MC
Baca Halaman 14
MEDIACELEBES Soal Kesehatan, Ini Hasil Kajian KPK
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
Edis i Mar - Apr 2017 Tahun Ke - VIII
Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan, Bolehkah ? Halaman 3
The News Reference Of Public
2017, Pemda Wajo Usul Enam PAMSIMAS “Usulan antara 245 Jt - 350 Jt per lokasi, yang pelaksanaan kegiatan pembangunan fisiknya akan dimulai setelah diterimanya DIPA APBN” Halaman 11
Untungnya Berlipat, Bupati Akan Gerakkan Budidaya Udang Vaname di Wajo
Kemendikbud Anugerahi Literasi Prioritas Untuk Wajo, Sidrap dan Maros Juga “Kunci dalam keberhasilan program ini adalah pemerintah daerah, yang telah meluncurkan program keaksaraan mereka sendiri di sekolah-sekolah” Halaman 13
“Smart City”, Pemda Wajo Jalin Kerjasama Dengan Pemkot Bandung
Da ri kiri : Bupa ti Wa jo - Wa li kota Ba ndung - Bupa ti Fa k-Fak Barat
Bupa ti Waj o, Andi Burhanuddi n Unru sa at melakukan peninjauan disalahsa tu lahan tamba k di Ja wa Barat ( Foto : Red/MC)
Jawa Barat, MC - Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru akan menggerakkan budidaya udang vaname di kabupaten Wajo. Caranya, Bupati mendatangkan tenaga ahli dan membuka lahan percontohan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok kelompok tani. Wacana itu diungkapnya saat melakukan studi tiru disalah satu lokasi tambak udang vaname di kecamatan Pamanukan, kabupaten Subang, Jawa Barat, belum lama ini. Bupati menuturkan, di Wajo terdapat lahan tambak sekitar 12 ribu hektare, jika potensi itu diolah dengan budidaya udang vaname hasilnya pasti menjanjikan dibanding masyarakat membudidayakan ikan bandeng.
“Untuk itu kita akan coba lakukan kerjasama dan menyediakan lahan percontohan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan kepada masyarakat", ujar Bupati disela kunjungannya. Sementara itu, operational leader Synergis AquaIndonesia, Rico Wisnu Wibisono mengungkap lahan yang dikelolanya tersebar pada beberapa titik, seperti di kalimantan dan pulau jawa. Menurutnya, budidaya udang vaname lebih menguntungkan karena bisa diproduksi 3 hingga 4 kali dalam setahun. Proses pengembangbiakan dilakukan selama 90 - 100 hari untuk1500 bibit perhektare tambak dengan kedalaman 1.5 - 2 meter. Nilai jualnya cukup menjanjikan
dibanding beban operasional yang harus dikeluarkan. "Pakannya Rp 15 ribu/kg, sementara harga udang Rp 60 - 80 ribu/ kg, itu yang mendorong kami untuk budidayakan udang vaname ini", tutur Wisnu. Sekedar informasi, (disalin dari www.agrotaninusantara.com) Udang Vaname (Lithopenaeus vannamei) merupakan jenis udang introduksi dari Amerika Selatan yang dibudidayakan di Indonesia sejak akhir 90-an. Budidaya udang vaname ini menggantikan udang windu (Penaeus Monodon) yang sulit dibudidayakan karena serangan virus White Spot. (Red/MC)
Bandung, MC - Pemerintah daerah kabupaten Wajo menjalin kerjasama dengan pemerintah kota Bandung dalam pengembangan konsep pembangunan bertajuk "Smart City". Kerjasama itu dalam bentuk penyerahan aplikasi dari Walikota Bandung, Ridwan Kamil kepada Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru yang ditandai dengan penandatanganan MoU (memorandum of undertanding di Balai Kota Bandung, beberapa hari yang lalu. Walikota Bandung, Ridwan Kamil
mengungkap, Smart City adalah sebuah program yang digagas untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan tugas pelayanan publik. Didalamnya terdapat aplikasi yang mengatur tentang perizinan, kepegawaian dan budgeting. Dengan aplikasi tersebut, pemerintah bandung lebih mudah melakukan kontrol. "Jadi, saya tidak perlu repot-repot lagi melakukan kontrol dan melayani satupersatu masyarakat, semua diatur melalui ...Sam bun g Hal aman 15...
Selamat & Sukses Kepada :
SUMARNI PANIKKAI, SP. M.Si Atas Keberhasilannya Menyelesaikan Program Doktor Bidang Keilmuan Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan Pada Sekolah Pasca Sarjana
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) BANDUNG Senin, 27 Maret 2017 Keluarga Besar : Drs. H. PANIKKAI SIDE Marsdya TNI (Purn) M. BASRI SIDEHABI, S.IP. M.BA (Duta Besar Indonesia diQATAR)
H. MILLANG IDRIS WELLO Beserta Keluarga
Pastikan Media Berlangganan Anda Terdaftar di Dewan Pers
Kunjungi Situs Online MEDIACELEBES.COM Design : Media Celebes Art
Parlemen
MEDIACELEBES 2 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
Takut Kualat, Zumi Zola Sambut Bupati Wajo di Jambi Ternyata Doyan “Barongko”
Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 d/a: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110, Telp/Fax: (021) 3862330, website: http://seleksi.kominfo.go.id, email:
[email protected] P EN G UM U MA N Panitia Seleksi (Pansel) Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) menerima pendaftaran Calon Anggota KIP periode 2017-2021 mulai tanggal 10 s.d 27 April 2017, bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkarnain bersama Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru
Jambi, MC – Kunjungan kerja Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru di Propinsi Jambi beberapa waktu lalu diwarnai dengan penyambutan secara resmi oleh Gubernur Jambi, H Zumi Zola Zulkifli. Penyambutan bertajuk ramah tamah ini berlangsung ramai dan dihadiri oleh para keturunan bugis yang merantau di Jambi. Dalam sambutannya Gubernur Jambi, Zumi Zola mengungkap rasa bangga dan mengapresiasi kunjungan Bupati Wajo. Ia menilai kunjungan itu adalah bahagian untuk mempererat tali silaturahmi dan kekerabatan. Tidak ada agenda khusus dalam penyambutan itu, namun Zumi Zola mengaku dekat dengan orang Bugis, maka dirinya melakukan penyambutan. “Silessureng iya maneng malebbi-e, terima kasih telah hadir bersama kami ditempat ini. Sebenarnya, beberapa hari lalu saya mendengar informasi bahwa Bupati Wajo akan hadir di Jambi, oleh itu saya undang untuk santap bersama di Rujab ini, saya takut kualat jika saya tidak undang dan perhatikan orang bugis – di Jambi”, ujar Zumi. Senada dengan Gubernur, Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru pun mengungkap apresiasi atas penyambutan yang dilakukan oleh Gubernur. Ia mengungkap penyambutan itu berlebihan baginya.
Orang nomor satu di Wajo ini juga berterima kasih kepada pemerintah Jambi yang teramat memperhatikan orang bugis - makassar di Jambi. “Hampir 90 persen orang Wajo yang melakukan perantauan berhasil karena berpegang teguh pada filosofi 3 S (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge) serta 3 pilar (religius, budaya, nasionalis)”, tutur Bupati. Ternyata, Zumi Zola Doyan “Barongko” Jambi, MC – Entah hanya berguyon atau berkata benar, Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkarnain disela sambutannya mengungkap doyan menikmati penganan khas orang bugis – makassar “Barongko” (kue khas bugis – makassar, sering disajikan diacara hajatan). Saking bangetnya dengan kue yang dibungkus dengan daun pisang ini, Zumi merasa gembira ketika mendapat undangan hajatan dari orang bugis. “Saya senang jika mendapat undangan pengantin, apalagi kalau yang undang itu orang bugis, saya suka makan barongko”, ujar Zumi Zola. (SIPD)
Harga Iklan : Rp 20.000 per milimeter perkolom BW - Rp 25.000 per milimeter perkolom Colour - Iklan Full Page BW Rp 10.000.000 Iklan Full Page Colour Rp 15.000.000 Harga Rp 50.000.- per bulan
1. Warga negara Indonesia; 2. Memiliki integritas dan berkelakuan tidak tercela; 3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; 4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik; 5. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; 6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Pusat; 7. Bersedia bekerja penuh waktu; 8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; 9. Sehat jiwa dan raga; 10. Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau yang setara dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Ristekdikti; 11. Memiliki pengalaman memimpin dan mengelola organisasi kemasyarakatan atau lembaga formal lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 12. Tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik; 13. Khusus untuk Pelamar berstatus Aparatur Sipil Negara : sekurang-kurangnya berpangkat Pembina (IV/a) dan pernah menduduki jabatan Administrator/Struktural atau Fungsional Ahli Madya atau yang disetarakan; seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; wajib mendapat persetujuan dari Atasan Langsung; sudah menyerahkan LHKPN/ LHKASN dan SPT tahun terakhir; Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi permohonan hanya dilakukan secara online melalui website http:// seleksi.kominfo.go.id, dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen sebagai berikut: a) Formulir pendaftaran yang ditandatangani (lampiran 1); b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); c) Pakta Integritas yang menyatakan komitmen melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya dan bersedia mengundurkan diri apabila terbukti tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undangundang, jika terpilih sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp6.000,(lampiran 2); d) Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa bersangkutan memiliki kualitas dan kredibilitas, minimal dari 2 (dua) tokoh masyarakat/organisasi. e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku; f) Surat Keterangan pernah bekerja pada Badan Publik yang ditandatangani oleh Pejabat terkait dan stempel instansi; g) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6; h) Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format yang disediakan oleh Panitia Seleksi (lampiran 3); i) Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017 - 2021, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp6.000 (lampiran 4); j) Ijazah asli terakhir, khusus untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri menyertakan bukti penyetaraan ijazah dari Kemristekdikti; k) Surat keterangan sehat termasuk pernyataan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; l) Khusus untuk Pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara: m) SK Pengangkatan Terakhir; n) Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir; o) Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang (lampiran 5); p) Surat Persetujuan Atasan Langsung yang ditandatangani dan distempel dinas (lampiran 6); q) Bukti Penyerahan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir. *Formulir Lampiran dan info lebih lanjut dapat diunduh melalui website: http://seleksi.kominfo.go.id Ketentuan lainnya: * Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. * Setiap informasi seleksi ini disampaikan hanya melalui website: http://seleksi.kominfo.go.id. * Peserta Seleksi diharapkan untuk selalu memonitor perkembangan setiap tahapan seleksi sesuai jadwal. * Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh Pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh Pelamar. * Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jakarta, 10 April 2017 An. PANITIA SELEKSI REKRUTMEN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2017-2021 FREDDY H. TULUNG KETUA PANITIA SELEKSI REKRUTMEN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2017-2021
Penerbit : Yayasan Nusa Persada Mandiri - Percetakan : CV. Rinjani Perkasa Jl Emmy Saelan Makassar - Sulawesi Selatan, Hp. 085218323266 (Isi diluar tanggung jawab percetakan) Pembina : Drs. Jasman Juanda, M.Si, Dr. H. Baso Rahmanuddin, MM. M.Kes, Penasehat Hukum : H. Alimuddin, S,Sos.SH, Penanggung Jawab / Pimpinan Redaksi : Nur Asri, SH, Dewan Redaksi : Sultan,S.Sos, Abd Hakim, Muh. Rusli Amiruddin, Redaktur Pelaksana : Nur Aswar, Reporter : Hendrik Tamul, Zulfikar Yusliskatin (Makassar - Gowa - Maros), Asmarani Nur, Arlin Sujarlin, Bs Selvi Damayanti (Wajo), Muh Arkam (Soppeng - Bone), Aswan Awal (Lutim), Zainal Arifin (Wajo) Sirkulasi - Iklan : Nur Yasmin, Fotografer : Syahrul, Administrasi : Sahriani T, S.Sos (Alamat Redaksi : Komplek Perumahan Nurul Mahatma Blok C1. Hp 085242827643. Email :
[email protected] -
[email protected])
Kunjungi Situs Online http://mediacelebes.com/ - Email :
[email protected] - Hp 0852 4282 7643 Design : Media Celebes Art
Figuristik
The News Reference Of Public
MEDIACELEBES 3
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan, Bolehkah ? Jakarta, MC - Menteri Kesehatan RI menerbitkan peraturan tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan profesi tenaga kerja terkait dengan sponsorship, yang tidak boleh mempengaruhi independensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.
