Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PERGULIRAN KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

BAB I KEBIJAKAN UMUM Pasal 1 Dasar Penyusunan SOP Pengelolaan Perguliran disusun dengan memperhatikan dan berdasar pada : (1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir dan PTO XI tentang Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan (2) Petunjuk Teknis Tambahan Usulan Kegiatan SPP dan Pengelolaan Dana Bergulir (3) Surat Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjen. PMD Kemendagri Nomor : 414.2/1108/PNPM-MP/II/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir. (4) Memo internal TL KMW-III no. 06/KMW-III/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pembakuan Sistem Perguliran

Pasal 2 Pengertian Pengertian dana bergulir adalah kegiatan yang bersifat pinjaman dari UPK yang dapat digunakan masyarakat dalam bentuk pinjaman kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disalurkan melalui Kelompok Kelompok Masyarakat.

Pasal 3 Prosedur Perguliran Prosedur Perguliran merupakan suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa lembaga dalam kelembagaan BKAD yang dibuat untuk menjamin standarisasi kegiatan perguliran PNPM-MPd dan dapat dilakukan berulang ulang yang didalam PTO Penjelasan X disebut dengan istilah mekanisme pengelolaan yang bermakna tahapan tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir sejak dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. 1

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

Pasal 4 Sistem Perguliran Sistem Perguliran adalah kegiatan pengorganisasian, prosedur, pembinaan dan pengawasan perguliran dan kelembagaan BKAD yang bekerja dalam satu kesatuan.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP Pasal 5 Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir (1) (2) (3) (4)

(5)

Memberikan kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha; Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program; Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan; Meningkatkan peran kelembagaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir (UPK, BPUPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan; Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Pasal 6 Sifat Dana Bergulir (1) (2)

Perguliran dana bersifat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan; Sifat Pengelolaan Dana Bergulir adalah Mudah, Cepat dan Lestari;

Pasal 7 Fungsi Dana Bergulir 1. Memberikan pinjaman dana kepada kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha produktif; 2. Menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif dan kelompok perempuan; 3. Mendayagunakan kemampuan potensi lokal dalam pengembangan usaha bagi ekonomi masyarakat miskin; 2

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

4. Mempertinggi kualitas sumberdaya manusia dan kelompok untuk mencapai terciptanya masyarakat yang mandiri; 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan. Pasal 8 Prinsip Dana Bergulir (1)

(2)

Kegiatan Perguliran Dana tetap mengacu pada prinsip Transparansi, keberpihakan pada orang miskin, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan berkelanjutan; Dalam pengembangan asset dana bergulir perlu memperhatikan juga prinsip pendayagunaan dan pengembangan sumber daya yang ada di masyarakat.

Pasal 9 Sasaran Perguliran (1)

(2)

(3)

Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota yang anggotanya khusus perempuan; Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi; Kelompok Aneka Usaha (KAU) adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota untuk selanjutnya di arahkan dan dikembangkan menjadi kelompok Usaha Bersama atau kelompok Simpan Pinjam.

BAB II DASAR PENGELOLAAN DANA BERGULIR Pasal 10 Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut : (1) Pelestarian kegiatan Dana Pinjaman (Bergulir) adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah Kecamatan Barambai; (2) Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun nonformal; (3) Pelestarian Prinsip Pengelolaan dana bergulir mengacu pada prinsip PNPM Mandiri Perdesaan;

3

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

(4)

(5)

(6)

(7)

Kepemilikian dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah milik masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BLM - PPK, BLM - PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber dana lain; Pelestarian kelembagaan harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan seperti : UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), Tim Verifikasi, Tim Pendanaan, dan sebagainya; Pengembangan Kelompok harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM dan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan UPK dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW). Akuntabilitas dan Transparansi, Setiap tahun anggaran pengelola kegiatan dana bergulir harus melakukan tutup buku, membuat laporan pertanggungjawaban selama satu tahun dan membuat rencana kerja. laporan pertanggungjawaban disampaikan pada masyarakat melalui MAD dan Papan Informasi. Pada sisi lain setiap triwulan wajib membuat informasi kepada masyarakat dengan format terlampir (formulir 88).

