Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang Telp. 0341-565500, Fak. 0341-565522

DAFTAR ISI

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII BAB XIV BAB XV

COVER DAFTAR ISI MUKADIMAH ............................................................... KETENTUAN UMUM ................................................... VISI, MISI DAN TUJUAN ............................................. IDENTITAS .................................................................. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI ............ KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN ……………………………………………….. GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN SUSUNAN ORGANISASI ............................................ TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI DAN DEWAN PENYANTUN………. TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MAHASISWA DAN ALUMNI ........................................ KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR ......................... SARANA DAN PRASARANA ....................................... PEMBIAYAAN .............................................................. PENGAWASAN DAN AKREDITASI............................. KETENTUAN PENUTUP ……………………………….. PERUBAHAN STATUTA

i

I 1 2 3 4 13 24 25 27 38 46 53 56 56 58 60 60 61

MUKADIMAH Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan upaya seluruh bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki wawasan pengetahuan yang luas, ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencerdaskan bangsa diperlukan sarana pendidikan yang tidak hanya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga dituntut peran aktif segenap masyarakat dalam rangka pengadaan dan pengembangan pendidikan. Sadar akan tugas dan kewajiban tersebut di atas, Yayasan Bina Patria Nusantara merasa terpanggil untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan mendirikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi, di Malang. Universitas Tribhuwana Tunggadewi merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta berkualitas sebagaimana dimaksudkan di atas. Universitas Tribhuwana Tunggadewi bertanggung jawab atas penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban yang teramat mulia di atas, maka sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan untuk merencanakan, melaksanakan serta

1

mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas, disusun statuta Universitas Tribhuwana Tunggadewi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam STATUTA ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan. teknologi dan/atau kesenian. 2. Perguruan tinggi adalah satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh universitas. 4. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi profesi. 5. Pendidikan vokasional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 6. Universitas adalah Universitas Tribhuwana Tunggadewi di Malang yang disingkat UNITRI. 7. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan, serta yang berisi dasar yang dipakai rujukan. 8. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi ditingkat Universitas atau Fakultas.

2

9. Kurikulum adalah kurikulum inti dan institusional untuk pendidikan tinggi yang diberlakukan di Universitas. 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terdiri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 11. Sivitas akademika adalah dosen, tenaga penunjang kependidikan dan mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. 12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Tribhuwana Tunggadewi di Malang. 13. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas Tribhuwana Tunggadewi di Malang. 14. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Universitas Tribhuwana Tunggadewi di Malang.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN Pasal 2 1. Visi Universitas adalah: Menjadi Universitas kerakyatan yang berkompeten dan berkualitas. 2. Misi Universitas adalah: 1. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang bertaqwa, berkompeten, berkualitas serta berdaya saing. 2. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan. 3. Tujuan Universitas adalah: (1). Mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki wawasan yang luas, disiplin dan etos kerja sehingga menjadi tenaga profesional yang tangguh. (2). Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong pembangunan nasional.

3

(3). Mempunyai peranan aktif dalam upaya menghilangkan berbagai bentuk kemiskinan melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

BAB III IDENTITAS Pasal 3 Nama Resmi dan Kedudukan 1. Nama resmi adalah Universitas Tribhuwana Tunggadewi dan disingkat UNITRI yang berkedudukan di Malang 2. Didirikan pada tanggal 2 Agustus 2001 dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 113 / D / O / 2001 Pasal 4 Azas dan Fungsi 1. Universitas berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2. Universitas menyelenggarakan fungsi pendidikan akademik yang terdiri dari program Sarjana dan Pascasarjana, serta pendidikan profesional yaitu program vokasi Pasal 5 Lambang, Hymne, Mars, Bendera dan Busana Akademik 1. Gambar lambang Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah :

4

2. Bentuk lambang Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah bentuk lambang segi lima dengan pola daun teratai. Bagian dalam tersusun atas 17 kelopak daun teratai, dengan gambar dalam Arca Tribhuwana Tunggadewi dalam lingkaran dengan teks UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI - MALANG. Arca Tribhuwana Tunggadewi sebagai penjelmaan Wysnu dengan empat tangan, sebuah bentuk penjelmaan yang dalan mitologi Jawa kuno dan mitologi Hindu, berarti pemeliharaan. Sepasang tangan membentuk sikap sempurna dan sepasang lagi masing-masing memegang Cakra dan Bunga Teratai. Pada arca ini digambarkan Ratu Tribhuwana Tunggadewi duduk di atas daun bunga teratai. Makna Lambang Univesitas Makna lambang secara keseluruhan menggambarkan corak dan watak Universitas Tribhuwana Tunggadewi . • Warna Lingkaran Kuning Emas, sebagai gambaran kepeloporan Universitas Tribhuwana Tunggadewi. • Warna Dasar Biru, sebagai lambang ketenangan dan kedamaian yang menjadi cita-cita. • Cakra adalah lambang keberanian menyatakan yang benar dan sikap meratakan segala sesuatu yang kurang benar. • Bunga teratai adalah lambang keindahan yang muncul dari sebuah keadaan yang kurang menyenangkan.

5

•

Bentuk segi lima merupakan perwujudan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara • Bentuk 17 kelopak daun teratai sebagai lambang penghargaan pada nilai dan cita-cita kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. • Figure Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang duduk di atas daun teratai dengan sikap sempurna, merupakan lambang dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dari suatu masa yang sulit, dengan pemikiran yang arif dan bijak, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berkarakter dan berjiwa kerakyatan. Dengan lambang yang ada, diharapkan civitas akademika UNITRI akan dapat menjadi pelopor, pemimpin yang tegas, berani, bijak, arif bahkan di tengah masa-masa yang sulit guna menghasilkan sebuah keharuman bagi masyarakat sekitarnya dan bumi pertiwi dan cita-cita kemerdekaannya, dalam sebuah perilaku yang bermoral Pancasila. 3. Universitas Tribhuwana Tunggadewi mempunyai Hymne dan Mars yang berjudul Tribhuwana sebagai jelmaan rasa cinta terhadap almamater.

6

7

4. Universitas mempunyai bendera berbentuk segi empat berwarna hitam dengan bingkai berupa rumbai berwarna kuning emas dan lambang Universitas Tribhuwana Tunggadewi di tengahnya berwarna kuning emas.

5. Universitas memiliki busana akademik berwarna ungu dengan lambang Universitas Tribhuwana Tunggadewi di dada sebelah kiri 1) Busana akademik terdiri atas toga Senat Universitas, toga wisudawan dan jas almameter.

8

2)

Bentuk toga Senat Universitas adalah sebagai berikut: a. Toga senat standar seperti contoh di bawah ini.

b. Kelengkapan Toga Universitas seperti contoh di bawah ini.

