UNDA}{G.UNDANG KNLUARGA MAHASISWA FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHTIN 2016 TENTAF{G PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DENGAN RAHMAT TT]HANYANG MAHA ESA GUBERNUR MAHASISWA Menimbang: a. Bahwa pemilihan umum mahasiswamerupakansarfira unfuk mewujudkankedaulatan mahasiswadalampemerintahanmahasiswaFakultaskomunikasi dan Informatika; b. Bahwa sezuai dengan tuntutan dan perkembangandinamika mahasiswa,pemilihan urnum mahasiswa diselenggarakanuntuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur MahasiswaFakultaskomunikasi dan Informatika; c. Bahwa pemilihan umum mahasiswaperlu diselenggarakansecaralebih berkualitas dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnyadan dilaksanakan berdasarkan asas langsung,urnum,bebas,rahasia,jujtr, dan adil; d. Bahwa pemilihan umum mahasiswa untuk memilih anggota lembaga perwakilan harusmampumenjaminprinsip keterwakilan,akuntabilitas,dan legitimasi; e. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undangtentang Pemilihan Umum Mahasiswa; Mengingat: 1. AnggaranDasarKAMA FKI tahun2016BAB I Pasal4. 2. AnggaranRumahTanggaKAMA FKI tahun2016BAB V Pasal38.

DenganPersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS KOMT.INIKASI DAN INFORMATIKA Memutuskan Menetapkan : Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Komunikasi Dan Informatika Tentang Pemilihan Umum Gubernur. BAB I KETENTUAI{ UMUM Pasal L Dalam Undang-Undangini yang dimaksuddengan: 1. Pemilihan Umum Gubemur yang selan$utrya disebut PEMILGUB adalah sarana pelaksanaankedaulatan Mahasiswa dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika. 2. Badan Eksekutif MahasiswaFakultas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebutBEM FKI adalahlembagaeksekutifmahasiswatingkat fakultas. 3. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjunrya disebut KPUM adalah lembagayang bersifatmandiri untuk menyelenggarakanPEMILGUB. 4. PanitiaPengawasPemilihanUmun Gubemuryang selanjutnyadisebutPANWASLU adalah panitia pengawasPEMILGUB yang melakukan pengawasanterhadapseluruh prosespenyelenggaraan PEMILGUB. 5. Tempat PemungutanSuara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat di mana dilaksanakannyapemungutansuarayang ditentukanoleh KPUM. 6. Panitia PemungutanSuarayang selanjutnyadisebutPPSadalahpanitia yang dibennrk oleh KPUM untuk melaksanakanpemungutansuara. 7. Pemilih adalahMahasiswayang terdaftar secaraakademikrmtuk jenjang studi Sl FKI yang secarasahdibuktikan denganKarhr Identitasyang berlaku. 8. KampanyePEMILGUB adalahkegiatanpesertaPEMILGUB untuk meyakinkanpara pemilih denganmenawarkanvisi, misi, dan programpesertaPEMILGUB. 9. Mahasiswa aktif adalah mahasiswayang tercatat dalam data BAA selamaundangundangini berlaku. BAB TI PELAKSANAAN PEMILGUB Bagian Pertama Umum Pasal2 PEMILGUB dilaksanakanberdasarkanasaslangsung,ulrlum,bebas,rahasia,jujur, dan adil. Pasal3 PEMILGUB dilaksanakanuntuk memilih: PasanganGubernurdan Wakil GubernurMahasiswa. Pasal4 PEMILGUB dilaksanakansetiapsatutahun sekali. Pasal5 PesertaPEMILGUB sebagaikandidat GubernurMahasiswadan Wakil GubernurMahasiswa adalahperseorangan.

