PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(DPMPD - DUKCAPIL) Jln. Pendidikan Nomor 43 Mataram Telp. (0370) 633644, Fax. (0370) 631644 Kode Pos. 83125
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TAHUN 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT MASUK
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: : : : : Kepala
( DPMPD - DUKCAPIL)
Drs. BACHRUDDIN, M.Pd. NIP. 19590927.198703.1.009
SUB. BAGIAN UMUM
Nama SOP
:
Surat Masuk
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip Peraturan Gubernur NTB Nomor 43 Tahun 2008 tentang Jadwal Refensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian Provinsi NTB Keputusan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan In Aktif dan Statis.
1.
SOP Pengadministrasian surat keluar
KETERKAITAN
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. 2. 3.
Pendidikan minimal SMA / sederajat Menguasai tata naskah dinas Kemampuan melaksanakan analisa terhadap surat masuk dan peruntukkannya
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Alat tulis kantor Buku agenda surat masuk Lembar kendali dan disposisi Lemari arsip Rencana Kerja Tahunan SKPD Penetapan Kinerja SKPD
PERINGATAN
PERALATAN / PERLENGKAPAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Setiap surat masuk tidak akan teragendakan dengan baik 2. Surat - surat yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik 3. Pengarsipan surat masuk tidak dapat dilakukan dengan baik
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Setiap surat yang masuk dapat tercatat dan teragenda dengan baik 2. Surat yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan segera 3. Pengarsipan surat masuk dapat disimpan dan didokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipergunakan setiap saat.
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No
Aktivitas
1
1.
2
Staff
Kasubag Umum &
Sekretaris
Kepala Badan
Unit Kerja
3
4
5
6
7
Penerimaan dan Pengagendaan surat masuk
1. 2. Awal
2.
Penelitian surat masuk
3. 4. 1. 2. 3.
3.
Pengendalian surat masuk
4. 1. 2. 3. 4.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Teragendakan surat masuk didalam buku agenda Personil yang bertugas dan memiliki surat masuk kemampuan menerima surat Blangko kendali surat masuk dan lembar disposisi Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Kelengakapan surat masuk dan kelengkapan kartu Personil yang bertugas dan memiliki kendali surat masuk kemampuan menerima surat Blangko kendali surat masuk dan lembar disposisi Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Terlaksananya tertib administrasi surat masuk Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menerima surat Blangko kendali surat masuk dan lembar Alat tulis kantor
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No
Aktivitas
1
2
4.
Staff
Kasubag Umum &
Sekretaris
Kepala Badan
Unit Kerja
3
4
5
6
7
Disposisi surat masuk
1. 2. 3.
5.
4. 1. 2.
Pencatatan disposisi surat masuk
3. 4.
6.
Pendistribuasian surat setelah mendapatkan disposisi
1. 2. Akhir
3. 4.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Adanya perintah dari atasan langsung untuk Personil yang bertugas dan memiliki menindaklanjuti surat masuk kemampuan menerima surat Blangko kendali surat masuk dan lembar disposisi Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Teragendakannya disposisi surat masuk Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menerima surat Blangko kendali surat masuk dan lembar disposisi Alat tulis kantor
Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Terdistribusikannya surat masuk kepada unit terkait Personil yang bertugas dan memiliki untuk ditindaklanjuti kemampuan menerima surat Blangko kendali surat masuk dan lembar disposisi Alat tulis kantor
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT KELUAR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: : : : : Kepala
( DPMPD - DUKCAPIL)
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SUB. BAGIAN UMUM
Nama SOP
:
Surat Keluar
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip Peraturan Gubernur NTB Nomor 43 Tahun 2008 tentang Jadwal Refensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian Provinsi NTB Keputusan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan In Aktif dan Statis.
1.
SOP Pengadministrasian surat masuk
KETERKAITAN
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. 2. 3.
Pendidikan minimal SMA / sederajat Menguasai tata naskah dinas Kemampuan melaksanakan analisa terhadap surat masuk dan peruntukkannya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 Format tata naskah dinas Buku agenda surat keluar Alat tulis kantor Lemari arsip Rencana Kerja Tahunan SKPD Penetapan Kinerja SKPD
PERINGATAN
PERALATAN / PERLENGKAPAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Surat keluar yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas 2. Tidak terkontrolnya surat - surat keluar, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan isi surat secara kedinasan 3. Tidak tertib administrasi tata naskah dinas surat keluar Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku 2. Adanya tertib administrasi surat keluar 3. Surat keluar dapat dipertanggung jawabkan secara organisasi dan mempermudah kontrol terhadap surat keluar sehingga PENCATATAN DAN PENDATAAN No
Aktivitas
1
1.
2
Staff
Pejabat Esselon IV
Pelaksana Pejabat Esselon III
3
4
5
Penyiapan bahan - bahan penyusunan surat Awal
2.
3.
4.
Penyusunan konsep surat
Pengetikan surat
Koreksi terhadap pengetikan surat
Sekretaris
Kepala Badan
6
7
PERSYARATAN / KELENGKAPAN 8
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyiapakan bahan Format tata naskah dinas Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun konsep surat Format tata naskah dinas Peralatan komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan melakukan pengetikan surat Format tata naskah dinas Perlatan komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan melakukan koreksi surat Konsep surat keluar yang sudah diketik' Format tata naskah dinas Alat tulis kantor
WAKTU
OUTPUT
9
10
5 menit Tersedianya bahan - bahan yang diperlukan untuk pembuatan surat
15 menit Tersedianya konsep surat keluar
15 menit Tersedianya kosep surat keluar yang sudah dicetak dan sudah diberikan paraf
10 menit Adanya konsep surat yang sudah dikoreksi dan sudah mendapatkan persetujuan dalam bentuk paraf surat
PENCATATAN DAN PENDATAAN No
Aktivitas
1
5.
6.
7.
2
Staff
Pejabat Esselon IV
Pelaksana Pejabat Esselon III
3
4
5
Penelitian surat keluar
Sekretaris
Kepala Badan
6
7
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
Penandatanganan surat keluar
3. 4. 1. 2.
Pengagendaan surat
3. 4. 5. 8.
Pendistribusian surat
1. 2. Akhir
3. 4.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Adanya konsep surat yang sudah siap untuk Personil yang memiliki kemampuan dan ditandatangani oleh Kepala Badan kewenangan meneliti surat - surat keluar Konsep surat keluar yang sudah dikoreksi Format tata naskah dinas Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Adanya surat keluar yang sudah ditandatangani Personil yang bertugas dan memiliki pejabat berwenang kewenangan menandatangani surat Format tata naskah dinas Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Teragendaknnya surat - surat keluar Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan mengagendakan surat Blanko kendali surat keluar Buku aagenda surat keluar Alat tulis kantor Buku ekspedisi 30 menit Terdistribusikannya surat keluar kepada unit kerja Personil yang bertugas dan memiliki yang dituju kemampuan mendistribusikan surat - surat Alat tulis kantor Alat transportasi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADUAN MASYARAKAT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
( DPMPD - DUKCAPIL)
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: : Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SUB. BAGIAN UMUM
Nama SOP
:
Pengaduan Masyarakat
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional
1. 2.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar
KETERKAITAN 1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat Memahami, mengerti dan mampu mengoperasionalkan alat komunikasi dan komputer Pegawai negeri Sipil yang memiliki kewenangan menangani pengaduan Mampu berkomunikasi dengan baik
1. 2. 3. 4. 5.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer dan alat komunikasi Kotak saran Format / lembar pengaduan Ruangan, Meja/Kursi Alat tulis kantor
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Pengaduan masyarakat tidak tertangani secara baik 2. Lambatnya pelayanan kepada masyarakat
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Pengaduan masyarakat terlayani dengan baik, cepat, akurat dan benar 2. Terciptanya kepuasan masyarakat
PENCATATAN DAN PENDATAAN Unit Sub.Bag.Umu Ka.Sub. Bid / Pengaduan m Kepeg. Ka.Sub. Bag
NO
AKTIVITAS
Pemohon
1
2
3
1.
