KEPALA DESA KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DESA KEMLAGI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEMLAGI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah
Desa
(
RPJM
Desa
)
dan
Rencana
Kerja
Pemerintah Desa ( RKP Desa ), bahwa RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan; b. bahwa
perencanaan
pembangunan
Desa
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kemlagi Tahun 2017 Mengingat : 1. Undang-undang
Nomor
6
tahun
2014
tentang
Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
tentang
Peraturan
pelaksanaan
Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir
kali
dengan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. 11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI dan KEPALA DESAKEMLAGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 2. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto; 4. Bupati adalah Bupati Mojokerto; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMojokerto; 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; 7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Mojokerto; 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia; 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD; 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 15. Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Desa
yang
selanjutnya
disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di DesaKemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2017 (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika RKP Desa meliputi : BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan,
penyusunan.
dasar
hukum
penyusunan,
serta
sistematika
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa
tahun
sebelumnya
serta
memberikan
gambaran
terkait
permasalahan dan isu strategis Desa. BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga. BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Kewenangan
Penugasan
Dari
Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa.
BAB VI
PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
Bab ini menguraikan pedoman dan tata cara perubahan RKP Desa dapat diubah dalam hal jika terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam,
dan
jika
terjadi
perubahan
mendasar
atas
kebijakan
pemerintah baik pusat maupun daerah. BAB VII PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.
BAB V ISI DAN URAIAN RKP Desa Pasal 5 Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2016 Pasal 8 (1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemlagi Ditetapkan di Kemlagi Pada tanggal 16 November 2016 Diundangkan di Desa Kemlagi Pada Tanggal 2016 Sekretaris Desa
HUSEN SHOFI Lembaran Desa Kemlagi Tahun 2016 Nomor 2
KEPALA DESA KEMLAGI
ABD. WAHAB
LAMPIRAN : PERATURAN DESA KEMLAGI NOMOR : 2 TAHUN 2016TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014
tentang
Desa,
Pemerintah
Desa
wajib
menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat
Desa,
hasil
evaluasi
pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati
oleh
Pemerintah
Desa,
BPD
dan
masyarakat
dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang
pelaksanaannya
dilakukan
oleh
Pemerintah
Desa
dengan
melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP
Desa
merupakan
satu-satunya
dokumen
perencanaan
pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan
A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa Mekanisme penyusunan RKP Desa Kemlagi Tahun 2017 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kengiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Hasil
kesepakatan
dalam
musyawarah
Desa,
dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 2. Kepala
Desa
mencermati
membentuk pagu
Tim
Penyusun
indikatif
desa
RKP dan
Desa
untuk
penyelarasan
program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten. 4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. 5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif
Desa;
Pendapatan
Asli
Desa;Rencana
kegiatan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;Hasil pencermatan
ulang dokumen RPJM Desa;Hasil kesepakatan
kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
yang
dilampiri
dokumen
rancangan daftar usulan RKP Desa.
rancangan
RKP
Desa
dan
6. Kepala
desa
menyelenggarakan
Pembangunan
Desa
untuk
Musyawarah
membahas
Perencanaan
dan
menyepakati
rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa. 7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan. 8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. 9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa. B. Visi dan Misi Desa Kemlagi Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Kemlagi Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Kemlagi yang tertuang dalam RPJM Desa Kemlagi Tahun 2015-2019, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kemlagi, yaitu : “Meningkatkan Perekonomian masyarakat serta memberdayakan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Dan Melaksanakan Pembangunan
yang berkelanjutan dan mampu
program-program
pembangunan
dibidang
meneruskan
Politik,
Hukum,
Ekonomi, Sosial budaya serta Pertahanan Keamanan”„ Definisi operasional atau yang dimaksud dengan “Meningkatkan Perekonomian masyarakat serta memberdayakan masyarakat demi
kesejahteraan
Pembangunan
masyarakat.
Dan
Melaksanakan
yang berkelanjutan dan mampu
program-program
pembangunan
dibidang
meneruskan
Politik,
Hukum,
Ekonomi, Sosial budaya serta Pertahanan Keamanan” dalam Visi kami adalah : “Menciptakan rasa aman dan situasi yang kondusif untuk memberikan dorongan kepercayaan
diri
masyarakat
bagi tumbuhnya prakarsa dan serta
memberi
pelayanan
masyarakat dengan penuh kesadaran dan sopan.” dalam arti : Hakekat Misi Desa Kemlagi merupakan turunan dari Visi Desa Kemlagi. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata
lain Misi Desa Kemlagi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Kemlagi. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RKP Desa Kemlagi Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan,
serta
perumusan
strategi
yang
sesuai
dengan
kebutuhan desa. 2. Menyajikan
pedoman
perencanaan
pembangunan
desa
bagi
penyelenggaraan pemerintahan di Desa KemlagiTahun 2017 Tujuan dari penyusunan RKP Desa KemlagiTahun 2017adalah sebagai berikut : 1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa KemlagiTahun 2016(tahun1) serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2017(tahun+n) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional. 2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Kemlagi Tahun 2017 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Kemlagi yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2017
1.3. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa Kemlagi Tahun 2017 disusun dengan berlandaskan kepada : 1.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Petunjuk Teknis
53
Tahun
2015 tentang
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. 1.4. Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemlagi Tahun 2017 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum Penyusunan 1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Kondisi Objektif Desa 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya 2.4. Permasalahan dan isu strategis BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya 3.2. Pagu Indikatif Desa 3.3. Pendapatan Asli Desa 3.4. Swadaya Masyarakat Desa 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan PemerintahanDesa 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten
BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA 6.1 Pedoman Perubahan RKP Desa 6.2 Tata Cara Perubahan RKP Desa BAB VI PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Kondisi Obyektif Desa 2.1.1. Sejarah Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
terbentuk.
Sebagai
bukti
keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala
peraturan
mengingati
negara
hak-hak
keberadaannya
asal
wajib
yang
mengenai
usul
daerah
tetap
diakui
daerah-daerah
tersebut. dan
Oleh
itu
akan
sebab
diberikan
itu,
jaminan
keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
sejarah
pengaturan
Desa,
telah
ditetapkan
beberapa
pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang
Nomor
22
Tahun
1948
tentang
Pokok
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok PemerintahanDaerah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok PemerintahanDaerah; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai
BentukPeralihan
Untuk
Mempercepat
Terwujudnya
Daerah Tingkat III di SeluruhWilayah Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan diDaerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nama Desa Kemlagi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang.
