Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Opini INDEX Salam sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga PENANGGUNG JAWAB
Drs. Tobias Ngongo Bulu Sekretaris DPRD Prov. NTT Redaktur Drs. Semuel D.Pakereng, M.Si (Kabag Humas & Protokol) Penyunting/Editor Dollyres Chandra, S.Sos (Kasubag Humas)
islatif/lembaga perwakilan rakyat di daerah yang mempunyai
legfungsi
pengawasan, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keu-
angan (BPK) Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi NTT TA. 2013 yang diserahkan BPK Perwakilan NTT kepada DPRD akan menjadi acuan bagi Dewan untuk mengawasi penggunaan anggaran. Sebagai pengambil kebijakan DPRD selalu mendukung untuk menjalin kerjasama diberbagai bidang. Untuk itulah DPRD menerima kunjungan dari Negara Republik Demokratik-Timor Leste guna menjalin kerjasama trilateral antara Indonesia, RDTL dan Australia.
Sekretariat
DPRD NTT sebagai wakil rakyat berupaya untuk memfasilitasi penyelesaiaan kasus pembangunan Embung Guriola di Desa Raenyale,
Zainal A. Yusuf, Aks Nurce Sombu, SH Emanuel Da Silva, SmHk Petrus S. Rairutu, S.Sos Eriftora Kolimon,S.IP, M. Si Yohanes Madi, A.Md Benny Atok
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua dan kasus TKW illegal di Kota Batam. Selain itu, upaya DPRD Provinsi NTT dalam memajukan pembangunan disegala sector dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sesuai dengan tupoksinya komisi-komisi melakukan kunjungan ke daerah lainnya sebagai perbandingan dan melihat peluang-peluang yang ada untuk dilakukan kerjasama.
Desain/Photografis Polykarpus D. Mauko, A.Md Dedy Chy. Lay
Dewan juga melakukan kunjungan kerja ke- 21 kabupaten/kota untuk melihat secara langsung kemajuan pembangunan dan kendalakendala ataupun keluhan-keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan para pembaca, terutama berkaitan dengan dinamika pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya menyampaikan permohonan maaf apabila materi yang kami sajikan belum memenuhi semua harapan para pembaca, oleh karena itu, usul, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Buletin Legislatif diedisi-edisi yang akan datang. Selamat membaca …. !!!
Kritik dan saran disampaikan melalui Email :
[email protected] Blog : humasdprdntt.blogspot.com
Tim Redaksi,
Edisi III/ Mei-JuniTahun XIV/2014
Daftar isi Berita Utama BPK Beri Opini WDP atas LKPD Pemprov. NTT
4
Dukungan DPRD NTT sukseskan Pembangunan
7
Wujudkan Provinsi Ternak, Pemprov harus lebih berani lakukan terobosan
11 Berita Khusus
Kritik dan saran dapat disampaikan melalui : Email :
[email protected] Blog : humasdprdntt.blogspot.com
13 16 18 21 22 24 25 26 27 34
Pemerintah RDT-L Silaturahmi ke DPRD NTT Pemkab Sabu Raijua Ambil Alih Paksa Lahan Masyarakat Komisi D DPRD NTT Berkunjung ke Batam Komisi D DPRD NTT Pantau Pelaksanaan UN SLTP
Komisi D DPRD NTT Temui Wakapolda NTT Komisi D DPRD NTT Desak Pemerintah Segera Pulangkan 21 TKW asal NTT Ruas Jalan Provinsi di Alor rusak parah Infrastruktur Jalan Masih Jadi Prioritas Pembangunan di TTS
Ketua DPRD NTT Menerima Kunjungan PASIS SESKOAD TNI-AD Melihat Dermaga penyeberangan Namanjawa di Kec. Kewapante Kab. Sikka dari dekat
Buletin Legislatif
Opini
Page 4
BPK BERI OPINI WDP ATAS LKPD PEMPROV NTT
GUBERNUR NTT DRS. FRANS LEBU RAYA
Foto : Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi NTT TA. 2013 kepada Ketua DPRD NTT, Drs. Ibrahim A. Medah dan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, Bernardus Dwita Pradana, SE, M,eComm di Ruang siding Utama DPRD Prov. NTT, Senin, 07/06/2014
K
epala Badan Pemerik-
Pemerintah Provinsi NTT Tahun
Dalam
sa
Anggaran 2013 kepada Ketua
memberikan
DPRD
A.
Dengan Pengecualian (WDP-
Bernardus Dwita Pradana, SE,
Medah dan Gubernur NTT, Drs.
Qualified Opinion). Opini yang
M.e - Comm
Frans Lebu Raya dalam Rapat
diberikan sama dengan tahun
Pemeriksaan
Paripurna di Ruang Sidang Uta-
sebelumnya, namun ada pen-
(LHP) atas Laporan Keuangan
ma Gedung DPRD NTT, Senin
gurangan akun yang menjadi
Pemerintah Daerah (L K P D)
(07/06/2014).
kualifikasi. Jika d a l a m L H P
Laporan
Keuangan
(BPK) Perwakilan NTT, menyer ahkan
Hasil
NTT,
Drs.Ibrahim
LHP
nya,
opini
BPK
Wajar
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 5
pengeluaran, Bagian
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, Bernardus Dwita Pradana, SE, M.e-Comm
pengalihan
Standar Berbasis Akrual yang
Pinjaman
seharusnya sudah ditetapkan
Lancar
kepada kelompok masyara-
paling lambat
kat
sebagaimana
dan
dunia
usaha
31 Mei 2014 diatur
dalam
(Koperasi) yang sudah jatuh
Permendagri Nomor 64 Tahun
tempo dan macet ke akun
2013.
lainnya tidak tepat, penya-
menambahkan,
jian belanja barang dan jasa
sinergitas
pada laporan arus kas tidak
rencana
mencerminkan kondisi yang
telah ditetapkan Pemprov NTT,
sebenarnya,
yaitu
investasi
per-
Dwita
Pradana
juga
diperlukan
pelaksanaan
aksi
sistemik
dengan
DPRD
yang men-
manen, aset tetap, pena-
dorong progress tindak lanjut
tausahaan penerimaan dan
Pemerintah Daerah, berdasar-
pengeluaran utang PFK oleh
kan hasil pemeriksaan BPK dan
BUD tidak tertib, dan nilai
berbagai
realisasi PKB dan B B N K B
meningkatkan kualitas pengel-
lain
untuk
tahun 2012 sebanyak 8 akun
belum
dengan
olaan dan tanggung jawab
maka tahun 2013 berkurang
pelaporan realisasi yang me-
keuangan daerah dintaranya
menjadi 7 akun.
madai. Berkaitan dengan hal
dengan
tersebut,
bangun SPIP yang baik, dan
Dwita Pradana mengatakan,
Pradana
daklanjuti
2013 antara lain, selisih ku-
bijakan
kecurangan yang berindikasi
rangnya
Akuntansi
kas
di
TA
Bendahara
Akuntansi, dan
Bagan
Sistem Akun
untuk
mem-
perlu segera menetapkan Ke-
pada
APH
untuk
dengan
kualifikasi
yang
Dwita
BPKP
meminta agar Pemprov NTT
menjadi
permasalahan
didukung
pihak
menin-
tindakan
pidana.
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Opini
Sementara itu, Ketua DPRD NTT, Ibrahim Medah berharap agar Pemerintah Provinsi NTT dapat segera menindaklanjutinya. Dan sesuai fungsi pengawasan, DPRD akan terus memantau sampai sejauhmana tindaklanjut yang s u d a h
Buletin Legislatif
Page 6
dilakukan agar supaya tekad untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat tercapai. Terhadap LHP BPK tersebut, Gubernur Lebu Raya dalam sambutannya menyatakan, akan memperbaiki sis-
tem kerja laporan keuangan, membangun sinergitas dan melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, khusunya di bidang akuntansi. (Itin).
Edisi IV/Juli-Agustus/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 7
DUKUNGAN DPRD NTT SUKSESKAN PEMBANGUNAN
foto : Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013, Senin (14/042014) di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT.
G
ubernur NTT, Drs.
segenap komponen masyara-
masyarakat Nusa Tenggara Ti-
Frans Lebu Raya
kat NTT yang telah bekerja
mur
menyampaikan
ker as
dikatakan Lebu Raya
apresiasi
dan
berbagai kebijakan, program
Pengantar
terima kasih yang tulus kepada
dan kegiatan pembangunan
Keterangan Pertanggungjawa-
DPRD NTT karena tanpa ada
yang dilaksanakan selama ta-
ban
dukungannya
pembangunan
hun 2013. Dengan harapan
Tenggara
di NTT tidak akan sukses atau
kiranya kerja keras yang sudah
garan 2013, Senin (14/042014)
akan
dilakukan bersama dalam me-
di Ruang Sidang Utama DPRD
sendat. Hal yang sama juga
layani
Provinsi NTT.
disampaikan Gubernur kepada
masyarakat, berkontribusi bagi
pimpinan
terwujudnya
berjalan
partai
tersendat-
politik
dan
guna
dan
mendukung
membangun
tercinta.
