Edisi I/Januari-Pebruari/Tahun XIV/2014

REDAKSI INDEX

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Tobias Ngongo Bulu Sekretaris DPRD Prov. NTT Redaktur Drs. Semuel D.Pakereng, M.Si Kabag Humas & Protokol Penyunting/Editor Dollyres Chandra, S.Sos

Sekretariat Zainal A. Yusuf, Aks Nurce Sombu, SH Emanuel Da Silva, SmHk Petrus S. Rairutu, S.Sos Eriftora Kolimon,S.IP, M. Si Yohanes Madi, A.Md Benny Atok Desain Grafis/Photografis Polykarpus D. Mauko, A.Md Dedy Chy. Lay

Salam sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat didaerah, mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD Provinsi NTT telah menetapkan Perda tentang RPJMD dan APBD TA 2014 dan Perda ini telah disosialisasikan oleh DPRD ke 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Sebagai upaya DPRD Provinsi NTT dalam memajukan pembangunan disegala sector dan meningkatkan kesejahteraan masyakat maka sesuai dengan tupoksinya komisi-komisi melakukan koordinasi ke kementerian masing-masing agar program yang dibuat Pemerintah Pusat dapat bersinergi dengan Provinsi NTT. Selain itu, sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi masyarakat, DPRD Provinsi NTT telah memberikan dukungannya untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pantar. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan para pembaca, terutama berkaitan dengan dinamika pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya menyampaikan permohonan maaf apabila materi yang kami sajikan belum memenuhi semua harapan para pembaca, oleh karena itu, usul, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Buletin Legislatif diedisi-edisi yang akan datang. Selamat membaca …. !!!

Tim Redaksi, Kritik dan saran disampaikan melalui Email : [email protected]

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Daftar isi

Berita Utama RPJMD AKAN BERMUARA PADA Peningkatan HDI

3

BELUM TERJADI SINERGITAS ANTARA

5 6

PROGRAM KABUPATEN DAN PROVINSI KOMISI B DPRD NTT BAHAS PROGRAM DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI

Rencana Pembangunan Harus Berdasar Hukum POTENSI WISATA DI NTT SANGAT MENJANJIKAN



SDM Yang Ada Belum Mampu Mengelolanya

PARIPURNA DPRD NTT DIWARNAI INTERUPSI

8 9

11

LIMA FRAKSI DUKUNG PEMBENTUKAN DOB PANTAR PERLU PERHATIAN SERIUS BAGI P E N G E M BANGAN SDM

14 17

Berita Khusus

OPINI PROVINSI KEPULAUAN VERSUS PEMEKARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA

Kritik dan saran dapat disampaikan melalui : Email : [email protected] Blog : humas-setwan.blogspot.com

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

23 25 27 29 32

RPDAS MASUK DALAM RPJMD NTT  Pertama Di Indonesia SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI PENDIDIKAN MENGADU KE DPRD NTT

KOMISI D KUNJUNGI UPTD DINAS SOSIAL PROVINSI NTT JABATAN SEKWAN DISERAHTERIMAKAN

KAMI BUKAN KUMPULAN YANG TERBUANG

Buletin Legislatif

Page 3

RPJMD AKAN BERMUARA PADA PENINGKATAN HDI (Human Development Index)

D

alam Implementasinya, Akhir Fraksi terhadap RPJMD, bangunan masyarakat NTT yang Rencana Pembangunan Kamis Jangka

(16/01/2014)

di

Ruang semakin sejahtera.

Menengah Kelimutu DPRD NTT.

Daerah (RPJMD) pada akhirnya

Fraksi Golkar berpendapat,

Blegur mengatakan, salah

akan bermuara pada peningkatan berkaitan dengan pencapaian 3 satu instrumen Pemerintah dalam HDI (Human Development Index) indikator utama pembangunan menyediakan lowongan kerja

yakni,

indeks

pembangunan manusia tersebut diatas, dalam adalah melalui kebijakan manusia yang menggambarkan sebuah dokumen perencanan, penganggaran setiap tahun. tingkat kesejahteraan manusia betapapun bagus dan Kebiasaan kita terlambat dalam NTT pada lima tahun mendatang komprehensifnya, tidak akan dengan tiga indikator utamanya; membawa manfaat seperti yang pelelangan proyek-proyek setiap peningkatan

pendapatan, kita harapkan, manakala dokumen tahun sangat merugikan pencari

peningkatan derajat pendidikan perencanaan dan

peningkatan

derajat

kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan Juru Bicara Partai Golkar, Drs. John Th. Blegur dalam

tidak kerja, selain proyek yang dipahami dan dihayati oleh dikerjakan terburu-buru dengan stakeholdders pelaksananya dan resiko kualitas jelek, juga waktu tidak disertai niat untuk sedikit proyek menjadi menorehkan sebuah batu sendi pelaksanaan

Paripurna Penyampaian Pendapat keberhasilan

tersebut

dari

sebuah terpotong dan semakin pendek

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

REDAKSI

Page 4

Fraksi Partai Golkar, lanjut Blegur, menjadi pendorong peningkatan

Dalam rapat yang dipimpin

juga meminta dengan sangat agar pragmatisme pendidikan terutama Ketua DPRD NTT, Drs. Ibrahim A. Pemda

membenahi

mutu yang melanda pendidikan negeri Medah didampingi Wakil Ketua,

pendidikan di NTT. Hal ini menjadi menyebabkan sangat

penting

pendekatan berjalan

terjadinya

manakala pendidikan.

kuantitatif seimbang

harus

Gubernur, Drs. Benny A. Litelnoni,

Hal lain yang disoroti Fraksi SH, M. Si, Fraksi Partai Golkar juga

dengan Golkar adalah berkaitan dengan menyatakan dukungannya untuk

Anggota Fraksi Golkar

Juru Bicara Fraksi Golkar

Emilianus Charles Lalung, SS

Drs John Th. Blegur pendekatan kualitatif yang mana pelayanan

semakin

tingginya

lulusan harus

perjenjang diimbangi

pengetahuan

dan

erosi Anselmus Tallo, SE dan Wakil

prosentasi Golkar

kesehatan.

meminta

Fraksi pembentukan Daerah Otonomi

perhatian Baru (DOB) Pantar. Langkah ini di

pendidikan Pemerintah agar dalam lima tahun ambil bertolak dari kuatnya tekad oleh

mutu ke depan, tidak ada lagi orang masyarakat Kabupaten Alor untuk

kepribadian tidak

mampu

yang

belum membentuk Daerah Otonomi Baru

anak didik. Yang menjadi kendala mendapatkan perawatan. Semua (DOB)

Pantar

dan

untuk

dalam bidang pendidikan adalah orang harus mendapat pelayanan mempercepat perkembangan dan lemahnya

peranan

pendidikan kesehatan

yang

memadai

di kemajuan masyarakat Pantar yang

swasta, khususnya yang dikelola seluruh unit pelayanan kesehatan mana oleh Yayasan berbasis Agama yang yang ada di NTT.

letak

berhadapan

geografisnya

langsung

dengan

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

REDAKSI

Page 5

Sosialisasi

BELUM TERJADI SINERGITAS ANTARA

PROGRAM KABUPATEN DAN PROVINSI tersebut.

Joachim

menambahkan, berdasarkan

pengalaman

dari tahun ke tahun, jika Pemerintah melakukan

tidak kerjasama

dengan pihak swasta maka bukan

tidak

mungkin,

lambat laun akan menjadi negara pengimport beras

Foto : Pertemuan Sosialisasi Perda APBD dan RPJMD di ruangan Bupati Belu

atau bahkan bahan pokok Berbagai program yang

dilaksanakan

selama

kabupaten

belum

ini

SH, Sabtu, (25/01/2014) di Belu.

Joachim

di

mencontohkan

terjadi

Kabupaten Belu yang memiliki

sinergitas antara kabupaten dan

lahan kering seluas 50 ribu Ha,

provinsi.

namun

Untuk

mendukung

karena

tidak

ada

program unggulan dan tekad

sinergitas antara provinsi dan

Pemerintah Provinsi NTT menjadi

kabupaten

provinsi

menjadi lahan tidur dan tidak

jagung,

sinergitas

harus

antara

ada

Pemerintah

maka

lahan

ini

menghasilkan. Hal lain yang ditekankan

Provinsi dan kabupaten sehingga

lahan-lahan tidur bisa dijadikan

Joachim adalah

prospek. Hal ini disampaikan oleh

investasi dari pihak swasta untuk

Bupati Belu, Joachim Lopez dalam

mendorong tingkat produktifitas

dialog

pertanian.

Pemaparan

Sosialisasi

perlu adanya

Menurutnya,

Perda APBD dan Perda RPJMD

Pemerintah hanya menyiapkan

dengan

sarana,

Wakil

Ketua

DPRD

prasarana

serta

Provinsi NTT, Anselmus Tallo, Se

menciptakan

suasana

yang

dan Anggota Komisi B, Fery kase,

kondusif untuk mendukung hal

dasar lainnya. Sementara

itu

mengungkapkan

Beliau berbagai

kendala yang sering terjadi di kabupaten, antara lain, pencairan dana

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah Provinsi tidak tepat waktu

sehingga proyek yang

dikerjakan sering terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak proyek yang terkesan asal jadi karena kualitas

yang

rendah

akibat

waktu tidak memungkinkan. Menanggapi berbagai hal yang dikemukakan, Fery Kase, SH mengatakan,

Dewan

berkoordinasi

akan dengan

Pemerintah Provinsi untuk lebih intensif

melakukan

koordinasi

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

REDAKSI

Page 6

Komisi B

KOMISI B DPRD NTT BAHAS PROGRAM DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI anggaran berikutnya

di Provinsi

NTT. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan ikan,

Lilik Soepriyadi menjelaskan, ada tiga

kegiatan

prioritas

Kementerian yakni; kegiatan Mina Politan, Industrialisasi dan Kru Ekonomi,

sedangkan

kegiatan

dalam bentuk kerjasama lintas sektor ada 5 jenis kegiatan yakni; Foto : Pertemuan Komisi B DPRD NTT dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta

P Provinsi

Program

PKN

Kehidupan

Nelayan),

Ikan, P4B, MP3NI,

Lumbung

dan Gender.

rovinsi NTT merupakan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan Semua bentuk kerjasama sektor Provinsi yang

kepulauan (Lilik Soepriyadi, A.PI, MM), serta tujuan

mempunyai

utamanya

agenda utama yakni staf di ruang Rapat Dit. PUPI Lt. 9 masyarakat Jagung, dan

untuk

6 beberapa pejabat eselon IV dan meningkatkan tarap kehidupan khususnya

para

Koperasi, Gedung Mina Bahari II, Kementre- nelayan.

