B{JPA,.Ttr

LAHAT LATIAT .TA}rtrI,{ 20tr I

PT]R.AT TIRAN It{J PATT

l\0Mot{. t 4?

:ruNT,A.NG RANCANA AKSI DAER,AT{ PENYEDIA.,\N AIR MINUI,I DAN PENYAT{ATAN LINGKUNGAN (RAD AMPI,) KABIJPATtr]N T,AHAT

TAHUN 20tl *

2CI15

tsUPA'II X,.AF{AT Menimbang

llarh*'a untuk meiaksanakan Instruksi Presiden hlomoa- 3 Tahun 2010

tentang Program Pernbangunan yang Berkeadilan dan Peratiiran Gubernur l.Jonior 59llldl'Tsffiappeda Tahr"tn 20l

l tentang Rencana

Aksi llaerah Percepauln Fencapaian 'fujuan Fembangunan Milenium (RA[']-MDGs) Frovinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana aksi daerah Penyediaan Air Minurn

dan

Penyehatan l,ingkungan Kabupaten I-ahat.

Tahun 201 t-2015 untuk rnendukung percepatan pencapaian Tuiuan pembanguna.n millennium, khususnya target 7C sektor: air rninum dan sanitasi;

Mengingat

1.

Lrnclang-undang Nomor Daerah Tingkat

28 Tahun 1959 tentang Fembentukan

ll dan Kotapraja

di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara RI Tahun 1959 Nomor 7-3, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor

2.

I

1821);

tJndang-undang Nornor 7 Ta.hun ?004 tentang Surnber Daya Air

(Lernbaran Negara

R{

Lembaran Negara

Nomor 4377)"

[Jndang-r.rndang

R.tr

l ahun 2004 Nomor 32:

Tambahan

No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara R"[ Tahun 2AA4 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Rtr Nornor 4437), sebagaimana telah cliubah den,gan Undang'undang

R.tr

Nomor I2 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4538); Undang-undang

No 25 Tahun 20A9 Entang

Pelayanan Publik

(Lembaran Negara

RI

Tahun 2009 Notnor 112, Tambahan

Lenrbaran Negara Ri Nomor 5038):

I'eraturan Pemerintah Nomor Pengembangan Sistem Penyediaan

R[

16 lahun 2005

Air Minr.rm

tentang

(tr-embaran Negara

T'ahun 2005 ]{omor 33; Tambahan L,etnbaran Negara RI

Ncrrnor 4490);

Peraturan Pemerintah

6.

No 38 Tahun 2A07 &ntang

Pembagian

l]rursan Femerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah prcvinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/I(ota (I-embaran Negara R[ T'ahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara

R[ Nomor

4737),

Peraturan Pernerintah no

7.

I Tahun 2008 tentang Tahapa.n '[ataCara

Peng;rusa.n, pengerrdaliati dan evaluasi pelaksanaan Rencana Fembangunan Daerah (I-embaran Negara

lll

21; 1'ambahan Lembaran Negara RI Nomor o d.

Peraturan Menteri Fekeriaan tlmum

Tahun 2008 Nomor

9fi);

No 1B/PRTlml2007 tentang

penyelenggaraan Fengembangan Sistem penyediaan

Air

minr-rm

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Talrapan Pelaksanaan tata Cara Peratiran Femerintah Nomor

8

Tahun 2008 Penyusunan, Ilengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan R.encana Fembangunan l)aerah; 10.

Feraturan Menteri Fekerjaan Umum

No 14/PRTlntl}}ll

tentang

Standart Pelayanan IV{inimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Rtiang; 11,

Surat tsdaran Menteri Ferencanaan Fembangunan Nasionai No 044,&,{.PpNf

l1Il20l0 tentang I}edoman Penyusunan Rencana Aksi

Daerah percepatan Pencapaian lfarget milillenniurn Development goals (RAD-MDGs) 12.

Peraturan Daerali kabupaten l-ahat Nomor

l4

l'aLrun 2008 tantang

Rencana Pembangunan JangkaMenengah I)aerah Kabupaten Lahat; 13

Peraturan Daerah Kabupaten I-ahal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemtrentukan Organisasi dan Tata Kerja L,entbaga Teknis Daerah l(abupaten Lahat;

MEtrI{,ITUSKAN Menetapkan

:

RENCANA A.KSI DAIIRAH PENYEDIAAN AIR MINIA'{ DAN PE

NYEI{ATA.N LINGKUNG.A.N

K AB UP

ATEN LA T{ A'I: 20 I 1 "20 1 5

EAB I KETT]NTUAN IIN{UM

I

Pnsal

f)alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. 2.

.