2.
3.
Menyampaikan pengaduan melalui surat maupun media/alat komunikasi/sms
Penerimaan surat pengaduan, sms dan telepon
Pencatatan pengaduan masyarakat dalam agenda surat masuk dan menempelkan
Awal
4
5
6
Kepala Bidang/
Kepala Badan
PERSYARATAN
WAKTU
OUTPUT
7
8
9
10
11
1. 2. 3.
Dasar peraturan perundang - undangan Alat tulis kantor Surat pengaduan atau sms atau telp
1. 2. 3. 4.
Dasar peraturan perundang - undangan Alat tulis kantor Format pengaduan yang tersedia Surat pengaduan, sms atau telpon
1. 2.
Dasar peraturan perundang-undangan 15 menit Teragendakannya pengaduan masyarakat dalam Alat tulis kantor tata naskah dinas surat masuk Format pengaduan yang sudah terisi pengaduan
Terisinya format pengaduan dengan uraian-uraian
3. 4. 4.
Penyampaian dan penerimaan pengaduan masyarakat
1. 2. 3. 4.
1 jam pengaduan masyarakat
Tata naskah dinas surat masuk Dasar peraturan perundang-undangan 15 menit Pengaduan masyarakat yang sudah mendapatkan Alat tulis kantor respon dan disposisi Kepala Badan Pengaduan masyarakat yang sudah teragendakan dan diberikan lembar disposisi Tata Naskah dinas surat masuk
NO 1
AKTIVITAS 2
Pemohon 3
Unit Pengaduan 4
Sub.Bag.Umu Ka.Sub. Bid / m Kepeg. Ka.Sub. Bag 5
6
Kepala Bidang/ 7
Kepala Badan
PERSYARATAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
11
5.
Penelaahan secara tekhnis sesuai tupoksi terhadap pengaduan masyarakat yang sudah didisposisi Kepala Badan
1. 2. 3.
Dasar peraturan perundang-undangan 15 menit Pengaduan masyarakat sudah mendapatkan Alat Tulis Kantor disposisi tekhnis dari Sekretaris/Kepala Bidang Pengaduan masyarakat yang sudah untuk mendapatkan penyelesaian mendapatkan disposisi dari Kepala Badan
6.
Peninjauan lapangan dan penyusunan konsep naskah surat jawaban terhadap pegaduan masyarakat
1. 2. 3.
Dasar peraturan perundang-undangan Alat tulis kantor Pengaduan masyarakat yang sudah mendaptkan disposisi dan petunjuk tekhnis penanganan pengaduan
1. 2. 3.
Dasar peraturan perundang-undangan 15 menit Konsep naskah finaL jawaban pengaduan Alat Tulis Kantor masyarakat Pengaduan masyarakat yang sudah mendaptkan disposisi dan petunjuk tekhnis penanganan pengaduan Data dan fakta hasil pengecekan lapangan Konsep naskah jawaban terhadap pengaduan masyarakat
KOREK
7.
Telaah dan koreksi naskah jawaban terhadap pengaduan masyarakat
4. 5.
8.
Penandatanagan naskah jawaban terhadap pengaduan masyarakat
9.
Pengagendaan surat keluar dan penyampaian jawaban pengaduan kepada pemohon
KOREK
10. Penerimaan jawaban pengaduan Akhir
Maks 3 hari
Terhimpunnya data dan fakta pengaduan masyarakat dan beberapa kajian tekhnis jawaban terhadap pengaduan masyarakat
1. 2. 3. 4.
Dasar peraturan perundang-undangan 15 menit Surat jawaban terhadap pengaduan masyarakat Alat Tulis Kantor Data dan fakta hasil pengecekan lapangan Konsep naskah jawaban terhadap pengaduan masyarakat
1. 2. 3. 4.
Dasar peraturan perundang-undangan Alat tulis kantor Tata naskah dinas surat keluar Surat jawaban pengaduan masyarakat
1. 2. 3. 4.
Dasar peraturan perundang undangan Alat tulis Kantor Tata naskah dinas surat keluar Surat jawaban pengaduan masyarakat
5 menit Surat jawaban pengaduan masyarakat yang sudah teragendakan pada naskah dinas surat keluar
Maks 1 hari
Surat jawaban diterima baik oleh pemohon
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAFTAR URUT KEPANGKATAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: : : : : Kepala
(DPMPD-DUKCAPIL)
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SUB. BAGIAN UMUM
Nama SOP
:
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
DASAR HUKUM 1. 2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
1. 2. 3. 4.
SOP Pengadministrasian surat keluar SOP Pengadministrasian Surat Masuk SOP Kenaikan Pangkat SOP Pembuatan DP3
KETERKAITAN
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan minimal SMA / sederajat Menguasai penggunaan perangkat komputer Memahami tata cara penyusunan DUK Mempunyai kewenangan meneliti, mengendalikan dan menandatangani Daftar Urut Kepangkatan Mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan surat - surat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perangkat komputer Format surat Daftar Urut Kepaangkatan Alat tulis kantor Lemari arsip Alat transportasi Rencana Kerja Tahunan SKPD Penetapan Kinerja SKPD
PERINGATAN
PERALATAN / PERLENGKAPAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Tidak terlaksananya penilaian pegawai setiap tahun 2. Terjadi kekeliruan didalam melaksanakan penilaian pegawai dan kesalahan didalam memberikan penilaian 3. Tidak pengarsipan dan pengagendaan DP3 sebagai dokumen setiap pegawai Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Setiap pegawai akan menerima DP3 setiap tahunnya 2. Tersedianya arsip DP3 bagi setiap pegawai 3. Tidak terjadi kesalahan didalam melaksanakan penilaian pegawai dan penilaian sesuai dengan disiplin dan prestasi kerja pegawai PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No 1
1.
Aktivitas 2
Staff
Kasubag Umum &
Sekretaris
Kepala Badan
PNS dan SKPD Terkait
3
4
5
6
7
Penyiapan bahan - bahan kepegawaian
1. 2. Awal
3. 5. 2.
Penyusunan konsep Daftar Urut Kepangkatan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.
Penelitian Konsep Daftar Urut Kepangkatan
1. 2.
3. 4. 5.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Tersedianya bahan - bahan yang diperlukan bagi Personil yang bertugas dan memiliki penyusnan DUK kemampuan menyiapakan bahan penyusunan DUK Alat tulis kantor SK Terakhir masing - masing pegawai negeri sipil Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan mampu membuat konsep DUK Format DUK Seperangkat komputer Alat tulis kantor SK Terakhir masing - masing pegawai negeri sipil
2 jam
Tersedianya konsep DUK
Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Tersedianya konsep DUK yang sudah diteliti Personil yang bertugas dan mempunyai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kewenangan meneliti konsep Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) SK Terakhir masing - masing pegawai negeri sipil Alat tulis kantor Konsep DUK
Pelaksana No 1
4.