Ilustrasi (Foto : KPK)
Korupsi di Asia-Pasifik: Apa Pendapat 20.000 Orang tentang Hal Ini
Sebagai bagian dari kegiatan untuk Global Corruption Barometer, organisasi Transparency International (TI) dalam surveinya telah berkomunikasi dengan hampir 22.000 orang dari berbagai wilayah. Mereka menuturkan pengalaman dan interaksi mereka dengan berbagai praktik korupsi yang terjadi di 16 negara dan teritori di Asia Pasifik. Dalam laporan TI tersebut, diketahui bahwa 1 dari 4 orang yang disurvei melakukan penyuapan demi mendapatkan akses kelayanan publik. Dengan demikian, jika dihitung berdasarkan tingkat praktek suap dan jumlah penduduk dewasa di tiap negara/teritori, jumlahnya kurang lebih 900 juta orang di 16 wilayah survei. (Diolah dari E-Newsletter Komisi Pemberantasan Korupsi)
Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan. Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir/ disponsori oleh perusahaan atau industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan, dan perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam peraturan ini, sponsorship yang diberikan kepada tenaga kesehatan harus memenuhi prinsip tidak mempengaruhi independensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, tidak dalam bentuk uang atau setara uang (cek, giro, billyet), tidak diberikan secara langsung kepada individu sesuai dengan bidang keahlian, diberikan secara terbuka dan dikelola secara akuntabel dan transparan. Sponsorship oleh perusahaan, industri farmasi maupun alat kesehatan harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan, agar tidak mempengaruhi tenaga medis dalam membuatkan resep, anjuran penggunaan barang atau terkait produk sponsorship. Sponsorship yang diterima oleh institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan ataupun organisasi profesi sebagai penyelenggara dapat digunakan untuk penyelenggaraan seminar atau pertemuan ilmiah, atau pendidikan dan pelatihan. Besaran sponsorhip yang diterima oleh institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan maupun organisasi profesi sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau unit cost yang berlaku pada asosiasi atau perusahaan pemberi sponsorship. Institusi sebagai penyelenggara maupun bukan penyelenggara, organisasi profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan praktik perorangan yang menerima sponsorship dan perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya pemberi sponsorship harus lapor. Laporan disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima sponsorship. Menteri, gubernur, bupati/walikota
perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka menteri, gubernur, bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan yang melanggar peraturan menteri ini berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui gratifikasi, perlu diatur pengendalian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Gratifikasi dianggap suap apabila gratifikasi yang diterima oleh aparatur Kementerian Kesehatan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawaan dengan kewajiban dan tugas penerima. Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tentang 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan tujuan memberikan pedoman bagi aparatur kementerian kesehatan dalam menentukan tindakantindakan yang berpotensi atau mengarah pada gratifikasi, dan mewujudkan aparatur kementerian kesehatan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Gratifikasi yang dianggap suap seperti marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk, cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dan gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya, dan sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk. Sementara gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan seperti cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, work-
shop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; dan sponsorship yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, kemudian dibentuklah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). UPG Kementerian Kesehatan bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada KPK terkait adanya gratifikasi. Maka, setiap aparatur Kementerian Kesehatan wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK. Atau untuk mempermudah pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, pelaporan bisa dilakukan di UPG ini. Setiap aparatur Kementerian Kesehatan memberikan laporan kepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya gratifikasi dengan menggunakan form yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis diharapkan memberikan laporan kepada UPG Kementerian Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak adanya laporan gratifikasi oleh aparatur Kementerian Kesehatan diterima. UPK Kementerian Kesehatan lalu melaporkan gratifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kepada KPK sejak diterimanya laporan gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh KPK. UPG Kementerian Kesehatan dalam memberikan laporan gratifikasi kepada KPK perlu melakukan analisis dan pemrosesan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tentang 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan ini berlaku sejak tanggal 27 Maret 2014. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan berlaku sejak 8 November 2016. (Sumber : E-Newsletter KPK) Design : Media Celebes Art
Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan (SIPD/K)
The News Reference Of Public
MEDIACELEBES 4
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
S A LI N A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mela ksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pela ksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang De sa seba gaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana an UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta ng De sa (Le mba ra n Ne ga ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te ntang Pe me rintaha n D a e ra h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seba gaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pela ksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Pera turan Preside n Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ke menterian Da lam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) se bagaimana tela h diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PE RATURAN ME NTERI DALAM NE GE RI TENTANG KEWENANGAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dala m Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dala m Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pe me rinta han D ae ra h a dala h penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan D ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dala m Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daera h adalah Kepala D a era h se baga i unsur penye le ngga ra Peme rinta ha n Da e rah yang me mimpin pela ksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Urusa n Pe merinta ha n a dala h ke kua saa n pe me rinta ha n ya ng me nja di kewe nangan Presiden yang pe laksanaa nnya dila kuka n ole h ke me nteria n ne ga ra da n penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk me lindungi, mela yani, me mbe rdayaka n, dan menyejahterakan masyarakat. 5. Urusan pemerinta ha n konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daera h Provinsi, Dae rah Kabupaten/Kota. 6. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 7. Camat a ta u sebutan la in a da la h pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksa na an tuga snya mempe role h pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wa likota untuk mena ngani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 8. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota adala h Peraturan Kepala Daerah. 9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Peme rinta ha n De sa a da la h penyele ngga raan urusan pemerinta han dan kepentingan masyarakat setempat dala m sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Ke we na nga n D e sa a dala h
kewenangan yang dimiliki D esa meliputi kewe nangan berda sa rka n ha k a sa l-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Da erah Provinsi, a tau Pemerintah Da erah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 13. Pera turan De sa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan ole h Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk me la ksa naka n se bagia n Urusa n Pemerinta ha n yang me njadi kewenanga n Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 15. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam mela ksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dala m menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksana an bidang kewena ngan desa yang meliputi: a. penyele nggaraan Pemerintahan Desa; b. pela ksanaan Pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini adalah: a. Kewenangan Desa; dan b. Kewenangan Desa Adat. BAB IV KEWENANGAN DESA Bagian Kesatu Penataan Kewenangan Pasal 5 (1) Ke wenangan Desa sebaga ima na dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan mela lui penataan kewenangan Desa. (2) Pena taa n ke we na ngan D esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. jenis dan perincian kewenangan Desa;
dan b.
kriteria kewenangan Desa.
Bagian Kedua Jenis dan Perincian Kewenangan Desa Paragraf Kesatu Jenis Kewenangan Desa Pasal 6 Je nis ke we na ngan D esa se ba ga imana dimaksud dala m Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan la in yang ditugaskan ole h Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah D aerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kedua Perincian Kewenangan Desa Pasal 7 (1) Perincia n ke wena nga n De sa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa. (2) Selain kewenangan seba gaimana dima ksud pada ayat (1) Pemerintah Da erah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa. (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inve nta risa si ke wena nga n, seba gaimana dima ksud pada ayat (2) Pemerintah Da erah Kabupaten/Kota menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan. (4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 8 (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, paling sedikit terdiri atas: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. penge lolaa n tempa t pema ndia n umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengemba nga n da n pembinaa n sanggar seni dan bela jar; h. pengelola an perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelola an air minum berskala Desa; dan k. pembuata n ja lan D esa antarpermukiman ke wilayah pertanian. (2) Selain kewenangan seba gaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala De sa la innya de nga n mengikutsertakan Pemerintah Desa. (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa sebagaima na dimaksud pada ayat (2), Peme rinta h D a era h Ka bupa ten/ Kota menetapkan kewenangan lokal berskala Desa la innya dengan memperha tikan situasi, kondisi, dan kebutuhan. (4) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 9 (1) Pe rincia n Ke we na ngan yang dituga skan da ri Pemerinta h, Peme rintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi: a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pelaksanaan Pembangunan Desa; c. pembinaa n kema syara ka ta n Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Kewe nanga n pe nuga sa n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus ole h De sa sesua i ke te ntua n pe ra tura n perundang-undangan.
