PIM

ET{

I

NlAI-I

KASLi PA.TIf! LAH/\T

P€RATURAN

NOMOR

t

BU

tl

PATI LAHA.T

TAHLJN 200e

TEIlTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AI-OKAsI DANA DESA TAHUN ITNGGARAN 2009

l II

DENGP N RAHI\.AT TUI^IAN YANG

MAI{A

ESA

BUP \TI LAI.IAT,

U

Menimbang

a.

bal'rwa pelaksarraan ket jakan Alokasi Dana Desa nrerupakan wujud cjari pemenuhan hak desa untuk trrenyelenggarakarr otorrorninya agar tunrbuh dan berkerrrbarrg rnengik'rti pertunrbr:harr dari desa itu sendiri berdasarkan keraganran, partisip; si, otonorrri asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

h

Bahwa pelaksanaan kebijakan A,{okasi Dana tJesa di Kabupaterr Lahai. pada h,:kikatnya rn:nyes,raikar dengan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun angga, an berjalan, nraka pengaturafi pengelolaan Alokasi l)ana Desa sebagaimana dia'tu dalarn Peraturan Bupati Lahat Nom or 262 Tahun 200g tentang Pedoman Petrge'oiaan Aj rkasi Dana Desa Kabupaten Lahat tidak lagi relevan untuk dilaksa rakan pada tah;n anggaran 2009. Balrwa untrrl< pelaksanaar pe rgelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2009

yarrg bertujuan urrtuk rlew'-tjttdk,lri tertib ;ldmirristr asi keuangan Desa, serta untuk tttelaksartal tn pas.'ll 2.1 ayat {2) Peraturan Daerah Kabrrpaterr Lahat Nonror -[alrun 25 2006 t':ntang Keuar girn Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Pedornan )engelolaari Alokasi Dana Desa talrun anggaran 200g. Mengingat

1.

'l-;t,rrrrr

Undang-Urrclang \onror 213 1959 tentang Pcrnberrtukan Daeralr Tingkat ll dan Kot.r rtaja D.tlanr Prolrinsi lurn(rtcira li
I

!-l--rLtjlclll

J:..1-,, 1.. r Ll'UUdll ti

-1.,--1.. l.lL:llB<1'l -l-,,--.. irlKiili

(Lenrbaran Negara Rl Talrun ..",0"9 lrlonror 4944) ;

tl-.-J-*^. r!.-.-l---. Ullll
rt I1

T., l-,..^

ldllUll

-n6O

ZUUO

Nomor'/3 ; Tambalran Lembaran Negara

Rl

LJndang-t.lnclang I'Jorlor'33 T;,rrr.in;10()4 tai.rtang PerirtrltanlJan Keuangan Antara Perrre irrtah Pusat clan Daerah (!r..irri>ar:,rri l,legara Fll I;rlrLrrr 20u4 Norror I)6 ;

l';:rrrbahan L.erirl:.tt i:ti f\legar;.i l'{tltt.rtt 4:1:}l} ) ;

72 f;:lrrrn,?00!; tcntarrg Desa (t-enrbaran Negara I;rhrrrr 2001> Nr:rrirlr 11.8 ; lairr[l;rlr,rn lt:rilr;rtaii l",ir:11,rra lil l"lortror g5tt/ ) i

Pt'aturan Pernr:rirrlah

l.,lorrr,.rr

5. Peraturarr Dar:ral'r /.aiiupiltrn l.;rhai l'.lcr',ur 25 r,aliun

10115

Rl

t.tlrtang l"'euar'gan Desa;

6. Peratr.rriln Daeralr frabupirterr l. ehat I'lcntor 26 I;lhtrtr 7008 tr-:ntang [Jrttsan Pernerinialran Yang Meniadi l(ewr:rr;,irrg;,'r llt,nieriritali l(al:trllaterr lalrat; 7. l)er:ttrrr:tr'r l);rr.'rrrl'r l(ahrrlratr.rtt trrlt,t{ f"i,rirtLrt {}/ l,titirir /0i)f) tctrt.,rllg, Penclap.rtatr dari tlt:l ;rni.r [),iirt.iir'l,ll ttt tr r\rrggar arr 200!,i ;

Anggarran

8. Peraturatr Birpati Ir,r;t N':lntlr t)7 Ialrtln 70iJ1'1 itlirt':t.ril Fettjiri:raran Atrggaran Perrclapatan ,-larr ilciaiti;r i)reral' J; rrtt.t /\llilil,'lr.rrr ll00$..

..JiEMIJ' USI(AN

Mcrretallkan

:

I{TANG PEDOMAN I ENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PERATURAN BUPAI-I Tt TA}1UN ANGGATTAN ?OO:I BAB

I

I{ITTIJI',JAN I!MUM Pasal

I

: Dalanr Peraturan B lpati irriyarrg ti rn:ll
lndonesiaya]nSIIler|::gangkekLr.rsai]fliemerintalrannegaraRepubliklndonesia

?-. -1.

