TIM PENYUSUN Afrizal, S.Ag., M.Ag. Pelindung/Pembina
Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag. Ketua
H. Abdul Ghoni Hamid, SHI. MHI. Sekretaris
Anggota: H. Muhammad Sidik, SH. Asmuni, S.Ag. Ibramsyah, SH. Tina Rofiqoh, SH. Sri Hidayanti, SHI. Saihuni, S.Pd.I. Akhmad Syahida, SHI. Eko Haryono, ST.
ii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Buntok, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2016 ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., sahabat, keluarga serta umat yang selalu setia di akhir zaman. Maksud penyusunan laporan ini adalah memenuhi surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2016 pada Pengadilan Agama Buntok. Laporan akuntabilitas ini meliputi perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja tugas pokok dan fungsi peradilan yaitu kinerja kantor Pengadilan Agama Buntok terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan khususnya penyelesaian perkara pada tahun 2016. Selain itu, diharapkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman kinerja di tahun mendatang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh bagian, baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan yang akan datang.
Buntok, 6 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Buntok,
Afrizal, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720812 199903 1 002
iii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................................... TIM PENYUSUN ................................................................................................................. KATA PENGANTAR .................................................................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................................................. EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .............................................................
i ii iii iv vi
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................................................
1
A.
Latar Belakang ……………………………………………………….......................
1
B.
Tugas dan Fungsi .......................................................................................
2
C.
Sistematika Penyajian …………………………………………..........................
8
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................
9
A.
Reviu Rencana Strategis 2015-2019 ……………………….....................
9
1.
Visi dan Misi .........................................................................................
9
2.
Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................
10
3.
Program Utama dan Kegiatan Pokok ..........................................
10
B.
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Buntok .....................
17
C.
Rencana Kinerja Pengadilan Agama Buntok Tahun 2017 ............
20
D.
Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 .... 22
E.
Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016 ........ 23
BAB II
BAB III
BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................... 25 A.
Pengukuran Kinerja ………………................................................................... 25
B.
Analisis Akuntabilitas Kinerja .................................................................... 27
C.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Perkara ............................................... 47
D.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan DIPA ..................................................... 49
PENUTUP ...................................................................................................................... 57 A.
Kesimpulan ........................................................................................................ 57
B.
Saran-saran ........................................................................................................ 58
Lampiran-lampiran : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016
iv
Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Matrik Renstra 2015-2019 Indikator Kinerja Utama Rencana Kinerja Tahunan 2016 Rencana Kinerja Tahunan 2017 Rencana Kinerja Tahunan 2018 Perjanjian Kinerja Tahunan 2016 Perjanjian Kinerja Tahunan 2017 SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2016 Pengadilan Agama Buntok
v
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Buntok sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Pengadilan Agama Buntok, serta dalam rangka perwujudan good governance, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan
negara
untuk
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masingmasing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Buntok pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan Pengadilan Agama Buntok dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. LKjIP ini disusun berdasarkan laporan terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Agama Buntok selama Januari s.d Desember 2016, yang kemudian dianalisa dan dibandingkan dengan rencana kerja tahun 2016 serta mengacu kepada Renstra Pengadilan Agama Buntok tahun 2015-2019. Secara umum penyelesaian perkara tahun 2016 meliputi sisa perkara tahun lalu (2015) ditambah dengan perkara yang diterima sejak tanggal 4 Januari 2016
vi
sampai dengan tanggal 30 Desember 2016. Selama tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 580 perkara, sedangkan sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2015 sebanyak 22 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani seluruhnya 602 perkara. Dari perkara yang diterima tahun 2016 ini, itsbat nikah 391 perkara, cerai gugat sebanyak 119 perkara, cerai talak sebanyak 46 perkara, dispensasi kawin 11 perkara, penetapan ahli waris 3 perkara, izin poligami, harta bersama dan lain-lain masing-masing 2 perkara, serta pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, wali adhol dan P3HP yang masing-masing 1 perkara. Sementara itu, selama tahun 2016 perkara yang dikabulkan berjumlah 528 perkara, dicabut 22 perkara, ditolak 8 perkara, tidak diterima 3 perkara, dicoret dari register 1 perkara dan digugurkan 10 perkara. Sehingga jumlah perkara yang diputus selama tahun 2016 berjumlah 572 perkara dan sisa 30 perkara. Adapun perincian perkara yang diputus adalah: 2 perkara izin poligami, 42 perkara cerai talak, 117 perkara cerai gugat, 3 perkara harta bersama, 1 perkara pencabutan kekuasaan orang tua, 1 perkara perwalian, 388 perkara itsbat nikah, 10 perkara dispensasi kawin, 1 perkara wali adhol, 1 perkara kewarisan, 3 perkara penetapan ahli waris, 1 perkara P3HP, 2 perkara lain-lain, selebihnya 22 perkara dicabut, 8 perkara ditolak, 3 perkara tidak diterima, 1 perkara dicoret dari register dan 10 perkara tidak diterima. Sehingga perkara yang diselesaikan sebanyak 572 perkara dan sisa perkara sampai dengan 30 Desember 2016 sebanyak 30 perkara. Untuk pelaksanaan mediasi berdasarkan data pada buku register mediasi tahun 2016 diketahui bahwa jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 25 perkara, 1 perkara proses mediasinya berhasil dan 24 perkara proses mediasinya tidak berhasil. Sementara itu, untuk pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Buntok tahun 2016, ada 2 DIPA yang dikelola. DIPA Bagian Anggaran 005.01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 4.172.362.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.830.594.665,- (91,80 %). Sementara DIPA Bagian Anggaran 005.04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) uang yang dikelola sebesar Rp. 39.180.000,dengan realisasi Rp. 38.910.000,- (99,94 %).
vii
Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai kinerja Pengadilan Agama Buntok tahun 2016, telah berusaha memenuhi pencapaian sasaran strategis dengan melihat faktor sasaran strategis dan indikatornya. Salah satu target yang dicapai pada tahun ini yaitu pelayanan masyarakat berperkara yang kurang mampu melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) sebanyak 5 perkara, kegiatan sidang di luar gedung pengadilan melalui DIPA Dirjen Badilag, dan sidang keliling yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta pelaksanaan keterbukaan informasi melalui website www.pabuntok.go.id dan pelayanan meja informasi.
viii
Pengadilan Agama Buntok
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI serta mempertahankan opini publik melalui lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016, Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah strategis melalui pembaharuan peradilan. Tidak terkecuali Pengadilan Agama Buntok yang merupakan peradilan tingkat pertama juga melakukan langkahlangkah pembaharuan sejalan dengan program Mahkamah Agung. Salah satu program Mahkamah Agung yaitu melalui program Quick Wins, Justice for All dan Justice for the poor. Pengadilan Agama Buntok sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, merupakan lembaga penegakan hukum di tingkat pertama untuk menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan badan Peradilan Agama tersebut. Dalam melaksanakan tugas fungsi menerima, mengadili
dan
menyelesaikan
perkara
yang
menjadi
kewenangannya,
Pengadilan Agama Buntok mempunyai moto yang menjadi tag line, melayani dengan hati dan bekerja dengan hati-hati. Tag line tersebut memberikan arahan agar perilaku dan pelayanan seluruh apatur Pengadilan Agama Buntok mengedepankan sikap melayani bukan dilayani. Dan pada saat yang sama, dalam memberikan pelayanan seluruh aparatur Pengadilan Agama Buntok bekerja dengan benar, cermat dan sungguh-sungguh sehingga masyarakat menjadi terpuaskan. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Buntok mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
1
Pengadilan Agama Buntok
laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Buntok dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
B. Tugas dan Fungsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsipprinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program
meningkatkan
pengawasan
untuk
menjamin
akuntabilitas,
transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
tersebut,
Pengadilan
Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :
2
Pengadilan Agama Buntok
1.
Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;
2.
Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3.
Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);
4.
Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada
instansi
pemerintah
di
daerah
hukumnya,
apabila
diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5.
Memberikan
pelayanan
penyelesaian
permohonan
pertolongan
pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6.
Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7.
Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
8.
Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan
perubahan
perundang-undangan
tersebut,
maka
Badan
Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
3
Pengadilan Agama Buntok
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas, Pengadilan Agama Buntok mempunyai wilayah yuridiksi dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut: 1.
Wilayah Yurisdiksi Wilayah
Hukum
Pengadilan
Agama
Buntok
mewilayahi
dua
Kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur yang meliputi 12 Kecamatan: a.
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Buntok sebagai berikut: 1). Kecamatan Dusun Selatan, meliputi 28 Kelurahan/Desa. 2). Kecamatan Dusun Utara, meliputi 15 Kelurahan/Desa. 3). Kecamatan Karau Kuala, meliputi 11 Kelurahan/Desa. 4). Kecamatan Dusun Hilir, meliputi 9 Kelurahan/Desa. 5). Kecamatan Jenamas, meliputi 5 Kelurahan/Desa. 6). Kecamatan Gunung Bintang Awai, meliputi 13 Kelurahan/Desa. 7). Kecamatan Pematang Karau, meliputi 10 Kelurahan/Desa. 8). Kecamatan Dusun Tengah, meliputi 22 Kelurahan/Desa. 9). Kecamatan Dusun Timur, meliputi 20 Kelurahan/Desa. 10). Kecamatan Pasar Panas, meliputi 6 Kelurahan/Desa. 11). Kecamatan Awang, meliputi 8 Kelurahan/Desa. 12). Kecamatan Petangkep Tutui, meliputi 7 Kelurahan/Desa.
b.
Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta radius/jaraknya ke Pengadilan: 1). Kecamatan Dusun Selatan : 12 Km. 2). Kecamatan Dusun Utara : 113 Km. 3). Kecamatan Karau Kuala : 90 Km. 4). Kecamatan Dusun Hilir : 125 Km. 5). Kecamatan Jenamas : 165 Km. 6). Kecamatan Gunung Bintang Awai : 124 Km.
4
Pengadilan Agama Buntok
7). Kecamatan Pematang Karau : 35 Km. 8). Kecamatan Dusun Tengah : 51 Km. 9). Kecamatan Dusun Timur : 98 Km. 10). Kecamatan Pasar Panas : 117 Km. 11). Kecamatan Awang : 133 Km. 12). Kecamatan Petangkep Tutui : 158 Km.
Sumber Daya Manusia Data Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural/Fungsional dan Pegawai Staf pada Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 1 Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Buntok
TENAGA TEKNIS
STAF / PEGAWAI
7
PEJABAT STRUKTURAL
Pengadilan Agama Buntok
STAF KEPANITERAAN
1.
JS / JSP
HAKIM
TENAGA NON TEKNIS KESEKRETARIATAN
PEJABAT KEPANITERAAN
SATKER
KEPANITERAAN NO.
2.
7
6
1
3
3
JUMLAH
27
Tabel 2 Daftar Tenaga Fungsional Hakim
No.
Nama/NIP
1
2 Drs. H. Al Fahni 19660513 199303 1 006 Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag.
1. 2.
Gol/ Ruang 3 IV/b IV/a
Jabatan 4 Ketua/ Hakim Madya Muda Hakim Madya Pratama
5
Pengadilan Agama Buntok
3. 4. 5. 6. 7.
19750620 200003 1 004 Wiryawan Arif, SHI. 19811207 200704 1 001 Achmad Surya Adi, SHI. 19781023 200805 1 001 Sulyadi, SHI. 19850727 200912 1 008 M. Mustalqiran T, SHI., MH. 19861230 201101 1 010 Saiful Rahman, SHI. 19861107 201101 1 012
III/c III/c
Hakim Madya Hakim Madya
Pratama Pratama
III/b
Hakim Pratama Muda
III/b
Hakim Pratama Muda
III/b
Hakim Pratama Muda
Tabel 3 Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan
No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama/NIP 2 H. Muhammad Sidik, SH. 19710317 199202 1 001 Asmuni, S.Ag. 19700328 199203 1 001 Ibramsyah, SH. 19651231 198703 1 007 Tina Rofiqoh, SH. 19750427 200112 2 001 Sri Hidayanti, SHI. 19710222 199603 2 002 Lini Normiati, S,Ag. 19730216 200112 2 001 Kemijan, S,Ag. 19690404 199401 1 001
Gol/ Ruang 3
Jabatan 4
III/d
Panitera
III/d
Wakil Panitera
III/d III/d III/c
Panitera Hukum Panitera Permohonan Panitera Gugatan
Muda Muda Muda
III/d
Panitera Pengganti
III/c
Panitera Pengganti
Tabel 4 Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan dan Staf
No.
Nama/NIP
1
2
1. 2.
Hasan 19671002 199101 1 001 Japeri 19590807 199303 1 003
Gol/ Ruang 3
Jabatan 4
III/b
Jurusita
III/b
Jurusita Pengganti
6
Pengadilan Agama Buntok
3. 4. 5. 6. 7.
Herliany Guspitawati, SHI., MH. 19850828 200904 2 010 Marzuki, SHI., MS. 19760613 200912 1 001 Eko Haryono, ST. 19781019 200912 1 001 Danu Aprilianto, SHI. 19870428 201101 1 014 Ali Maungga, SH. 19900919 201212 1 003
III/b
Jurusita Pengganti
III/b
Jurusita Pengganti
III/b
Jurusita Pengganti
III/b
Jurusita Pengganti
III/a
Staf Kepaniteraan Hukum
Tabel 5 Daftar Tenaga Kesekretariatan
No.
Nama/NIP
1
2 H. Abdul Ghoni Hamid, SHI., MHI. 19850114 200805 1 002 Akhmad Syahida, SHI. 19770701 199703 1 001
1. 2.
Gol/ Ruang 3 III/c III/b
3.
Saihuni, S.Pd.I. 19670103 199303 1 004
III/b
4.
Eko Haryono, ST. 19781019 200912 1001
III/b
5.
Ma’mun, SH. 19810131 200912 1 003
III/a
6.