Bagian Ketiga Kriteria Kewenangan Desa Pasal 10 Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain: a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; b. se sua i pe rkemba nga n masyarakat; c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 11 Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara la in: a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; b. telah dijalankan oleh Desa; c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; d. muncul karena perke mbangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa. Pasal 12 Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Peme rinta h, Peme rinta h D a era h Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c antara lain: a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa; b. memperhatikan prinsip efisiensi
Design : Media Celebes Art
Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan (SIPD/K)
MEDIACELEBES 5 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
dan peningkatan akuntabilitas; c. pela yana n publik ba gi masyarakat; d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyele nggaraan Pemerintahan Desa; e. me ndorong pra karsa da n partisipasi masyarakat; dan f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Pasal 13 Krite ria ke we na ngan lain ya ng ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, antara lain: a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan; b. sesuai dengan prinsip efisiensi; c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan d. kepe ntingan nasiona l ya ng bersifat khusus dan strategis. BAB V KEWENANGAN DESA ADAT Bagian Kesatu Penataan Kewenangan Pasal 14 Pena taa n ke we na ngan D esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berla ku mutatis mutandis bagi penataan kewenangan Desa Adat. Bagian Kedua Jenis dan Perincian Kewenangan Desa Adat Paragraf Kesatu Jenis Kewenangan Desa Adat Pasal 15 Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku mutatis mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat. Paragraf Kedua Perincian Kewenangan Desa Adat Pasal 16 Perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. pe ngaturan dan pelaksa na an pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ula yat atau wilayah adat; c. pele starian nilai sosial budaya Desa Adat; d. penyele sa ian sengke ta a da t berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang se laras de ngan prinsip hak a sa si ma nusia de nga n menguta ma ka n pe nyele saia n se cara musyawarah; e. pe nye lenggara a n sida ng perdamaian peradila n Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesua i dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. Pasal 17 Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit meliputi: a. penataan sistem organisasi dan kele mbagaan masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelola an tanah ulayat; e. kesepakatan dala m ke hidupan masyarakat Desa Adat; f. pengelolaan tanah kas Desa Adat; g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan h. masa jabatan Kepala Desa Adat
dan Perangkat Desa Adat. Pasal 18 Perincian kewenangan lokal berskala Desa se ba gaima na dimaksud dalam Pa sa l 8 dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah D ae ra h Ka bupa te n/ Kota ke pada De sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. Bagian Ketiga Kriteria Kewenangan Desa Adat Pasal 19 Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 antara lain: a. adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berke mba ng da la m penyelenggaraan Desa Adat; b. hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan c. se suai prinsip Negara Kesa tuan Republik Indonesia. Pasal 20 Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT Pasal 21 (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewe nangan berdasa rka n ha k a sal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dijadikan bahan bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rancangan Pe ra tura n Bupati/ Wa likota te ntang da ftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ra nca nga n Pe ra tura n Bupati/ Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat; b. kriteria kewenangan Desa dan Desa Adat; c. meka nisme pe laksa na a n kewenangan Desa dan Desa Adat; d. evaluasi dan pelaporan pelaksananan kewenangan Desa dan Desa Adat; dan e. pendanaan. Pasal 22 (1) Ra nca nga n Pe ra tura n Bupati/ Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebelum ditetapka n ole h Bupa ti/Walikota dikonsultasikan kepada Gubernur. (2) Gube rnur da la m me la kuka n konsultasi atas Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang rincian daftar kewenangan Desa se ba ga ima na dima ksud pada aya t (1) berkoordinasi dengan Menteri. (3) Hasil koordinasi Gube rnur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota. (4) Bupa ti/Wa likota me ne ta pka n Pe ra tura n Bupati/ Wa likota te ntang da ftar kewenangan Desa dan Desa Adat paling la ma tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi. Pasal 23 (1) Be rdasarka n Peraturan Bupati/ Walikota tentang daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (4), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asalusul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat. (2) Pe ra tura n De sa se baga ima na dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, da n ke butuhan loka l D e sa yang bersangkutan. BAB VII URUSAN PE ME RINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN DESA DAN DESA ADAT Bagian Kesatu Urusa n Pe me rintaha n Konkuren Yang Ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat Pasal 24 (1) Urusan pemerintahan konkuren yang me nja di ke we na nga n pe me rintah dapa t ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa dan Desa Adat. (2) Urusan pemerintahan konkuren yang ditugaska n ke pa da D e sa da n D e sa Ada t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denga n Pe ra tura n Me nteri ya ng menyelenggarakan urusa n pemerintahan di bidang tertentu setelah berkoordinasi dengan Menteri. Pasal 25 (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewena ngan pemerintah yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat, Menteri membentuk kelompok kerja. (2) Ke lompok kerja se baga ima na dimaksud pada ayat (1) dite tapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 26 (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa dan Desa Adat. (2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Pe raturan Gubernur. Pasal 27 (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat, Gubernur membentuk kelompok kerja. (2) Ke lompok kerja se baga ima na dimaksud pada ayat (1) dite tapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 28 (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menja di ke wenangan pe me rinta h dae ra h ka bupa ten/ kota dapat ditugaska n se bagian pelaksanaan urusannya kepada Desa dan Desa Adat. (2) Penugasan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepa da D esa seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dite tapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 29 (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inve ntarisasi ke we nanga n pe me rinta h kabupaten/kota yang sebagian pelaksa naan urusannya akan ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat, Bupati/Wa likota membentuk kelompok kerja. (2) Ke lompok kerja se baga ima na dimaksud pada ayat (1) dite tapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bagian Kedua Urusa n Pemerintahan Umum Dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat Pasal 30 (1) Urusan pemerintahan umum dan tugas pe mba ntua n ya ng me nja di ke we na nga n
Pemerinta h, Pemerintah D ae ra h Provinsi, Pe merintah Dae rah Kabupa ten/Kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa dan Desa Adat. (2) Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja dan pendanaan untuk mela ksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan Desa Adat berla ku muta tis muta ndis ba gi urusa n pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang se ba gian pe la ksanaannya ditugaska n oleh Pemerinta h, Pemerintah D ae ra h Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan Desa Adat. BAB VIII PELAPORAN Pasal 31 (1) Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di wilayahnya. (2) Gube rnur mela porka n ke pa da Me nte ri me la lui D ire ktur Jende ra l Bina Pe me rinta han D esa terhadap pe la ksa na an penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota. (3) Pelapora n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dila kukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. (4) Ha sil pe la pora n se baga ima na dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Menteri untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat secara nasional. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/ Kota. (3) Bupa ti/ Wa likota mela kuka n pe mbinaa n da n pe ngawa saa n te rhada p pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), melalui: a. fasilitasi dan koordinasi; b. pe ningka ta n ka pa sita s aparatur Pemerintah Desa; c. monitoring dan evaluasi; dan d. dukungan teknis administrasi. Pasal 33 Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Bupati/Walikota dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 34 Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat dibebankan pada: a. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah Provinsi; dan c. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; d. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Desa; dan e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35 (1) Hak-hak ulayat D e sa dia kui kebe rada a nnya se panja ng kesa tua n masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan pe rke mba nga n masya rakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Penga kua n se baga ima na dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan. Pasal 36 Penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Provinsi Aceh, Provinsi D aerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat selain berpedoman pada Peraturan Menteri ini, juga mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekhususan daerah Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Pasal 37 Desa da pat melaksana kan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 38 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini. (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang suda h berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setia p ora ng mengetahuinya, memerintahkan pengunda ngan Pera turan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1037. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Design : Media Celebes Art
Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan (SIPD/K)
MEDIACELEBES 6 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
S A LI N A N
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa - 3 - (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 Tentang Tata Cara
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 15. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). 16. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 17. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 18. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 21. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa. 22. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihanpilihan yang diputuskan secara mandiri. 23. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa. 24. Lingkar Budaya Desa adalah proses
pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 25. pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Pasal 3 Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip- prinsip: a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedabedakan; b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 4 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa Pasal 5 Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan
Desa, yang meliputi antara lain: a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. lingkungan pemukiman; 2. transportasi; 3. energi; dan 4. informasi dan komunikasi. b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. kesehatan masyarakat; dan 2. pendidikan dan kebudayaan. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran. d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 2. penanganan bencana alam; 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 4. pelestarian lingkungan hidup. e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Pasal 6 Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi: a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan. b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang Design : Media Celebes Art
Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan (SIPD/K)
The News Reference Of Public
MEDIACELEBES
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada: 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 7 Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain: a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa; c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; d. pengembangan sistem informasi Desa; e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Pasal 8 Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi: a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1. pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1. penguatan usaha ekonomi warga/ kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa; 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa; d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi: 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi: 1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa; 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa. BAB IV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 9 Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.