9

3)

c. Anggota senat dari wakil dosen yang bukan guru besar menggunakan toga standar, anggota senat guru besar menggunakan kalung biasa yang warnanya menyeseuaikan dengan warna khas asal fakultasnya. d. Anggota senat yang karena jabatannya, yaitu rekor, wakil rektor, dekan dan ketua LPPM menggunakan Gordon. e. Warna toga untuk masing-masing dekan menyesuaikan dengan warna khas fakultas masing-masing. Bentuk toga wisudawan dan wisudawati adalah sebagai

berikut:

10

11

4)

Bentuk jas almamater adalah sebagai berikut:

6. Setiap Fakultas di lingkungan Universitas mempunyai warna bendera tersendiri dengan lambang bertuliskan Universitas Tribhuwana Tunggadewi dan Fakultas ditengahnya 7. Setiap Program Studi di lingkungan universitas memiliki bendera yang bentuk, ukuran dan lambang di tengahnya sama dengan bendera Universitas,tetapi warna dasar bendera berbeda; yaitu Program Studi Warna Fakultas Pertanian Hijau Tua Fakultas Teknik Biru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Abu – abu Fakultas Ilmu Kesehatan Hijau Muda Fakultas Ekonomi Kuning Program Studi Peternakan Coklat Pascasarjana Orange

12

8. Warna bendera Fakultas di lingkungan Universitas diatur dalam Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas. 9. Pola Ilmiah Pokok Universitas Tribhuwana Tunggadewi meliputi : 1. Pengentasan Kemiskinan 2. Ketahanan Pangan 3. Energi Terbarukan 4. Peningkatan Tatakelola dan Pelayanan Publik

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

1. 2. 3.

4.

Pasal 6 Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam jumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Penyelenggaraan penelitian (hak kekayaan intelektual (HKI), publikasi hasil penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian) merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

13

5.

1

2

3

4

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Pasal 7 Jenis, Tujuan dan Arah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana dan Program Pascasarjana. Universitas juga menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III, dan Program Diploma IV. Tujuan pendidikan akademik adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Tujuan program vokasi adalah menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang tertentu. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada dalam kawasan keahliannya.

14

5.

6.

(b) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. (c) Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. (d) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi yang merupakan keahliannya. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan/teknologi dengan cara menguasai dan memahami hampiran, metode, kaidah ilmiah, disertai ketrampilan penerapannya. (b) Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah. (c) Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan integritas pemecahan masalah yang serupa. Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut : (a) Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan/teknologi dengan cara menguasai dan memahami hampiran, metode, kaidah ilmiah, disertai ketrampilan penerapannya. (b) Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian. (c) Mampu melakukan pendekatan secara interdisipliner dalam berkarya.

15

7.

Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun konstektualnya di bawah bimbingan. 8. Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun konstektualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya. 9. Program Diploma III diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin maupun yang belum akrab sifat-sifat maupun konstektualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya. 10. Program Diploma IV diarahkan diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

1. 2.

Pasal 8 Bahasa Pengantar Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan.

16

1. 2. 3.

Pasal 9 Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai bulan September. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masingmasing terdiri atas 16 minggu. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi diadakan wisuda.

Pasal 10 Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS). 1 2

1 2

3 4

Pasal 11 Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Dalam penyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain. Pasal 12 Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan Universitas. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Universitas. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor dan pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

17

1

2 3

1.

2.

3. 5.

Pasal 13 Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. Satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Pasal 14 Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas: a. Kurikulum inti; b. Kurikulum institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang

18

disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. 6. Kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Wawasan Kebangsaan ditetapkan oleh Menteri. 7. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas : a. kompetensi utama; b. kompetensi pendukung; c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. 8. Elemen-elemen kompetensi terdiri atas : a. landasan kepribadian; b. penguasaan ilmu dan keterampilan; c. kemampuan berkarya; d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 10. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama 11. Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai : a. nama program studi; b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya; c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi; d. persyaratan akademis dosen; e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi; f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi; g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;

19

h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti. 10. Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. 11. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama 40-80%, kompetensi pendukung 20-40% serta kompetensi lain 0-30%. 1. 2. 4. 5.

6.

1. 2. 3.

Pasal 15 Kurikulum Inti Program Sarjana dan diploma berkisar antara 50%80% dari jumlah sks kurikulum Program Sarjana atau diploma Kurikulum Inti Program Magister berkisar antara 40%-60% dari jumlah sks kurikulum Program Magister. Kurikulum pendidikan Program Magister merupakan program terstruktur yang terdiri dari kemampuan dasar dan kekhususan serta penelitian. Kurikulum Program Doktor (S3) terdiri atas satu matakuliah wajib program (3 sks), matakuliah wajib minat (tiga matakuliah untuk masing-masing minat, total 9 sks), dan satu atau lebih mata kuliah pilihan yang diharapkan dapat menunjang kegiatan disertasi sesuai dengan arahan dan persetujuan dari komisi pembimbing (total = 06 sks). Perincian kurikulum program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor. Pasal 16 Penyelenggaraan Universitas dilaksanakan dalam programprogram studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh Universitas. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri.

20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasal 17 Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester termasuk skripsi setelah pendidikan menengah. Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan thesis setelah program sarjana atau sederajat. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang adalah 40-50 SKS, terdiri dari kuliah dan praktikum 12-18 sks dan Disertasi 28-32 sks. Beban studi program doctor yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurangkurangnya adalah 52 sks, terdiri dari kuliah dan praktikum 24-36 sks dan Disertasi 28-32 sks. Beban studi Program Diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (limapuluh) sks yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah. Beban studi Program Diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selamalamanya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah. Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh

21

7.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3.

dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selamalamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah. Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pasal 18 Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi dan ujian thesis, ujian disertasi. Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program Pascasarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D dan E yang masing-masing bernilai 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1 dan 0 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Universitas. Pasal 19 Ujian karya tulis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar profesi pada program vokasi. Ujian skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar sarjana. Ujian skripsi dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis. Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

22

4.

1. 2.

3.

1. 2.

3.

4.

Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor. Pasal 20 Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah sks yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum. Universitas menetapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17. Indeks prestasi kumulatif minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh universitas: sama atau lebih tinggi dari 2,0 untuk Program Sarjana dan Program Vokasi; dan sama atau lebih tinggi dari 2,75 untuk Program Pascasarjana. Pasal 21 Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan dan cumlaude, yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks prestasi kumulatif sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Sarjana dan Program Diploma adalah: (a) IPK 2,00-2,75 : memuaskan (b) IPK 2,76-3,50 : sangat memuaskan (c) IPK 3,51-4,00 : cum laude Predikat kelulusan untuk Program Magister: (a) IPK 2,75-3,49 : memuaskan (b) IPK 3,50-3,74 : sangat memuaskan (c) IPK 3,75-4,00 : cum laude Predikat kelulusan Program Doktor: (a) IPK 3,50 – 3,74 : sangat memuaskan (b) IPK 3,00 – 3,49 : memuaskan

23

5.