(LKPJ)
Demikian Laporan
Gubernur
Timur
dalam
Tahun
Nusa Ang-
kesejahteraan
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 8
Lebu Raya mengatakan, se-
garaan pemerintahan daerah
selalu berpijak pada berbagai
bagai kepala daerah tentunya
dalam suatu kurun waktu ter-
regulasi
bertanggung jawab terhadap
tentu,
angan negara dan daerah, se-
pelaksanaan
disampaikan
pemerintahan,
sehingga
LKPJ
secara
yang prinsipil
dangkan
pengelolaan kebijakan
keuumum
pembangunan, ekonomi dan
bersifat informative dari kepala
pengelolaan keuangan dae-
kemasyarakatan
wilayah
daerah kepada Dewan ten-
rah Provinsi NTT tahun 2013 baik
NTT, untuk itu dalam penyam-
tang pelaksanaan tugas-tugas
pendapatan, belanja maupun
paian
pemerintahan selama TA 2013.
pembiayaan
LKPJ
kepada
di
kepala
dewan
daerah
ditetapkan antara Pemprov NTT
pelaksanaan dari amanat UU.
Misi, Strategi, 8 Agenda pem-
dan DPRD Provinsi NTT sesuai
No 32 Tahun 2004 tentang
bangunan dan 4 tekad Pem-
Nota Kesepakatan nomor Hk.13
pemerintahan
LKPJ
bangunan Nusa Tenggara Ti-
Tahun 2012 dan 9/DPRD/2012
merupakan
mur sesuai dengan Perda no-
tanggal 7 September 2012. Ten-
pelaksanaan
mor 17 tahun 2008 tentang
tang kebijakan umum Ang-
rencana
garan Pendapatan dan Bel-
daerah.
kepala
daerah
progress
report atau
laporan
pen-
Selanjutnya
pada
telah
Visi,
tugas
merupakan
daerah,
pembangunan
capaian kinerja dalam satu ta-
jangka
menengah
daerah
hun anggaran juga merupakan
(RPJMD) 2009-2013), Lebu Raya
informasi tentang penyeleng-
menyampaikan,
anja Daerah Tahun Anggaran 2013.
pemerintah
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 9
Lebih lanjut Lebu Raya menjelaskan, dalam TA 2013, Pemerintah garakan
NTT
Tugas
menyelengPembantuan
yang diterima dari Pemerintah Pusat dengan total dana sebesar Rp.156,6 M lebih dengan realisasi
keuangan
sebesar
Rp.151,8 M lebih (96,91%). Tugas pembantuan ini dikelola oleh Sembilan SKPD yakni; Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Berkaitan
dengan
penyelenggaraan han,
kinerja
pemerinta-
pelaksanaan
pem-
pemuda; serta agenda khusus
Pertanian dan Perkebunan, Ba-
penanggulangan
dan Ketahanan Pangan dan
pembangunan
kemiskinan, daerah
per-
Penyuluhan, Dinas Tenaga Ker-
bangunan dan pelayanan ke-
batasan, pembangunan dae-
ja
m as y ara ka ta n ,
rah
Kelautan dan Perikanan, Ba-
Gu b er nu r
kepulauan
dan
daerah
pemrawan
dan
dan
Transmigrasi,
Pengelola
Dinas
menyampaikan kinerja 8 agen-
bangunan
Perbatasan,
da pembangunan pada tahun
bencana semuanya telah ber-
dan RSU. Prof.DR. W.Z. Johan-
2013 yaitu pemantapan kuali-
jalan sesuai program dan regu-
nes Kupang.
tas pendidikan, pembangunan
lasi yang ada.
kesehatan, pembangunan ekonomi; pembangunan
in-
frastruktur; pembinaan system daerah
hukum yang
berkeadilan; konsolidasi tata ruang
dan
pengelolaan lingkungan hidup;
pem-
berdayaan perempuan, anak
dan
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Dijelaskannya,
Page 10
dalam
dan fisilitasi penyelesaian perse-
tahun 2011 sampai dengan ta-
penyelenggaraan tugas umum
lisihan batas daerah di provinsi
hun
pemerintahan,
NTT; kelima: pencegahan dan
kelurahan yang telah meneri-
aspek yang dilaksanakan oleh
penanggulangan
bencana
ma program desa/kelurahan
Pemerintah Provinsi NTT yaitu;
berkaitan
bencana
mandiri anggur merah; dan
pertama: kerjasama antar dae-
alam dan bencana social; ser-
sampai bulan desember 2013
rah di bidang peternakan, ke-
ta keenam : penyelenggaraan
total pengembalian kelompok
budayaan,
ketentraman
masyarakat dari program de-
ada
enam
pariwisata
dan
transmigrasi; kedua: kerjasama peternakan,
budayaan,
pariwisata
ketahanan
pangan;
ke-
dan
ketertiban
umum.
daerah dengan pihak ketiga di bidang
dengan
201,
sudah
891
desa/
sa/kelurahan mandiri anggur
Diakhir pengantar LKPJ Gubernur
NTT
TA.2013
Lebu
merah kepada desa/keurahan sebesar
Rp.37,2 milyar
lebih
dan
Raya menyampaikan, berkai-
dengan jumlah pengembalian
ketiga:
tan dengan pelaksanaan pro-
terbesar dari Kabupaten Alor
koordinasi dengan instansi verti-
gram Desa/Kelurahan Mandiri
sebesar Rp. 5 milyar lebih, disu-
cal
Anggur Merah, dalam tahun
sul Kabupaten Ende sebesar
2013
dana
Rp. 4,3 milyar lebih dan Kabu-
juta
paten Flores Timur sebesar Rp.
di
daerah
ketahanan pengawasan dan
di
bidang
pangan, pemerintahan
perencanaan
telah
disalurkan
masing-masing
pem-
kepada
pem-
pada 306 kecamatan di 21 ka-
binaan batas wilayah, berupa
bupaten/kota. Lebih lanjut Gu-
inventarisasi persilisihan batas
bernur Lebu Raya menjelaskan,
daerah antar kabupaten/kota
sejak program ini dirilis pada
bangunan;
keempat:
306
Rp.250
desa/kelurahan
4,2 milyar lebih.(onQ)***
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 11
WUJUDKAN PROVINSI TERNAK, PEMPROV HARUS LEBIH BERANI LAKUKAN TEROBOSAN pengawasan yang ketat
kan
terhadap
pemotongan
vaksin dan obat-obatan untuk
dan penyelamatan ter-
mencegah dan memberantas
hadap
wabah penyakit ternak.
sapi
betina
produktif juga terhadap
menjamin
Dalam
ketersediaan
rekomendasi
pemotongan bibit pe-
yang dibacakan Pdt. Semuel
jantan potensial. Selain
Victor Niti, STh mencakup Bi-
itu,
perlu
dang Pemerintahan Umum, Bi-
pengem-
dang Perekonomian dan Pem-
bangbiakan bibit ternak,
bangunan, Bidang Keuangan
baik sapi, babi maupun
Daerah,
kambing melalui Insemi-
jahteraan Rakyat.
Pemerintah
melakukan
dan
Bidang
Kese-
nasi Buatan (IB) dan juga
Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya
mengelola
secara
baik sistem pembelian serta pendistribusian bibit ternak melalui bantu-
Dalam mewujudkan Provinsi
rangka
tekad
Ternak,
an sosial maupun swakelola.
sebagai
Disamping masalah bibit ter-
Pemerintah
nak, Pemerintah juga diharap-
Provinsi (Pemprov) NTT harus lebih berani untuk melakukan berbagai terobosan, termasuk pengalokasian anggaran yang
memadai. Demikian salah satu point rekomendasi DPRD NTT terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2013 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama, Rabu (14/05/2014). Sehubungan tekad tersebut, Dewan mengharapkan Pemerintah
terus
melakukan
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Bidang
Kesejahteraan
Page 12
Pimpinan SKPD. D a l a m
rakyat, DPRD NTT mengharap-
kesempatan
itu
juga
kan Pemerintah Provinsi men-
akukan
dorong penyelesaian persoa-
omendasi DPRD Provinsi NTT
lan penanganan TKI dengan
Terhadap LKPJ Gubernur NTT
membuat laporan detail ter-
TA 2013. (Itin).
penyerahan
dilRek-
hadap para PJTKI yang bermasalah perlu
dan
lebih
kedepannya
optimal
dalam
memberikan perhatian terkait d e n g a n pengawasan
p r og r a m tenaga
kerja
diberbagai perusahaan atau usaha
swasta.
dengan
ini,
mengharapkan Provinsi
Berkaitan Dewan Pemerintah
menindaklanjuti
pro-
gram peningkatan kualitas dan produktivitas
dengan a s pe k
tenaga
kerja
mempertimbangkan wilayah
sasarannya
dan
maupun mendorong
program peningkatan kesem-
Foto : Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah membahas jadwal kegiatan depan setiap bulan
patan kerja bagi masyarakat. Di
Bidang
Keuangan
Daerah Dewan lebih menyoroti masalah tanah milik Pemprov NTT yang
harus segera di in-
ventarisir,
penghapusan
hibah
aset
tanah
dan
Pemprov
kepada pihak swasta, ganti rugi, pemanfaatan tanah, juga penyelesaian administrasinya. Rapat
Paripurna
yang
dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nelson Matara, S. IP, M. Hum ini dihadiri oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan sejumlah
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 13
Pemerintah RDT-L Silaturahmi ke DPRD NTT ▪Tawarkan Kerjasama Trilateral
Foto : Wakil Ketua DPRD NTT , Nelson O. Matara, S.Ip, M.Hum saat memimpin rapat dengan Delegasi RDT-L di Ruang Kelimutu DPRD Prov.insi NTT.