4. 5.

Ftf 6. 7.

Negara Republik lndonesia ; sebagaimnrra 6irri;lksrrcl tJalarri t.Incjarrl,-Lii clang Dasar Daerah adalalr l'irrbtr tr;rtcr' I'alha't ; Brrpati aclal;rh t-ltrllalr L..rli;rt; Pernerintah KabUpaten adalah 'etrterintah Kabtrpater.r Lahat ; disebut Desa, adalah Desa at;iu yangi ili:;ebrrt rlt rg,an natna lain, selanjtrtrrya yang berwenang wilayatr batas-batas yarrrg rrlernilil
asal usul cJarr pemerintahan N l(Rl clan [' erada di daeralr Kabupaten ; Desa dan Pemerintah Desa atau yrr,g disebut dengan nama lain adalah Kepala Perangkat Desa sebagai t nsur penyelenggara pemerintahan desa; selanjLrtnya Baclan Pernrusyawaratan De';a atau ,ang disebut dengan nama lain, dalarrl demokrasi perwujudan clisingkat BPD, adalalr Lembaga yang meruprkar pemerintalran penyelenggara penyelenggaraan pelnerir, ;ahan desa sebagai unstlr desa

;

g. Peraturan Desa adalalr

perund. ng-undarrgan yang dibuat bersanra Badan Permusyawaratan Desa ;

oleh Kepala

9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala

Desa Desa,

berkecluciukan lrukunr dibawah Peraturan Desa yang bersifat mengatur;

re

10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh kepala desa, berkeduclul
13. Kekayaan Desa aclalah selr.rrulr aset clesa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penglrasilan bagi penterintalran desa ; 14. Penerimaan Desa adalalr uang yang rlasuk ke kas daerah, 15. Perrgeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas daerah; 16. Perrclapatan Desa adalal-r hak penrerintah desa yrng diakui sebagai penambah nilai kekayaan desa; 1,'. Belanja Desa ad;:lah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang rrilai kekayaan clesa;

18. fJelanja Penrbangunan selan1utnya disebut sebagai Belanja Langsung adalah belanja yang clilaksanakan oleh lerrbaga-lenrbaga dalam lingkup pemerintahan desa clalarl rangi.r pencapaian tujuan dari program-program yang direncanakan olch rrt asing-nt asi, rg lr:rrt [laga penteri rrtahan clesa. 1,. 13clarrja liutin selanlut.rrya disr.rut sebagai Belanja 1-ak Langsung adalah belanja yang dilaksanal
21. Berrdalrara Desa atau yarrg disebut dengan Penar ggung Jawab Operasional Kegiatan Desa (P-IOK) ctitLrnjuk dari salah satu jabatrn perangkat desa dengan

tugaS untuk meneritTla, nlenvimpan, menyetorkall,

nrentbayarkatr,

menatausahakan, dan menrpertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB

I

MAKSUD, TUJIJAN DAN PRINSIP Pasal 2

Alokasi Dana Desa dinraksudkan sebagai salah satu sumber pernbiayaan desa yang clipergunakan untuk nrerribiayai rencana kerja dan program pemerintahan desa dalam

melaksanal(an tugaE penrerintal-lan, pelayanan m asya ra

umum, dan

pemberdayaan

kat. Pas tl 3

Tujuan Pelaksanaar"r Alokasi Dana Desa adalal'r

a.

pel ay;r rian pt: rtte

b. c.

:

Merringkatkan pnnyelenggaraan pernerintal-ran desa dalam melaksanakan ri

r,

tahan,

perrr bangu tr;rtt cla rr kernasyarakatan.

Meningkatk;rrr kerlanrlluan lerr lralg;r kerlasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliarr pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, Mendorong neningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan penr erintah;i n desa da n

q:rern

bangu nan pedesaan.

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD

a.

:

c.

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalarn APB-Desa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direnc..rnakan, dilaksanakan dan dievaluasi s€cara terbuka denga r nrelibatkan unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis

d.

dan hul
b.

BAB III PENENTUAN BESARAN D

\N ARAH PENGGUNAAN

Pasal 5

(1-) Penyediaan dana ya rg dialokasikan sebagai Kabupaten setiap tahun angfaran.

ADD dianggarkan dalam

APBf)

(7, Besaran Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBU) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan pada setiap tahun anggaran berjalan melalui Peraturan Bupati Lahat tentang Pedoman Pengelolaan {lokasi Dana Desa tahun anggaran berjalan.

lupaten Lahat untuk Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 1.3.L10.90C,0L0,- /Tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dianggarka r dalam APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2009 .

(3) Besaran Alokasi Dana Desa Ka

Pasal 6

(1)

(2)

Alokasi Dana Desa yang diterir,ra oleh Desa diperuntukkan guna pembiayaan atas belanja langsung dan belanja tak langsung yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga dalam jajaran pemer intahan oesa.

