Call for Paper Jurnal Difabel Volume #4 no. 4 tahun 2017

2017

JURNAL DIFABEL VOLUME 4, NO.4, TAHUN 2017 A. PROFIL SIGAB Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba dan non partisan. SIGAB didirikan pada 5 Mei 2003. Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusi. SIGAB didirikan karena sampai saat ini masih terjadi diskriminasi yang cukup masif menimpa difabel, baik di level struktural dan kultural. Visi SIGAB adalah ―Terwujudnya masyarakat inklusi yang menjunjung tinggi

harkat dan martabat kaum difabel untuk hidup setara dan berkeadilan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta teknologi dan pelayanan publik‖. Misi SIGAB adalah sebagai sasana utama gerakan komunitas difabel yang bermartabat, progresif dan kreatif untuk terwujudnya revolusi menuju masyarakat inklusif di Indonesia melalui penelitian dan pemutakhiran data informasi difabilitas, kampanye dan pendidikan publik, advokasi kebijakan, serta aksi kolektif yang masif. Alamat Kantor SIGAB : Jl. Wonosari KM 8, Dusun Gamelan, Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Telepon : (0274) 2840056. Fax : (0274) 2840056

Halaman

Jurnal difabel merupakan salah satu produk ilmiah SIGAB yang membahas topik-topik aktual tentang difabilitas. Jurnal Difabel direncanakan terbit dua kali dalam setahun. Selain jurnal SIGAB juga memiliki produk karya lainnya, seperti buku-buku, dan website yang mengupdate postingan tentang difabilitas. Jurnal difabel ini telah terbit sebanyak 3 edisi. Edisi pertama jurnal difabel membahas tema-tema terkait difabel berhadapan dengan hukum, jurnal difabel edisi ke-2 mengusung tema terkait pengawalan terhadap RUU disabilitas, sedangkan jurnal difabel edisi ke-3 mengangkat tema tentang problem dan tantangan difabel dalam dunia pendidikan. Untuk jurnal difabel edisi ke-4 ini akan mengangkat tema tentang Difabilitas dan Desa. Jurnal Difabel sendiri diperuntukkan untuk mempublikasikan data hasil penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas topik difabilitas. Publikasi tulisan dalam Jurnal Difabel dimaksudkan dapat menjadi media diskursus isu-isu difabilitas, baik secara praktis dan teoretis. Harapan SIGAB melalu terbitnya jurnal

1

B. JURNAL DIFABEL

ini, SIGAB dapat berkontribusi bagi perubahan kebijakan dan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak difabel di berbagai sektor.

1

https://solider.or.id/2015/12/18/jambore-desa-2015-pengarusutamaan-inklusi-di-desa diakses pada 24 Februari 2016

Halaman

Dalam jurnal edisi ke-4 ini akan mengusung tema besar tentang pembangunan inklusif (inclusive development), dengan tema spesifik Difabel dan Desa. Pembangunan inklusif adalah suatu bentuk pembangunan yang melibatkan multi-stakeholder, dimana masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor publik bekerja sama untuk mengatasi isu isu pembangunan—yang secara khusus melibatkan kelompok masyarakat marjinal, termasuk kelompok difabel untuk turut serta brkerja. Pembangunan dapat menjadi inklusif hanya jika semua stakeholder secara bersama sama menciptakan kesetaraan kesempatan dan keuntungan bersama, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui prinsip-prinsip hak asasi seperti partisipasi, non-diskriminasi dan akuntabilitas (UNDP, 2017). Selain itu, Inisiatif pembangunan akan lebih efektif mengurangi masalah kemiskinan ketika semua stakeholder dilibatkan dalam proses perencanaan, eksekusi dan monitoring program, khususnya masyarakat dan komunitas marjinal (Oxfoam, 2017). Desa sebagai satuan terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia, merupakan bagian yang penting bagi terwujudnya pembangunan inklusif. Akan tetapi, desa juga menjadi wilayah yang paling dekat dalam persoalan peminggiran difabel.1Banyak difabel sebagai masyarakat desa tidak diperhitungkan suara dan partisipasinya. Selain itu banyak juga difabel yang menjadi korban kekerasan di desa tempat mereka tinggal dan bernaung. Belum lagi stigma yang dilekatkan oleh masyarakat desa terhadap difabel, dan layanan desa yang tidak adaptif bagi difabel sehingga mempersulit difabel dalam mendapatkan administrasi kependudukan yang kemudian berdampak pada banyaknya masyarakat difabel desa yang tidak mempunyai KTP dan akta kelahiran. Untuk menjawab persoalan di atas, SIGAB sebagai lembaga yang berkonsentrasi dalam melakukan advokasi terhadap pelanggaran HAM terhadap difabel menginisiasi terbentuknya rintisan desa inklusi di delapan desa di DIY. Delapan desa tersebut terdiri dari 2 desa di kabupaten Sleman, dan 6 Desa di kabupaten Kulonprogo. Dengan adanya desa inklusi tersebut diharapkan akan mampu mengurangi persoalan peminggiran dan diskriminasi yang dialami oleh difabel serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat difabel terhadap desa demi terwujudnya pembangunan desa yang inklusif. Selain ide tentang desa inklusi yang diinisiasi oleh SIGAB, beberapa waktu terakhir ini banyak bermunculan model-model desa yang bertujuan mengangkat