Daerair adalah l(abupaten La.hat Rencana Aksi lJaerah Penyediaan Air Minurn dan Penyehatan l.ingkungan selanjutnya

disingkat dengan RA.l) AVIPI- adalah dokumen operasionaiisasi kebiiakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung

percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan lVlillennium, khususnya pada target 7C

perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2015; a

.).

Sumber

air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum

non

pelpipaan tedindung yang trerasai dari sumber air berkualitas clan berjarak sama dengan

atau lebih clari

l0

meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari

kontaminasi lainnya. Sumtrer air minr.rm layak meliputi air lecleng, keran untum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, sefta air hujan Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air

sumber

,

di mana jarak antara

air dan tempat pembuangan kotoran ktrrang dari 10 meter

danlatau tidak

terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlinclung, air yang rliangkut dengan tangki/dnrm kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitasi sanitasi )'an$ layak didefinisikan sebagai sarana yang amaq higienis, dan nyaman yang dapat rnenjauhkan penggllna dan iingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia;

Fasilitasi sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guylrr (Flush

toilet) yang terhubung dengan systern pipa saluran pembuangan atau tangki

septic,

termasuk jarnban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serla

toilet kompos; Fasilitasi sanitasi yang tidak layak antara lain melipr"rti toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai, atar-l lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah

ember, dan toilet gantung; 8.

Pendekatan berbasis rnasyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan melaiui proses pemberdayaan dan parlisipasi aktif masyarakat;

9.

Pendekatan berbasis lernhaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui Dinas, Badan, Perusahaan Daerah dan

tr

embaga swasta;

10. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk

peningkatan akses air minum adalah

proporsi rumah tangga dengan akses berkelaniutan terhadap sumber air minum layak,

perkotaan dan perdesaan; 11.

Indikator Tujuan Pemtrangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rurnah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaau darr perdesaan,

12

$tandar Pelal'3p6n ]Vfinima.l yang selanjutnya disingi
13.

Inclikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air rninurn yang anlan melaui Sistem Penyediaan

Air N4inum dengan jaringan perpipaan dan

bukan iaringan perpipaan

terlindungi dengan kebr"rtuhan pokok minirnal 60 Iiter/orang/ha.ri; T4,

Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya systern air limbah setempat yang memadai dengan target SPM

60 %

dan tersedianya system

air limbah skala

komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;

15. Kineria adalah

keluaran /hasii dari kegiatarVprogram yang dicapai sehubungan dengan

penggunaan an-qgaran dengan kuantitas dan kualitas yang ten"rkur;

t6.

Indikator kinerja acJalah aiat ukur spesifik secara kuantitatif danlatau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil rnanfaat dan iatau dampak yang menggamba.rkan

tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan; 17.

Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama Yang dinilai paling prioritas untuk clitangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan

bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah danlatau panjang dan menentukan tuiuan pembangunan; 18.

Arah kebijakan adalah pedornan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk untuk rnencapai tujuan dan sasaran pembangunan;

19

Strategi adalah langka-langka mendasar/jitu berisikan prograin-program indikatif untuk rnencapai tujuan dan sasaratt pembangunan;

20. Program aclalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat ya.ng dikoordinasikan oleh pemerintah daerah

nnflrk mencapai sasaran dan tujuan pembangun an daerah',

2r.

I(egiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPI) sebagai bagian dari pencapaian sasaran ten"lkur pada suatu program clan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

marrusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebr"rt sebagai masukan

(

input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 22.

Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saiing berhubungan denan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi;

LJ.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkernbangan pelaksanaan rencana

I I

'

O*.bangunan mengiclentifikasi seila mengantisipasi pennasalalran yarlg timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini murrgkin;

24.

Evaluasi adalah rangkaian ke-eiatan mernbandingkan realisasi masukan (inpr,rt) keluaratt (output) dan hasil (outcome) teriradap rencana dan standar;

25. AMPI- adalair singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; 26. APBD adalah singkatan dari Anggariln Pendapatan dan tselanja Daerah; 27. PAMSIMAS adalah singkatan dari Penyediaan Air Minlrm dan Sanitasi

berbasis

Masyarakat,

28.

SI(PD adalair singkatan elari sa.tuan Kerja Perangkat Daerah.

EAB [T FERAN, ITUNGSX OAhr KFlDtJIltlKr\N R.AD AMI'L KABIIPATEN I,AI{AT 201 1-201 5

Pnsal 2

RAD

*

AMPL Kabupaten l,ahat

2CI11-2015 berperan sebagai rencana i:engembangan kapasitas

claerah untuk perluasan program pelayanan

air minum dan

pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 201

penyehatan linglnrngan serta

I

sampai dengan 2015 dalam

rangka mendukung percepatan pencapaian Tuiuan Pernbangunan Millennium. Fasal 3

RAD-AN4PL Kabupaten Lahat 2011-2015 berfungsi sebagai

1.