Lembaga-lembaga cohrc:imrn:

yang rnerupakan jajaran dalam pemerintahan

nlimrlzcr rnl n Jr r'r+

Il \ +^...li.i

,.t--;

.

desa

lr)

(4)

(5)

.r. Pcrretirrtrlr [Jes.r. b. iiat.larr Pi'rtrtttsyav.rat atan De sa. c. L.errtbaga Pctttl.ier,.jayaarr IVla:;yarak.rt il. I cnrlt;,i1.ia Atl;rt i)es;r. c. lirr Perg;1t:r.tk Pl(K l)cs;:. f. Posyandu iiesa. ll Karang l-aritrt;r [)etstt.

Desa.

ibrrsi Alokasi [)ana L]esa Kabtipatt n Lahat kepada setiap clesa rliltengarirhi t>li,..it.jtttnlalr nilai barrtL.ran lut'rjarrg rr pimpinan dan anggota BPD yang LliteniLrkiip ol,.:li jLullal\ ar\gflotit Bl:D, scirirrS.la terdapat variasi junllah Alokasi l) rta Des.r yarrg tlitttri rt.t r:lclt sr-'li,rp clt:s.r. L.le

saran

clistr

iles.'rr;:n nilai i:.rrrtuan tirnj,rrrg,an pirtrpirr.rtt ciatt arrggota BPD berclasarkatr hier;rrl
dihiturrg berdasarl<;rn ,rada besaran lebagairrrana dimaksud pada ayat (4), sehingga jurnlalr bantuan tunjairgarr pinrpinan cJrn anggota BPD untuk tahun anggaran 2009 dal;:rrr Kabupaterr t.alr rt adalalr selragar

berikut:

a. Desa dengarr angg-rta BPD seba'ryak 2 orang b. Desa dengan anggota BPi r sebanyak 4 orang c. Desa dengan angguta BI'D sebanyak 6 orang d. Desa dengan anggt.rta RPD sebanyak 8 orang

:

Rp. 14.400.000,00.

:Rp.

19.200.000,00.

Rp. 24"000.000,00. : Rp. 28.200.000,00. (6) Pendistribusian Alokasi Dan r Desa yang diterirna oleh setiap desa, selain dialokasil
(7)

:

dialokasikan kep;da le nbaga'lenrbaga yang termasuk dalam jajaran pemerintalran desa sebagainrana dinraksud pac a ayat (2) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.21.700.000,00.- (dua pLrluh saLu jr ta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rinciarr sebagai berikut: a. Pemerintalr Des; : Rp. 8.500.000,00. f.:. Badan Perrrrusyawar.rtan Dc ;a : Rp. 2.400"000,00. c. Lenrbaga Pernberdayaan l4,,syarakat Desa : Rp. 2.000.000,00. d. Lenrbaga Adat Des;: : Rp. 2.000.000,00. e. Tim Penggerak Pl(K Desa : Rp. 2.000.000,00. f. Posyandu IJesa : Rp. 3.000.000,00. g. Karang l-aruna Desa : Rp. 1.800.000,00. Besaran Alokasi Darra Desa (atrupaten Lahat yang diterima oleh setiap desa adalah jumlah nilai bantuan tunjingan pitnpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditambalr junrlah alok rsi dana yang diperuntukan bagi lembagalembaga yang termasuk dalam jajaran pe nerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6).

(8)

Berdasarkan pada perhitungan besaran Alokasi Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (7), rnaka jurnlah Alok isi Dana Desa yang diterima oleh Desa adalah sebagai berikut a. Desa dengan anggota BPD sebanyak 2 orang :Rp. 36.100.000,00.b. Desa dengan anggota BPD sebanyak 4 oran3 : Rp. 40.900.000,00.c. Desa dengan anggota BPD sebanyak 6 orang : Rp. 45.700.000,00.cl. Desa dengan anggota BPD sebalyak 8 orang : Rp. 49.900.000,00.:

Pasal 7

(i) Pelaksattaatr Belanja Tak Larrgsulrg yang surnber pernbiayaanya dari Alokasi Desa sebagair.nana dimaksud p-rda Pasal 6 Ayat (1) mencakup

a. b. (2)

Dana

:

Belanja barang darr jasa yrng clib,rtulrkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok darr fungsi lerlbaga-lenrbaga dalam jalaran pemerintahan desa. Belanfa persiapan pelal
Kegiatan-kegiatan yattg sutrtber pendanaanya berasal dari Pemerintah propinsi sebagainrana dintaksud pada Ayat (1) terdiri dari:

aa. b. c. d. (3)

Kegiatarr TP. PKK Desa Kegiatarl PclsYarlrlu Desa

-filrtJr)at l',lsa Kegiartarr Karatrg, Kegi..ltan LJsaha Ikonorni )roduktil' [)esa'

dinraksud Pengalokasiarr belanja pe siapan clalant Alokasi Darra Desa sebagaimana rtternbiayai pa<1a Ayat (1) l,ltrrUf (1. arlal;lir ag,irr clatta yarrg diberikan guna

