NOTA

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMENEP Nomor : 800/97/435.101/2016 Nomor : B/55/I/Ka/Su.03/2016/BNNK/SMP TENTANG KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) MELALUI PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas Kami yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat

: Drs. H. A. SHADIK, M.Si. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep : Jl. Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Alamat

: H. BAMBANG SUTRISNO, SE. MM. : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep : Jln. Seludang No. 5 Sumenep

Bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dasar pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan atas Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas BNN di Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dengan Badan Narkotika Nasional nomor Pemda : 460/1766/435.103/2013 dan nomor BNN : SPK/92/XII/2013/BNN Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut : 1

Pasal 1 Pengertian Umum Yang dimaksud dalam perjanjian ini : (1) Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Sumenep; (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep adalah instansi Pemerintah daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dibidang pendidikan wilayah Kabupaten Sumenep; (3) BNN Kabupaten Sumenep adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Sumenep; (4) P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya; (5) Sekolah adalah semua sekolah menengah yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Sumenep; Pasal 2 Dasar Hukum Pelaksanaan kerjasama ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut: (1)

(2) (3) (4)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per / 04 / V / 2010 / BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; Pasal 3 Tujuan

Tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah untuk : (1) (2) (3)

Menciptakan kondisi lingkungan Pendidikan di Kabupaten Sumenep yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menumbuhkan kesadaran diri dari setiap siswa di Kabupaten Sumenep untuk berani menolak narkoba. Meningkatkan peran serta sekolah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 2

Pasal 4 Lingkup Pekerjaan Lingkup kerjasama ini adalah : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Adanya kebijakan dari setiap sekolah yang mendukung Gerakan Sekolah Bebas Narkoba; Pelaksanaan Diseminasi Informasi melalui media eletronik maupun non eletronik dalam P4GN di lingkungan pendidikan menengah di Kabupaten Sumenep; Kewajiban test urine pada saat penerimaan siswa baru; Pembentukan dan pelatihan Kader Anti Narkoba di semua sekolah menengah di Kabupaten Sumenep; Pelaksanaan Test urine bagi siswa dan guru secara acak / yang dicurigai secara berkala; Pelaksanaan sidak penggeledahan secara berkala; Melaporkan siswa yang positif Narkoba untuk dan direhabilitasi;

Pasal 5 Kewajiban dan Tanggung Jawab (1)

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk : a. Mendorong adanya kebijakan disetiap sekolah yang mendukung Gerakan Sekolah Bebas Narkoba. b. Mendorong sekolah untuk melaksanakan diseminasi Informasi baik melalui media eletronik maupun non eletronik dalam P4GN di lingkungan sekolah; c. Membuat kebijakan kewajiban test urine pada saat penerimaan siswa baru; d. Mendorong sekolah untuk membentuk dan Kader/Satgas Anti Narkoba di semua sekolah;

mangadakan

pelatihan

e. Mendorong Pelaksanaan Test urine bagi siswa dan guru secara acak / yang dicurigai secara berkala; f.

Mendorong sekolah untuk melaksanakan sidak penggeledahan semua siswa secara berkala;

g. Mendorong sekolah untuk mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang berorientasi dan berwawasan Sekolah Bebas Narkoba; h. Mendorong sekolah untuk melaporkan siswa yang positif Narkoba untuk direhabilitasi; i.

Mengintegrasikan muatan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kedalam bahan pengajaran yang relevan dan bahan bacaan di lingkungan sekolah;

3

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMENEP

Nomor Diknas Kab. Sumenep

: 800/97/435.101/2016

Nomor BNN Kab. Sumenep : B/55/I/Ka/Su.03/2016/BNNK/SMP013/BNN

5