Pasal 10 (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa. (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pasal 11 (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. BAB VI PELAPORAN Pasal 13 (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 15 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa. (2) Pedoman Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 16 (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Kabupaten/ Kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota. (2) Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah kabupaten/kota yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang- undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan masalah. (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. (4) Pembentukan satuan kerja khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditiadakan jika kabupaten/kota yang bersangkutan telah memiliki SKPD dengan tugas dan fungsi pembinaan serta fasilitasi kebijakan dan regulasi Desa. Pasal 17 (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa. (3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 18 Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui: a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden; b. pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya Desa-Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai k e w e n a n g a n . BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
7
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1883 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT B. PENGATURAN DANA DESA C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. PENDAMPINGAN B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IV PELAPORAN BAB V PENUTUP LAMPIRAN Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota Contoh Format 2. Laporan Bupati/ Walikota Kepada Gubernur Contoh Format 3. Laporan Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi BAB I PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat okum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/ sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian Design : Media Celebes Art
Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan (SIPD/K)
MEDIACELEBES 8 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa. Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/ khas. Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis. Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. BAB
II
PENGATURAN
DANA
A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 1. Maksud Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa. 2. Tujuan a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017. 3. Manfaat a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa; b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. PENGATURAN DANA DESA 1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada URUSANkewenangan Desa berdasarkan hak asalusul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang - 26 - Desa khususnya Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut: a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa; b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwewenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa. 2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. 3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan
Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa. 4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaanDana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota. C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG D I P R I O R I T A S K A N 1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa. 2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatankegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa. 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; b) selokan; c) tempat pembuangan sampah; d) gerobak sampah; e) kendaraan pengangkut sampah; f) mesin pengolah sampah; dan g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: a) tambatan perahu; b) jalan pemukiman; c) jalan poros Desa; d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; f) jembatan Desa; g) gorong-gorong; h) terminal Desa; dan i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain: a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b) pembangkit listrik tenaga diesel; c) pembangkit listrik tenaga matahari; d) instalasi biogas; e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: a) jaringan internet untuk warga Desa; b) website Desa; c) peralatan pengeras suara (loudspeaker); d) telepon umum; e) radio Single Side Band (SSB); dan f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar. 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: a) air bersih berskala Desa; b) sanitasi lingkungan; c) jambanisasi; d) mandi, cuci, kakus (MCK); e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; - 30 - f) alat bantu penyandang disabilitas; g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; h) balai pengobatan; i) posyandu; dan j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) taman bacaan masyarakat; b) bangunan PAUD; c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; d) wahana permainan anak di PAUD; e) taman belajar keagamaan; f) bangunan perpustakaan Desa; g) buku/bahan bacaan; h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; i) sanggar seni; j) film dokumenter; k) peralatan kesenian; dan l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa. 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) bendungan berskala kecil; b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan; c) irigasi Desa; d) percetakan lahan pertanian; e) kolam ikan; f) kapal penangkap ikan; - 31 g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h) tambak garam; i) kandang ternak; j) mesin pakan ternak; k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; b) lumbung Desa; c) gudang pendingin (cold storage); dan d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) mesin jahit;
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; c) mesin bubut untuk mebeler; dan d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pasar Desa; b) pasar sayur; c) pasar hewan; d) tempat pelelangan ikan; e) toko online; f) gudang barang; dan g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: a) pondok wisata; b) panggung hiburan; c) kios cenderamata; d) kios warung makan; e) wahana permainan anak; f) wahana permainan outbound; g) taman rekreasi; h) tempat penjualan tiket; i) rumah penginapan; j) angkutan wisata; dan k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) penggilingan padi; b) peraut kelapa; c) penepung biji-bijian; d) pencacah pakan ternak; e) sangrai kopi; f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; g) pompa air; h) traktor mini; dan i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1) pembuatan terasering; 2) kolam untuk mata air; 3) plesengan sungai; 4) pencegahan abrasi pantai; dan 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 2) pembangunan gedung pengungsian; 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3. Kegiatan Prioritas Bidang
Design : Media Celebes Art
Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan (SIPD/K)
MEDIACELEBES 9 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Undangundang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: a) penyediaan air bersih; b) pelayanan kesehatan lingkungan; c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; d) pengelolaan balai pengobatan Desa; e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; f) pengobatan untuk lansia; g) fasilitasi keluarga berencana; h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) bantuan insentif guru PAUD; b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; c) penyelenggaraan pelatihan kerja; d) penyelengaraan kursus seni budaya; e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: a) pengelolaan terminal Desa; b) pengelolaan tambatan perahu; dan c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Desa; b) koran Desa; c) website Desa; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengelolaan usaha hutan Desa; f) pengelolaan usaha hutan sosial; g) pengadaan bibit/induk ternak; h) inseminasi buatan; i) pengadaan pakan ternak; dan j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) tepung tapioka; b) kerupuk; c) keripik jamur; d) keripik jagung; e) ikan asin; f) abon sapi; g) susu sapi; h) kopi; i) coklat; j) karet; dan k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) meubelair kayu dan rotan, b) alat-alat rumah tangga, c) pakaian jadi/konveksi d) kerajinan tangan; e) kain tenun; f) kain batik; g) bengkel kendaraan bermotor; h) pedagang di pasar; i) pedagang pengepul; dan j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain: a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama. 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pengelolaan hutan Desa; b) industri air minum; c ) industri pariwisata Desa; d) industri pengolahan ikan; dan e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) sosialisasi TTG; b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) penyediaan informasi harga/pasar; b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; c) kerjasama perdagangan antar Desa; d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1) pembibitan pohon langka; 2) reboisasi; 3) rehabilitasi lahan gambut; 4) pembersihan daerah aliran sungai; 5) pemeliharaan hutan bakau; 6) perlindungan terumbu karang; dan 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain: a) pengembangan sistem informasi Desa; b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: a) penyusunan arah pengembangan Desa; b) penyusunan rancangan program/kegiatan
pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: a) pendataan potensi dan aset Desa; b) penyusunan profil Desa/data Desa; c) penyusunan peta aset Desa; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: a) sosialisasi penggunaan dana Desa; b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain: a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; c) pengembangan sistem informasi Desa; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain: a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain : a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain: a) pelatihan kepemimpinan; b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa; c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan b) pelatihan teknologi tepat guna; c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi; d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain: 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif; 2. tenaga kerja usia produktif; 3. kelompok usaha ekonomi produktif; 4. kelompok perempuan; 5. kelompok pemuda; 6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan; 8. kelompok pengrajin; dan 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa. e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: a) Pemantauan berbasis komunitas; b) Audit berbasis komunitas; c) Pengembangan unit pengaduan di Desa; d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatankegiatan yang dipilih harus: 1) tercantum dalam Peraturan Bupati/ Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/ walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan- kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk : a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal; Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan Design : Media Celebes Art
Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan (SIPD/K)
MEDIACELEBES 10 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
dilakukan dengan cara: a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan; b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan. 2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara: a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa; b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan. 3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa. 4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. 5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya
berdasarkan: a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi: 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat); 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan 3) Desa campuran geneologis-teritorial. b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi: 1) Desa pesisir/Desa pantai; 2) Desa dataran rendah/lembah; 3) Desa dataran tinggi; dan 4) Desa perbukitan/pegunungan. c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi: 1) Desa dengan permukiman menyebar; 2) Desa dengan permukiman melingkar; 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan). d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi: 1) Desa pertanian; 2) Desa nelayan; 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan 4) Desa perdagangan (jasa-jasa). e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi: 1) Desa sangat tertinggal; 2) Desa tertinggal; 3) Desa berkembang; 4) Desa maju; dan 5) Desa mandiri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut: 1. Tahap Musyawarah Desa Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa. 2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa
Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatankegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut: a. pagu indikatif Dana Desa; dan b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM. Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap: a. kemanfaatan hasil kegiatan; b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan; c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya; d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan; e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya. Contoh: Desa A : tipologi Desa perbukitanperkebunan/perladangan- campuran-tertinggal dan sangat tertinggal Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial- berkembang Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologismaju dan mandiri 3. Tahap Penetapan RKP Desa Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. 4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing- masing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatankegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk
menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa. TahapReviewRancangan APB Desa Bupati/ walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatankegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut: a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang- undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. PENDAMPINGAN Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. UU Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; 2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi : a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa; b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa; c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan d. memberikan bimbingan, supervisi dan
konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. 3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi: a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa. BAB IV PELAPORAN 1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/ Walikota Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota sebagimana Format 1. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 2. Mekanisme Pelaporan dari Bupati/ Walikota kepada Gubernur Bupati/Walikota menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten/ Kota kepada Gubernur sebagaimana Contoh Format 2. Terlampir: 3. Mekanisme Pelaporan dari Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Laporan Gubernur disampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana Contoh Format 3. Terlampir, paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari kabupaten/kota. 4. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. BAB V PENUTUP Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Kabupaten/Kota dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2017, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual Desa-Desa di Indonesia. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. EKO PUTRO SANDJOJO
Design : Media Celebes Art
Political Frame
MEDIACELEBES 11 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
2017, Pemda WajoUsul Enam PAMSIMAS Ke gi atan P enguatan BP - PAMSIMAS di Aula Kantor Di na s PMD Ka bupa te n Wa jo
Wajo, MC - Bertempat di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Wajo, beberapa hari yang lalu diselenggarakan kegiatan Penguatan BP - SPAMS PAMSIMAS Program PAMSIMAS I dan II Kabupaten Wajo Tahun 2017. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas PMD, Baso Maulana. Salah satu agenda yang dibahas adalah menggali kendala dan penguatan kelembagaan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) dari Program PAMSIMAS fase I dan II yang telah tersebar pada 89 desa/ kelurahan di kabupaten Wajo dengan total jumlah layanan Sambungan Rumah eksisting 6.428 SR. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang Kab. Wajo, Ahmadi mengungkapkan bahwa kabupaten Wajo telah berpartisipasi sejak Program PAMSIMAS pertama kali digulirkan yaitu fase I (2008 - 2012), dilanjutkan PAMSIMAS II (2013 - 2015),
