KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

PMK NOMOR:162/PMK.05/2013 TENTANG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PPL Bendahara Bersertifikat 1

Pejabat Perbendaharaan M E K A N I S M E S A L I N G U J I

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP

2

SEJARAH BENDAHARA (MASA KOLONIAL BELANDA)  Sistem yang berlaku adalah desentralisasi kas, sehingga kas berada di tangan departemen

masing – masing. Proses penyelesaian tagihan dilakukan melalui proses pengujian oleh ordonator, yang kemudian dilaksanakan pembayarannya oleh bendaharawan bila semua persyaratan terpenuhi.  Bendahara memegang Uang-uang Untuk Diperhitungkan (UUDP) untuk mempercepat

proses pembayaran dan melakukan pembayaran pengeluaran yang tidak begitu besar.  Prosedur UUDP merupakan penyimpangan terhadap prinsip yang berlaku umum karena

kekuasaan ordonansering dan kekuasaan bendahara tercampur.  Untuk melakukan pembayaran atas perintah yang diterbitkan oleh kepala pemerintahan

daerah dibentuklah instansi yang bertindak sebagai bendahara untuk seluruh departemen di daerah yang diberi nama Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit (CKC), yang seluruh pegawainya berasal dari departemen keuangan dan sebagai kasir negara dibentuklah ‘s Landskas (Kas Negara).

3

SEJARAH BENDAHARA (MASA SEBELUM UU NO 1 TAHUN 2004)  UUD Tahun 1945 membawa perubahan yang mendasar dalam sistem administrasi

keuangan negara. Sistem desentralisasi yang sebelumnya dilaksanakan pada masa penjajahan dirubah menjadi sistem sentralisasi.  Menteri Keuangan, merupakan penguasa tunggal di bidang keuangan bertindak sebagai

ordonator bagi seluruh departemen dan sekaligus merupakan pemegang kas umum negara.  Hal ini membawa dampak pada penyatuan kas umum yang dulunya berada di setiap

departemen dan dikelola oleh bendahara. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi pemegang kas umum yang dulu berada di tangan bendahara masingmasing departemen ke tangan menteri keuangan yang dilaksanakan oleh KPKN.  Oleh karena itu, maka di setiap departemen tidak lagi terdapat fungsi bendahara yang

menangani kas umum. Orang yang berada pada setiap departemen adalah para pegawai yang bertugas mengelola UUDP (kini dikenal dengan nama UP), yang sebenarnya tidak memiliki kualifikasi sebagai bendahara.

4

SEJARAH BENDAHARA (MASA SETELAH UU NO 1 TAHUN 2004)  Setelah reformasi di bidang Keuangan Negara, terdapat kejelasan mengenai

wewenang dan tanggung jawab serta hubungan bendahara dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Bendahara Umum Negara dalam hal pengelolaan uang. Kewenangan ordonansering berpindah dari Departemen Keuangan ke setiap Departemen.

 Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa

Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang negara yang dikelolanya.

5

PENGERTIAN BENDAHARA 1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama

negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. 2. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

6

BATASAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA

1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara

fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN, secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya. 2. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya

dan menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran.

7

TANGGUNG JAWAB BENDAHARA

Bendahara Penerimaan LPJ

BPP LPJ

Bendahara Pengeluaran

Kuasa BUN

LPJ

- Secara fungsional bendahara bertanggung jawab kpd Kuasa BUN - Secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.

8

PENGANGKATAN BENDAHARA Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat: Bendahara Penerimaan dan/ Pengeluaran

Guna kelancaran dapat mengangkat BPP

Dapat mendelegasikan kepada:

Kepala Kantor/Satker

Pengangkatan harus dituangkan dalam Surat Keputusan, dan: Memenuhi persyaratan yang ditetapkan BUN

Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPSPM, PPK dan Kuasa BUN

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh saling merangkap

Karena keterbatasan SDM boleh dirangkap seizin Kuasa BUN

Jika tidak ada perubahan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP pada saat pergantian periode tahun anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku 9

SYARAT PENGANGKATAN BPP

1.

• Terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran.

2.

• Beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Kantor/Satker. 10

GUNA KELANCARAN PELAKSANAAN PENERIMAAN, KEPALA KANTOR/SATKER DAPAT MENUNJUK “PETUGAS PENERIMA SETORAN/PPS”

•Berfungsi untuk:

1. 2. 3.

•menerima uang dari wajib bayar; •menyampaikan uang yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan atau langsung menyetorkannya ke Kas Negara atas nama Bendahara Penerimaan.

• Penyampaian uang oleh petugas ke Bendahara Penerimaan disertai bukti penerimaan; • Format bukti penyampaian dan teknis penyampaiannya ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satker. •Penunujukan PPS dapat dilakukan dalam hal: •Lokasi penerimaan berbeda dengan lokasi tempat Bendahara Penerimaan berada; •Beban kerja yang berat dan tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri oleh Bendahara Penerimaan.

11

SYARAT PENGANGKATAN BENDAHARA

1. Memiliki Sertifikat Bendahara 2. Dalam

hal proses sertifikasi terlaksana, persyaratan yang dipenuhi yakni:

belum harus

a) Pegawai Negeri b) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat c) Golongan Minimal II/b atau sederajat 12

PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI BENDAHARA 

1

Bendahara dibebaskan sementara dari jabatan Bendahara, apabila: a) Terdapat dugaan bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan

hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; atau b) Bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu paling singkat 3

(tiga) bulan. 2

Dalam hal bendahara dibebastugaskan sementara, Menteri/ Pimpinan Lembaga menetapkan Pejabat pengganti sebagai Bendahara.

3

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat kembali Bendahara dimaksud pada jabatannya sebagai Bendahara, apabila: a) Tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum, b) Pegawai kembali bertugas di satker lingkungannya.

13

PEMBERHENTIAN BENDAHARA DAN PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA BARU

Pemberhentian Bendahara: 1.

Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat

2.

Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

3.

Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri

4.

Sakit berkepanjangan

5.

Meninggal dunia; atau

6.

Mutasi/berpindah tempat kerja

Menteri/Pimpinan Lembaga mengganti Bendahara dimaksud dan mengangkat Bendahara baru.

14

BENDAHARA YANG DIBERHENTIKAN 1

Menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya dengan seluruh dokumennya kepada Bendahara baru

2

Pergantian Bendahara didahului dengan pemeriksaan kas oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPA

3

4

Hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima

Format BAP Kas dan Serah Terima terstandarisasi 15

PENATAUSAHAAN KAS  Bendahara harus menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya;  Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya, pada bank

umum/pos dan dilarang menyimpan uang negara atas nama pribadi;  Penarikan uang dari rekening Bendahara menggunakan cek yang ditandatangani

Meliputi:

oleh KPA dan/atau PPK atas nama KPA dan Bendahara (jenis Giro Pemerintah).

1. Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan 2. Pentausahaan Kas Bendahara Pengeluaran 3. Penatausahaan Kas BPP

16

PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN (1)

1

 Bendahara Penerimaan mengelola uang yang sudah

menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak negara. 2  Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan negara paling lambat akhir hari kerja. Namun bisa disetorkan hari berikutnya dalam hal: a. Terkendala jam operasional bank/pos persepsi, b. Penerimaan negara diterima pada hari libur/diliburkan. 17

PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN (2) 3

 Penerimaan negara dapat disetorkan secara berkala

dalam hal: a. Tidak tersedia bank/pos persepsi sekota b. Kondisi geografis tidak memungkinkan c. Jarak tempuh lokasi bank/pos persepsi >2 jam d. Biayanya untuk melakukan penyetoran melebihi

penerimaan yang diperoleh 4

 Hal itu harus mendapat izin Kanwil DJPBN

18

PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN/BPP 1

 Uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran/ BPP meliputi: a. UP/TUP; b. LS kepada Bendahara Pengeluaran (honor, perjadin); c. Pajak (Bendahara sebagai Wajib Pungut); d. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara, contoh:

PNBP yang dikelola Bendahara Pengeluaran; e. Uang lainnya (hibah, bansos, dll). 2

 Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan UP/TUP

setelah mendapat SPBy dari PPK.

