PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI KECAMATAN RANGSANG BARAT

DESA BOKOR

PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2015

PERATURAN DESA BOKOR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA ) TAHUN 2015-2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOKOR

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan

Meranti Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana

Desa

bertujuan

untuk

pemerataan

pembangunan

dan

meningkatkan partisipasi, Kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa; b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, Pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, Maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa c. Bahwa

RPJM

Desa

tersebut

( RPJM Desa );

merupakan

rencana

strategis

Pembangunan tahun 2015-2020 yang mengambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Harapan Baru Jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, Tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 2. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undagan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 10. Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2005

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 12.Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 03 tahun 2009, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspectorat dan Lembaga Teknis Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 12 Tahun 2011 Tentang

Pedoman

Penyusunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Pemerintahan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 15 Tahun 2011 Tentang

Pedoman

Pembentukan

dan

Mekanisme

Penyusunan

Peraturan Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOKOR DAN KEPALA DESA BOKOR MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA ) TAHUN 2015 - 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. 4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan

Desa

adalah

kegiatan

Pemerintah

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan dan Pembangunan dan Kemasyarakatan. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. 11. Peraturan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersipat pengaturan maupun penetapan . 12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan BPD. 13. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam jangka waktu sampai 5 ( Lima ) tahunan. 14. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa. 15. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa. 16. ADD adalah Alokasi Dana Desa. 17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan. 18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RPJM Desa Pasal 2

(1). RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.

(2). Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut: a. BAB I

:

Pendahuluan;

b. BAB II

:

Gambaran Umum Kondisi Desa;

c. BAB III

:

Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan;

d. BAB IV :

Analisis Isu-isu Strategis;

e. BAB V

Visi, Misi Kepala Desa;

f.

:

BAB VI :

Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

g. BAB VII :

Pelaksanaan Pembangunan;

h. BAB VIII :

Pembinaan Kemasyarakatan;

i.

BAB I

:

Pemberdayaan Masyarakat;

j.

BAB X

:

Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 3

(1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa; 2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Selengkapnya RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. Pasal 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tahun 20152020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa , Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan 5 ( Lima ) tahun.

Pasal 5 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa

( RKP Desa ) yang ditetapakan dengan Keputusan Kepala Desa dan

merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa yang selanjutnya disusun dalam APB Desa. Pasal 6 Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai / mengalami perubahan dari RPJM Desa karena ada bencana alam. BAB V PENUTUP Pasal 7 1) Hal –hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa Bokor. 2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkan dalam Berita lembaran Desa Bokor. Ditetapkan di

: Bokor

Pada Tanggal

: 4 Mei 2015

KEPALA DESA BOKOR

H. AMINNULLAH,S.Ag, SH, M.Si Diundangkan di

: Bokor

Pada tanggal

: 5 Mei 2015

SEKRETARIS DESA

SOFYAN BERITA LEMBARAN DESA BOKOR TAHUN 2015 NOMOR 04

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA BOKOR KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pada hari ini Senin

Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas

bertempat di Balai Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Bokor yang dimulai pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Des ) Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Bokor serta Badan Permusyawaratan Desa Bokor sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Des ) Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

KEPALA DESA BOKOR

AMRIL

H. AMINNULLAH,S.Ag, SH, M.Si