Pada masa penjajahan otomatis Desa Kemlagi berada
dibawah pemerintahan penjajah.
Namun
sejak penjajahan Jepang
sekitar tahun 1940 baru ada Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh warga Desa Kemlagi sendiri yaitu Pak Las. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai beriikut: Pak Las (tahun 1940 s.d 1960 ), H.Tohir (tahun 1960 s.d 1980 ), H.Abd. Wachid (tahun 1980 s.d 1999 ) Syadarwan ( Pj. 1999-2001 ), Subchan ( Pj. 2001 s.d 2002 ) , H.Mashudan, SH (tahun 2002 .s.d 2007 ), Choirul Anam
(tahun
2007 s.d 2012), M. Ainur Rofiq ( Pj. tahun 2012 s.d 2013 ), Abd. Wahab, SE ( Tahun 2013 s.d sekarang ). Sebagaimana yang disampaikan diatas, bahwa pemerintahan Desa Kemlagi sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan RI atau sekitar tahun 1940 yang dipimpin oleh seorang lurah dari Desa Kemlagi sendiri. Pada masa itu masa jabatan seorang lurah atau dengan istilah sekarang kepala desa adalah seumur hidup. Untuk menggaji perangkat desa pada waktu itu, masyarakat memberikan sebagian tanah pertaniannya untuk dijadikan bengkok, sehingga terkumpullah tanah tersebut yang sekarang ada di sebelah selatan Desa Kemlagi sebagai bengkok untuk perangkat Desa Kemlagi. Baru setelah Kemerdekaan RI, seorang Kepala Desa / Lurah dipilih oleh warga Desa Kemlagi dengan masa jabatan seumur hidup. Demikian pula untuk perangkat yang lainnya, masa jabatannya adalah seumur hidup. Baru pada tahun 1979 dengan adanya Undang-undang Nomor
5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, masa jabatan kepala desa adalah 10 tahun, sedangkan untuk perangkat yang lainnya adalah batas maksimal usia 64 tahun. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun sedangkan untuk perangkat lainnya batas maksimal usia 64 tahun.
Di era Reformasi terbit lagi undang-undang yang baru yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk dua masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.
Sedangkan untuk perangkat
lainnya, masa jabatan sampai usia 60 tahun. 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa Kemlagi merupakan salah satu desa di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, memilik luas 10,6 km2. Secara geografis Desa Kemlagi berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:
Secara Administratif, wilayah Desa Kemlagi terdiri dari 1 Dusun, 4 Rukun Warga, dan 16 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Kemlagi terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan. Topografis Desa Kemlagi secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendahdan berdasarkan ketinggianwilayah Desa Kemlagi diklasifikasikan pada dataran rendah (0 – 100 m dpl) Penggunaan lahan Desa Kemlagi dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 2 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Dari kondisi alam Desa Kemlagi diatas,
dapat diidentifikasi
Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Kemlagi dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Kemlagi Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut : Tabel 3 Sumber Daya Alam Desa Kemlagi Tahun s.d. 2016
2.1.3. Sumber Daya Manusia Jumlah Penduduk Desa Kemlagi berdasarkan Profil Desa tahun 2015 sebanyak 2704 jiwa yang terdiri dari 1374 laki laki dan 1330 perempuan. Sumber penghasilan utama pendudukadalah wiraswasta dan karyawan swasta. Data Sumber Daya Manusia Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :
Tabel 4 Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2016
2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Kemlagi yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel 5
Tabel 5 Sumber Daya Pembangunan Desa Kemlagi Tahun 2016
Tabel 5 Sumber Daya Pembangunan Desa Kemlagi Tahun 2016
2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya Sumber Daya Sosial Budaya yang ada di Desa Kemlagi dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya Pelaksanaan
RKP
Desa
Tahun
sebelumnya
berdasarkan
bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatn Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tabel 7 Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2015 KODE REKENING 2
1
2
1
1
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
2 3 4 5 6
2.2.2.
URAIAN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Perkantoran Operasional BPD Operasinal RT/RW Penyusunan Monografi Penyusunan Pelaporan Desa
Jumlah Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 279.761.861 281.285.342 242.954.424
242.954.424
19.907.437 1.000.000 12.000.000 2.100.000 1.800.000
24.430.918 1.000.000 11.400.000 1.500.000 -
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tabel 8
Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2015 KODE REKENING 2 2
2 2
1
2
2
2
2
2
3
URAIAN Bidang Pembangunan Desa Pembangunan Drainase Pembangunan perbaikan Balai Desa Pembangunan Pemasangan
Jumlah Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 516.296.195 356.960.315 139.267.276 237.121.000 186.809.275
86.485.000
47.119.644
-
2 2 2 2
2 2 2 2
4 5 6 7
Lampu Penerangan jalan Pembangunan Poskamling Renovasi Ringan Pasar Desa Pembangunan Lingkungan Biaya Perawatan makam Desa
80.000.000 20.000.000 33.100.000 10.000.000
13.357.315 17.100.000 2.897.000
2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tabel 9 Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2015 KODE REKENING 2
3
2
3
1
2
3
2
URAIAN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
Jumlah Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 3.100.000
8.260.822
1.500.000
1.000.000
1.600.000
7.260.822
2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tabel 10 Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2015 KODE REKENING 2
4
2 2
4 4
1 2
2
4
3
2
4
4
2
4
5
2
4
6
2
4
7
2
4
8
2
4
9
2
4
10
2
4
11
