hrd-practice.blogspot.co.id PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU No. ……/HRD-HJ /JKT/…./2015 Pada hari ini ....., tanggal ....... Bulan...... Tahun....... bertempat di Kantor Pusat PT. Halim Jaya Jln. Halim Perdana Kusuma - Jakarta Pusat, dengan akal sehat dan pikiran yang jernih tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : 1. N a m a Tempat Tgl Lahir Alamat Pekerjaan/Jabatan Perusahaan

:

2. N a m a KTP. No. Tempat Tgl Lahir Agama Status Alamat

: : : : : :

: : : : PT. HALIM JAYA Bertindak untuk dan atas nama PT. HALIM JAYA, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 PENERIMAAN DAN MASA KERJA a. PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai Karyawan bagi Pihak Pertama, seperti halnya Pihak Kedua menyatakan kesediaannya untuk bekerja sebagai karyawan bagi Pihak Pertama selama jangka waktu ............. (........................................................) bulan/tahun*) terhitung dari tanggal ..................................... sampai dengan tanggal ………………… dengan jabatan sebagai: ================== …………………………….. ======================== b. Jika diperlukan dan kedua belah pihak sepakat, Perjanjian Kerja Waktu tertentu ini dapat diperpanjang, sesuai peraturan yang berlaku Pasal 2 TUGAS DAN PENEMPATAN 1. Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Uraian Pekerjaan (Job Description) dan atau sebagaimana yang ditugaskan oleh Pihak Kesatu 2. Bila dipandang perlu Pihak Pertama dapat memberikan tugas-tugas pekerjaan yang lain kepada Pihak Kedua sesuai dengan kemampuan Pihak Kedua 3. Pihak Kedua menyetujui bahwa selama berlakunya Perjanjian, Pihak Pertama menempatkan Pihak Kedua di ....... dan atau dilokasi lain yang dipandang sangat dibutuhkan oleh Pihak Pertama

Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 1 dari 5

hrd-practice.blogspot.co.id Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK a. Hak & Kewajiban PIHAK PERTAMA 1. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penilaian potensi dan prestasi kerja, mutasi, perjalanan dinas, sanksi, kepada PIHAK KEDUA selama hubungan kerja para pihak berlangsung. 2. PIHAK PERTAMA, berkewajiban memberikan imbalan atau gaji kepada PIHAK KEDUA setiap bulan yang besarnya dan cara pembayarannya diatur dalam lampiran tersendiri. 3. PIHAK PERTAMA akan memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang akan dibayar menjelang Hari Raya Keagamaan, sesuai dengan ketentuan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja / BPJS yang meliputi JKK=1.74%, JK= 0.3%, JHT = 5.7%(3.7% oleh Perusahaan dan 2% oleh karyawan) dan BPJS Kesehatan 5% (4 % Perusahaan dan 1 % Karyawan) 5. PIHAK PERTAMA berhak atas pekerjaan yang dilakukan dan hasil kerja PIHAK KEDUA termasuk penemuan, kreasi, inovasi atau sejenisnya yang diperoleh selama jam kerja atau diluar jam kerja yang terkait dengan kegiatan dan operasional perusahaan, termasuk hak untuk mendapatkan hak cipta atau patennya. b. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA 1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas pokok yang sesuai dengan jabatan yang telah di sepakatinya denghan PIHAK PERTAMA dan bertanggung jawab langsung kepada ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2. PIHAK KEDUA berhak mendapat gaji, fasilitas dan benefit lain dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kerja ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja ini. 3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi Peraturan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan departemen atau unit, disiplin, jujur, bertanggung jawab, bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Hal ini sesuai dengan penjelasan Peraturan Perusahaan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani. 4. PIHAK KEDUA wajib mengerjakan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan kompetensi selain dari pekerjaan pokok PIHAK KEDUA , dan bila sewaktu-waktu dimutasi/dipindahkan kebagian lain. PIHAK KEDUA wajib mengikuti semua peraturan perusahaan yang berlaku ditempat yang baru. Bilamana PIHAK KEDUA menolak ditugaskan atau dimutasi atau dipindahkan, maka PIHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan. 5. PIHAK KEDUA wajib untuk memperlakukan semua informasi yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA sebagai rahasia baik selama bekerja ataupun setelah berhenti bekerja dan tidak akan mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut diluar Perusahaan tanpa sebelumnya mendapat ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA. Pasal 3 HARI KERJA & CUTI 1. Pihak Kedua berhak mendapat Cuti sebanyak 12 hari temasuk perjalanan setelah bekerja selama dua belas bulan berturut-turut tanpa terputus, kecuali Perjanjian Kerja ini kurang dari 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus maka PIHAK KEDUA berhak atas cuti yang diperhitungkan secara proporsional dengan perhitungan satu bulan bekerja mendapatkan satu hari cuti. 2. Pelaksanaan hari cutiyang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 diatas harus mendapat persetujuan terulis dari atasan langsung Pihak Kedua 3. Biaya yang timbul sehubungan dengan perjalanan culi tercebut merupakan beban Pihak Pertama (Transportasi, konsumsi, akomodasi PP)

Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 2 dari 5

hrd-practice.blogspot.co.id

Pasal 4 LARANGAN-LARANGAN 1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja terhadap PIHAK KEDUA apabila dalam perjalanan hubungan kerja ini PIHAK KEDUA terbukti telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : a. Melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang dan atau uang milik Perusahaan PIHAK PERTAMA. b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja; d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja. f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. h. Dengan ceroboh atau dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; i. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 2. PIHAK PERTAMA dilarang memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA dengan alasan : a. PIHAK KEDUA berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (duabelas) bulan secara terus menerus. b. PIHAK KEDUA berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. PIHAK KEDUA menjalankan ibadah, ibadah yang diperintahkan agamanya. d. PIHAK KEDUA menjadi anggota atau pengurus salah satu Serikat Buruh yang telah terdaftar Pasal 7 BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir Apabila : a. Pihak Kedua meninggal dunia; b. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian d. Salah satu Pihak melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak; e. Adanya putusan pengadilan dan/atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 2. Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, maka Pihak Kedua atau ahli waris Pihak Kedua tidak berhak menuntut Pihak Pertama atas ganti rugi apapun dan Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang pesangon ataupun uang penggantian apapun juga kepada Pihak Kedua kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 1. Hal-hal yang belum diatur dan dituangkan pada Surat Perjanjian Kerja ini mengacu pada Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Bila mana dikemudian hari terdapat perbedaan persepsi / pendapat, para pihak sepakat untuk membicarakannya dengan musyawarah mufakat. 3. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 3 dari 5

hrd-practice.blogspot.co.id

Setelah dibaca kembali oleh kedua belah pihak dan masing-masing telah mengerti isi dari Perjanjian kerja waktu tertentu ini maka masing-masing pihak menandatangani di atas materai yang cukup.

PIHAK PERTAMA, PT. HALIM JAYA

PIHAK KEDUA ,

Halim Perdana K, S.H Direktur HRD

NN Karyawan

Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 4 dari 5

hrd-practice.blogspot.co.id LAMPIRAN SK NOMOR : ....../ HRD-HJ/JKT/..../20.... Pada Tanggal : ..., ....... 20.... HASIL KESEPAKATAN INTERVIEW Nama Tempat Tgl lahir Tanggal Wawancara Daerah Asal

: : : :

Departemen Jabatan Bagian/Unit

: : :

A. KOMPONEN GAJI 1. Gaji Pokok Rp.......................... ( sebesar 75% dari Gaji Gross, detailnya akan diuraikan pada system) 2. Tunjangan2 Rp .......................,- ( sebesar 25% dari Gaji Gross, detailnya akan diuraikan pada system) 3. Tunjangan Iuran Bpjs Tenagakerja Jaminan Kecelakaan Kerja : 1.74% x Gaji Jaminan Kematian : 0.3% x Gaji Jaminan Hari Tua : 3.7% x Gaji 4. Tunjangan Kesehatan : Diikutsertakan menjadi peserta Bpjs Kesehatan (1% x Gaji; Beban Karyawan) 5. Overtime : --

B. CUTI TAHUNAN 1. Hak cuti tahunan terbit setelah bekerja 12 bulan terus menerus 2. Cuti dapat ditunda sampai dengan 6 bulan sejak terbit, bila tidak digunakan setelah 6(enam) bulan hak cuti HANGUS 3. Bila point 3 diatas terjadi atas permintaan Perusahaan, diberikan kompensasi dalam bentuk uang yang dihitung secara Proposional (Hak cuti / 22 x Gaji). C. PEMBAYARAN GAJI 1. Pembayaran gaji dilakukan Transper Rekening Bank ........................... No. Acc............................................................. 2. Validasi Bank merupakan tanda terima pembayaran gaji yang sah 3. Bagi yang memiliki NPWP akan diterbitkan Bukti pemotongan Pph 21, untuk digunakan Lampiran SPT 1721-A D. KHUSUS KARYAWAN DARI DAERAH 1. 2. E. LAIN-LAIN 1. ............................................................................................................................................................................... 2. ............................................................................................................................................................................... 3 ...............................................................................................................................................................................

PT. HALIM JAYA PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Halim Perdana K, S.H

...............................

Catt. *) coret yg tidak perlu

Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 5 dari 5