LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS Jalan Raya Kaliori No.58 Telp.(0281) 796019 Fax (0281) 796255 Banyumas,53191
JAWA TENGAH
0
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahiim Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Banyumas selama setahun sebagai realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini merupakan laporan capaian kinerja tahun ketiga dari keseluruhan rencana selama lima tahunan yang tertuang didalam Renstra Pengadilan Agama Banyumas 20152019. Dalam penyusunan laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi
peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah.
Laporan
ini
juga
merupakan
integrasi
antara
sistem
perencanaan, sistem AKIP dan sistem penganggaran. Dari laporan ini bisa terekam berapa dana yang dibelanjakan dan apa hasil unjuk kerjanya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan AKIP ini kami ucapkan terimaksih.
Banyumas, 4 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Banyumas
Drs. H. MASFURI NIP. 19530701 198903 1 002
1
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY) Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Banyumas selaku salah satu lembaga dari empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, telah membuat rencana stratejik untuk 5 tahun kedepan (2015 2019). Dari rencana stratejik tersebut, setiap tahunnya Pengadilan Agama Banyumas telah membuat perjanjian kerja atau Penetapan Kinerja (PK) yang mengarah kepada satu sasaran yaitu terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di peradilan Agama Banyumas. Untuk mencapai serta merealisasikan sasaran dan target yang diingikan Pengadilan Agama Banyumas telah menetapkan indikator-indikator target capaian yang harus diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun indikator-indikator target capaian tersebut adalah : Indikator 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Indikator 2. Persentase perkara yang diselesaikan Indikator 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Indikator 4. Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Indikator 5. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Indikator 6. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Indikator 7. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Indikator 8. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Indikator 9. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Indikator 10. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang diti ndaklanjuti Indikator 11 .Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Indikator 12. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Indikator 13. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Indikator 14. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
2
Indikator 15. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
3
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF (EXCUTIVE SUMMARY) BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
B.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 1.
VISI
2.
MISI
3.
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
B.
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
C.
ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN
BAB IV PENUTUP A.
KESIMPULAN
B.
LAMPIRAN
4
BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 7. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan lima quick wins dalam kaitannya dengan
Reformasi
Birokrasi
yaitu
Transparansi
Putusan/Peradilan;
Pengembangan Teknologi Informasi; PNBP (Pen gelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja). Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Banyumas selaku institusi peradilan dari 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI selama tahun 2015 serta langkah-langkah kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2016.
5
A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; 4. Undang-Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 19. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 20. Keputusan
Sekretaris
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah 6
Agung; 21. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 22. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (disempurnakan melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 dalam klausul menimbang bagian b; 23. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; 25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa “Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, sehingga susunan organisasi Pengadilan Agama Banyumas masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Pengadilan Agama Dibantu Oleh Seorang Wakil Panitera dan Beberapa Orang Panitera Muda, Beberapa Orang Panitera Pengganti dan Beberapa Orang Juru Sita”. Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan Merangkap Sekretaris Pengadilan”, 7
hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas
adalah
sebagaimana pada Lampiran I. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : -
Perkawinan
-
Zakat
-
Waris
-
Infaq
-
Wasiat
-
Shadaqah, dan
-
Hibah Wakaf
-
Ekonomi Syari’ah.
-
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Fungsi Mengadili (judicial power)
Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009). 2) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum Pengadilan Agama Banyumas dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). 3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut Pengadilan Agama dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang – Undang 8
4) Fungsi Administratif Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990) 5) Fungsi Lainnya : a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991). b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009). C. 1. POTENSI DAN PERMASALAHAN Kekuatan (Strength)
Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf,shadaqah dan EKONOMI
SYRIA’AH,
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor.7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama terahir undang-undang Nomor.50 tahun 2009 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama
(Umum, Kepegawaian dan Keuangan
kecuali keuangan perkara); d. Memberikan
pelayanan
penyelesaian
permohonan
pertolongan
pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya; 9
e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan daerah hukumnya, apabila diminta; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum Agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan
hukum,
memberikan
keterangan/nasehat
mengenai
perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat C. 2 Kelemahan (Weaknes) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Banyumas dirinci dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan • Putusan Pengadilan Agama Banyumas dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat akan tetapi masih belum semua putusan di uploud
karena
keterbatasan petugas • Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Pengadilan Agama Banyumas belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan • Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan
di Pengadilan Agama Banyumas.