2

C. LANDASAN PEMIKIRAN JURNAL EDISI IV

dan meningkatkan potensi desa, serta mengakomodir kebutuhan kelompok rentan. Model-model desa tersebut misalnya desa wisata, desa ramah anak, desa tangguh, desa siaga dan model-model desa lainnya. Di level regulasi, pemerintah telah mengesahkan regulasi tentang desa yaitu undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang tersebut salah satunya mengamanahkan asas pengaturan desa, yang diantaranya adalah kesetaraan dan keberagaman. Kesetaraan di sini maksudnya adalah bahwa dalam partisipasi desa tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal termasuk juga masyarakat difabel. Sedangkan keberagaman maksudnya adalah bahwa desa terdiri dari masyarakat yang beragam, dan salah satu diantaranya adalah difabel. Pemerintah kita juga telah meratifikasi konvensi hak-hak difabel (United Nation Convention on the Right of Persons with Disabilities) pada tahun 2011 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dampak dari ratifikasi tersebut maka pemerintah mengganti undang-undang no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dari uraian permasalahan-permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang cukup dekat antara desa dan difabilitas. Termasuk didalamnya adalah kaitan undang-undang desa dengan undang-undang penyandang disabilitas. Oleh karenanya penting menuliskan hal-hal di atas dan mengemasnya dalam bentuk jurnal sehingga dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah dalam jurnal edisi ke-4 ini SIGAB mengangkat tema difabel dan desa.

D. TULISAN JURNAL

Halaman

1. Telaah Regulasi Desa dan Difabel Indonesia melalui beberapa fase perubahan regulasi mengenai hak-hak difabel. Pada tahun 2011 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on The Rights of Persons with Disabilities)yang kemudian disahkan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi UNCRPD. Dampak dari ratifikasi tersebut adalah munculnya perubahan regulasi pemerintah Indonesia pada level nasional dan lokal yang sejalan dengan UNCRPD. Salah satunya adalah Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Disamping itu, pemerintah Indonesia melakukan transformasi undang-undang nasional dengan

3

Dalam jurnal edisi ke-4 ini akan mengusung tema besar tentang pembangunan inklusif (inclusive development) dalam lingkup desa. Adapun pilihan topik yang akan dituliskan dalam jurnal edisi ke-4 ini adalah sebagai berikut:

mengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sejalan dengan diberlakukannya peraturan tentang hak-hak difabel, pemerintah mengatur regulasi tingkat desa melalui Undang -Undang Nomor6 tahun 2014. Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip inklusivitas dan kesetaraan bagi seluruh warga, termasuk kelompok difabel. Jurnal Difabel Edisi IV membuka kesempatan untuk menelaah kebijakan pemerintah di level desa, dimana benang merah antara undang-undang yang mengatur hak-hak difabel dan undangundang pada level desa dapat saling dikaitkan dan dikaji secara lebih mendalam. Sub-tema ini membuka kesempatan bagi penulis untuk membahas tentang makna pembangunan inklusif tingkat desa dan pelibatan difabel sebagai bagian dari masyarakat desa yang tertuang melalui peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Halaman

3. Partisipasi Difabel dalam Perumusan Kebijakan Desa Model pendekatan medis merehabilitasi difabel dengan menempatkan mereka dipanti-panti rehabilitasi bersama-sama dengan difabel lainnya. Kelompok difabel diberikan vocational skill sehingga nantinya mereka memiliki nilai jual dan