BAB III KETENTUAN PENDANAAN Pasal 11 (1)

Keputusan pendanaan ditetapkan oleh Tim Pendanaan pada Rapat Pendanaan yang dipimpin BKAD. (2) Rapat Pendanaan menetapkan daftar kelompok yang menerima perguliran atau kelompok daftar tunggu perguliran; (3) Pendanaan kredit disesuaikan dengan perkembangan / ketersediaan dana yang ada di UPK dan dana yang tersedia di rekening SPP maupun UEP; (4) Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP antara lain Kelompok Simpan Pinjam Campuran dan Kelompok Usaha Bersama dan juga kegiatan SPP; (5) Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP; (6) Pinjaman hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaat RTM, atau tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara perorangan / individu; (7) Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok; (8) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok; (9) Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya; (10) Pembebanan jasa pinjaman mengacu sesuai dengan suku bunga terendah pada bank pemerintah di Kecamatan Barambai, dan ditetapkan pada saat MAD; (11) Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebagai stimulan permodalan kelompok; 4

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

(12) Pembebanan jasa pinjaman dari kelompok kepada anggota pemanfaat dapat lebih besar dari jasa pinjaman dari UPK ke Kelompok dengan ketentuan maksimal tambahan jasa sebesar 3 - 5%

BAB IV PROSEDUR PERGULIRAN Pasal 12 Merupakan urutan kegiatan/ tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir yaitu meliputi : (1) Persiapan Perguliran (2) Pengajuan Usulan (Proposal) Pinjaman Kelompok (3) Evaluasi Usulan Pinjaman Kelompok oleh UPK (4) Verifikasi oleh Tim Verifikasi (5) Keputusan Pendanaan oleh Tim Pendanaan (6) Musyawarah Pendanaan yang dipimpin oleh BKAD (7) Validasi kelompok oleh BP-UPK dan Tim Pendanaan (8) Pencairan Pendanaan usulan pinjaman oleh UPK (9) Pengembalian Pinjaman oleh kelompok

BAB V PENETAPAN JASA PINJAMAN DAN WAKTU PINJAMAN Pasal 13 Jasa Pinjaman Perguliran (1) Besar Jasa pinjaman untuk pinjaman yang bersumber dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah sesuai suku bunga terendah pada bank pemerintah dan ditetapkan sebesar suku bunga bank pada tahun berjalan dengan sistem flat rate (tetap). (2) Penetapan besaran jasa pinjaman dari sumber dana lain dapat dikenakan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut : a) Biaya dana adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sumber dana b) Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan atas biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu periode yang terdiri dari : (a) Honor Pengurus UPK, Administrasi Umum, Transport, Biaya Dibayar Dimuka/ Sewa Kantor, Biaya inventaris, Biaya Lain-lain; (b) Biaya Non operasional (tidak termasuk Biaya Pajak dan Administrasi Bank);

5

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

(c)

(d) (e) (f)

Biaya Operasional adalah Total Biaya Operasional dan Non Operasional diluar biaya bank dibandingkan dengan Pendapatan Jasa dibagi 12 (dua belas) bulan. Resiko Pinjaman adalah Biaya yang dikeluarkan untuk menutup kerugian seandainya terjadi tunggakan yang permanen (macet); Margin keuntungan yang dikehendaki adalah selisih yang diharapkan dari aktivitas penyaluran dana. Perhitungan dapat diuraikan sebagai berikut : SIMULASI Pinjaman Pihak III = 10 % Biaya Operasional = 3% Resiko Pinjaman = 2% Margin Keuntungan = 3% SUKU BUNGA YANG DITETAPKAN

=

18 % Tetap

BAB VI PERSYARATAN KELOMPOK PINJAMAN PERGULIRAN Pasal 14 (1) Kelompok peminjam harus mempunyai ikatan pemersatu yang kuat, misalnya Rukun Tetangga / Rukun Warga, Dasa Wisma, PKK, Arisan, Tahlilan, Yasinan dan lain sebagainya; (2) Mempunyai kepengurusan yang jelas minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara; (3) Mempunyai kegiatan ekonomi dan atau kemasyarakatan; (4) Anggota kelompok yang menjadi pemanfaat benar-benar warga desa setempat atau warga Kecamatan Barambai dibuktikan dengan Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku; (5) Anggota kelompok peminjam wajib mendapatkan persetujuan dari salah satu anggota keluarganya dan diketahui oleh RT dan atau RW setempat; (6) Pengurus tingkat desa maupun tingkat kecamatan (pelaku atau istrinya) tidak diperkenankan menerima pinjaman dari dana SPP kecuali mendapat persetujuan dari BP-UPK dan BKAD; (7) Kelompok lunas yang akan mengajukan kembali pinjamannya harus dinilai kondisi pinjamannya : a) Jika tidak pernah menunggak pinjaman dapat ditingkatkan dari pinjaman sebelumnya; b) Jika pernah menunggak atau masuk kolektibilitas II, maka pengajuannya sama dengan pinjaman sebelumnya; c) Jika mempunyai catatan tunggakan diatas kolektibilitas II maka pengajuan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya; 6