hingga PAMSIMAS III (2016 - 2019). Untuk PAMSIMAS III, terdapat penyempurnaan diantaranya proses sosialisasi, perencanaan hingga penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dilakukan H-1 untuk memastikan penyelesaian kegiatan tepat waktu pada tahun anggaran berjalan ; sasaran kegiatan tidak hanya untuk desa "baru" tetapi dapat dialokasikan pada desa "lama" dalam bentuk pengembangan atau perluasan sarana/prasarana air minum. Perbedaan lainnya yaitu PAMSIMAS III hanya dialokasikan pada wilayah desa saja karena adanya kontribusi sebesar 10 persen dari total kebutuhan anggaran pada RKM harus berasal dari Dana Desa. PAMSIMAS III juga tetap mempertahankan kewajiban kontribusi dari masyarakat sebesar 20 persen (4 persen dana tunai incash dan 16 persen sumbangan tenaga in kind) untuk meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap Program PAMSIMAS. Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Wajo mengusulkan 4 "Desa APBN", dan 2 "Desa APBD" sebagai bentuk
sharing kegiatan dari Pemkab Wajo, dengan nilai usulan antara 245 Jt - 350 Jt per lokasi, yang pelaksanaan kegiatan pembangunan fisiknya akan dimulai setelah diterimanya DIPA APBN. Tantangan Program PAMSIMAS kedepan adalah menjaga keberlanjutan dan keberfungsian sarana air minum yang telah terbangun di masyarakat; memelihara sarana yang belum berfungsi optimal; mendorong kemandirian dari BP SPAM, menduplikasi model kelembagaan pengelola PAMSIMAS pada desa/Kelurahan Non PAMSIMAS; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber air baku yang digunakan sehingga diharapkan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2019, akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat di Kabupaten Wajo dapat mencapai angka 100 persen sebagaimana target dari gerakan nasional 100-0-100. Hal lain yg tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan penyediaan air minum bagi masyarakat di wilayah kelurahan yang tidak dapat diakomodir melalui Program PAMSIMAS reguler. Pembinaan terhadap Program PAMSIMAS dilakukan oleh Panitia Kemitraan (Pakem) yang berkedudukan di Bappeda dan beranggotakan OPD Bappeda, Dinas BMCKJK-PR, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya, serta melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa utamanya pada tahap implementasi di tingkat masyarakat. Sumber Data : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang Kab. Wajo, Ahmadi
UPRI Makassar Gelar Aksi Donor Darah Makassar, MC - Universitas Pejuang R.I Makassar menggelar aksi donor darah. Kegiatan donor darah dilakukan di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), belum lama ini bekerjasama dengan KSR PMI Unit 118 Markas Kota Makassar sebagai salah satu rangkaina kegiatan Milad ke 9. Andi Alim, SE, SKM, M. Kes, Wakil Rektor III Universitas Pejuang R.I Makassar sekaligus sebagai penanggung jawab aksi donor darah mengatakan kegiatan donor darah ini diselenggarakan
sebagai wujud kepedulian sosial dan kemanusiaan warga Universitas Pejuang R.I Makassar. “Aksi donor darah ini merupakan bentuk solidaritas sosial Universitas Pejuang R.I Makassar kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta membantu pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan,” urainya. Dalam acara yang diselenggarakan oleh KSR PMI Unit 118 Markas Kota Makassar ini setidaknya lebih dari 40
pendaftar yang ingin mendonorkan darahnya. Para peserta terdiri dari mahasiswa dan karyawan di lingkungan kampus Universitas Pejuang R.I Makassar. “Dari peserta yang mendaftar ratarata banyak yang lolos sementara sebagian kecil yang tidak lolos karena tekanan darah dan hemoglobinnya tidak memenuhi syarat,” jelas Hartono Panitia Pelaksana dari KSR PMI Unit 118 Markas Kota Makassar Aksi donor darah ini mendapatkan apresiasi positif dari sivitas akademika Universitas Pejuang R.I Makassar. Salah satunya M. Idris. H, karyawan di Fakultas Teknik Universitas Pejuang R.I Makassar yang rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Ia mengaku telah mendonorkan darahnya sebanyak 24 kali di sejumlah rumah sakit dan berbagai aksi donor darah. Idris rutin melakukan donor darah karena merasa prihatin tidak sedikit pasien dalam kondisi gawat yang sulit mendapatkan donor darah. (Red/MC)
Pengadilan Negeri Tolak Gugatan Alfamart
Ga mbar ilustrasi palu hakim ( Foto : Int)
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Menerima gugatan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau Alfamart melalui Kuasa Hukumnya Yusril Ihza Mahendra dkk atas Perkara Nomor 16/ PDT.G/2017/PN.Tng tentang informasi pengelolaan donasi konsumen Alfamart yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa, 18 April 2017. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Tangerang mengatakan, oleh karena UU KIP dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 telah menyebutkan SECARA LIMITATIF para pihak dalam sengketa informasi publik, maka Eksepsi Komisi Informasi Pusat sebagai Tergugat 1 Diterima dan Tidak Menerima gugatan Penggugat" Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan mengapresiasi Putusan PN Tangerang yang menerima eksepsi Komisi Informasi Pusat dan menyatakan tidak menerima gugatan Alfamart. "Ini merupakan langkah maju bagi proses penyelesaian sengketa informasi dan telah menempatkan Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011" Dengan putusan ini, lanjut Yhannu, putusan KIP yang sebelumnya memerintahkan Alfamart untuk membuka seluruh informasi mengenai pengelolaan donasi konsumen Alfamart harus dijalankan oleh Alfamart jika telah berkekuatan hukum tetap. Transparansi Donasi Alfamart Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat mengeluarkan putusan sengketa informasi antara Pemohon Mustolih dengan Termohon PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Nomor 011/III/KIPPS-A/2016 di Jakarta, Senin (19/12/16). Dalam putusan tersebut, KIP RI mewajibkan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk memberikan informasi yang diminta kepada Pemohon sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Majelis Komisioner KIP berpendapat, meski berstatus perkumpulan berbadan hukum usaha yang berbentuk perseroan, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melakukan kegiatan di luar kegiatan usaha yakni mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Dari sumbangan tersebut,
berdasarkan SK Kementerian Sosial No. 22/HUK-PS/2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tangerang, sebesar 10% dari dana yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan. Dengan demikian, kegiatan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk berupa penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) pengelolaannya didanai atau bersumber dari sumbangan masyarakat sehingga yang bersangkutan dapat disebut sebagai badan publik non pemerintah yang wajib tunduk terhadap UU KIP. Hal tersebut khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UU KIP berikut Penjelesannya. Meski begitu, informasi yang wajib dibuka oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk adalah hanya seputar kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan peyaluran sumbangan (donasi) dari masyarakat saja sebagaimana yang diminta oleh Pemohon Mustolih. Tidak termasuk informasi seputar aktivitas bisnis komersil perusahaan. Selain itu, putusan KIP RI juga menyebutkan, dalam laporan tahunan perusahaan (annual report) 2015, Alfamart mengabungkan penggunaan dana donasi dengan laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility). Pada laporan tahunannya tentang CSR di halaman 126 hingga 129, perusahaan memasukkan penggunaan donasi konsumen sebagai bentuk CSR. PT SAT menguraikan kegiatan donasi konsumen dengan pihak-pihak yang menerima. Hasil sumbangan harusnya dilaporkan secara terpisah dari laporan CSR Termohon (PT SAT) sesuai dengan UU No 40/2007 dan PP No 47/ 2012. “Kami mendukung siapapun pihak yang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan donasi kepada mereka yang berhak/membutuhkan, sepanjang itu sesuai aturan yang berlaku,” ujar Yhannu. Namun, lanjut Yhannu, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga, hal itu harus dibarengi pula dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas kepada publik sebagai donatur. “Mereka berhak atas semua informasi seputar donasi tersebut,” tandasnya. (Sumber : KIP - RI) Design : Media Celebes Art
Nasional
MEDIACELEBES 12 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
Mengenal Lebih Dekat Komisi Pemberantasan Korupsi
(Data Di olah dari Buku Laporan Tahunan KPK 2016)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut undang-undang tersebut, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Dalam mengemban amanah tersebut, salah satu tugas yang dilakukan KPK adalah koordinasi. Dalam hal ini, KPK berkoordinasi
dengan instasi yang juga memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK memiliki beberapa kewenangan. Pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada
instansi yang terkait; Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Dan, kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Koordinasi dilakukan untuk mendukung fungsi KPK sebagai peran pemicu (trigger mechanism). Artinya, KPK bertindak sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif, efisien, dan sinergis. Peran sebagai mekanisme pemicu itulah letak perbedaan sekaligus kekuatan utama KPK dibandingkan lembaga penegak hukum lain. Tugas koordinasi ini sangat penting. Sebab, meski KPK memperoleh amanah dan kewenangan lengkap dalam hal menyelidik, menyidik, hingga menuntut perkara tindak pidana korupsi, namun tujuan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Keberadaan KPK bukan mengambil alih tanggung jawab pemberantasan kasus - kasus
korupsi dari lembaga penegak hukum lain dan juga tidak semua tindak pidana korupsi bisa ditangani KPK. Terdapat beberapa syarat, agar suatu kasus bisa ditangani KPK, di antaranya ; Kasus korupsi melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, serta orang lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi aparat hukum maupun pejabat pemerintahan, dan jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi, minimal Rp1 miliar serta memicu keresahan masyarakat. KPK juga memiliki beberapa tugas lain, yaitu ; Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakantindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu ; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK. Dalam menjalankan berbagai tugas tersebut, KPK dipimpin lima orang pimpinan KPK, yaitu ;
Seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkahlangkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. (Nur Asri)
KPK dari Masa ke Masa KPK di bawah Taufiequrachman Ruki (2003-2007) Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi Aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "good and clean governance" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi. Taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis. Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK. KPK di bawah Antasari Azhar (20072009) Kontroversi Antasari Azhar saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2000-2007) yang gagal mengeksekusi Tommy Soeharto tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK setelah berhasil mengungguli calon lainnya yaitu Chandra M. Hamzah dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi III DPR. Kiprahnya sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim.
Kemudian juga penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan Hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Antasari juga berjasa menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei 2009 memberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK. KPK di bawah Tumpak Hatorangan Panggabean (Pelaksana Tugas) (2009-2010) Mantan Komisaris PT Pos Indonesia, Tumpak Hatorangan Panggabean terpilih menjadi pelaksana tugas sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilantik pada 6 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta ditetapkan berdasarkan Perppu nomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan pada 21 September 2009. Pengangkatannya dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan dan diberhentikan akibat tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Di bawah masanya memang KPK berhasil menetapkan bekas Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi. Selain itu, KPK juga berhasil menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ismet Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Tapi beberapa kasus masih man-dek penanganannya, mi-sal--nya saja, kasus Bank Century, mem-buat peni-laian bahwa lem-baga itu mulai me-lempem. Pada tanggal 15 Maret 2010, ia diberhentikan dengan Keppres No. 33/P/2010 karena Perppu ditolak oleh DPR.
KPK di bawah Busyro Muqoddas (20102011) M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010 sebagai ketua KPK menggantikan Antasari Azhar. Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010. Pada saat sebagai ketua sangat sering mengkritik DPR , yang terakhir terkait hedonisme para anggota DPR. Pada pemilihan pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2011 ia "turun pangkat" menjadi wakil ketua KPK. Busyro hanya memperoleh 5 suara dibandingan Abraham Samad yang memperoleh 43 suara. Serah terima jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada 17 Desember 2011. KPK di bawah Abraham Samad (20112015) DR. Abraham Samad SH. MH menggantikan Busyro Muqoddas sebagai ketua KPK selanjutnya. Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR. Abraham mengalahkan Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara. Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011. Lima pimpinan KPK periode 2011-2015 adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, Adnan Pandu Pradja, dan Busyro Muqoddas. Beberapa kasus yang mencuat saat Abraham samad memimpin adalah Kasus Korupsi Wisma Atlet, Kasus Korupsi Hambalang, Kasus Gratifikasi Impor Daging Sapi, Kasus Gratifikasi SKK Migas, Kasus Pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak.
Taufi equrachman Ruki
Antasari Asha r
T umpa k Ha tora ngan P anggabea n
Busyro Muqadda s
Abra ha m Sa ma d
Agus Rahardj o
Beberapa orang yang ditangkap/ditahan/dituntut KPK diantaranya adalah: Andi Malarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, dll. KPK di bawah Agus Rahardjo (20152019) Berlatar belakang pendidikan teknik sipil di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Agus Rahardjo adalah orang pertama yang terpilih memimpin KPK tanpa pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum. Rahardjo menggangtikan Plt. Taufiequrachman Ruki Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI yang diketuai oleh Azis Syamsuddin, menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK terpilih periode 2015-2019 setelah sebelumnya melakukan dua kali voting. Rahardjo berhasil mendapatkan 53 suara. Sedangkan calon pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan mendapatkan 51 suara, Alexander
Marwata 46 suara, Saut Situmorang 37 suara, dan Laode Muhammad Syarif 37 suara. Kasus per September 2016 didominasi kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu OTT Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman (kasus suap impor gula), berbagai penangkapan OTT Panitera, Pengacara, Hakim Tinggi, dan Pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris MA Rohadi terkait suap dagang perkara (termasuk salah satunya yaitu pengacara kondang O.C. Kaligis), kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi V DPR (Damayanti Wisnu Putranti, dan sebagian besar anggota lainnya), kasus korupsi izin tambang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, kasus bansos dan suap oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan petinggi partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan kasus suap Raperda Reklamasi DKI Jakarta M Sanusi dari pengembang PT APL, dan berbagai kasus yang menjerat suap korporasi lainnya. (Sumber : Wikipedia) Design : Media Celebes Art
Education Frame
MEDIACELEBES 13 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
Kemendikbud Anugerahi Literasi Prioritas Untuk Wajo, Sidrap dan Maros
Peter Cronin Direktur Kantor Pendidikan USAID memberikan anugerah kepada Firdaus Perkesi Sekda Wajo
Jakarta,MC–Kementerian Pendidikandan Kebudayaan(Kemendikbud) danBadanPembangunan Internasional Amerika(USAID) memberianugerah literasiprioritas kepada 19 kabupaten/kotauntuk keberhasilannya meningkatkanliterasiatau budaya membaca siswa,beberapa waktulalu. Ke-19 kabupaten/kota itu adalah mitra USAID Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrators, and Students (USAID PRIORITAS). Di antara 19 Kabupaten/Kota itu termasuk Sidrap dan Maros yang mendapatkan Kriteria Sangat Baik (Predikat A) dan Wajo Kriteria Baik (Predikat B).