4

2. Layanan Desa Ramah Difabel Difabel merupakan salah satu bagian dari masyarakat desa. Oleh karenanya difabel pun mempunyai hak untuk mengakses layanan desa yang ramah bagi difabel. Layanan desa yang ramah difabel yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar persoalan memodifikasi aksesibilitas bangunan fisik semata akan tetapi juga bentuk-bentuk modifikasi lain di desa. Misalnya saja petugas yang ramah, prosedur layanan yang tidak berbelit-belit, bahkan layanan desa yang dapat diakses online oleh warga masyarakatnya, termasuk difabel. Salah satu contoh misalnya, ketika seorang warga desa difabel akan meminta surat keterangan di balai desa, ia telah mendapatkan draf surat keterangan tersebut secara online, kemudian datang ke balai desa hanya untuk meminta cap/tandatangan saja, dan jika untuk melakukannya difabel tersebut harus menaiki banyak tangga, sementara belum tersedia lift, maka petugas bisa membantu membawakan cap dari lantai atas, dan contoh modifikasi–modifikasi lain yang dilakukan dalam layanan desa, untuk mewujudkan layanan desa yang ramah bagi difabel. Dengan demikian, difabel menjadi mampu mengakses layanan di desanya secara mandiri. Tulisan terkait topik ini diharapkan mampu menyajikan bagaimana seharusnya desa yang ramah difabel dan praktik-praktik yang telah dilakukan oleh desa untuk mewujudkan layanan desa yang ramah terhadap difabel tersebut. Sub-tema ini memberi peluang bagi penulis untuk mengembangkan diskursus tentang layanan desa ramah difabel dalam tataran teoretis.

Halaman

4. Difabel dan Data Desa Data merupakan salah satu alat penting yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan. Oleh karenanya validitas data menjadi hal yang penting mengingat data yang diperoleh akan digunakan dalam menentukan langkah kebijakan. Kurang validnya data menjadikan sasaran kebijakan menjadi tidak tepat. Di desa, masalah data menjadi hal yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan data desa tidak diperoleh dari pendataan tidak dikelola dan dilakukan oleh desa itu sendiri. Bahkan, desa tidak dilibatkan dalam masalah pendataan tersebut. Ketika data yang diperoleh tidak dapat menjawab kebutuhan, sasaran kebijakan pun menjadi tidak tepat, sebagai contoh misalnya data difabel. Data difabel ini tidak merepresentasikan kenyataan yang ada karena banyak keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel atau karena seseorang tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang difabel. Pendataan yang luput seperti ini dikarenakan adanya kesalahan sistem pendataan. Untuk menanggulangi kesalahan data difabel di desa, SIGAB memiliki peran dalam proses pendataan difabel dengan cara mengadopsi prosedur pendataan Washington Group, yaitu

5

mampu melakukan pemberdayaan ekonomi secara mandiri. Namun, vocational skill yang diberikan tersebut tidak diimbangi dengan ketrampilan bermasyarakat, sehingga mereka tidak memiliki bekal ketika terjun di lingkungan masyarakat. Paradigma baru dari model pendekatan sosial memperkenalkan adanya rehabilitasi berbasis masyarakat. Dalam rehabilitasi ini difabel tidak ditempatkan di panti-panti rehabilitasi melainkan dikembalikan pada lingkungan masyarakat, sehingga mereka pun dapat berperan aktif dan dilibatkan sebagai masyarakat. Begitu juga dengan lingkungan desa. Banyak difabel yang menjadi masyarakat desa akan tetapi tidak mampu berperan aktif di desanya, sehingga kepentingan mereka tidak dapat terwakilkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena masyarakat desa yang dalam hal ini pemerintah desa tidak melibatkan mereka dalam permusyawaratan-permusyawaratan desa seperti musrenbangdes misalnya. Faktor lainnya adalah aksesibilitas dan keterjangkauan. Misalnya saja difabel diundang dalam lembaga permusyawaratan desa akan tetapi tempatnya cukup jauh dan tidak akses bagi mereka. Meskipun demikian, adanya desa inklusi yang telah diinisiasi oleh SIGAB mampu memberikan praktik terbaik dalam hal pelibatan difabel di desa. Salah satunya adalah adanya kelompok difabel desa (KDD). Adapun topik ini ingin memotret tentang bagaimana pelibatan difabel sebagai masyarakat desa, dan sejauh mana penerapan rehabilitasi berbasis masyarakat terhadap partisipasi aktif difabel di desa. Analisis dampak partisipasi difabel di desa, serta proses monitoring dan evaluasi merupakan topik-topik yang terbuka untuk didiskusikan pada sub-tema ini.

form pendataan yang digunakan oleh beberapa Negara yang telah meratifikasi UNCRPD, dimana form pendataan didasarkan pada hambatan. Pada sub-tema ini, jurnal difabel akan membahas tentang kompleksitas pendataan difabel di desa dan peran pendataan difabel bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif di desa.

