PERWAKILAN BPMIGAS WILAYAH JAWA TIMUR – PAPUA – MALUKU (JAPALU) JL. Panglima Sudirman No.62 Surabaya, Jawa Timur 60271
Oleh: Hadi Prasetyo Kepala Perwakilan BPMIGAS Wilayah Japalu
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS
5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
2
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS
5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
3
PERAN SUB-SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan
MEMENUHI SUMBER
KEBUTUHAN
PENDAPATAN
BAHAN
NEGARA
BAKAR
SUMBER BAHAN BAKU INDUSTRI
MENCIPTAKAN
EFEK
BERANTAI
DOMESTIK
INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
PADAT
PADAT
PADAT
TEKNOLOGI
MODAL
RESIKO (DitJen Migas, 2009)
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
4
KONTRIBUSI SUB-SEKTOR MIGAS TERHADAP PENERIMAAN NASIONAL (Triliun Rp.) TAHUN 2004
2005
2006
2007
2008
108,2
137,7
191,7
186,6
304,4
2. PENERIMAAN PERTAMBANGAN UMUM
9,0
17,7
29,8
37,3
42,7
3. PENERIMAAN LAIN-LAIN
0,2
0,3
0,6
1,2
2,4
117,4
155,6
222,1
225,2
349,5
1. PENERIMAAN MIGAS
TOTAL PENERIMAAN NASIONAL
403,1
495,2
659,1
708,5
962,5
% KONTRIBUSI SEKTOR ESDM
29,1%
31,4%
33,7%
31,8%
36,3%
26,8%
27,8%
29,1%
26,3%
31,6%
8.724
9.657
9.119
9.125
9.691
37
52
65
72
101
1.036
1.003
957
898
931
% KONTRIBUSI PENERMIAAN MIGAS Kurs (Rupiah/US$) ICP (US$/barel) Lifting (ribu bph)
TAHUN 2008
Penerimaan dari sektor lain
Penerimaan sektor ESDM
63,7%
36,3%
Migas 31,6% Pertambangan Umum
4,4% Lain-lain
0,3%
(DitJen Migas, 2009)
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
5
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG
2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS
5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
6
BPMIGAS adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sesuai amanah Undang-Undang, fungsi utama BPMIGAS adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), agar sumber daya alam minyak dan gas bumi yang terkandung di bumi Indonesia bisa memberikan manfaat dan penerimaan negara yang maksimal demi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa.
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
7
• Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 & 3 • Undang Undang No.22 Th 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. • Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.42 Th 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). • PP No. 35 Th 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. • PP No. 34 Th 2005 tentang Perubahan PP No. 35 Th 2004 Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
8
MISI BPMIGAS
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesarbesarnya kemakmuran rakyat
VISI BPMIGAS Menjadi mitra yang proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
9
Status Badan Hukum Milik Negara, bersifat tidak mencari keuntungan.
Kepala Badan Pelaksana Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Organisasi Terdiri atas Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Deputi, Tenaga Ahli, Tenaga Teknik dan Administrasi.
Anggaran Operasional Berdasarkan penerimaan berupa imbalan dari Pemerintah Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
10
BPMIGAS bersama-sama Kontraktor KKS (KKKS) berkeinginan untuk mendapatkan support dari Stakeholder di dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang sedang maupun akan dilaksanakan.
Support Message 1. Menyelesaikan persoalan-persoalan operasional di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghormati adat istiadat yang berlaku 2. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas menciptakan multiplier effect yang besar bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
11
TUGAS : melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS).
1) Memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta KKS; 2) Menandatangani KKS 3) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan 4) Menyetujui rencana pengembangan lapangan selain rencana yang pertama;
FUNGSI : Melakukan pengawasan agar pengambilan sumber daya alam dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara.
5) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; (RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN CSR)
KEGIATAN USAHA HULU MEMBERIKAN KEUNTUNGAN MAKSIMAL BAGI NEGARA DAN SEBESARBESARNYA BAGI KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA
6) Memonitor pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; (MONITORISASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN CSR) 7) Menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
12
• BPMIGAS adalah badan yang dibentuk untuk melakukan PENGENDALIAN Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi (Ps. 1 UU 22/2001) • Kegiatan Usaha Hulu DILAKSANAKAN dan DIKENDALIKAN melalui KKS (Ps. 6 UU 22/2001) • Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh BU/BUT berdasarkan KKS dengan BPMIGAS (Ps.11 UU 22/2001)
• Pengawasan KKS, atas pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh BPMIGAS berdasarkan (Ps. 41 UU 22/2001) Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
13
• Menjalankan manajemen operasi KKS • Mengelola aset Kegiatan Usaha Hulu • Menunjuk penjual minyak/gas bumi Bagian Negara • Melakukan penata-usahaan kekayaan negara yang dipisahkan untuk kegiatan BPMIGAS.