Aktivitas 2
Staff
Kasubag Umum &
Sekretaris
Kepala Badan
PNS dan SKPD Terkait
3
4
5
6
7
Pengendalian Daftar Urut Kepangkatan
1. 2.
3. 4. 5. 5.
6.
Penandatanganan Daftar Urut Kepangkatan
1. 2.
Pendistribusian Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Akhir
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Tersedianya konsep DUK yang sudah siap untuk Personil yang bertugas dan memiliki ditandatangani oleh Kepala Badan' kewenangan mengendalikan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) Konsep DUK yang telah diteliti dan dikoreksi Alat tulis kantor SK Terakhir masing - masing pegawai negeri sipil
3. 4.
Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Tersedianya DUK yang sudah disahkan oleh Personil yang bertugas dan memiliki Kepala Badan kewenangan menandatangani Daftar Urut Kepangkatan Alat tulis kantor Konsep DUK yang sudah diteliti dan dikoreksi
5.
SK Terakhir masing - masing pegawai negeri sipil
1. 2.
Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Terdistribusikannya DUK kepada Pegawai dan Personil yang bertugas dan mempunyai SKPD terkait kemampuan untuk mendistribusikan DUK kepada seluruh Pegawai dan SKPD terkait Daftar Urut Kepangkatan yang sudah ditandatangani Tanda terima DUK Alat tulis kantor Alat transportasi
3. 4. 5. 6.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN PANGKAT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: :
(DPMPD-DUKCAPIL)
Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SUB. BAGIAN UMUM
Nama SOP
:
Kenaikan Pangkat
DASAR HUKUM 1. 2. 3.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Tidak terlaksananya usulan kenaikan pangkat bagi ASN yang berhak 2. Tidak adanya tertib administrasi kepegawaian
1. 2. 3. 4. 5.
KUALIFIKASI PELAKSANA Menguasai penggunaan perangkat komputer Memahami tata cara pembuatan surat kenaikan pangkat Mempunyai kewenangan meneliti, mengendalikan dan menandatangani surat pengusulan kenaikan pangkat Pegawai negeri sipil yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk diusulkan kenaikan pangkat Pendidikan minimal SMA / sederajat
1. 2. 3. 4. 5.
Perangkat komputer Persyaratan kenaikan pangkat Format tata naskah dinas Ruangan, Meja/Kursi dan LCD, lemari Alat tulis kantor
PERALATAN / PERLENGKAPAN
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Terlaksananya kenaikan pangkat bagi ASN yang berhak 2. Terciptanya tertib administrasi kepegawaiann 3. Adnya motivasi kerja bagi ASN
NO
AKTIVITAS
1
2
1.
PENCATATAN DAN PENDATAAN Sub.Bag. Staff Sekretaris Umum & 3
4
Kepala Badan
PNS Bersangkutan
BKD dan Diklat
PERSYARATAN
WAKTU
OUTPUT
6
7
8
9
10
11
5
Penyampaian informasi kesiapan kenaikan pangkat kepada PNS yang bersangkutan
1. 2. Awal
2.
3.
3. 4. 5.
Penyerahan bahan - bahan kenaikan pangkat
Penelitian pangkat
kelengkapan
berkas
1. 2.
kenaikan Bila Tidak Lengkap
3. 4. 1. 2.
3. 4.
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Diterimanya informasi secara jelas dan lengkap Personil yang bertugas dan memiliki oleh PNS yang akan naik pangkat kemampuan menyampaikan informasi kepada PNS yang akan naik pangkat Persyaratan kenaikan pangkat Alat tulis kantor Surat pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Daerah Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Diterimanya berkas - berkas kenaikan pangkat PNS yang berhak dan sudah berhak untuk oleh petugas yang ditunjuk diusulkan kenaikan pangkat Berkas - berkas kenaikan pangkat Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 15 menit Tersedianya dokumen - dokumen lengkap yang Personil yang bertugas dan mempunyai diperlukan untuk kenaikan pangkat kewenangan meneliti berkas untuk kenaikan pangkat Berkas - berkas kenaikan pangkat Alat tulis kantor
NO
AKTIVITAS
1
4.
5.
Staff
2
3
Sub.Bag. Umum & 4
Sekretaris 5
Kepala Badan 6
PNS Bersangkutan 7
BKD dan Diklat
PERSYARATAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
11
Pembuatan surat pengantar kenaikan pangkat
1. 2.
3. 4. 5. 6. 1. 2.
Koreksi dan perbaikan surat pengantar dan pemberian paraf
3. 4.
6.
Pengendalian pangkat
surat
pengantar
5. 1. 2.
kenaikan
3.
7.
8.
9.
Penandatanganan surat pengantar kenaikan pangkat
4. 5. 1. 2.
Pengagendaan dan pengarsipan pengantar kenaikan pangkat
3. 4. 1. 2.
surat
3. 4. 5. 1. 2.
Pengiriman surat pengantar dan berkas berkas kenaikan pangkat Akhir
3. 4. 5. 6.
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Tersedianya surat pengatar usulan kenaikan Personil yang bertugas dan memiliki pangkat PNS kepada SKPD yang berwenang kemampuan membuat surat pengantar kenaikan pangkat Tata naskah dinas Alat tulis kantor Berkas - berkas pendukung Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Tersedianya surat kenaikan gaji berkala PNS yang Personil yang bertugas dan memiliki sudah mendapatkan pengesahan kewenangan melakukan koreksi serta perbaikan terhadap konsep surat pengantar kenaikan pangkat Berkas - berkas pendukung Konsep surat kenaikan gaji berkala yang sudah diteliti dan dikendalikan Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Tersedianya surat kenaiakan gaji berkala PNS Personil yang bertugas dan mempunyai yang sudah diagendakan dan tersimpan dalam kewenangan untuk mengendalikan kenaikan arsip pangkat pegawai Konsep surat pengantar kenaikan pangkat bagi PNS Berkas - berkas yang diperlukan Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Tersedianya surat pengatar usulan kenaikan Personil yang bertugas dan mempunyai pangkat yang sah kewenangan menandatangani surat pengantar Berkas - berkas pendukung Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Tercatatnya dan terarsipkannya surat - surat Personil yang bertugas dan mempunyai pengantar dan berkas - berkas usulan kenaikan kemampuan untuk mengagendakan dan pangkat bagi PNS mengarsipkan surat - surat Buku agenda surat keluar Alat tulis kantor Berkas - berkas pendukung Dasar peraturan perundang - undangan 15 menit Diterimanya usulan dan berkas - berkas kenaikan Personil yang bertugas dan mempunyai pangkat PNS oleh BKD kemampuan untuk mendistribusikan surat kepada yang berwenang Surat pengatar dan berkas - berkas usulan kenaikan pangkat Alat transportasi Buku ekspedisi Alat tulis kantor
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
GAJI BERKALA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: :
(DPMPD-DUKCAPIL)
Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SUB. BAGIAN UMUM
Nama SOP
:
Gaji Berkala
DASAR HUKUM 1. 2. 3.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Tidak terlaksananya usulan kenaikan pangkat bagi ASN yang berhak 2. Tidak adanya tertib administrasi kepegawaian
1. 2. 3. 4. 5.
KUALIFIKASI PELAKSANA Menguasai penggunaan perangkat komputer Memahami tata cara pembuatan surat kenaikan pangkat Mempunyai kewenangan meneliti, mengendalikan dan menandatangani surat pengusulan kenaikan pangkat PNS Pegawai negeri sipil yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk diusulkan kenaikan pangkat Pendidikan minimal SMA / sederajat
1. 2. 3. 4. 5.