Cendana dan Ternak, Kelautan & rian Kelautan dan Perikanan RI di Perikanan;

(Peningkatan

Pariwisata

& Jakarta, Kamis (13/02/2014).

Ekonomi Kreatif (Parekraf). Hal itu

Emilia

Nomleni

disampaikan Ketua Komisi B DPRD memimpin

Lilik

Soepriyadi

menjelaskan, yang langsung

berupa

rombongan PNPM Mandiri kepada

nelayan

dalam rapat konsultasi bidang B untuk memperoleh gambaran Usaha dilaksanakan oleh Kementerrian kegiatan

Rombongan Komisi B DPRD Kelautan dan Perikanan RI serta Sedangkan yang

Sub Direktorat Pemantauan dan harapan

menjadi Komisi

B

Kube (Kelompok

Bersama)

tugas di Kementerian Kelautan tentang berbagai kegiatan yang 100.000.000,-/

Provinsi NTT diterima oleh Kepala apa

bantuan

masyarakat

Provinsi NTT, Ir. Emilia Nomleni menyampaikan, kunjungan Komisi dalam bentuk

dan Perikanan RI di Jakarta.

ada

sebesar Kube

Rp.

dalam

Perikanan

tangkap.

dalam

Perikanan

harapan- Budidaya, bantuannya sebesar Rp. ditahun 65.000.000,-/Kube.

Dengan

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 7

Anggota Komisi B, Somie Pandie yang terbuang karena rusak. yang hadir dalam pertemuan itu mengharapkan

Tho

yang

juga

hadir

dalam

Anggota Komisi B lainnya, pertemuan itu mengusulkan agar

untuk Ferry Kase lebih memprioritaskan didirikan Sekolah Tinggi Perikanan

pengembangan budidaya ikan air pembenahan

infrastruktur di NTT untuk meningkatkan SDM

tawar. “Ikan air tawar perlu juga pelabuhan di Atapupu, mengingat

di bidang perikanan.

dibudi daya, jangan yang dibudi Atapupu merupakan pelabuhan

Terhadap harapan-harapan

daya hanya ikan tangkap saja”, perbatasan dengan Negara Timor Komisi B, Budi P dari Dit. Pupi kata Somie.

Lebih lanjut Somie Leste.

Ferry

Kase

juga (Pengembangan Unit Usaha Peri-

mengusulkan agar Kementerian mengusulkan agar Kementerian kanan

Tangkap)

menjelaskan,

Kelautan dan Perikanan dapat juga dapat menetapkan daerah kegiatan Mina Politan sudah ada menganggarkan

pembangunan percontohan dari kegiatan Mina di Kota Kupang, namun belum

Pabrik Pengolahan tepung ikan di Politan. NTT sebagai pakan ternak karena

berjalan

secara

baik

karena

Wakil Ketua DPRD Provinsi kelompok kerja (Pokja) daerah

pada saat ikan melimpah banyak NTT, Drs. Proklamsi Kasintus Ebu belum berperan secara baik. (Beny

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

REDAKSI

Page 8

Rencana Pembangunan

Harus Berdasar Hukum

Juru Bicara F.Hanura : Jimmi W.B. Sianto, SE

F

pembangunan sesuai dengan visi raksi Hanura dalam

demokratis dalam bingkai Negara

pendapat akhir yang

Kesatuan Republik Indonesia“.

dibacakan oleh juru bicara

mengatakan,

W.B.

secara sistematik penyusunan

Sianto, SE, Kamis (16/01/2014) di

RPJMD 2013-2018 sudah baik,

Ruang

tetapi fraksi belum menemukan

Kelimutu

Jimmi

Jimmi

DPRD

NTT

program

yang

sehingga

terkesan

masih

RPJMD seharusnya ditambahkan

melakukan

rutinitas

birokrasi

sandaran

lebih

dengan capaian program masih

eksplisit terkait keadilan hak

normatif dan tidak progresif.

mendapatkan

Misalnya

mengatakan, dasar penyusunan

hukum

yang

kesejahteraan

masyarakat agar sinkron dengan

dalam

penyusunan

struktur perencanaan. Dalam hal ini Fraksi Hanura mendorong

pencapaian Visi “Terwujudnya

kemauan

Masyarakat Nusa Tenggara Timur

dalam

yang berkualitas, sejahtera dan

signifikan,

politik

pemerintah

mewujudkan

program

dan misi. Dalam dipimpin

Ketua

Ibrahim

A.

rapat

yang

DPRD

NTT,

Medah

dan

didampingi Wakil Gubernur, Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M. Si, lebih lanjut Jimmi mengatakan, RPJMD ini menarik perhatian publik karena program jangka menengah ini adalah program lanjutan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang mana akan memberikan dampak bagi pembangunan NTT ke depan. Oleh karena itu Fraksi Hanura turut memberikan pokok-pokok pikiran, masukan dan pendapat sebagai aspirasi Politik untuk

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

REDAKSI

Page 9

POTENSI WISATA DI NTT SANGAT MENJANJIKAN 

SDM Yang Ada Belum Mampu Mengelolanya kedatangan mereka untuk memperoleh informasi tentang berbagai kegiatan yang

telah

dilaksanakan oleh Kementerian Parekraf di

RI

Provinsi

NTT.

Somie

die, anggota

Foto : Pertemuan Komisi B DPRD NTT dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta

S

ebagai Provinsi Kepulauan, dikatakan Jhon Umbu Deta saat Partai pendukung

Komisi B dari

PDS

NTT mempunyai 3 faktor kunjungan kerja Komisi B DPRD Kementerian

Pan-

mengatakan, Parekraf

perlu

pengem- NTT ke Kementerian Parekraf di bekerjasama dengan Kementerian

bangan pariwisata, yakni faktor Jakarta, Rabu (12/02/2014). budaya, panorama/potensi alam

Perhubungan agar dapat dibangun

Kedatangan Komisi B DPRD 3 dermaga pariwisata di NTT,

berupa pantai-pantai yang indah Provinsi

NTT

diterima

Kepala yakni di Kupang,

Flores dan

dan potensi religius berupa ritual Bidang Hubungan Antar Lembaga Sumba. Menurut Somie, dermaga keagamaan dengan adanya Sama- ( HAL), Drs. M. X. Heru Singgih, ini perlu dibangun karena potensi na Santa di Larantuka-Portugal. MM, di ruang Rapat Pusdatin Lt. alam yang di NTT seperti di taman Untuk

pengembangan

potensi- 21,

Sapta

Pesona, laut Labuan Bajo, Riung di Flores

potensi ini membutuhkan dana Kementrian Parekraf RI.

Barat dan di Alor, Danau Kelimutu

dan pikiran dari Kementerian Pariwisata

dan

Ekonomi

Gedung Ketua

Komisi

B

DPRD di Ende, Pantai Nembrala di Rote

Kreatif Provinsi NTT, Ir. Emilia Nomleni serta perburuan ikan Paus di

(Parekraf) RI guna pengembangan yang memimpin rombongan pada Lembata mempunyai daya tarik Pariwisata

di

NTT.

Hal

ini kesempatan

itu

menjelaskan, bagi wisatawann dan mempunyai

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 10

Selain Somie Pandie, Wakil Ketua selalu dipromosikan ke dunia luar (Beny RW) DPRD Provinsi NTT, Drs. Kasintus negeri maupun di daerah lainnya. Proklamasi Ebu Tho yang turut Berkaitan hadir

dalam

pertemuan

dengan

itu rendahnya

masalah

SDM,

Heru

mengatakan, walaupun NTT kaya mengatakan, jika anak-anak NTT dengan

objek

wisata,

belum

mampu

namun ada yang berminat di bidang

mengelolanya Pariwisata

secara baik. Hal ini disebabkan pendidikan

dapat di

mengikuti

Sekolah

Tinggi

karena SDM yang ada belum Pariwisata di Bali dan Bandung, setara dengan daerah lainnya sedangkan tingkat akademi ada di yang sudah lebih maju. Selain itu, Makasar dan Medan. factor sarana dan prasarana yang belum memadai promosi

dan

Berkaitan dengan program

maupun aspek rutin dari Kementerian Parekraf, pemasaran

menjadi kendalanya. Menanggapi

juga telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Wisata di beberapa

berbagai Provinsi yang telah dilakukan sejak

keluhan yang disampaikan Komisi tahun 2013, termasuk di Provinsi

B DPRD NTT, Kepala Bidang NTT telah dilakukan di Kabupaten Hubungan Antar Lembaga Heru Sumba

Barat

Daya

(SBD)

di

Singgih mengatakan, Provinsi NTT Tambolaka dan di Labuan Bajo.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Foto : Di sela—sela kegiatan Komisi B,Pemberian cindramata pada sesi akhir pertemuan tersebut., oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Heru Singgih kepada Ketua Komisi B DPRD NTT Ir. Emilia Nomleni di Jakarta

Buletin Legislatif

Page 11

PARIPURNA DPRD NTT DIWARNAI INTERUPSI

R

apat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT, Kamis (09/01/14) di Ruang Kelimutu untuk membahas dan menetapkan kalender kerja DPRD Tahun 2014 diwarnai interupsi. Rapat dipimpin Wakil Ketua Nelson O. Matara, S.IP, M.HUM, sementara dari Eksekutif hadir Sekretaris Daerah, Fransiskus Salem, SH, M.Si serta seluruh Pimpinan SKPD se- Provinsi NTT. Sebelum rapat dimulai Anggota Dewan Armindo Soares Mariano, John Th. Blegur, Somie A. Pan-

die, H. Zainal Abidin Thayeb menginterupsi agar rapat diskors karena kehadiran anggota yang belum memenuhi qorum, sehingga rapat sempat diskors, kemudian dilanjutkan sesuai tata tertib. Interupsi juga dilancarkan oleh Anwar Pua Geno,SH terkait ketidakhadiran Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH. M.Si serta Ketua DPRD Provinsi NTT, Drs. I. A. Medah. Anwar menilai rapat tersebut sangat penting dan strategis karena salah satu agendanya membahas kalender kerja De-

wan selama 1 tahun, sehingga kehadiran Gebernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi NTT sangatlah penting. Dalam tanggapannya tentang ketidakhadiran Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD, Nelson O. Matara menjelaskan, ketidakhadirannya karena sedang ada acara tatap muka dengan tokoh masyarakat Alor P a n t a r yang datang ke Kupang dalam rangka penyerahan dokumen pengusulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pantar. .