Pemerintah
Republik
NTT, Kamis (12/6/2014) di Ruang
dan Menteri Luar Negeri RI,
Demokratic Timor Leste (RDT-L)
Kelimutu mengatakan, kerjasa-
Marty Natalegawa. Gagasan
bersilaturahmi ke DPRD Provinsi
ma antara RDT-L dengan Indo-
ini telah ditindaklanjuti dengan
NTT. Kedatangan delegasi RDT-
nesia sudah disiapkan sejak 2
penandatanganan MoU pada
L untuk menginformasikan ten-
tahun yang lalu. Gagasan ini
tanggal 12 Mei 2012 yang lalu
tang konsep kerjasama trilat-
berawal dari kunjungan Men-
di
eral, terutama di daerah per-
teri Luar Negeri RDT-L dan Gon-
Negeri RDT-L dengan Menteri
batasan antara NTT dengan
cavales yang saat menjabat
Luar Negeri RI, dengan sisaksi-
Timor Leste.
sebagai Menteri Perekonomian
kan Perdana Menteri RDT-L dan
dan
Presiden Indonesia.
Deputi
delegasi
Joao Goncavales
RDT-L,
saat per-
temuan dengan DPRD Provinsi
Pembangunan
Presiden Susilo
Foto : Anggota Delegasi dari DRT-L di Ruang kelimutu DPRD NTT
Republik
Bambang
dengan
Dili
antara
Menteri
Luar
Indonesia, Yudhoyono
Foto : Kunjungan RDT-L di sambut oleh Sekretari DPRD Prov. NTT, Drs. Tobias Ng. Bulu dan Kabag Humas, Drs. Semuel D. Pakereng, M.Si
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Page 14
Selain itu, menurut Gon-
ran Australia, Paul Henderson
cavales, MoU ini juga untuk
dan Adam Giles menyatakan
jasama
mempelajari
kesediaannya
tungkan bagi ketiga negara
bangkan
dan
mengem-
pendekatan
multi-
sektoral. Gugus tugas ini harus
untuk
berker-
jasama.
Goncavales yakin kerini
akan
mengun-
(RDT-L, Indonesia dan Austral-
Lebih lanjut Goncavales
ia). “Saya yakin kita semua pu-
pekerjaannya
menjelaskan, k e r j a s a m a
nya tujuan dan tradisi, nilai dan
kepada sub komite kerjasama
trilateral ini meliputi pengem-
prinsip yang sama dan pada
ekonomi bilateral dibawah joint
bangan ekonomi, pariwisata,
dasarnya
komisi antara Timor Leste dan
tekhnologi, infrastruktur dan so-
saudara sehingga dapat dibu-
Indonesia.
sial, termasuk didalamnya kese-
at
nian, k e b u d a y a a n dan
memberberantas kemiskinan”,
olahraga.
kata Goncavales.
melaporkan
Selama proses kerjasama ini kata Goncavales, Men-
konsep
kita
masih
kerjasama
ber-
untuk
teri Wilayah Utara Persemakmu-
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 15
Wakil Ketua DPRD, Nelson O. Matara, S.IP, M. Hum
sosial, kesenian, kebudayaan dan olahraga.
yang memimpin pertemuan itu
Dalam pertemuan yang
mengatakan, DPRD Provinsi NTT
dihadiri anggota DPRD NTT, Nel-
sangat mendukung kerjasama
son berharap agar kerjasama
trilateral
trilateral
ini.
Nelson
juga
ini
dapat
berterima kasih atas kerjasama
depankan
yang baik antara Timor Leste,
raan dan yang terutama ada-
Australia dan Indonesia.
lah keuntungan bagi masyara-
Nelson
mengatakan,
keadilan,
mengekeseta-
kat.
DPRD NTT selalu membuka diri
Diakhir pertemuan terse-
bagi kerjasama ini dan mem-
but, Delegasi RDT-L dan DPRD
berikan input berkaitan dengan
Provinsi NTT saling memberikan
masalah-masalah
cenderamata sebagai tanda
menyangkut
ekonomi,
yang pari-
wisata, tekhnologi, infrastruktur,
persahabatan. (dy).
Buletin Legislatif
Opini
Page 16
PEMKAB SABU RAIJUA AMBIL ALIH PAKSA LAHAN MASYARAKAT
Foto : Pertemuan dengan Masyarakat Sabu Raijua membahas tentang Pembangunan Embung Guriola yang kini menuai masalah
Belasan
orang
yang
but, ketua rombongan, Ferdi-
merupakan perwakilan pemilik
nand Baramata mengungkap-
mereka telah memberikan la-
lahan
perkebunan
Menurut
F er di na nd,
di
Desa
kan, lahan perkebunan milik
han kering untuk dibangun em-
Kecamatan
Sabu
mereka yang selama ini dijadi-
bung, namun Pemkab Sabu
Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
kan sebagai lahan untuk men-
Raijua tidak menyetujuinya dan
Senin (30/06/2014) mendatangi
cari nafkah telah diambil alih
memilih
Gedung DPRD Provinsi N T T.
paksa oleh Pemkab Sabu Rai-
mereka.
Kedatangan mereka u n t u k
jua untuk membangun em-
mengungkapkan, sebelumnya
mengadukan t i n d a k an
bung. M e n u r u t Ferdinand,
tidak ada sosialisasi soal pem-
Pemerintah K a b u p a t e n
diatas lahan itu sudah ada
bangunan embung diatas la-
(Pemkab) Sabu Raijua yang
ratusan pohon lontar, jati dan
han perkebunan mereka, per-
dianggap telah mengambil alih
pohon kelapa yang merupa-
temuan yang dilakukan Pem-
paksa tanah sawah milik mere-
kan sumber penghasilan mere-
kab setelah proyek embung
ka untuk dibangun embung.
ka untuk mencukupi kebutuhan
selesai ditenderkan. Hal ini su-
Kedatangan mereka diterima
sehari-hari. “Lebih baik kami
dah kami laporkan kepada
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT,
mati saja daripada lahan mata
DPRD Sabu Raijua, namun kata
Nelson O. Matara, S. IP, M. Hum
pencaharian
diambil,”
Ferdinand, DPRD setempat tid-
di Ruang Komisi A.
kata Ferdinan dengan nada
ak ada respon dengan masa-
kesal.
lah ini.
Raenyale,
Dalam pertemuan terse-
kami
lahan
perkebunan
Ferdinand
juga
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 17
Lebih
lanjut
Ferdinand
PP untuk keluar dari lahan yang
mengungkapkan, pada tang-
sudah mereka miliki secara sah
gal 25 Juni 2014 yang lalu, Bu-
sejak tahun 1962.
pati Sabu Raijua, Ir. Marthen
Menanggapi
Dira Tome bersama Kepada
gaduan
Dinas PU Sabu Raijua, Lay Rohi
masyarakat/pemilik
dan ratusaan anggota Pol PP
Desa Raenyale, Nelson Matara
mendatangi
mengatakan,
mas yarakat/
yang
pen-
disampaikan lahan
Pemkab
di
Sabu
pemilik lahan perkebunan dan
Raijua seharusnya melakukan
memaksa mereka keluar dari
pendekatan
lokasi tersebut karena pem-
sebelum proyek ditenderkan,
bangunan embung akan sege-
untuk itu DPRD NTT a k a n
ra dilakukan. Hal ini dibenarkan
menyurati Pemkab setempat
salah satu korban Berni Ke
untuk melakukan pendekatan
yang turut hadir dalam per-
secara
temuan tersebut.
masyarakat pemilik lahan agar
B e r n i mengungkapkan
terlebih
persuasif
dahulu
dengan
K e
tidak terjadi kesalahpahaman
rasa
dan tidak ada pihak yang diru-
kekecewaannya karena telah diseret paksa oleh anggota Pol
gikan. (dy).
Buletin Legislatif
Opini
Page 18
KOMISI D DPRD NTT BERKUNJUNG KE BATAM
Komisi D DPRD Provinsi
secara garis besar ruang ling-
NTT kali ini memilih Kota Batam
kup bidang tugas komisi D yaitu
sebagai kota tujuan kunjungan
bidang kesejahteraan rakyat
kerja komisi, karena Batam di-
antara lain; kesehatan, pen-
anggap sebagai kota yang
didikan, sosial dan tenaga ker-
meningkat dan mampu ber-
cukup berhasil dan mengalami
ja.
tahan saat krisis global melan-
kamajuan yang cukup pesat,
Kasubdit
Humas
dan
bukan saja di bidang industry,
Publikasi, Ilham Eka Hartawan
ekonomi,
yang
tapi
juga
bidang
mewakili
Pimpinan
Lebih lanjut Eka Hartawan
menjelaskan,
pertum-
buhan ekonomi Batam terus
da dunia, m e n e m p a t k a n Batam sebagai loko motif pembangunan ekonomi nasional,
ketenagakerjaan, sosial, pen-
BP.Batam, saat menerima ked-
didikan dan kesehatan dimana
atangan Komisi D menyam-
bahkan dengan kemampuan
sektor-sektor ini merupakan bi-
paikan selamat datang dan
pertumbuhan t e r s e b u t
dang tugas komisi D. Hal ini di
terima
pemerintah menjadikan Batam
ungkapkan Jimmy Sianto, SE
memilih Batam sebagai daerah
sebagai ketua rombongan tim
kunjungan kerja. Eka menjelas-
kunjungan kerja komisi D DPRD
kan, Batam merupakan pulau
NTT saat pertemuan di Kantor
yang dikembangkan sebagai
zone), dimana pelaksanaann-
Badan
daerah
ya telah diresmikan oleh Presi-
Pengusahaan
(BP.Batam),
Batam
Jumat
kasih
karena
industri
sudah
sejak
tahun
1971. Selain sebagai kawasan
(23/05/2014). Selain menyam-
industry,
paikan maksud dan tujuan kun-
memiliki tiga fungsi utama yaitu
jungan komisi D ke Batam,
sebagai pusat perdagangan,
Jimmy
pariwisata dan alih kapal.
juga
menyampaikan
Pulau
Batam
juga
s e b a g a i kawasan dan pelabuhan bebas (free trade
den
RI,
Susilo
Bambang
Yudhoyono p a d a 19 Januari 2009 lalu.
