan ke UIR, maka UIR berhak memproses yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas. Bentuk dan pelaksanaan sanksi, dalam hal disiplin berat ditetapkan oleh Pimpinan UIR setelah mendapat pertimbangan dari Pengurus YLPI Riau

BAB XIX SISTIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 81 (1) Segala hal yang berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi yang ada di UIR diupayakan semaksimal mungkin mengikuti perkembangan dan kebutuhan Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan di UIR. (2) Sistem informasi dan komunikasi yang ada di UIR bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan UIR demi memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.

32

BAB XX PERUBAHAN STATUTA Pasal 82 (1) Statuta UIR dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan UIR. (2) Rektor UIR berhak mengajukan usulan perubahan statuta kepada Pengurus YLPI Riau apabila statuta yang terakhir berlaku dipandang tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan UIR kedepan. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Dengan ditetapkan dan ditandatangani statuta ini, maka statuta yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku Pasal 84 Statuta ini mulai berlaku semenjak ditetapkan.

Ketua Umum YLPI Riau,

Ditetapkan di Pekanbaru, 14 Maret 2013 Rektor UIR,

Dr. H. Amir Hasan, M.S., M.M.Ak, CPA

Prof. Dr. H. Detri Karya, SE.,MA.

Mengetahui, Koordinator Kopertis Wilayah X

Prof. Dr. H. Damsar, M.A.

33

Lampiran 1 HYMNE UNIVERSITAS ISLAM RIAU Arr. Hamdan P.

Cita-cita ku yang mulia Kugantungkan padamu Bu asuh Kau memberi bekal hidup Untuk masa depan yang ceria Peranmu suci Beriman teguh Bertaqwa pada Tuhan Universitas Islam Riau kucinta Kunjunjung kubanggakan Kau kupuja selalu Sehingga sampai akhir hayatku Kau selalu ku pegang erat Pesanmu UIR kupakai untuk karya bakti Untuk pembangunan Nusa dan Bangsa

Cita-cita ku yang mulia Kugantungkan padamu Bu asuh Kau memberi bekal hidup Untuk masa depan yang ceria Peranmu suci Beriman teguh Bertaqwa pada Tuhan Universitas Islam Riau kucinta Kunjunjung kubanggakan Kau kupuja selalu Sehingga samapai akhir hayatku Kau selalu ku pegang erat Pesanmu UIR kupakai untuk karya bakti Untuk pembangunan Nusa dan Bangsa

34

Lampiran 2 MARS UNIVERSITAS ISLAM RIAU Syair : M. Husnu Abdi Arr : Hamdan P.

Universitas Islam Riau Berjayalah dalam cita-cita Keagungan dalam cita-cita Penggali, penyebar, pengamal ilmu Amanat ilahi dan zaman Berjalanlah dalam garis batas Keadilan dengan kebenaran sejati Samapai akhir titik perjuangan Bangkitlah maju jauh kedepan Membangun jiwa membangun diri Dalam keadaan kejujuran Dalam cahaya kemuliaan Agama Nusa Indonesia Disini dan sampai kemudian Bangkitlah jauh maju kedepan Membangun jiwa membangun diri Dalam keahlian kejujuran Dalam cahaya kemuliaan Agama Nusa Indonesia Disini dan sampai kemudian

35