fr{lt" I

r\J}.

i{"

il

e_4fr"fi

/\T

PTRAIURAN BUPAII t.AHAI

NCMOR:

lJ

TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PEL,AYANAN MINIMAL BIDANG PENATMN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAHAT.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang StandalPelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Unrum dan Penataan Ruang, perlu adanya acuan dalam perencanaan

Menimbang

program pencapaian target; b.

pelayanan dasar masyarakat di bidang penataan ruang seria meningkatkan indikator kinerja dan pencapaian target bidang penataan ruang, perlu mengatur kembali Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang;

bahwa dalam rangka menyelenggarakan dan meningkatkan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud psde hUrut a dan b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang dalam Peraturan Bupati Lahat.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun '1959 Nomor 73, l"ambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

2,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)',

J,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun

20M tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dellEan tJndang'undang Nomor i2 tahutt 2006 tentang Perubai'raii i'iedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844), 4.

5

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerinlah Daenh (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438);

Undang-Undang Nomor

26 Tahun

20A7 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725)',

Peraturan Pemenntah Nomor 5B Tahun 2005 tentang Pengelolaan l(euangan Daerah (L-embaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578),

Peraturan Penre i"inlah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran I'legara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 2005 tentang Pedoman

dan Pengawasan: Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Negara Republik lndortesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan (Lembaran Lembaran Negara Nomor 4593); Pembinaan

Peraiuran Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemenntahan antara Pemerintah, Pemenntah Daerah Provinsi, dan Pemenntah Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ]'ahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)',

Peraturan Pemerinlah Nomor 41 Tahun 2AA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

1n

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerrntah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nonror 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

11

lndonesia Nomor 4815); 12,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13,

Pereturan Menteri DBlam Negeri Nomor zg Tahun ?007 tenteng Podoman Penyusunan Rettcana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

14, Peraluran Menten Pekeqaan

Umum Nomor l4.lPRTl|rt12010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeqaan Umum dan Penataan Ruang;

15 i:'eraturart 'i)aerah i(airupaten Lahai f,lc'r,oi 2e Tahun 20CB ie,iiang Unisan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat,

MEMUTUSMN Menetapkart

PEMTURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEIJYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Lahat; Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat; Bupati adalah Bupati Lahat; Sekretaris Daerah adalah Sexretaris Daerah Kabupaten Lahat; Penalaan Ruang adalah Penataan Ruang Kabupaten Lahat;

1.

2 3

4. 5. 6, 7

,

Standar Peln',,anan Minimal Bidang Penataan Ruang selanjutnya disebut SPM Penataan Ruang adalah tolok ukur kinerja pelayanan penataan ruang yang diselenggarakan oleh Kabupaten Lahat;

Pelayanan dasar kepada masyarakat, adalah pelayanan Pemerintah Kabupaien Lahat dalam membenkan dan mengurus kepeduan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,

tsAts

Ji

SP['I BIDANG PENATA.AN RUANG Pasal (1

)

(2)

2

Pemenntah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan penataan ruang sesuai SPlr/ Penataan Ruang;

SPM Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan penataan ruang yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kineqa dan target Pencapaian,

(3)

Target pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama

5

(lirna) tahun darj Tahun 2010 sampai Tahun 2014, Pasai 3

spM Penataan Ruang sebagaimana climaksud dalam pasal 1, meliputi

a,

lr

:

lnfonrrasi Penataan Ruang Peta analog dan peta digital kabupaten 100% pada tahun 2014, Peta analog darr peta digital kecamatan 100% pada tahun 2014; Peta analog dan peia digital kelurahan 90% pada tahun 2014;

1 2 3

Peiibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang iRIR)

1.

2,

PLnjanngan asprrasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi Syarat inklusif dalam proses penyusunan rencana tata ruang minimal2 (dua)kaii setiap disusunnya Rencana Tata Ruang, 1000/o pada tahun 2014; FenJaringan asirirasr masyarakat melalui forum KonsultaSi publlk yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program

pemanfaatan ruang minimal

2 (dua) kali setiap disusunnya Rencana

Tata Ruang, 100% Pada tahun 2014; lzin Pemanfaatan Ruang

1,

Pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten secara rincinya 100% pada tahun 20'14;

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

1

Tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari keqa untuk Kabupaten, 1lAo/c padz tahun 2014;

2,

Tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran

bidang penataan ruang dalam waktu

5

(lima) hari keqa

untuk

Kecamatan 100% pada tahun 20'14; Penyediaan Ruang'lerbuka Hiiau (RTH) Publik, Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 25%padalahun2014;

1

BAB III PENGCRGANISASIAN Pasal 4 (1)

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan penataan ruang sesuai dengan SPM Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah clan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

(2) Penyelenggaraan pelayanan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) SeCara gperasi0nal dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruanq;

(3) Feni'eiengg6rdait p;iayanai'i 3lM per::,;;:r ruang sebagainrana drmaksud pada ayaiit) sesLrai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, BAB IV PELAKSANAAN DAN.PEI.APORAN Pasal 5

SPM Penaiaan Ruanq yang ciitetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian iaiget dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar ieknls yang diietaPkan Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Penataan Ruang Kabupaten

Lahat kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah yang selanjutnya

disampaikan kepada Menteri Pekeqaan Untum; nln

\/

bAD V I/CNITORING DAN EVALUASI Pasal 7

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, atas nama Pemerintah Kabupaten melakukan monitonng dan evalrrasr atas penerapan SPM Penataan Ruang dalam rangka

menjamirr akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang'undanganl

(2)

Hastl monitoring sebagdirnEnd dimst(sud pada ayet (1), dlp€rgUn6kdn sebagai

a, b.

c.

:

bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencapaian SPM Penataan Ruang; bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan p€nerapan SPM Penataan Ruang; bahan per{imbangan dalam memberikan sanksi kepada aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM Penataan Ruang dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan memfenimbangkan kondisi khusus wilayah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bedaku, BAB VI

PINGEMBANGAN KAPASITAS Pasal (1)

12t

B

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personal dan keuangan di tingkat kabupaten, Perrgen'rbatigari kapasitas sebagaimana cjtmarsud pada ayat (1), berupa pemierian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya, meliputi

:

a.

perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai

b.

SPM Penataan Rtiang tennasuk kesenjangan pembiayaan; penyusgnan rencana pencapaian SPM Penataan Ruang dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Penataan Ruang;

c

penilaian prestasi keqa pencapaian SPM Penataan Ruang; dan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Penataan Ruang. Penrbenan onentasi Lirnum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan

d, (3)

dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

BAB VII PFNDANAAN Pasai 9

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan pencapaian kinerja,

target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupatan Lahat serta sumber dana lainnYa, BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pembinaan teknis penerapan pencapaian SPM Penataan Ruang. Pasal

'1

1

Bupati melakukan pengawasan tertradap penyelenggaraan pelayanan penataan ruang se$uai dengan SPM Penataan Ruang. BAB IX

KEIENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali iril dsngsn penerfipiitannya dtlarn Berlie Daerah KdbUp6t6n tehat,

Ditetapkan di Lahat

padatanggal

4-

t2 -

ZO\1

DIN ASWARI RIVA'I DiLindangkan di Lahat

padatanggal

Lt

- t2- 3,Otl

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN L.AHAT,

H, EDDY CHAIRIL ISWAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN

20{2

NOMOR: 33