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 19
Berkaitan
dengan
bi-
dang tugas komisi D, Eka Harta-
memerlukan skill atau ketrampi-
sarana prasarana gedung pen-
lan yang memadai.
didikan yang ada di Batam ka-
wan mengatakan, kemajuan
Sementara itu, Humas BP
ta Jaka, telah menghasilkan
investasi di Batam, tidak hanya
Batam, Jaka Prasetya men-
lulusan terbaik SDM anak bang-
meningkatkan lapangan kerja
jelaskan,
selalu
sa yang berpotensi teradap
pada sector formal, melalui
memperhatikan
pem-
perkembangan pembangunan
permintaan tenaga kerja oleh
bangunan di sektor pendidi-
di Batam saat ini dan
beberapa
perusahaan
kan,
akan datang.
beroperasi
di
yang
Batam, tetapi
pemerintah
yakni
yang
berkaitan
dengan peningkatan sumber
yang
Lebih lanjut Jaka menjelaskan,
pembangunan
kesehatan
diarahkan
untuk
meningkatkan
kesadaran,
kemauan
kemampuan
dan
hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud
kesehatan
derajat
masyarakat
yang
optimal sehingga dapat hidup produktif
secara
ekonomi.
Demi
sosial
dan
mewujudkan
derajat kesehatan yang opti-
mal bagi masyarakat Batam, maka upaya kesehatan deselenggarakan
dengan
me-
manfaatkan ilmu pengetahuan Foto : Rapat Komisi D dengan Mitra mengenai masalah TKI di Batamyang dipimpin oleh Sekterais Komisi D, Jimmy Sianto, SE
dan teknologi secara terpadu
juga
merangsang
dengan mengutamakan pen-
pertum-
daya manusia lewat pendidi-
dekatan
buhan lapangan kerja pada
kan formal dan informal untuk
yanan
sektor informal, termasuk tena-
menciptakan generasi muda
han penyakit, penyembuhan
ga kerja asal NTT juga direkrut
yang handal dan cerdas serta
penyakit
sekitar tujuh ribuan orang yang
dapat menciptakan lapangan
kesehatan. Semua ini dilakukan
kebanyakan bekerja di sektor
kerja sendiri tanpa menunggu
untuk mengoptimalkan pela-
informal seperti tenaga security
peluang atau lowongan kerja
yanan
dan juga sektor jasa lainnya.
dari pemerintah. Hal ini terbukti
masyarakat Batam secara ter-
fasilitas pendidikan yang ada di
integrasi dan berkesinambun-
kebu-
Kota Batam saat ini tercatat;
gan dengan mengedepankan
tuhan tenaga kerja di Batam
373 Taman Kanak-kanak, 324
nilai-nilai
yang
adalah
Sekolah Dasar, 129 S L T P, 81
kesehatan
teknisi di galangan kapal dan
SMU/SMK, 1 Politeknik dan 8
pihak kepada rakyat, bertindak
perusahaan
Perguruan Tinggi/Akademi. Dari
cepat, tepat dan transparan.
Menurut Eka Hartawan, peluang
potensi
paling
dan
besar elektronik
yang
peningkatan
kesehatan, serta
pela-
pencegapemulihan
kesehatan
kepada
pembangunan yang
selalu
ber-
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Page 20
Staf humas BP. Batam ini
sarana prasarana kesehatan di
harap, agar potensi yang ada
juga memberikan gambaran
Kota Batam (fasilitas esehatan)
di
singkat
rombongan
antara lain; 14 unit Rumah Sakit,
peluang
komisi D bahwa luas wilayah
64 unit Puskesmas, 83 unit Ru-
Provinsi NTT dengan Kota Ba-
Pulau Batam 415 KM2 dengan
mah Sakit Bersalin, 111 unit
tam
laju
Apotik, 148 unit Toko Obat dan
pelatihan yang berbasis ket-
193 unit Balai Pengobatan.
rampilan
kepada
pertumbuhan
penduduk
setiap tahun meningkat yaitu
Batam
dapat
membuka
kerjasama
dalam
hal
antar
melakukan
maupun
keahlian
tercatatat sampai dengan kon-
Diakhir pertemuan ter-
yang diperlukan bagi tenaga
disi Mei 2014 jumlah penduduk
sebut, Jimmy Sianto menyam-
kerja asal NTT sehingga di-
Batam laki-laki 585,891, per-
paikan, atas nama Pemerintah
manapun
empuan 542,719 jiwa. Untuk
dan rakyat NTT menyampaikan
merupakan tenaga siap pakai
memfasilitasi
terima kasih kepada BP.Batam
baik di sektor formal maupun
yang sudah meluangkan waktu
informal. (onQ)***
kesehatan
pelayanan
dengan
pertum-
buhan penduduk yang ada,
untuk
menerima
pemerintah telah menyiapkan
komisi D DPRD NTT. Jimmy ber-
mereka
berada
rombongan
Foto : Rapat di ruangan Komisi D dengan Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson O. matara, S,Ip, M.Hum
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 21
KOMISI D DPRD NTT PANTAU PELAKSANAAN UN SLTP
Foto : Kunjungan Komisi D DPRD NTT di SMP Negeri 1 Kupang, dipimpin Ketua Komisi D DPRD NTT, Servas Lawang, SH. MM
Komisi D DPRD Provinsi
NTT, Ayub Mooy dan Humas
mang sangat disesalkan pihak
Setwan
Kepala
sekolah karena dalam pem-
mantau pelaksanaan Ujian Na-
Sekolah, Thimotius Selly, M. Pd
belajaran, para siswa sudah
sional Sekolah Lanjutan Tingkat
menjelaskan,
dibekali
Pertama (SLTP) di Kota Kupang
UN 513 orang, namun 1 orang
karakter, namun para orang
dan Kabupaten Kupang untuk
siswa
tua
melihat secara langsung ke-
Menurut
lancaran pelaksanaan UN.
telah
NTT, Selasa (06/05/2014)
me-
Dalam pemantauan di
DPRD
tidak
NTT,
jumlah
peserta
mengikuti
Thimotius,
pihaknya
menghubungi
mendatangi
ujian.
langsung
dan orang
dengan
yang
kurang
pembinaan berperan.
Thimotius berharap agar semua
peserta yang mengikuti
UN
dapat lulus semuanya.
SMP Negeri I Kupang, Komisi D
tua murid yang bersangkutan
yang terdiri dari Servas Lawang,
untuk mengikuti ujian susulan,
Servas berharap agar peserta
SH, MM,
namun
tidak
yang mengikuti UN tidak saja
s e r t a
mengikuti juga dengan alasan
lulus semua tetapi dapat mem-
didampingi Kabid Pendidikan
yang tidak jelas karena takut
peroleh nilai diatas standar na-
Dasar Dinas P dan K Provinsi
menghadapi ujian. Hal ini me-
sional.
Trisna
Tony Bengu, ST dan
Dano, SS
siswa
tersebut
Pada
kesempatan
itu,
Buletin Legislatif
Page 22
Servas juga menekan-
didik mengikuti UN, kata Ndu
sekolah yang lama terlambat
kan agar pihak sekolah tidak
Ufi, pihak sekolah membentuk 2
memasukan data sekolah.
saja memperhatikan kuantitas
rombongan belajar.
tetapi kualitas juga harus diperhatikan. Setelah Negeri
I
meninjau
Kupang,
SMP
Kabid Pendidikan Dasar
Lebih lanjut Ndu Ufi men-
Dinas P dan K Provinsi NTT, Ayub
jelaskan, walaupun sarana dan
Mooy selaku koordinator dana
prasarana SMP Reformasi Plus
BOS menyarankan agar pihak
Komisi
D
didirikan oleh Yayasan Kristen
sekolah
pemantauan
di
Pendidikan Reformasi sejak ta-
data
SMP Reformasi Plus Noelbaki,
hun 2000 masih s a n g a t
tambahan dana. Menurutnya
Kabupaten
Dalam
terbatas, namun pihak sekolah
karena kelalaian pihak sekolah
pemantauan di SMP Reformasi
berusaha untuk terus mening-
tidak memasukan d a t a
Plus Noelbaki, Kepala Sekolah,
katkan mutu pendidikan. Ndu
menyebabkan Silpa BOS tahun
Samuel Ndu Ufi menjelaskan,
Ufi mengakui kalau ada dana
2013
jumlah peserta UN 79 orang,
Bantuan Operasi Sekolah (BOS),
Pemerintah Pusat sudah mem-
namun 1 orang tidak mengikuti
namun tahun
berikan dana BOS yang cukup
ujian tanpa alasan yang jelas.
penurunaan dibandingkan ta-
Untuk mempersiapkan peserta
hun lalu karena manajemen
melanjutkan
Kupang.
ini mengalami
segera
agar
±
7
memasukan
dapat
Miliar,
diberikan
padahal
besaar. (dy).