Pasal6 Mahasiswa Gubemu dan Wakil GubernurMahasiswaterpilih ditentukanoleh suara terbanyak. Bagian Kedua PET\TYE LENGGARA PEMILGI'B PasalT 1. PEMILGUB diselenggarakanoleh KPUM secaramenyeluruhdan independen. 2. KPUM bertanggungjawab ataspenyelenggaraan PEMILGTIB. 3. Dalam menyelenggarakantugasnya, KPUM menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraanPEMILGUB kepada Gubernur Mahasiswa atau Pejabat Gubernur Mahasiswa. BAB III Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Bagran Pertama Keanggotaan PasalS 1. KPUM dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur Mahasiswa atau Pejabat Gubernur MahasiswadengansryengetahuanDPM. 2. AnggotaKPUM terdiri atasunsurKAMA FKI selainBEM, DPM, PANWASLU, dan PPS. 3. Masa keanggotaan KPUM adalah sejak ditetapkan sampai berakhirnya penyelenggaraanPEMILGUB. 4. KPUM dapat dibubarkan oleh BEM dengansepengetatruan DPM ketika terjadi halhal yang luar biasa. Pasal9 Syaratuntuk menjadi anggotaKPUM adalah a. tercatat sebagaimahasiswaaktif FKL b. memiliki komitrnen terhadapsuksesnyapenyelenggaraanPEMILGUB. c. bersifatnefal.

1. 2. 3. 4.

Pasall0 JumlahanggotaKPUM minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang. KeanggotaanKPUM terdiri atasseorangketua dan para anggota. Ketua KPUM dipilih dari dan oleh anggota. SetiapanggotaKPuM mempunyaihakyang sama.

Pasal11 KeuanganKPUM bersumberdari BadanEksekutif MahasiswaFakultasKomunikasi dan Inforrnatika.

Bagan Kedua Tugas dan Wewenang Pasal12 TugasdanwewenangKPUM adalah; a. MenyelenggarakanpelaksanaanPEMILGUB. b. MembenhrkPanitia PemungutanSuara(PPS)PEMILGUB apabiladiperlukan. c. Menetapkanorganisasi,tata cara,dan semuatahapanpelaksanaanPEMILGUB. d. Mengkoordinasikandan mengendalikansemuatahapanPEMILGUB. e. MenetapkanpesertaPEMILGUB. f. Menetapkanwaktu, tanggal,tatacarapelaksanaankampanye,dan pemungutansuara. g. Menetapkanhasil PEMILGUB dan mengumumkankepadaL'halayak. h. Melaksanakantugasdan kewenanganlain yang diatur Undang-Undang. i. Memberi sanksi pelanggaranyang dilakukan oleh pesertaPEMILGUB berdasarkan laporanPANWASLU. Bagian Ketiga Kewajiban KPUM Pasal1"3 KPUM berkewajibanuntuk: a. Memperlakukan peserta PEMILGUB secara adil dan setara grma mensukseskan PEMILGUB. penggunaananggaran. b. Mempertanggungjawabkan c. Melaksanakankewajiban lain yang diatur Undang-Undang. BAB W PESERTA PEMILGUB Peserta dari Perseorangan Pasal 14 1. Unnrk dapat menjadi calon Gubernur Mahasiswa, peserta PEMILGUB dari perseofinganharusmendapatdukunganminimal 50 orang Mahasiswa. 2. Dukungan sebagaimanadmaksudayat (1) diakui keberadaanyaoleh KAMA FKI. 3. Persyaratansebagaimanadimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dibuktikan dengan Karhl TandaMahasiswa(KTM) yang masih berlaku. Pasal15 L Pesertaperseoranganyang tidak memenuhipersyaratansebagaimanadimaksudPasal 14 tidak dapatmenjadipesertaPEMILGUB. 2. KPUM menetapkantata cata pemilihan dan tata cara penelitian keabsahansyaratsyaratsebagaimanadimaksudpadapasal 14.