URAIAN Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Penunjang LPM Kegiatan Pelatihan PKK Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Kegiatan Pengelolaan & Pembinanaan Anak Usia Dini Kegiatan Pembinaan TA.TPQ Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja Masjid Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Biaya Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Biaya Pendataan Data Dasar Keluarga Pengembangan BUMdesa
Jumlah Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 133.381.479
161.304.755
5.000.000 10.000.000
5.000.000 15.914.600
6.000.000
-
6.000.000
7.200.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.800.000
2.500.000
-
39.881.479
720.000
50.000.000
44.670.155
8.000.000
8.000.000
-
75.000.000
2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP DesaKemlagi Tahun 2015 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2015 serta analisa terhadap kesesuian Usulan RKP Desa Kemlagi Tahun 2015 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat
kecamatan
dan
kabupaten
dengan
realisasi
kegiatan
pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2015 Tabel 11 Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2015 No Usulan RKP Desa I 1 2 3 4 5 6
II 1 2 3 4 5
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Perkantoran Operasional BPD Operasinal RT/RW Penyusunan Monografi Penyusunan Pelaporan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Drainase Pembangunan Perbaikan Balai Desa Pembangunan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pembangunan Poskamling Renovasi Ringan Pasar Desa
6
Pembangunan Lingkungan
7
Biaya Perawatan Makam Desa
III 1
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Rencana Lokasi Kegiatan
Prakiraan Volume
Satuan
Desa
12
Desa
Realisasi Volume
%
Bulan
12
100
1
Paket
1
123
Desa Desa
1 12
Paket Bulan
1 12
100 95
Desa
½
Org/smt
½
71
Desa
1
Paket
0
0
500
Mtr
500
170
1
Pkt
1
46
Kemlagi Selatan
10
Tiang
0
0
16 RT
16
Unit
0
0
Kemlagi Timur
1
Pkt
1
67
Kemlagi Selatan Kemlagi Timur
7 RT/ Musholla Musholla/ / Masjid 2 Msjd
16 RT, Musholla dan Masjid
16/7/2
Desa
1
Pkt
1
29
Desa
1
Pkt
1
67
52
2
Ketertiban Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Penunjang 1 Desa LPM Kegiatan Pelatihan 2 Balai Desa PKK ( kue) Kegiatan Pengelolaan 3 dan Pembinaan Desa Posyandu Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan 4 Desa pendidikan anak usia dini Kegiatan Pembinaan Kemlagi 5 TA.TPQ Timur Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang 6 Desa Taruna dan Remaja Masjid Kegiatan PPKBD dan 7 Desa Sub PPKBD Kegiatan Pelatihan 8 Kepala Desa dan Perangkat Biaya Pelaksanaan 9 Desa Peringatan Hari Besar Biaya Pendataan 10 Desa Data Dasar Keluarga Pengembangan 11 Desa BUMdesa
1
Pkt
454
1
Pkt
1
100
1
Pkt
1
159
4
RW
0
0
1
Pkt
1
120
1
Pkt
1
100
1
Pkt
1
60
5
Org
0
0
1
Pkt
1
2
1
Pkt
1
89
16
RT
16
100
1
Unit
1
100
IV
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis A. Permasalahan 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pada dasarnya SDM penyelenggara pemerintahan desa khususnya untuk perangkat desa sudah mulai diusahakan mengarah pada peningkatan SDM, namun untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih perlu untuk ditingkatkan terutama tentang pemahaman tupoksi BPD. Sedangkan dari segi sarana prasarana pemerintahan desa, masih adanya lembaga-lembaga di Desa Kemlagi yang belum memiliki ruangan tersendiri.
Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kalau sebelumnya tali asih / purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa penggarapan bengkok, maka saat ini tidak bisa. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Seiringan dengan semakin padatnya penduduk Desa Kemlagi, maka kebutuhan akan tanah untuk perumahan semakin tinggi, sehingga dalam hal pembangunan atau pendirian rumah berdampak pada kesadaran warga tentang pembuangan saluran limbah rumah tangga. Apalagi jika pada waktu musim hujan tiba, maka akan berdampak pada kelancaran pembuangan air hujan disekitar rumah warga, sehingga mengganggu kelancaran saluran air yang ada di lingkungan, yang bisa menimbulkan banjir. Hal tersebut diperparah lagi dengan adanya beberapa saluran air yang tidak lancar dan ada beberapa lingkungan yang masih belum memiliki saluran / patusan air. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sudah 2 ( dua ) periode kepengurusan karang taruna terbentuk namun kegiatan karang taruna kurang menunjukan aktifitasnya, hanya pada
momen-momen
agustusan.
tertentu
terlihat
aksinya
seperti
kegiatan
Namun untuk kegiatan yang seharusnya disusun secara
massif dan terpadu tidak ada. Semakin
menurunya
tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan, hal ini terlihat dari tingkat swadaya masyarakat yang tertuang dalam APBDes yang semakin tahun semakin menurun bukan malah sebaliknya. Semakin gencarnya pengaruh yang kurang baik dari media atau pengaruh lain dari teman yang mempengaruhi jiwa generasi muda, misalnya minuman beralkohol, berjudi, tawuran dan lain-lain. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebagaimana potensi penduduk Desa Kemlagi banyaknya usia produktif terutama untuk kaum perempuan yang memiliki waktu luang, maka waktu yang luang itu harus dimanfaatkan dengan kegiatankegiatan yang produktif.
Adanya program pelatihan dari pemerintah yang tidak berlanjut dalam kegiatan atau aktifitas sehari-hari. Pola pikir warga yang belum atau sulit untuk bisa menerima halhal atau pola pikir yang baru, sehingga warga belum bisa menerima sesuatu inovasi atau hal-hal yang tidak biasa. Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Kemlagi juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Kemlagi. Jumlah masyarakat yang menjasi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Kemlagi menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 871 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Kemlagi adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Kemlahi supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.
