1 2

 

Sidang Redaksi: Akhmad Novik, Anton Novenanto, Bambang Catur Nusantara, Imam Shofwan, Imron Fauzi, Mujtaba Hamdi; Pemimpin Redaksi: Bambang Catur Nusantara; Koordinator Liputan: Akhmad Novik; Litbang: Anton Novenanto; Radio Streaming: Abd. Rokhim, Hisyam Ulum; Desain & Teknis: Imron Fauzi

Suara Publik

kanal MENGURAI KASUS LAPINDO Vol. XI, (Mei) 2015

Lumpur Lapindo, Setelah 9 Tahun Bambang Catur Nusantara Badan Pengurus Jatam & editor korbanlumpur.info [email protected]  

Pada tahun 2007 BPK menghasilkan sebuah dan juga tidak pernah dilakukannya assesmen dokumen penting dalam kasus lumpur Lapindo. resiko dalam desain penanganan lumpur Lembaga ini melakukan audit kinerja atas kejadian Lapindo. Pengelolaan dilakukan seadanya, tanpa semburan lumpur Lapindo. Temuan-temuan dan pemahaman mendasar bagaimana lumpur rekomendasinya sangat penting, namun tidak Lapindo telah berdampak dalam berbagai pernah dijadikan pijakan dalam penyusunan dimensi kehidupan warga dan butuh kebijakan pengelolaan lumpur Lapindo. penanganan yang khusus. Ketiadaan laporan yang konsisten para BPK menemukan fakta-fakta bahwa Lapindo Brantas Inc. (LBI) tidak mampu menangani periset maupun pengurus negara terkait masalah di Sumur Banjarpanji 1 berupa rekahan kandungan berbahaya lumpur dan air yang lumpur Lapindo menambah pada formasi yang menyebabkan lumpur dikeluarkan menyembur ke permukaan. Bahkan, pada bahan ketidakjelasan bagaimana penanganan keluhan presentasi untuk Pertemuan Intosai-WGEA di warga atas tercemarnya air sumur, kawasan Tanzania pada Juni 2007, Anwar Nasution pertanian, tambak, kawasan laut, dan juga menyampaikan bahwa kejadian lumpur Lapindo permukiman. Rekomendasi BPK agar pemerintah segera merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia. melakukan riset mendalam dampak kandungan BPK juga menemukan bahwa regulasi dalam bahan berbahaya lumpur sepertinya tidak pernah eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam di dilakukan serius. Ini terlihat laporan penanganan Indonesia saat ini tidak melindungi warga dan lingkungan yang ditampilkan BPLS dalam lingkungan. Utamanya pada kawasan-kawasan situsnya (www.bpls.go.id) hanya berisi sebaran padat huni, tidak ada kekhususan pengelolaan gelembung gas dan penurunan muka tanah. sektor ini. Ditambah pula lemahnya pengawasan Padahal, Tarzan Purnomo (2014) menunjukkan yang dilakukan lembaga negara dalam proses logam berat telah menyebar di kawasan eksplorasi dan eksploitasi. pertambakan dan sungai di wilayah timur area Resiko semburan lumpur Lapindo semakin semburan lumpur Lapindo. Lumpur tidak saja tinggi karena: LBI tidak menggunakan mencemari air namun sudah mengkontaminasi perusahaan kontraktor yang telah memiliki tubuh ikan. Penelitian-penelitian serupa yang reputasi dalam pengeboran; penggunaan alat telah dihasilkan sejak 2007 menunjukkan yang tidak sesuai standar; serta, kualifikasi tenaga kandungan logam berat mencemari kawasan di teknis yang kurang atau tidak bisa dikontrol sekitar semburan Lapindo. Purnomo memeriksa kawasan tertentu secara dengan baik oleh pemerintah. Setahun setelah kejadian semburan lumpur periodik selama tiga kali. Di Renokenongo Lapindo itu, BPK juga menyimpulkan bahwa memeriksa kolam ikan, di Gempolsari memeriksa pemerintah sangat kurang dalam merespon sungai, di Tegalsari memeriksa kolam tandon, kejadian semburan dan cenderung dan kolam biasa di Permisan. LBI tidak Penelitian ini menunjukkan jumlah lambat. Akibatnya warga semakin menggunakan kesulitan dalam menemukan lokasi kandungan logam berat yang jauh yang lebih aman dan juga melebihi ambang batas yang perusahaan ditetapkan dalam Peraturan percepatan pemulihan ekonomi kontraktor yang mereka. Hal ini semakin Gubernur No. 45/2002 dan memiliki reputasi diperparah dengan ketiadaan Kepmen LH No. 51/2004. dalam pengeboran. Pemeriksaan kandungan perlindungan atas properti warga © Bambang Catur Nusantara, 2015 | kanal, Vol. XI, (Mei) 2015, hlm. 100102. http://korbanlumpur.info/buletin-kanal/ Artikel ini disebarluaskan menggunakan lisensi: Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional

4 3

Bambang Catur Nusantara | Lumpur Lapindo, Setelah 9 Tahun Cadmium (Cd) pada air kebijakan monitoring Pemerintah masih menunjukkan jumlah 0.018 – eksplorasi dan eksploitasi mengijinkan LBI 0.080 part per million (ppm). migas juga tidak dilakukan meneruskan pengeboran di Padahal, ambang batas oleh pemerintah. Di kawasan Desa Kalidawir yang keamanan hanya pada level di sekitar semburan lumpur jaraknya kurang dari tiga 0.01 ppm. Hal yang sama Lapindo, pemerintah pusat juga ditemukan pada melalui Kementerian ESDM kilometer dari pusat kandungan Timbal (Pb) yang semburan lumpur Lapindo. masih mengijinkan LBI untuk ditemukan sejumlah 0.013mendalamkan sumur 0.074 ppm. Padahal, ambang bakunya hanya pengeboran mereka di Desa Kalidawir yang pada level 0.03 ppm. jaraknya kurang dari tiga kilometer dari pusat Yang mengejutkan adalah temuan semburan lumpur Lapindo ke arah Timur. kandungan logam berat Cd dan Pb pada tubuh Menyusun kebijakan pengelolaan bencana ikan. Jumlah Cd ditemukan 0.037-1.542 ppm, yang tidak hanya berbasis bencana alam juga padahal ia tak boleh lebih dari 0.001 ppm lambat dikerjakan. BPK menyarankan adanya sebagai ambang batas keamanan. Demikian pembangunan kebijakan komperehensif atas halnya Pb ditemukan ribuan kali lipat melebihi bencana dan perlu dilakukan penguatan ambang batas 0.008 ppm dengan temuan kapasitas institusi pengelola bencana berdasar sejumlah 0.179-1.367 ppm. Logam berat dalam pengalaman bencana alam dan bencana buatan dosis tinggi bersifat karsinogenik pemicu kanker manusia, seperti lumpur Lapindo. Sayang, dalam waktu panjang. Hasil penelitian ini wacana penanganan bencana industri sepertinya sepertinya juga konsisten dengan temuan baru akan dibahas beberapa tahun lagi. sebelumnya pada tahun 2009. Pemerintah pimpinan Presiden Joko “Jokowi” Riset Walhi yang memeriksa kandungan Widodo sepertinya berniat untuk memperbaiki logam berat dalam air dan lumpur Lapindo di karut marut persoalan lumpur Lapindo. Jokowi puluhan titik area semburan lumpur Lapindo dan menjanjikan akan menalangi kompensasi untuk sungai Porong pada 2008 juga menemukan hal korban Lapindo yang mestinya menjadi beban serupa. Jumlah Cd dan Pb juga ribuan kali diatas LBI, melalui Minarak Lapindo Jaya (MLJ) juru ambang baku. bayar LBI untuk jual beli aset dalam Peta Area Diduga kuat ada korelasi erat antara Terdampak 22 Maret 2007, yang tak kunjung pemburukkan kualitas lingkungan dengan selesai. Sayang, hingga menjelang 9 (sembilan) menurunnya kualitas kesehatan warga. Misal, tahun usia semburan lumpur Lapindo pada 29 peningkatan jumlah penderita ISPA di Mei 2015 nanti, janji itu belum ada realisasinya. Puskesmas Porong tercatat sejumlah 24.719 Niat Jokowi itu pun sepertinya hanya solusi (pada 2005) menjadi 52.543 (2009). Kenaikan parsial atas dampak semburan lumpur Lapindo. lebih dari dua kali lipat juga terjadi pada penyakit Kerusakan yang diakibatkan oleh lumpur Gastrytis yang berjumlah 22.189 (tahun 2009) Lapindo sepertinya akan menapaki waktu yang dari jumlah semula 7.416 warga (tahun 2005). panjang untuk bisa dipulihkan. Jika pemerintah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tidak melakukan kajian mendalam yang bisa bekerjasama dengan Walhi Jatim pernah menghasilkan gambaran krisis sosial-ekologis memeriksa 20 warga korban Lapindo yang yang terjadi akibat semburan itu, maka tinggal di wilayah semburan lumpur Lapindo penyelesaiannya juga hanya menyentuh pada 2010. Dari seluruh warga yang diperiksa permukaan saja. Kerusakan lingkungan, relasi itu, 75% mengalami kelainan pada pemeriksaan sosial yang hancur, pendidikan anak-anak yang lengkap Haematologi. terancam, kesehatan yang tidak terjamin, dan Rekomendasi agar dilakukan revisi atas sumber ekonomi yang hilang, bila tidak ditelusuri

 

kanal, Vol. XI (Mei) 2015 | 101

6 5

Bambang Catur Nusantara | Lumpur Lapindo, Setelah 9 Tahun

mendalam niscaya akan semakin memperpanjang umur krisis di wilayah bagian selatan Sidoarjo ini. Berbagai dokumen temuan atas dampak semburan mestinya menjadi bahan untuk dibaca ulang agar memahami situasi. Pemerintahan Jokowi harus melakukan kajian kebutuhan yang mendalam dan melibatkan warga untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tindakan dan upaya pemulihan sosial-ekologis di sekitar lumpur Lapindo. Semua institusi negara mesti terlibat dalam upaya pemulihan korban Lapindo. Tidak bisa lagi krisis multi dimensi yang dihasilkan lumpur Lapindo ditangani badan khusus BPLS yang hanya menangani “wilayah terdampak” dan tindakan-tindakan terbatas seperti saat ini.

Jumlah kandungan logam berat dalam lumpur Lapindo melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 45/2002 dan Kepmen LH No. 51/2004. Pustaka Acuan Purnomo, Tarzan (2014) Cadmium and Lead Content in Aquatic Ecosystem, Brackishwater Ponds and Fish in Areas Affected Lapindo Mud, Proceeding of International Conference on Research Implementation and Education of Mathematichs and Sciences 2014, Yogyakarta State University, 18-20 May.

 

kanal, Vol. XI (Mei) 2015 | 102