Direktur Kantor Pendidikan USAID, Peter Cronin mengatakan, "Kemampuan membaca adalah dasar dari pembelajaran. Dengan dasar yang kuat dari keterampilan membaca yang baik, siswa akan lebih siap untuk sukses ketika dewasa dan sebagai warga negara.” Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menyampaikan ucapan
terima kasih kepada USAID yang telah melakukan pendampingan literasi kepada SD/MI dan SMP/MTs di tujuh provinsi sejak tahun 2013. Melalui pendampingan tersebut, sekolah dapat mengimplementasikan program literasi secara menyeluruh. Tidak hanya itu, USAID PRIORITAS juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD, memberlakukan
regulasi, dan menciptakan inovasi yang mampu membuat program literasi berjalan cepat dan berkelanjutan “Anugerah Literasi Prioritas diberikan sebagai apresiasi Kemendikbud kepada Kabupaten/Kota mitra USAID PRIORITAS. Apresiasi itu diharapkan menjadi motivasi agar Pemda terus mengembangkan program-program literasi secara kreatif dan inovatif,” tukas Hamid di sela-sela acara. Program membaca di sekolah mitra USAID PRIORITAS telah sangat berhasil dalam meningkatkan membaca dan mengembangkan budaya baca sekolah. Sekolah telah menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam fasilitas dan kegiatan untuk mendukung program pengembangan budaya membaca. Faktor kunci dalam keberhasilan program ini adalah pemerintah daerah, yang telah meluncurkan program keaksaraan mereka sendiri di sekolah-sekolah dan masyarakat setempat dengan antusias. "Saya bangga dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten/Kota mitra kami, membuat program literasi ini dapat berjalan baik. Pemerintah kabupaten/kota mitra kami yang berdedikasi telah berkomitmen menganggarkan Rp. 213 milyar dari anggaran daerah untuk mendukung program literasi," kata Peter Cronin dalam sambutannya. "Hari ini, saya mengucapkan selamat kepada Bupati, Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan untuk komitmen dan keberhasilan ini, dan kami berharap kabupaten lain dapat belajar dari mereka," tambahnya. Salah satu tujuan program USAID PRIORITAS adalah meningkatkan
kemampuan membaca siswa dan mengembangkan budaya membaca di sekolah-sekolah, yang secara langsung untuk mendukung program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Kemendikbud. USAID PRIORITAS juga mendukung sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa awal kelas. USAID memberi hibah lebih dari 8 juta buku bacaan berjenjang untuk lebih dari 13.000 SD/MI di provinsi mitra USAID PRIORITAS. dan memberi pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan buku-buku tersebut. Penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbud diharapkan bisa semakin memicu daerah mendorong gerakan literasi di daerah. “Peringkat literasi kita masih sangat rendah, bahkan kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Kalau semua daerah mulai bergerak untuk sadar betapa pentingnya literasi ini, hal tersebut secara signifikan akan meningkatkan index literasi Indonesia,” ujar Mustajib, Communication Specialist USAID PRIORITAS. USAID Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrators, and Students (USAID PRIORITAS) adalah program lima tahun yang didanai oleh USAID untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar yang berkualitas. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan berkelas dunia kepada siswa di Indonesia. (USAID PRIORITAS)
Kisah Luar Biasa Zakila : Siswi Kelas V SD Baca 50 Buku Perbulan
Sidrap, MC - Namanya Zakila. Siswi SD terpencil yaitu SDN 1 Rappang, Sidrap. Usianya baru 11 tahun, atau menginjak kelas lima SD. Namun ia memiliki kebiasaan luar biasa; sangat suka membaca buku. Per bulan ratarata ia habiskan 50 judul buku. Tak hanya itu, ia mampu menceritakan dengan baik buku-buku yang telah dibacanya. Berikut ini adalah kisah tentangnya … Pada waktu baru masuk sekolah, menurut Hidayah ibu kepala sekolah yang juga mengajar kelas 1, Zakila paling cepat menguasai membaca, dan selalu ranking pertama. Namun saat menginjak kelas tiga, prestasinya sedikit menurun, walau tandatanda kesukaan membacanya mulai kelihatan. Keluarga Zakila adalah keluarga besar. Orang tuanya yang hanya bekerja sebagai tukang bangunan harus menghidupi 11 anaknya. Kehidupan itulah yang membuat Zakila, anak ke 8, lebih suka tinggal sama tantenya. Namun saat kelas tiga, tantenya menikah dan Zakila tak bisa lagi tinggal bersamanya. Ia harus kembali pada keluarganya.
Diantara kehidupannya yang penuh warna karena harus tinggal dalam keluarga besar, Zakila lebih sering menghabiskan waktunya membaca buku. Bahkan sering sampai jam 12 malam. “Ia jarang menonton televisi. Jarang juga bermain. Waktunya dihabiskan untuk membaca,” kata Hartina, ibunya, Kamis, 13 April 2017. Zakila memang hobi membaca buku, bahkan sebelum Pemda dan USAID PRIORITAS gencar mendorong program budaya baca di Kabupaten Sidrap. Karena harus menghidupi banyak anak, ia belum pernah mendapatkan sokongan buku cerita dari orang tuanya. Untung sekolahnya memiliki cukup banyak buku cerita. Ada kurang lebih 6000 buku fiksi dan non fiksi di sekolahnya yang cukup membuatnya bisa menghabiskan waktu kesendiriannya dengan membaca. Pada tahun 2015, atas inisiasi Dinas Pendidikan Sidrap, SDN 1 Rappang mulai mengenalkan program budaya baca. Sama seperti sekolah lain, sekolah ini juga berinisiatif untuk mendokumentasikan jumlah buku yang dibaca siswa per bulannya dengan buku kontrol membaca. Buku tersebut berisi kolom hari/tanggal, judul buku yang dibaca, halaman yang dibaca dan tanda
tangan guru kelas. Buku ini adalah buku motivasi, karena dengan buku tersebut, anak-anak berlomba agar tercatat sebagai yang membaca paling banyak buku. Untuk memotivasi lebih jauh, sekolah juga memberikan hadiah bagi yang tercatat membaca buku terbanyak, paling baik merangkumnya dan menceritakan kembali isi buku yang telah dibaca. Lomba merangkum dan menceritakan buku biasa diadakan pada hari Sabtu selama 35 menit. Adanya program budaya baca ini telah membuat Zakila semakin gandrung membaca. Bahkan Zakila adalah siswa pertama yang menceritakan hasil membaca bukunya pada lomba hari Sabtu itu. Walaupun Zakila cukup pemalu dan kadang agak terbata-bata, namun hanya dengan sekali membaca, dia mampu bercerita dengan runut jalinan kisah buku yang dibaca. Ia mampu bercerita dengan detail buku cerita tentang nabi Ibrahim; dari mulai Nimrod yang bermimpi tentang bayi-bayi, sampai Ibrahim menghancurkan patung-patung. Demikian juga saat diminta menceritakan buku “Lukisan Kenangan, “ karya Pipit Senja. Buku yang tebalnya 159 halaman itu, menurutnya,
dihabiskan tiga jam saja. Karena rajin membaca buku, buku kontrolnya sudah penuh catatan padahal masih satu bulan saja, yaitu bulan Januari 2017. Menurut Hidayah setelah menghitung catatan buku kontrol membacanya dengan teliti, pada Bulan Januari itu, Zakila membaca 74 buku dan Maret 2017, 52 buku. Ratarata Zakila menghabiskan sebulan 50-an buku. “Buku yang tebal-tebal saya bisa habiskan dalam waktu setengah hari atau satu hari. Tapi
kebanyakan buku cerita di sekolah tipis-tipis, sehingga paling butuh satu jam sampai dua jam saja,” ujarnya sambal sedikit menunduk. Zakila, sebagaimana Aisyah, merupakan benih – benih kecil diantara puluhan siswasiswa di Sidrap yang sekarang ini banyak membaca buku. Mereka tidak hanya membaca, tapi memahami cerita dan mampu menceritakan kembali bacaan dengan baik. (USAID PRIORITAS) Design : Media Celebes Art
Opini
MEDIACELEBES 14 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
Soal Kesehatan, Ini Hasil Kajian KPK
Kesehatan adalah salah satu sektor yang menjadi prioritas utama KPK. Karena kesehatan adalah indikator kemajuan bangsa. Pembenahan secara terus menerus perlu dilakukan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, begitulah amanah
Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Guna menjalankan berbagai pro-
KPK Luncurkan e-Korsup untuk Perkuat Sinergi
gram peningkatan kualitas di bidang kesehatan. Salah satunya, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Amanah tersebut, pemerintah menyelenggarakan Upaya tersebut perlu diberi apresiasi. Terlebih, guna mendukung program tersebut, pemerintah mengucurkan dana yang tidak sedikit. Pada 2014, misalnya, alokasi dana APBN mencapai Rp19,93 triliun untuk 86.4 juta peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) masyarakat tidak mampu. Namun di sisi lain, di sinilah kewaspadaan harus ditingkatkan. Pasalnya, jika dana yang besar tersebut tidak dikelola dengan sistem tata kelola yang baik, justru rentan terjadi penyelewengan. Berangkat dari hal itu, KPK kemudian melakukan sejumlah kajian, di antaranya terkait pengelolaan obat dalam sistem JKN. Kajian tersebut dilatar belakangi berbagai alasan. Pertama, belanja obat di Indonesia cukup tinggi, berkisar 40% dari belanja kesehatan. Padahal, di negara maju seperti Jepang hanya berkisar 19% dan Jerman 15%; Kedua, harga obat di Indonesia
merupakan yang termahal di ASEAN; Ketiga, perbandingan harga obat generik dan generik bermerk cukup tinggi, yaitu 1:2 hingga 1:40; Dan keempat, pemakaian obat generik masih relatif rendah, baru mencapai 60-70%. Selanjutnya, kelima, pengguna e-catalogue obat belum optimal, yakni baru 89% Dinkes dan 33% RS Pemerintah; Keenam, adanya persaingan ketat pada industri farmasi sehingga mengakibatkan tingginya biaya promosi yang mencapai 40% dari biaya produksi. Berangkat dari berbagai fenomena itu, salah satu tujuan kajian adalah untuk mengidenti?kasi titiktitik rawan korupsi dan permasalahan pada sistem tata kelola obat dalam JKN. Dari kajian itu, KPK memberikan 21 LAPORAN TAHUNAN 2016 22 sejumlah saran perbaikan untuk memperbaiki sistem tata kelola obat dalam JKN dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pembanahan pada sektor kesehatan akan membawa dampak positf secara langsung bagi masyarakat. Ruang lingkup pelaksanaan kajian tersebut, pada aspek tata laksana dan aspek regulasi pada siklus tata kelola obat, mulai dari perencanaan, pengadaan, pembelanjaan dan monitoring evaluasi.