Perangkat komputer Persyaratan kenaikan pangkat Format tata naskah dinas Ruangan, Meja/Kursi dan LCD, lemari Alat tulis kantor
PERALATAN / PERLENGKAPAN
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Terlaksananya kenaikan pangkat bagi ASN yang berhak 2. Terciptanya tertib administrasi kepegawaiann 3. Adnya motivasi kerja bagi ASN
NO
AKTIVITAS
1
2
1.
PENCATATAN DAN PENDATAAN Kasubag Staff Sekretaris Umum & 3
Penyiapan bahan - bahan kenaikan gaji berkala
4
5
Kepala Badan
PNS bersangkut an
PERSYARATAN / PERLENGKAPAN
WAKTU
OUT PUT
6
7
8
9
10
1. 2. Awal
3. 4. 5.
2.
3.
Pengetikan Surat Kenaikan Gaji berkala
Penelitian kelengkapan berkas dan konsep surat kenaikan gaji berkala
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
3.
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Tersedianya bahan - bahan yang diperlukan untuk Personil yang bertugas dan memiliki pelayanan kenaikan gaji berkala PNS kemampuan menyiapakan bahan kenaikan gaji Format gaji berkala Alat tulis kantor SK Kepegawaian terakhir dan Surat Kenaikan gaji berkala terakhir Dasar peraturan perundang - undangan 15 menit Konsep awal surat kenaikan gaji berkala Personil yang bertugas dan mampu membuat surat kenaikan gaji berkala Format surat kenaikan gaji berkala Seperangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Tersedianya konsep surat kenaikan gaji berkala yang Personil yang bertugas dan mempunyai sudah sesuai ketentuan kewenangan meneliti berkas dan konsep surat kenaikan gaji berkala Konsep surat dan berkas - berkas pendukung
NO 1
4.
AKTIVITAS 2
PENCATATAN DAN PENDATAAN Kasubag Staff Sekretaris Umum & 3
4
5
Kepala Badan
PNS bersangkut an
6
7
Pengendalian surat kenaikan gaji berkala
1. 2.
3.
5.
4. 5. 1. 2.
Penandatanganan surat kenaikan gaji berkala
3. 4.
6.
5. 1. 2.
Pengagendaan dan pengarsipan surat kenaikan gaji berkala
3.
7.
4. 5. 6. 1. 2.
Pendistribusian surat kenaikan gaji berkala PNS Akhir
3. 4. 5. 6.
PERSYARATAN / PERLENGKAPAN
WAKTU
8
9
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan mengendalikan surat kenaikan gaji berkala Konsep surat yang kenaikan gaji berkala yang sudah diteliti Alat tulis kantor Berkas - berkas pendukung Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan menandatangani surat kenaikan gaji berkala Berkas - berkas pendukung Konsep surat kenaikan gaji berkala yang sudah diteliti dan dikendalikan Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 5 m3nit Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk mengagendakan dan mengarsipkan surat
OUT PUT 10
Tersedianya konsep surat kenaikan gaji berkala yang sudah sesuai ketentuan dan siap mendapatkan pengesahan Kepala Badan
Tersedianya surat kenaikan gaji berkala PNS yang sudah mendapatkan pengesahan
Tersedianya surat kenaiakan gaji berkala PNS yang sudah diagendakan dan tersimpan dalam arsip
Konsep surat kenaikan gaji berkala yang sudah ditandatangani Buku agenda Lemari arsip Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Terdistribusikannya surat kenaikan gaji berkala Personil yang bertugas dan mempunyai kepada PNS bersangkutan dan pejabat lain yang kemampuan mendistribusikan surat terkait Surat kenaikan gaji berkala Buku ekspedisi Alat transportasi Alat tulis kantor
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN SKP
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: : Kepala
( DPMPD - DUKCAPIL)
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SUB. BAGIAN UMUM
Nama SOP
:
Pembuatan SKP
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Penilaian SKP pada BKD dan Diklat
KETERKAITAN 1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Menguasai penggunaan perangkat komputer Memahami tata cara pengisian penilaian SKP PNS yang memenuhi syarat untuk diberikan SKP Pendidikan minimal SMA / sederajat
1. 2. 3. 4. 5.
Perangkat komputer Persyaratan penilaian SKP Format tata naskah dinas Ruangan, Meja/Kursi dan lemari Alat tulis kantor
PERINGATAN
PERALATAN / PERLENGKAPAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Tidak terlaksananya penilaian SKP PNS dengan baik 2. Tidak terlaksananya penilaian PNS secara obyektif Tidak tertib dalam melaksanakan Penilaian SKP PNS Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Terlaksananya penilaian SKP PNS dengan baik 2. Tertib administrasi kepegawaian 3. Obyektivitas dalam penilaian SKP PNS
PENCATATAN DAN PENDATAAN No
Aktivitas
1
1.
2
Staff
Sub. Bag. Program
3
4
Pelaksana PNS Pejabat Pengguna Penilai 5
Penyiapan bahan - bahan dan format SKP
3. 4. 1. 2.
Pemberian nilai SKP Keb erat an
3.
Pengetikan SKP
8
7
1. 2.
Awal
2.
6
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
Atasan Pejabat
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyiapakan bahan SKP Format SKP/Realisasi Keuangan Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan berwenang memberikan penilaian Format SKP/Realisasi Keuangan Mesin ketik Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan mengetik SKP Format SKP/Realisasi Keuangan Dasar penilaian dari pejabat penilai Mesin ketik
WAKTU
OUTPUT
9
10
10 menit Tersedianya bahan - bahan yang diperlukan untuk pembuatan SKP
15 menit Tersedianya konsep dasar nilai - nilai SKP
10 menit Tersedianya format SKP yang sudah diketik
PENCATATAN DAN PENDATAAN No
Aktivitas
1
2
Staff
Sub. Bag. Program
3
4
Pelaksana PNS Pejabat Pengguna Penilai 5
6
Atasan Pejabat
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
7
8
9
10
4.
Penandatanganan SKP oleh PNS
1. 2. 3. 4. 5.
Dasar peraturan perundang - undangan PNS yang dinilai Format SKP yang sudah diisi Dasar penilaian dari pejabat penilai Alat tulis kantor
5.
Penandatanganan SKP oleh pejabat penilai
1. 2.
Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan melakukan koreksi surat Konsep surat keluar yang sudah diketik' Format tata naskah dinas Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Personil yang memiliki kemampuan dan kewenangan meneliti surat - surat keluar Konsep surat keluar yang sudah dikoreksi Format tata naskah dinas Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 5 menit Personil yang diberikan penilaian sesuai format SKP Format SKP yang telah ditandatangani pejabat
Adnya SKP yang sudah ditandatangani pejabat penilai
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan mengagendakan dan mengarsipkan SKP Lemari arsip Alat tulis kantor
Teragendakannya SKP semua pegawai lingkup BPMPD NTB
6.
7.
3. 4. 5. 1. 2.
Penandatanganan SKP oleh atasan pejabat penilai
3. 4. 5. 1. 2.
Penyerahan SKP kepada PNS bersangkutan
3. 8.