Mukhammad Ali Ridwan, SE. 19820802 201101 1 010
III/b
7.
Azmi Fuadi, SH. 19890310 201101 1 003
II/d
Jabatan 4 Sekretaris Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan JSP / PLT. Kasubbag Kepegawaian & Ortala Staf Umum dan Keuangan/Bendahara Pengeluaran Staf Umum dan Keuangan/Pembuat Daftar Gaji Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan
7
Pengadilan Agama Buntok
C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Buntok adalah sebagai berikut : BAB I :
PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II :
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA A.
Reviu Rencana Strategis 2015-2019 1.
Visi Misi
2.
Tujuan dan sasaran Stategis
3.
Program Utama dan Kegiatan Pokok
B.
Indikator Kinerja Utama ( IKU )
C.
Rencana Kinerja Tahunan 2016
D.
Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2016
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A.
Pengukuran Kinerja
B.
Analisis Akuntabilitas Kinerja
C.
Akuntabilitas Keuangan
BAB IV : PENUTUP Berisikan Kesimpulan dan Saran. LAMPIRAN Berisikan lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Reviu Rencana Strategis 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2016, Rencana Kinerja Tahunan 2017, Rencana Kinerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahunan 2016, Perjanjian Kinerja Tahunan 2017 dan SK tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2016.
8
Pengadilan Agama Buntok
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Reviu Rencana Strategis 2015 - 2019 1.
Visi dan Misi Rencana
Strategis
Pengadilan
Agama
Buntok
Tahun
2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Buntok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Buntok. Visi Pengadilan Agama Buntok mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Pengadilan Agama Buntok yang Bersih dan Bermartabat Menuju Peradilan Agama yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Buntok menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1.
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;
9
Pengadilan Agama Buntok
2.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4.
Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5.
Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.
Tujuan dan Sasaran Strategis a.
Tujuan 1). Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2). Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3). Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Buntok memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
b.
Sasaran 1). Meningkatnya penyelesaian perkara; 2). Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim; 3). Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4). Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5). Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6). Meningkatnya kualitas pengawasan.
3.
Program Utama dan Kegiatan Pokok a.
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 1). Kebijakan Program Kebijakan program ini dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing bagian pada satuan kerja Pengadilan Agama
10
Pengadilan Agama Buntok
Buntok dalam kurun 5 (lima) Tahun, yang dapat diuraikan sebagai berikut: a). Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; b). Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Pengadilan Agama Buntok; c). Menyediakan
sarana
dan
prasarana
mediasi
yang
representatif; d). Menerapkan
fungsi-fungsi
manajemen
modern
dalam
menata dan mengelola Pengadilan Agama Buntok (planning, organizing, actuating/executing, controoling/evaluating); e). Pengkajian dan sosialisasi hukum formil dan materil serta analisis kasus; f).
Pelatihan penerapan teknologi informasi dalam rangka menunjang tupoksi;
g). Melaksanakan pembinaan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Buntok; h). Mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk mewujudkan percepatan administrasi perkara dan kesekretariatan; i).
Mengoptimalkan pemanfaatan website Pengadilan Agama Buntok (www.pa-buntok.go.id) untuk menyediakan informasi tentang proses peradilan dan penyelengaraan administrasi kesekretariatan;
j).
Memberdayakan pejabat humas Pengadilan Agama Buntok untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat.
11
Pengadilan Agama Buntok
2). Kebijakan Kegiatan Untuk melaksanakan program tersebut di atas, maka perlu dibuatkan kebijakan kegiatan yang diharapkan dapat diwujudkan dalam waktu tersebut di atas, sebagai berikut : a). Bidang Kepaniteraan (1). Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara optimal; (2). Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dibacakan; (3). Menyediakan Information Desk dan melatih petugas khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat; (4). Memberikan pelayanan pembebasan biaya
perkara
(prodeo) kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu; (5). Mengadakan sidang di luar gedung pengadilan; (6). Menyelenggarakan Diklat di tempat kerja bidang teknis keperkaraan. b). Bidang Kesekretariatan, Sarana dan Prasarana (1). Menyediakan sarana yang mendukung tugas pokok dan fungsi (peralatan kantor, inventaris, pengolah data); (2). Menyelenggarakan Administrasi perpustakaan melalui aplikasi perpustakaan serta mengadakan fasilitas sarana dan prasarananya; (3). Menyediakan ruang mediasi dan fasilitas pendukungnya untuk kenyamanan pelaksanaan mediasi; (4). Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan website Pengadilan Agama Buntok (www.pa-buntok.go.id) untuk
12
Pengadilan Agama Buntok
meningkatkan upaya transparansi proses peradilan, meliputi transparansi prosedur berperkara, biaya perkara, jadwal sidang, panggilan sidang, putusan/penetapan, pengembalian sisa panjar biaya perkara, penyerahan akta cerai, dan statistik perkara; (6). Mengupayakan
publikasi
putusan/penetapan
pada
website Pengadilan Agama Buntok. c). Bidang Manajemen (1). Mengadakan
rapat
Rencana
Kerja
Tahunan
yang
diadakan setiap awal Tahun; (2). Pengkajian terhadap renstra Pengadilan Agama Buntok Tahun
2015-2019
disesuaikan
dengan
Renstra
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama; (3). Pembuatan Penetapan Kinerja Tahunan (selama periode 2015-2019). (4). Mengefektifkan pengawasan melekat (WASKAT) oleh atasan langsung dan pengawasan fungsional oleh hakim pengawas bidang (HAWASBID) dalam bentuk laporan Hawasbid yang dibuat per Triwulan. d). Bidang Sumber Daya Manusia (1). Melaksanakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) untuk meningkatkan kemampuan di bidang pendayagunaan Teknologi Informasi (TI) untuk percepatan pelaksanaan Tupoksi; (2). Melaksanakan diskusi berkala tentang hukum formil dan materil bagi seluruh pejabat fungsional; (3). Mengadakan pelatihan teknis dan non teknis yustisial bagi pegawai Pengadilan Agama Buntok;
13
Pengadilan Agama Buntok
(4). Mengadakan pembinaan mental yang diadakan setiap dua minggu sekali; (5). Menunjuk pejabat HUMAS (Hubungan Masyarakat) untuk
melayani
masyarakat
dalam
mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan proses peradilan. 3). Kebijakan Prioritas Dalam rangka mewujudkan program renstra 2015-2019, di samping kegiatan rutinitas yang merupakan bagian dari tugas pokok yang harus dilaksanakan, maka perlu adanya prioritas kegiatan (priority scale), sehingga kebijakan program dalam rencana Strategis dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Berdasarkan rencana yang telah dibuat dalam RKAKL 2017, maka pada tahun 2017 dapat dilihat peluang (opportunity) dan kekuatan (strength) yang dimiliki Pengadilan Agama Buntok, sehingga prioritas kegiatan untuk keseluruhan kebijakan kegiatan di bidang keperkaraan tersebut dapat dilaksanakan Adapun kebijakan priortias bagian kesekretariatan, sarana dan prasarana adalah Membentuk Tim perumus Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk anggaran tahun 2017. Kebijakan
bidang
kepegawaian
yaitu
pembinaan
kedisiplinan pegawai ditargetkan 90% disiplin, serta pengisian data input e-dokumen SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) dan ABS (Aplikasi Backup Sikep) MA RI, SAPK lengkap serta validitas data dapat dipertanggungjawabkan. Opini/penilaian wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tahun 2017, adalah merupakan bentuk peningkatan kinerja dalam sistem kerja peradilan di bidang kesekretariatan. Karena pada beberapa tahun lalu mendapat predikat wajar