• Menandatangani KKS • Menyetujui Perpanjangan Masa Eksplorasi • Menyetujui POD-Plan of Development (selain yang pertama) • Menyetujui rencana kerja dan anggaran • Menyetujui penggunaan dan pengelolaan SDM • Menyetujui penempatan alokasi dana pasca operasi • Melakukan audit keuangan Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
14
• Meningkatkan opini positif publik terhadap BPMIGAS dan industri hulu migas di tingkat wilayah/daerah operasi,
• Meningkatkan pembinaan hubungan-kelembagaan yang lebih harmonis dengan para stakeholder (Pemda, media regional, DPRD TK I dan TK II, Lembaga Swadaya Masyarakat), • Meningkatkan kontribusi para stakeholder dan masyarakat untuk kelancaran operasional hulu migas di daerah setempat.
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
15
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS
3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS 5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
16
MESDM/DIRJEN MIGAS: Melaksanakan kegiatan hubungan kepemerintahan, membuat kebijakan dan mengawasi penerapan perundangngan dan peraturan yang berlaku. BPMIGAS: Mengawasi dan melakukan kontrol terhadap implementasi Kontrak Kerja Sama (PSC)
BPHMIGAS: Mengawasi ketersediaan dan distribusi bahan bakar termasuk penyaluran gas pipa.
BU/BUT: Melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
PERTAMINA Menyediakan dan menyalurkan bahan bakar bersubsidi BU: Menlaksanakan kegiatan hilir migas SURVEY + PREPARATI ON OF WORKING AREAS
THE OFFERING OF THE WORKING AREAS AND THE APPOINTMENT OF CONTRACTOR
PSC SIGNING
EXPLORAT ION
EXPLOITATI ON
LIFTING
UPSTREAM ACTIVITIES
OIL & GAS SALES
THE AVAILABI LITY OF FUEL
OTHER DOWNST REAM ACTIVITI ES
DOWNSTREAM ACTIVITIES
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
17
PERTAMINA
Kegiatan PERTAMINA Hulu (Government) Kegiatan DOH PSC Hilir Pertamina
Industri Penunjang
Industri Penunjang
1970-2001
PEMERINTAH (KEBIJAKAN) Hulu
Hilir
Regulator BPMIGAS
BPH Migas
Kontrak Kerja Sama (Pertamina & Lainnya)
Badan Usaha (Pertamina & Lainnya)
Industri Penunjang
Industri Penunjang
Pasar Terbuka
Pasar Terbuka
Baru Fungsi Pemerintah
Fungsi Pemerintah dan Monopoli
Lama
2001-Saat ini (UU NO. 22/2001)
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
18
Production Sharing Contract (Kontrak Kerja Sama-KKS) UUD ’45 Pasal 33 (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sumber Daya Alam – Yes Ketrampilan & Tehnologi – No Keuangan – No Resiko – No
Sumber Daya Alam – No Ketrampilan & Tehnologi – Yes Keuangan – Yes Risiko – Yes
Kontrak KerjaSama Pola Kontrak Bagi Produksi PSC (Production Sharing Contract) Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
19
Industri migas adalah industri di bidang sumber daya alam yang memiliki ciri utama:
•Padat Modal •Padat Teknologi •Padat Resiko
Padat Modal dan Teknologi
Selain itu, industri ini juga memiliki ciri lain: •Sensitif terhadap DINAMIKA PERUBAHAN GLOBAL •Persaingan ketat antara “KNOWLEDGE WORKERS” •Mengingat tiga ciri utama diatas, maka industri ini juga sangat menghargai efisiensi. Padat Resiko Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
20
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
21
A. TAHAP EKSPLORASI
Survei Eksplorasi
Pemboran Eksplorasi
Sumur Kering
Penemuan Cadangan Migas
Pemboran Delineasi
Perhitungan Cadangan
Survei Seismik Tambahan
B. TAHAP PENGEMBANGAN
Plan of Development
Pemboran Pengembangan
Plan of Devlpm (POD)
Kilang
Pembangunan Fasilitas Produksi
Produksi
Review Perhitungan Cadangan
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
Pengapalan
22
PROFIL PRODUKSI MINYAK-KONDENSAT INDONESIA
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
23
Processes Primary Recovery
Kondisi Reservoir Awal (Minyak menjenuhi pori batuan)
Kondisi Reservoir yang telah Mature (Air menjenuhi pori batuan) 24
Secondary to Tertiary Processes Injector
Producer
Chemical Flood Water Flood
25
CHEMICAL-FLOODING (injeksi bahan kimia) Injection
Mixing Facility
Injection
Injection Injection Fluids Fluids Injection Injection Pump Pump Injection Injection Well
Injection Production Well Produced Oil
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
26
STEAM-FLOODING (injeksi uap-panas)
Injected Steam Monitoring well
Produced Liquids & Gases
Overburden
Losses, Steam Region
P2 Oil Sands Liquid Region Fluid Efflux
Fluid Influx
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
27
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS)
4. DANA BAGI HASIL MIGAS 5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
28
Produksi/Lifting
Lifting oleh Kontraktor
UU 32 & 33/2004 – Tentang Pem Daerah & PKPD PP No 104/2000 – Tentang Dana Perimbangan
Bagaimana Penerimaan Bag. Indonesia dibagi?