Pengagendaan dan pengarsipan SKP
1. 2. Akhir
3. 4.
dokumen SKP yang 10 menit Tersedianya ditandatangani pleh PNS yang dinilai
5 menit
sudah
Adnya SKP yang sudah ditandatangani pejabat penilai
SKP diterima oleh pegawai yang diberikan penilaian
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: : : : : Kepala
(DPMPD-DUKCAPIL) SUB. BAG. PROGRAM
Nama SOP
:
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010 Penyusunan Rencana Kerja
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018
1. 2. 3. 4.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD ) SOP Penyusunan Renstra OPD dan RPJMD
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Penyusunan perencanaan tidak akan terkoordinasi secara baik 2. Rencana kerja disusun tidak berdasarkan skala prioritas dan tidak sesuai dengan Renstra OPD dan RPJMD
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Memiliki kemampuan koordinasi Memiliki kemampuan komputer memiliki kemampuan analisa dan perencanaan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 Format tata naskah dinas Buku agenda surat keluar Alat tulis kantor RPJMD Renstra
PERALATAN / PERLENGKAPAN
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Penyusunan perencanaan akan berjalan dengan baik 2. Rencana kerja disusun berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan Renstra OPD dan RPJMD
PENCATATAN DAN PENDATAAN PELAKSANA NO 1
1.
AKTIVITAS 2
STAFF
KASUBAG PEROGRAM
KA. DINAS
SEKSI/ SUB. BAG
BIDANG/ SEKRETARIS
3
4
5
6
7
Penetapan tim penyusunan rencana kerja BPMPD Prov. NTB
8
1. 2.
Rapat pertemuan pembentukan tim penyusunan rencana kerja SKPD
Awal
2.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.
3. 4. 5.
WAKTU
OUTPUT
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan mempunyai kewenangan serta kemampuan melaksanakan pertemuan Undangan rapat Alat tulis kantor / komputer / lap top R. Rapat Unit kerja linkup DPMPD Dukcapil NTB Sound System
3 jam
Draft tim penyusunan rencana kerja DPMPD Dukcapil
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas, mempunyai kewenangan dan kemampuan membuat keputusan Kepala DPMPD DUKCAPIL Prov. NTB Referensi pendukung lainnya. Alat tulis kantor Perangkat komputer
1 hari
Keputusan Kepala DPMPD DUKCAPIL Prov. NTB tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja
PELAKSANA NO 1
3.
4.
AKTIVITAS 2
STAFF
KASUBAG PEROGRAM
KA. DINAS
SEKSI/ SUB. BAG
BIDANG/ SEKRETARIS
3
4
5
6
7
PERSYARATAN / KELENGKAPAN 8
Permintaan usulan kepada unit - unit kerja dalam lingkup DMPD Dukcapil NTB
1. 2.
Kabidang meneima surat permintaan usulan
3. 4. 5. 6. 1.
2. 3. 4. 5.
6.
Masing-masing seksi menyusun rencana kegiatan
Pembahasan usulan rencana kerja oleh masing masing unit
7.
Penyampaian usulan rencana kerja masing masing unit
8.
Kompilasi usulan rencana kerja dari masingmasing unit
9.
Pembahasan usulan rencana kerja DPMPD Dukcapil
10. Pengetikan rencana kerja DPMPD Dukcapil
11. Koreksi terhadap hasil pengetikan Rencana Kerja
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 4. 5.
Dasar peraturan perundang - undangan Persoil yang mempunyai kemampuan membuat dan menyampaikan surat permintaan usulan perencanaan Referensi pendukung lainnya. Alat tulis kantor / komputer / lap top Surat Kepala Dinas Unit kerja linkup DPMPD DUKCAPIL Prov. NTB Personil yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memahami dan mendisposisi surat pada unit DPMPD Dukcapil Renstra DPMPD Dukcapil Komputer/laptop / alat tulis kantor Laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil Personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan menyusun rencana ATK/Komputer/Lap Top Data pendukung lainnya Personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan menyusun rencana Format usulan rencana kerja alat tulis kantor/komputer/laptop RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil NTB Personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan menerima usulan rencana kerja Alat tulis kantor / komputer / lap top RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil NTB personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan mengkompilasi usulan rencana kerja dari masing-masing unit Alat Tulis Kantor/Komputer/Lap Top RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil NTB Personil yang memiliki kewenagnan dan kemampuan membahas usulan rencana kerja Alat Tulis Kantor/Komputer/Lap Top Raung rapat Layar monitor / LCD RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil NTB Personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pengetikan Alat Tulis Kantor/Komputer/Lap Top RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil NTB Personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan koreksi rencana Alat Tulis Kantor/Komputer/Lap Top
WAKTU
OUTPUT
9
10
1 hari
Surat dan format isian usulan rencana kerja masing masing unit
15 menit Disposisi surat/perintah Kabid / Sekretaris kepada Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian untuk membuat usulan perencanaan
3 hari
Draft Rencana kerja
1 hari
Usulan rencana kerja dari masing-masing unit lingkup DPMPD Dukcapil NTB
15 menit Diterimanya usulan rencana kerja dari masing-masing unit kerja lingkup DPMPD Dukcapil
1 hari
Terkompilasinya usulan rencana kerja dari masingmasing unit lingkup DPMPD Dukcapil
3 hari
Tersedianya rancangan dokumen rencana kerja DPMPD Dukcapil NTB
1 hari
Tersedianya draft dokumen rencana kerja DPMPD Dukcapil NTB
1 hari
Draft dokumen rencana kerja yang sudah dikoreksi
PELAKSANA NO
AKTIVITAS
1
2
STAFF
KASUBAG PEROGRAM
KA. DINAS
SEKSI/ SUB. BAG
BIDANG/ SEKRETARIS
3
4
5
6
7
12. Pengendalian draft dokumen rencana kerja
PERSYARATAN / KELENGKAPAN 8
1. 2. 4.
13 Pengesahan rencana kerja
Akhir
5. 1. 2. 3.
4.
RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil NTB Personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan kendali rencana Alat Tulis Kantor/Komputer/Lap Top RPJMD Renstra DPMPD Dukcapil NTB Personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan melakukan pengesahan terhadap Rencana Kerja DPMPD Dukcapil NTB Alat Tulis Kantor/Komputer/Lap Top
WAKTU
OUTPUT
9
10
1 hari
Draft dokumen rencana kerja yang sudah dikendalikan
1 hari
Dokumen Recana Kerja DPMPD Dukcapil NTB
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAKIP
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: :
(DPMPD-DUKCAPIL)
Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SUB. BAGIAN PROGRAM
Nama SOP
:
Penyusunan LAKIP
DASAR HUKUM 1. 2. 3.
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. LAKIP tidak akan tersusun secara sistematis sesuai ketentuan 2. Pelaoporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tidak mampu menjelaskan capaian kinerja
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat Mampu mengoperasionalkan komputer Pegawai negeri Sipil yang memiliki kewenangan menangani perencanaan, pelaporan dan melaksanakan Mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data
1. 2. 3. 4.
Perangkat komputer dan LCD Format penyusunan LAKIP Ruangan da meja/kursi Alat tulis kantor
PERALATAN / PERLENGKAPAN
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Tersusunya dokumen LAKIP yang baik dan benar 2. Pimpinan dapat menerima dan menggambarkan laporan kinerja SKPD dengan benat
PENCATATAN DAN PENDATAAN PELAKSANA NO 1
1.
AKTIVITAS 2
STAFF
KASUBAG PEROGRAM
3
4
Persiapan rapat internal penyusunan LAKIP
3.
Pelaksanaan rapat internal penyusunan LAKIP
Pembahasan, pengisian format dan pengmpulan data yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
KA. BIDANG
KA. BPMPD
5
6
WAKTU
OUTPUT
GUBERNUR 7
1. 2. Awal
2.