Foto : Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson O. Matara, S.Ip, M.Hum didamping Setda NTT , SH.M.Si

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan penyampaian resume komisi-komisi terkait surat-surat masuk. Komisi A mengangkat masalah penyelesaian asset warga Negara Indonesia Ex Timor Leste, agar Pemerintah Provinsi NTT serius menangani dan menyelesaikannya dengan berkoordinasi dengan

Pemerintah Pusat. Sedangkan Komisi B Pemerintah Provinsi NTT agar memperhatikan infrastruktur yang dibutuhkan di daerah Kabupaten/Kota, seperti yang diharapkan Bupati Manggarai Timur sehingga dapat mengalokasikan dana pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2014. Hal lain yang tidak kalah

Page 12

pentingnya yang menjadi perhatian Komisi-komisi adalah masalah air bersih. Dalam resumenya Komisi B meminta perhatian Pemerintah Provinsi terhadap penyediaan air bersih yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Payola Umbu Kecamatan Laura Kabupaten SBD.

Foto : Suasana Paripurna yang diwarnai Interupsi Sedangkan Komisi C, selain menyoroti masalah asset pengungsi dan air bersih juga meminta perhatian Pemerintah Provinsi NTT terhadap usulan Desa Mandiri Anggur Merah

Tahun 2014 yang diusulkan Kepala Desa Golo Munga Barat Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, serta proposal-proposal Panitia Pembangunan gedung Ibadah beru-

pa Gedung Gereja dan mesjid, serta Proposal Panti Asuhan dan kelompok Tani dari berbagai pelosok di Wilayah NTT.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 13

Komisi D sebagai komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, lebih menyoroti masalah pendidikan, kesehatan dan social. Komisi D mendesak Pemerintah agar serius memperhatikan masalah tersebut seperti; masalah dana untuk PAUD Kasih Ibu di Desa Adonara, bantuan sarana prasarana pendidikan bagi STIM Kupang, penyelesaian tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Flores Timur, serta bantuan beras rawan pangan yang dibuduhkan oleh Panti Asuhan Sinar Kasih Waitabula, Kabupaten SBD.

KALENDER KERJA

Sedangkan pada masa persidangan kedua, 01 Mei s/ d 31 Agustus 2014 dan Masa persidangan ketiga : 01 September s/d 31 Desember 2014,

kegiatannya sama dengan Provinsi NTT TA. 2013 yang kegiatan pada masa per- hanya ada pada masa persidangan pertama, kecuali sidangan pertama. (Beny RW) kegiatan pembahasan LKPJ Gubernur NTT terhadap APBD

Selain penyampaian resume oleh Komisi-komisi, rapat paripurna Dewan juga membahas dan menetapkan kalender kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. Dari pembahasan tersebut telah menghasilkan sebuah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Nomor : 01/DPRD/2014, tanggal 9 Januari 2014, yaitu : Masa Persidangan Pertama : 01 Januari s.d. 30 April 2014,

dengan kegiatan; Rapat badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pimpinan, Rapat Fraksi, Rapat Paripurna/ Paripurna Istimewa, Hearing/ Dialog, Sosialisasi Peraturan Daerah, Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah, Pembahasan LKPJ Gubernur NTT terhadap APBD Provinsi NTT TA. 2013, Kunjungan Kerja ke 21 Kabupaten/Kota, Konsultasi Bidang Tugas DPRD, Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan ke dalam Daerah dan Reses.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 14

LIMA FRAKSI DUKUNG PEMBENTUKAN DOB PANTAR

Foto : Penyerahan Berkas Pembentukan DOB Pantar oleh Bupati Alor Drs. Simeon Pally kepada Ketua DPRD Prov. NTT Drs. Ibrahim A. Medah

Li

ma dari tujuh Fraksi di DPRD Provinsi NTT menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat Alor - Pantar yang menginginkan agar Pantar menjadi Kabupaten sendiri terlepas dari Kabupaten Alor sebagai induknya. Kelima fraksi yang mendukung pembentukan DOB Pantar, yakni; Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura dan Fraksi Gabungan Abdi Flobamora. Sedangkan kedua Fraksi yang tidak menyatakan pendapatnya, yakni Fraksi PDI-P dan Fraksi Gabungan NTT Sejahtera. Dukungan kelima Fraksi termuat dalam pendapat akhir

Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi NTT tantang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018 yang disampaikan dalam rapat Paripurna Dewan di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi NTT, Kamis (16/01/2014) malam. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTT, Drs. Ibrahim A. Medah didampingi Wakil Ketua Anselmus Talo, SE, serta dihadiri oleh hampir semua anggota DPRD. Dari unsur eksekutif hadir Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A.Litelnoni, SH, M.Si, Sekda NTT Frans Salem, SH, M.Si, dan seluruh Pimpinan

SKPD. Yang berbeda dari Paripurna ini adalah hadirnya para tokoh masyarakat Alor Pantar dan Mahasiswa Pantar yang berdomisili di Kupang diantaranya; Aleks Ena, Sam Blegur, Thomas Kalawaly, Kaleb Ulu, Trio Wabang, Deky Wabang, Dion Waang, Arnol Allung, Eka Sandy, Tony Boling dan Petrus Koby. Para tokoh AlorPantar ini mengambil posisi duduk pada deretan kursi yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dengan tenang mengikuti dan menyimak jalannya rapat paripurna Dewan hingga selesai.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Jhon Th. Blegur mengatakan fraksi Golkar mendukung penuh pembentukkan DOB Kabupaten Pantar sejauh seluruh persyaratan dipenuhi oleh calon DOB Pantar. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui sekretaris/juru bicaranya Marthen Kaseh, BE menyatakan rencana pembentukan DOB yang saat ini sedang terjadi di NTT, serta berpo-

tensi terjadi pada beberapa tahun ke depan, harus mendapat perhatian dan diakomodir dalam RPJMD tahun 2013 – 2018, sebab bukan tidak mungkin kran moratorium DOB akan dibuka kembali pada kurun waktu lima tahun ke depan. Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Jimmy W. B. Sianto dalam pendapat akhirnya menyatakan memberi profisiat kepada

Foto : Suasana penyambutan rombongan Pantar oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara S.IP, M.Hum.

Fraksi Gerindra dalam pendapat akhirnya yang disampaikan juru bicara Armindo Soares Mariano secara tegas menyatakan; Pertama, persetujuan pembentukan Kabupaten Pantar sejalan dengan Substansi RPJMD 20132018. Kedua, mengingat Kabupaten Alor berbatasan langsung dengan Negara RDTL yang merupakan kawasan strategis sebagaimana tertuang dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi NTT

Page 15

Gubernur NTT dan Bupati Alor yang telah merintis jalan ke arah kehadiran DOB Kabupaten Pantar, sedangkan Fraksi Gabungan Abdi Flobamora yang disampaikan juru bicara Abraham Litinau, S.Th mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk serius dalam memfasilitasi percepatan pembentukan DOB, baik DOB tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pengalungan Selendang oleh Tokoh Masyarakat Alor, Ir Ans Takalapeta kepada Wakil Ketua D P R D NTT, Drs. Kasintus Ebu Tho.

serta rentang kendali, dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam pembangunan kawasan. Ketiga, mendukung penetapan persetujuan DPRD Provinsi NTT tentang Pembentukan Calon Kabupaten Pantar. Keempat, meminta agar DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT bersama-sama dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Alor me-nyerahkan usulan Pembentukan Calon Kabupaten Pantar kepada Menteri Dalam

Negeri, DPR RI dan DPD RI. Fraksi Gerindra juga mendesak kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk serius memfasilitasi percepatan pembentukan DOB lainnya di Provinsi NTT, baik calon DOB Kabupaten Adonara maupun calon DOB Kota Maumere yang akan menjadi Kabupaten/Kota pada beberapa tahun ke depan sehingga harus diakomodir dalam RPJMD ini.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 16

PEMPROV MENYAMBUT BAIK

Wakil Guber nur NTT, Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, M.Si dalam sambutannya usai penyampaian pendapat akhir fraksi -fraksi DPRD mengatakan, selain persoalan RPJMD NTT tahun 2013-2018, persoalan lain yang perlu segera direspons oleh Pemprov NTT adalah aspirasi masyarakat Kabupaten Alor yang menginginkan pemekaran DOB Pantar dari Kabupaten Induk yakni Kabupaten Alor. Peme-rintah menyambut baik respons Dewan dengan menetapkan beberapa keputusan Dewan terkait aspirasi pembentukan DOB Pantar. Pemerintah mengharapkan kerjasama dan dukungan Dewan terhadap proses selanjutnya, baik menyangkut penyempurnaan dokumen usulan maupun penyampaian aspirasi serta pengawalan berkas usulan pemekaran Kabupaten Alor menjadi DOB Pantar ke Pemerintah Pusat, baik DPR RI, DPD RI serta Kementerian Dalam Negeri. (Beny RW) Foto Atas : Rombongan Masyarakat Pantar mengantarkan berkas pembentukan DOB Kab. Pantar di DPRD NTT/06/01/2014

Foto Bawah : Wakil Guber nur NTT,

Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, M.Si ketika memberikan sambutan.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 17

PERLU PERHATIAN SERIUS BAGI PENGEMBANGAN SDM Demokrat dalam pemandangan akhirnya yang dibacakaan pada Rapat Paripurna di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi NTT, Kamis (16/01/2014) malam.