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

(8) Kelompok peminjam : a. Kelompok penyalur pinjaman (Channelling) dengan persyaratan tambahan : (1) Umur kelompok minimal 1 (satu) tahun; (2) Kelompok minimal mempunyai pengurus yang jelas; (3) Minimal mempunyai buku notulen/catatan dan atau buku kas harian; (4) Minimal mempunyai kegiatan rutin, minimal pertemuan; (5) Anggota kelompok yang meminjam minimal 5 orang; (6) Dalam satu kelompok yang meminjam tidak boleh terdiri ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang masuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga; (7) Kelompok wajib mempunyai tabungan kelompok, selanjutnya tabungan tersebut disepakati dapat digunakan sebagai tanggung renteng; (8) Anggota kelompok diwajibkan mengikuti asuransi jiwa untuk mengantisipasi kemacetan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. b. Kelompok pengelola pinjaman (executing) dengan persyaratan tambahan : (1) Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal 1 tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan; (2) Mempunyai pengalaman mengelola dana simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun; (3) Mempunyai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga secara tertulis; (4) Mempunyai aturan kepengurusan secara tertulis; (5) Mempunyai aturan pengelolaan dana simpanan dan pinjaman ( mencakup jenis-jenis simpanan, bunga simpanan, persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu, sanksi ) secara tertulis; (6) Tunggakan pinjaman yang ada di kelompok maksimal 20 % dari target pengembalian; (7) Maksimal pengajuan pinjaman 300% dari tabungan kelompok dan modal kelompok; (8) Bagi kelompok executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk Channelling (menyalurkan) dan executing (mengelola). (9) Anggota kelompok diwajibkan mengikuti asuransi jiwa untuk mengantisipasi kemacetan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. (9)

Kelompok yang berhak memperoleh dana perguliran adalah : i. Kelompok Lama yang sedang tidak mempunyai tanggungan pinjaman ke UPK, masih dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi; ii. Kelompok Baru yang sedang tidak mempunyai tanggungan pinjaman ke UPK dan atau lembaga keuangan lainnya, dianggap layak setelah di analisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi. (10) Jika kelompok sudah sampai batas maksimal pinjaman, maka UPK akan memberikan rekomendasi agar kelompok tersebut dapat akses ke lembaga keuangan di luar UPK seperti BRI atau lainnya; 7

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

(11) Pinjaman tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek; (12) Bagi kelompok yang bermasalah tidak dapat diberikan kembali pinjaman dana bergulir; (13) Bagi kelompok yang mempunyai track record baik maka diprioritaskan untuk didanai kembali;

BAB VII ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PINJAMAN PERGULIRAN Pasal 15 Persiapan Perguliran (1) UPK melakukan evaluasi internal untuk menilai kesiapan perguliran meliputi aspek keuangan, administrasi pinjaman dan kesiapan SDM; (2) UPK Membuat surat pemberitahuan kesiapan melakukan proses perguliran dan mengajukan surat permohonan kepada BKAD untuk jadwal musyawarah pendanaan perguliran dengan melampirkan data keuangan dan pinjaman terbaru; (3) Pengurus BKAD mengundang semua lembaga pengelola perguliran untuk rapat antar lembaga. Jadwal rencana kegiatan perguliran meliputi : a. Informasi perguliran kepada kepala desa, kelompok dan masyarakat b. Pengajuan usulan pinjaman kelompok kepada UPK c. Evaluasi usulan pinjaman kelompok oleh UPK d. Verifikasi oleh Tim Verifikasi e. Musyawarah Pendanaan Perguliran f. Informasi hasil Musyawarah pendanaan kepada Desa dan Kelompok g. Validasi Kelompok oleh Tim Pendanaan dan BP-UPK h. Pencairan Pinjaman (4) UPK sepengetahuan BKAD menerbitkan surat pemberitahuan kegiatan perguliran kepada Desa dan Kelompok dengan tembusan kepada Pembina (Camat)