Halaman

6. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dalam Pemberdayaan Difabel Undang-undang desa mengamanahkan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap masing-masing desa. Hal ini dimaksudkan agar warga desa mampu mengelola secara maksimal potensi desanya. Dengan adanya BUM desa ini diharapkan masing-masing desa mempunyai produk yang khas untuk dikelola oleh BUM desa. Begitu pula dengan warga desa difabel. Adanya BUM desa ini diharapkan mampu menjadi pasar bagi produk hasil karya difabel. Akan tetapi permasalahan di lapangan yang terjadi adalah bahwa BUM desa yang terbentuk tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, bahkan konsep BUM desa

6

5. Aksesibilitas desa Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara menjamin aksesibilitas bagi difabel agar mereka mampu berpartisipasi dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat baik di kota maupun di desa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Convention on the Rights on Person with Disabilities (UN CRPD) pasal 9. Aksesibilitas yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada aksesibilitas fisik saja akan tetapi juga aksesibilitas nonfisik. Pembangunan lingkungan fisik yang aksesibel mendapat tantangan dengan adanya wacana bahwa pembangunan akan sulit dan memerlukan banyak biaya. Terlebih lagi di lingkungan pedesaan yang tekstur tanah dan lingkungannya banyak dipengaruhi oleh kondisi alam. Dengan pertimbangan biaya yang tinggi dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum minoritas saja, masyarakat pun enggan untuk menciptakan aksesibilitas tersebut. Di lain pihak, aksesibilitas merupakan kebutuhan bagi setiap orang dan bukan hanya difabel saja. Dalam mewujudkan aksesibilitas fisik, modifikasi perlu dilakukan terlebih dalam medan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi alam. Salah satu praktik baik dalam mewujudkan aksesibilitas fisik dilingkungan pedesaan adalah desa Sendangtirto kecamatan Berbah Kabupaten Sleman telah memodifikasi balai desanya menjadi balai desa yang aksesibel. Tentunya modifikasi ini dilakukan bukan tanpa perjuangan. Topik ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi tulisan yang memaparkan tentang praktik-praktik aksesibilitas di lingkungan desa, serta bagaimana proses menuju aksesibilitas desa tersebut. Tataran teoretis tentang pembangunan desa berbasis inklusif terbuka untuk dikaji pada sub-tema ini.

sendiri pun masih banyak yang belum memahami secara menyeluruh. Sehingga pada akhirnya, BUM desa yang terbentuk tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jurnal difabel mengangkat sub-tema peran BUM-Des bagi pembangunan inklusif bagi seluruh warga, termasuk pemberdayaan difabel desa. Tantangan BUM-Des dalam mendukung potensi kelompok difabel akan dibahas dan dikaji pada jurnal ini.

Halaman

8. Penganggaran Desa bagi Kelompok Marjinal Setelah terbitnya regulasi desa, setiap desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana desanya masing-masing. Hampir dari 80 persen dana desa digunakan untuk pembangunan desa, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan lain seperti organisasi desa, seperti kader desa dan lainnya. Permasalahan yang timbul adalah bahwa pembangunan desa yang dilakukan dengan menggunakan dana desa tersebut sering kali belum tepat sasaran. Misalnya saja, pembangunan hanya berfokus dalam memperbaiki hal-hal kecil yang sebenarnya masih belum memerlukan perbaikan, misalnya saluran irigasi yang sebenarnya sudah baik dan hanya ditingkatkan kualitas bangunannya saja. Pembangunan desa yang dilakukan dengan anggaran desa belum secara optimal mengakomodasi pembangunan desa yang aksesibel bagi seluruh warga masyarakat, seperti pembangunan masjid dan balai desa. Sub-tema ini akan membuka peluang diskusi kritis tentang pengalokasian dana desa demi terwujudnya pembangunan desa yang inklusif.