Juru Bicara Fraksi Demokrat MARTHEN KASEH, BE

F

raksi Demokrat melalui juru bicaranya, Marthen Kaseh,BE meminta agar pengembangan sumber daya manusia perlu diberi perhatian serius pada semua sektor, termasuk mempersiapkan putera-puteri terbaik Nusa Tenggara Timur agar dapat berkiprah pada jajaran birokrasi tingkat nasional/pusat maupun di daerah. Dokumen perencanaan ini berbasis pada data yang akurat sehingga kita berjalan pada landasan yang benar untuk arah pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan Fraksi

Rercepatan Pembangunan infrastruktur dan sarana perhubungan untuk menghubungkan wilayah antara kabupaten maupun daerah lain dalam rangka peningkatan mobilisasi manusia maupun barang. Selain itu, Fraksi Demokrat juga menekankan pada pembangunan sector peternakan yang memiliki potensi besar di Nusa Tenggara Timur, namun hingga saat ini jumlah ternak, khususnya Sapi, perkembangannya belum menggembirakan. Bahkan dalam dokumen RPJMD yang disususn saat ini, belum dipaparkan berapa

besar PDRB yang diperoleh dari sektor ini, hal ini berbeda dengan sektor perikanan/kelautan yang dipaparkan secara jelas PDRBnya, kata Kaseh. Untuk itu, Fraksi Demokrat menyarankan agar Pemerintah Provinsi perlu mengambil peran lebih pada pembibitan untuk membantu upaya pengembangan ternak Sapi di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut Fraksi juga memberikan penekanan pada esensi Ranperda RPJMD sebagai acuan dan arah pelaksanaan pembangunan dan kemajuan Nusa Tenggara Timur selama lima tahun ke depan. Menurut Fraksi Demokrat, hasil yang baik sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik, realistis dan terukur. Karena itu, dokumen perencanaan ini harus dilandasi oleh realita atau kondisi riil daerah ini termasuk didalamnya sistem pemerintahan dan birokrasi yang sedang berlangsung. Kaseh menuturkan, dokumen perencanaan ini harus mempertimbangkan batas kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi diera desentralisasi ini terutama ketika

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 18

PROVINSI KEPULAUAN vs PEMEKARAN PROVINSI

PROVINSI KEPULAUAN VERSUS PEMEKARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Analisis Isu Strategis dan Obyektif Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Mikael Thomas Susu, M.Si* Agenda isu publik yang sering muncul periode pra dan pasca pilkada Provinsi NTT adalah pemekaran provinsi. Rupanya agenda tersebut, merupakan varian lanjutan proses pilkada di tingkat kabupaten/kota ataupun sebaliknya. Para calon yang kalah menggeneralisasi konsep oposisi dengan agenda isu pemekaran daerah. Sebagai misal, ketika paket Kris Rotok (Calon Gubernur Pilkada NTT 2013) dan Paul Lyanto (Calon Wakil Gubernur Pilkada NTT 2013), yang mengusung Motto: Membangun NTT yang Utuh, kalah Pilkada Gubernur NTT 2013, kurang lebih sebulan pasca pelantikan Gubernur NTT 16 Juli 2013, menggulirkan agenda isu Pembentukan Provinsi Flores sebagai pemekaran Provinsi NTT. Generalisasi isu yang sangat bertentangan dengan motto yang ditawarkan. Naskah ini dimaksudkan untuk analisis deskripsi komparatif terhadap agenda isu pemekaran Provinsi NTT dengan Legal Draffting UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK). RUU PPDK sementara ini merupakan agenda Badan Legislasi DPR RI, sebagai dokumen RUU hak Inisiatif DPR. Sebagai Team Leader Studi Kelaiakan Pemekaran Provinsi NTT (Litbangda NTT, Tahun 2007) dan Anggota Tim Teknis BKS Provinsi Kepulauan (Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT

No: 321/KEP/HK/2009, tanggal 16 Oktober 2009), setidaknya saya memiliki rekaman penalaran argumentatif maupun justifikasi terhadap kedua trend isu tersebut secara substansif. Teks ini, difokuskan pada elaborasi variabel penting untuk menunjukkan kepantasan kedua perspektif tersebut diangkat sebagai agenda isu publik, yang dikaitkan dengan tujuan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. G r a n d Sc e n a r i o : P r o v i n s i Kepulauan versus Pemekaran Provinsi Agenda pemekaran Provinsi NTT, dipicu oleh Reformasi Sistem Politik/Pemerintahan Indonesia, yang mendasari lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Secara konseptual, filosofi UU nomor 22 tahun 1999 berbeda dengan UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah lebih merupakan hak dari pada kewajiban; asas otonomi adalah Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab, Kabupaten/Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi; Daerah dapat dimekarkan lebih dari satu daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; demokratisasi di tingkat lokal melalui pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas secara aktif, serta meningkatkan peran Dewan Perwakilan

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Daerah. UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah setidaknya mendasari pembentukan daerah otonom baru di NTT. Beberapa daerah yang sebelumnya disebut dengan Wilayah Pembantu Bupati (Lembata, Rote Ndao dan Manggarai Barat), ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom baru (1999-2003). Rekonstruksi desentralisasi (Otonomi Daerah), melatari mengemukanya agenda isu pemekaran Provinsi NTT, yang telah disuarakan sejak pertengahan dekade 1960-an. Melalui Deklarasi Pembentukan Provinsi Flores Tanggal 18 Oktober 1999 di Ende dan pembentukan Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Flores (KP3F) yang berkedudukan di ibu kota kabupaten masingmasing serta Komite Koordinasi Perjuangan Pembentukan Provinsi Flores (KKP3F) tingkat regional Flores-Lembata yang berkedudukan di Maumere tahun 2000. Ide dan gagasan ini, terus menggema dan menjadi isu-isu politik signifikan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur tahun 2003 dan Pemilu Legislatif tahun 2004. Bahkan dalam Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur 2008 dan 2013. Aspirasi masyarakat untuk membentuk Provinsi Flores mengkristal dalam beberapa pertemuan dan dialog (FSSM, 1999-2005: dari Arsip dan File yang disimpan secara baik oleh Adel da Cunha: Putri Ignasius da Cunha/Alm). Pertama, Pertemuan Dialog Masyarakat Flores yang dilaksanakan secara beruntun pada tanggal 8 Oktober 1999 di Ende, tanggal 21 Januari 2000 dan tanggal 17 Maret 2000 di Maumere, dan secara khusus pertemuan dan dialog yang melibatkan hanya tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Sikka pada tanggal 12 Agustus 2000 di Maumere. Kedua, pada tanggal 5 Mei 2001, di Kupang para Bupati, pimpinan DPRD, aktivis LSM, para tokoh pemuda dan KP3F kabupaten sedaratan Flores dan Lembata bertemu dengan Gubernur dan pimpinan daerah NTT guna menyampaikan aspirasi tentang pembentukan Provinsi Flores. Ketiga, pada tanggal 19-20 Mei 2001, Ikatan Keluarga NTT di Denpasar mengadakan seminar/lokakarya bertempat di Aula

Page 19

Udayana Denpasar, dan merekomendasikan perlunya pebentukan provinsi Flores. Keempat, pada tanggal 14-16 Juli 2001, di Mataloko, para bupati dan pimpinan DPRD se-Flores dan Lembata, aktivis LSM, dan para tokoh pemuda membentuk Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Flores (KP3F). Kelima, pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2003, di Ruteng, berlangsung Musyawarah Besar Orang Flores yang dihadiri oleh Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, para Bupati seFlores dan Lembata, Wakil Bupati Alor, wakil-wakil Forum Jakarta seperti J. Blasius Bapa dan Drs. Anton A. Mashur, saksi sejarah dari perjuangan tahun 1958, Guru Gute Betekeneng dan wakil-wakil dari 5 kabupaten: Manggarai (150 orang), Ngada (21 orang), Sikka (140 orang), Flores Timur (8 orang), dan Lembata (38 orang). Kabupaten Ende tidak mengikutsertakan para wakilnya (Kabupaten peserta dan jumlah peserta bisa dipantau dari daftar hadir yang dilampirkan pada Laporan Hasil Musyawarah Besar Orang Flores Tanggal 31 Oktober – 01 November 2003, Ruteng: Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar Orang Flores, Desember 2003). Jika harus disebut ”wakil” maka Kabupaten Ende hanya diwakili oleh Bupati Drs. Paulus Domi. Dari jajaran bupati, Bupati Flores Timur tidak hadir, sedangkan dari jajaran pimpinan DPRD, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Manggarai Barat tidak mengirimkan wakil-wakilnya (Lap. Antara, Litbangda NTT, 2007). Beberapa fakta dan analisis ini membuktikan bahwa betapapun pada level struktur KP3F-KKP3Fpegiat perjuangan pembentukan Provinsi Flores bahwa Mubes Orang Flores di Ruteng adalah ‘final’ dan klimaks perjuangan pada level masyarakat, akan tetapi belum final pada level pemerintah tingkat kabupaten se Flores-Lembata maupun Pemerintah Provinsi NTT. Hal ini, juga ditandai oleh keputusan yang dianggap penting oleh peserta Mubes akan tetapi tidak segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sedaratan Flores dan Lembata. Bahkan aspirasi dan apresiasi perjuangan tersebut cenderung menurun intensitasnya.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif Pada bagian analisis persyaratan administratif, menunjukkan fenomena-fenomena yang dinilai oleh penggagas dan para pegiat pembentukan Provinsi Flores sebagai ”final” perjuangan, kenyataannya belum dapat dikatakan final. Hal tersebut, bukan dinilai oleh para kelompok yang tidak setuju dan tidak mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Flores, akan tetapi berdasarkan kriteria acuan legal formal. Dalam bulan Oktober tahun 2004 UU 22 tahun 1999 telah mengalami revisi. Secara substansif, UU nomor 32 tahun 2004, memberikan persyaratan tegas tentang ketetapan calon lokasi ibukota, yang berdasarkan keputusan Mubes justeru tidak ”final”. Dalam akselerasi selanjutnya, keputusan Mubes terhadap tiga calon ibukota, menjadi kendala laten dalam perjuangan pembentukan Provinsi Flores. Selain itu, adanya Surat Edaran Mendagri nomor 135/611/SJ tanggal 8 Maret 2004 perihal Penundaan Sementara Proses Pembentukan/Pemekaran Daerah Otonoim Baru, yang ditindaklanjuti oleh surat Gubernur NTT nomor: Pem.135/21/2004 tanggal 27 Maret 2004 bahwa proses pembentukan/pemekaran daerah otonom baru untuk sementara ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Mendagri (moratorium). Pada periode yang hampir bersamaan, dilaksanakan Pemilu Legislatif (April 2004), serta beberapa Pemilukada (Flotim, Lembata dan Ngada). Perubahan regulasi, moratorium dan perubahan struktur rejim legislatif dan eksekutif daerah secara komprehensif dan parsial, telah ikut menentukan terjadinya stagnasi perjuangan pembentukan Provinsi Flores. Pada tahun 2004, Pemda Provinsi NTT diundang oleh Pemda Maluku bersama pemda beberapa provinsi lainnya mendeklarasikan Forum Kerja Sama Provinsi Kepulauan. Gubernur Maluku terpilih yang dilantik 15 September 2003: Karel Albert Ralahalu, menyadari benar bahwa konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan di Maluku pasca kerusuhan tahun 1999, membutuhkan biaya dan rencana aksi yang strategis dan