B. Isu Strategis Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan
pemerintahan,
pembangunan,
pembinaan
dan
pemberdayaan masyarakat sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Kemlagi adalah sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna menunjang kegiatan lembaga-lembaga yang ada di desa, maka diperlukan adanya sarana prasarana berupa ruangan untuk masing-masing lembaga, seperti LPM, PKK, BPD, BUMDes, Linmas maupun Karang Taruna. Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka diperlukan pembentukan dana cadangan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dituangkan dalam peraturan desa. 2. Bidang Pembangunan Desa Pada waktu musim kemarau banyak lingkungan diwilayah desa yang kesulitan untuk mendapatkan air dari sumur atau sumur pompa, hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi pohon besar yang dapat menyimpan air.Maka untuk mengatasi hal tersebut, sudah saatnya setiap bangunan memiliki sumur resapan yang dapat menyimpan air hujan, sehingga di musim kemarau warga tidak lagi kesulitan air. Disamping itu pula ada beberapa wilayah yang masih mengalami banjir dimusim hujan, sehingga penataan atau pembangunan saluran perlu untuk dilanjutkan. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pemuda adalah generasi penerus bangsa, maka jangan sampai pemuda
Desa
baik.Pembinaan
Kemlagi keluarga,
terjerumus
pada
lingkungan,
hal-hal
pemerintah
yang
tidak
dan
tokoh
masyarakat sangatlah terus diperlukan dalam pembinaan pemuda. Sehubungan dengan telah dibangunnya poskamling di masingmasing lingkungan RT, maka untuk menjaga keamanan lingkungan harus diimbangi dengan menghidupkan kembali siskamling. Perlu ditingkatanya peran dan kegiatan karang taruna, sehingga pemuda Desa Kemlagi memiliki bekal dan SDM yang mumpuni dalam mengisi pembangunan di Desa Kemlagi.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perlu dipertahankan dan ditingkatkannya peran perempuan dalam mengisi waktu senggangnya dengan kegiatan pemanfaatan sampah bekas atau limbah, misalnya membuat tas dari bekas bungkus kopi atau sabun cuci. Untuk meningkatkan kegiatan Kelompok Usaha Bersama yang selama ini dijalankan oleh ibu-ibu PKK dari segi produksi dan kemasan sudah termasuk bagus, namun dari segi pemasaran perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang.
BUMDes yang sudah ada di Desa Kemlagi untuk meraih keberhasilan, maka diperlukan adanya penambahan kegiatan atau program
kerja
sehingga
masyarakat
bisa
merasakan
adanya
BUMDes.Bisa juga diadakannya study banding ke desa yang BUMDesnya sudah maju.
BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa
disusun
berdasarkan
asumsi
realisasi
pendapatan
desa
tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. 3.1
Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
Pada Tahun 2015 Realiasasi pendapatan Desa Kemlagi sebesar Rp. 924.512.506 (Sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus enam rupiah) atau 99 % dari target pendapatan desa tahun 2015realisasi pendapan desa yang kurang dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2015 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari PADes. No. 1.
2.
3.
Uraian
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Desa a. Hasil Usaha b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
211.000.000 168.000.000
101.724.100 90.724.100
23.000.000
0
20.000.000
11.000.000
Pendapatan Transfer a. Dana Desa b. Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota c. Alokasi Dana Desa d. Bantuan Keuangan e. Bantuan Provinsi f. Bantuan Kabupaten / Kota
721.539.535 269.687.000
822.788.406 269.634.000
48.464.535
62.257.406
328.388.000 0 75.000.000 0
355.897.000 0 135.000.000 0
0
0
0
0
0
0
932.539.535
924.512.506
Pendapatan Lain lain a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH
3.2. Pagu Indikatif Desa Tabel 12 Pagu Indikatif DesaKemlagi Tahun 2017
No.
I. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. III. 1.
Indikatif Program/ Kegiatan Desa
Dana Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tinjangan a. Penghasilan Tetap Aparatur Desa b. Tunjangan BPD Operasional Perkantoran Operasional BPD Operasional RT/RW Keg. Penunjang Penarikan PBB Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tambahan Tunjangan RT/RW Keg. Penyusunan Profil Desa Keg. Penyusunan Laporan Desa (LPPDes,LKPjDes dll) Kegiatan Penguatan Administrasi Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Saluran Drainase 1 Saluran Drainase 2 Saluran Drainase 3 Pengerjaan Ringan Balai Desa Saluran Drainase 4 Jalan Paving Poskesdes Lampu Penerangan Jalan Poskamling Renovasi Ringan Pasar Desa Pengolahan Sampah Pengerasan Jalan 1 Pengerasan Jalan 2 Situs Budaya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pemb. Ketentraman dan Ketertiban
Sumber Dana Indikatif Dana Bantuan Keuangan Bagi Alokasi Hasil APBD Dana Pajak APBD Kabupa Desa dan Provinsi ten Retribu si
200.445.000 11.000.000 22.089.000
33.354.000
1.000.000 6.000.000 3.437.000
10.100.000
8.000.000 428.000
121.442.852 30.766.366 30.766.366 33.058.336 61.200.732 8.301.000 47.119.644 47.119.664 80.000.000 63.888.886 35.000.000 15.183.000 11.515.000 38.391.534
1.000.000
Indikatif Program/ Kegiatan Desa
No.
2. 3. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Pemb. Kelompok Pemuda Pemb. Lingkungan Keagamaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penunjang LPM Pem.binaan PKK Pengelolaan bank Sampah Posyandu Lansia Posyandu Balita Klas Ibu Hamil Klas Ibu Balita Pemberantasan DBD Senam Desa (Senam Bersama) KB Kes Poskesdes Pelatihan Peng. Sampah KlasKreatif PAUD TA TPQ Karang Taruna dan Remas Pelatihan Kades dan Perangkat Desa PHBN PHBA Sedekah Desa BUMDes TOTAL
3.3.
Dana Desa
Sumber Dana Indikatif Dana Bantuan Keuangan Bagi Alokasi Hasil APBD Dana Pajak APBD Kabupa Desa dan Provinsi ten Retribu si 12.100.000
5.000.000 7.363.000
298.732
4.400.000
26.000.000
1.350.000 7.725.620
7.800.000
15.024.358
16.000.000 606.851.000 334.075.000
82.742.090
Pendapatan Asli Desa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.Pendapatan Desa dikelompokan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, danPendapatan lain-lain.Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa. Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 sebesar Rp 141.716.100 ( seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu
seratus rupiah
), yang berasal dari :Hasil Usaha sebesar
Rp.139.724.100 dan Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sebesar Rp. 1.992.000
3.4.
Swadaya Masyarakat Desa Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 1.992.000 ( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah )
3.5.
Bantuan keuangan dari pihak ketiga Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp ........ (............) Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Kemlagi
Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 141.716.100 ( seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu seratus rupiah ), dengan rincian sebagai berikut :: No. 1.
Uraian Pendapatan Asli Desa a. Hasil Usaha b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
2.