14
Pengadilan Agama Buntok
dengan pengecualian. Harapan ke depan, satker selaku unit akuntansi pengguna anggaran (UAKPA) dan unit akuntansi pengguna barang (UAKPB) dapat melaksanakan tugas pokoknya secara lebih optimal sehingga mampu mempertahankan opini BPK wajar tanpa pengecualian. Demikian pula di bidang perkara khususnya penyelenggarakan administrasi perkara yang akan diprioritaskan pada tahun ini penggunaan aplikasi SIPP secara maksimal. Kebijakan kegiatan dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan website Pengadilan Agama Buntok (www.pabuntok.go.id) dan mengupayakan publikasi putusan/penetapan pada website Pengadilan Agama Buntok, hal ini sudah merupakan komitmen Pengadilan Agama Buntok untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme bagi aparat peradilan, maka Pengadilan Agama Buntok mengadakan diklat di tempat kerja bagi hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta petugas meja I, II, dan III. Sedangkan di bagian kesekretariatan bertambahnya pegawai yang lulus ahli pengadaan barang dan jasa, yang sampai tahun 2016 ini baru berjumlah 1 orang dan diharapkan dapat menjadi 2 orang pada tahun 2017 nanti, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalismenya. Setelah kebijakan prioritas tersebut dilaksanakan, maka pada awal Tahun 2017, Pengadilan Agama Buntok, akan mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan tersebut untuk melihat prestasi yang telah dicapai, kegiatan yang belum tercapai, hambatan-hambatan dan solusinya untuk mengupayakan agar
15
Pengadilan Agama Buntok
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang telah dibuat.
16
Pengadilan Agama Buntok
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BUNTOK NO. 1 1.
KINERJA UTAMA 2 Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA 3 a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian c. Persentase perkara yang dicabut d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
PENJELASAN 4 Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian Jumlah perkara yang dicabut Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (di luar sisa perkara) Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan. Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus.
PENANGGUNGJAWAB 5 Hakim Mediasi Panitera
SUMBER DATA 6 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Mediasi Panitera Hakim Mediasi Panitera Hakim Mediasi Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Mediasi Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Mediasi Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Mediasi
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17
Pengadilan Agama Buntok
3.
Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yan Pengelolaan penyelesaian diajukan kasasi dan PK perkara yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohon) d. Persentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat
4.
e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara melalui masyarakat terhadap pembebasan biaya perkara peradilan (acces to justice) yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera dan Jurusita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara melalui pembebasan biaya perkara yang diselesaikan dengan perkara melalui pembebasan biaya perkara yang masuk Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi sidang di luar gedung
Panitera dan Jurusita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim/ Panitera
Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18
Pengadilan Agama Buntok
cara sidang di luar gedung pengadilan 5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya pengawasan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang di luar gedung pengadilan Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan Panitera
&
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan Panitera
&
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan Panitera
&
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan Panitera
&
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
19
Pengadilan Agama Buntok
C. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Buntok Tahun 2017 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Buntok Tahun 2017, sebagai berikut: No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian c. Persentase perkara yang dicabut d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase yang tidak putusan Hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara Pengelolaan penyelesaian yang diajukan Banding, Kasasi perkara dan Peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara melalui masyarakat terhadap pembebasan biaya perkara peradilan (acces to justice) yang diselesaikan
16 % 11 % 11 %
80 % 95 % 100 %
2%
100 % 90 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
20
Pengadilan Agama Buntok
5.
Meningkatnya terhadap pengadilan.
6.
Meningkatnya pengawasan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan kepatuhan Persentase permohonan putusan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
21
Pengadilan Agama Buntok
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BUNTOK
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
H. Abdul Ghoni Hamid, SHI., MHI.
Jabatan
:
Sekretaris Pengadilan Agama Buntok
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
:
Drs. H. Al Fahni
Jabatan
:
Ketua Pengadilan Agama Buntok
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Buntok, 1 Februari 2016 Menyetujui : Ketua Pengadilan Buntok,
Sekretaris Pengadilan Agama Buntok,
Drs. H. Al Fahni NIP. 19660513 199303 1 006
H. Abdul Ghoni Hamid, SHI., MHI. NIP. 19850114 200805 1 002
22
Pengadilan Agama Buntok
E. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Buntok menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Buntok sebagai berikut: No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1.
2.
3.
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian c. Persentase perkara yang dicabut d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Peningkatan aksesibilitas Persentase yang tidak putusan Hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara Pengelolaan penyelesaian yang diajukan Banding, Kasasi perkara dan Peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap
16 % 11 % 11 %
80 % 95 % 100 %
2%
100 % 90 % 100 % 100 %
23
Pengadilan Agama Buntok
4.
5.
6.
b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara melalui masyarakat terhadap pembebasan biaya perkara peradilan (acces to justice) yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan terhadap putusan eksekusi atas putusan perkara pengadilan. yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
24
Pengadilan Agama Buntok
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak
dimaksudkan
sebagai
mekanisme
untuk
memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Buntok tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini: No. 1
1.
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya penyelesaian
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
3
4
5
6
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
16 %
21,01 %
131,3 %
25
Pengadilan Agama Buntok
perkara
2.
3.
4.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas
b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian c. Persentase perkara yang dicabut d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis hakim terhadap perkara a. Persentase perkara melalui pembebasan
11 %
4%
36,36 %
11 %
4%
36,36 %
80 % 95 % 100 %
86,38 % 100 % 99,48 %
105, 26 %
2%
0,53 %
26,5 %
100 % 90 % 100 % 100 %
100 % 99,83 % 100 % 100 %
100 % 99,83 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95,02 %
95,02 %
100 %
100%
100%
107,98 %
99,48 %
26
Pengadilan Agama Buntok
5.
6.
masyarakat biaya perkara yang terhadap diselesaikan peradilan (acces b. Persentase perkara to justice) yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan Meningkatnya Persentase kepatuhan permohonan eksekusi terhadap atas putusan perkara putusan yang berkekuatan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase kualitas pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.