1. 2.

Predikat kelulusan cum laude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi minimum) + 1 tahun untuk Program Sarjana dan Program Diploma, dan + 0,5 tahun untuk Program Pascasarjana. Program Doktor IPK ≥ 3,75 (termasuk disertasi hingga ujian Tahap II), tanpa nilai C, lama studi maksimal delapan semester, dan nilai ujian akhir disertasi (Ujian Tahap II) adalah A. Pasal 22 Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan keahlian yang bersangkutan. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tertinggi.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

1.

2.

Pasal 23 Kebebasan Akademik Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri. Pimpinan Universitas/Fakultas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademika dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

24

1.

2.

Pasal 24 Kebebasan Mimbar Akademik Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas/Fakultas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. Universitas/Fakultas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 25 Otonomi Keilmuan Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur dan di kelola oleh senat dalam aturan tersendiri.

BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

1. 2. 3. 4.

Pasal 26 Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik. Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesi. Lulusan pendidikan vokasional berhak untuk menggunakan sebutan vokasional. Jenis gelar akademik dan sebutan profesi singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

25

5. 6.

1. 2. 3.

1. 2.

Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasional diatur oleh Senat Universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Universitas berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutan vokasional yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas. Pasal 27 Syarat Pemberian Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti. Pelaksanaan penyelesaian kewajiban angka 1 dan 2 diatur ketentuan/peraturan universitas. Pasal 28 Pemberian Penghargaan Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi yang menonjol dibidang non akademik Kriteria maupun bentuk penghargaan diatur oleh Senat Universitas.

Pasal 29 Ukuran, Bentuk, Isi dan Lambang Ijazah Ukuran, bentuk, isi, warna ijazah serta lambang/logo yang terdapat dalam ijazah diatur dalam ketentuan/peraturan universitas.

26

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 30 1. Organisasi Universitas terdiri dari: (a) Yayasan (b) Badan Pelaksana Harian (c) Dewan Penyantun (d) Unsur Pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor (e) Senat Universitas (f) Badan Penjaminan Mutu terdiri atas bidang Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin), Akreditasi Lembaga serta bidang Perencanaan dan Pengembangan. (g) Unit Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (UKH), terdiri dari: 1. Sub. Unit. Pengembangan Usaha dan Kerjasama, 2. Sub. Unit. Komunikasi atau Hubungan Masyarakat (Humas) (h) Unsur Pelaksana Akademik: Fakultas, Program Pascasarjana, Program Doktor, dan Lembaga. (i) Unsur Pelaksana Administrasi dan Penunjang: Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU). 2. Organisasi Fakultas terdiri atas : (a) Senat Fakultas (b) Unsur Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan (c) Unsur Pelaksana Akademik: Departemen, Program studi, Laboratorium, UPT, Studio, Kelompok Dosen (d) Unsur Pelaksana Administrasi: Bagian Tata Usaha (e) Sarana Penunjang: Ruang Kuliah, Ruang Baca, Kebun Percobaan Tanaman/ternak/kolam, Rumah Sakit, fasilitas kesehatan lain dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan fakultas.

27

3. Organisasi Pascasarjana: (a) Unsur Pimpinan: Direktur dan Asisten Direktur (b) Unsur Pelaksana Akademik: Departemen, Program studi, Laboratorium, UPT, Studio, Kelompok Dosen (c) Unsur Pelaksana Administrasi: Bagian Tata Usaha (d) Sarana Penunjang: Ruang Kuliah, Ruang Baca, Kebun Percobaan Tanaman/ternak/kolam, Rumah Sakit, fasilitas kesehatan lain dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan program pascasarjana. 4. Organisasi Lembaga : 4.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) (a) Pusat Penelitian dan Peningkatan Mutu (b) Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN/KKU (c) Pusat Penerbitan (d) Pusat Kajian 4.2. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP-3) (a) Perencanaan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (b) Pusat Perencanaan dan Pengembangan Relevansi Pendidikan (c) Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Pendidikan Pasal 31 Badan Penyelenggara 1. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang mempunyai tugas menyelenggarakan Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah Yayasan Bina Patria Nusantara didirikan tanggal 30 Nopember 2011 berdasarkan SK Menkumham No. AHU8038.AH.01.04.Tahun 2011 dan berkedudukan di kota Malang. 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Yayasan Bina Patria Nusantara mempunyai fungsi : a. Menetapkan kebijaksanaan lembaga dan Statuta Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang.

28

b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional c. Memilih dan menetapkan Rektor atas usulan senat dan/atau ketentuaan lain yang berlaku; d. Menerima dan mengesahkan usulan Rektor yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana; e. Menetapkan struktur organisasi Universitas dan personalianya atas usul Rektor dengan memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku; f. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban Rektor; g. Memberi dan menerima bantuan dari pihak luar; h. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Rektor; i. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usul/ pendapat dari Rektor. j. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga tetap dengan memperhatikan pendapat Rektor.

1.

2.

Pasal 32 Badan Pelaksana Harian Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah pelaksana sehari–hari Yayasan Bina Patria Nusantara sebagai pendiri dan penyelenggara Universitas yang bertugas membina dan mengembangkan Universitas serta menetapkan misi, tujuan, kebijaksanaan dasar, kebijaksanaan strategi, dan kebijaksanaan operasional yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Patria Nusantara. BPH terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang

29

3. 4.

1.

2. 3. 4. 5.

Bendahara merangkap anggota dan sekurang-kurangnya seorang anggota bukan pengurus. Pengurus BPH diangkat dan diberhentikan oleh BP-PTS. Pengurus BPH bertanggung jawab kepada BP-PTS. Pasal 33 Dewan Penyantun Dewan penyantun adalah dewan yang beranggotakan kelompok masyarakat untuk ikut membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi universitas Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Universitas. Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggotanya Masa jabatan Dewan Penyantun adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya. Dewan Penyantun mempunyai tugas pokok: (a) Membina hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan universitas (b) Membantu memecahkan permasalahan universitas (c) Membantu pengembangan universitas (d) Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pengembangan universitas.

Pasal 34 Rektor dan Wakil Rektor 1. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab utama Universitas 2. Rektor mempunyai tugas mengatur penyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada Dosen, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga penunjang akademik.

