BI'PATI

TATIAT

b.'ERATURAN BUPATI LAHAT NOh/IOR 7B TAHUN 2OL2

TENTAN$ REAI"OKASI KEBUTUHAI{ PUPUK }3ER,SUBSIDI UNTUK SNKTOR PERTANIAN AN,IAR KECAI\{ATAN DALAM KARUPATEN L,q,HAT TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN R"AHMAT TUIdAN YANG MAHA ESA

BI.]PATI LAI{AT,

Menim-trang

:

a.

bahwa dengan Peraturan Bupati Lahat Nosror 8 Tahu.n 2OI2 telah rlitetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsicli Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 20I2i

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sunnatera Selatan Nomor 48 Tatiun 2OL2 tentang Perubahan Atas Peraturan Grrbernur Surnatera Selatan Nomor 30 Tahun 2OII tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untnk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, terdapat perutrahan eilokasi pupuh bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten. Lahat;

bahwa a.tas d*r.sar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut Fasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/ SR. 13O/ 12 I 2Ol1 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun .Anggarart.2OL2, bahwa realokasi antar kecamatan dalam kabr:paten ditetapk:an lebih lanjut oleh Bupati maka perlu

merretapkan Feratrrran Bupati Lahat tentang Realokasi Kebutrihan Ftpuk Berstrbsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2AL2;

Meugingat :

1"

Unclang-undang Nomor 118 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah'Ilngkat Ii dan Kotaprqja d.i Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan l,ernbaran Negara RI Nornor 182i);

2.

Unclang-undang, Nomor 12 Tahun 1992 tentarrg Sistem Buclidaya 'lanarnan (Lernbaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tannbahan Lembaran Negara RI Nomor 3a78);

3.

Undang-undang Nomor B Tahun !999 tentang Perlindungan Konsumerr (Lerrrbaran l\legara RI Tahun 1999 Nornor 42, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);

+.

Undang-undang Nomor .i9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik !,legara (Lembaratr Negara RI Tahun 2003 Nomor 7O, Tambahan Lembaran Neg;ara RI Nomor a2971;

5.

Undang-r.rndang Nonnor 18 Tahun 2OO4 tenta.ng Perkebunan (l,ernber.ran Negara RI Tahun 2OO4 Nornor 85, Tambahan Lenrbaran Negara RI Nomor 44Ill;

6.

und"ang"urrdang Nomor 31 Tahun 2oo4 tenta.ng perikanan (Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran l,legara RI Nomor a433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun ZOO9 (Lembaran Negara RI Talrun 2009 l{omor 154, Tambahan Lembaran Negara RI lllomor 5073);

7.

undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang pernerintahan Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor I2S, Tambahan Lemtraran Negara RI Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapar kali terakhir dengan Undang-undang Nomor L2 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R[ Nornor aSaal undang-undang Nornor 18 Tahurr 2oo9 tentang peternakan dan Kesehatan l{ewan (Lennbaran Negara RI Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lernba.ran Negara R[ Nornor 5015];

8.

9.

unclang-undang ltfomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lernbararr Negara RI Tahr.ln 2010 lrlomor I32, Tarnbahan Lemtraran ltlegara RI Nomor 5170);

io. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOl tentang pupuk

Buclidaya Tanarnan (Lenrbaran l.[egara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tanebahdn l,embaran Negara RI Nomor a}Tgl;

11. Perat'trran Fresiden Nomor

77 Tahun 2005 tentang penetapan

Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam

pengawasan sebagaimana telah diubah derrgan Peraturan presiden Nomor 15 Tahun 201 1;

t2. Keputrrsan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor

634/MPPlKepl9l20o2 tentang Ketentuan dan Tatakerja cara Pengawasan. Barzu:.g dan atau Jasa yang Beredar di pasar;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nornor 239/Kpts I tentang Fenga.wasan Forrnula Pupuk Anorganik;

or.zro I 4 I 2oo3

14. Keputusarr Menteri Pertzutian Nomor 456/Kpts/OT. 160IZ I2006 tentang Pembentukan l(elompok Kerja Khr:.sus pengk4jian Kebijakan Rrpuk Dalam Mendukung Ketahallan Pangan;

15. Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 4olPennerrlian/OT.l4A I 4 l2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

16.

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

43/Permentan/$R.L4AlBl2OII tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran R lpuk Anorganik;

17.

Peratrrran 70 / Permentan/

Menteri Pertanian Nomor SR .14O I LO I 2Ol1 tentang Pupuk Organik,

Pupuk Hayati dan Pernbenah Tanah;

18" Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 87 lPertnentan/SR.13o/ I2/2O11 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2AL2

19" Feraturam Daerah Kabupaten Lahat Nornor L6 Tahun 2OO8 tentang Fembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat;

20. Pera.tura,n Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2Ol2 tentang Pembahan Atas Peraturan Gubernur Nomor' 3O Tahun 2011. tentang Alokasi dan llarga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsicli Untuk Sektor Peitanian Tahun Anggaran 2Ot2;

21. Peratr,rran Bupati Lahat Nomor I Tahun 2AI2 tentang Alokasi dan Hargp Eceran Tertinggi {HET) Rrpuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahtrn Anggaran 2Ot2; MEI\{UTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG REALCIKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI IJNTUK SEKTOR PERTANIAN ANTA.R KECAMATAN DALAM KABIJPATEN LAHAT TAHUN ANGGARA,N 2OI2.

Fasal

1

ltealokasi kehutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian a.ntar kecamatan dalam Kabupaten Lahat tahun anggaran 2Ol2 sebagaimana- terhrang dalarn lampiran Perattrran Bupati ini' PasaL 2

Peraturan tsupati ini mulai berlaktr pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oraxrg rnengetah'u.inya, memerintahkan pengundangan Ferafuran Bupati ini clengan penempatannya dalarn tserita Daerah Itubupaten Lahat, Ditetapkan di Lahat pada

Pesarwber

FUDIN ASWARi RIVAI

Diunclangkan di Lahat pada tanggal l+ )eser,rnber %)lL SITKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT'

H^ EDDY CHAIzuL ISWAN 38 BF]RITA DAEILq.H KABUPATEN I"AHAT TAHUN 2OL2 NOMOR

zotL