SEKRETARIS
3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.
3. 5. 6. 1. 2.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan mempunyai kewenangan serta kemampuan melaksanakan persiapan pertemuan Undangan rapat Alat tulis kantor / komputer / lap top / LCD R. Rapat Unit kerja linkup BPMPD Prov. NTB Sound System Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang memiliki kewenangan dan terkait langsung dengan penyusunan LAKIP BPMPD Prov. NTB Referensi pendukung lainnya. Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan dalam mengmpulkan data dan pengolahan data LAKIP pada unit kerja masing-
8
9
1 hari
Terciptanya kesiapan pelaksanaan pertemuan penyusunan LAKIP
rapat
1 hari
Terciptanya pemahaman dari para pejabat yang memiliki kewenangan dan tugas sesuai tupoksi masing - masing dalam mendukung penyusunan
1 hari
Terisinya format LAKIP sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program/kerja masing -masing bidang
PENCATATAN DAN PENDATAAN PELAKSANA NO
AKTIVITAS
1
2
4.
STAFF
KASUBAG PEROGRAM
3
4
SEKRETARIS
KA. BIDANG
KA. BPMPD
5
6
Penerimaan dan verifikasi hasil masing-masing
5 Pengetikan konsep LAKIP
6.
WAKTU
OUTPUT
7
8
9
Koreksi / perbaikan draft naskah LAKIP
3. 4. 5.
Referensi pendukung lainnya. Alat tulis kantor / komputer / lap top Format penyusunan lakip
1. 2. 3. 4. 5.
Dasar peraturan perundang-undangan Alat tulis kantor Komputer/Laptop Format dan tata cara penyusunan LAKIP Hasil pembahasan masing-masing bidang
3 hari
Konsep LAKIP
1. 2. 3. 4.
Dasar peraturan perundang-undangan Alat tulis kantor Komputer / Lap top Konsep LAKIP
2 hari
draft konsep naskah LAKIP
1. 2.
Dasar peraturan perundang-undangan Pejabat yang memiliki kewenangan melakukan koreksi LAKIP Alat tulis kantor Draft konsep naskah LAKIP
1 jam
Konsep naskah LAKIP
Dasar peraturan perundang-undangan Alat Tulis Kantor Konsep naskah LAKIP Pejabat memiliki kewenangan meneliti konsep
1 jam
Konsep final LAKIP
1 jam
Dokumen LAKIP
3. 4. 7.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN GUBERNUR
Penelitian konsep naskah LAKIP
1. 2. 3. 4.
8.
Penandatangan LAKIP
1. 2. 3. 4.
Dasar peraturan perundang-undangan Alat Tulis Kantor Konsep final LAKIP Pejab yang mempunyai kewenangan menandatangani LAKIP
9.
Penyampaian LAKIP
1. 2. 3. 4.
Dasar peraturan perundang-undangan Alat Tulis Kantor Tata Naskah Dinas Surat Keluar Dokumen LAKIP
Akhir
15 menit
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: : Kepala
(DPMPD-DUKCAPIL)
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SUB. BAG. KEUANGAN
Nama SOP
:
Laporan keuangan tahunan
DASAR HUKUM 1. 2. 3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
KETERKAITAN 1. 2. 3. 4.
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Laporan keuangan tahunan tidak akan tersusun dengan baik, tepat dan akurat
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas dan tata cara menyusun laporan kekuangan
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. 2. 3. 4.
Perangkat komputer Format tata naskah dinas Raungan, meja, kursi Alat tulis kantor
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Laporan keuangan tahunan akan tersusun dengan baik, tepat dan akurat
PENCATATAN DAN PENDATAAN No 1
1.
Aktivitas
Bendahara Pembantu
Bendahara Pengeluaran
2
3
4
Pengumpulan bahan - bahan untuk penyusunan laporan keuangan tahunan
Pelaksana Sub. Bag. Sekretaris Keuangan 5
6
Kepala Badan
Biro Keuangan
7
8
1. 2. Awal
2.
3.
Menyusun draft laporan keuangan tahunan
Verifikasi laporan keuangan tahunan
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 3. 4.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
9
10
11
Dasar peraturan perundang - undangan 60 menit Bahan - bahan penyusunan laporan Personil yang bertugas dan memiliki keuangan tahunan kemampuan untuk mengumpulkan bahan bahan laporan keuangan Perangkat komputer Alat tulis kantor Format laporan keuangan Dasar peraturan perundang - undangan 60 menit Tersedianya draft laporan keuangan tahunan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk menyusun laporan Perangkat komputer Alat tulis kantor Format laporan keuangan Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Draft laporan keuangan tahunan yang sudah Personil yang bertugas dan memiliki diverifikasi sesuai ketentuan kewenangan melakukan verifikasi laporan Format laporan keuangan Alat tulis kantor Perangkat komputer
PENCATATAN DAN PENDATAAN No 1
4.
5.
Aktivitas
Bendahara Pembantu
Bendahara Pengeluaran
2
3
4
Pelaksana Sub. Bag. Sekretaris Keuangan 5
6
Kepala Badan
Biro Keuangan
7
8
Pengendalian laporan keuangan tahunan
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
Pengesahan laporan keuangan tahunan
3. 4. 5. 6.
Penyampaian keuangan
laporan
pertanggungjawaban
1. 2. Akhir
3. 4. 5. 6.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
9
10
11
Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Adanya draft laporan keuangan tahunan Personil yang bertugas dan memiliki untuk dimintakan pengesahan kewenangan melakukan pengendalian Format laporan keuangan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Dokumen laporan keuangan tahunan Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan mengesahkan Laporan Format laporan keuangan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 15 menit Diterimanya Laporan keuangan oleh Biro Personil yang bertugas dan memiliki Keuangan kemampuan mengirimkan Laporan Dokumen Laporan keuangan Alat tulis kantor Buku ekspedisi Alat transportasi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERLOMBAAN DESA/KELURAHAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: :
( DPMPD - DUKCAPIL)
Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
Nama SOP
:
Perlombaan Desa / Kelurahan
DASAR HUKUM 1. 2. 3.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tidak berjalan dengan baik 2. Penilaian tidak bisa dilaksanakan dengan obyektif 3. Tidak tercapai upaya pembinaan kepada desa/kelurahan
1. 2. 3.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Memiliki pengetahuan dan kewenangan untuk melakukan ppenilaian perlombaan desa/kelurahan Memiliki kemampuan operasional komputer dan aplikasi lomba desa/kelurahan
1. 2. 3. 4. 5.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 Format penilaian lomba desa / kelurahan Meja / kursi Alat tulis kantor
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan akan berjalan dengan baik 2. Penilaian akan berjalan secara obyektif 3. Terlaksananya pembinaan kepada desa/kelurahan 4. terpilihnya desa/kelurahan terbaik yang akan mewakili NTB pada lomba tingkat nasional PENCATATAN DAN PENDATAAN No 1
1.
2.
3.
4.
Aktvitas 2
Penyiapan konsep Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba Desa / Kelurahan
Pelaksana Kepala Badan
Staff
Kasubid
Kabid
3
4
5
Awal
6
Tim Juri
Gubernur
7
8
PERSYARATAN / KELENGKAPAN 9
1. 2.
Verifikasi draft Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba Desa / Kelurahan
3. 4. 1. 2.
Pengendalian Draft Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba Desa/Kel
3. 4. 5. 1. 2.