100 %
166,67%
166,67%
100 %
0%
0%
100 %
100%
100%
100 %
100%
100%
100 %
100%
100%
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Buntok telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
27
Pengadilan Agama Buntok
B.1. Sasaran I Meningkatnya penyelesaian perkara (Jenis Perkara) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase perkara dilakukan mediasi
1)
gugatan
yang
TARGET % 16 %
REALISASI % 21,01 %
CAPAIAN % 131.3 %
Persentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Buntok dalam tahun 2016 ini telah melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut hal ini dapat terlihat dari tabel di bawah ini:
Perkara Gugatan
Masuk 174
2014 Perkara Mediasi
Realisasi %
Masuk
28
16,10 %
189
2015 Perkara Mediasi
Realisasi %
Masuk
38
20,16 %
119
2016 Perkara Mediasi
Realisasi %
25
21,01 %
Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tidak semua perkara yang masuk dapat dilaksanakan mediasi. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar perkara yang masuk adalah perkara verstek. Dan hal tersebut disebabkan oleh salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan berakibat kinerja khususnya pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Sehingga realisasi pada perkara gugatan yang menjadi objek dari mediasi dari tahun 2014 sebanyak 16,10 %, tahun 2015 sebanyak 20,16 % dan capaian tahun 2016 sebanyak 21,01 %. Kemudian, dari 25 perkara yang dimediasi, 1 perkara proses mediasinya berhasil dan 24 perkara proses mediasinya tidak berhasil.
28
Pengadilan Agama Buntok
200 180 160 140 120
2014
100
2015
80
2016
60 40 20 0 Masuk
2)
Perkara Mediasi
Capaian %
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISASI
Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian
11 %
4%
CAPAIAN % 36,36 %
Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154
RBg.
mendorong
para
pihak
untuk
menempuh
proses
29
Pengadilan Agama Buntok
perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan di luar persidangan. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Buntok menerima perkara gugatan sebanyak 169 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 22 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara berjumlah 191 perkara. Dari jumlah perkara gugatan tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya 1 perkara atau hanya 4 % dari jumlah perkara gugatan yang dimediasi, yaitu sebanyak 25 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dimediasi dan menjadi akta perdamaian. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: a) Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Buntok pada umumnya adalah perkara Perceraian; b) Masih banyak hakim mediator Pengadilan Agama Buntok yang belum bersertifikat serta belum adanya mediator yang berasal dari luar Pengadilan. Sebagai bahan perbandingan perkara
gugatan yang berhasil
dilakukan menjadi akta perdamaian sebagai berikut:
30
Pengadilan Agama Buntok
Realisasi Tahun Perkara
Gugatan
2016
2015
2014
4%
2,63 %
3,58 %
Berdasarkan data tersebut di atas terlihat adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun sebelumnya, sekalipun dari segi kuantitas, jumlah perkara gugatan yang berhasil dilakukan menjadi akta perdamaian berjumlah sama 1 perkara.
Gugatan 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50%
2016
2,00%
2015
1,50%
2014
1,00% 0,50% 0,00% 2016
3)
2015
2014
Persentase Perkara yang dicabut.
INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase mediasi yang menjadi : - Perkara yang dicabut
TARGET
REALISASI
11 %
4%
CAPAIAN % 36,36 %
31
Pengadilan Agama Buntok
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Buntok menerima perkara gugatan sebanyak 169 perkara dari jumlah perkara gugatan tersebut sebanyak 25 perkara dimediasi dan hanya 1 perkara atau hanya 4% dari jumlah perkara gugatan yang dimediasi yang perkaranya dicabut. Hal ini dikarenakan perkara gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan berhasil dicabut dengan alasan damai. Sebagai bahan perbandingan perkara
gugatan yang berhasil
dilakukan mediasi sehingga mengakibatkan pencabutan perkara sebagaimana tabel dibawah ini: Capaian Tahun Perkara
Gugatan
2016
2015
2014
4%
2,63 %
3,58 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang dicabut dari capaian tahun 2014 senilai 3,58 %, 2015 senilai 2,63 % sementara capaian tahun 2016 sebesar 4 %.
Gugatan 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00%
2016
1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
2015 2014
2016
2015
2014
32
Pengadilan Agama Buntok
4)
Persentase perkara yang diselesaikan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan
80 % 95 %
86,38 % 99,02 %
107,98 % 104,23 %
a)
Perkara Gugatan Perkara gugatan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 169 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 22 perkara sehingga total perkara gugatan 191 perkara, diselesaikan sebanyak 165 perkara. Jadi sisa pada akhir tahun sebanyak 26 perkara atau capaiannya sebesar 86,38 %. Dengan capaian realisasi sebesarr 86,38 %, berarti realisasi ini sudah melebihi target sebsar 80 %.
Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016 No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa tahun 2015
Sisa 22
1.
Januari
15
12
25
2.
Pebruari
20
14
31
3.
Maret
17
24
24
4.
April
18
9
33
5.
Mei
10
19
24
6.
Juni
13
8
29
7.
Juli
11
12
28
8.
Agustus
11
13
26
9.
September
20
10
36
10.
Oktober
12
17
31
11.
November
10
16
25
33
Pengadilan Agama Buntok
12.
Desember
12
11
26
Jumlah
169
165
26
Sisa Th. 2015
22
Jumlah
191
165
26
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut: 2014 Perkara
Masuk
Sisa tahun sebelumnya
Selesai
2015 Realisasi
%
Masuk
20 perkara
Gugatan
174
154
Total
194
154
79,39%
Selesai
2016 Realisasi %
Masuk
40 perkara 189
207
229
207
90,39%
Selesai
Realisasi %
22 perkara 169
165
191
165
86,38%
250
200
150 masuk selesai
100
capaian %
50
0 2016
2015
2014
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan yang diselesaikan, capaian tahun 2014 sebesar 79,39 %, tahun 2015 sebesar 90,39 % dan tahun 2016 sebesar 86,39 %. Namun capaian realisasi sebesar 86,39 % ini sudah melebihi target sebesar 80%
34
Pengadilan Agama Buntok
b)
Perkara Permohonan Pengadilan Agama Buntok menerima perkara permohonan yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 411, diselesaikan sebanyak 407 perkara sehingga sisa akhir tahun 2016 adalah 4 perkara dan capaiannya sebesar 99,03 %. Adapun penyebab adanya sisa 4 perkara karena ada perkara yang masuk akhir Tahun 2016.
Keadaan Perkara Permohonan Di Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016 No Bulan Sisa tahun 2015 1. Januari 2. Pebruari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember Jumlah Sisa 2015 Jumlah Total
Masuk
Putus
3 23 153 14 51 3 5 29 5 61 59 5 411 0 411
0 3 23 155 14 51 1 28 7 4 62 59 407
Sisa 0 3 23 153 12 49 1 5 6 4 61 58 4 4
407
4
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara permohonan yang diselesaikan, sebagai berikut: 2014 Perkara
Masuk
Sisa tahun sebelumnya
Selesai
2015 Realisasi %
Masuk
1 perkara
Permohonan
196
195
Total
197
195
Selesai
2016 Realisasi %
Masuk
2 perkara
98,99%
350
352
352
352
Realisasi %
Selesai -
100%
411
407
411
407
99,03%
35
Pengadilan Agama Buntok
450 400 350 300 250
masuk
200
selesai
150
capaian %
100 50 0 2016
2015
2014
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara permohonan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan 98,99 %, capaian tahun 2015 sebanyak 100% dan capaian tahun 2016 sebanyak 99,03 %. Namun realisasi tahun 2016 ini, yaitu sebesar 99,03 % sudah melebihi target sebesar 95 % dengan capaian sebesar 104,23 % dari target.