I

l
(4) (5)

pada ayat (2) diwujudl
sebagai

Besaran clana persiapan s -'bagaim"rna dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkar-r lrasil rllusyawaralt petrtbalrasdll [iflc3r l$an APB Desa. Desa, Uniuk alokasi anggaran ya rg cliterirna oleh Posyandu Desa dari Alokasi Dana juga (1) selain ciiperuntukkan bagi belarrja sebagaitnana clirnaksudkan pada Ayat diperurrtukkan bagi belanja peg awai sebagai bagian dari Belanja Langsung Posyandu Desa"

Pegawai sebagainrana dirllaksud p rda ayat (5) adalah pemberian honorariurn kepracla pengurus I"osyanc.lu Desa dengan besaran yang ditentukan olelr hasil tnusyawaralr penrbahasan rancallgan APB Desa' (7) Dalam alokasi anggaran yang diterinra oleh Badan Pe r-musyawaratan Desa (BPD) dari Alokasi Dana Desa vang peruntukkannya sebag;i Belanja Tak Langsung, dianggarkan belanja barang berupa pengadaan alat-alat perkantoran yang selanjutnya nrenjadi inverttaris kantor BPD. (8) Belanja barang sebagainrana.lirnaksucJ pada ayat (7) dapat ditiadakan apabila dalarr alokasi anggartn yang drterinra oleh BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa diangg,arkarr be lenja pt isiapan pelaksanaan kegiatan usaha ekonorni produktif clesa dengan besaran yang ditentukan dari hasil musyawarah penrbalrasart rancangan APB Desa dan wajib ditirangkan dalam nota kesepakatan

(6) Belanja

antara Kepala Desa dan KetLra BPD.

(g) Belanja persiapan

sebagainrana dimaksud pada Ayat

(8) rrrerupakan

belanja

bantuan BPD kepada Penrerintah Desa dalant hal pengadaan Sarana Usaha El
Pasal 8

(r)

(2)

'l

[lcl,rnj.r .rk lang:;rrrrg sr:ira13air arr;r c]inr.rksLrd p;rda Pas;al 7 Ayat (1) dipergunal
(4)

Komponen Belanja Dokunrerrtasi terdiri dari biaya pembelian alat-alat dokumentasi, biaya cetak foto, dar, biaya jasa pembuatan dokumen. Satuan, volume, dan besaran biaya yang diperlukan untuk pembiayaan setiap

(s)

komponen belanja disusun dengan memperhatika , asas kepatutan anggaran. Asas kepaturtan anggaran selragaimana dimaksuc pada ayat (4) mengacu pada

(3)

(6)

(7) (8)

tingkat kebutulran dan kelayakan harga set'ap komponen belanja. Kelayakan harga diperhitungkan dengan rremperhatikar, harga pembelian dan biaya-biaya V ,nB diperlukarr urrtu l melaksanakan pembelian barang/jasa. Setiap lemb'aga dalar,i jajaran pemerintahan desa wajib menyusun rencana kerja penggunaan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam d .,,.umen Lembar Kerja (LK). Dokunren Lernbar K ,, ja (LK) nrerupakan dokumen yang menunjukkan peruntukan penggunaan anggara r yang rlremuat rirrciarr komponen per jenis belanja. Rancangan dokunrer, Lerr.rbar Kerja (LK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dibahas dalar r nrusyawarah pernl.ahasan rancangan APB Desa untuk disahkan sebagai bag,an tak terpisa',kan dari dokumen APB Desa.

(7)

persytrrat.rn per syar.atarr seb.r11 irnurt,t ciirrrakstrd ltada

Ayat (:t)

dis.lrrrp.ril<:rrr

kepacla Bupati l.alrat rtrelaltri KeJ:.rl;r Satuan Keria Pt--rangkat Daer ah (Sl
eabsalran dan kel engl
(B)

keuangan desa.

il

(12) Terlradap pengajuan ADD yang dinyatakar-r diterima, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lahat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di biclang penrberdayaan nrasyarakat clan p:merintahan desa menerbitkan nota perrrtirrtaart 1:ernbayaran kepada Bank yang ditunjuk guna melaksanakan penrbayaran c,lengan tembusanan surat tlisamp rikan kepada Camat. (13) Pengajtrarr ADD y.rng diajtrkan olelr Pernerinta,r Desa ditunda apabila desa belunr tt':tnetrtthi kewajibar 'kewajibarrrrya dalarn per.rgelolaan keuangarr desa dan atau penyarn 1:aian kewajib en-kewajiban tersebut dinyatakan tidak lengkap. i14) Penundaan pengajrirn ADD yang diajukan oleh Desa dapat dibatalkan apabila desa telah trenrenu ,, kewajiban-kewajibanrrya dalam pengelolaan keuangan desa dan atau nrelengkai: llewajiban-kewajiban tersebut. (15) Pengajuan ADD yang diaju,.an oleh Pemerintah Desa dinyatakan ditolak apabila desa tidak mernenuh kewajiuarr-kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa dan atau ditemukr nnya bukti-bukti sah adanya penyimpangan penggunaan anggaran. Termasuk yang disebut sebaga, bentuk penyimpangan anggaran ini adalah penggunaan arlggaran yang trd rk sesuai peruntukannya. (16) Terhadap pengajuan ADD yang ditunda dan atau yang ditolak, Pemerintah Desa tidak diperkenankan untuk melar<'rkan penarikan ADD pada rekening milik desa baik untuk dipergunakan m iupun untuk tidak dipergunakan. (17) Pengambilan ADD o,eh Penreritrtah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan

Pejabat Penanggung llwab o;rr',rasional k egiatan Desa (pJoK) dengan nrenyerahkan surat persetu'uan Camat kepada Bank yang ditunjuk setelah Pemerintah De;a bersangkuta r nremenuhi persyaratan penqajuan ADD. (18) Camat bertangglng j;wab secara penuh terhadap persetujuan yang diterbitkan guna pengambilan ADD oleh Desa. (19) Dalam hal penerbitarr surat perse.uju rn penarikan ADD, Camat berpedoman padnota permintaan pernb;yaran yarrg drkeluarkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (:,KPD) kabupaten yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penrberdayaan masyari kat dan pemerintahan desa. (20) Mekanisme penyaluran yang r,renyangkut penyimpanan dan pembentukan nomor rekening berpedonran pad r peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi keuang,,n daerah. (21) Setelah melal
(g)

pengaiokasian anggaran dana persiapan Dalarn penyusUarlan ienrbat'(erja (LK), (1) ticlak dipisahkan menjadi bagian sebagairnarra dirrraks,rd pa
khususdalambelanjltaklangsr.rn6,karenapersiapanataspelaksanaankegiatan lembaga dalam jajararl merupakan salalr satu t rgas clan fur gsi nrasing-masing petlerintaltan desa' diselenggarakan oleh (10) Penyirsirnan dokume r Let'rbar Ke rja (LK) Pemerintah Desa diketahui oleh Camat atas Sekretaris Desa clan t"{isahl
.embar Kerja (LK) BPD diselenggarakan oleh Sekretaris (etua BPD dengan diketalrui oleh Camat atas natna BPD Yang dan disahkan oleh

(11) Penyusunan dokutne

n

BuPati.

Masyarakat (12) Penyusunan clokumer, Lembar |(erja (Ll() Lembaga Pemberdayaan

Desa,LenrbagaAclatJesa,TimPcnggerrkPKKDesa'PosyanduDesa'danKarang Taruna Desa diselenggarakarr olel. Ke.ua dan atau Sekretaris masing-masing oleh Camat atas nama lerrrbaga darr disahkan olelr Kepala Desa dengan c iketahui Bupati.

(LK) (13) pejabat penyusun dan pejab; t yang mengesahkan dokumen Lembar Kerja jawab (LK) bertanggung dan wajib rnerrandatangani dok-rrrten Letnbar Kerja sepenulrnya atas pelaksarraan ilng:,,;lriln y;lng tercantum dalarn dokunren

dirnaksud,

I

BAB IV PEDOMAN PENGELOLAAN ADD Bagian PertamL

Prosei PenYaluran Pasal 9

pengajuan permin'raan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Camat Nepaoa Bupati Lahat melalui Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (sKPD) Kabupaten Lahat yang melaksanakan tLlgirs pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan ntasyarakat dan pemerintahan desa" (2) Desa yang da;rat rnerrgajukarr perrnintaan ADD adalah desa yang telah merrrrnuskan APB Desa dan melengkapi persyaratan yatrg telah ditentukan. (3) Pengajuan ADD dilaksanakan oleh seluruh desa secara kolektif per wilayah kecarlatan. (4) Mekanisme perumusan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Pasal 10 Deraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 25 Tahun (a/

]

2006 Terrtartg Keuangan Desa.

ADD disalurkan melalui rekening desa yang terdapat pada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lahat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. {6) Persyaratan pengajuan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan kewajiban desa di bidang pengelolaan keuangan desa. Persyaratan dimaksud diklasifikasikan menurut jadwal pengambilan AD') yang terdiri dari : a. Triwulan l, dengatr menyanrpaikan persyaratan :

(s)

-

Dokumen APB Desa;

Dokumerr Surat Pertarggung Jav aban (SPJ) yang belum dipenuhi pada tahun anggaran sebelutrtny.i ; - Surat Pengajuan ADD triwulan lyang dilengkapi dengan Lembar Kerja (LK) Triwulan l. b. Triwulan ll, lll, r:an lV dengan menyanrpaikan persyaratan ' Dokunrerr Srrrat Pertangp rng Jawaban (SPJ) Triwulan I ; - Strrat Pengajrrar-r ADD triwLrlan berjalan yang dilerrgkapi dengan Lenrbar -fr Kerja (LK) iwulan berjalan. :