Bahkan selama satu atap dengan Mahkamah Agung RI baru satu orang pegawai 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja • Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi akan tetapi Sumber Daya Manusianya belum memadahi ( Kekurangan Pegawai ) 10
5. Aspek Sarana dan Prasarana • Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banyumas dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
C. 3 Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Banyumas untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan • Adanya website Pengadilan Agama Banyumas yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja • Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah 5. Aspek Sarana dan Prasarana • Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Banyumas. berupa internet atau website Pengadilan Agama Banyumas. C. 4 Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Banyumas yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 11
1. Aspek Proses Peradilan •
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •
Personil di Pengadilan Agama Banyumas belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Banyumas
12
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banyumas diselaraskan dengan arah kebijakan
dan
program
Mahkamah
Agung
yang
disesuaikan
dengan
rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Agama
Banyumas Adapun visi dari Pengadilan
Agama
Banyumas
adalah:
Mendukung
Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Banyumas Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banyumas menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banyumas adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2.
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3.
Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banyumas memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banyumas adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 7. Peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banyumas dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
14
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
Pengadilan Agama Banyumas telah mereviu penetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyumas NOMOR : W11A29/54/OT.01.1/I/2016 tanggal, 4 Januari 2016, dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. c.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya pengawasan
kualitas
Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
15
Peningkatan kualitas SDM
B.
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TAHUN 2015
Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Banyumas, sebagai berikut: SASARAN Meningkatnya perkara
Peningkatan putusan Hakim Peningkatan pengelolaan perkara
INDIKATOR KINERJA a.
penyelesaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap penyelesaian b.
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara perkara prodeoyang Peningkatan aksesibilitas a. Persentase diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas c. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
C.
TARGET (%) 89 % 89 % 85 % 89 % 95 %
100% 300 perkara 90 %
70 %
75 %
98 % 95 % 100 % 50 %
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Penetapan
kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
16
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banyumas, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Banyumas, sebagai berikut :
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NO 1.
2.
3.
4.
SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Pesentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang
TARGET 100 %
100 % 96 % 86 % 84 %
80 %
98 % 99 % 99 % 92 % 92 % 92 % 92 %
92 % 100 % 100 % 17
5.
6.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Meningkatnya kualitas pengawasan
keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
94 % 100 % 100 %
18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas
Kinerja
adalah
gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banyumas tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing~masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas Hakim
INDIKATOR KINERJA a.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase putusan penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali
TARGET (%) 89%
REALISASI (%) 100%
CAPAIAN (%) 100 %
89%
81,66%
100 %
85%
81,66%
100 %
85%
100 %
100 %
19
Peningkatan efektifitas a. Persentase pengelolaan berkas yang penyelesaian perkara diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat terhadap diselesaikan peradilan (acces to justice)
85%
85%
100 % perkara
100%
100%
100 % perkara
100 %
100 %
100 %
90%
100%
100%
65%
89,79%
90 %
80%
100%
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase kepatuhan terhadap permohonan eksekusi putusan pengadilan. atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengawasan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan SDM
kualitas
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100%
95%
100%
100 %
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Banyumas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) (%) (%) 85% 81,66% 95%
85%
81,66%
95%
85%
81,66%
95%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Perdata, ditargetkan selesai 85 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 81,66 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2015 sejumlah 488
perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa
perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 95 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:
No 1.
Perkara Perdata
2014
2015
2.187
2.174
2016
2017
2018
2019
21
b. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 81.66 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 2.211 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 2.662 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 85 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 81,66 %.
Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama BanyumasTahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Bulan
Sisa bulan lalu
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
558 573 572 569 531 558 557 440 534 548 555 527
Masuk 197 161 182 173 202 170 82 248 215 211 158 188 2.187
Putus
Sisa akhir
182 162 185 211 175 171 199 154 201 204 186 212 2.242
573 572 569 531 558 557 440 534 548 555 527 503
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut : Tahun
2015
2016
Perkara
Masuk
Putus
Jumlah
2.662
2.174
Masuk
Putus
2017 Masuk
Putus
2018 Masuk
Putus
2019 Masuk
Putus
Perkara yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 2.187 perkara dan diselesaikan sebanyak. 2.242 perkara (89 %) dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 2.662 perkara dan diselesaikan sebanyak 2.174 perkara (81,66 %) berarti adanya selisih penyelesaian perkara sebesar 7,34 %.
22
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 adalah sebesar 85 %, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 48 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 53 perkara. Sedangkan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 adalah sebesar 81,66 %, dimana perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 44 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 43 perkara. Kelebihan realisasi ini disebabkannya penyelesaian perkara tahun 2014 dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan tahun 2015. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 85 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 81,66 %. Hal ini menandakan adanya kinerja yang baik pada penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
2. SASARAN PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Pencapaian sasaran aksepbilitas putusan hakim pada tahun 2015 sebagai berikut : KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
Persentase penurunanupaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali
TARGET (%) 85%
REALISASI (%) 81,66 %
CAPAIAN (%) 95 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah perbandingan perkara yang diajukan upaya hukum Kasasi dan PK antara tahun 2014 dengan tahun 2015. Perkara yang diajukan kasasi tahun 2014 adalah 3 perkara, sedangkan yang diajukan PK sebanyak 0 perkara, sedangkan pada tahun 2015, yang diajukan kasasi sebanyak
0
perkara dan diajukan PK sebanyak 1 perkara. Dengan demikian, perkara yang diajukan kasasi dan PK tahun 2014 adalah sebanyak 3 perkara, sedangkan ditahun 2015 ada 1 perkara, sehingga persentase penurunan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebesar 0,3 %.
23
3.
SASARAN
PENINGKATAN
EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN
PENYELESAIAN
PERKARA KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan efektifitas a. pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
TARGET (%) 85%
REALISASI (%) 100%
85%
100%
300 perkara
320 perkara
CAPAIAN (%) 100 %
100 %
100 %
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap tahun 2014 adalah sebesar 100% Nilai tersebut merupakan perbandingan antara jumlah berkas perkara Kasasi yang diajukan sebanyak 3 perkara dengan jumlah berkas perkara Kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 3 perkara. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah berkas perkara Kasasi yang diajukan sebanyak 0 perkara dan jumlah berkas perkara Kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 0 perkara. Untuk perkara Peninjauan Kembali (PK), jumlah berkas perkara yang diajukan sama dengan jumlah perkara yang disampaikan secara lengkap baik untuk tahun 2014 maupun tahun 2015, bedanya pada tahun 2014 terdapat 3 perkara, sedangakan di tahun 2015 hanya ada 0 perkara. Dengan demikian telihat kinerja terhadap persentase berkas perkara Kasasi dan PK yang diajukan dan disampaikan secara lengkap adalah 100 % juga tidak mengalami penurunan kinerja dari tahun 2015. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebesar 100 % dimana jumlah berkas perkara yang diregister tahun 2014 adalah sebanyak 2.745 perkara dan jumlah perkara yang didistribuskan ke majelis adalah sebanyak 2.745 perkara. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebanyak 2.662
perkara, sehingga persentasi
pencapaiannya juga 100 %. Dengan demikian terlihat kinerja pada indicator ini dapat dipertahankan.
24
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Ration majelis hakim terhadap perkara adalah sebesar 2.662 perkara dimana jumlah majelis hakim tahun 2015 adalah sebanyak 4 majelis sedangkan jumlah perkara yang diregister adalah sebanyak 2.662 perkara. 4.
SASARAN
PENINGKATAN
AKSESIBILITAS
MASYARAKAT
TERHADAP
PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA TARGET (%) a. Persentase perkara 87% Peningkatan ksesibilitas prodeo yang Masyarakat terhadap diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
85%
REALISASI (%) 100%
CAPAIAN (%) 100%
87%
92 %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100 %. Nilai tersebut merupakan perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diterima sebanyak 15 perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 15 perkara. Dan pada tahun 2015, persentase perkara prodeo yang diselesaikan juga sebesar 100 % dimana jumlah perkara prodeo yang diterima sebanyak 20 perkara dan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 20 perkara.