30

3. Rektor dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku, keputusan-keputusan Senat Universitas, dan Keputusan Rektor. 4. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan berdasarkan atas pertimbangan Senat Universitas. 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. 6. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas. 7. Rincian tugas Rektor dan Wakil Rektor diatur dalam organisasi dan tata kerja universitas. 8. Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya untuk dua kali untuk masa jabatan yang berurutan. 9. Pada kondisi khusus berdasarkan pertimbangan Senat Universitas dan Yayasan, maka Rektor dan atau Wakil Rektor dapat dipilih kembali walaupun sudah menjabat dua kali masa jabatan yang berurutan.

1. 2.

3. 4. 5.

Pasal 35 Senat Universitas Senat Universitas merupakan badan normatif/dan perwakilan tertinggi di universitas. Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas: para dosen tetap bergelar Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas dan seorang dosen tetap dari masing-masing fakultas. Keanggotaan Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Senat. Ketua Senat dan didampingi oleh seorang sekretaris dipilih dari antara anggota senat Universitas. Senat Universitas mempunyai tugas pokok: (a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas. (b) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik.

31

(c) Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan. (d) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika. (e) Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan oleh Rektor. (f) Memberikan pertimbangan dan persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor. (g) Memberikan pertimbangan terhadap dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai Rektor dan Pembantu Rektor yang berasal dari internal maupun eksternal universitas. (h) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. (i) Mengukuhkan Guru Besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan. (j) Memberikan pertimbangan kepada dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar. 6. Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi senat. 7. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam Tata Tertib Senat.

1.

2. 3.

Pasal 36 Badan Penjaminan Mutu Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam pengawasan internal dan memberikan jaminan mutu lulusan Universitas. Badan Penjaminan Mutu terdiri atas bidang Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin), Akreditasi Lembaga, serta bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu. BPM dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.

32

4.

1.

2. 3.

4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Rincian tugas BPM diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. Pasal 37 Pusat Kerjasama Pusat Kerjasama adalah unsur yang berfungsi mendukung universitas dalam mengembangkan jaringan kerjasama dan pengembangan usaha dengan menggalang dana dalam bentuk komersial. Pusat Kerjasama terdiri atas Pusat Pengembangan Usaha, Pusat Komunikasi, Konsultasi, dan Penempatan Kerja. Pusat Komunikasi atau Humas, Konsultasi, dan Penempatan Kerja terdiri atas komunikasi / informasi internal dan atau komunikasi eksternal melaluhi kerjasama, publikasi dan dokumentasi, dan SDM. Pusat Kerjasama dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Rincian tugas diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. Pasal 38 Dekan dan Wakil Dekan Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab utama fakultas. Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, tenaga administrasi fakultas. Dekan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan Senat Universitas, keputusan Rektor dan keputusan Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu Wakil Dekan. Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui pertimbangan Senat Fakultas.

33

6. Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan Dekan dapat dipilih kembali sebanyakbanyaknya untuk dua kali masa jabatan yang berturut-turut. 7. Rincian tugas Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Pasal 39 Senat Fakultas Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas. Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas dosen tetap berpangkat para Guru Besar, Pimpinan fakultas, wakil dosen. Senat Fakultas mempunyai tugas pokok: (a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas. (b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika. (c) Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan fakultas. (d) Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan. (e) Memberikan pertimbangan kepada dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik sampai dengan Lektor. (f) Memberikan pertimbangan terhadap dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai Dekan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Ketua Senat fakultas dan didampingi oleh seorang sekretaris dipilih dari antara para anggota senat Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota senat. Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam Tata Tertib Rapat Senat.

34

1.

2. 3. 4. 5.

Pasal 40 Departemen Departemen merupakan Unit Pelaksana Akademik yang melaksanakan pengembangan keilmuan dan sumber daya manusia pada program sarjana, program pascasarjana dan profesional. Departemen dipimpin oleh seorang Ketua atas usul Dekan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab langsung kepada Dekan. Tata cara pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Ketua Departemen diatur dalam Keputusan Senat Universitas. Departemen dalam melaksanakan tugasnya membentuk Unit Pelaksana Teknik (UPT), Laboratorium/studio, serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk pengembangan keilmuan oleh fakultas. Tata cara pembentukan UPT, laboratorium/studio, serta bentukbentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud pada ayat 4 diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 41 Program Studi 1. Program studi merupakan penyelenggara pendidikan akademik dan/atau profesional atas dasar suatu kurikulum. 2. Fakultas dengan department, program studi yang memenuhi persyaratan perundang-undangan dapat menyelenggarakan Program Studi Vokasi, Sarjana dan Pascasarjana. 3. Program Studi Pascasarjana yang bersifat lintas departemen /program studi dapat bernaung pada fakultas yang memiliki/menggunakan sumber daya terbanyak dan/atau berada di bawah Program Pascasarjana selaku unsur penunjang.

35

1.

2.

3.

4.

1.

2. 3. 4.

Pasal 42 Program Pascasarjana Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat. Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor, Asisten Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyakbanyaknya dua kali masa jabatan yang berurutan. Direktur Program Pascasarjana melakukan koordinasi semua program studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan. Pasal 43 Lembaga Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di universitas yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pusat-pusat pengkajian, penelitian dan/atau Pusat pelayanan serta ikut serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Lembaga terdiri atas Ketua, Sekretaris, beberapa tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi Di dalam lembaga ada pusat-pusat yang dibentuk secara fungsional sesuai kebutuhan. Pimpinan lembaga dan pusat-pusat diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab langsung kepada Rektor setelah mendapat usulan dan pertimbangan Senat Universitas.

36

1. 2. 3.

4.

5.

1.

2.

3.

Pasal 44 Biro Biro adalah unsur pelaksana administrasi dan penunjang, yang terdiri atas Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU). Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) terdiri atas: Kabag Administrasi Akademik (Pengajaran, Data/EDP, Sarana dan Prasarana) dan Kabag Kemahasiswaan (Ilmiah & Kreatifitas Mahasiswa; Minat & Bakat Mahasiswa). Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU) terdiri atas : Kabag Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kabag Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan, Kabag Administrasi Sarana dan Prasarana (Utilitas, Kebersihan, Keamanan). Rincian tugas Biro diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. Pasal 45 Tata Kerja Pimpinan Organisasi di Universitas dan Fakultas dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya menggunakan prinsip menjunjung tinggi kebebasan akademik dan mimbar akademik serta otonomi keilmuan yang dimiliki para dosennya. Pengangkatan pimpinan organisasi di tingkat universitas/fakultas dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas/Fakultas. Masa jabatan pimpinan organisasi di universitas dan fakultas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

37

1. 2. 3.

4. 5.

6.

7.