Page 20

sistematis. Agenda isu nasional Aceh dan Irian sebagai Daerah Khusus yang dilandasi oleh konsep otonomi asimetris dalam UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diapresiasi positif dan konstruktif untuk mengumpulkan kekuatan pemerintah daerah dengan permasalahan yang sama bahwa perspektif kontinental dalam strategi pembangunan nasional merupakan kendala terstruktur percepatan pembangunan di wilayah provinsi berciri kepulauan. Argumentasi tersebut, mendasari dicetuskannya Deklarasi Ambon untuk membangun kerja sama antara pemerintah provinsi berciri kepulauan dalam perjuangan mereorientasi strategi pembangunan kontinental. Deklarasi Ambon melahirkan Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan (2004). Melalui berbagai tahapan rapat/diskusi/seminar/lokakarya Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan, fokus perjuangan baru teridentifikasi dalam Rapat Kerja Tahun 2008 di Menado, yakni untuk memperjuangkan UU tentang Provinsi Kepulauan. Pada Oktober 2009 di Kupang NTT, Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan diubah namanya menjadi Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKS Provinsi Kepulauan), sesuai yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya. Dalam standing argumen dengan Pemerintah, BKS tetap melandasi pada filosofi pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk adanya perlakuan khusus bagi daerah berciri kepulauan. Berbagai pertimbangan dan argumen telah dimasukkan untuk kekhususan tersebut (seperti termuat rinci dalam legal drafting dan Naskah Akademik RUU Daerah Kepulauan). Konsep/nomenklatur BKS Provinsi Kepulauan adalah RUU Daerah Kepulauan. Ketika masuk dalam wacana Badan Legislatif 2012 untuk dan menjadi agenda pembahasan DPR RI, Konsultasi Publik dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI, Fraksi-Fraksi DPR RI, dengan berbagai kementerian terkait, naskah -

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif RUU itu, diubah menjadi RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK). Dewan Pertimbangan Daerah RI (DPD RI), juga telah membentuk forum uji publik/konsultasi publik terhadap RUU Daerah Kepulauan dengan konsep/ nomenklaturnya adalah RUU Penyelenggaraan Pemerintahan/Pembangunan Daerah Kepulauan. Bagi kami (Tim Teknis BKS Provinsi Kepulauan), apapun nama/konsep/ nomenklatur yang digunakan, ide dan gagasan perjuangan telah mencapai titik paling maju (untuk belum menyatakan telah berhasil). Dalam periode kurang lebih 10 bulan (2013), Kementrian Dalam Negeri, terus menunda pembahasan RUU, dengan tidak memasukkan Pandangan Umum Pemerintah. Rapat Kementrian Dalam Negeri dengan BKS Provinsi Kepulauan (13-14 September 2013), Mendagri masih membuat pernyataan bahwa kekhususan yang diagendakan BKS Provinsi Kepulauan, cukup dimasukkan dalam Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memasukkan luas laut sebagai variabel tambahan dalam penetapan DAU Provinsi. Respon dari BKS Provinsi Kepulauan, bahwa agenda pembahasan merupakan Hak Inisiatif DPR RI, sehingga Pemerintah mewacanakannya dengan Baleg DPR RI bukan dengan BKS Provinsi Kepulauan. Informasi resmi dari Baleg DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan Tahunan 23-24 Oktober 2013, di Batam Provinsi Kepulauan Riau, bahwa pembahasan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK), dilanjutkan berdasarkan kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah. Varians Kunci Provinsi Kepulauan versus Pemekaran Provinsi Alur kedua agenda isu tersebut di atas, sesungguhnya merupakan respon terhadap luasnya daerah dan atau rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagi saya, jika benar, argumentasi pemekaran provinsi dilatari oleh berbagai fakta penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan dan pendekatan pelayanan (demikian

Page 21

lasimnya konsepsi ini digunakan untuk alasan pemekaran daerah), maka respon Pemda Provinsi NTT pada periode stagnasi perjuangan pembentukan Provinsi Flores (moratorium pemekaran daerah) untuk memperjuangkan agenda isu keseimbangan perspektif pembangunan kontinental dengan kemaritiman adalah obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Masuknya luas laut (kawasan internal: Laut Sawu) sebagai variabel dalam penetapan DAU provinsi, akan meningkatkan DAU Provinsi NTT menjadi 4 (empat) kali lebih besar dari kondisi saat ini. Data hasil evaluasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Tahun 1995 dan 1996 skala 1 : 25.000, yang dihitung dengan sistem komputerisasi (BPN NTT, seperti termuat rinci dalam legal drafting dan Naskah Akademik RUU Daerah Kepulauan) Luas wilayah Provinsi NTT adalah: 197.884.182.278 m² (197. 884, 18 Km²) terdiri dari: a) Daratan: 46.466.451.244 m² (46. 466, 45 Km²) dan b) Lautan: 151. 417. 731. 034 m² (151. 417, 73 Km²). Panjang garis pantai: 5. 618, 12 Km. Masuknya luas laut sebagai variabel penetapan DAU provinsi, merupakan varian utama dari perjuangan perlakuan khusus (Otonomi asimetris) bagi provinsi berciri kepulauan. Varian ikutan lainnya adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah provinsi yang mencakup 12 mil laut (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), akan diperhitungkan dari pulau terluar, seperti: P. Ndana (Kab. Rote Ndao), P. Dana (Kab. Sabu Raijua), P. Salura (Kab. Sumba Timur), P. Bidadari (Kab. Manggarai Barat), P. Sukun (Kab. Sikka) dan P. Alor (Kab. Alor). Dengan kata lain, dengan menghitung 12 mil laut dari pulau terluar, maka Pemda Provinsi NTT akan memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap Taman Nasional Laut Sawu. Konsekuensi tersebut, akan mendasari kewenangan operasional pemasangan rumpon, penangkapan ikan serta standarisasi jenis/kapasitas kapal dan sebagainya di wilayah perairan Laut Sawu pada Pemerintah Provinsi NTT.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif Nampaknya hanya dengan identifikasi 2 (dua) varian utama pendasaran perjuangan perlakuan khusus bagi provinsi berciri kepulauan dalam BKS Provinsi Kepulauan dengan episode sementara pembahasan RUU PPDK DPR RI (Komisi V), akan menunjukkan pilihan ini lebih faktual obyektif bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan beberapa data dan fakta pemekaran provinsi, seperti yang telah dideskripsikan di atas, saya akan mengemukakan 2 (dua) indikator utama sebagai pembanding generalisasi kedua agenda isu tersebut. Pertama: Pendekatan Pelayanan. Dengan mengandaikan Maumere ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Flores, maka rentang kendali pemerintahan dan manajemen penyelenggaraan pembangunan akan berada dalam jarak tempuh dan waktu perjalanan dari dan ke ibukota Provinsi Flores lebih jauh dan lebih lama jika dibandingkan dengan ke Kupang, ibukota Provinsi saat ini. Karena sangat pasti bahwa jalur transportasi yang digunakan adalah perhubungan darat. Dapatlah dibayangkan jarak tempuh dan waktu perjalanan dari Labuan Bajo, Ruteng, Borong, Bajawa ke Maumere. Demikian halnya dari ibukota kabupaten bagian timur Flores: Lewoleba dan Larantuka ke Maumere. Sangat kecil kemungkinan armada Trans Nusa dan atau Susi Air beroperasi efisien dan efektif pada jalur dengan waktu tempuh demikian pendek. Fakta aksesibilitas tersebut, cukup signifikan menunjukkan bahwa Pemekaran Provinsi NTT dalam rangka pembentukan Provinsi Flores, bukan untuk tujuan pendekatan pelayanan, akan tetapi membuktikan inefisiensi dan inefektivitas proses dan produk layanan itu sendiri. Apalagi dikonversi bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua: Pemekaran Provinsi NTT dalam rangka pembentukan Provinsi Flores, tidak secara otomatis menjadikan DAU Provinsi menjadi 2 (dua) kali lebih banyak dari kondisi eksisting DAU Provinsi NTT saat ini. Adanya jabatan tambahan seperti Gubernur dan perangkat Sekretariat Daerah Provinsi, legislatif serta instansi terkait dengan

Page 22

kewenangan Pemerintah, akan semakin memberi beban signifikan, di mana 2 (dua) variabel lain sebagai dasar perhitungan DAU yaitu: Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terbagi ke dalam Provinsi Induk dan Calon Provinsi. Dengan demikian, sesungguhnya yang terjadi nantinya adalah pembagian DAU Provinsi Induk dengan Calon Provinsi. Karena itu, pemekaran provinsi bukannya menyelesaikan masalah, akan tetapi justeru membawa masalah. Penutup Varian utama pemekaran Provinsi NTT dengan solusi Pembentukan Provinsi Flores, seperti yang dikemukakan terakhir, membuktikan bahwa agenda isu ini tidak obyektif dan relevan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penalaran tersebut, masihkah pantas agenda isu pemekaran Provinsi NTT atau yang lebih populer dengan Pembentukan Provinsi Flores, diwacanakan dalam berbagai tataran akademik maupun politis. Masihkah pantas agenda isu Pembentukan Provinsi Flores direkonstruksi menjadi agenda isu Pilkada Provinsi maupun pemilihan legislatif di Provinsi NTT. Jika, obyek utama yang harus dikonversikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah efisiensi dan efektivitas percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diskursus ini, perlu diapresiasi secara lebih kritis dan proporsional agar teridentifikasi varian lainnya agar semakin obyektif dan konstruktif demi masyarakat dan persada yang kita cintai Provinsi Nusa Tenggara Timur. DIRGAHAYU PROVINSI NTT 20 DESEMBER 1958 – 20 DESEMBER 2013. SEMOGA.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 23

RPDAS MASUK DALAM RPJMD NTT 

Pertama Di Indonesia

Komisi A : Dari Kiri : Daud Saleh Ludji, S.Pd, Gabriel A. K. Beri Binna, Nixon P. Y. A. Messakh, SH, Drs. G. Fransiskus Nahas

P

rovinsi NTT merupakan mengatakan, perjua-ngan DPRD Pdt. Semuel Nitti, Nixon Mesakh, satu-satunya

provinsi NTT untuk memasukkan RPDAS ke Kornelis Soi, Tony Bengu dan Syah-

yang memasukkan Ren dalam RPJMD Provinsi NTT adalah lan Kamahi, Soegiri berharap, - c a n a Pengelolaan hal positif yang patut ditiru dan pengelolaan DAS terpadu harus

Daerah Aliran Sungai (RPDAS) da- dijadikan contoh bagi provinsi lain menjadikan masyarakat sebagai lam

Rencana

Pembangunan karena baru pertama di Indonesia. pelaku utama. Karena itu, upaya

Jangka Menengah D a e r a h “Kami akan jual ini ke seluruh In- pembenahan terhadap perilaku (RPJMD) 2014-2018.

donesia dan kami akan mem- masyarakat harus terus dilakukan.