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah sebesar 89,79 % yaitu perbandingan antara jumlah putusan yang dipublish di website pengadilan sebanyak 70 perkara dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 2.174 perkara. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah putusan yang dipublish di website Pengadilan Agama Banyumas sebanyak 6.856 perkara dan jumlah perkara yang diputus sebanyak
25
2.174 perkara, sehingga persentasenya adalah sebesar 3,15 % 5. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Persentase kepatuhan terhadap permohonan eksekusi putusan pengadilan. atas putusan perkara perdata yang Berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
TARGET (%) 80 %
REALISASI (%) 0%
CAPAIAN (%) 0%
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0 % merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 0 perkara dengan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara. Pada tahun 2015, persentase tersebut juga telah 0 % dengan jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 0 perkara dan yang dapat ditindaklannjuti juga 0 perkara. 6. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN KINERJA UTAMA Meningkatnya pengawasan
a.
INDIKATOR KINERJA TARGET (%) kualitas a. Persentase 95% pengaduan masyarakat yang b. Persentase 90% temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
REALISASI (%) 100%
100%
CAPAIAN (%) 100%
100%
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100 % dengan jumlah pengaduan sebanyak 1 pengaduan dan semuanya telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2015 persentase pengaduan juga 100 % dengan jumlah pengaduan dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara. Dengan demikian terlihat bahwa kinerja untuk indicator ini sudah baik.
26
b.
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Tahun 2015, tidak ada temuan dari pihak eksternal, sehingga Pengadilan
Agama
Banyumas tidak ada membuat tindaklanjut.
7. SASARAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KINERJA UTAMA Peningkatan SDM
INDIKATOR KINERJA
kualitas a.
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
TARGET (%) 100%
REALISASI (%) 100%
100%
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase Pegawai Pengadilan Agama Banyumas
CAPAIAN (%) 100%
1%
mengikuti
1%
diklat teknis
yudisial 0 orang ditahun 2015 persentase 0 % b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial pada tahun 2015 adalah sebesar 0 % dari 0 orang yang mengikuti diklat, jumlah peserta yang lulus adalah sebanyak 0 orang. Diklat yang dilakukan tersebut adalah diklat sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan capaiannya adalah sebagai berikut : Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pagu
Realisasi
Capaian
2.962.837.000
2.865.068.442
96,70 %
5 500.879.000
497.091.167
99.24 %
27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
190.000.000
189.999.750
99.9 %
Program Peningkatan Peradilan Agama
32.135.000
32.135.000
100 %
Manajemen
Capaian kinerja anggaran Pengadilan
Agama Banyumas tahun 2015 adalah sebesar
99,58 %. Nilai tersebut merupakan pencapaian yang baik, hanya kurang ,42 % dari 100% terhadap anggaran yang dianggarkan. Dengan pencapaian 99,58 % berarti hampir semua kegiatan yang direncanakan telah terlaksana.
28
BAB IV
PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banyumas sudah berjalan dengan baik. 2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Banyumas belum mencapai terget 93 % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada ahir tahun maksimal 7 % belum terpenuhi, hal ini disebabkan adanya perkara yang penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP Nomor.9 tahun 1975 memakan waktu 4 bulan sebayak 41 perkara ghoib. 3. Pelaksaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik,meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus terus menerus dilakukan pengawasan secara berkala. 4. Pelaksaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Banyumas tetap berjalan dan dilaksanakan dengan baik yang mencakup seluruh aspek di bidang pengawasan. 5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum
telah
dilaksanakan baik meskipun untuk bidang penatausahaan barang milik negara masih ditemui sedikit kendala, Yang berkaitan dengan Lelang BMN. 6. Pengadilan Agama Banyumas masih sangat kekurangan pegawai, baik Kepaniteraan maupun sekretariatan. Sehingga masih ada jabatan-jabatan rangkap,
pada hal setiap bulan semakin bertambahnya volume perkara
yang diterima. 7. Anggaran untuk kebutuhan rutin operasional perkantoran masih kurang memenuhi
kebutuhan
riil
Pengadilan
Agama
Banyumas
sehingga
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi terhambat.