Pasal 46 Tata Hubungan Kerja Hubungan kerja internal secara umum di universitas memiliki sifat koordinasi, konsultasi dan informasi. Hubungan kerja antara Pimpinan Universitas dengan Dewan Penyantun dan Senat bersifat konsultasi dan informasi Hubungan kerja antara Pimpinan Universitas dengan Pimpinan unsur pelaksana (administrasi dan akademik) dapat bersifat instruksi, koordinasi, konsultasi dan informasi. Hubungan kerja antara Pimpinan yang sederajat dalam unsur pelaksana dapat bersifat koordinasi, konsultasi dan informasi. Hubungan kerja antara Pimpinan unsur pelaksana dengan unit pelaksana di bawahnya bersifat instruksi, koordinasi, konsultasi dan informasi Hubungan eksternal secara umum antara instalasi luar yang sederajat dan/atau lebih tinggi dengan universitas dilakukan oleh Rektor. Hubungan kerja yang bersifat teknis-administrasi antara instansi luar yang berkedudukan tidak termasuk di dalam ayat (1), dapat dilakukan oleh pimpinan unsur pelaksana.

BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI DAN DEWAN PENYANTUN Pasal 47

Tata Cara Pengangkatan Pimpinan 1. Pimpinan Organisasi di Universitas dan Fakultas dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya menggunakan prinsip menjunjung tinggi kebebasan akademik dan mimbar akademik serta otonomi keilmuan yang dimiliki para dosennya.

38

2. Pengangkatan pimpinan organisasi di tingkat universitas/fakultas dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas/Fakultas. 3. Masa jabatan pimpinan organisasi di universitas dan fakultas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 48

Syarat-syarat bakal calon rektor 1.Bakal Calon Rektor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Sehat Jasmani dan Rohani 3. Berusia tidak lebih dari 67 tahun pada saat diangkat 4. Bersedia mengutamakan kepentingan Universitas diatas kepentingan pribadi,seseorang dan golongan. 5. Dosen dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala bergelar akademik S3 6. Tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah dan UndangUndang Pemerintah Republik Indonesia 7. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk dicalonkan sebagai Rektor

2.Prinsip penjaringan dan pertimbangan

1. Penjaringan Bakal Calon Rektor dengan pertimbangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil dan bertanggung jawab yang melibatkan semua unsur Universitas yaitu Dosen, perwakilan Mahasiswa, Perwakilan Tenaga Administrasi 2. Pertimbangan Calon Rektor dilakukan oleh Senat Universitas dengan prinsip-prinsip demokrasi, jujur, adil dan bertanggung jawab dan mempertimbangkan jejak rekan Calon Rektor.

39

3.Tata cara penjaringan calon rektor

1. Penjaringan Bakal Calon Rektor dilakukan melalui Panitia 2. Panitia menyampaikan borang kesediaan menjadi Calon Rektor kepada Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 3. Borang kesediaan untuk menjadi Calon Rektor harus disampaikan kepada Panitia selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah pengiriman borang kesediaan untuk menjadi Calon Rektor sebagaimana tercantum pada ayat (2) dalam pasal ini 4. Panitia mengirimkan nama Calon Rektor (butir 3) kepada Ketua Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan Senat

4.Tatacara pemberian pertimbangan

1. Tatacara pemberian pertimbangan Calon Rektor dilaksanakan dalam Rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu 2. Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat 3. Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (2) di atas, Maka Rapat Senat ditunda 3 (tiga) hari , dan apabila stelah penundaan belum terpenuhi, maka rapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah anggota Senat yang hadir 4. Cara pemberian pertimbangan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat 5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pertimbangan Senat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara 6. Anggota Senat yang menjadi Calon Rektor berhak memberikan suaranya 7. Jumlah Calon rektor yang diserahkan kepada Badan pembina paling banyak 2 (dua) orang sesuai dengan peringkat perolehan suara

40

5.Kelengkapan calon rektor

1. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Rektor 2. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Struktural lainnya apabila terpilih 3. Berita Acara Rapat Senat Universitas 4. Daftar Riwayat Hidup 5. Salinan Surat Keputusan dakam pangkat terakhir 6. Salinan Surat Keputusan dakam jabatan terakhir 7. Salinan Ijasah terkhir

6.Tatacara penentuan rektor oleh yayasan

1. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Yayasan menerima Calon rektor yang diajukan oleh Senat, Ketua Yayasan harus telah mengadakan Rapat untuk penentuan/penetapan Rektor 2. Rapat Yayasan dihadiri oleh pemegang sertifikat kepemilikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi 3. Hak suara diberikan kepada setiap 50 (limapuluh) satuan kepemilikan dengan 1 (satu) suara 4. Pemilik Sertifikat kurang dari 50 (limapuluh) dapat bergabung untuk menentukan ketentuan 3 (tiga) 5. Wakil Universitas ditentukan melalui Rapat Universitas

7.Penetapan rektor

1. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Yayasan , Ketua Yayasan harus telah menerbitkan Surat Keputusan 2. Tembusan SK disampaikan kepada Kopertis Pasal 49 Syarat-syarat bakal calon dekan

1.Bakal Calon Dekan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Sehat Jasmani dan Rohani

41

3. Berusia tidak lebih dari 61 tahun pada saat di calonkan 4. Bersedia mengutamakan kepentingan Universitas diatas kepentingan pribadi, seseorang dan / atau golongan. 5. Dosen dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala bergelar akademik minimal S2 (strata Dua) 6. Tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30/1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 7. Tidak sedang dalam masalah hukum ataupun peradilan 8. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk dicalonkan sebagai Rektor 2.Prinsip penjaringan dan pertimbangan 1. Penjaringan Bakal Calon Dekan melalui pertimbangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil dan bertanggung jawab yang melibatkan semua unsur Fakultas yaitu Dosen, Perwakilan Mahasiswa Jurusan dan Perwakilan Tenaga Administrasi 2. Pertimbangan Calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dengan prinsip-prinsip demokrasi, jujur, adil dan bertanggung jawab serta mempertimbangkan jejak rekan Calon Dekan. 3.Tatacara penjaringan calon dekan 1. Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan melalui Panitia 2. Panitia menyampaikan borang kesediaan menjadi Calon Dekan kepada Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. 3. Borang kesediaan untuk menjadi Calon Dekan harus disampaikan kepada Panitia selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah pengiriman borang kesediaan untuk menjadi Calon Dekan sebagaimana tercantum pada ayat (2) dalam pasal ini

42

4. Panitia mengirimkan nama Calon Dekan (butir 3) kepada Dekan sebaga Ketua Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas 4.Tatacara pemberian pertimbangan 1. Tatacara pemberian pertimbangan Calon Dekan dilaksanakan dalam Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu. 2. Rapat Pertimbangan Calon Dekan Fakultas dihadiri oleh Senat Fakultas, Dekan atau perwakilan Fakultas Lain dilingkungan UNITRI dan Perwakilan Direktorat-direktorat Universitas. 3. Rapat Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat. 4. Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (2) di atas, Maka Rapat Senat ditunda 3 (tiga) hari , dan apabila setelah penundaan belum terpenuhi, maka rapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah anggota Senat yang hadir 5. Cara pemberian pertimbangan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat 6. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pertimbangan Senat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara. 7. Anggota Senat yang menjadi Calon Dekan berhak memberikan suaranya. 8. Jumlah Calon Dekan yang diserahkan kepada Rektor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang sesuai dengan peringkat perolehan suara atau pemufakatan Senat.