Pasal 16 Pengajuan Usulan (Proposal) Pinjaman Kelompok (1) Kelompok mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan calon pemanfaat dan besarnya pengajuan pinjaman; (2) Pengajuan Usulan kelompok harus sepengetahuan Kepala Desa dalam bentuk rekomendasi tertulis (3) Umur kelompok sekurang kurangnya 1 tahun pada saat akan mengajukan pinjaman (4) Pengembalian Pinjaman telah mencapai minimal 80% bagi kelompok yang masih memiliki pinjaman di UPK 8

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

(5) Proposal kelompok dengan format sesuai ketentuan. (6) Dokumen pengajuan dilampiri : a. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/ Lurah; b. Surat pengajuan kredit dari Kelompok. c. Daftar Anggota Kelompok; d. Rencana Kegiatan Kelompok; e. Surat Pernyataan Tanggung Renteng; f. Daftar Calon Pemanfaat SPP; g. Rencana Setoran dari Kelompok ke UPK; h. Rencana Setoran dari Anggota ke Kelompok; i. Photo Copy KTP Anggota Kelompok yang masih berlaku; j. Photo Copy Kartu Keluarga yang masih berlaku; k. Surat Pernyataan Persetujuan dari anggota keluarga / penanggung jawab anggota; l. Peta Lokasi Kelompok; m. Kartu Kredit pinjaman sebelumnya bagi kelompok yang telah pernah menjadi nasabah UPK. (7) Usulan pinjaman kelompok diserahkan ke UPK Pasal 17 Evaluasi Usulan Kelompok Oleh UPK (1) UPK melakukan pemeriksaan kelengkapan usulan pinjaman kelompok yang diterima (2) Pemeriksaan kelengkapan dengan menggunakan cek list kelengkapan disertai catatan hasil pemeriksaan administrasi (3) Bagi Kelompok yang telah menjadi nasabah, UPK melampirkan proposal dan hasil verifikasi tahun sebelumnya. (4) UPK membuat Hasil Penilaian Kategorisasi Kelompok (Pemula, Berkembang, dan atau Matang/ Siap) (5) Evaluasi usulan pinjaman oleh UPK sekurang kurangnya meliputi : a) Latar Belakang b) Kondisi Saat ini c) Riwayat pinjaman pada UPK d) Rencana Usaha kelompok e) Black list, pernah memiliki tunggakan, penanganan pinjaman (restrukturisasi, rescheduling), dan pinjaman di tempat lain (6) Hasil evaluasi UPK dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan evaluasi dan ketua UPK (7) UPK membuat berita acara serah terima hasil evaluasi usulan pinjaman beserta dokumen pendukungnya kepada Tim Verifikasi

9

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

Pasal 18 Verifikasi Oleh Tim Verifikasi (1) Tim Verifikasi melakukan desk review atas semua dokumen usulan kelompok dan hasil evaluasi UPK (2) Menyusun perencanaan dan jadwal verifikasi lapangan dan untuk kelompok Channelling, verifikasi dilakukan terhadap calon pemanfaat (3) UPK mendampingi TV di lapangan (4) BP-UPK melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi (5) TV membuat rekomendasi layak/tidak layak secara tertulis dan ditanda tangani oleh semua anggota TV (6) TV membuat laporan tertulis hasil kegiatan verifikasi dan dilaporkan secara resmi dalam forum musyawarah pendanaan perguliran yang diselenggarakan BKAD (7) Dokumen administrasi oleh Tim Verifikasi sekurang kurangnya terdiri dari : a) Jadwal/rencana verifikasi b) Formulir verifikasi c) Rekomendasi Hasil Verifikasi d) Foto kegiatan verifikasi e) Daftar Kunjungan (nama dan tanda tangan) f) Cek kelengkapan g) Informasi tentang pinjaman kelompok di tempat lain.

Pasal 19 Keputusan Pendanaan oleh Tim Pendanaan dan Musyawarah Pendanaan (1) Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan dalam Forum Musyawarah Pendanaan dan dipertanggungjawabkan kepada BKAD dalam forum MAD (2) Musyawarah Pendanaan dipimpin oleh pengurus BKAD sesuai dengan kebutuhan perguliran UPK dalam waktu tertentu (3) Pengurus BKAD menerbitkan surat undangan kegiatan musyawarah pendanaan perguliran (4) Tim Pendanaan memutuskan pendanaan dan melakukan perangkingan kelompok yang terdanai (5) Membuat catatan yang menyebabkan tidak terdanai bagi kelompok yang tidak terdanai dan dikembalikan ke UPK untuk dilakukan pembinaan (6) Hasil Musyawarah Pendanaan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani ketua BKAD dan Tim Pendanaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Barambai (7) Hasil Musyawarah Pendanaan perguliran yang berisi daftar kelompok yang akan didanai diumumkan kepada masyarakat oleh UPK melalui papan informasi. (8) Peserta Musyawarah Pendanaan terdiri dari Pembina, Pengurus BKAD, Tim Pendanaan, UPK, TV, dan BP-UPK, Fasilitator (kecamatan aktif) dan dapat dihadiri masyarakat. 10