Direktur Perencanaan dan bangun NTT,” kata Soegiri. Evaluasi Pengelolaan DAS Kemen-

Dalam

pertemuan

“Harapan

kita

kedepan,

yang bagaimana masyarakat menjadi

terian Kehutanan RI, Dr. Ir. Eka W. dipandu Ketua Komisi A, Gabriel pelaku utama dalam pengelolaan Soegiri, MM dalam pertemuan Beri Bina dan dihadiri oleh ang- DAS. Yang harus kita benahi adadengan DPRD NTT di ruang rapat gota DPRD lainnya, antara lain, lah masyarakat. Selama ini kita Komisi A, Selasa (21/01/2014) Piet Rego Sole, Jhon Umbu Deta, semua kerja tapi tidak ada kerja

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 24

Pada kesempatan itu, Ga- keterpaduan pengelolaan DAS di jika briel

Beri

pengelolan

Bina DAS

ada

keluhan

terkait

menjelaskan, NTT amatlah penting dan merupa- pengelolaan DAS dapat disamharus

secara kan tanggungjawab bersama, ka- paikan dan Forum DAS akan selalu

eksplisit dan itu harus dimasukkan rena itu keterlibatan masyarakat siap membantu. ke dalam RPJMD. Dengan suknya

RPDAS

dalam

ma- sangat dibutuhkan. RPJMD,

Sementara

Menanggapi itu,

masuknya

Ketua RPDAS dalam RPJMD Provinsi NTT,

maka akan menjadi sebuah titik Forum DAS, Michael Riwu Kaho Riwu Kaho mengatakan, hal ini untuk

dilakukan

evaluasi

dan menambahkan, berdasarkan PP 37 memberikan spirit baru agar di-

perbaikan pengelolaan DAS di NTT tahun 2012, keberadaan Forum perjuangkan untuk masuk dalam kedepan. Menurut

DAS mengemban tugas membantu Rencana Beri

Pembangunan

Jangka

Bina, Gubernur. Karena itu, ia berharap, Menengah Nasional (RPJMN). (dy).

Foto : Suasana Rapat dengan Komisi A DPRD NTT

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

REDAKSI

Page 25

SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI PENDIDIKAN MENGADU KE DPRD NTT

S

ekelompok yang

mahasiswa PGRI Kupang. Kelompok

tergabung

Solidaritas

maha- meminta agar DPRD bersama

dalam siswa yang dipimpin oleh Ben- Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Mahasiswa ediktus Ulu diterima Wakil Ketua NTT

dapat

memediasi

Peduli Pendidikan mendatangi Ge- Komisi D, Jimmi Sianto, SE di ruang penyelesaian persoalan yang terdung Dewan Perwakilan Rakyat rapat komisi itu.

Daerah

(DPRD)

Provinsi

NTT,

jadi di

Dalam pertemuan itu, Ulu proses

universitas tersebut agar

perkuliahan

tidak

ter-

Selasa (11/02/2014). Kedatangan mengungkapkan keresahan yang ganggu karena dampaknya dapat mereka untuk mengadu konflik dirasakan oleh seluruh mahasiswa mengorbankan mahasiswa. Masayang terjadi antara rektor dan PGRI akibat konflik yang terjadi lah lainnya adalah kurangnya saraYayasan

Pengelola

Universitas ditubuh Universitas PGRI. Mereka na dan pra sarana seperti ruang

Foto : Jimmi W.B.Sianto, SE bersama Pata Vinsensius, SH, MM dan Servas Lawang, SH.MM saat menerima pengaduan dari Mahasiswa Solidaritas Peduli Pendidikan

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 26

Foto : Rapat Paripurna Solidaritas Peduli

Mahasiswa pengawasan secara intensif ter- pendidikaan yang layak, ilmiah

Pendidikan

menilai, hadap lembaga penyelenggaran dan demokratis.

Pemprov tidak serius mengurus pendidikan di NTT, baik itu negeri

Pada kesempatan itu, Jim-

pendidikan di Nusa Tenggara Ti- maupun swasta serta kurangnya mi Sianto, SE mengatakan, saat ini mur. “Kami menilai Pemprov NTT alokasi anggaran untuk pendidikan Dewan sedang melakukan koorditidak serius mengurus

pendidi- dan proses-proses penelitian ilmi- nasi keluar daerah sehingga hal ini

kan di daerah ini. Buktinya, ada ah. persoalan di Universitas PGRI

akan dilaporkannya kepada pimpiLebih jauh mereka juga nan DPRD untuk menindaklanjuti-

Kupang tapi sama sekali tidak ada berharap DPRD NTT dan Pemprov nya setelah selesai

kunjun-

inisiatif untuk memediasi agar agar dapat terlibat aktif dalam gan. Jimmi berharap agar kisruh tidak berlarit-larut,” kata

Ben- membangun dan menyelenggara- yang terjadi antara pihak Rektor

ediktus Ulu.

kan sistem pendidikan nasional PGRI dan pihak yayasan dapat

Menurut mereka, DPRD dengan semangat mewujudkan segera diselesaikan dengan baik NTT dan Pemprov tidak melakukan

sehingga proses perkuliahan tidak

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

REDAKSI

Page 27

KOMISI D KUNJUNGI UPTD DINAS SOSIAL PROVINSI NTT

K bidangi

omisi

D Dewan Per- Mercy Piwung, SH, Trisna Lilyani potensi untuk dijadikan lokasi agro

wakilan Rakyat Daerah Dano, SS, Drs. Antonius Timo dan wisata sehingga apabila lahan ini Provinsi Nusa Tenggara Anton Landi, disambut baik oleh dapat dikembangkan maka dapat Timur

yang

mem- Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, menjadi kebanggaan Provinsi NTT.

Kesejahteraan

Rakyat Drs. Welmus Foni dan kepala SPA Namun persoalannya, bagaimana

(Kesra), Pendidikan dan Kesehatan Riang, Lasarus Holeng, S.Sos serta mengelola lahan yang 10 Ha ini mengawali Kunjungan Kerja ke Kepala PSRKW Naibonat, Drs. Yo- menjadi taman/kebun Firdaus bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah nas Benufinit serta seluruh karya- kita sekalian. Untuk maksud terse(SKPD) yang menjadi mitranya, wan dan peserta Pendidikan dan but, Wilmus Foni telah berkoordiyakni UPTD Dinas Sosial Provinsi Latihan (Diklat) ketrampilan. NTT, Panti Sosial Pelayanan Anak

Dalam

pertemuan

nasi

dengan

Dinas

Pekerjaan

yang Umum Provinsi NTT untuk mem-

(SPA) Riang dan Panti Sosial Re- berlangsung di Aula PSRKW Nai-

buka jaringan irigasi karena di lo-

hablitasi Karya Wanita (PSRKW) bonat, Wilmus Foni menjelaskan, kasi sudah tersedia 6 sumur bor Naibonat,

Jumat

(17/01/2014). Dinas Sosial Provinsi NTT memiliki dan 2 sumur galian. Selain itu, dari

Kunker Komisi D DPRD Provinsi 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan

NTT yang terdiri dari Servatius (UPT) dengan luas lahan 10 hektar Provinsi NTT juga sudah memLawang, SH, MM, Pata Vinsensius, yang merupakan milik Pemerintah berikan 1.000 ekor ikan untuk SH, MM, Tony S. Bengu, ST, Angela Provinsi NTT. Lahan ini sangat ber- dikembangkan di kolam yang su-

Foto : Panti PSKW UPTD Dinas Sosial Provinsi NTT yang dikunjungi Komisi D DPRD Provinnsi NTT

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 28

Wilmus Foni juga menyam- menjahit. paikan kesulitan dalam mendapat-

Servas Lawang juga ber-

Setelah mendengar pen- pesan kepada peserta bimbingan

kan dana untuk pemeliharaan 34 jelasaan Kadis Sosial Provinsi NTT, yang turut hadir dalam pertemuan bangunan yang ada.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi NTT, itu agar dapat belajar dengan

Selain itu, juga dijelaskan, Servatius Lawang berharap agar sungguh-sungguh supaya dapat para remaja putri yang dibina dan dengan hadirnya Wilmus Foni se- mandiri dari ilmu yang didapat di dilatih selama 1 (satu) tahun bagai Kepala Dinas Sosial, dapat Panti. sebanyak 72 orang diambil dari membawa perubahan ke depan

Pada kesempatan itu, Mer-

kabupaten/kota se-Provinsi NTT, serta dapat bekerjasama dengan cy Piwung juga berpesan kepada dengan tujuan mempersiapkan Komisi D sebagai mitra maupun Kepala Dinas Sosial agar setelah remaja putri ini agar dapat hidup dengan Badan Anggaran sehingga dibina dengan keterampilan yang mandiri kelak di tengah-tengah impian untuk menjadikan lokasi ada, dapat diberikanlah bantuan masyarakat dengan keterampilan agro wisata dapat terwujud.

mesin jahit yang berkualitas, se-

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 29

JABATAN SEKWAN DISERAHTERIMAKAN Dalam sertijab ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan yakni; yang berkaitan dengan pegawai, keuangan dan sarana / prasarana, sehingga pejabat yang baru dapat bekerja dengan baik.