Pendapatan Transfer a. Dana Desa b. Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota c. Alokasi Dana Desa d. Bantuan Keuangan e. Bantuan Provinsi f. Bantuan Kabupaten / Kota
3.
Pendapatan Lain lain c. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat d. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH
Jumlah (Rp) 141.716.100 139.724.100 1.992.000 0 1.023.668.090 606.851.000 82.742.000 334.075.000 0 0 0 0 0 0 1.170.384.190
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Kemlagi yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benarbenar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan
prasarana
Desa,
kebutuhan
dasar,
pengembangan
pembangunan
potensi
ekonomi
sarana lokal,
dan serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan PemerintahanDesa Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017 adalah : 1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan; 2. Operasional Perkantoran Desa; 3. Operasional BPD; 4. Operasional RT/RW; 5. Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 6. Tambahan Tunjangan RT/RW; 7. Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa; 8. Peningkatan Kapasitas BPD; 9. Penyelenggaraan Musyawarah Desa ( RKP ); 10. Penyusunan Profil Desa; 11. Pengelolaan Informasi Desa; 12. Aplikasi Administrasi Desa; 13. Penyusunan Produk Hukum Desa; 14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB; dan 15. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa. 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017 adalah : 1. Pemeliharaan Saluran Air Utama;
2. Rehabilitasi Gedung Poskesdes; 3. Pembangunan Perpustakaan Desa; 4. Plesterisasi Rumah Tangga Miskin; 5. Pembangunan Tembok Penahan Tanah; 6. Pembangunan Gapura; 7. Renovasi Balai Desa; 8. Pembangunan Saluran Air; 9. Pemeliharaan Pasar Desa; 10.Penghijauan; dan 11.Perawatan Makam. 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2017 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan : 1. Pembinaan PKK; 2. Pelaksanaan Siskamling; 3. Penyelenggaraan Kejar Paket C; 4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; 5. Pemberantasan Sarang Nyamuk; 6. Pengembangan BUMDes; 7. Penyuluhan Pertanian; 8. Pembinaan Karang Taruna; 9. Siaga Bencana; 10.Pembinaan Lansia; 11.Taman Baca Masyarakat; 12.Peningkatan Gotong Royong; 13.Kelas Ibu Hamil; 14.Taman Posyandu; 15.Pengembangan Bank Sampah; 16.Kelas Kreatif Ibu-ibu; 17.Kawasan Rumah Pangan Lestari; 18.Dapur PKK; 19.Paringatan Hari Besar; 20.Pembinaan Linmas; 21.Intensifikasi PBB; dan 22.Pembinaan Kader Desa.
4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2017 adalah : 1. Pelatihan Tata Boga; 2. Pelatihan Tehnologi Tepat Guna; 3. Pelatihan KPMD (Kader Pemebrdayaan Masyarakat Desa); 4. Pelatihan Pertanian; 5. Pelatihan Pemuda; 6. Pelatihan Peternakan; 7. Pembentukan Koperasi; 8. Pengembangan Usaha Mikro; 9. Pembinaan Kesehatan; 10.Pelatihan Memasak; 11.Pelatihan Komputer; dan 12.Pelatihan Budidaya Ikan. 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2017 terdiri dari : 1. Penegasan Batas Desa terutama untuk pembangunan gapura batas desa; dan 2. Kerja Sama terhadap hal yang terjadi diluar dugaan. 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Prioritas
Kegiatan
Desa
yang
dikelola
sebagai
Kewenangan
Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2017 terdiri dari : 1. Pembagian Beras Miskin; 2. Pengerjaan Profil Desa / Keluarahan secara online; dan 3. Pengerjaan Sistem Keuangan Desa. Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.
BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA Pelaksana Kegiatan Desa Kemlagi Tahun 2017
sebagaimana yang
tertuang pada tabel 12 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari : I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas: a. Ketua
: M. AINUR ROFIQ
b. Sekretaris
:
c. Bendahara
:
d. Anggota
: 1. ....................... 2. ....................... 3. .......................
II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas: a. Ketua
: KAMANDAKA DIDIK HANDAYANTO
b. Sekretaris
:
c. Bendahara
:
d. Anggota
: 1. ....................... 2. ....................... 3. .......................
III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas: a. Ketua
: MULYADI
b. Sekretaris
:
c. Bendahara
:
d. Anggota
: 1. ....................... 2. ....................... 3. .......................
IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas: a. Ketua
: MULYADI
b. Sekretaris
:
c. Bendahara
:
d. Anggota
: 1. ....................... 2. ....................... 3. ......................
BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
6.1 PEDOMAN PERUBAHAN RKP DESA 6.1.1
RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi,
dan/atau
kerusuhan
sosial
yang
berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah. 6.1.2
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, maka kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d. menyusun rancangan RAB Desa perubahan.
6.1.3
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah, maka kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak
terjadinya
perubahan
mendasar
atas
kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
6.2 TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA 6.2.1
Kepala
Desa
pembangunan
menyelenggarakan Desa
yang
musyawarah
diadakan
secara
perencanaan
khusus
untuk
kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. 6.2.2
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa disesuaikan
dengan
terjadinya
terjadinya perubahan mendasar
peristiwa
khusus
dan/atau
atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah. 6.2.3
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
6.2.4
Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.
BAB VII PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat
desa
saling
bekerjasama
membangun
desa.
Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan
sampai
pada
monitoring
evaluasi
akan
lebih
menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI NOMOR : 412.3/ 2 /BPD TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI, Membaca :
Surat Kepala Desa Kemlagi Nomor005 / 516 /416306.11/2016 Perihal Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2017;
Menimbang :
a. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa; b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2017.