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

(9) Peran Kelembagaan dana bergulir dalam Musyawarah Pendanaan Perguliran : a) UPK melaporkan kesiapan untuk melakukan perguliran, jumlah dana SPP/ UEP yang siap digulirkan, hasil evaluasi singkat terhadap kelompok yang mengajukan pinjaman dan catatan lain yang dianggap penting b) TV melaporkan hasil kegiatan verifikasi terhadap semua usulan kelompok dalam bentuk rekomendasi kelayakan usulan c) BP-UPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengamatannya selama proses perguliran berlangsung (10) Dokumen administrasi Tim Pendanaan sekurang kurangnya terdiri dari : a) Keputusan Pendanaan b) Daftar Kelompok yang akan didanai c) Daftar prioritas kelompok terdanai dan daftar tunggu d) Rencana perguliran dan besaran pinjaman e) Berita Acara Penetapan (11) Dokumen administrasi Musyawarah Pendanaan sekurang kurangnya terdiri dari : a) Berita Acara Pengesahan b) Surat Penetapan Camat (SPC) c) Daftar Perguliran (per desa) (12) Peserta Musyawarah Pendanaan terdiri dari : a) Pengurus BKAD b) Tim Pendanaan c) UPK d) BP-UPK e) Tim Verifikasi f) Pembina (Camat/ PjOK) g) Fasilitator (FK/ FT) h) Unsur Masyarakat yang ingin berhadir

Pasal 20 Validasi Kelompok oleh Tim Pendanaan dan BP-UPK (1) Semua kelompok yang ditetapkan untuk didanai, wajib dilakukan validasi oleh BPUPK dan Tim Pendanaan sebelum dilakukan penyaluran dana oleh UPK (2) Validasi Kelompok dilakukan untuk memastikan keberadaan kelompok dan pemanfaat sesuai dengan yang tertera di dokumen usulan pinjaman (3) Hasil validasi dilaporkan secara tertulis (4) Dokumen administrasi validasi kelompok sekurang kurangnya terdiri dari : a) Berita Acara Validasi kelompok b) Datar validasi kelompok

11

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

Pasal 21 Pencairan Pendanaan Usulan Pinjaman oleh UPK (1) Berdasar BA hasil Musyawarah Pendanaan dan laporan validasi BP-UPK dan Tim Pendanaan, selanjutnya UPK menyusun jadwal pencairan sesuai dengan rangking dalam BA. (2) Jadwal pencairan disetujui oleh Pengurus BKAD (3) Sebelum pencairan, berkas pinjaman harus dilampiri : a) Dokumen Usulan Kelompok b) Hasil Evaluasi UPK c) Hasil verifikasi, keputusan pendanaan dan laporan validasi kelompok d) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK e) Daftar realisasi pencairan sebelumnya (1) Setiap pengambilan dana (bank atau kas) untuk pencairan pinjaman kelompok harus sepengetahuan terlebih dahulu oleh Tim Pendanaan (2) Pencairan pinjaman dilakukan secara langsung oleh UPK ke Kelompok dan wajib dihadiri dan diterimakan kepada pemanfaat langsung (3) Pencairan yang tidak sesuai jadwal atau urutan rangking, harus seijin BKAD (4) UPK wajib membuat laporan bulanan realisasi pencairan pinjaman dilampiri copy tanda terima uang (kuitansi) dan daftar pemanfaat kepada BKAD, diketahui dan ditanda tangani Tim Pendanaan dan FK (5) Laporan rekapitulasi pencairan pinjaman kelompok dipertanggungjawabkan UPK kepada BKAD dalam forum MAD (6) UPK wajib mengumumkan daftar seluruh nama kelompok penerima manfaat melalui papan informasi dan media lainnya (7) Dokumen administrasi pencairan dana sekurang kurangnya terdiri dari : a) Akad Kredit / Surat Perjanjian Kredit (SPK) b) Foto Pendanaan / Pencairan c) Kartu Kontrol / kredit d) Berita Acara Pencairan Dana