Pengesahan Keputusan Tim Juri Lomba Desa / Kelurahan
3. 4. 5. 1. 2.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan konsep Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan memverifikasi keputsan Format keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengendalikan draft Format keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan
WAKTU
OUTPUT
10
11
30 menit Konsep keputusan Gubernus tentang Tim Juri Lomba Desa / Kelurahan
10 menit Draft Keputusan Gubernur tentang Pembentuk an Tim Juri lomba Desa / Kelurahan
10 menit Draft Keputusan yang sesuai dengan ketentuan
15 menit Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Juri lomba desa / kelurahan
PENCATATAN DAN PENDATAAN No
Aktvitas
1
2
5.
6.
Pelaksana Kepala Badan
Staff
Kasubid
Kabid
3
4
5
6
Tim Juri
Gubernur
7
8
3. 4. 5. 1. 2.
Menghimpun nama - nama Desa/Kelurahan peserta perlombaan
3. 4. 5. 1. 2.
Pertemuan tim juri lomba desa / kelurahan
Penilaian terhadap desa / kelurahan peserta lomba desa / kelurahan
3. 4. 5. 6. 1. 2.
Rekapitulasi hasil penilaian lomba desa / kelurahan
3. 4. 5. 1. 2.
Pembahasan hasil penilaian lomba desa / kelurahan
3. 4. 5. 1. 2.
10. Penetapan desa / kelurahan juara lomba desa / kelurahan
3. 4. 5. 6. 1. 2.
11 Penyampaian nama - nama desa / kelurahan juara lomba
3. 4. 1. 2.
7.
8.
9.
Akhir
3. 3. 4. 4.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
9
10
11
Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk merekapitulasi nama desa / kelurahan peserta lomba Format rekapitulasi Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai juri lomba Format penilaian Buku agenda surat Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 2 mggu Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai juri lomba Format penilaian Alat transportasi Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan merekapitulasi dan mengolah Format penilaian Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai tim juri lomba desa / Rekapitulasi hasilpenilaian Ruang pertemuan/LCD/Perangkat Komp Berita acara hasil pertemuan Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 5 jam Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan menetapkan keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan mengirimkan naskah dinas Keputusan Gubernur Buku ekspedisi Alat tulis kantor Alat transportasi
Daftar nama - nama desa / kelurahan peserta lomba
Terlaksananya pertemuan tim juri lomba desa / kelurahan
Terlaksananya kegiatan penilaian terhadap desa / kelurahan peserta lomba
Rekapitulasi hasil penilaian lomba
Draft konsep penetapan desa / kelurahan juara lomba
Keputusan Gubernur tentang Penetapan desa / kelurahan juara lomba
Terdistribusikannya Keputusan Gubernur tentang pentapan desa / kelurahan juara lomba
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
( DPMPD - DUKCAPIL)
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: : Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DASAR HUKUM
Nama SOP
:
1. 2. 3.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berbagai Peraturan Meneri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Pelaksanaan pelatihan tidak akan berjalan dengan baik 2. Tujuan dan sasaran pelatihan tidak akan berjalan dengan baik 3. Para peserta tidak dapat memahami secara baik tentang Manajemen Pemerintahan Desa dengan baik
Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas dan tata cara menyusun produk hukum daerah Memiliki pengetahuan tentang Manajemen Pemerintahan Desa Memiliki kemampuan berbicara di depan peserta
1. 2. 3. 4. 5.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 Format tata naskah dinas Ruangan, Meja/Kursi dan LCD Alat tulis kantor
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Pelatihan manajemen Pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik 2. Tercapainya tujuan dan sasaran pelatihan manajemen Pemerntahan Desa 3. Peserta dapat memahami Manajemen Pemerintahan Desa dan mengimplementasikan di desa masing-masing
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No 1
1.
Aktvitas 2
Staff
Kasubid
Kabid
Panpel
Kaban
Narsumb
3
4
5
6
7
8
Pengmpulan bahan - bahan penyusunan TOR
1. 2. Awal
2.
3.
Penyusunan draft TOR Manajemen Pemerintahan Desa
Pelatihan
Pengendalian TOR Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan bahan bahan bagi penyusunan TOR Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 2 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun draft TOR Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 15 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan draft Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer
OUTPUT 11
Beberapa pedoman dalam penyusunan TOR Pelatihan
Draft TOR Pelatihan Manajemen Pemerintahan desa
Tersediannya draft naskah TOR untuk dimintakan pengesahan kepada Kepala Badan
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No 1
4.
5.
Aktvitas 2
Staff
Kasubid
Kabid
Panpel
Kaban
Narsumb
3
4
5
6
7
8
Pengesahan TOR Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
1. 2.
Pengagendaan TOR Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
6.
7.
8.
9.
Pertemuan pantian pelaksana narasumber Pelatihan Manajemen
Penentuan dan pengiriman Pelatihan kepada Kabupaten
dan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.
jadwal
3. 4. 5. 6. 1. 2.
Penerimaan peserta Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan pemerintahan desa
3. 4. 1. 2.
manajemen
Akhir
3. 4. 4. 6.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
9
10
11
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Dokumen TOR bagi Pelatihan Personil yang bertugas dan memiliki Pemerintahan Desa kewenangan untuk mengesahkan TOR Format penyusunan TOR Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Teragendakannya TOR Pelatihan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk menagendakan TOR Format penyusunan TOR Buku agenda surat Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemapuan melaksanakan Pelatihan TOR pelatihan Ruangan / Sound System Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 60 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan surat panggilan bagi peserta Pelatihan Undangan Buku ekspedisi Alat transportasi Alat tulis kantor / faximile Dasar peraturan perundang - undangan 5 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menerima peserta Pelatihan Manajamen Pemerintahan Desa Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 3 hari Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk memberikan materi pelatihan manajemen pemerintahan Desa Modul pelatihan Jadwal pelatihan Alat tulis peserta Perangkat komputer / LCD / Layar
Manajemen
Kesamaan pemahaman terhadap tugas masing masing panitia penyelenggara dan narasumber
Diterimanya surat penentuan jadwal Pelatihan yang ditindaklanjuti pemanggilan peserta oleh Provinsi NTB
Kehadiran peserta Pelatihan
Terselenggaranya Pelatihan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LOMBA P2WKSS
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: :
( DPMPD - DUKCAPIL)
Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SEKSI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
Nama SOP
:
Kegiatan Lomba P2WKSS
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan P2WKSS di Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 2. 3. 4. 5.
KETERKAITAN SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Tata Cara Penerbitan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD ) SOP SKPD lain yang terkait
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Pelaksanaan penilaian perlombaan P2WKSS tidak berjalan dengan baik 2. Tujuan dan sasaran penilaian perlombaan P2WKSS tidak berjalan dengan baik 3. Tidak tercipta obyektifitas dalam penilaian P2WKSS
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas dan tata cara menyusun produk hukum daerah Memahami tentang Pemberdayaan perempuan Obyektifitas dalam penilaian
1. 2. 3. 4. 5.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 Format tata naskah dinas Fprmat penilaian Alat tulis kantor
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Perlombaan P2WKSS akan berjalan dengan baik 2. Tercapainya tujuan dan sasaran perlombaan P2WKSS 3. Obyektivitas pelaksanaan penilaian perlombaan P2WKSS 4. Kabupaten/Kota melaksanakan persiapan lomba dengan baik
PENCATATAN DAN PENDATAAN No 1
1.
2.
3.
Aktvitas 2
Penyiapan konsep Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba P2WKSS
Pelaksana Kepala Badan
Staff
Kasubid
Kabid
3
4
5
Awal
6
Tim Juri
Gubernur
7
8
1. 2.