Kontraktor Eksplorasi
Eksploitasi
Indonesia Pem.Pusat
Penjualan Pem.Prov
Bagaimana Produksi Dibagi?
Lifting oleh Indonesia
Kab/Kota
Penerimaan Hasil Migas Bagian Indonesia
Kontrak Bisnis antara Pemerintah dengan Kontraktor
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
29
MINYAK (NET GOVERNMENT SHARE) 85% Pemerintah 100%
100% 15,5% Daerah
15% Kontraktor
GAS ( NET GOVERNMENT SHARE) 70% Pemerintah
100% 30% Kontraktor Dikurangi :
84,5% Pusat
69,5% Pusat
100% 30,5% Daerah
3% Propinsi 12% Kab./Kota
6% Kab. Penghasil 6% Kab. Lain dlm Prop.
6% Propinsi 24% Kab./Kota
- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - 0,5 % untuk dana pendidikan Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
12% Kab. Penghasil 12% Kab. Lain dlm Prop. 30
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
31
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
32
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS
5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
33
Pasal 34 • Sejak disetujui rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan participating interest 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 79 Ayat 1 • Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan. Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
34
Pasal 80 • Barang dan peralatan, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa dan rancang bangun dapat diimpor selama belum diproduksi di dalam negeri.
Pasal 82 • Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, kontraktor wajib mengutamakan menggunakan tenaga kerja WNI dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan. Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
35
Pemerintah Propinsi
Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya DPRD Propinsi Dan DPRD Kabupaten
Masyarakat
KEGIATAN HULU MIGAS YANG OPTIMUM
BPMIGAS Media publikasi
KKKS
BUMD/Industri/ HPH/Perkebunan
Lembaga Swadaya Masyarakat Perguruan Tinggi/ Akademi
Dengan dukungan penuh dari stakeholder, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas menciptakan multiplier effect yang besar bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
36
PEMDA
BPMIGAS
MASYARAKAT
KKKS
PEMDA
MASYARAKAT
BPMIGAS
KKKS
BPMIGAS bersama-sama KKKS harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang sedang dan akan dilaksanakan serta menyelesaikan persoalan-persoalan operasional di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghormati adat istiadat yang berlaku.
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
37
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS
5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH
6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
38
Fasilitas kegiatan usaha hulu migas yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama, adalah Aset Negara dan merupakan Obyek Vital Nasional, sesuai Keputusan Presiden RI No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional 1. Pasal 1 ayat 1 Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. 2. Pasal 4 ayat 2 Kepolisian Negara RI berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional. 3. Pasal 7 Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
39
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS
5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS
7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
40
WILAYAH KERJA KKKS DI INDONESIA
As of 17 May 2010 there are 239 Contract Area 56 CA : Production stage
11 CA
: Development stage
152 CA : Oil & gas exploration stage
20 CA
: CBM exploration stage
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
41
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
42
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
43
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
44
• Jumlah KKKS yang berada Perwakilan Japalu adalah:
di
wilayah
Pengawasan
Jawa Timur : 30 KKKS (8 Produksi, 4 Pengembangan, 18 Eksplorasi). Papua : 26 KKKS (5 Produksi, 21 Eksplorasi). Maluku, NTB, NTT : 14 KKKS (2 Produksi, 1 Pengembangan, 11 Eksplorasi)
• Meliputi daerah yang memiliki keanekaragaman norma, budaya dan adat istiadat (8 Provinsi, 44 Kabupaten). • Kegiatan operasional KKKS cukup padat dengan keadaan geografis yang beraneka ragam.