Ragi rrr l(cdr'ra P ,trggunaan

Pasrl 10 (1)

PetrggunaanAlokasir)ana[-,esadirrlttsyawarahkanantaraPemerintahDesadengan tentarrg Anggaran Pendapatan rrrasyarakat clan ditilarrgkatr dalartl Peratttran Desa

danBelanjaDesa(ABPDesa)t.irrtnYansbersangkutandenganpedonlan pertrntukan st:[ragaiatnana tJirlraksud pacla Pasal 7'

(2)

PengelolaanAlokasiDanaDesayangn.l.]ncakuptahapanperencanaan|oleh jawaban anggaran dilakukan peial(sanaarl, pengawasatt, datn pertanggung

masing-masinglenrbagadalamjajaranpenlerintahandesadengandikoordinasikarr olelr Kepala Desa' sesuai dengan ketentuan (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat dirlanai oleh ADD adalah penggunaarr belanja APBDesa. dalam APBDesa (4) Setiap perubahat.r perlggtlnaan ADD yang tercantum sehingga perlu nrengakibatkan perubalran pe, aturan Desa tentang ApBDesa, yang bersangkutan' clitetapl
)

(6) Guna kepentin5lan pengawasan, rnaka semua penerimaan dan pengeluaran Desa dicatal dan l
Prosedur Penataugahaatr Penerimaan dan Peng, rluaran Alokasi Dana Desa Pasal 1'l'

(1)

(2) (3)

] (4) (5) (6)

\1) (8)

prosecJtir perratau ahaan penerirnaan dan pengeluaran ADD nreliputi serangkaian proses lrulai dari pengajuan nerrrbayararr, pencatatan penerimaan, pencatatan

;rerrgeluaral, clan pelaporan l( ruangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalant rangka pertanggungjawaban pelaksanaan ADD ; Penyelenggaraan penatausahaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakirkan dengan berpecloman pada bukti transaksl penerimaan kas dan bukti transaksi lrengelttaran l
Pe nt ba1,a 1 3

s1 ;

dinraksud pada Pasal 7 ayat (1), selain bukti penatairsahaan pengeluaran kas wajib pem')ayaran, pernbayaran berupa r
(9) Untuk Belarrja Desa "ebagaimanr

bclanja clesa ; (10) Bukti-Bukti lain yang sah .rntuk belanja desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 9 adalal'r sebagai berikLrt

:

AlrPilSoia B[)D :-r. i\.ttrltt;'ttt ltttt j'tt-ig"itr Pirlli;il ilr clitll ; .t) L)'ili'rr l'tiiii't li:t ittt;l 1rt''trll'tyat'rtt |}[)D. Kt::ltt;111ot;r.lrr )\ Stll.]l l(t]|)titLt.,;ltt i,tlttgc::,.-ilt.rtt ll Licl'rrrj'r l t.'t ri,,t 'tt iltttr 1) [laft;: r llrrti'l teritrte petnbay;rt'an; irottcrr' /) 3tll itt Nt)l)iliil:;'ll\ Irelletapatt Trrlis Kantcir' Belanja Cetak dan c. Bellanja P":rhari'i l"4atcri:rl' Be'l rrija Alat :

Perrgg-atrc,laail5cl1;.][iel.iirjaNlakarranclattMinutlanRapatdibuktikarr
d"

Bel;;rrja i) l-l.rft'rr t'ttrLl'l tt:tittr;t 1li:tttllay'itatr

)\ 3) (:,.

;

'l

lirlr.rt tr5',"tr Sttral Pt--ritrt'^'i Perjal;rtri'rn [)irr;ts ikan pihi:k ketiga l)palr/Ongko:' a[; ; iasa yilrrg c]itler [);r{tlrt t'tttti't 'i:t ittiit 1lt'ltttll;}Val al] ; 1)

4SLlt.iti't''tirrllrl(tlrjl(Sl]l<)11;ttr/.t[;rttdtll
AlokasiDanaDesasctiaptrirlLrlankepadaBLrpatimelaluiPemerintahl(ecamatan clengan trelatlPirl
Daerah(SKPD)kabupatenyargmelaksanakantugaspokokdanfungsidibidang

pemberdayaan masyarakat ci rn pemerintahan desa ; ADD yang diterima olelr (13) penyelenggaraan penatausa'raan atas alokasi anggaran pemerintah Desa diselengg; rakan oleh pejabat Penanggung Jawab operasional Desa ; Kegiatan (PJOK) Desa cler 3an diketahui oleh Kepala ADD yang diterima oleh anggaran alokasi (14) penyelenggaraan penatau: ahaan atas dengan diketahui oleh BPD Penrerintalr Desa disele lggarakan oleh sekretaris Ketua BPD;

(15)PenyelenggaraanpenatausaitaanataSalrkasianggaranADDyangditerimaoleh

pemerintahan desa lentbaga lainnya yanf' ternrasuk dala;n jajaran diselenggarakanolehKetuadanSekretaris/Bendaharayangterdapatdalam

dan diketahui/disetujui oleh struktur organisasi masing-masing lembaga dirnaksud KePala Desa