Foto : Sambutan Sekwan, Drs. Tobias Ngongo Bulu didampingi istri Ny.Marselia Bale Ate saat acara sertijab

H

al ini dikatakan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT, Drs. Kelemens Meba,MM pada acara serah terima jabatan (sertijab) Sekretaris DPRD Provinsi NTT dari DR. Filemon da Lopez, MS, yang sudah mendapat jabatan baru sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan kepada pejabat baru Drs. Tobias Ngongo Bulu di Ruang Kelimutu, Rabu (29/01/2014). Kegiatan sertijab merupakan tindaklanjut dari acara pelantikan para pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai

Keputusan Gubernur NTT Nomor UP.013.1/I/150.A/PS/2013, tanggal 31 Desember 2013. Klemens Meba mengatakan, serah terima jabatan (Sertijab) merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi/Instansi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berhasil mengkaderkan staf/ bawahannya menjadi pemimpin. Filemon da Lopez pada kesempatan itu mengatakan, kesuksesannya selama menjalankan tugas sebagai seorang Sekwan karena dukungan dari seluruh pejabat dan staf yang ada di Sekretariat DPRD. Selain itu, selalu membina hubungan baik

dengan semua anggota Dewan maupun staf/karyawan. di Setwan serta ada upaya pengkaderan yang diperjuangkan pelantikan Sekwan adalah sebuah proses panjang yang pada akhirnya dilantik pada tanggal 31 Desember 2013, sesuai Semua yang saya lakukan selama menjabat sebagai Sekwan, sematamata untuk kebaikan bersama sesuai koridor aturan yang berlaku, menjalankan tugas dengan tanpa ada halangan dan rintangan karena saya melaksanakan tugas dengan penuh kasih dan hati. Wajah boleh seram, suara boleh keras namun hati harus tetap manis.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif Sedangkan Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Tobias Ngongo Bulu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Setwan Provinsi NTT dalam sambutannya mengatakan, jabatan adalah amanah, kepercayaan yang perlu dijaga sesuai aturan yang berlaku serta memohon dukungan serta kerjasama yang tulus dan kesadaran yang tinggi dari semua

sambutannya mengatakan, kehadiran isteri PNS untuk mengikuti kegiatan Dharma Wanita berkisar 60% dan yang aktif dalam mengikuti semua kegiatan yang berjalan selama hampir 2 tahun menjadi Ketua Dharma Wanita di Setwan Provinsi NTT hanya 40%. Diakuinya, masih ada agenda kegiatan yang belum dijalankan selama menjadi

Foto : Ucapan selamat dari seluruh rekan di Setwan DPRD Prov. NTT kepada Sekwan baru dan sekalian melepas Sekwan lama seraya ucapan Doa dan harapan untuk Sekwan di waktu mendatang yang lebih baik../// www. hak-rakyat.com

pihak, baik anggota Dewan maupun seluruh staf Sekretariat, sehingga pelayanan kami menjadi lebih baik di tahun 2014 ini. Sementara itu, mantan Ketua Dharma Wanita Unit Sekretariat DPRD Provinsi NTT, Dra. Raden Rr. Sulistyo Ambarsari dalam

Ketua Dharma Wanita, dengan harapan Ketua yang baru, dapat melanjutkannya dalam kepemimpinan nya nanti. Ketua Dharma Wanita yang baru, Ibu Marselia Bale Ate mengharapkan kerjasama serta dukungan dari seluruh anggota

Page 30

Dharma Wanita, guna merajut rasa persaudaraan dan kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas diri dalam menunjang karier suami. Pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT, Drs. Klemens Meba, MM mengatakan, sertijab merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi/instansi. Dalam sertijab ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan yakni; yang berkaitan dengan pegawai, keuangan dan sarana / prasarana, sehingga pejabat yang baru dapat bekerja dengan baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berhasil mengkaderkan staf/ bawahannya menjadi pemimpin. Acara sertijab ditutup dengan ibadah singkat oleh Romo Agus Parera, yang inti khotbahnya mengatakan, sebagai penyambung lidah rakyat, perlu telinga yang tajam dan sempurna sehingga banyak mendengar tentang harapan rakyat, agar ditindaklanjuti menjadI rahmat dan harkat yang baru bagi rakyat tanpa memandang siapa orangnya. Sebab suara kebenaran seringkali datang dari orang yang kita anggap sepele. Karena itu sikap rendah hati dan m e mbuka diri perlu-

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif dikembangkan dalam pelayanan kita sehingga Lembaga DPRD ini dicintai oleh seluruh rakyat. Kepada Bapak Filemon da Lopez, Selamat bertugas di tempat yang baru dan kepada Bapak Tobias Ngongo Bulu selamat atas jabatan yang baru sebagai Sekwan Provinsi NTT. Semoga Tuhan

selalu menyertai dalam karya dan bhaktimu, kata Romo Parera. Hadir pada acara tersebut beberapa Anggota DPRD NTT, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Siprianus K. Kellen, S.Sos, M.Si, pejabat eselon III dan IV serta seluruh staf Setwan Provinsi NTT. Dalam

Page 31

acara sertijab yang belangsung hikmat dan penuh rasa kekelurgaan ini, juga dilaksanakan acara pelepasan pegawai yang telah memasuki masa purna bhakti selama tahun 2013, yakni; Habel Nalenan, SE, John Leo, Taeb Hedung dan Ruben Atamani. (Beny RW)

Foto : Acara Serah Terima Jabatan Sekwan. Nampak Asisten Umum Sekda NTT, Klemens Meba dan Kaban Diklat Provinsi NTT, DR. Filemon Da Lopez, MS.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 32

KAMI BUKAN KUMPULAN YANG TERBUANG sendiri yang sudah bisa memproduksi kaki palsu maupun alat penyanggah kaki polio dengan kualitas yang memadai hanya dengan bahan-bahan yang mudah di dapat. Salah satu bengkel kaki palsu dan alat penyanggah kaki polio terdapat di bengkel prosthese dan orthose Kube Karya Mandiri binaan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adalah Ansgar Blassius Foto : Jimmi W.B Sianto, SE. Saat berkunjung ke Kube Karya Mandiri (36) yang sudah menekuni idup seperti manusia palsu dan alat penyandang kaki pembuatan kaki palsu dan alat normal merupakan polio ternyata tidak mesti di buat penyanggah kaki polio sejak tahun dambaan setiap di luar Nusa Tenggara Timur 2008 yang beralamat di Jalan H.R penyandang cacat tuna daksa dengan biaya yang mahal karena Koroh, Sikumana Kupang. sehingga alat bantu seperti kaki ada juga bengkel dalam daerah palsu dan penyanggah kaki polio menjadi kebutuhan wajib agar bisa beraktifitas yang lebih baik. Dengan kaki palsu dan penyanggah kaki polio penderita cacat akibat amputasi kaki dan cacat polio bisa berjalan seperti manusia normal sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi. Kaki

H

Foto : Ujicoba jalan setelah dipasangkan kaki palsu

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

Buletin Legislatif

Page 33

kesempatan itu, Ansgar memperlihatkan beberapa kaki palsu yang sedang dikerjakan untuk para pasiennya yang sedang menunggu.

Diakhir pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Nusa Tenggara Foto : Salah satu pasien yang sedang dipasangkan kakinya oleh perancang kaki Ans gar asal sikka Timur berharap, Ansgar dapat terus Putra Nusa Tenggara terbuat dari kayu, karet, kulit, tingkatkan apa yang sudah dicapai Timur asal Kabupaten Sikka yang plastik silokon. Ia menjelaskan saat ini dan bisa melibatkan cacat kaki polio sejak kecil ini untuk kaki palsu kecacatan bawah saudara-saudara yang mempunyai bersama teman-teman sesamanya lutut tidak sulit pembuatannya nasib yang sama agar mau begitu gembira saat di kunjungi sekitar dua minggu sudah bisa berusaha. (eman) Wakil Ketua Komisi D DPRD digunakan pasien dan harganya Provinsi Nusa Tenggara Timur juga relatif murah. Sedangkan Bapak Jimmi W.B Sianto, SE. untuk kaki palsu kecacatan atas Tutur Ansgar , kami rasa senang lutut agak ruwet pembuatannya karena komisi yang membidangi bisa sekitar satu bulan lamanya kami penyandang cacat ini datang karena harus dibuat juga sendi di kube kami dan berdialok dengan palsu. Sementara untuk kecacatan kami. Dalam obrolan Ansgar di bawah lutut hanya dibuat sendi menceritakan tentang bagaimana palsu untuk kaki, soal harga iya proses pembuatan kaki palsu dan lumayan buat kita orang Nusa alat penyanggah kaki polio. Harga Tenggara Timur pasti mahal. kaki palsu dan alat penyanggah Bahkan sekarang sudah ada sistem kaki polio sangat tergantung pada sendi buatan yang buatan pabrik bahan-bahan yang di gunakan seperti dari Jerman sehinga tinggal seperti kerangka bisa terbuat dari dibuat rangkahnya saja, tapi semua besi, aluminium atau stainles Steel komponen di impor maka harga sementara bahan pendukung bisa sebuah kaki palsu mahal. Pada Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

REDAKSI

Buletin Legislatif

Page 34

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA Oleh : Dra. Flouri Rita Wuisan, MM Latar Belakang Bertolak dari amanat Undang undang Dasar 1945, Pemerintah sebagai abdi negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, efektifvitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik yang diberikan penyelenggara kepada masyarakat meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif yang mencakup bidang pelayanan pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal komunikasi dan informasi. lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Pelayanan publik tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Menguatnya hembusan globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi telah membawa peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi penanggung jawab/penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi masyarakat sebagai penerima layanan. B. Potret Pelayanan Publik Selama beberapa tahun terakhir, berbagai permasalahan muncul dalam rangka pelayanan publik akibat rendahnya kualitas instansi penyedia pelayanan. Kelambanan dan tingginya biaya pelayanan sangat dirasakan publik, terutama dalam berbagai bentuk pelayanan administrasi seperti KTP,

BPKB, SIM, IMB, Paspor, Sertifikat Kepemilikan Tanah, dsbnya. Gejala yang sama terjadi pada pelayanan jasa, seperti penyediaan jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, serta pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, agama, dsbnya. Dalam pemberian pelayanan barang publik juga masih jauh dari harapan dimana pengadaan dan penyaluran barang publik yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang ada dan kebutuhan masyarakat. Secara khusus kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah Provinsi NTT juga belum optimal, hal ini dibuktikan dengan : 1). Belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjabarkan dan menerapkan berbagai regulasi di bidang pelayanan publik; 2). Belum seluruh penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik memahami dan mengimplementasikan berbagai regulasi di bidang pelayanan publik; 3). Masih banyak SKPD belum menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan; 4) Evaluasi dan penilaian kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang ada di setiap SKPD belum dilakukan secara rutin. Bertolak dari kondisi faktual tersebut di atas, berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik telah diakukan oleh Pemerintah melalui penetapan berbagai kebijakan/ regulasi, penataan kelembagaan, rekruitmen dan penempatan pegawai, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dll. Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik antara lain adalah : 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

REDAKSI

Buletin Legislatif

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Definisi, Azas Dan Komponen Pelayanan Publik Ratminto & Atik Septi Winarsih (2010) mendefinisikan “Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan“. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan kata lain Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik berazaskan : a). Kepentingan Umum; b). Kepastian Hukum; c). Kesamaan Hak; d). Keseimbangan Hak dan Kewajiban; e). Profesionalitas; f). Partisipatif; g). Persamaan perlakukan dan tidak diskriminatif; h). Keterbukaan; i). Akuntabel; k). Ketepatan waktu dan; l). Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 2. Pelayanan Prima Pelayanan Prima atau “excellence service” adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani p e l a n g g an secara memuaskan (Elthainammy, 1990). Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa “Pelayanan Prima adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat) minimal sesuai standar pelayanan (cepat, tepat,