BAB Y PENCALONAN ANGGOTA GTIBERNUR MAHASISWA, DAN WAKIL GT]BERI\UR MAHASISWA Bagran Pertama Calon Gubernur Mahasiswadan Wakil Gubemur Mahasiswa Pasal16 Calon GubernmMahasiswadan Wakil GubernurMah,asiswaharusmemenuhipersyaratan: a. BertaqwakepadaAllah surt. b. Mahasiswaaktif FKI, minimal mempunyai pengalamanorganisasidi FKI selama I (Satu) periodedengandibuktikan SK Organisasiatau sertifikat kepengrusan. c. Calon Gubernurdan Wakil Gubernurwajib dari JurusanKomunikasi dan Informatika. d. Menyatakan kesediaan untuk mengikuti keseluruhan rangkaian jadwal yang ditetapkanoleh KPUM dan tidak diperkenankanmeninggalkanFKI maksimal selama 30 hari tanpaalasanyangjelas. e. Sudah pernah mengikuti LKMMD/LDK/DAD/LC dengan dibuktikan melalui yang kepemilikan sertifikat berlaku BAB VI HAK MEMILIH Pasal17 l. Seluuh Mahasiswa aktif Fakultas Komunikasi dan Informatika yang dibuktikan dengankepemilikan Kartu Identitasmemiliki hak pilih. 2. Seseorangtidak diperbolehkanmemberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon GubernurMahasiswa.

Pasal lS pilihnya padatempatpemungutansuara(TPS) yang ditetapkan Pemilih rnenggunakanhak pada waktu pelaksanaanPEMILGUB oleh KPUM. BAB VII KAMPA}IYE

,

Pasal19 l. Dalam penyelenggaraanPEMILGUB dapat diadakankampanyeyang dilakukan oleh pesertaPEMILGUB. 2. Dalam kampanye dilarang menghina, menghasut, mengadu domba, perseorangan maupunantar kelompok tertentu dan mengandungunsur SARA. 3. Dalam kampanye dilarang melakukan tindak kekerasan dan atau melakukan perusakan. 4. Dalam kampanye dilarang mengancam untuk rnelalnrkan kekerasan atau menggunakankekerasankepada seseorang,kelompok mahasiswa atau calon yang lain. 5. Ketentuanlebih lanjut mengenaikampanyediatur dalamketetapanKPUM.

BAB VIII PEMT]NGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA, DA}{ PENETAPAN HASIL PEMILU Pasal20 PemungutansuaradalamPEMILGUB GubernrnMahasiswadan Wakil GubemurMahasiswa diselenggarakansecaraserentakdenganhari, tanggal dan waktu pemungutansuaraditetapkan oleh KPUM. Pasal2l 1. Penghitungansuaradilakukan setelahpemungutansuaraberakhir. 2. Penghitungansuara dilakukan dengan cara meghadirkan saksi pesertaPEMILGUB, pengawas PEMILGUB dan khalayak dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungansuara. Pasal22 L Penetapanhasil pemilihan Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa ditetapkanoleh KPUM. 2. PenetapanGubernur Mahasiswadan Wakil Gubernur Mahasiswaterpilih didasarkan padacalon yang memperolehsuaraterbanyak.

BAB D( PENGAWASAN PEMILGUB BagranPertama Panitia PengawasPemilihan Gubernur Pasal23 1. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap PEMILGUB, DPM membentuk PANWASLU. 2. PANWASLU terdiri atasunsurKAMA FKI selainBEM, DPM, KPUM, dan PPS 3. JumlahPANWASLU minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang. 4. KeanggotaanPANWASLU terdiri dari ketua merangkapanggotadan para anggota. 5. Ketua dipilih dmi dan oleh anggota. 6. PANWASLU dapatdibubarkanoleh DPM ketika terjadi hal-hal yang luar biasa. 7. KeanggotaanPANWASLU dapat diganti atau diberhentikanoleh DPM ketika terjadi hal-hal yang luar biasa. ?asal24 Syaratunnrk menjadi anggotaPANWASLU adalah: a. tercatatsebagaimahasiswaaktif FKI. b. memiliki komitmen terhadapsuksesnyapenyelenggaraanPEMILGUB. c. Bersifatnefal. Pasal25 PANWASLU bertanggungjawab kepadaDPM FKI.

