Pemerintah Kota Makassar Dinas Tenaga Kerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dalam penyusunan penetapan kinerja tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk

Dinas

Tenaga

Kerja

Kota

Makassar

sasaran

yang

digunakan

menggambarkan outcome dan output pada bidang ketenagakerjaan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun 20142019. Indikator kinerja utama ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator kinerja utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

15

Pemerintah Kota Makassar Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar yang digunakan untuk periode Tahun 2014-2019 ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar No I

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya Masyarakat yang Produktif dan Berdaya Saing

II

Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha III Terciptanya Hubungan yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha IV Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja V Terwujudnya Lingkungan Kerja yang Aman, Sehat dan Nyaman

1. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. % masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 1. % penempatan pencari kerja 2. % peningkatan kelompok usaha mandiri 1. % penurunan kasus perselisihan hubungan industrial 2. Jumlah peraturan perusahaan (PP) yang dilaporkan 1. % peningkatan upah minimum kota (UMK)

1. % pengujian peralatan di perusahaan 2. % penurunan jumlah kecelakaan kerja 3. % jumlah perusahaan yang menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/karyawannya VI Terwujudnya Perlindungan Hak 1. % pemeriksaan perusahaan Dasar Pekerja 2. % kepesertaan jamsostek aktif VII Terwujudnya Administrasi 1. Tersedianya sistem administrasi yang tertib Pemerintahan Pemerintahan yang dan lancar Efisien dan Efektif 2. % Sarana dan prasarana yang memadai 3. % PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dan pemberhentian 4. % Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya 5. Jumlah lapopran keuangan yang tepat waktu Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Lampiran 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

16

Pemerintah Kota Makassar Dinas Tenaga Kerja

Perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menyusun penetapan kinerja tahun 2015 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Target capaian kinerja tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dapat dilihat dalam tabel Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2015 pada tabel di bawah ini : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar NO

Sasaran Strategis

I

Terwujudnya Masyarakat yang Produktif dan Berdaya Saing

II

III

IV V

VI VII

Indikator Kinerja

1. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. % masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Terpenuhinya Kebutuhan 1. % penempatan pencari kerja Lapangan Kerja dan 2. % peningkatan kelompok Lapangan Usaha usaha mandiri Terciptanya Hubungan yang 1. % penurunan kasus Harmonis antara Pekerja dan perselisihan hubungan Pengusaha industrial 2. Jumlah peraturan perusahaan (PP) yang dilaporkan Meningkatnya Kesejahteraan 1. % peningkatan upah minimum Pekerja kota (UMK) Terwujudnya Lingkungan 1. % pengujian peralatan di Kerja yang Aman, Sehat dan perusahaan Nyaman 2. % penurunan jumlah kecelakaan kerja 3. % jumlah perusahaan yang menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/karyawannya Terwujudnya Perlindungan 1. % pemeriksaan perusahaan Hak Dasar Pekerja 2. % kepesertaan jamsostek aktif Terwujudnya Administrasi 1. Tersedianya sistem administrasi Pemerintahan Pemerintahan yang tertib dan lancar yang Efisien dan Efektif 2. % Sarana dan prasarana yang memadai 3. % PNS yang mendapatkan

Target 55%

55%

35% 10% 5%

50 PP 10% 30% 5% 60%

40% 45% 100% 100% 100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

17

Pemerintah Kota Makassar Dinas Tenaga Kerja

hukuman disiplin dan pemberhentian 100% 4. % Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya 100% 5. Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu Dalam Perjanjian Kinerja di atas total anggaran adalah Rp. 16.781.766.000,dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga Kerja dilaksanakan dengan total anggaran sejumlah Rp. 4.250.000.000,-. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, Keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dilaksanakan dengan total anggaran sejumlah Rp. 3.547.184.900,Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja Produktif serta mobilitas Tenagakerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di perdesaan maupun di perkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional. 3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan total anggaran sejumlah Rp. 3.250.000.000,Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan jasa. 4. Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan total anggaran sejumlah Rp. 3.250.000.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

18