Foto : Pertemuan Komisi D DPRD NTT dengan SMP Reformasi Plus Noelbaki, Kabupaten Kupang pimpinan Samuel Ndu Ufi, ikut dalam rombongan antara lain Ketua Komisi D, Servas Lawang, SH, MM, Tony S. Bengu, ST , Trisna L. Dano, SS dan di damping oleh Kasubag Humas, Dollyres Chandra, S.Sos
Buletin Legislatif
Page 23
Komisi D DPRD NTT Temui Wakapolda NTT, Bahas Kasus TKW
Foto : Pertemuan Komisi D DPRD NTT dengan Wakapolda NTT Guna membahas masalah 21 TKW asal NTT yang sementara dalam proses hukum di Ruang Kerja Wakapolda NTT, Selasa (02/06/2014) Kasus 21 TKW asal NTT di
salah seorang dari TKW yang
Dalam pertemuan terse-
Batam yang sementara dalam
dibawa lari.
Menyingkapi hal
but, Jimmi Sianto sebagai pim-
proses hukum, kini bertambah
tersebut, Komisi D DPRD Provinsi
pinan rombongan mendesak
panjang terkait adanya 2 TKW
NTT antara lain, Jimmi Sianto,
agar
yang selama ini ditampung
SE , Mercy Piwung, SH dan Tony
Laura itu segera ditangkap.
oleh Pastor Paskal di Paroki
Bengu, SP, didampingi Kepala
Selain itu, Jimmi juga
St.Petrus Batam dibawa kabur
Bidang Pelatihan dan Penem-
meminta pihak Kepolisian untuk
oknum bernama Ote, orang
patan Tenaga Kerja Dinas Na-
menjamin keselamatan Romo
suruhan
kertrans
Paskal yang berada di Batam.
Ibu
Laura,
perekrut
Provinsi
NTT,
Paulus
tenaga kerja yang berdomisili
Kedang menemui Wakapolda
di
NTT,
Desa
Tilong,
Kabupaten
Kombespol SH,
Monang
MM,
oknum
bernama
Ibu juga
Menanggapi kasus tersebut Wakapolda NTT menyam-
Kupang. Tidak hanya memba-
Manullang,
Selasa
paikan, pihak Kepolisian sudah
wa lari, Ote juga melakukan
(02/06/2014) di ruang kerjanya
berupaya maksimal untuk me-
teror dan mengancam Romo
untuk mempertanyakan proses
nangani kasus pengiriman TKI
Paskal lewat sms dari HP milik
penanganan kasus tersebut.
i l e g a l seperti ini, n a m u n
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Page 24
“Warga Negara Indonesia kan
DPRD NTT mendorong Pemprov
kan semua sumber informasi
bebas untuk bepergian kema-
NTT menyiapkan lapangan ker-
harus kita dapatkan dari sana,
na-mana, tidak ada larangan,
ja.
tidak bisa serta merta langsung
jadi kita tidak punya kekuatan hukum
untuk
melarang
Lebih laanjut Kombes mengatakan,
pun kita tangkap dia itu harus
seseorang bepergian. Jika ter-
proses penegakan hukum ter-
kita serahkan ke Batam, tidak
jadi
anak
sebut berdasarkan locus tem-
bisa
dibawah umur baru bisa di-
pus atau tempat kejadian, ka-
pemalsuan dokumen disana”,
tangani itupun didaerah di-
rena ada di dua tempat kejadi-
ungkap Wakapolda.
mana
an. Menyangkut terancamnya
memperkerjakan
dia
dipekerjakan”,
jelasnya.
Pol
Manullang
menangkap orang itu. Kalau-
Romo
Manullang
Paskal,
Manullang
diproses
disini,
Manullang
bahkan,
karena
menam-
pihaknya
sudah
menjelas-
mengatakan, Romo harus lapor
melakukan penyidikan, namun
kan, hal mendasar yang me-
ke Polda setempat agar ber-
karena
nyebabkan
dasarkan hasil penyidikan disa-
maka belum bisa ditindak. Ka-
berbagai kasus TKI adalah ma-
na
rena itu pihaknya berinisiatif un-
salah tidak adanya lapangan
kesini.
terjadinya
pekerjaan. “Solusinya adalah
mereka
minta
bantuan
tuk Khusus
masalah
belum
ada
mendatangi
laporan
orang
tua
Ibu
kedua korban yang dibawa lari
kita mensosialisasikan kepada
Laura, “langkah yang baru bisa
itu di Kecamatan Insana Barat,
masyarakat bahwa sebenarn-
kita lakukan adalah Polda NTT
Kabupaten
ya mereka itu dijual kalau tidak
mengecek
manifest
mendapatkan keterangan dan
resmi atau ilegal, kalau legal
menyangkut
kebenaran
bukti
berarti harus ada pelatihan”,
keberadaannya di Tilong, teta-
bisa segera menindak oknum
tegasnya. Manullang meminta
pi siapa yang memberangkat-
tersebut. (Itin).
sebagai
TTU
untuk
laporan agar
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 25
Komisi D DPRD NTT Desak Pemerintah Segera Pulangkan 21 TKW Asal NTT
Kunjungan kerja (Kunker)
siang (27/5).
Anggota Komisi D DPRD NTT ke
gota Komisi D, Mercy Piwung,
Anggota Komisi D, Alex
SH yang ingin agar hal seperti
mengatakan,
Batam dalam rangka penja-
Kase
masalah
ini jangan pernah terjadi lagi.
jakan
bidang
tenaga kerja tidak mungkin
“Kita sudah jelek di mata na-
diwarnai
bisa selesai jika semua aturan
sional, setelah proses hukum,
dengan persoalan TKW asal NTT
tidak dijalankan dengan hati
segera pulangkan anak-anak
yang ada di Batam. Pada saat
nurani, tidak jujur untuk menga-
itu”, tandasnya.
yang
tasi persoalan.
kerjasama
di
ketenagakerjaan
bersamaan
Kunker
tersebut
temuan
dengan ada
Menanggapi hal terse-
per-
Sementara itu, Tony Ben-
but, Yohana Lisapali yang me-
antara
Kementerian
gu meminta untuk percepat
wakili Pemprov menyampaikan
Pemberdayaan
Perempuan
pemulangan 21 TKW asal NTT
akan
dan IOM yang membahas per-
yang berada di Batam. “Kalau
dengan semua instansi terkait
soalan pemulangan 21 TKW
kita masih menganggap mere-
sesuai mekanisme yang ada
asal NTT di Batam yang semen-
ka
sebab
tara ditampung di Paroki St.
resikonya, Pemprov NTT harus
mekanisme terkait pemulangan
Petrus Batam.
pulangkan mereka ke NTT, te-
mereka. “Jika memang Kemen-
gas Tony.
terian yang berwenang untuk
Hal ini terungkap saat Komisi
D
menggelar
rapat
anak-anak
apapun
berkoordinasi
Pemerintah
memliki
Sianto
juga
memulangkan
dengan Asisten I Setda NTT, Yo-
secara tegas meminta
agar
tentu kami akan berkoordinasi,
hana Lisapali, Dinas Nakertrans
Pemprov
segera
tapi kalau tidak, nanti kami
NTT, Dinas Sosial NTT, dan Ba-
memulangkan ke 21 TKW asal
akan minta persetujuan DPRD
dan Pemberdayaan Perempu-
NTT dengan cara apapun. Hal
d a l a m menentukan ang-
an di Ruang Komisi
senada juga disampaikan Ang-
garan”, jelas Yohana.
D, Rabu
Jimmy
NTT,
segera
NTT
dapat
anak-anak
ini
(Itin).
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Page 26
RUAS JALAN PROVINSI DI ALOR RUSAK PARAH ▪Tim Kunker DPRD NTT Prihatin
Foto : Kunker Anggota DPRD NTT, Gabriel A.K. Beri Binna, saat berada di lokasi Jalan Provinsi yang kondisinya sangat rusak parah di ruas Jl, Lola-Hobala, tampak juga dibawah adalah ruas jalan sepanjang Wolwal yang juga mengalami hal yang sama.
Ruas jalan provinsi yang
itu
2015, fisik pekerjaan akan di-
Beri Binna meminta agar pe-
perpanjang ± 2 KM badan
nanganan segmen ini dapat
jalan
diprioritaskan peningkatannya
pelengkap
Ruas jalan ini merupakan jalur
untuk
dapat
penghubung utama ke Desa
kerusakan yang lebih parah
Mataraben, Kecamatan Alor
pada
menghubungkan
Desa
Lola
dan Desa Habola, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaen Alor
mengalami
rusak
parah.
Barat Daya. Hal ini terungkap saat kunjungan kerja Tim DPRD NTT ke Kabupaten Alor yang
Pada
kesempatan
mencegah
setiap
kerusakan-
musim
satunya akses jalan darat yang
Lebih kepada
lanjut
pekerjaan
proyek
mempertimbangkan
ruas jalan ini sulit untuk dilalui”,
tahan
na. Turut hadir dalan kujungan
kata Beri Binna.
harapan masyarakat. Oken...
menangani
langsung
jaan ruas jalan di Alor.
peker-
Beri
Binna
juga
jalan
dikatakan
pelaksana
DPRD NTT, Gabriel A.K. Beri Binyang
maka
menggunakan
apabila
dinas/badan
hujan
masyarakat
dipimpin oleh Ketua Komisi A
tersebut,
terjadi
agar
bangunan
dengan aman dan nyaman.
hujan.