43

5.Kelengkapan calon dekan 1. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Dekan 2. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Struktural lainnya apabila terpilih 3. Berita Acara Rapat Senat Fakultas 4. Daftar Riwayat Hidup 5. Salinan Surat Keputusan dalam pangkat terakhir 6. Salinan Surat Keputusan dalam jabatan terakhir 7. Salinan Ijasah terakhir 6.Tatacara penentuan dekan oleh rektor 1. Paling lambat 6 (enam) hari setelah Rektor menerima Calon Dekan yang diajukan oleh Senat Fakultas, Rektor harus telah mengadakan Rapat Senat Universitas untuk penentuan Dekan. 2. Rapat Senat Universitas dihadiri oleh unsur Pimpinan Universitas dan Wakil Fakultas. 3. Wakil Fakultas ditentukan melalui Rapat Senat Fakultas 7.Penetapan dekan oleh rektor 1. Paling lambat 6 (enam) hari setelah Rapat Pimpinan, Rektor harus telah menerbitkan Surat Keputusan 2. Tembusan Surat Keputusan disampaikan kepada Badan Pembina dan Kopertis Wilayah VII Pasal 49

Tata Cara Pengangkatan Senat 1. Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas: para dosen tetap bergelar Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas dan seorang dosen tetap dari masing-masing fakultas. 2. Keanggotaan Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Senat. 3. Masa jabatan Senat Universitas dan fakultas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

44

Pasal 50

Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi 1. Pelaksana akademik, Pelaksana administrasi di Universitas dan Fakultas dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya menggunakan prinsip menjunjung tinggi kebebasan akademik dan mimbar akademik serta otonomi keilmuan yang dimiliki para dosen dan tenaga kependidikan. 2. Penerimaan pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan universitas dengan memperhatikan Rencana Induk Pengembangan, Statuta dan Rencana Strategis, melalui Nota Kebutuhan sesuai periode berjalan. 3. Nota kebutuhan atas pegawai tetap diajukan oleh setiap bagian pada Dekan atau Rektor, dengan memperhatikan jumlah pegawai yang dibutuhkan, kompetensi, bidang penempatan dan akuntabilitas keberlanjutannya. 4. Pengangkatan pegawai tetap dilakukan oleh Yayasan Bina Patria Nusantara. Tata cara selengkapnya dijabarkan dalam Pedoman Penerimaan Pegawai Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Pasal 51

Tata Cara Pengangkatan Dewan Penyantun 1. Masa jabatan pimpinan organisasi di universitas dan fakultas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Dewan penyantun adalah dewan yang beranggotakan kelompok masyarakat untuk ikut membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi universitas 3. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Universitas. 4. Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggotanya

45

5. Masa jabatan Dewan Penyantun adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya.

BAB IX TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

Pasal 52 Tenaga Pendidik Tenaga pendidik di Universitas adalah dosen. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara Universitas dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memenuhi hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dosen dapat berupa dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Universitas. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas atau dosen tidak tetap. Dosen tetap yang dimaksud dalam ayat 5 diangkat melalui ketetapan Yayasan atas usul Rektor setelah menerima pertimbangan Ketua Departemen/Program Studi dan Dekan terkait. Dosen luar biasa seperti yang dimaksud dalam ayat 6 diangkat oleh Yayasan setelah menerima pertimbangan dari Ketua Departemen/Program Studi dan Dekan terkait. Dosen tamu adalah dosen yang diundang untuk mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu.

Pasal 53 1. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.

46

2. Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 54 1. Syarat untuk menjadi dosen adalah: (a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (b) Berwawasan Pancasila dan UUD 1945 (c) Memiliki kualifkasi sebagai tenaga pengajar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor (d) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi (e) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara 2. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi serta melakukan pengabdian kepada masyarakat 3. Tiga tugas utama dosen seperti yang dimaksud dalam ayat 2 disebut juga Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah: (a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran: - Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran; - Membimbing seminar mahasiswa; - Membimbing Kuliah Kerja Nyata/Usaha (KKN/U) Praktek Kerja Nyata (PKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL); - Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir; - Pengujian pada ujian akhir; - Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; - Mengembangkan program perkuliahan; - Mengembangkan bahan pengajaran;

47

Menyampaikan orasi ilmiah; Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan; - Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya; (b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya monumental/ pertunjukan dan karya sastra meliputi: - Menghasilkan karya penelitian; - Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; - Mengedit/menyunting karya ilmiah; - Membuat rangcangan dan karya teknologi; - Membuat rancangan dan karya; (c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi: - menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya; - melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; - memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat; - memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; - membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. 4. Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat 1 adalah: (a) Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor (b) Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor 5. Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senat universitas melalui usulan dari jurusan/fakultas yang bersangkutan. -

48

6. Guru besar diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasionali atas usul pimpinan universitas setelah mendapat persetujuan dari senat universitas

1.

2.

3.

4.

Pasal 55 Jabatan dan Pangkat Dosen Jabatan fungsional Dosen terdiri atas Dosen pada program pendidikan akademik dan Dosen pada program pendidikan profesional. Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu: (a) Dosen pada program pendidikan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar (b) Dosen pada program pendidikan vokasi terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu: (a) Penata Muda golongan ruang III/a, dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. (b) Penata golongan ruang III/c, dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d (c) Pembina golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Muda golongan IV/c (d) Guru Besar terdiri atas Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu: (a) Penata Muda golongan ruang III/a, dan Penata Muda golongan ruang III/b (b) Penata golongan ruang III/c, dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d

49

(c) Pembina golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Muda golongan IV/c Pasal 56 Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab Menurut Jabatan Fungsional dan Gelar Akademik yang telah diperoleh 1.