19

PENATAUSAHAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN/BPP (2) 3

Setiap akhir hari kerja, maksimal UP/TUP yang ada di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP adalah Rp 50.000.000,-

4

Bila pada akhir hari kerja UP/TUP melebihi Rp 50.000.000,- maka dibuat Berita Acara Keadaan Kas.

5

Bendahara dapat memberikan Uang Muka Kerja (selain UM Perjadin) setelah mendapat SPBy.

6

 Pada akhir tahun anggaran, UP/TUP harus disetorkan ke kas negara.

7

Sedangkan sisa LS kepada Bendahara disetor paling lambat 90 hari kerja dari tanggal SP2D.

20

PEMBUKUAN BENDAHARA Pembukuan Bendahara berdasarkan dokumen sumber dengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPBN.

SiLaBI Sistem Laporan Bendahara Instansi

Dalam hal tidak memungkinkan maka bisa dengan manual tulis tangan/komputer

Pembukuan mencakup seluruh uang yang ada pada satker tersebut Pembukuan dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran

21

PEMBUKUAN BENDAHARA

Pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap DIPA

Dalam hal Bendahara mengelola valuta asing, Bendahara membuat catatan atas keadaan kurs transaksi penyetoran ke kas negara

Apabila Bendahara mengelola valas, pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap valas namun dituangkan dalam 1 LPJ Bendahara 22

LAPORAN (A) Buku Bendahara Penerimaan

Buku Kas Umum

BP Kas BP PNBP

Buku Pembantu

BP Pajak BP Dana Pihak Ketiga

Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan

23

LAPORAN (B) Buku Bendahara Pengeluaran Buku Kas Umum

Kas BPP

Buku Pembantu

Uang Muka/Voucher

Uang Persediaan LS Bendahara Lain-Lain Buku Pembantu Pajak Buku Pengawasan Anggaran Belanja 24

LAPORAN (C) Buku Bendahara Pengeluaran Pembantu

Buku Kas Umum BPP Kas Buku Pembantu

Uang Muka/voucher LS Bendahara Lain-Lain

Buku Pembantu Pajak Buku Pengawasan Anggaran Belanja

25

PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA

1

2

• Pemeriksaan dilakukan oleh: KPA atau PPK atas nama KPA untuk Bendahara Pengeluaran/BPP, Kepala Satker/pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara untuk Bendahara Penerimaan

• Pemeriksaan kas dilakukan dalam hal: (i) terjadi pergantian bendahara, (ii) dilakukan rekonsiliasi internal, dan (iii) sewaktu-waktu.

•Pemeriksaan Kas dilakukan minimal sekali dalam sebulan.

3

4

•Hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam Berita Acara dan memuat: kesesuaian kas tunai di brankas dan rekening dengan pembukuan, penyetoran penerimaan negara/pajak, penjelasan atas selisih. 26

REKONSILIASI INTERNAL Rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dengan UAKPA, dilakukan minimal 1 kali di akhir bulan bersamaan dengan pemeriksaan kas dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dilakukan oleh: Kepala Satker/pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara untuk Bendahara Penerimaan

KPA/PPK atas nama KPA untuk Bendahara Pengeluaran

27

APA YANG HARUS DIUJI?

Rekonsiliasi internal dilakukan untuk meneliti kesesuaian atas:

Bendahara Penerimaan: Jumlah setoran penerimaan negara ke kas negara & saldo penerimaan negara yang belum disetor ke kas negara

Bendahara Pengeluaran: Saldo UP/TUP dan saldo selain UP/TUP

28

Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembatu Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Penerimaan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran Pembantu

29

LPJ BENDAHARA Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa BUN (KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani olek Bendahara dan KPA/PPK

LPJ Bendahara menyajikan: a. Keadaan pembukuan; b. Keadaan kas akhir bulan; c. Hasil rekonsiliasi internal; d. Penjelasan atas selisih.