Sementara, objek kajiannya dilakukan di instansi terkait, baik pusat maupun daerah. Antara lain di tingkat pusat yakni Kementerian Kesehatan Ditjen Farmalkes dan Ditjen Yankes, LKPP, BPOM dan Industri Farmasi. Sedangkan di daerah, yakni tujuh Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten/ kota, delapan RSUD, empat RS Swasta dan lima Apotek provider JKN. Dari hasil kajian, KPK setidaknya menemukan delapan poin permasalahan. Pertama, ketidaksesuaian Formularium Nasional (Fornas) dan ecatalogue; Kedua, aturan perubahan Fornas berlaku surut melanggar asas kepastian hukum; Ketiga, tidak akuratnya Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai dasar pengadaan e-catalogue; Keempat, mekanisme pengadaan obat melalui ecatalogue belum optimal; Kelima, ketidaksesuaian antara daftar obat pada Panduan Praktik Klinis (PPK) FKTP dan Fornas FKTP; Keenam, belum ada aturan minimal kesesuaian Fornas pada formularium RS/Daerah; Ketujuh, belum optimalnya monitoring dan evaluasi terkait pengadaan obat; dan kedelapan, lemahnya koordinasi antar lembaga. (Sumber : Laporan Tahun KPK 2016)
USAID Terbitkan Buku Praktik Baik LPTK
Sosialisasi SPDP di Gedung KPK
Jakarta, MC - Demi memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan e-Korsup atau sistem Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara elektronik di Gedung KPK pada Senin (21/3) lalu. Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat dari kepolisian dan kejaksaan itu, dibuka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dalam sambutannya ia mengatakan, sistem informasi dan manajemen penanganan perkara yang terintegrasi sangat penting. Hal itu untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih penanganan perkara, juga dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih optimal. “Sejauh ini upaya koordinasi dan supervisi itu dilakukan dengan memberikan atau melaporkan SPDP tersebut ke Kejaksaan dan Kepolisian. Aplikasi e-Korsup berfungsi untuk mengontrol dalam manajemen penanganan perkara,” katanya seperti dalam ENewsletter KPK yang diterima MEDIACELEBES, 3 April 2017. Alex mengatakan pada 2016, KPK telah menerima SPDP dari Kepolisian sebanyak 202 perkara, sedangkan dari Kejaksaan sebanyak 628 perkara. Jumlah SPDP yang diterima tersebut, belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah perkara yang sebenarnya, lantaran disebabkan dengan berbagai kendala dalam penyampaiannya. “Untuk mengatasi hal itu, kami membangun suatu aplikasi berbasis teknologi informasi yang kita kenal sebagai e-Korsup, yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut,” ujarnya. Dari pembuatan sistem pelaporan secara online ini, Alex berharap dapat memberikan manfaat yang optimal, di antaranya memberikan informasi yang cepat mengenai perkembangan penanganan perkara Tipikor yang ditangani oleh masing-masing aparat penegak hukum; Memudahkan pemantauan jika terdapat hambatan dalam penangan perkara Tipikor; dan Meminimalisasi timbulnya konflik kewenangan, dalam hal pelaksanaan proses penyidikan yang terjadi secara bersamaan antara penegak hukum dalam penanganan perkara Tipikor. (Diolah dari E-Newsletter KPK)
Makassar, MC - USAID melalui program Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teachers, Administrators, and Students (PRIORITAS), baru saja menerbitkan buku praktik yang baik dalam perkuliahan dan integrasi Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK)-Sekolah. Buku ini berisi pengalaman para dosen dan guru sekolah mitra LPTK dalam meningkatkan kualitas guru dan calon guru hasil kerja sama dengan program USAID PRIORITAS sejak tahun 2013. “Kita berharap buku ini bisa menginspirasi para dosen dan mahasiswa calon guru, diadopsi dan dikembangkan lebih jauh,” ujar Jamaruddin, Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulsel, belum lama ini. Buku setebal 180 halaman itu menyajikan tiga topik utama terkait praktik-praktik yang baik dalam penyiapan calon guru dan pendampingan guru. Pertama tentang perkuliahan yang
dilaksanakan para dosen LPTK dengan pendekatan pembelajaran aktif. Mengupas berbagai contoh nyata pelaksanaan pembelajaran aktif di ruang kelas dan dampaknya. Kedua mengupas integrasi LPTKSekolah yang memperlihatkan kerja sama antara dosen dan guru dalam melaksanakan penelitian bersama dan pendampingan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang dijadikan tempat praktik mengajar mahasiswa. Kalau mahasiswa praktik mengajar di sekolah yang baik, tentu mereka akan mendapatkan pengalaman yang baik pula dalam mengajar. Ketiga, mengulas inisiatif-inisiatif praktik yang baik dari LPTK, seperti membuat mata kuliah literasi dan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai mata kuliah baru untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan membuat program yang mendekatkan mahasiswa
dengan sekolah sejak semester awal. Biasanya, mahasiswa mulai diperkenalkan sekolah pada semester 5 atau 6. Masih banyak lagi praktik-praktik baik yang diceritakan dalam buku tersebut. Prof Intan Ahmad PhD, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti menyambut baik penerbitan buku ini. ”Buku ini dapat menjadi wahana berbagi pengalaman antar dosen, sekaligus menjadi inspirasi bagi mahasiswa calon guru. Buku ini juga membuktikan bahwa proses pembelajaran aktif (active learning) juga dapat diterapkan di perguruan tinggi, jika dosen menyiapkannya dengan baik,” katanya dalam sambutan pada buku tersebut. Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Prof Dr Kamaruddin Amin, menyebut pengalaman para dosen LPTK Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang bermitra dengan USAID PRIORITAS dalam menerapkan perkuliahan dan pendampingan kepada madrasah telah memberi contoh yang baik dalam mempersiapkan calon guru madrasah yang profesional. Mahasiswa mendapat perkuliahan dengan pendekatan belajar aktif yang relevan dengan pendidikan abad 21. Buku praktik yang baik ini dibagikan ke para dosen mitra yang ada di 49 LPTK yang tersebar di delapan provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Buku ini juga dapat diunduh melalui website www.prioritaspendidikan.org. (USAID Prioritas) Design : Media Celebes Art
Activity
MEDIACELEBES 15 The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII)
Pilot Menteri PU-PR Kena Serangan Jantung, Gubernur Sulsel ; Untung Kita Selamat
...Baca “Kerjasama” Halaman 1...
Me nteri PU-P R, Gubernur Sulsel dan Bupati Wa jo saa t me re smikan penga li ha n al iran sunga i proye k pe mbanguna n Be ndung Pa se lloreng (Foto : Re d/ MC)
Wajo, MC – Kunjungan kerja Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) bersama Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dengan agenda Peresmian Pengalihan Aliran Sungai Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo sempat, Rabu, 19 April 2017, sempat diwarnai insiden. Pesawat helikopter yang ditumpanginya dari arah makassar tibatiba berhenti darurat di landasan pesawat Parepare karena kondisi kesehatan pilotnya terganggu. Dikabarkan, pilot kena serangan jantung saat mengemudikan pesawat. “Untung saja kita tiba ditempat ini dengan selamat, tadi diperjalanan (diudara, red) pilotnya tiba-tiba sakit kena serangan jantung, padahal pesawat yang digunakan pesawat baru dan sudah canggih. Baru kali ini juga saya melihat
seorang menteri pijat seorang pilot”, kisah Gubernur disela sambutannya. Menteri PU-PR bersama Gubernur Sulsel memang dijadwalkan tiba ditempat acara sekitar pukul 10.00 wita, namun karena alami kendala jadwal tersebut molor hingga sejam lebih, mereka tiba sekitar pukul 11.45 wita, itu setelah pilotnya diganti. Pantauan MEDIACELEBES, Menteri bersama Gubernur disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru dan Andi Syahrir Kube Dauda, unsur ketua DPRD Wajo, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang bersama jajaran, Camat dan Kepala Desa. Usai santap siang bersama, Menteri dan Gubernur kemudian terbang kembali menuju Karangloe kabupaten Gowa dengan agenda kunjungan yang sama. (SIPD)
Walikota Bandun g, Rid wal Kamil d an Bupat i Wajo, And i Burhan uddin Un ru salin g tun juk, itu aksi mereka saat foto bersama di Bala ikota Bandung
sistem. Waktu saya gunakan untuk melakukan lobi ditingkat akar (pemerintah pusat, red)", ujar Walikota yang akrab disapa Kang Emil ini. Misalkan saja, sambungnya, dalam hal perizinan ; pendaftaran usaha bisa dilakukan secara online atau melalui format SMS (short message service). Pengusaha tidak lagi menghabiskan waktu untuk mengantri dikantor perizinan. “Begitupun dalam pengaturan kepegawaian, menggunakan sistem, pegawai yang rajin dengan pegawai yang malas masing-masing dapat
terukur, beda dengan pola sebelumnya”, ujar Gubernur. Selain menjelaskan tentang keunggulan dari aplikasi yang diterapkannya, Gubernur juga mengajak pemerintah daerah kabupaten Wajo untuk mempromosikan keunggulan daerah melalui investasi di Bandung. “Saya tawarkan kepada pemerintah untuk menginvest, semisal membuka ruko yang didalamnya menawarkan barangbarang jualan khas Wajo”, tawar Emil. Sementara itu, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru mengungkap bahwa kerjasama tersebut dilakukan untuk
mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Bandung dipilih untuk belajar karena telah terbukti berhasil dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan bersih. “Untuk itu kami kesini, tidak lain untuk menimba pengalaman kepada pemerintah Bandung dan akan coba diterapkan didaerah kami”, ulas Bupati. Selain kabupaten Wajo, pemerintah Fak-Fak Barat, Sumatera Utara juga menjalin kerjasama dengan pemkot Bandung. (Adv)
Beri Kesempatan Anak Indonesia Raih Masa Depan yang Lebih Baik dan Cemerlang
Jakarta, Indonesia – Philips Lighting Indonesia sebagai bagian dari Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), pemimpin global di bidang pencahayaan, mengukuhkan komitmen dan dukungannya untuk pendidikan di Indonesia berkolaborasi dengan UNICEF. Melalui kampanye #TerangiMasaDepan, Philips menyisihkan Rp2.000 dari setiap penjualan paket khusus bohlam LED “Beli 3 Gratis 1” berlogo UNICEF mulai Agustus 2016 hingga Januari 2017. Dana yang disisihkan ini digunakan
untuk membiayai program UNICEF dalam membantu anak-anak usia sekolah yang sempat putus sekolah untuk dikembalikan ke bangku pendidikan dan menyelesaikan pendidikan dasar mereka. “Akses terhadap pendidikan dapat mengubah kehidupan masyrakat. Kampanye ini mengajak konsumen untuk berpartisipasi dalam membantu 3.000 anak di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan mereka, dengan tetap mendapatkan manfaat dari pembelian bohlam Philips LED,” jelas
Chandra Vaidyanathan, Presiden Direktur PT Philips Indonesia. “Kami sangat senang bisa mengumumkan bahwa kami telah berhasil mengumpulkan total lebih dari dua milyar Rupiah dari kampanye ini. Nominal ini lebih besar dua kali lipat dari tekad kami semula. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kampanye ini,” ungkap Chandra seraya secara simbolis menyerahkan sisa kontribusi sebesar Rp1.502.774.000 yang didapatkan dari
program penjualan paket spesial LED yang berakhir pada Januari 2017 kepada UNICEF. Kontribusi pertama sejumlah Rp500 juta telah diserahkan kepada UNICEF dalam acara resmi program gerakan ‘Kembali ke Sekolah’ di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Oktober tahun lalu. “Di Philips, kami selalu berusaha meningkatkan kehidupan masyarakat melalui inovasi dan menunjukkan tanggung jawab sosial kami pada masyarakat. Kami beruntung dapat bekerjasama dengan UNICEF yang juga merupakan mitra global kami, sebagai pihak yang dapat membantu untuk memastikan bahwa kontribusi yang kami berikan tepat sasaran,” lanjut Chandra. Kolaborasi Philips Lighting Indonesia dan UNICEF dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada Juni 2016, ketika Philips Lighting Indonesia bertekad untuk berkontribusi sebesar 1 milyar Rupiah melalui kampanye ini. Menurut data pemerintah terbaru (Susenas, 2014), lebih dari 4,7 juta anak usia antara 7 dan 18 tahun tidak bersekolah, dalam banyak kasus karena alasan ekonomi. “Pendidikan memegang peranan penting untuk mengakhiri kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, di Indonesia maupun di setiap negara lainnya.