7

7. Difabel dan Sistem Informasi Desa Setelah disahkannya Undang -Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa kini telah memiliki sistem informasi desa dalam bentuk halaman website desa. Sistem informasi desa merupakan sebuah sistem informasi dalam berbasis web yang bertugas menginformasikan potensi-potensi desa. Namun, tidak semua desa mampu mengelola sistem informasi desa dengan baik. Contoh kasus antara lain halaman web desa yang dibiarkan kosong dan belum menyediakan informasi tentang potensi desa. Kekurangan sumber daya manusia untuk mengolah halaman web ditengarai menjadi penyebab belum berfungsinya halaman web desa secara optimal. Oleh karenanya pelibatan warga desa termasuk difabel menjadi penting dalam pengelolaan halaman web desa. SIGAB telah menginisiasi pelatihan jurnalisme bagi warga difabel untuk mengelola halaman web desa. Pada sub-tema ini, peran difabel dan Sistem Informasi Desa akan dibahas secara lebih mendalam.

E. WAKTU PENULISAN DAN PENERBITAN Alur waktu penulisan Jurnal Difabel melalui beberapa tahapan, yaitu : 1. Sosialisasi / call for paper : 25 Maret – 25 April 2017 2. Deadline : 25 Juni 2017 3. Review Tulisan : 25 Juni – 25 Juli 2017 4. Editing Bahasa : 25 – 28 Juli 2017 5. Lay out Jurnal : 28 – 30 Juli 2017 6. Cetak Jurnal : Agustus 2017

Halaman

Jurnal memiliki prasyarat yang ketat dalam penulisannya. Berikut adalah ketentuan penulisan Jurnal Difabel SIGAB dan mesti ditaati oleh para penulis, meliputi : 1. Naskah tulisan penulis berbentuk karya ilmiah dan belum pernah dipublikasikan di media yang lain; 2. Naskah tulisan berisi gagasan ilmiah, kajian hasil penelitian dan resensi buku yang berkaitan dengan difabilitas; 3. Naskah tulisan minimal memiliki 8 rujukan sumber pustaka dan terbit pada 10 tahun terakhir; 4. Naskah di tulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar; 5. Naskah di ketik dalam kertas A4 dengan panjang minimal 16 halaman; ketentuan format penulisan dapat di akses di www.solider.or.id 6. Naskah disusun dengan menggunakan sistematika :  Judul  Identitas penulis (Nama, email)  Abstrak  Pendahuluan  Isi (disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan)  Penutup  Daftar Pustaka 7. Naskah disertai biodata singkat penulis (nama lengkap, alamat email, riwayat pendidikan dan pekerjaan); 8. Redaksi berhak melakukan perbaikan naskah yang masuk tanpa mengubah makna aslinya dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada penulis 9. Naskah ditulis menggunakan prosedur pengutipan dan penulisan daftar pustaka APAstyle 6thedition. Panduan penulisan dapat diunduh melalui web http://libguides.library.curtin.edu.au/ld.php?content_id=25753884 :

8

E. KETENTUAN PENULISAN

a. Buku Kutipan tak langsung Penulisan dalam teks: ....... (Goodley, 2011). Penulisan daftar pustaka: Goodley, D. (2011) Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction. London, Sage Publication Ltd. Kutipan langsung Penulisan dalam teks: ―the significant difference between discourse

studies and critical discourse studies lies in the constitutive problem oriented...‖ (Wodak & Meyer, 2006, p.2). Penulisan daftar pustaka: Wodak, R., Meyer, M. (2016) Method of Critical Discourse Studies (3rd Edition). London, Sage Publication Ltd. b. Jurnal Penulisan dalam teks: .... (Thomas, 2004) Penulisan daftar pustaka: Thomas, C. (2004) How is Disability Understood? An Examination of Sociological Approaches. Disability & Society. 19(6), p.569-583.

c. Kutipan dari internet Penulisan dalam teks: ..... (WHO, 2015) Penulisan daftar pustaka: World Health Organization (WHO) (2015) Disability and Health. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ February 2015]

[Diakses

pada

22

Halaman

9

10. Redaksi berhak melakukan penyuntingan tanpa mengubah substansi naskah; 11. Naskah dikirim langsung ke email : [email protected] , atau [email protected], dan cc ke [email protected] atau dikirim langsung ke kantor SIGAB : Jl. Wonosari Km. 8 Gamelan, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.