Ja

ET} PAT'E

LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR a7 TAHIIN 2012 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN UPAYA PENGELOLAAN LINGKT]NGAN HIDUP (UKt) - UPAYA PEMANTUAN LINGKUNGAN ITIDUP (UPL) DAII SURAT PER}IYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DENGAIY RAHMAT TUHAN YAIIG MAHA ESA

BUPATI LAHAT, Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal

3

ayat (1)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun

2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) perlu menetapkan peraturan Bupati Lahat tentang Jenis Usaha danJatau Kegiatan yang Wajib Menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Mengingat

1. Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tinggkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl 82 I ); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341e); a Tahun 2004 tentang J. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafu;ru*2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725); Tahun 2009 tentang 5. Undang-Undang Nomor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140 ,Tambahan LembaranNegara R[ Nomor 5059);

32

32

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahw 2012 tentartg lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48); 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); l0.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Talrun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintatr Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA I}AN/ATAU KEGIATAIY YANIG WAJIB MENYUST]N DOKUMEN UPAYA PENGELOLAATI LTNGKI]NGAN HrDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LTNGKITNGATI IilDUP (UPL), DAr[ SURAT

PER}IYATAAII KESAITGGUPAN PENGELOLAAN

DAI\[

PEMANTAUAI{ LINGKT]NGAN IIIDUP (SPPL). BAB I

KETENTUAII UMUM Pasal

I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: Kabupaten adalah Kabupaten Lahat; Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Lahat; Bupati adalah Bupati Lahat; Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atatrkegiatan;

1. 2. 3. 4.

-

5.

6. 7.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/ataukegiatan yang akan dilaksanakan; Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

BAB

II

MAKSUD DAI\ TUJUAI\ Pasal 2

Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lahat dan pemangku kepentingan dalam menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun Dokumen (UKL) - (UPL), atau (SPPL).

Pasal3 Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menentukan jenis dokumen UKL-UPL, atau SPPL bagi setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilalcukan.

BAB

III

JENIS RENCANA USAHA, PENETAPAII UKL.UPL DAN SPPL Pasal4 Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan sebagaimanatercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

UKL - UPL adalah

Pasal5 Masyarakat dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini tetapi mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup, untuk ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL - UPL atau SPPL.

Pasal6 Bupati mempertimbangkan usulan penetapan jenis rencana usaha danlatau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL - UPL atau SPPL. Pasal T

Bupati dapat menetapkan jenis rencana dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL - UPL atau SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini berdasarkan hasil pengkajian setelah mendengar dan memperhatikan saran serta pendapat dari Tim Ahli dan/atau instansi teknis terkait.

BAB IV

UKL _ UPL Pasal8

(l) @ (3)

-

Dokumen UKL UPL merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan izin lingkungan. diterbitkan berdasarkan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL - UPL. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib mencanfumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL.

(l)

-

(4)

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup.

UKL

- tIpL dikeluarkan

PASAL 9

Bagi jenis rencana usaha dan/atatr kegiatan yang masuk dalam kategori UKL UpL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting dapat dikenakan untuk membuat dokumen AMDAL. BAB V SPPL P*sal ltl

(1)

'

(2)

(3)

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL UpL wajib membuat SPPI ' Jenis rencana usaha danlatau kegiatan yang wajib membuat SPPL, sebagaimana tercantum dalarn lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pJraturan ini; Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran II peraturan ini namun memiliki dampak terhadap lingkungan, maka wajib membuat sppr.

-

Pasal 11

Bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori SppL namun

diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat dikenakan kewajiban untuk membuat dokumen UKL - UPL.

BAB VI PENUTUP

Pm*l12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

di Lahar tanggal q - 0g -

Ditetapkan pada

2012

N ASWARI RIVA'I Diundangkan di Lahat pada

tanggal 4- Og- 20tz

SEKRXTARIS I}AERAH KAtsUPA-TEN LAHAT,

ISWAN AERAH KABUPATEN .:/