Menyediakan akses pendidikan berkualitas untuk semua anak adalah elemen kunci dari Agenda global 2030 dan Sustainable Development Goals. Oleh karena itu, UNICEF bersyukur atas dukungan Philips Lighting dalam gerakan ‘Kembali ke Sekolah’ yang akan memberikan banyak anak di Brebes, Mamuju, dan Bondowoso kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. UNICEF berkomitment untuk membantu setiap anak perempuan dan laki-laki tumbuh sehat dan mengembangkan potensinya secara penuh, Inisiatif seperti kampanye #TerangiMasaDepan sangat penting untuk dilaksanakan,” kata Gunilla Olsson, UNICEF Indonesia Representatif. Dalam acara ini, Philips Lighting Indonesia juga menyelenggarakan talk show bertema “Dukung Anak Kembali Bersekolah untuk Masa Depan yang Lebih Cerah” yang juga menghadirkan Suhaeni Kudus, Spesialis Pendidikan UNICEF Indonesia; Ramalia penerima program ‘Kembali ke Sekolah’ dari UNICEF dari Polewali Mandar; serta Astrid Ramli, Head of Marketing Communications, PT Philips Indonesia. Brebes, Jawa Tengah, akan menjadi wilayah target pertama dari program ‘Kembali ke Sekolah’ dari UNICEF yang dibiayai dari kontribusi Philips Lighting, disusul wilayah lainnya di Indonesia. (Philips Lighting Indonesia) Design : Media Celebes Art
Advertorial 16 MEDIACELEBES The News Reference Of Public
Edisi Maret - April 2017 (Tahun Ke - VIII) Edis i Mar - A pr 2017 (Tahun Ke - VIII)
Merajut Tali Kasih Bugis - Makassar di Negeri Jambi
Bupati Wajo saat beri sambutan dala m acara acara tudang sipulung di kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinis Jambi.
Jambi, MC - Bak pungguk merindukan bulan, seperti itulah aura kebahagiaan terpancar dari wajah ribuan warga keturunan bugis saat orang nomor satu Wajo, Andi Burhanuddin Unru tiba dalam acara Tudang Sipulung yang digelar oleh pengurus kerukunan keluarga sulawesi selatan (KKSS) di Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Jambi,
Jumat, 7 April 2017 lalu. Laik seorang agung yang telah lama didambakan kehadirannya, Bupati Wajo yang kala itu hadir bersama rombongan disambut meriah dengan riuh dentak lagu dan tari-tarian khas melayu. Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur, H Romi Haryanto – H Robby Nahliansyah, Anggota Komisi V DPR RI, H Bakri, Sekda,
Ketua DPRD bersama Anggota DPRD, dan Forum Kominda, serta para tokoh masyarakat setempat pun hadir sambut kedatangan Bupati dua periode di Wajo ini. Disela acara Bupati Wajo mengungkap sejarah bahwa keturunan bugis yang pertama melakukan perantauan adalah kaum bangsawan.
Itu kemudian berkembang dan menetap ditanah rantau, baik diluar maupun dalam negeri, seperti ; di malaysia dan propinsi jambi. Karena merupakan keturunan bangsawan, ulasnya, perantau banyak yang berhasil dan tak sedikit diantaranya terpilih menjadi seorang pemimpin. “Seperti halnya di Jambi ini, ada keturunan bugis yang terpilih jadi kepala daerah, anggota DPRD, dan lain sebagainya, itu karena titisan darah bangsawan yang mereka miliki”, pungkas Bupati. Lanjut diterangkan, keturunan bugis dalam perantauan berpegang teguh pada filosofi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge), pilar agama, budaya dan keilmuan. Ia juga mengungkap ciri lain dari keturunan bugis adalah keberanian, lihai dalam berdiplomasi dan kental akan budaya perikatan (pernikahan). “Jadi jangan heran ketika ada orang bugis yang beristri lebih dari satu atau lebih”, ucap Bupati disertai canda. “Terkait dengan tudang sipulung, Bupati menuturkan bahwa kegiatan tersebut adalah warisan leluhur. Musyawarah mufakat selalu dikedepankan dalam menyelesaikan permasalahan dan
atau pengambilan keputusan”, paparnya. Sementara itu, Bupati Tanjab Timur, H Romi Haryanto membeberkan bahwa kedatangan Bupati Wajo adalah sebuah penghormatan bagi warga Bugis Makassar di Tanjab Tmur. Ia tak pungkiri bahwa kontribusi masyarakat keturunan bugis dalam pembangunan cukup besar. Namun, kata Dia, satu yang tak bisa lekang adalah komitmen keturunan bugis menjadikan Tanjab Timur sebagai tanah tumpah darah. “mereka dedikasikan diri untuk membangun daerah ini”, ujarnya. Diawal acara Ketua KKSS Tanjab Timur, KH As’ad Arsyad mengungkap 34 persen dari 242 ribu jiwa penduduk Tanjab Timur adalah keturuan bugis. “Jumlahnya sekitar 82 ribu jiwa, jadi jangan heran jika dalam empat kali Pilkada yang terpilih keturunan orang bugis, begitupun ditingkat legislatif, dari 30 anggota DPRD 16 diantaranya keturunan bugis - makassar, ketua Panwaslu, Bawaslu, MUI, Pengusaha dan Bidang Kelautan juga didominasi masyarakat asal Sulsel”, terang As’ad. (Adv)
Walikota Jambi Tawarkan Kerjasama Jambi, MC – Sebelumnya ditempat terpisah, tepatnya pada hari Kamis, 6 April 2017, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru hadir dalam acara acara pengukuhan Pengurus Kerukunan Keluarga Wajo Pattirosompe (KKW - PS) Propinsi Jambi masa bakti 2017 - 2022. Kala itu, Bupati disambut oleh Walikota Jambi, Syarif Fasha. Dalam sambutannya, Bupati mengungkap maksud kunjungannya adalah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat keturunan bugis makassar di propinsi Jambi. Ia juga mengungkap bahwa
kunjungannya untuk menyaksikan secara langsung kondisi kehidupan masyarakat. “Ternyata kabar yang saya dengar benar adanya, bahwa kehidupan masyarakat Bugis - Makassar yang merantau ditempat ini cukup baik dan sejahtera”, tutur Bupati. Lanjut Bupati mengisahkan alasan lain sehingga orang bugis melakukan perantauan karena kondisi daerah yang tidak kondusif akibat penjajahan kolonial belanda dan pemberontakan dimana-mana di-era tahun 60-an. “Termasuk, mereka yang melakukan perantauan adalah kaum bangsawan kala itu. Oleh alasan itu sehingga meraka
meninggalkan daerahnya untuk merantau”, ujar Bupati. Walikota Jambi, Syarif Fasha diawal acara menawarkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Wajo. Ia membeberkan potensi daerahnya dan menjanjikan banyak peluang sehingga pemerintah membuka celah kepada pihak lain untuk menginvest dan atau menjalin kerjasama. “Ini kami sampaikan lebih awal, menyusul kami akan menindaklanjuti kunjungan Bupati Wajo ini dengan kunjungan yang sama, termasuk untuk menjalin komunikasi dan kerjasama”, papar Walikota. (Adv)
Acara Tudang Sipulung yang dila ksanakan oleh KKSS Tanjab Timur Jambi
Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru bersama Walikota Jambi Syarif Fasha (tengah)
Ketua TP PKK Wajo, Hj Andi Faikah Burhanuddin bersama Ketua TP PKK Kota Jambi dalam acara Ramah Tamag di Rujab Walikota Jambi
Suasana acara pengukuhan Pengurus KKW - PS Kota Jambi Design : Media Celebes Art