Pasal 22 Pengembalian Pinjaman Oleh Kelompok (1) Pengembalian pinjaman dilakukan langsung oleh kelompok ke UPK (2) UPK wajib membuat tanda terima uang (kuitansi) dan mencatat pembayaran dalam kartu pinjaman untuk UPK maupun Kelompok (3) Masa pengembalian pinjaman disesuaikan dengan fungsi kelompok yaitu : a) Kelompok Channelling dengan masa pinjaman maksimal 18 bulan dengan pengembalian minimal 2 kali angsuran dalam setahun

12

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

b) Kelompok executing dengan masa pinjaman maksimal 36 bulan dengan pengembalian 2 tahun pertama membayar jasa saja, dan tahun ketiga pengembalian pokok dan jasa.

BAB VII BESARAN PINJAMAN PERGULIRAN Pasal 23 (1) Besaran nominal pinjaman perguliran dibedakan berdasarkan fungsi kelompok dan penilaian kategorisasi kelompok. (2) Untuk kelompok penyalur pinjaman (Channelling), batas usulan pinjaman peranggota kelompok ditentukan berdasarkan skala usaha yaitu : a) Kelompok “Pemula” untuk setiap pemanfaat hanya dapat memperoleh pinjaman maksimal Rp. 1 juta. b) Kelompok “Berkembang” untuk setiap pemanfaat diperbolehkan mendapat pinjaman maksimal Rp. 3 Juta Maksimal 1 kelompok sebesar Rp 75 juta c) Kelompok “Matang” untuk setiap pemanfaat dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp. 3 juta sampai dengan maksimal Rp. 7 juta, dengan batas maksimal pinjaman kelompok sebesar Rp 200 juta (3) Untuk kelompok pengelola pinjaman (executing), batas usulan pinjaman yang dikelola secara mandiri oleh kelompok adalah 300% dari simpanan dan modal yang ada di kelompok.

BAB VIII PERJANJIAN PINJAMAN PERGULIRAN Pasal 24 1. 2.

3. 4.

5.

Kelompok dan UPK wajib membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) bermaterai sebelum pencairan dana dilaksanakan; Kelompok wajib membuat surat kesanggupan mentaati peraturan pinjaman perguliran yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penyaluran dana; Penyaluran dana dilaksanakan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya; Pencairan pinjaman langsung diberikan dari UPK ke anggota kelompok / kelompok peminjam yang sudah ditetapkan dalam MAD Perguliran atau Keputusan Tim Pendanaan; Dana pinjaman tersebut harus diterima langsung oleh orang / anggota yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat di dokumen pencairan atau tidak bisa diwakilkan oleh siapapun dan dibuktikan dengan membawa KTP asli; 13

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

6. Apabila anggota kelompok tidak hadir pada saat UPK menyalurkan dana tersebut ke kelompok dengan alasan apapun maka UPK dapat menarik kembali uang tersebut dan menyalurkannya kembali apabila anggota tersebut mengambilnya ke kantor UPK yang disertai oleh Ketua kelompok dan membawa KTP asli; 7. Anggota kelompok yang belum mengambil dana tersebut ke UPK hingga tanggal 25 maka anggota kelompok tersebut dianggap mengundurkan diri dari kelompok dan UPK wajib mengembalikan dana tersebut dan mencatatnya di buku kas sebagai pengembalian tanpa jasa; 8. Pencairan pinjaman dari UPK ke kelompok harus di umumkan dalam papan informasi; 9. Pengembalian pinjaman (pokok + jasa) dibayarkan pemanfaat (anggota kelompok) kepada pengurus kelompok (atau yang ditunjuk) untuk disetorkan kepada UPK; 10. Pengembalian pinjaman ke UPK antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya; 11. Untuk kelompok penyalur pinjaman (Channelling), sistem angsuran bulanan sesuai kesepakatan antara UPK dengan kelompok pada saat penyaluran dana; 12. Untuk kelompok pengelola pinjaman (executing), sistem angsuran sesuai kesepakatan antara UPK dengan kelompok. Jangka waktu pengembalian pinjaman dari anggota ke kelompok dimungkinkan lebih pendek dari jangka waktu pengembalian kelompok ke UPK untuk memberi kesempatan kelompok mengelola keuangan kelompok secara produktif; 13. IPTW diberikan kepada semua anggota kelompok yang mengangsur pinjaman / melunasi pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah; 14. Ketepatan tepat waktu adalah jika pembayaran angsuran pinjaman tidak melebihi tanggal jatuh tempo angsuran yang telah disepakati dengan UPK; 15. IPTW diberikan pada saat kelompok sudah lunas pinjamannya dan diberikan oleh UPK pada saat pencairan berikutnya; 16. Pengelolaan IPTW dapat dilakukan oleh UPK atau diserahkan kepada kelompok; 17. Bagi kelompok yang melunasi pinjamannya sebelum jangka waktunya, maka kelompok tersebut hanya dibebani jasa pinjam (bunga pinjaman) sampai dengan bulan pelunasan. 18. Jika terjadi keterlambatan pembayaran baik pokok maupun jasa pinjaman maka kelompok dikenakan denda keterlambatan yang besarannya di tentukan dalam forum MAD;