5)
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISASI
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100 %
99,48 %
CAPAIAN % 99,48 %
Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima.
36
Pengadilan Agama Buntok
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
No
Bulan
Total Perkara Putus
Putus 5 Bulan
1.
Januari
12
12
2.
Pebruari
17
17
3.
Maret
47
46
4.
April
164
164
5.
Mei
33
33
6.
Juni
59
59
7.
Juli
13
13
8.
Agustus
41
40
9.
September
17
16
10.
Oktober
21
21
11.
November
78
78
12.
Desember
70
70
572
569
Jumlah
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 569 perkara dari total 572 perkara yang diselesaikan, sehingga persentase realisasinya 99,48 %.
6) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISASI
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2%
0,53 %
CAPAIAN % 26,5 %
37
Pengadilan Agama Buntok
Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
No
Bulan
Total Perkara Putus
Putus lebih dari 5 Bulan
1.
Januari
12
0
2.
Pebruari
17
0
3.
Maret
47
1
4.
April
164
0
5.
Mei
33
0
6.
Juni
59
0
7.
Juli
13
0
8.
Agustus
41
1
9.
September
17
1
10.
Oktober
21
0
11.
November
78
0
12.
Desember
70
0
572
3
Jumlah
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 3 perkara dan capaiannya 0,53 %. Hal ini dikarenakan : a)
Karena adanya perkara yang menunggu ijin atasan;
b)
Adanya perkara yang tidak diketahui alamatnya (ghaib).
38
Pengadilan Agama Buntok
B.2. Sasaran II Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 1.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
100 % 90 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
1)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
a)
Banding Persentase perkara yang tidak mengajukan banding ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diputus tahun 2016. Perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 572, dan tidak perkara yang diajukan banding pada tahun 2016, hal ini dikarenakan para pihak merasa puas atas putusan Pengadilan Agama Buntok, sehingga persentase realisasi tahun 2016 adalah sebesar 100 % dengan persentase capaian sebesar 100 %. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
b)
Sasaran
Indikator Kinerja
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Target (%) 100 %
Realisasi (%) 100 %
Capaian (%) 100 %
Kasasi Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi ditargetkan 90 % dari jumlah perkara banding yang diputus tahun 2016. Perkara yang dimohonkan kasasi tahun 2016 sebanyak 1 perkara dari perkara yang putus tahun 2015 sebanyak 572, sehingga persentase realisasi tahun
39
Pengadilan Agama Buntok
2016 adalah sebesar 99,83 % dengan persentase capaian juga sebesar 99,83 %. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
c)
Sasaran
Indikator Kinerja
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi
Target (%) 90 %
Realisasi (%) 99,83 %
Capaian (%) 99,83 %
Peninjauan Kembali Persentase perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali ditargetkan 100 % dari jumlah perkara kasasi yang diputus tahun 2016. Perkara kasasi yang dimohonkan selama tahun 2016 tidak ada yang mengajukan peninjauan kembali, hal ini dikarenakan para pihak merasa puas atas putusan, sehingga persentase realisasi tahun 2016 adalah sebesar 100 % dengan persentase capaian sebesar 100%. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Sasaran
Indikator Kinerja
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali
Target (%) 100 %
Realisasi (%) 100 %
Capaian (%) 100 %
40
Pengadilan Agama Buntok
B.3. Sasaran III Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 1
SASARAN Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
1)
INDIKATOR KINERJA a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak. d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis hakim terhadap perkara
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
100 %
95,02 %
95,02 %
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diajukan sebanyak 1 perkara Kasasi dan tidak ada perkara yang diajukan Banding dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2016. Berkas perkara Kasasi yang telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Mahkamah Agung secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) terdiri dari 1 berkas perkara. Sehingga persentase realisasi pada tahun 2016 adalah 100 %.
41
Pengadilan Agama Buntok
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Sasaran
Indikator Kinerja
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap
Target (%) 100 %
Realisasi (%) 100 %
Capaian (%) 100 %
Ukuran capaian indikator kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 adalah 100/100 x 100 % =100 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan 100 %. 2)
Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 580 perkara ditambah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 22 perkara, sehingga total 602 perkara. Berkas yang telah didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 juga sebanyak 602. Sehingga persentase realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar 100 % dengan persentase capaian sebesar juga 100 %. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Sasaran
Indikator Kinerja
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
Target (%) 100%
Realisasi (%) 100%
Capaian (%) 100%
Ukuran capaian indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 adalah 100/100 x 100% =
42
Pengadilan Agama Buntok
100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100 %. 3)
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 580 perkara. Penyampaian relaas, pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2016 sebanyak 580, sehingga persentase realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar 100 % dengan persentase capaian sebesar 100 %. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
4)
Sasaran
Indikator Kinerja
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Target (%) 100 %
Realisasi (%) 100 %
Capaian (%) 100 %
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100 % dari jumlah permohonan penyitaan pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2016 terdapat 1 perkara penyitaan pada Pengadilan Agama Buntok dan dapat terlaksana, sehingga persentase realisasi pada tahun 2016 adalah 100 % dengan persentase capaian sebesar 100 %.
43
Pengadilan Agama Buntok
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
5)
Sasaran
Indikator Kinerja
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Target (%) 100 %
Realisasi (%) 100 %
Capaian (%) 100 %
Ratio Majelis hakim terhadap perkara Persentase Ratio Majelis Hakim ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 580 perkara ditambah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 22 perkara sehingga total perkara 602 perkara. Jumlah Hakim pada Pengadilan Agama Buntok berjumlah 7 orang, jadi persentase reliasasi Ratio perkara terhadap Hakim pada akhir tahun 2016 adalah sebesar 86 perkara. Sementara jumlah perkara yang putus sampai akhir tahun berjumlah
572
perkara,
sehingga
persentase
realisasi
ratio
penyelesaian perkara terhadap hakim tahun 2016 sejumlah 81 – 82 perkara atas masing-masing hakim, dengan realisasi sebesar 95,02 %. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Sasaran
Indikator Kinerja
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase Ratio Majelis hakim terhadap perkara
Target (%) 100 %
Realisasi (%) 95,02 %
Capaian (%) 95,02 %
44
Pengadilan Agama Buntok
B.4. Sasaran IV Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 1
SASARAN Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice)
Dalam
INDIKATOR KINERJA Persentase perkara melalui pembebasan biaya perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan
memanfaatkan
fasilitas
REALISA SI
CAPAIAN (%)
100 %
100 %
100 %
100 %
166,67 %
166,67 %
TARGET
pembebasan
biaya
perkara
(prodeo) oleh Pengadilan Agama Buntok untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Program pembebasan biaya perkara dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) memproses sebanyak 5 perkara. Dari target 5 perkara penyelesaian perkara prodeo, Pengadilan Agama Buntok di tahun 2016 ini telah mampu mencapai realisasi sebesar 100 %. Sedangkan untuk perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan, dalam memanfaatkan fasilitas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan Agama Buntok untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, fasilitas di tempat yang mudah dijangkau masyarakat yang tinggal dipelosok, telah dilaksanakannya program sidang keliling pada 5 lokasi dengan target yang ditetapkan yaitu hanya 3 lokasi, sehingga capaian realisasinya 166,67 %.