“Ruas jalan ini merupakan satu-
beserta
proyek, ini
harus segala
aspek teknis agar hasilnya berlama
sesuai
dengan
mengungkapkan, pada tahun
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 28
Infrastuktur Jalan Masih Jadi Prioritas Pembangunan di TTS
Foto : Kiri : Per temuan Tim Kunker dengan Bupati TTS, Ir. Paul V.R.Mella, M.Si Kanan : Tim melakukan Kunjungan ke lokasi pekerjaan jalan
I
nfrastruktur jalan dan jem-
Kepada Tim Kunjungan
batan masih menjadi pri-
kerja DPRD Provinsi NTT yang
oritas
pembangunan
terdiri dari Ir. Emelia J. Nomleni,
jelaskan
Pemerintah Kabupaten Timor
Drs. Herman Banoet, M.Si, Jhoni
pembangunan seperti bantuan
Tengah
TTS,
Army Konay, A.Md, dan Petrus
perumahan, listrik dan irigasi,
Ir.Paul V.R. Mella, M.si menga-
C. Kase, S.Pd, Mella menga-
beras
takan, Pemda TTS sudah men-
takan, selain jalan, jembatan
masalah
gusulkan pengalihan status 5
yang ada di daerah selatan
menyangkut pegawai
ruas jalan menjadi jalan strate-
pun menjadi prioritas karena
K2.
gis, yaitu Soe-Kapan-Eban, Ka-
volume
Pemerintahan
pan-Fatumnasi-Nenas-Nofin-
melewati jalan tersebut cukup
Sekretaris desa akan direkrut
Sutual-Oelenu,
-
tinggi, sehingga cepat rusak.
dari PNS.
-
“Kami
Selatan.
Mnelaanen
-
Bupati
Ayu
Oe‘o
menyangkut
bantuan
kondisi
Pemerintah,
kepegawaian
Sedangkan Desa,
Honor untuk posisi
Diakhir pertemuan, Tim
Niki-Niki-
dengan Provinsi dan sudah ka-
Kunjungan Kerja DPRD Provinsi
Pusu-Oeplici-
mi usulkan juga dalam Musrem-
NTT
Noemuke-Oni. Hal itu disam-
bang, mudah-mudahan dalam
meninjau
paikan Paul Mella saat per-
perubahan bisa diakomodir”,
proyek yang salah satu dian-
temuan
jelas Mella.
taranya
Oenlasi-Boking,
dengan
Anggota
sudah
yang
Lebih lanjut Mella men-
koordi nasi
Bokong-Wanibesak,
Tupas
kendaraan
proses yang harus dilewati.
menyampaikan beberapa adalah
ruas
akan lokasi jalan
DPRD Provinsi NTT yang sedang
Dalam kesempatan ter-
sepanjang Mollo Selatan-Mollo
melakukan kunjungan kerja di
sebut juga Bupati TTS menjelas-
Tengah hingga di Desa Kapan
Kabupaten Timor Tengah Se-
kan tentang penetapan Ibuko-
dimana ada beberapa proyek
latan, Kamis (26/06/2014) di ru-
ta Kabupaten Daerah Otonomi
pengerjaan jalan yang tengah
ang kerjanya.
Baru Amanatun dan seluruh
dilakukan. (Itin).
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Page 29
KETUA DPRD NTT MENERIMA KUNJUNGAN PASIS SESKOAD TNI AD
Foto : Ketua Rombongan, Letkol Inf Yulius W. menyerahkan Cinderamata berupa Plakat kepada Ketua DPRD NTT, Ibrahim A. Medah, di Ruang Rapat Kelimutu, Selasa, 13/05/2014
K
etua
DPRD
Provins
ambah
1
orang
selanjutnya
penyelenggara/pendukung.
Nusa Tenggara Timur
Seskoad,
menerima kunjungan
akan melaksanakan Kuliah Ker-
KKL Wilayah Pertahanan di 11
Perwira Siswa (Pasis)
ja Lapangan (KKL) Pembinaan
kodam, 20 provinsi dan 20
Dikreg LII Lembaga Sekolah
Satuan (Binsat) dan Studi Kewi-
polda.
Staf dan Komando Angkatan
layaan di Provinsi Nusa Tengga-
Darat (Seskoad) Tahun Ang-
ra Timur.
garan 2014 di Ruang Kelimutu
pasis
Pakarlit
Mereka
akan
Untuk Tenggara
melaksanakan
Provinsi
Timur, jelas
Nusa Yulius,
Kepada Ketua DPRD
pasis melaksanakan KKL Binsat
didampingi
Gedung DPRD Provinsi Nusa
yang
sejumlah
dan Studi Wilayah Pertahanan
Tenggara
Anggota Dewan, Yulius men-
di Kabupaten Kupang dan Be-
jelaskan untuk tahun 2014 dari
lu, Yulius mengharapkan DPRD
Seskoad yang melakukan KKL
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Letkol Inf Yulius W., Dalam kun-
ini
memberikan m a s u k a n dan
jungan ini Yulius membawa 8
jumlah 401 orang, terdiri atas
orang perwira siswa (pasis) dit-
200 orang Pasis dan 102 orang
Timur,
Kupang,
Selasa (13/5/2014). Kunjungan ini dipimpin
secara
keseluruhan
ber-
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 30
Foto : Ketua DPRD NTT saat menerima Rombongan dari PASIS SESKOAT TNI-AD kritikan tajam b e r k a i t a n
lam melaksanakan tugas di
tentang pembinaan territorial
dengan harapan masyarakat
satuan.
sebagai
di daerah-daerah perbatasan. Tujuan
meningkat-
pengetahuan
atau knowledge untuk dikem-
Wilayah
kan kemampuan Pasis Dikreg LII
bangkan
Pertahanan ini dilakukan, pa-
Seskoad TA 2014 untuk men-
tahuan ilmiah atau science.
par Yulius, guna mempelajari
gidentifikasi permasalahan di
Penelitian
dan mendalami serta melihat
wilayah dan mampu menja-
rangka memberikan saran dan
implementasi pembinaan terri-
wab tuntutan perkembangan
masukan strategis transformasi
torial TNI AD di 11 kodam dan
zaman
TNI AD bidang binter yang se-
20
profesinalisme,” kata Yulius.
provinsi
guna
KKL
Kemudian
suatu
sebagai
dijadikan
sampel
bekal
guna
meningkatkan
Pasis
Di samping itu, lanjutnya
Dikreg LII Seskoad TA 2014 da-
lagi, melaksanakan penelitian
menjadi dilakukan
pengedalam
dang dirumuskan oleh Pokja Mabesad.
Buletin Legislatif
Opini
Page 31
“Selanjutnya hasil dari KKL Wila- gota Dewan yang telah me- semua guna kemajuan bangsa yah Pertahanan ini akan dijadi-
restui, memfasilitasi dan mem-
dan negara tercinta,” ungkap
kan bahan diskusi dan seminar
bantu
Medah. (Z 41 NL)
Pasis Dikreg LII Seskoad TA 2014
proses perencanaan dan per-
pada
siapan kegiatan KKL Wilayah
10
September
2014
selama
pelaksanaan
dengan tema “Melalui Kuliah Kerja Lapangan Wilayah Per-
Pertahanan ini.
tahanan
DPRD, menyambut baik dan
Pasis
Dikreg
LII
Sementara
itu
Seskoad TA 2014, Kita Bangun
mendukung
Binter yang Profesional Menuju
naan kegiatan tersebut. Di-
Tranformasi
dalam
harapkannya, program yang
Pokok’,”
positif ini terselenggara dengan
TNI
Pelaksanaan
AD
Tugas
lancar
jelasnya. Atas dasar itulah atas
dengan
dan
penuh
Ketua pelaksa-
tertib
rencana.
sesuai Dewan
nama lembaga Seskoad Yulius
sangat mendukung kegiatan
mengucapkan
yang
ini, mudah-mudahan terlaksa-
kepada
na dengan lancar dan menjadi
terima
sebesar-besarnya
Ketua DPRD dan seluruh ang-
sumbangsih
pemikiran
kita
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 32
Opini
LEGISLASI DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP OLEH :
IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH (Ketua DPRD Prov. NTT) ekonomi di pihak lain yang
Kehadiran berbagai ke-
berdampak pada ketidakseim-
bijakan
bangan dengan kondisi alam
dapat
yang diberi sebagai ruang ke-
lingkungan.
hidupan manusia (biosfer).
terkini mencatat bahwa setiap
Disadari
sepenuhnya
mengatasi
degradasi
Beberapa
data
mes-
hari tercatat 195 km² hutan hu-
kipun dalam jarak 34 tahun
jan tropis telah berubah men-
(1972-2014) seruan itu memba-
jadi jalan, lahan pertanian dan
hana, namun kerusakan ling-
keperluan
kungan
berlangsung
tanah berubah menjadi pa-
menuju kearah yang semakin
dang pasir; 1,5 juta ton bahan
mencemaskan dengan hadirn-
buangan beracun dilepaskan
ya gejala pemanasan global
ke lingkungan; 50 sampai 100
Hanya satu bumi (only one
dan perubahan iklim. Indonesia
spesis tumbuhan dan binatang
earth),
sendiri
akibat penggundulan hutan.