14

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

BAB IX ALUR DOKUMEN DAN KEGIATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 25

ANGGOTA KEGIATAN:

KELOMPOK KEGIATAN:

UPK KEGIATAN:

BANK KEGIATAN:

Membawa kartu dan uang sejumlah setoran. Juga untuk tabungan anggota.

Membuat Bukti Kas Masuk rangkap 2. Yang asli untuk anggota. Yang lembar ke 2 untuk arsip kelompok. Mencatat dalam buku Kas Harian Kelompok. Merekap dalam Buku Pinjaman/Kartu Kredit Kelompok. Merekap dalam Buku Tabungan Kelompok. Menyetorkan uang ke UPK dan menyetorkan uang ke bank.

Melakukan validasi terhadap kartu pinjaman kelompok dengan bukti kas masuk di kelompok. Membuat Bukti Kas Masuk rangkap 2. Asli untuk kelompok. Yang lembar ke 2 untuk arsip di UPK. Mencatat dalam Buku Kas Harian UEP atau SPP. Mencatat/memposting dalam Buku Pinjaman/Kartu Kredit UEP atau SPP. Menginput ke dalam LPP UEP atau SPP kelompok. Pada hari itu juga semua setoran yang masuk ke UPK harus segera disetorkan ke bank. Membuat bukti kas keluar dan slip setoran bank. Menyetorkan uang ke bank.

Melakukan validasi terhadap jumlah nilai uang, nomor rekening dan nama rekening. Meng-entry dalam buku rekening tabungan UEP/SPP.

DOKUMEN: 1. Kartu Kredit Anggota 2. Kartu/Buku Tabungan

DOKUMEN:

1. Bukti Kas Masuk 2. Buku Kas Harian Kelompok 3. Kartu Kredit Kelompok 4. Buku Tabungan Setelah terima Slip Setoran yang sudah divalidasi dari bank, UPK mencatat dalam 15

DOKUMEN: 1. Slip Setoran yang sudah divalidasi 2. Buku Rekening yang sudah di printout.

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

ANGGOTA

KELOMPOK

UPK buku pembantu rekening bank. Menyimpan Slip Setoran Bank sebagai arsip.

BANK

DOKUMEN: 1. Bukti Kas Masuk 2. Buku Kas Harian UEP/SPP 3. Buku pinjaman atau kartu kredit kelompok 4. LPP UEP/SPP Kelompok 5. Bukti Kas Keluar 6. Slip Setoran Bank

BAB XI KEUNTUNGAN OPERASIONAL UPK Pasal 26 1) Jasa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) merupakan pendapatan UPK yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya operasional dan kewajiban lainnya, kecuali bagi UPK yang masih mendapatkan bantuan operasional dari PNPM-MPd, maka biaya operasional dan kewajiban lainnya dari jasa ekonomi produktif dan simpan pinjam dimasukkan untuk penambahan modal. 2) Keputusan lebih lanjut tentang pengalokasian keuntungan / surplus operasional, adalah: i) Penambahan Modal minimal 50 % dari keuntungan. ii) Bantuan langsung RTM minimal 15 % dari keuntungan tahunan UPK iii) Pengembangan kelembagaan BKAD yang mencakup operasional kelembagaan (termasuk bonus), penguatan status kelembagaan dan peningkatan pelaku masyarakat maksimal 35% dari keuntungan tahunan yang penggunaanya diputuskan oleh MAD. 3) Terhadap pengeluaran pada butir (ii) sampai dengan (iii), kelembagaan BKAD harus sudah disertai dengan rencana kegiatan dan keuangan.