45
Pengadilan Agama Buntok
B.5. Sasaran V Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO
SASARAN
1
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
INDIKATOR KINERJA
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
100 %
100 %
100 %
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara gugatan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100 %. Untuk tahun 2016 terdapat 1 permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Buntok, namun sampai akhir tahun 2016 belum dapat terealisasi karena terkendala beberapa faktor, sehingga realisasinya sebesar 0 % dengan persentase capaiannya juga sebesar 0 %.
B.6. Sasaran VI Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 1
SASARAN Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA Prosenntase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
46
Pengadilan Agama Buntok
Pengaduan masyarakat menjadi amanat dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung
No:
076/KMA/SK/VI/2009
Tentang
Pedoman
Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti merupakan perbandingan jumlah pengaduan yang masuk mengenai perilaku aparatur peradialan (teknis non teknis) yang dilaporkan oleh masyarakat dengan jumlah pengaduan ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindak lanjuti merupakan perbandingan jumlah temuan pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang masuk dengan jumlah temuan pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti.
C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Perkara 1.
Keuangan Perkara Keadaan keuangan perkara pada tahun 2016 secara global terdiri dari saldo akhir tahun 2015 berjumlah Rp. 12.795.250,-. Penerimaan biaya perkara tahun 2016 seluruhnya sebesar Rp. 289.460.250,-. Pengeluaran tahun 2016 sebesar Rp. 273.728.000,-. Saldo akhir tahun 2016 sebesar Rp. 15.732.250,-. Keadaan keuangan perkara pada tahun 2016 sebagai berikut:
No.
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1
2
3
4
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sisa Awal Tahun Lalu Penerimaan Biaya Proses/ATK/ pemberkasan Biaya Panggilan Biaya Penerjemah Biaya Pemberitahuan
12.795.250,276.665.000,-
29.000.000,146.195.000,49.088.000,47
Pengadilan Agama Buntok
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
Biaya Sita Biaya Pemeriksaan Setempat Biaya Sumpah Biaya Pengiriman biaya Kasasi Materai PNBP: Biaya Pendaftaran Redaksi dan Lainnya Pengembalian Sisa Panjar Jumlah Saldo Akhir
950.000,500.000,3.432.000,-
17.450.000,2.860.000,24.253.000,289.460.250,- 273.728.000,15.732.250,15.732.250,0,-
Saldo Bank Saldo Kas Tunai 2.
Biaya Kepaniteraan dan Biaya Administrasi (Proses) Analisis terhadap biaya perkara dibagi dalam dua kategori, yang pertama biaya kepaniteraan yang habis dipakai untuk penyelesaian perkara dan biaya administrasi yang digunakan untuk belanja ATK perkara. Biaya perkara yang diterima selama tahun 2016 dari bulan Januari s/d Desember 2016 dan penggunaannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
No. 1
Uraian
4
5
Sisa saldo tahun 2015
3.751.000,-
-
-
2.
Penerimaan tahun ini
29.000.000,-
-
580 perkara diterima
4.
Biaya Penggandaan Salinan Putusan dan minutasi ATK keperkaraan Jumlah pengeluaran SALDO JUMLAH
3
KET
1.
3.
2
Jumlah Penerimaan Pengeluaran
-
8.580.000,-
-
13.356.000,21.936.000,-
572 perkara di putus -
-
10.815.000,-
-
32.751.000,-
-
32.751.000,-
48
Pengadilan Agama Buntok
3.
Laporan Penerimaan Negara Bulan Pajak (PNBP) Tahun 2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Buntok selama tahun anggaran 2016 berjumlah Rp. 23.769.800,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 563.500,- (empat belas juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah), atau mengalami penurunan sebesar 2,32%.
Kode 423411 423413
423415 423419
Uraian Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan Peradilan Lainnya Jumlah Total
dan
Realisasi Pendapatan 70.000,-
Ket.
699.000,-
17.450.000,5.550.800,23.769.800,-
D. Akuntabilitas Kinerja Keuangan DIPA 1.
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER PADA DIPA BUA (01) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya biasa di sebut RKAKL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang
berisi
program
dan
kegiatan
suatu
kementerian/Lembaga. RKAKL dibuat dan diusulkan oleh satuan kerja (satker) masing masing instansi. Di akhir tahun usulan anggaran dari satuan kerja yang berupa RKAKl dituangkan dalam DIPA (Daftar Isian Perencanaan Anggaran) satuan Kerja. Pada awal Tahun 2016 Pengadilan Agama Buntok mendapatkan pagu anggaran DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.
49
Pengadilan Agama Buntok
4.254.433.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian di akhir bulan Nopember 2016 mendapat tambahan anggaran Rp. 25.000.000,- serta terakhir direvisi pergeseran antar satker/kanwil oleh BUA pada bulan Desember 2016 (pengurangan pagu belanja pegawai Rp. 179.929.000,-) sehingga total pagu sampai akhir tahun anggaran menjadi Rp. 4.172.362.000 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut: a.
Belanja Pegawai -
Pagu Pelaksanaan/Realisasi Sisa Anggaran Pelaksanaan
: : :
Rp. 3.569.390.000,Rp. 3.241.578.808,Rp. 327.811.192,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel Belanja Pegawai NO
KODE
1
2
I
51 511111 511119
511121
511122
511123
JENIS BELANJA
PAGU DIPA
REALISASI BELANJA
SISA ANGGARAN
3
4
5
6
BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS
1.333.848.000,-
1.300.194.900
33.653.100,-
17.000,-
13.733,-
3.267
94.922.000,-
91.888.330,-
3.033.670,-
27.795.000,-
26.349.448,-
1.446.552,-
28.570.000,-
24.660.000,-
3.910.000,-
50
Pengadilan Agama Buntok
Belanja 511124 Tunjangan Fungsional PNS Belanja 511125 Tunjangan PPH PNS Belanja 511126 Tunjangan Beras PNS Belanja Uang 511129 Makan PNS Belanja 511151 Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan 511157 Kemahalan Hakim Belanja Uang 512211 Lembur JUMLAH BELANJA PEGAWAI
b.