Pasal26 l. PANWASLU mempunyaitugasdan wewenang: a. Mengawasisemuatahaprn penyelenggaraanPEMILGUB. b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (a) dilal
BAB X PEMLINGUTAN SUARA DAN PENGHITT]NGAN SUARA Bagian Pertama PEMUNGUTAN SUARA Pasal23 1. Sebelummelaksanakanpemilihan suara,PPSmelakukan: a. pembukaankotak suara. b. pengeluaranseluruhisi suara. c. pengidentifikasianjenis dokumendan peralatan,serta d. penghitunganjumlah setiapjenis dokurnendan peralatan. 2. KegiatanPPS sebagaimana dimaksudpadaayat (l) harusdihadiri oleh PANWASLU dan dapatdihadiri mahasiswaFKI. Pasal29 1. Lokasi TPS ditentukan oleh KPUM denganmempertimbangkankemudahanpemilih dalam menjangkautermasuk oleh pemilih penyandangcac&t,serta menjamin setiap pemilih dapatmemberikansuaranyasecaralangsung,bebasdan rahasia. 2. Jumlah,bentuk dan tata letak TPS ditetapkanoleh KPUM.

BagianKedua Penghifungan Suara Pasal30 Penetapan hasilrekapitulasipenghitungan suaradanpengumuman hasilPEMILGUB dilakukanolehKPUM selambat-lambatnya penghitungan I (satu)hari sejakheraklrirnya suaradi seluruhTPS BAB XI KETENTUAF{PERALIHAI\ Pasal3l Hal-halyangbelumdiaturdalamketetapanini akandiaturdikemudianhari dalamrapat sidangDPM danBEM. BABXII KETENTUANPENUTUP Pasal32 Padasaatberlakunya ini, UU KAMA FKI No.l Tahun2015tentangUU Undang-Undang Pemilgubdinyatakantidakberlakulagi. Pasal33 Undang-Undangini berlaku mulai padatanggalditetapkan.

Disahkandi Surakara Padatanggal23November2016 Denganpersetujuan bersama,

Putra Irawan

UU PEMILWA FKI 2016.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. UU PEMILWA ...

4MB Sizes 12 Downloads 209 Views

Recommend Documents

UU-ITE.pdf
Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,. dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui ...

Arbitration-UU Lalit.pdf
Page 3 of 32. Arbitration-UU Lalit.pdf. Arbitration-UU Lalit.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Arbitration-UU Lalit.pdf. Page 1 of 32.

PENJELASAN-UU-DESA.pdf
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Page 3 of 32. PENJELASAN-UU-DESA.pdf. PENJELASAN-UU-DESA.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

UU.35.2009~Narkotika.PDF
Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic. in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ...

UU NO 11.TAHUN 2005.pdf
(1 ) Mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

UU ASN 0052014.pdf
Page 3 of 105. UU ASN 0052014.pdf. UU ASN 0052014.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying UU ASN 0052014.pdf. Page 1 of 105.

UU NEWSLETTER -- DEC 2012.pdf
please contact Jayne Djubek (419-626-6234 or ... Fellowship of Erie County. Designate on the. memo line ... Page 1 of 1. UU NEWSLETTER -- DEC 2012.pdf.

uu 13 th 2008.pdf
Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga. mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap ...

UU-No.-2-Tahun-2016-tentang-Dana-Block-Grant.pdf
Page 1 of 17. UNDANG-UNDANG. IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. UNIVERSITAS INDONESIA. NOMOR 2 TAHUN 2016.

UU BA Award Guidelines 2017.pdf
Page. 1. /. 3. Loading… Page 1. Page 2 of 3. How to apply. Students should complete the relevant online form and submit application. materials at ...

BAI-TOAN-MAX-MIN-TOI-UU-2017.pdf
Sign in. Page. 1. /. 28. Loading… Page 1 of 28. Page 1 of 28. Page 2 of 28. Page 2 of 28. Page 3 of 28. Page 3 of 28. BAI-TOAN-MAX-MIN-TOI-UU-2017.pdf. BAI-TOAN-MAX-MIN-TOI-UU-2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying BAI-T

UU No 12 Tahun 1985.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. UU No 12 Tahun 1985.pdf. UU No 12 Tahun 1985.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Whoops! Ther

uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf
Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic. in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ...

The Second UU Principle Victoria Ingram October 30, 2011 Today I ...
Oct 30, 2011 - Today I want to continue the series of sermons on the foundational Principles of. Unitarian Universalism. Being second in the series, I'll share some history and perspective on the Second Principle, which speaks to our covenant to affi