16

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

4) Sisa dana dari keuntungan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau dapat dikompetisikan sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). 5) Pemanfaatan jasa ekonomi produktif dan Simpan Pinjam pembagiannya didasarkan sebagai berikut : a) Penambahan Modal b) Operasional UPK c) Menutupi kerugian operasional UPK d) Kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat e) Tidak diperbolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman sebelum dikurangi biaya operasional dan resiko pinjaman.

BAB XII SANKSI KELOMPOK DAN DESA Pasal 27 1.

2.

3.

4.

Apabila ada kelompok yang terlambat membayar angsuran maka bagi kelompok tersebut tidak mendapat perguliran untuk perguliran berikutnya atau apabila ada kelompok yang belum membayar pinjaman, maka UPK tidak diperkenankan menyalurkan dana SPP kepada Kelompok tersebut; Bagi kelompok yang terlambat membayar angsuran maka nama kelompok dan daftar anggota kelompok akan diumumkan di papan informasi di UPK dan desa kelompok tersebut; Untuk kelompok yang menunggak lebih dari 2 bulan maka nama kelompok berikut daftar anggota kelompok akan diumumkan dalam Papan Informasi sebagai Kelompok Bermasalah. Selanjutnya kelompok tersebut harus memberikan jaminan fisik yang nilainya sesuai dengan nilai tunggakan pinjaman, yang disertai dengan surat pernyataan penyerahan jaminan; Jika Kepala Desa yang kurang aktif dalam kegiatan PNPM di desa atau kelompok khususnya masalah ekonomi produktif dan simpan pinjam dimasyarakat, maka hak-hak yang akan diterima oleh desa yang bersangkutan perlu dipertimbangkan.

BAB XIII SISTEM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 28 1.

Untuk kepentingan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan UPK dan menjamin akuntabilitas pengelolaan dana bergulir maka BKAD/ MAD mendelegasikan fungsi pengawasan tersebut kepada Badan Pengawas UPK (BP UPK); 17

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

2. 3.

4.

5.

Badan Pengawas wajib membuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada pengurus BKAD / MAD; Badan Pengawas UPK harus memantau penggunaan operasional UPK berdasarkan cash flow dan RAPB yang disepakati oleh F-MAD. Bilamana ada kenaikan biaya operasional mencapai 10% maka UPK harus mengkonsultasikan rencana penggunaan tersebut kepada BP UPK, Pengurus BKAD dan PJOK. Sedangkan bila peningkatan tersebut mencapai 20% maka UPK harus melakukan MAD khusus. Dan membuat Revisi Cash Flow dan RAPB; Bilamana ditemukan hal-hal yang mencurigakan berdasarkan laporan perkembangan pinjaman dan kolektibilitas pinjaman, UPK harus segera berkoordinasi dengan Badan Pengawas UPK, untuk menindaklanjutinya; Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan program dan mengancam pelestarian maka FK atau supervisornya (Faskeu RMC dan NMC) berhak memberikan rekomendasi untuk penghentian operasional sementara sampai ada perbaikan sesuai ketentuan program dan atau pergantian pengurus UPK;

BAB XIV HAK-HAK KELOMPOK

Pasal 29 (1) (2)

Menerima fasilitasi pendampingan Administrasi dan pengembangan kelompok dari UPK; Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebagai stimulan , besarannya 1% dari jasa yang masuk dan diberikan pada akhir penyetoran atau lunas.

BAB XV PENUNDAAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR Pasal 30 1) Penghentian dan atau penundaan perguliran dapat dilakukan jika pengelolaan dana bergulir tidak sesuai dengan ketentuan, menyalahi prosedur, atau terjadi penyimpangan dana 2) Berdasar hasil analisa, Stagnasi kemacetan tinggi dan tidak ada pergerakan, UPK dinyatakan Pailit setelah di lakukan audit.

18

Rancangan SOP Perguliran 2014 Kecamatan Barambai

BAB XVI PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR Pasal 31 (1) (2)

Perubahan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran ini, hanya dapat dilakukan oleh Rapat Forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Rapat penetapan Perubahan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran ini, dinyatakan syah apabila dihadiri oleh ½ +1 jumlah peserta wakil Desa ditambah unsur Camat, Pengurus UPK dan Badan Pengawas.

BAB XVII PENUTUP Pasal 32 Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Barambai :

Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Barambai

AHMAD SUPAWIE Ketua

Mengetahui Camat Barambai

MULIANSYAH, S.IP. M.Si. NIP. 19860222 198602 1 003

19