demikian
judul
buku
bahwa
belum
terus
telah
aktif
dalam
dan Rene Dubos (1972) se-
keputusan konferensi dunia itu
penduduk dunia yang semakin
bagai
mengenai
dengan menerbitkan Undang-
padat hingga 7 milyar dan
keadaan planet bumi sebelum
undang (UU) Nomor 4 Tahun
akan mencapai 9 milyar pada
pelaksanaan konferensi dunia
1982
akhir abad 21.
pertama tentang lingkungan
ketentuan Pokok Pengelolaan
hidup tahun 1972 di Stockholm
Lingkungan
yang
status lingkungan hidup di Indo-
Swedia, yang kemudian me-
kemudian diganti UU No. 23 Ta-
nesia (SLHI, 2012) menunjukan
nyepakati tanggal 6 Juni se-
hun 1997 tentang Pokok-pokok
bahwa degradasi lingkungan
bagai hari Lingkungan Hidup
Pengelolaan Lingkungan Hidup
di Indonesia juga meningkat,
Sedunia.
bumi
serta ketentuan pelaksanaan
catatan
keprihatinan
lainnya, terutama tentang ana-
tanan RI yang dikutip WWF,
terhadap
lisis mengenai dampak ling-
sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2
lingkungan
kungan (AMDAL), UU inipun
% dari hutan Indonesia me-
(penurunan derajat mutu ling-
kemudian
lagi
nyusut setiap tahunnya, 130
kungan) yang terjadi akibat
dengan terbitnya UU Nomor 32
juta hektar hutan yang tersisa
perkembangan
Perlin-
di Indonesia, 42 juta hektar di-
Pengelolaan
antaranya sudah habis dite-
Hanya
mengundang dunia
waktu
degradasi
teknologi
satu
itu
ilmu
dan
Tahun
(teknosfer)
dan
dungan
pengejaran
keuntungan
ketentuan-
Hi dup
diperbaharui
2009 dan
hidup (PPLH).
tentang
lagi
km²
mengimplementasikan
tentang
Belum
98
yang ditulis oleh Barbara Ward laporan
hasil
lainnya;
pertambahan
Beberapa data tentang
Kementerian
Kehu-
bang. Kualitas udara menurun,
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Page 33
terutama di daerah perkotaan,
kepentingan pelestarian ling-
menguasai bumi harus bekerja
karena tingkat pertambahan
kungan
keras untuk meningkat mutu
kendaraan bermotor 4 kali lipat
bangunan
dan
didamaikan
industry,
kualitas
air
dengan
pem-
ekonomi
dengan
konsep
Konsep pembangunan berke-
menurun dan DAS kritis mening-
pembangunan
kat tiga kali lipat yang me-
(sustainable
nyebabkan
ki-
atau yang disebut juga pem-
erasi
riman dan banjir yang lebih
bangunan berwawasan ling-
(transgeneration
sering terjadi.
kungan
paradigma
Bumi hanya satu, sehingga kini
data
atau cara pandang baru untuk
yang lebih dahulu hidup di da-
degradasi lingkungan hidup di
memberikan makna bagi pem-
lamnya harus bijaksana untuk
atas menjadi sinyal untuk mem-
bangunan yang tidak merusak
mewariskan lingkungan hidup
prioritaskan
lingkungan.
Pembangunan
yang lebih baik bagi masa de-
lingkungan hidup yang bersifat
berkelanjutan merupakan alter-
pan anak cucu. Karena itu kon-
menyeluruh dengan melibat-
natif yang arif. Oleh karena itu,
sep pembangunan berkelanju-
kan semua pihak, termasuk leg-
pengelolaan alam tidak hanya
tan memiliki beberapa karak-
islative yag mempunyai posisi
mengutamakan
kepentingan
teristik. Pertama, dari perspektif
dan peran politik yang strategis
m a n u s i a
s e p i h a k
kelestarian. Kedua, perspektif
untuk
(antroposentris),
banjir,
Gambaran
banjir
pembangunan
memperjuangkan
bijakan
ke-
pengarusutamakan
pembangunan
berwawasan
lingkungan. Pertentangan
antara
berkelanjutan
lingkungan.
development)
sebagai
lanjutan
dikaitkan
dengan
kepentingan masa depan genyang
kemudian perspective).
tetapi
etika lingkungan. Ketiga, pola
mengkalkulasi keseimbangann-
piker jangka panjang. Keem-
ya dengan kelestarian alam
pat,
atau bahkan manusia yang
bumi.
diberi
mandate
ilahi
untuk
kesadaran
hanya
satu
Buletin Legislatif
Page 34
Kelima,
diperlukan
bersama
gerakan
(collective
move-
galami gangguan, maka yang
limbah ke sungai/laut tanpa
lain akan terganggu pula.
diolah terlebih dahulu.
ment) yang bersifat transgen-
Dalam membangun komitmen
6. Ikut serta menjaga kelestari-
erasi.
bersama untuk pelestarian ling-
an hutan dari upaya pen-
pem-
kungan, perlu mengadopsi dan
curian atau penebangan
b er k el a nj u ta n
menularkan norma-norma pe-
illegal.
Keenam,
kebijakan
pengarusutamaan b a n gu n a n (sustainable
delelopment
as
lestarian
lingkungan
mainstream) menjadi paradig-
agenda 21, yaitu :
ma yang wajib ada pada
1.
Menghemat
dalam
untuk kegiatan pemukiman pemakaian
semua aspek pembangunan.
SDA, terutama SDA yang
Pembangunan
berkelanjutan
tidak
berbeda secara tegas dengan
bumi,
pembangunan
logam).
konvensional
yang haya mengejar pertum-
terbarukan gas,
7. Tidak memanfaatkan lahan dan industry di wilayah konservasi.
(minyak
mineral
dan
Muncul
pertanyaan,
apakah isu lingkungan hidup menjadi isu wajib dalam forma-
2. Menggunakan energy alter-
si kebijakan Negara yang harus
native yang terbarukan sep-
diambil oleh Dewan bersama
ling-
erti angin, sinar matahari dll.
Eksekutif.
kungan alam dan social. Ada
3. Tidak melakukan tindakan
tiga aspek yang harus men-
merusak kelestarian fungsi
tusional di Indonesia ataukah
galami
secara
SDA seperti menggunakan
apakah konstitusi kita menc-
pem-
peledak untuk menangkap
erminkan diri sebagai konstitusi
bangunan berkelanjutan, yaitu
ikan dan menebang pohon
hijau (green constitution) ? UUD
pembangunan manusia, pen-
yang dilindungi.
1945 memberikan dua bentuk
buhan
ekonomi
mengabaikan
aspek
pertumbuhan
seimbang
dengan
dalam
kungan
Apakah menjadi
isu isu
lingkonsti-
gentasan kemiskinan dan pe-
4. Tidak melakukan perburuan
pengakuan terhadap hak-hak
lestarian ekosistem (Emil Salim,
dan perdagangan hewan
fundamental di bidang pengel-
2010). Ketiganya saling ber-
yang dilindungi.
olaan
pengaruh dan mempunyai kai-
5. Tidak melakukan tindakan
tan fungsional satu sama lain,
yang
dapat
mencemari
sehingga jika salah satu men-
SDA misalnya membuang
lingungan
hidup
(Santosa, 2010). Pertama, hak subyektif yang diatur dalam p a s a l 28 H ayat (1) y a n g
Buletin Legislatif
Opini
Page 35
berbunyi “Setiap orang berhak
bisa dipisahkan. Fungsi legislasi
5. Prinsip internalisasi biaya ling-
hidup
dan
berkaitan dengan kekuasaan
kungan (internalization of envi-
bathin, bertempat tinggal, dan
dewan untuk membuat un-
ronmental cost and incentive
mendapatkan
dang-undang atau di daerah
mechanism).
sejahtera
lahir
lingkungan
hidup yang baik dan sehat ser-
berupa
ta berhak memperoleh pela-
(Perda) yang dapat berwujud
DPR dalam menghasilkan ke-
yanan
kebijakan regulative ataupun
tentuan tentang masalah ling-
ling-
kebijakan distributive dan redis-
kungan dapat ditelusuri pada
kungan hidup merupakan ele-
tributive dalam bidang ling-
sejumlah
men
pem-
kungan (green legislation). Efek
dihasilkan, yaitu UU Nomor 4
nasional
dari kebijakan regulasi mem-
Tahun 1982 tentang Ketentuan-
sebagaimana disebutkan da-
persyaratkan dukungan ang-
ketentuan Pokok Pengelolaan
lam pasal 33 ayat (4) sebagai
garan (green budget) agar ke-
Lingkungan Hidup; UU No. 5 Ta-
berikut : “Perekonomian nasion-
bijakan tersebut dapat terim-
hun
al
plementasi dan konsekuensinya
Ekonomi Ekslusif Indonesia; UU
dewan
mengontrol
No. 5 Tahun 1990 tentang Kon-
dengan prinsip kebersamaan,,
(green control) untuk menjamin
servasi Sumber Daya Hayati
efisiensi
berke-
agar kebijakan pelestarian ling-
dan Ekosistemnya; UU No. 41
berwawasan
kungan secara operasional tid-
Tahun
lingungan, kemandirian serta
ak menyimpang dari tujuann-
dengan UU No. 23 Tahun 1997
dengan
ya.
t e n ta n g
kesehatan”.
pengakuan
Kedua,
wawasan
penting
bangunan
dalam
ekonomi
diselenggarakan berdasar
atas
demokrasi
ekonomi
berkeadilan,
lanjutan,
menjaga
keseim-
bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
peraturan
harus
daerah
Arah dari kebijakan atau
Secara
historis,
peran
regulasi
1983
yang
tentang
1982
yang
Zona
diganti
Un da n g - u n da n g
Pokok Lingkungan Hidup yang
regulasi yang dihasilkan dari
kemudian
berwa-
fungsi legislasi dilaksanakan un-
dengan dikeluarkannya UU No.
wasan lingkungan sebagaima-
tuk mendukung pembangunan
32 Tahun 2009 tentang Perlin-
na
berwawasan
dungan dan Pengelolaannya.