;

Instrumen kebijakan pen-eembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;

2.

Rqncana peningkatan kinerja pelayanan

air minum dan sanitasi yang menerapkan

pendekatan PAMSIN,IA S dan pendekatan kelembagaan

3.

;

Media Internalisasi prograin /kegiata.n dengan pendekatan PAMSIh{AS ke

dalarn

program lkegiatan SKPD yang menangani bidang AMP{,;

4.

Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;

5.

Acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minirnal untuk 2012 d,an 2013 Pasal 4

RAD -AMPL Kabupaten Laha,t 2011-2015 yang disusun berdasarkan RPJMD kabupaten Lahat untuk rnendukung percepatan pencapaian Trijuan Fembangunan millennium 2015 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi 2Al4 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten Laha.t sanpai dengan 2A15.

EAR

III

PEI,AKSANAANI R,AD AIVIPI, K,{BUPATEN T,A}TAT 2O11.2015 Pasnl 5 Pelaksanaan

RAD AMPL Kabupaten Labat 2AU-2A$ adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD

Kabupaten Lahat serta dapat melalui integrasi

RAD AMPL Kabupaten [,ahat ke

dalam

program/kegiatan pemerintah Frovinsi, Fernerintah Pusat dunia usaha clan masyarakat.

Fnsal 6

Dalarn hal pelaksanaan [,tAD AM['I, Kabupaten L.ahat 201l:*2A15 dengan dana

di luar APRD

Kabupaten l,ahat maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Fasal 7 Pendanaan pelaksanaan

RAII AMPL Kabupaten l.ahat

2011-2A15 terbuka bagi sumber-sumber

pendanaan diluar APBD dan AFFIN" clengan tetap berpecloman pada mekanisme yang disepakati anlaraPemerintah Daerah Kabupaten Lahat dengan pihak penyandang dana. Fnsatr

l.

Pelaksanaan

E

RAD AMPL l(abupaten Lahat 20n-2A15 tetap hanrs memperhatikan

hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan taliun setrelumnya. 2.

Dalam hal pelaksanaan RAD

-

AMPL terjadi perubahan capaian

sasaran tahunan

tetap tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2015, riaka perubahan sasaran dimuat dalam RI(PD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

I{AD AMPL.

tsAB IV PEMANT/d{JA,N DAN trVAI.,TIA.SI R.A.D AMPT" KAEUPATEN tr,AHAT 2OLT.2OI5 Fasnl 9

1. 2. 3.

Pemantauan pelaksanaan

RAD AMPL dilalcukan minimal 2kali dalam setahun;

Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;

Hasil Pernantauan dan evaluasi RAD AN{PL menjadi balran penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dam merupakan informasi;

4.

I(epala SI{PD Kabupaten /kota urelakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan

RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;

5, Dalarn hal hasil

pemantauan

ketidaksesuaian/penyimpangan

dan evaluasi

menunjulckan adanya

ha.sil, kepala SKPD melakukan

tindakan

perbaikan/penyempurnaan;

6.

Kepala SI(PD melalui Tim Teknis pen),,usunan RAD A.MPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Bappeda;

7.

Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah

penyetatan lingkungan daerah; It

&{asyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan

R

masukannya tersebut; l

Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evah-rasi terliadap laporan hasil pemantauan

Y.

dan evaluasi yang

teial dioiah TIM Teknis

Penyusuttan RAD Afo{PL;

Daiam hal evaluasi da-ri hasil pemantauan ditemukan adanya langkah-langkah

10

penyempurnaan, untuk ditindaklanjuti oieh kepala SKFD;

Kepala SKPD manyampaikan hasil tindak ianjut perbaikanlpenyempurnaan kepada

11

kepala tsappecia;

t2.

Kepala Bappecla rnelaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V

KSTENTUAN PENUTUP Pasal 10

Dakumen RAD AMPL Kabupaten Lahat 2011-2015 sebagaimana lampiran

I

merupakan bagian

yang fidatr< teryisahkan dari peraturan Bupati Lahat ini.

Pasal

1.1

Peraturan Bupati Lahat ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat Pacla

Tanggal 3D Desember 2011

ASWARI RTVA'I

Diundargkas.di Lahat Pada tanggal 30 Desember ?011 SEKRETARIS DAER.AH KABT]FATEN LAHAT

:s1{ EDDY CHAlRIL ISWAN BEP.TTA DAERAH KABUPATEN

LAHAT TAHT]IV 2OI 1 NOMOR

. 4?