1.338.574.000,-
1.205.515.000,-
133.059.000,-
239.643.000,-
167.790.977,-
71.852.023,-
77.210.000,-
68.871.420,-
8.338.580,-
237.600.000,-
182.658.000,-
54.942.000,-
9.555.000,-
9.555.000,-
0,-
145.800.000,-
128.250.000,-
17.550.000
35.856.000,-
35.832.000,-
24.000,-
3.569.390.000,-
3.241.578.808
327.811.192,-
Belanja Barang DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) -
Pagu Pelaksanaan/Realisasi Sisa Anggaran Pelaksanaan
: : :
Rp. 486.972.000,Rp. 473.015.857,Rp. 3.956.143,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel Belanja Barang NO
KODE
1
2
II
52 5211 521111
JENIS BELANJA
PAGU DIPA
REALISASI BELANJA
SISA ANGGARAN
3
4
5
6
BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran
5.023.000,-
5.020.000,-
3.000,-
51
Pengadilan Agama Buntok
521211 5241 524111 5211 521111 521114
521115
521119
521811
521813
522111 522112 522113
523111
523119
523121
Belanja Bahan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan, Pita Cukai, Materai dan Leges Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan
5.400.000,-
5.400.000,-
0,-
51.840.000,-
51.763.5000,-
76.500,-
169.982.000,-
167.546.000,-
2.436.000,-
3.000.000,-
2.367.870,-
632.130,-
29.892.000,-
29.880.000,-
12.000,-
19.700.000,-
19.699.600,-
400,-
31.721.000,-
31.721.000,-
0,-
930.000,-
720.000,-
210.000,-
19.200.000,-
18.847.417,-
352.583,-
900.000,-
281.760,-
618.240,-
12.000,-
0,-
12.000,-
76.082.000,-
66.688.900,-
9.393.100,-
28.800.000,-
28.799.860,-
140,-
40.640.000,-
40.429.950,-
210.050,-
52
Pengadilan Agama Buntok
Peralatan dan Mesin Belanja 523133 Pemeliharaan Jaringan JUMLAH BELANJA BARANG
c.
3.850.000,-
3.850.000,-
0,-
486.972.000,-
473.015.857,-
13.956.143,-
Belanja Modal -
Pagu Pelaksanaan/Realisasi Sisa Anggaran Pelaksanaan
: : :
Rp. 116.000.000,Rp. 116.000.000,Rp. 0,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel Belanja Modal NO
KODE
JENIS BELANJA
PAGU DIPA
REALISASI BELANJA
SISA ANGGARAN
1
2
3
4
5
6
III
53
BELANJA MODAL Belanja Modal 5321 Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Pengadaan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal 5221 Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan 532111 Mesin Pengadaan AC JUMLAH BELANJA BARANG
106.000.000,-
106.000.000,-
0,-
10.000.000,-
10.000.000,-
0,-
116.000.000,-
116.000.000,-
0,-
53
Pengadilan Agama Buntok
Anggaran Belanja DIPA BUA kantor Pengadilan Agama Buntok (402452) tahun 2016 sebesar Rp. 4.172.362.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.830.594.665,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 91,80 % dan anggaran yang tidak dapat dibelanjakan sebesar Rp. 341.767.335,- (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 8,2 %. Anggaran tersisa tersebut paling besar berasal dari belanja pegawai. Jadi Pengelolaan Keuangan Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Buntok untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) adalah sebagai berikut:
2.
1.
Pagu tahun 2016 sebesar
:
Rp. 4.172.362.000,-
2.
Realisasi Anggaran sebesar
:
Rp. 3.830.594.665,- (91,80%)
3.
Sisa Anggaran sebesar
:
Rp.
341.767.335,-
(8,2%)
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER PADA DIPA DIRJEN BADILAG (04) Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dari Unit Organisasi
Direktorat
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama
(DIRJEN
BADILAG/04) Mahkamah Agung RI Nomor: DIPA-005.04.2.402453/2016 tanggal 7 Desember 2015 untuk Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Buntok dengan kode satker: 402453, menerima anggaran sejumlah Rp. 39.180.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah)., dipergunakan untuk Belanja Barang dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
54
Pengadilan Agama Buntok
a.
Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama: -
b.
: : :
Rp. Rp. Rp.
1.500.000,1.500.000,0,-
: : :
Rp. Rp. Rp.
3.000.000,2.730.000,270.000,-
Pembebasan Biaya perkara: -
c.
Pagu Pelaksanaan/Realisasi Sisa Anggaran Pelaksanaan
Pagu Pelaksanaan/Realisasi Sisa Anggaran Pelaksanaan
Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan: -
Pagu Pelaksanaan/Realisasi Sisa Anggaran Pelaksanaan
: : :
Rp. 34.680.000,Rp. 34.680.000,Rp. 0,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel Belanja Barang NO
KODE
1
2
III
52 5241
524111
5212
521219
JENIS BELANJA
PAGU DIPA
REALISASI BELANJA
SISA ANGGARAN
3
4
5
6
BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Kegiatan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pembebasan Biaya Perkara
1.500.000,-
1.500.000,-
0,-
3.000.000,-
2.730.000,-
270.000,-
55
Pengadilan Agama Buntok
Belanja 5241 Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa 524111 Sidang di Luar Gedung Pengadilan JUMLAH BELANJA BARANG
34.680.000,-
34.680.000,-
0,-
39.180.000,-
38.910.000,-
270.000,-
Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Buntok (402453) tahun 2016 sebesar Rp. 39.180.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 38.910.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 99,94% dan anggaran yang tidak dapat dibelanjakan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 0,06%. Jadi Pengelolaan Keuangan Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Buntok untuk DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) adalah sebagai berikut: 1.
Pagu tahun 2016 sebesar
:
Rp. 39.180.000,-
2.
Realisasi Anggaran sebesar
:
Rp. 38.910.000,-
3.
Sisa Anggaran sebesar
:
Rp.
270.000,-
56
Pengadilan Agama Buntok
BAB I
KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Buntok, dan LKjIP ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Buntok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian Prinsip Tranparansi
dan
Akuntabilitas
seperti
yang
diharapkan,
namun
kami
mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Buntok dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2016 dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Mudah-mudahan dimasa yang akan datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKjIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Buntok telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai
57
Pengadilan Agama Buntok
dengan
ketentuan
dan
peraturan
perundangan
yang
berlaku.
Upaya
berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diharapkan. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada tahun 2016 seperti adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kekurangan SDM yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, kekurangan SDM tenaga IT akan diantisipasi di tahun 2017 dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan diklat di tempat kerja.
B. Saran Sehubungan dengan belum sempurnanya pencapaian target sesuai visi dan misi dalam menyelesaikan tugas-tugas dan adanya beberapa hambatan sehingga kurang dapat terealisasi secara sempurna sesuai program kerja maka Pengadilan Agama Buntok menyampaikan beberapa saran, yaitu : 1.
Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara;
2.
Perlunya diadakan diklat-diklat sehingga pegawai ataupun hakim dapat menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masingmasing;
3.
Perlu adanya pelatihan pustakawan untuk mengatasi kesulitan penataan buku-buku perpustakan Pengadilan Agama Buntok;
4.
Perlu adanya penambahan pegawai tenaga IT dan adanya diklat tentang website untuk menambah keterampilan dan pengetahuan operator IT yang ada pada Pengadilan Agama Buntok.
58
Pengadilan Agama Buntok
Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya
kepada
semua
pihak
yang
telah
membantu
terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini.
59