;

Bagiart KeemPat

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Pasal 12

(1)Selurulrkegiatanyangdilaksarrakanolehlembaga-lenrbagadalanljajaran jawa[rkarr 1-:errrerintalrnrr di]s;,t r-iilltlt tartggtttrll

oleh nlasing-ntasing

lernbaga

dirnaksud, lem baga-lembaga dalam jajaran (2) Ualam mekanisnre pertarrggungjawaban pintpinan anggaran. pemerintaharr clesa berkeduduk''rr sebagai pejabat penggunan (3) Pertanggungjarruaban

sebagaimana

ciimaksud

pada AYat (1)

adalah

--I adlllirtistr atif sebagairnana dirnaksud pada Pasal 4 seluruh penerirnaan hurui (c) r'Ilerrcal
(4) pertarrggung

1t),

(t)

jarvairan

ec.rr ar

dimaksucl pada Pr sal 11 AYat (10). pada aYat (1) huruf (c) Pertanggungjawaban secara tekni: sebagair-nana dinraksud nrencakup kesesuaian antara [€[ludl-l? kegiatan dan pelaksanaan kegiatan YanB pembiayaannya dibebarrka'r dalam ADJ' pada aYat (1) huruf (c) Pertanggu ngjawa ban secara lru kunr sebagaimana drmaksud mencakup keabsahan pelaksan; an kegiatan yang didasarkan pada ketentuan Yang

berlaku.

iala bentuk perryirnpangan pelaksanaan anggarar) yarrg d.rpat
(g) pertanggringjawaban atas

sc

tindakan pelanggaran hukrtrr perclata oleh badan peradilan merupakan bagian dari port.rtlflgttt)11iaw,lll;rlt \(:('n .l Itttkttttl. (g) Dalarn Surat Pcr tang6lr rrgjawaban (SPJ) Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban seb:.gairnana dir1laksud pada Ayat (3), bukti-bukti sah atas perrerinraan clari pr,.rrgeluararr adalai sebagainrana dimaksud dalam ptosedur perratausalraarr Alokasi Dana Desa. Bagian Keempat Dalrnarar i !,ePv, si Pasal 13 (1) Pelaporarr ADD cliselerrggarakan clalanr rangka pengendalian dengan

tujuan untul<

nrengetahui proses pengelolaan dan penggunaan ADD oleh lembaga-lembaga dalarn jajaran pernerintahan desa. (2) Pelaporarr ADD sebagainrana cJimaksird pada ayat (1) mencakup : d. Perkembarlgan pelal
l)/ Mekanisme pelaporan ADD dilr!
pengawasan dan Pen' elesaian P..rselisihan Pasal 14

(1) Seba6lai langkalr tirrdakan i:enci:'gahan terlradap kenrungkinan

munculnya

penyinrparrgan Jrelaksarraarr A'lD dilaksanakan kegiatan nronitoring oleh tinr pendarnping ADD tingkat kecan,atan dan tinr monitoring, evaluasi dan pelaporan ADD tingkat kabtr paten. (2) Pernbiayaan keglatar.r sebagaimarra dirraksud pada Ayat (1) dianggarkan dalatrt APBD Ka[rtrpaterr.

(3) t,enyelesaian a1.ls perselisih.,rn yang muncul

sebagai akibat dari penyintpangan dan perryalalrgunaan ADD dilakukan derrgan rnendalrulukan proses penyelesaiart atau secara adnrinistratif secara berjenjang dirnulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan clan tingkat kabupaten.

(4)

proses penyelr:s..ri;il] secaril .l(rtrtinistratif pacla tingl
Ayat (3) tidak diperoleh penyelesaian tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak J:erryelers;riarr cJan atau Iasil jalur penyelesaiarl yan11 rrrel;rkUl<.rir tirrrlal
(s) Apabila atas perselisilran sebagaitllana dirnaksucl pada

yang berlaku selringga cliperoleh keputusan peny:lesaian yang berkekuatan hukum

teta p. (6) Badan peraclilan irerdasarkan

bukti-bukti sah secar., hukum, secara penuh merniliki lrak untLrk rnerlLttuskan klasifikasi utrr, tr tindakan pelanggaran hukum yang diterrrukan sebagai akibat acjanya penyirrpangan anggaran dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa,

.

(/) IlacJarr poraclilarr rcll.tgairnarta r.linrakstlcl paila Ayal (4) dan Ayat (5) adalalr I)engadilarr Negcri . .rh.l1.

peradilan yang berlaku' lrukunr parla ketentuan <1iselt:rrggarakan cierrgan brlrpeclonran

(8) Pelaksanaan perlyelesaiarr per: -'lisihan yarrg diternpuh rnelalui badan BAB V

t

INSTITUSI PENGELOI.A ADD Pasal 15 (1)

lnstitusi Pengelola ADD adalalr Tirn yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan nronitorirrg, evaltJasi clarr pelaporan ADD cli tingk lt Kabupaten yang ditetapkan

r-lengan Keputttsart 13u Jr;ti, (2\ Tugas pokok Tirrr Pengelola ADD sebagaimana d nraksud pada ayat (1) mencakup a. Merurnuskan pedc man pengelolaan ADD.

b. c. d. I

l

I

I

f.

nir I I

g.