Pembangunan diamanatkan
membutuhkan
konstitusi
kelembagaan
lingkungan
diperbaharui
lagi
mengacu pada lima prinsip :
Di Nusa Tenggara Timur sendiri
DPR yang berwawasan ling-
1.
antar-
ada Peraturan Daerah No. 5
kungan
generasi (intergenerational eq-
Tahun 2008 tentang Pengel-
uity)
olaan Daerah Aliran Sungai,
dalam
2. Prinsip keadilan dalam satu
yang merupakan Perda Inisiatif
menanggulangi
generasi (intragenerational eq-
Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
uity)
rah Provinsi Nusa Tenggara Ti-
untuk
melaksanakan secara
efektif
mencegah, dan
memperbaiki
dapat
fungsinya
kerusakan
Prinsip
Prinsip
keadilan
lingkungan. Fungsi dewan ada
3.
pencegahan
dini
tiga,, yaitu fungsi legislasi, fungsi
(precautionary)
anggaran dan fungsi control.
4. Prinsip perlindungan keraga-
Ketiga fungsi ini saling terkait,
man hayati (conservation of
bisa dibedakan, namun tidak
biological diversity)
mur. (Protokol)
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Page 36
MELIHAT DERMAGA PENYEBERANGAN NAMANJAWA DI KECAMATAN KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA DARI DEKAT
Pembangunan dermaga
untuk menghubungkan jalan
lah untuk memberi kemudahan
Namanjawa
darat yang terputus. Dengan
aksesibilitas
di Kecamatan Kewapante Ka-
demikian kehadiran dermaga
penduduk pada daerah ter-
bupaten
penyeberangan
pencil dan daerah pedala-
penyeberangan Sikka
merupakan
Namanjawa
pengembangan jaringan lintas
di Kewapante adalah sebuah
penyeberangan
rangkaian dari kerterpaduan
Nusa
Tenggara
di
Provinsi
Timur
untuk
konsepsi
pembangunan
man. Rentang ke terkaitan untuk
menghadirkan
wilayah Indonesia. Upayah ini
lanjutan sebagai realitas peli-
ini sesungguhnya merefleksikan
dilakukan
batan negara dalam sebuah
konsepsi
pengembangan
adanya
kesejahteraan
untuk
penyeberangan
dermaga
ransportasian
dengan
berke-
mobilitas
menghubungkan jalur selatan sejalan
secara
ket-
bagi
Namanjawa
jangka
panjang
ruang
konektivitas
negara
lalu
lintas
pengembangan
transportasi
mensejahterakan masyarakat.
angkutan sungai, danau dan
penyeberangan sebagai jem-
Sedangkan pada sisi lainnya,
penyeberangan ( LLASDP).
batan bergerak di Indonesia
keberadaan dermaga ini ada-
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Opini
Rentang
ke
terkaitan
terus
mengalami
Page 37
perubahan
pertahun
menjadi
untuk menghadirkan dermaga
sekitar 4% - 5,6% pertahun atau
bangan
penyeberangan
Namanjawa
total pergerakan hampir men-
Dermaga
ini sesungguhnya merefleksikan
capai 75 % dari moda trans-
Namanjawa.
konsepsi
portasi yang lain. Hal ini menun-
jangka
panjang
pengembangan
lalu
bahwa
peran
penyeberangan
Pembangunan dermaga dengan nilai total anggaran
angkutan sungai, danau dan
angkutan penyeberangan di
sebesar Rp 34.408.139.000,00 ini
penyeberangan
Nusa Tenggara Timur sangat
di biayai oleh Pemerintah pusat
LLASDP).
jukkan
dibangunnya
serta
(
lintas
pertim-
Foto : Ir. OSwaldus, M.Si dan Petrus Rego Soleh, SH saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Namanjawa di Kab. Sikka
Bagi
Nusa
sebagai
Tenggara
Provinsi
Timur
Kepulauan
berpengaruh terhadap aksesi-
melalui Kementerian Perhub-
bilitas
jasa,
ungan Republik Indonesia dan
orang,
barang,
dengan aneka kemajuan dan
kendaraan
hewan.
dikerjakan secara fisik oleh PT
keterbatasan prasarana dan
Kewapante secara geografis
Atlantic Citra Perkasa dengan
sarana,
dermaga
terletak pada daerah utara
superfisi PT Indotec, sementara
penyeberangan
Namanjawa
Provinsi Nusa Tenggara Timur
dalam pembangunan tahap II.
di
merupakan
dengan jarak tempu 210 mil
Pembangunan tahap I dimulai
kebutuhan untuk mendorong
laut,
pergerakan
sejak
pertumbuhan
barang
jasa
rencanakan
kehadiran
Kewapante
operasional
dan
dengan dan
serta
angkutan penyeberangan di
kendaraan dan hewan yang
Nusa
cukup
Tenggara
Timur
yang
tinggi
± 7% s/d 9%
tahun
tahun 2016.
2013
dan
rampung
di-
pada
Buletin Legislatif
Page 38
Foto : Pelabuhan Namanjawa Dengan pembangunan dermaga
ini,
maka
secara
penyeberangan dengan 1000 GRT.
kuantitas terdapat 21 dermaga penyeberangan
di
Nusa
Timur
jumlah
penyeberangan
peran
pemerintah
daerah
pembangunan
dalam
dan
pengel-
p em ba ng u na n
katnya BUMN di bidang ASDP.
bagi
sungai, danau dan penyeber-
kapal-kapal
penyeberangan
yang
angan (ASDP) dalam kerangka;
ada di Nusa Tenggara Timur.
(1) Meningkatnya jumlah prasa-
Rata-rata dermaga penyaber-
rana
angan yang ada memiliki fasili-
penyeberangan yang memen-
tas movable bridge ( jembatan
uhi standar yang di tentukan;
bergerak ) untuk melayani naik
(2) Meningkatnya kelaikan dan
turun
jumlah
kendaraan
dan
dermaga/lintas
sarana
ASDP;
(3)
penumpang dari dan ke kapal
Meningkatnya
keselamatan
motor penyeberangan. Mova-
ASDP; (4) meningkatnya ke-
ble bridge mampu di lalui ken-
lancaran
daraan dan alat berat dengan
moda angkutan penumpang
tonase mencapai 45 ton serta
dan
dapat melayani kapal motor
menigkatnya
perpindahan
kendaraan
antar serta
pelayanan
serta
dan
akan menjadi titik sambung
an g ku t a n
ASDP
swasta
olaan
pelintasan
yang
katnya
Peningkatan pelabuhan
angkutan perintis ; (5) Mening-
juga untuk memenuhi sasaran
motor
Tenggara
Provinsi
sampai
mening-
Ini juga untuk menguatkan pola
pengembangan
sistem
transportasi di wilayah Nusa Tenggra Timur yang lebih di titik beratkan pada upaya : per-
tama , menghubungkan daerah/wilayah yang masih terisolir, untuk meningkatkan distribusi barang dari kantong-kantong produksi dimana sebagian kantong produksi berada di wilayah
pedalaman yang sistem
transportasinya
belum
terjangkau secara optimal.
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
Buletin Legislatif
Kedua,
menunjang
exspor
dari
wilayah
kegiatan
antara
Kabupaten
Page 39
dengan
bangan
transportasi
antar
Provinsi
lebih mengharmonisasi koneksi-
moda pada pulau-pulau terde-
Nusa Tenggara Timur baik da-
tas pertumbuhan antara Kabu-
pan dan kawasan perbatasan.
lam kawasan timur Indonesia.
paten maupun antara kota-
Guna meningkatkan pertum-
kota kecil dan daerah sekitar.
rangan Namanjawa di Keca-
buhan
Keempat,
pengembangan
matan Kewapante Kabupaten
daerah Nusa Tenggara Timur
koneksitas untuk meningkatkan
Sikka ini di harapkan dapat
maupun
aksesibilitas
meningkatkan aksesibilitas ba-
ekonomi
wilayah
Indonesia
di
secara
prasarana
portasi
bangkan
meningkatkan
produksi dan strategis dan ka-
Tenggara
strategis
wasan prioritas, meningkatkan
umumnya maupun pulau Flo-
akses
res pada khususnya dengan
peran
sektor
dominan
dalam
pertumbuhan
dan
menunjang
dan
penyeber-
dan
jasa
peme-
(RI–Timor
Leste)
Selatan
rataan pertumbuhan ekonomi
Australia)
serta
dan
(RI-
pengem-
dari
Timur
daerah-daerah
meningkatkan
wila-
jalan
rang
angan kekawasan perbatasan
yah,
ekonomi
kantong-kantong
penyebe-
keseluruhan. Ketiga, mengem-
dan
ke
trans-
Dermaga
di
seperti
Nusa
pada
Sulawesi Maumere-
Patumbukan. Eman
Edisi III/Mei-Juni/Tahun XIV/2014