Page 35

akurat, murah, ramah). Hal yang melekat dalam pelayanan prima adalah : keramahan, kredibilitas, akses, penampilan fasilitas dan kemampuan dalam menyajikan pelayaan”. Standar Pelayanan Publik Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, yang dimaksud dengan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik terdapat 14 (empat belas) komponen minimal yang harus ada, yaitu : 1). Dasar hukum; 2).Persyaratan; 3). Sistem, mekanisme, dan prosedur ; 4). Jangka waktu penyelesaian; 5). Biaya/tarif; 6). Produk pelayanan; 7). Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 8). Kompetensi pelaksana; 9). Pengawasan internal ; 10). Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 11). Jumlah Pelaksana; 12). jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13). Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14). Evaluasi kinerja Pelaksana. D. Penerapan Standar Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelayanan Prima Penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur memang belum sesuai yang diharapkan, sebagaimana hasil penelitian/ survey Lembaga Ombudsman RI Kantor Perwakilan NTT akhir bulan Nopember 2013 yang menyatakan bahwa Kepatuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum cukup tinggi, hal ini ditandai dengan belum diterapkannya beberapa unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

REDAKSI

Buletin Legislatif

Kondisi tersebut di atas tidak dapat kita pungkiri, salah satu hal yang menyebabkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di NTT belum optimal karena seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT belum menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang publik, jasa publik maupun pelayanan administratif. Mengapa Standar Pelayanan Publik penting ? Karena Standar Pelayanan Publik merupakan : a) tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas; b) Adanya standar pelayanan dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan; c) Standar Pelayanan diperlukan di setiap Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) sebagai jaminan dan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan. Dengan perkataan lain, Standar Pelayanan Publik (SPP) sangat penting dan wajib ada dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik karena dengan adanya SPP dapat diketahui/diukur apakah pelayanan sudah sesuai atau belum, dan sebaliknya masyarakat sebagai penerima layanan dapat menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. SPP menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya penyusunan dan penerapan SPP merupakan upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas dengan memperhatikan standar, norma, kriteria atau ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penilaian kinerja pelayanan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penetapan Peraturan Gubernur ini bertujuan agar seluruh penyelenggara pelayanan/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sesuai dengan harapan/kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kemampuan penyelenggara dan kondisi lingkungan yang ada. 1. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyusunan rancangan SPP Penyusun yang ditetapkan dengan

oleh Tim Keputusan

Page 36

Kepala Penyelenggara Pelayanan (SKPD), yang terdiri dari unsur-unsur penyelenggara, instansi terkait dan bila diperlukan melibatkan tenaga ahli. Dalam menyusun SPP harus berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi manajemen, kemampuan sumber daya penyelenggara kedepan dan memperhatikan perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip dalam penyusunan standar pelayanan yaitu : a). konsensus; b). sederhana; c).Konsistensi; d). partisipatif; e). akuntabel; f). berkesinambungan; g). transparansi; dan h). keadilan. Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan SPP dapat dimungkinkan apabila dipandang perlu menambah/melengkapi komponen lain sesuai dengan karakteristik pada jenis atau pelayanan tertentu dan sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan, penyusunan komponen SPP perlu memperhatikan peraturan perundangan lain yang terkait seperti SPM, Standar Teknis Sektoral, SOP & Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 2. Pembahasan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Dalam penyusunan dan penetapan SPP wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam forum pembahasan rancangan yang telah dibuat oleh Tim Forum Pembahasan Rancangan SPP paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahapan yaitu : a) Tahapan pembahasan rancangan dan penetapan SPP dan b) Tahapan penyusunan Maklumat/Janji Pelayanan. Keikutsertaan masyarakat untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan penyelenggara. Kriteria atau penentuan perwakilan peserta dari unsur masyarakat sebagai berikut : 1) harus dapat mewakili atau mencerminkan keterwakilan kepentingan unsur masyarakat sesuai keterkaitan jenis pelayanan; 2) harus dapat mewakili baik dari kelompok masyarakat maupun dari wakil asosiasi/ korporasi/badan usaha; 3) memiliki kepedulian terhadap jenis pelayanan yang bersangkutan; 4) memiliki kompetensi, keahlian, atau pengetahuan sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; 5) dapat mengedepankan musyawarah, mufakat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan, dan 5) kriteria lainnya sesuai kondisi jenis pelayanan atau kebutuhan karakteristik pada instansi/unit pelayanan yang bersangkutan.

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

REDAKSI

Buletin Legislatif

Pembahasan SPP dilakukan oleh Tim Penyusun bersama dengan Forum Pembahasan Standar Pelayanan. Pembahasan SPP dilakukan secara musyawarah mufakat dan paling banyak dalam 3 kali pertemuan sudah harus mencapai kesepakatan antara tenaga pelayanan dengan pihak terkait. Hasil pembahasan Rancangan SPP harus dibuat/ dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan SPP dengan dilampiri Daftar Hadir peserta rapat, sebagai bukti telah dilakukan diskusi dengan mengikutsertakan masyarakat. Metode pembahasan Rancangan dapat memilih salah satu dari : Rapat Bersama, Focus Group Discussion (FGD) atau Publik Hearing. Untuk Penetapan Standar pelayanan, Tim Penyusun SPP menyiapkan konsep Keputusan Pimpinan Penyelenggara tentang Penetapan SPP dan dilampirkan Rancangan SPP yang telah disepakati. SPP yang telah dihasilkan menjadi Standar Pelayanan dengan Keputusan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan. Keputusan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan disahkan oleh pejabat di atasnya yang bertanggung jawab dalam lingkup pembinaannya. Sebelum menerapkan SPP, penyelenggara berkewajiban menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan : pernyataan janji dan kesanggupan dari penyelenggara layanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan SP yang telah ditetapkan secara konsisten; dan Pernyataan kesediaan dari penyelenggara layanan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai SP. Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah standar pelayanan ditetapkan. 3. Penerapan Standar Pelayanan Publik Penyelenggara wajib melakukan sosialisasi SPP untuk membangun pemahaman dan penyamaan persepsi sekaligus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pemuatan dalam majalah organisasi; pengumuman dalam rapat formal; pada papan pengumuman; surat kabar dan radio/televisi lokal, dll. SPP yang telah ditetapkan harus dilakukan internalisasi di dalam instansi penyedia layanan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan yang cukup kepada seluruh jajaran organisasi sehingga memudahan dalam penerapannya.

Page 37

berkewajiban menyusun dan melaksanakan rencana aksi. Rencana aksi mencakup kegiatan sebagai berikut : a) Pelatihan bagi pelaksana; b) Pengangkatan, pengisian, penyesuaian pelaksana; c) Pengadaan dan penataan sarana dan prasarana; d) Penyesuaian surat keputusan atau peraturan, misalnya terkait biaya dan prosedur; e) Penyesuaian tugas pelaksana; f) Penyesuaian kebutuhan anggaran; g) Lain-lain sesuai kebutuhan. Manfaat yang dapat diperoleh dan dirasakan oleh penyelenggara maupun penerima layanan (masyarakat) jika Standar Pelayanan Publik disusun, ditetapkan dan diterapkan secara

konsisten adalah : 1) Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan, memberi fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat. Menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. 2) Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan bernegara pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 3) Meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unitunit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat/pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, produk pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, jumlah dan kompetensi pelaksana, proses pengelolaan pengaduan, serta maklumat/ janji petugas dalam memberikan pelayanan memahami. Seorang pelanggan/penerima layanan dalam menerima layanan akan merasa puas jika apa yang diharapkan terpenuhi.

Sebelum menerapkan SPP, penyelenggara

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014

REDAKSI

Buletin Legislatif

Dalam pelayanan prima bukan hanya pelanggan (masyarakat) yang dapat merasakan kepuasan, tetapi juga semua pihak yang terkait dengan organisasi atau stakeholder meliputi penyelenggara, penanggungjawab, pelaksana pelayanan (pegawai, pendiri organisasi, pemegang saham dalam organisasi bisnis), Sedarmayanti menyebutkan bahwa dalam sektor publik, pelayanan dikatakan prima apabila : 1). Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna jasa; 2) Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan; 3). Pelayanan prima bila melebihi standar, atau sama dengan standar. Bila belum ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan, pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar, pelayanan yang dilakukan secara maksimal; 4). Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyaraka ekternal, dan masyarakat internal (SESPANAS LAN, 1998). Dalam memberikan pelayanan prima maka perlu menerapkan bentuk pelayanan yang mengedepankan perubahan perilaku aparatur yaitu : a). Perubahan Mind set (cara berpikir, pola pikir, pola sikap dan pola tindak); b). Perubahan Image dari “penguasa” menjadi “pelayan” atau “abdi”; c). Mendahulukan “ peran” dari pada “ wewenang”; d). Tidak berpikir “ouput” tetapi “outcomes”; e). Perubahan manajemen kinerja; dan f). Menjadi contoh/panutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Greenleaf dalam buku Servant Leadership menyatakan ”kepemimpinan pelayan adalah kepemimpinan berawal dari perasaan tulus yang timbul dari hati, berkehendak melayani, yaitu menjadi pihak pertama yang melayani. Pilihan berasal dari suara hati, kemudian menghadirkan hasrat menjadi pemimpin”. Karakteristik utama yang membedakan kepemimpinan pelayan dengan kepemimpinan lain adalah keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Dengan demikian, manifestasi dalam pelayanan yang diberikan adalah memastikan kebutuhan pihak lain dapat dipenuhi dengan niat hati yang tulus. Mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin, sebab itu cara yang paling efektif untuk melayani (Spears,1995). Wujud kepemimpinan pelayanan akan melahirkan pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan pri-

Page 38

ma (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sesuai standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. Selanjutnya untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan harmonis antara penyelenggara pelayanan dengan pelanggan (masyarakat) dalam pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan menggunakan pendekatan berdasarkan A3 (attitude, = sikap, attention = perhatian dan action = tindakan). Akhirnya, dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa : 1. Standar Pelayanan Publik (SPP) sangat penting dan wajib ada dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik karena dengan adanya SPP dapat diketahui/diukur apakah pelayanan sudah sesuai atau belum, dan sebaliknya masyarakat sebagai penerima layanan dapat menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. SPP menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Pelayanan prima dapat diwujudkan apabila penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik memiliki komitmen dan konsisten menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik di setiap Unit kerja. SEMOGA

Edisi I/ Januari - Pebruari/Tahun XIV/2014