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
45
ISI PRESENTASI 1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS
5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU
8. KESIMPULAN Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
46
KESIMPULAN 1. Saat ini, pendapatan negara dari sektor migas terhadap APBN masih penting kontribusinya (27-31%). 2. Dalam kondisi saat ini, untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional masih diperlukan investor asing, terutama untuk kegiatan di wilayah terpencil dan laut-dalam.
3. Peran aktif dan kerjasama yang baik dari para stakeholders sangat berperan untuk keberhasilan kegiatan usaha hulu migas. 4. Industri hulu migas di Indonesia masih sangat menarik dan produksinya berpotensi meningkat, sepanjang ada peran aktif dan kerjasama yang baik dari para stakeholders.
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
47
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
48
SLIDE TAMBAHAN
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
49
UNSUR SUMBER DAYA MANUSIA
SUMBER DAYA MANUSIA TERINTREGRASI
KNOWLEDGE
TERPADU
SKILL
ATTITUDE
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
50
AKTIVITAS EKSPLORASI-PRODUKSI: BASIN EVALUATION PROSPECT IDENTIFICATION
EXPLORATION DRILLING DEVELOPMENT PLANNING
INITIAL DEVELOPMENT & PRODUCTION
UPDATE DEVELOPMENT PLAN
INFILL DRILLING & WORKOVERS ENHANCED RECOVERY FIELD DECLINE
FIELD ABANDONMENT Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
51
Pengambilan data
Investasi dan pembiayaan operasi memerlukan Modal yang sangat besar (padat modal)
Interpretasi data Pengeboran
Keberhasilan usaha mengandung Resiko tinggi Berhasil
Risk
Gagal
Pelaksanaan operasi memerlukan Teknologi tinggi Menemukan cadangan Besar
Pengembangan
Kecil
Mencari Daerah Baru
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
52
LIFTING BPMIGAS/PEM: - Ekspor Minyak - Kilang/Pihak III - Adj.DMO/Cost BBM - Over/Under Settlement
POTONGAN : a.l. - PPN Reimbursement - PBB, PDRD - Fee Usaha Hulu - Fee Penjual
Wilayah Penghasil s/d 4 mil laut
Penerimaan Daerah Penghasil 15,5 %
Penerimaan Pemerintah Pusat 84,5 %
3% - Bagian Provinsi
6% - Bagian Kab/Kota Penghasil
PNBP-BERSIH SDA MIGAS
Wilayah Penghasil 4 –12 mil laut
Penerimaan Daerah Penghasil 15,5 %
Penerimaan Pemerintah Pusat 84,5 %
LIFTING Per Wilayah Penghasil
Wilayah Penghasil > 12 mil laut
Bagian Pemerintah Pusat 100 %
5% - Bagian Provinsi
10% - Bagian Kab./Kota Dalam Provinsi
6% - Bagian Kab/Kota Lainnya Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
53
LIFTING BPMIGAS/PEM: - Ekspor Gas/LNG/LPG - Kilang/Pihak III - Over/Under Settlement
POTONGAN : a.l. - PPN Reimbursement - PBB, PDRD - Fee Usaha Hulu - Fee Penjual
Wilayah Penghasil s/d 4 mil laut
Penerimaan Daerah Penghasil 30,5 %
Penerimaan Pemerintah Pusat 69,5 %
PNBP BERSIH SDA MIGAS
Wilayah Penghasil 4 –12 mil laut
Penerimaan Daerah Penghasil 30,5%
Penerimaan Pemerintah Pusat 69,5 %
6% - Bagian Provinsi
10% - Bagian Provinsi
12% - Bagian Kab/Kota Penghasil
20% - Bagian Kab./Kota Dalam Provinsi
LIFTING Per Wilayah Penghasil
Wilayah Penghasil > 12 mil laut
Bagian Pemerintah Pusat 100 %
12% - Bagian Kab/Kota Lainnya Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
54
Pasal 14
Penerimaan Negara dari Sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut : a. Pasal 14 Huruf e : Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% (lima belas persen) untuk Daerah. Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
55
Pasal 19 Ayat 2 Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini di bagi dengan perincian sebagai berikut : (i) Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); (ii) Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6% (enam persen); (iii) Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen).
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
56
b. Pasal 14 Huruf e : Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 69,5% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% (tiga puluh persen) untuk Daerah.
Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
57
Pasal 19 Ayat 3 : Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf “b” ini dibagi dengan perincian sebagai berikut : (i) Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 6% enam persen); (ii) Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen); (iii) Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen). Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
58
Pasal 20 : (1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ‘e’ angka 2 dan huruf ‘f’ angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masingmasing dengan rincian sebagai berikut: a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 – Kupang, NTT
59