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. 5. Peraturan Daerah KabupatenMojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
6. Peraturan Daerah KabupatenMojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3); 8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 44); 9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8); 10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa( Berita Daerah Kabupaten MojokertoTahun 2015 Nomor 52); 11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; Mendengar:
Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Kemlagi dalam rapatnya pada tanggal 15 November 2016. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun2017;
KEDUA
: Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2017 sebagaimana dictum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun2017;
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kemlagi Pada tanggal, 15 November 2016 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI SYAMSUL ARIEF
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada : 1. Kepala Desa Kemlagi 2. Arsip
LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD DESA KEMLAGI NOMOR : 412.3/ 2 /BPD TAHUN 2016 TANGGAL : 15 November 2016
BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEMLAGI Nomor : 412.3/ 2 /BPD/2016 TENTANG : PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas Bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor/Balai Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kemlagi, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta KepalaDesa, Perangkat Desa dan undangan lainnya ( daftar hadir terlampir ) dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2017. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokokpokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : 1. Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2017. 2. Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2017untuk segera ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2017. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kemlagi, 15 November 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLAGI WAKIL KETUA
KETUA
A.SYAFII
SYAMSUL ARIEF
BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur pada : Hari dan tanggal : Rabu, 2 November 2016 Jam : 19.30 WIB Tempat : Balai Desa Kemlagi telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota, Tokoh Masyarakat dan wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah : A. Materi - Pencermatan RPJM Desa - Pembentukan Tim Penyusun Rancangan RKP Desa B. Pimpinan Musyawarah Pimpinan Musyawarah Notulen Narasumber
dan Narasumber : Husen Shofi dari Sekretaris Desa : M. Ainur Rofiq dari Perangkat Desa : 1.Abd. Wahab, SEdariKepala Desa 2.Syamsul Arifdari Ketua BPD
Setelah dilakukan pembahsan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan yang menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa, sebagai berikut : 1. Pencermatan kembali terhadap RPJM Desa dan Musrenbangdes 2016 untuk kegiatan yg dimasukan dalam RPK Desa 2017 disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan yang utama. 2. Tersusunya Tim Penyusun Rancangan RKP Desa yg terdiri dari Kades (Pembina), Sekdes (Ketua), Ketua LPM (Sekretaris) dan semua Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat sebagai anggota.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab. Kemlagi, tanggal 2 November 2016 Kepala Desa,
Ketua BPD
ABD. WAHAB, SE
SYAMSUL ARIF
Wakil Kelompok Masyarakat
SUTIONO
BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur pada : Hari dan tanggal : 8 November 2016 Jam : 19.30 WIB Tempat : Balai Desa Kemlagi telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut: a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemlagi, tanggal 8 November 2016 Kepala Desa,
ABD. WAHAB, SE
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
HUSEN SHOFI
BERITA ACARA PENYEPAKATAN RANCANGAN RKP DESA Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur pada : Hari dan tanggal : Rabu, 9 November 2016 Jam : 19.30 WIB Tempat : Balai Desa Kemlagi telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota, Tokoh Masyarakat dan wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah : A. Materi
- Penyepakatan Rancangan RKP Desa 2017 B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pimpinan Musyawarah : Husen Shofi dari Sekretaris Desa Notulen : M. Ainur Rofiq dari Perangkat Desa Narasumber : 1. Abd. Wahab, SE dari Kepala Desa 2. Syamsul Arif dari Ketua BPD Setelah dilakukan pembahsan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan yang menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa, sebagai berikut : 1. Menyepakati Rancangan RKP Desa 2017 Desa Kemlagi untuk ditetapkan menjadi RKP Desa 2017 Desa Kemlagi.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab. Kemlagi, tanggal 9 November 2016
Kepala Desa,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
ABD. WAHAB, SE
HUSEN SHOFI
Tabel 13 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2017 Dasar : Perbup No. 53 Tahun 2015 DESA
:
KEMLAGI
KECAMATAN
:
KEMLAGI
KABUPATEN
:
MOJOKERTO
PROVINSI
:
JAWA TIMUR
Bidang/Jenis Kegiatan N o
a
1
Bidang b
Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa
Jenis Kegiatan c
D
Lokas i
Volum e
E
F
Sasaran / Manfaat
G Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Lancarnya Kegiatan Kantor Desa
Biaya dan Sumber Pembuayaan
Waktu Pelaksa naan
Jml (Rp)
Sumber
h
I
1 tahun
Pola Pelaksanaan Swakelola
Kerja sama Antar Desa
Kerja sama Pihak Ketiga
J
K
l
m
244.145.000
APBDesa
√
1 tahun
82.157.500
APBDesa
√
a.
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Desa
b.
Operasional Perkantoran Desa
Desa
c.
Operasional BPD
Desa
Lancarnya Kegiatan BPD
1 tahun
1.000.000
APBDesa
√
d.
Operasional RT/RW
Desa
Lancarnya Kegiatan RT/RW
1 tahun
7.200.000
APBDesa
√
1 tahun
53.136.000
APBDesa
√
1 tahun
17.836.000
APBDesa
√
1 tahun
3.100.000
APBDesa
√
1 tahun
2.750.000
APBDesa
√
1 tahun
2.250.000
APBDesa
√
1 tahun
1.500.000
APBDesa
√
1 tahun
1.600.000
APBDesa
√
1 tahun
1.600.000
APBDesa
√
1 tahun
2.797.500
APBDesa
√
e.
Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Ds.
Desa
f.
Tambahan Tunjangan RT/RW
Desa
g.
Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Ds.
Desa
h.
Peningkatan Kapasitas BPD
Desa
i.
Penyelenggaraan Musyawarah Desa ( RKP )
Desa
j.
Penyusunan Profil Desa
Desa
k.
Pengelolaan Informasi Desa
Desa
l.
Aplikasi Administrasi Desa
Desa
Penyusunan Produk Hukum Desa
Desa
m.
Terbayarnya Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Terbayarnya Tambahan Tunjangan RT/RW Meningkatnya SDM Kades dan Perangkat Desa Meningkatnya SDM BPD Lancarnya Kegiatan Musyawarah Desa (RKP) Lancarnya Kegiatan Penyusunan Profil Desa Lancarnya Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Lancarnya Kegiatan Aplikasi Administrasi Desa Lancarnya Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa
√
Rencana Pelaksana an Kegiatan N
n.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
Desa
o.
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
Desa
a.
Pemeliharaan Saluran Air Utama
Desa
b.
Rehabilitasi Gedung Poskesdes
Desa
Lancarnya Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB Lancarnya Kegiatan Kerja Sama Antar Desa
1 tahun
5.899.500
APBDesa
√
1 tahun
2.787.500
APBDesa
√
Jumlah Per Bidang 1
c. d. e.