30

LPJ BENDAHARA (2) Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri: a. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi b. Salinan rekening koran c.

Daftar Saldo Rekening

d. Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Dalam hal tanggal 10 hari libur maka penyampaiannya pada hari kerja sebelumnya. 31

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA LPJ Bendahara LPJ Bendahara Penerimaan Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Penerimaan LPJ Bendahara Pengeluaran Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

32

VERIFIKASI LPJ Bendahara KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterima dan menyusun Daftar LPJ Bendahara kemudian menyampaikannya ke Kanwil DJPBN paling lambat 15 hari kerja

Kanwil DJPBN menerima Daftar LPJ Bendahara dari KPPN untuk disusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah dan disampaikan ke Dit. PKN paling lambat 20 hari kerja

Dit. PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Nasional 33

VERIFIKASI LPJ BENDAHARA OLEH KPPN Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan meliputi: a.

Menguji kesesuaian saldo awal

b.

Menguji kesesuaian saldo rekening bank

c.

Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas

d.

Menguji kebenaran perhitungan

e.

Menguji kesesuaian penyetoran ke kas negara

f.

Meneliti kepatuhan Bendahara dalam penyetoran PNBP dan Pajak (bila ada)

g.

Meneliti izin rekening Bendahara. 34

VERIFIKASI LPJ BENDAHARA OLEH KPPN

Verifikasi LPJ Bendahara Pengeluaran meliputi: a.

Menguji kesesuaian saldo awal

b.

Menguji kesesuaian saldo rekening bank

c.

Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas

d.

Menguji kebenaran perhitungan

e.

Menguji kesesuaian saldo UP/TUP

f.

Menguji kesesuaian penyetoran ke kas negara

g.

Meneliti kepatuhan Bendahara dalam penyetoran Pajak dan PNBP (bila ada)

h.

Meneliti izin rekening Bendahara

35

VERIFIKASI LPJ BENDAHARA OLEH KANWIL DJPBN Atas Daftar LPJ Bendahara dari KPPN, Kanwil DJPBN melakukan pemeriksaan dalam hal: a. Perbedaan jumlah LPJ Bendahara yang diterima dengan yang seharusnya b. Nilai jumlah pada saldo kas dengan saldo pada Saldo Penerimaan dan Penyetoran c. Nilai BP UP dengan Jumlah UP

Atas Daftar LPJ Bendahara dari KPPN, Kanwil DJPBN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah dan menyampaikannya ke Dit. PKN paling lambat 20 hari kerja bulan berikutnya.

36

VERIFIKASI LPJ BENDAHARA OLEH PKN Atas Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah dari Kanwil DJPBN, Dit. PKN melakukan pemeriksaan atas: a. Perbedaan jumlah LPJ Bendahara yang diterima dengan yang seharusnya. b. Nilai jumlah pada saldo kas dengan saldo pada Saldo Penerimaan dan Penyetoran. c. Nilai BP UP dengan Jumlah UP.

Atas Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah dari Kanwil DJPBN, Dit. PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Nasional

37

ALUR LPJ BENDAHARA

Sekjen K/L

LKK/L

Rekonsiliasi

LKPP

Pembinaan Verifikasi

Satker

KPPN

SiLaBI BPK

Kanwil

KanPus DJPBN

Sistem Laporan Bendahara Instansi 38

SANKSI

1.

Bendahara tidak menyampaikan LPJ setiap bulannya;

2.

Bendahara menyampaikan LPJ tetapi ditolak KPPN karena ada kesahahan.

Penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP maupun SPM-LS melalui Bendahara.

39

Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Lantai III, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta (021) 345-9619, (021) 344-9230 Ext 5421, 5422 Faksimile : (021) 345-9619 e-mail: [email protected] 40