Rincian kegiatan Asisten Ahli, yaitu: (a) Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bawah koordinasi dan pembinaan dosen yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan lektor. (b) Melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma/Pascasarjana. (c) Melakukan bimbingan tugas penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, tesis dan diatur sebagai berikut: - Asisten Ahli yang berijazah Magister melaksanakan bimbingan pembuatan skripsi dan membantu kegiatan bimbingan pembuatan thesis, serta membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister; - Asisten Ahli yang berijazah Doktor melaksanakan bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu kegiatan bimbingan pembuatan, melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor. 2. Rincian kegiatan Lektor, yaitu: (a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bawah bimbingan seorang dosen atau yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan lektor kepala. (b) Melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Sarjana/Diploma/Pascasarjana. Melakukan bimbingan tugas

50

akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan diatur sebagai berikut: - Lektor yang berijazah Magister melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, serta diserahi tugas (D) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister dan membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor. - (D) adalah ditugaskan atas tanggung jawab dosen yang lebih senior yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya. - Lektor yang berijazah Doktor melaksanakan bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu kegiatan bimbingan pembuatan, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor. 3. Rincian kegiatan Lektor Kepala, yaitu: (a) Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat secara mandiri. (b) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, dan bagi Lektor Kepala yang berijazah Magister/Spesialis I membantu kegiatan bimbingan, dan bagi Lektor Kepala bergelar doktor melaksanakan kegiatan bimbingan . 4. Rincian kegiatan Guru Besar, yaitu: (a) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, serta melakukan pembimbingan skripsi, thesis dan (b) Memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian. (c) Membangun dan melakukan koordinasi kelompok peneliti yang terdiri atas dosen-dosen disuatu laboratorium dan jurusan/program studi tertentu.

51

(d) Melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 57 Pada hakekatnya dosen berhak atas kenaikan jabatan fungsional yang merupakan: Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi; Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai; Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akademik. Pasal 58 Sebutan Guru Besar/Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di Universitas dan masih dalam masa tugas Pasal 59 1. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan guru besar Emeritus 2. Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Pasal 60 Tenaga kependidikan 1. Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada universitas selain dosen. 2. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada universitas. 3. Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.

52

4. Persyaratan, tatacara pengangkatan, pangkat golongan ruang gaji dan wewenang tenaga kependidikan diatur oleh penyelenggara Universitas dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

1. 2. 3.

4. 5.

1.

Pasal 61 Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Mahasiswa dalam universitas dan atau fakultas bernaung di dalam organisasi yang bersifat intra universitas/fakultas. Organisasi dan tata kerjanya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan di universitas diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa. Ketentuan hubungan dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh Menteri. Pasal 62 Hak dan Kewajiban Mahasiswa Mahasiswa mempunyai hak: (a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; (b) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;

53

(c) Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar; (d) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; (e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; (f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; (g) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (h) Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat; (i) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas; (j) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat; 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor. 3. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk: (a) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada universitas; (b) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas; (c) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; (d) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau; (e) Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas; (f) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 4. Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Rektor.

54

Pasal 63 Sanksi Sanksi administrasi dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam ketentuan/peraturan universitas. Pasal 64 Alumni dan Organisasinya 1. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di universitas. 2. Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. 3. Hubungan organisasi alumni dengan universitas dan atau fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan universitas dan atau fakultas dengan organisasi alumni. Pasal 65 Kedudukan dan Tugas Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) 1. Ikatan Orang tua mahasiswa adalah wadah para orang tua mahasiswa/wali mahasiswa yang ikut membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi Fakultas. 2. Struktur dan Tatalaksana Organisasi IOM ditetapkan dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan hasil rapat IOM dan disahkan oleh Dekan. 3. IOM mempunyai tugas: (a) Membantu memecahkan permasalahan non akademis fakultas. (b) Membantu pengembangan Fakultas. (c) Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

55

BAB XI KERJA SAMA DENGAN PIHAK LUAR Pasal 66 1. Untuk meningkatkan mutu akademik, universitas dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. 2. Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, informas ilmiah dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi perkembangan universitas. 3. Bantuan kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan maupun non pendidikan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA Pasal 67 Pengertian dan Batasan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi 1. Ruang kuliah adalah ruang kuliah/seminar/diskusi yang diperuntukkan bagi sejumlah orang mahasiswa. 2. Laboratorium adalah tempat yang dilengkapi perlengkapan/alat-alat baik berupa peralatan fisik maupun makhluk-makhluk hidup tempat mahasiswa melakukan praktek belajar dan fasilitas bagi sivitas akademika melakukan penelitian. 3. Perpustakaan adalah tempat dimana tersimpan buku-buku, hasil penelitian, thesis, disertasi dan serta alat-alat elektronik dimana mahasiswa/dosen dapat memperoleh informasi ilmiah. 4. Studio adalah suatu tempat dimana mahasiswa dapat memperoleh informasi ilmiah melalui alat-alat audio-visual atau praktek simulasi mengenai kegiatan-kegatan yang ditampilkan sesuai dengan tujuan belajar.

56

Pasal 68 Persyaratan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Persyaratan kelengkapan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dari masing-masing disiplin ilmu yang dikembangkan dalam program studi dan pelaksanaannya diatur oleh peraturan universitas/fakultas Pasal 69 Pengelolaan, Pendayagunaan Prasarana dan Sarana 1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari yayasan diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik yayasan. 2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja diatur dengan ketentuan yang ditetapkan pimpinan universitas dengan persetujuan senat universitas. 3. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi universitas, diatur pimpinan universitas dengan persetujuan senat universitas. Pasal 70 Sistem Invetarisasi dan Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan universitas sehingga pemanfaatan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara optimal. Pasal 71 Aset Intelektual 1. Aset intelektual yang berupa hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil inovasi yang dilakukan oleh sivitas akademika harus diinvetarisasikan secara seksama.

57

2. Hal-hal yang terkait dengan ketentuan hak dan kewajiban yang muncul dari aset intelektual yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 72 Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas 1. Pembiayaan Universitas berasal dari: (a) Anggaran Yayasan (b) Anggaran yang berasal dari dana masyarakat atau bantuan dari Pemerintah (c) Dana bantuan Luar Negeri 2. Mekanisme perencanaan dan pengusulan anggaran: (a) Anggaran dari Yayasan dilakukan melalui proses usulan yang dibuat oleh Rektor dalam suatu dokumen yang memuat rencana dan penggunaan anggaran yang disebut Daftar Usulan Kegiatan. (b) Anggaran yang berasal dari dana masyarakat dilakukan melalui proses usulan yang dibuat Rektor dalam suatu dokumen yang memuat rencana dan penggunaan anggaran yang disebut Daftar Usulan Kegiatan Tambahan dan disahkan oleh Senat Universitas. (c) Anggaran yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui nota kesepakatan kerjasama. Pasal 73 Pengelolaan Anggaran (a) Anggaran-anggaran yang diusulkan oleh Rektor dan setelah mendapat persetujuan Yayasan diatur pengelolaan, penggunaan dan alokasinya kepada masing-masing unit kerja

58

dalam memorandum keuangan Rektor dan disetujui oleh Senat Universitas. (b) Tata cara pengelolaan dan penggunaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 74 Penggalian Sumber Dana Masyarakat 1. Untuk menunjang pengembangan universitas, perlu diganti sumbersumber dana dari masyarakat dalam bentuk: sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk dan lain-lain. 2. Universitas dapat mendirikan unit usaha dalam berbagai bentuk usaha sampingan dan usaha komersial. Pasal 75 Pengelolaan Sumber Dana IOM 1. Dana yang digali oleh pengurus IOM termasuk Penerimaan Bukan Pajak yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 2. Penggunaan dana IOM berdasarkan pada perencanaan yang disetujui oleh Rektor.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI Pasal 76 1. Pengawasan mutu dan efisiensi pelaksana Universitas menjadi tanggung jawab Rektor sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang diemban. 2. Senat sebagai badan normatif berkewajiban untuk melakukan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan Universitas.