29
B. SARAN- SARAN 1. Agar ada penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Banyumas mengingat beban kerja yang selalu bertambah seimbang dengan volume pegawai yang ada 2. Agar kedepan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran. 3. Kedepan agar ada kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal. 4. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensip kepada unsur pejabat Pengadilan Agama Banyumas agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai
93 % perkara yang diterima pada tahun
berjalan. 5. Pembinaan dan Pengawasan terus menerus dilaksanakan secara berkala kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam
menjalankan
bidang tugasnya dan berakhlaq mulia. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banyumas selama tahun 2015. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua ini, baik dari unsur Pejabat Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banyumas kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banyumas, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.
30
Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin
31
32
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
NO
1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
a. Persentase sisa perkara Perbandingan sisa perkara yang yang diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan b. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang diselesaikan diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) perkara yang c. Persentase perkara yang Perbandingan diselesaikan dalam diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan dengan jangka waktu maksimal 6 maksimal perkara yang harus diselesaikan bulan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Persentase penurunan Jumlah upaya hukum selama upaya hukum Kasasi dan tahun berjalan (Un) dikurangi jumlah upaya hukum tahun lalu Peninjauan Kembali (Un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen antara berkas a. Persentase berkas yang Perbandingan PK diajukan kasasi dan PK yang diajukan Kasasi dan yang disampaikan yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas secara lengkap yang diajukan Kasasi dan PK
PENANGGUNG JAWAB Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera
SUMBER DATA
Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan Bulanan Laporan
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis
Laporan Bulanan Laporan dan Tahunan
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
33
4.
5.
6.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat te rhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
b. Persentase berkas yang Perbandingan antara berkas Kepaniteraan Laporan Bulanan diregister dan siap perkara dan Laporan yang diterima didistribusikan ke Majelis Kepaniteraan dengan berkas Tahunan perkara yang didistribusikan ke Majel is c. Ratio Majelis Hakim Perbandingan ratio Majelis Kepaniteraan Laporan Bulanan terhadap perkara Hakim dibandingkan dengan dan Laporan perkara masuk Tahunan a. Persentase perkara Perbandingan perkara predeo Majelis Hakim/ Laporan Bulanan prodeo yang diselesaikan yang diselesaikan dengan Panitera dan Laporan perkarapredeo yang masuk Tahunan
amar putusan (amar) Perbandingan b. Persentase putusan perkara (yang perkara tindak pidana korupsi menarik perhatian yang ditayangkan di wibe site masyarakat) yang dapat dengan jumlah perkara tindak korupsi yang tidak diakses secara on line pidana dalam waktu maksimal 1 ditayangkan hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan Perbandingan perkara perdata eksekusi atas putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) perkara perdata yang dengan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap belum ditindaklanjuti (dieksekusi) yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan Perbandingan jumlah masyarakat yang pengaduan yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang di laporkan
Kepanitera/Kesekre tariatan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
34
7.
Peningkatan kualitas SDM
b. Persentase temuan hasil Perbandingan jumlah pemeriksaan eksternal pengaduan yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti. mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang di laporkan a. Persentase pegawai Perbandingan antara SDM yang lulus diklat teknis Teknis yang lulus/bersertifikat yudisial. diklat , Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat b. Persentase yang lulus yudisial
pegawai Perbandingan antara SDM Non diklat non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
35
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019 Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banyumas memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA N SASARAN O 1 Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
89 %
89 %
89%
85%
89%
Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
89 % 85 %
89 % 85 %
89% 85%
89% 85%
89% 85%
89 %
89 %
85%
85%
87%
95 %
95 %
87%
87%
88%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100%
100% 100%
100%
100%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. c.
2Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6Meningkatnya kualitas pengawasan
7Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
300 300 320 330 330 perkara perkara perkar perkar perkar 90 % 90 % 90% 95% 95%
70 %
70 %
75%
76%
80%
75 %
75 %
75%
75%
75%
98 %
98 %
98%
98%
98%
95 %
95 %
96%
96%
96%
100 % 100 % 100% 50 % 50 % 50%
100% 50%
100% 50%
36
MATRIK PENDANAAN 2015 No
1
2
Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tujuan
Sasaran
2017
2018
2019
Indikator Kinerja
Dukungan Manajemen dan Tugas Operasional Perkantoran Teknis Dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan
01.Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
Dukungan Keterbukaan Informasi
2016
Vol
Anggaran
Vol
Anggaran
Vol
Anggaran
Vol
Anggaran
Vol
Anggaran
13 bln
3.821.096.000.000,-
13 bln
4.368.205.600,-
13 bln
4.805.027.160,-
13 bln
5.285.529.876,-
13 bln
5.814.082.863,-
02. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 3
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/ Agama/Miltun
Terselesaikannya Penyelesaian Meningkatnya kualitas Perkara yang Sederhana,Tepat Waktu, kinerja hakim dan aparat Transparan dan Akuntabel peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. 03. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan
01.Peningkatan Jumlah penyelesaian Perkara
02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara
03. Penyedian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 04. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat pencari keadilan
37
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Satuan Kerja Tahun Anggaran NO 1.
2.
3.
4.
: Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B : 2016 SASARAN
Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
INDIKATOR KINERJA g. Persentase mediasi yang diselesaikan. h. Pesentase mediasi yang menjadi akta perdamaian i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan j. Persentase perkara yang diselesaikan k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap g. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis h. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara i. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). j. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
TARGET 100 %
100 % 96 % 86 % 84 %
80 %
98 % 99 % 99 % 92 % 92 % 92 % 92 %
92 % 100 % 100 %
100 %
38
5.
6.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Meningkatnya kualitas pengawasan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
94 % 100 % 100 %
39
RENCANA KINERJA TAHUN 2017 Satuan Kerja Tahun Anggaran NO 1.
2.
3.
4.
: Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B : 2017 SASARAN
Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
INDIKATOR KINERJA m. Persentase mediasi yang diselesaikan. n. Pesentase mediasi yang menjadi akta perdamaian o. Persentase sisa perkara yang diselesaikan p. Persentase perkara yang diselesaikan q. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan r. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali k. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap l. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis m. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara n. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). o. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. g. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan h. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. i. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
TARGET 100 %
100 % 97 % 87 % 85 %
80 %
98 % 99 % 99 % 94 % 94 % 94 % 94 %
94 % 100 % 100 %
100 %
40
5.
6.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Meningkatnya kualitas pengawasan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
96 % 100 % 100 %
41
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR : W11-A29/ 55 /OT.01.2/I/2016 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS Menimbang
:
a.
Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 516/SEK/KU.01.2/II/2015, tanggal, 17 Nopember 2015 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016
b.
Bahwa dalam rangka tertib administrasi perkantoran, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tahun 2015.
c.
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu membentuk sebuah Tim yang ditugaskan untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
tersebut. Mengingat
:
1.
Instruksi Presiden Nomor.5 tahun2004
2.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.
3.
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor.29 tahun 2010 Surat Edaran Menpan dan reformasi Birokrasi Nomor.11 tahun 2011
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015
Kedua
:
Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas
Ketiga
:
Biaya yang timbul atas kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pengadilan Agama Banyumas.
Keempat
:
Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: Banyumas : 4 Januari 2016
KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
Drs. H. MASFURI NIP.19530701 198903 1 002
42
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR : W11-A.29/ 55 /OT.01.2/I/2016 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 Nomor
Nama
Jabatan Dinas
Jabatan dalam Tim
Ket.
1
2
3
4
5
Ketua
-
Sekretaris
-
1
Drs. H. ALIYUDIN, MH
Wakil Ketua
2
H. AFIF EKO SULISTIONO, SH
Panitera
3
Drs. AHMAD SYAUKANI, SH, MH
Hakim
Anggota
-
4
AGUS HIRSYAM, SH
Wakil Panitera
Anggota
-
5
KRISMANTO, SH
Sekretaris
Anggota
-
Ditetapkan di Pada tanggal
: Banyumas : 4 Januari 2016
KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
Drs. H. MASFURI NIP.19530701 198903 1 002
43