2
Pembangunan Desa
Pembangunan Perpustakaan Desa Plesterisasi Rumah Tangga Miskin Pembangunan Tembok Penahan Tanah
Desa Desa Desa
Lancarnya Pemeliharaan Saluran Air Utama Lancarnya Rehabilitasi Gedung Poskesdes Lancarnya Pembangunan Perpustakaan Desa Lancarnya Plesterisasi Rumah Tangga Miskin Lancarnya Pembangunan Tembok Penahan Tanah
429.759.000
1 tahun
44.176.316
APBDesa
√
1 tahun
47.119.644
APBDesa
√
1 tahun
5.301.000
APBDesa
√
1 tahun
6.000.000
APBDesa
√
1 tahun
20.357.000
APBDesa
√
80.000.000
APBDesa
√
f.
Pembangunan Gapura
Desa
Lancarnya Pemb Gapura
1 tahun
g.
Renovasi Balai Desa
Desa
Lancarnya Renov Balai Ds
1 tahun
36.529.856
APBDesa
√
h.
Pembangunan Saluran Air
Desa
Lancarnya Pemb Sal. Air
1 tahun
200.000.000
APBDesa
√
i.
Pemeliharaan Pasar Desa
Desa
Lancarnya Pemlh Pasar Ds
1 tahun
63.888.886
APBDesa
√
j.
Penghijauan
Desa
Lancarnya Penghijauan
1 tahun
3.341.000
APBDesa
√
k.
Perawatan Makam
Desa
Lancarnya Perawt Makam
1 tahun
38.391.534
APBDesa
√
1 tahun
47.119.644
APBDesa
√
1 tahun
35.000.000
APBDesa
√
l. m.
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pembangunan Pengolahan Sampah
Desa Desa
Lancarnya Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lancarnya Pembangunan Pengolahan Sampah
n. o. Jumlah Per Bidang 2 a. 3
Pembinaan Kemasyarakata n
Pembinaan Linmas
Desa
b.
Pembinaan Kelompok Pemuda
Desa
c.
Pembinaan Lembaga Lainnya
Desa
Lancarnya Pemb Linmas Lancarnya Pembinaan Kelompok Pemuda Lancarnya Pembinaan Lembaga Lainnya
4
Pemberdayaan Masyarakat
627.224.880
1 tahun
1.000.000
APBDesa
√
1 tahun
10.000.000
APBDesa
√
1 tahun
38.100.000
APBDesa
√
Jumlah Per Bidang 3
49.100.000
a.
Penunjang LPM
Desa
Lancarnya Penunjang LPM
1 tahun
5.000.000
APBDesa
√
b.
Penunjang PKK
Desa
Lancarnya Penunjang PKK
1 tahun
12.025.000
APBDesa
√
1 tahun
3.400.000
APBDesa
√
1 tahun
825.000
APBDesa
√
c.
Pengelolaan Bank Sampah
Desa
Lancarnya Peng Bank Sampah
d.
Posyandu Lansia
Desa
Posyandu Lansia
√
√
√
e.
Posyandu Balita
Desa
Lancarnya Posyandu Balita
1 tahun
5.500.000
APBDesa
√
f.
Klas Ibu Hamil
Desa
Lancarnya Klas Ibu Hamil
1 tahun
3.425.000
APBDesa
√
g.
Klas Ibu Balita
Desa
Lancarnya Klas Ibu Balita
1 tahun
650.000
APBDesa
√
h.
Pemberantasan DBD
Desa
Lancarnya Pembrts DBD
1 tahun
38.530.000
APBDesa
√
1 tahun
1.860.000
APBDesa
√
i.
Senam Desa (Senam Bersama)
Desa
Lancarnya Senam Desa (Senam Bersama)
j.
KB Kes
Desa
Lancarnya KB Kes
1 tahun
500.000
APBDesa
√
k.
Poskesdes
Desa
Lancarnya Poskesdes
1 tahun
1.350.000
APBDesa
√
Pelatihan Pengolahan Sampah
Desa
Lancarnya Pelatihan Pengolahan Sampah
1 tahun
8.305.620
APBDesa
√
m.
Klas Kreatif
Desa
Lancarnya Klas Kreatif
1 tahun
3.689.532
APBDesa
√
n.
PAUD
Desa
Lancarnya Keg. PAUD
1 tahun
19.000.000
APBDesa
√
o.
TA. TPQ
Desa
Lancarnya Keg.TA. TPQ
1 tahun
5.000.000
APBDesa
√
p.
Karang Taruna
Desa
Lancarnya Karang Taruna
1 tahun
5.000.000
APBDesa
√
1 tahun
4.800.000
APBDesa
√
l.
q.
Pelatihan Kades dan Prades
Desa
Lancarnya Pelatihan Kades dan Prades
r.
PHBN
Desa
Lancarnya PHBN
1 tahun
19.326.200
APBDesa
√
s.
PHBA
Desa
Lancarnya PHBA
1 tahun
7.900.000
APBDesa
√
t.
Sedekah Desa
Desa
Lancarnya Sedekah Desa
1 tahun
18.915.230
APBDesa
√
u.
BUMDesa
Desa
Lancarnya Keg.BUMDesa
1 tahun
16.000.000
APBDesa
√
Jumlah Per Bidang 4
181.001.582
Mengetahui :
Kemlagi, Tanggal 8 November 2016
Kepala Desa
Disusun oleh : Tim Penyusun RPJM Desa
ABD. WAHAB, SE
HUSEN SHOFI
√
√
Tabel 14 DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2017
DESA
:
KEMLAGI
KECAMATAN
:
KEMLAGI
KABUPATEN
:
MOJOKERTO
PROVINSI
:
JAWA TIMUR
No
1
Bidang / Jenis Kegiatan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jenis Kegiatan
Lokasi
Volume
Sasaran/Manfaat
Prakiraan Waktu Pelaksanaan
Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
a.
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
desa
Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
1 tahun
244.145.000
b.
Operasional Perkantoran Desa
desa
Lancarnya Kegiatan Kantor Desa
1 tahun
82.157.500
c.
Operasional BPD
desa
Lancarnya Kegiatan BPD
1 tahun
1.000.000
d.
Operasional RT/RW
desa
Lancarnya Kegiatan RT/RW
1 tahun
7.200.000
e.
Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Ds.
desa
1 tahun
53.136.000
f.
Tambahan Tunjangan RT/RW
desa
1 tahun
17.836.000
g.
Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Ds.
desa
1 tahun
3.100.000
h.
Peningkatan Kapasitas BPD
desa
1 tahun
2.750.000
1 tahun
2.250.000
1 tahun
1.500.000
1 tahun
1.600.000
1 tahun
1.600.000
1 tahun
2.797.500
1 tahun
5.899.500
1 tahun
2.787.500
i.
Penyelenggaraan Musyawarah Desa ( RKP )
desa
j.
Penyusunan Profil Desa
desa
k.
Pengelolaan Informasi Desa
desa
l.
Aplikasi Administrasi Desa
desa
m.
Penyusunan Produk Hukum Desa
desa
n.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
desa
o.
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
desa
Terbayarnya Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Terbayarnya Tambahan Tunjangan RT/RW Meningkatnya SDM Kades dan Perangkat Desa Meningkatnya SDM BPD Lancarnya Kegiatan Musyawarah Desa (RKP) Lancarnya Kegiatan Penyusunan Profil Desa Lancarnya Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Lancarnya Kegiatan Aplikasi Administrasi Desa Lancarnya Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa Lancarnya Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB Lancarnya Kegiatan Kerja Sama Antar Desa
Jumlah Per Bidang 1
429.759.000
2
Pembangunan Desa
a.
Pemeliharaan Saluran Air Utama
desa
Lancarnya Saluran Air
1 tahun
44.176.316
b.
Rehabilitasi Gedung Poskesdes
desa
Terlayani Kesehatan Warga
1 tahun
47.119.644
c.
Pembangunan Perpustakaan Desa
desa
Ruang Baca yang nyaman
1 tahun
5.301.000
d.
Plesterisasi Rumah Tangga Miskin
desa
Rumah Sehat
1 tahun
6.000.000
e.
Pembangunan Tembok Penahan Tanah
desa
Hindari Tanah Longsor
1 tahun
20.357.000
f.
Pembangunan Gapura
desa
Lingkungan Tampat asri
1 tahun
80.000.000
g.
Renovasi Balai Desa
desa
Pelayanan Prima thd warga
1 tahun
36.529.856
h.
Pembangunan Saluran Air
desa
Cegah banjir
1 tahun
200.000.000
i.
Pemeliharaan Pasar Desa
desa
Lancarnya jual-beli di pasar
1 tahun
63.888.886
j.
Penghijauan
desa
Cegah banjir dan longsor
1 tahun
3.341.000
k.
Perawatan Makam
desa
Kerapian lokasi makam
1 tahun
38.391.534
l.
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
desa
Lingk. yg terang di malam hari
1 tahun
47.119.644
Pembangunan Pengolahan Sampah
desa
Pemanfaatan limbah sampah
1 tahun
35.000.000
m.
Jumlah Per Bidang 2 3
Pembinaan Kemasyarakatan
a.
Pembinaan Linmas
desa
Lancarnya kegiatan Linmas
1 tahun
1.000.000
b.
Pembinaan Kelompok Pemuda
desa
Lancarnya kegiatan pemuda
1 tahun
10.000.000
c.
Pembinaan Lembaga Lainnya
desa
Lancarnya keg. Lembaga lainya
1 tahun
38.100.000
Jumlah Per Bidang 3
4
Pemberdayaan Kemasyarakatan
627.224.880
49.100.000
a.
Penunjang LPM
desa
Lancarnya keg.LPM
1 tahun
5.000.000
b.
Penunjang PKK
desa
Lancarnya keg. PKK
1 tahun
12.025.000
c.
Pengelolaan Bank Sampah
desa
Lancarnya keg. Peng Bank Sampah
1 tahun
3.400.000
d.
Posyandu Lansia
desa
Lancarnya keg. Posyandu Lansia
1 tahun
825.000
e.
Posyandu Balita
desa
Lancarnya keg.Posyandu Balita
1 tahun
5.500.000
f.
Klas Ibu Hamil
desa
Lancarnya keg.Klas Ibu Hamil
1 tahun
3.425.000
g.
Klas Ibu Balita
desa
Lancarnya keg.Klas Ibu Balita
1 tahun
650.000
h.
Pemberantasan DBD
desa
Lancarnya Pemberantasan DBD
1 tahun
38.530.000
i.
Senam Desa (Senam Bersama)
desa
Lancarnya keg.Senam Desa
1 tahun
1.860.000
j.
KB Kes
desa
Lancarnya keg. KB Kes
1 tahun
500.000
k.
Poskesdes
desa
Lancarnya keg. Poskesdes
1 tahun
1.350.000
l.
Pelatihan Pengolahan Sampah
desa
Lancarnya Pelatihan Peng Sampah
1 tahun
8.305.620
Klas Kreatif
desa
Lancarnya keg. Klas Kreatif
1 tahun
3.689.532
m.
n.
PAUD
desa
Lancarnya keg. PAUD
1 tahun
19.000.000
o.
TA. TPQ
desa
Lancarnya keg. TA. TPQ
1 tahun
5.000.000
p.
Karang Taruna
desa
Lancarnya keg. Karang Taruna
1 tahun
5.000.000
q.
Pelatihan Kades dan Prades
desa
Lancarnya Pelth Kades dan Prades
1 tahun
4.800.000
r.
PHBN
desa
Lancarnya keg. PHBN
1 tahun
19.326.200
s.
PHBA
desa
Lancarnya keg. PHBA
1 tahun
7.900.000
t.
Sedekah Desa
desa
Lancarnya keg. Sedekah Desa
1 tahun
18.915.230
u.
BUMDesa
desa
Lancarnya keg. BUMDesa
1 tahun
16.000.000
Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL
Mengetahui Kepala Desa
ABD. WAHAB, SE
Kemlagi, tanggal 8 November 2016 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
HUSEN SHOFI
181.001.582 1.287.085.462
Tabel 15 Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk ke Desa Kemlagi Tahun 2017 No.
Program/Kegiatan
SKPD Pengelola
Lokasi Kegiatan (Dusun/ RT/RW)
JUMLAH (RP)
Volume
Satuan
Pagu Dana (Rp)