59

3. Penilaian mutu pendidikan secara eksternal dalam bentuk akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang 4. Pengajuan akreditasi dilakukan setiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Pengusulan akreditasi pada setiap jenjang pendidikan dilakukan oleh Rektor.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 77 Ketentuan peralihan Perubahan dan atau penyempurnaan Statuta ini dilaksanakan atas persetujuan dan usul dari anggota Senat sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari seluruh anggota Senat yang ditetapkan oleh Rektor. 1. Dengan berlakunya Statuta ini, Ketua Yayasan Bina Patria Nusantara tentang Pengesahan Statuta Universitas Tribhuwana Tunggadewi tanggal 15 Pebruari 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi 2. Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di Malang Pada tanggal : 16 Pebruari 2012 Mengesahkan : Yayasan Bina Patria Nusantara, Ketua,

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Bambang Guritno NIP 194506071974121001

Prof. Dr. Ir. Wani Hadi Utomo NIP 194912041974121001

60

Hal : Perubahan STATUTA Statuta yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2009 telah dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi yang telah dirumuskan pada rapat Senat Universitas Tribhuwana Tunggadewi pada hari Rabu, 15 Januari 2012. Perubahan disajikan pada Tabel berikut : BAB MUKADIMAH BAB I. KETENTUAN UMUM

PASAL

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN BAB III IDENTITAS

2

BAB IV. PENYELENGG ARAAN

1

5

7

SEMULA BAB I Semula no 9 tentang Badan Pembina, sekarang ditiadakan.

PERUBAHAN Sebelum BAB I Semula no 9 tentang Badan Pembina, sekarang ditiadakan. Visi, misi, tujuan Visi, misi, tujuan Universitas lama Universitas baru Perubahan pada gambar lambang, bentuk lambang, makna lambang universitas UNITRI. Pola Ilmiah Pokok PIP Universitas belum dirumuskan Tribhuwana Tunggadewi Belum ada No.1 dan 9 ada penambahan penyelenggaraan penyelenggaraa pendidikan

Lambang, Hymne, Mars, Bendera dan Busana Akademik semula belum ditail

61

PENDIDIKAN

professional program diploma IV 13

No. 2 dan 3 belum ada penjelasan tentang semester dan satuan kredit semester

14

Kurikulum masuk BAB VI No. 1 sampai dengan no. 20 tentang kurikulum belum disesuaikan dengan peraturan yang baru

17

No 2 sampai dengan no.6 belum dijabarkan beban studi Magister, Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III, Program Diploma IV.

18

Penilaian

62

Hasil

n pendidikan professional program diploma IV No. 2 dan 3 penjelasan tentang semester dan satuan kredit semester Kurikulum masuk BAB IV. No. 1 sampai dengan no. 20 tentang kurikulum disesuaikan dengan peraturan yang baru No 2 sampai dengan no.6 beban studi Magister, Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III, Program Diploma IV. Penilaian Hasil

Belajar masuk BAB VII, No. 2 belum dihapus ujian akhir program studi

BAB VII. SUSUNAN ORGANISASI

19

No. 1 dan 2 ujian skripsi, Thesis

30

No.1 Badan Pembina Pendidikan diganti Yayasan No. 1 pendirian Badan Pembina Pendidikan Bhakti Nusantara

31

34 38

40 41 44

Rektor dan Pembantu Rektor Tentang Dekan dan wakil dekan, Sekretaris Fakultas ditiadakan

Belajar masuk BAB IV. No. 2 dihapus ujian akhir program studi No. 1 dan 2 ujian DIV, skripsi, Thesis, Disertasi No.1 Badan Pembina Pendidikan diganti Yayasan No. 1 pendirian Yayasan Bina Patria Nusantara berdasarkan SK Menhumham. Rektor dan Wakil Rektor Tentang Dekan dan wakil dekan, Sekretaris Fakultas ditiadakan Departemen

Belum ada Departemen No. 2 dan 3 jurusan No. 2 dan 3 jurusan diganti departemen No. 3 dan 4 bagian No. 3 dan 4

63

dar DAK dan DKU

BAB VIII. TATA CARA PENGANKATA N PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN BAB IX. TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

47

bagian dari BAAK dan BAKU Sebagian sudah Dijabarkan mulai tertuang di dalam pasal 47- pasal BAB SUSUNAN 51. ORGANISASI.

52

Tenaga Pendidik

53

No. 1 (c) assisten No. 1 (c) ahli sampai kondisi assisten ahli tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sampai No.1 sampai No.1 no.4 dengan no.4 dengan Tenaga Tenaga kependidikan kependidikan

55

BAB X. MAHASISWA DAN ALUMNI BAB XI.

61 66

Tenaga Pendidik

Tersaji mulai Pasal Tersaji mulai 55 sampai pasal 58 pasal 61 sampai dengan 65 Tersaji pada pasal Pada pasal 66

64

KERJASAMA BAB XII. SARANA DAN PRASARANA BAB XIII. PEMBIAYAAN

67 72

BAB XIV. PENGAWASAN DAN AKREDITASI

76.

BAB XV. KETENTUAN PENUTUP

77

70 Tersaji mulai Pasal Tersaji mulai 59 sampai pasal 63 Pasal 67 sampai pasal 71 Tersaji mulai Pasal Tersaji mulai 64 sampai pasal 66 Pasal 72 sampai pasal 75 pada Tersaji pada Pasal Tersaji 76 69 dengan BAB XVI Pasal dengan BAB PENGAWASAN XIV. DAN EVALUASI PENGAWASAN DAN AKREDITASI pada Tersaji pada BAB Tersaji pasal 77. BAB XVIII. XV. KETERNTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN BAB XIX. PENUTUP. KETENTUAN PENUTUP

65

1