I

Memberikan lapcran kemajurn desa dalam mengelola ADD kepada Bupati lrat.

h. Memberikan fasil'tasi kepad r Pemerintah Desa dalam rangka

I

rangka

rnerumuskan besa.an Alok rsi Dana Desa Proporsional. Melakukan fasilit;;i penrecahan nrasal,,h berdasarkan pengelola masyarakat serta pihak lainnl a dan mengl,oordinasikan pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lahat. La

I I

MelakLrkan penrbi laan adn"linistrasi keuangan ADD serta pertangung jawaban dan pelaporannya Melakr"rkan peng; ryasan terhadap pelaksanaan ADD. Merurnuskan bc-:: rran Alokasi Dana Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaterr Lahat Nomor 25 Tahun 2006 tentarrg Keuangan Desa.

e, Melakukan koordinasi dengan Dinas/lnstansi terkait dalam

I

:

penysunan

Peraturan Desa ter rtang Alokasi Dana Desa.

i. Memfasilitasi j.

Pe

nerrntah Desa dalam rangka pemantapan

partisipasi

masyaral
k.

Melaksanakan fungsi pembinaan dar, koordinasi pemberdayaan masyarakat

dalanr pelaksana rn ADD. yang nren, angkut pelaksanaan tugas fasilitasi sebagaimana disebutkan ayat (1), terutan a berkaitan dengan perencanaan, penyaluran,

(3) Segala pembiayaan

pelaporan dan pemantauan termasuk verifikasi administrasi keuangan ADD dianggarkan dalam ABPD Kabt'paten Lal at.

Tim Pengelola ADD Karupaten sebagaimana pada ayat (1), dibentuk perlu Tim Pendamping ADD Tirrgkat Kecamatan selanjutnya disebut Tim Pendamping dengan tugas pokok dan fun 3si : a. Menyelenggarakan pe nbinaan dan pengendalian kegiatan ADD dalam wilayah

(4) Selain

kecamatan yang bersangkutan

b. Memfasilitasi pelaksanaan pengelrlaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan ntonit:ring serta pelaporan terhadap

c. Merunrusk;rr rekonrencla,i perrgarlbilan ADD untuk ditandatangani olel'r Carnat.

d. Menrfasilitasi ci :sa dalar nrenyusun dan menyampaikan

Sural

Pertanggungjawaban (SP) Anggara r r. (s) Pembentukan

Tirl

F

endarnping Kecarnatan sebag.,irnana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan rnelalLri Keputusi rr Carnat dengan Susunan Organisasi terdiri Penanggungjawab, Koordinator Ketua Pelaksanaan Tirn dan Anggota. (t-' )

Segala petlbiayaan yarlg rrrt nyang,l
KETEN'iUAN LAIN-LAIN

Pasal

(1) (2) (3) (4) {5)

1.6

Format Dokunren Lernbar Kerja (LK) anggaran ADD ditetapkan oleh Bupati dan nrerupakan lantpiran 1 peraturan ini. Format Laporan Pertanggungjaw, ban Penatausahaan Anggaran ditetapkan oleh Bupati dan rnertrpakan lanrpiran 2 peraturan ini. Format Buku Kas Umum oleh ditetapkan oleh Bupati dan merupakan lampiran 3 peraturan ini. Format Kwitansi Pernbayaran ditetapkan oleh Bupati dan merupakan lampiran 4 peraturan ini. Format Daftar Tanda Terima Penrbayaran untuk Belanla Pegawai/Honorarium da1r pembayaran Perjalanan dinas ditetapkan oleh Bupati dan merupakan larnpiran 5 peraturan ini.

(6) Format surat Tugas, cian iurat perintah perjalanan

(l)

Dinas

dalam

rangka

pelaksanaan Belanja perjali nan Dinas ditetapkan oleh Bupati dan merupakan lampirarr 6 peraturarr ini. Forntat lain-lain dokurnen yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan ADD dibuat dengan lterpedonran pacla pedornan tata naskah dinas yang berlaku. BAB VII PENUTUP Pasal

1.7

Peraturan Bupati irri r-rrirlai berlaku sejak tan;ga{ diundangkan dan berlaku surut seja k tanggal 2 Januari 2009 dan berakr ir pacra tanggar 31 Desember 2009. Agar setiap orarlg mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penerrrpatarrnya daranr Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Pada

Lahat

tanggal Maret

2009

RIVA'I Diundangkarr di Lalrat Pada tanggal Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH KABU PATEN LAIJAT