Verifikasi draft Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba P2WKSS
3. 4. 1. 2.
Pengendalian Draft Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba P2WKSS
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 1 jam Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan konsep Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan memverifikasi keputsan Format keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Personil yang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengendalikan draft Format keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer
OUTPUT 11
Konsep keputusan Gubernus tentang Tim Juri Lomba P2WKSS
Draft Keputusan Gubernur tentang Pembentuk an Tim Juri lomba P2WKSS
Draft Keputusan yang sesuai dengan ketentuan
PENCATATAN DAN PENDATAAN No 1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aktvitas 2
Pelaksana Kepala Badan
Staff
Kasubid
Kabid
3
4
5
Pengesahan Keputusan Tim Juri Lomba P2WKSS
6
Tim Juri
Gubernur
7
8
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
Menghimpun nama - nama Desa/Kelurahan peserta perlombaan
3. 4. 5. 1. 2.
Pertemuan tim juri lomba P2WKSS
3. 4. 5. 6. 1. 2.
Penilaian terhadap P2WKSS peserta lomba P2WKSS
3. 4. 5. 1. 2.
Rekapitulasi hasil penilaian lomba P2WKSS
3. 4. 5. 1. 2.
Pembahasan hasil penilaian lomba P2WKSS
3. 4. 5. 6. 1. 2.
10. Penetapan P2WKSS juara lomba P2WKSS
3. 4. 1. 2.
11 Penyampaian nama - nama P2WKSS juara lomba Akhir
3. 3. 4. 4.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 3 hari Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 1 mnggu Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk merekapitulasi nama Format rekapitulasi Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 2 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai juri lomba Format penilaian Buku agenda surat Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 2 mggu Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai juri lomba Format penilaian Alat transportasi Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan merekapitulasi dan mengolah Format penilaian Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai tim juri lomba P2WKSS Rekapitulasi hasilpenilaian Ruang pertemuan/LCD/Perangkat Komp Berita acara hasil pertemuan Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 3 hari Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan menetapkan keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan mengirimkan naskah dinas Keputusan Gubernur Buku ekspedisi Alat tulis kantor Alat transportasi
OUTPUT 11
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Juri lomba P2WKSS
Daftar nama - nama P2WKSS peserta lomba
Terlaksananya pertemuan tim juri lomba P2WKSS
Terlaksananya kegiatan P2WKSS peserta lomba
penilaian
terhadap
Rekapitulasi hasil penilaian lomba
Draft konsep penetapan P2WKSS juara lomba
Keputusan Gubernur tentang Penetapan P2WKSS juara lomba
Terdistribusikannya Keputusan Gubernur tentang pentapan P2WKSS juara lomba
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: : : : : Kepala
(DPMPD-DUKCAPIL) SEKSI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
Nama SOP
:
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010 Kegiatan BBGRM
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 2. 3. 4.
KETERKAITAN SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Tata Cara Penerbitan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Tidak terkoordinasikan acara BBGRM dengan baik 2. Tidak ada keterlibatan aktif SKPD Provinsi NTB dalam pelaksanaan BBGRM
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Upaya percepatan pengurangan angka kemiskinan daerah akan terlaksana dengan baik 2. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. 3. Terciptanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan serta Desa / Kelurahan 4. Terlaksananya upacara dan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat
1. 2. 3.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas dan tata cara menyusun produk hukum daerah Kemampuan menggerakkan, memotivasi, memiliki inovasi, memimpin, koordinasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 Format tata naskah dinas Buku agenda surat keluar Alat tulis kantor Peralatan pendukung pelaksanaan upacara Areal yang cukup luas untuk upacara
PENCATATAN DAN PENDATAAN PELAKSANA NO 1
1.
AKTIVITAS 2
STAFF
KABID
Ka. BPMPD
KA. BIRO HUKUM
GUBERNUR/ BUPATI/WALKO
3
4
5
6
7
Penyusunan petunjuk tekhnis pelaksanaan
3.
Rapat pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat dan Penetapan wilayah binaan bagi SKPD
Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat dan penetapan wilayah binaan SKPD
8
1. 2.
M
2.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
3. 4. 5. 1. 2.
3. 4. 5. 1. 2.
3.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun juklak dan juknis Referensi pendukung lainnya. Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menangani kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Referensi pendukung lainnya. Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun Keputusan Gubernur NTB tentang Panitia Pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan Referensi pendukung lainnya.
WAKTU
OUTPUT
9
10
6 hari
Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis BBGRM
1 hari
Terbentuknya draft panitia bulan bhakti gotong royong masysarakat dan penetapan wilayah binaan SKPD
6 hari
Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan SKPD
PELAKSANA NO
AKTIVITAS
1
2
4.
Pertemuan panitia pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan SKPD terkait
STAFF
KABID
Ka. BPMPD
KA. BIRO HUKUM
GUBERNUR/ BUPATI/WALKO
3
4
5
6
7
4. 5. 1.
2. 3. 4. 5.
5.
Pemberitahuan kepada Bupati / walikota Lokasi pencanangan BBGRM
6. 7. 8. 9. 1.
2. 3.
6.
Peninjauan lapangan lokasi upacara
4. 5. 6. 1. 2.
3.
7.
Pertemuan panitia pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan SKPD terkait dalam rangka evaluasi akhir kesiapan acara BBGRM
4. 5. 1. 2.
3.
8.
Pelaksanaan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
4. 5. 6. 1. 2.
3. 4. 5. 6.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
1 hari
Terciptanya keterpaduan pelaksanaan BBGRM dan pemahaman SKPD terhadap wilayah binaan serta tugas dan fungsi didalam wilayah binaan dan penetapan lokasi Kabupaten / Kota pusat acara
Alat tulis kantor Perangkat komputer Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan SKPD Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis BBGRM SKPD terkait Panitia pelaksana Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mempersiapkan rapat Undangan rapat Alat tulis kantor Sound system Komputer / lap top Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan SKPD Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis BBGRM Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan membuat konsep, menanda tangani serta mendistribusikan surat Alat tulis kantor / komputer / lap top Kendaraan Buku ekspedisi Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis BBGRM Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan SKPD Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk memahami berbagai hal berkaitan dengan upacara Alat tulis kantor Kendaraan Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis BBGRM Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan SKPD Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pertemuan Catatan hasil peninjauan lapangan Alat tulis kantor Sound system Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis BBGRM Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan SKPD Tata upacara pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat Peralatan dan kelengkapan upacara Berbagai bantuan / sumbangan yang akan diserahkan oleh Gubernur Kamera
pencanangan serta bantuan yang akan disalurkan oleh SKPD pada saat upacara pencanangan
1 hari
Pemantauan dan kesiapan Pemerintah setempat lokasi upacara
1 hari
Finalisasi kesiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1 hari
Terselenggaranya upacara pencanangan BBGRM Tingkat Prov. Nusa Tenggara Barat
PELAKSANA NO
AKTIVITAS
1
2
9.
Pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan BBGRM
dan
STAFF
KABID
Ka. BPMPD
KA. BIRO HUKUM
GUBERNUR/ BUPATI/WALKO
3
4
5
6
7
7. 8. 1.
evaluasi
S 2. 3.
4. 5. 6. 7.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
Personil upacara Undangan Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis BBGRM Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan SKPD Surat Perintah Tugas Kepala Badan Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BBGRM Format laporan monitoring dan evaluasi Kamera Kendaraan Alat tulis kantor
90 hari Hasil monitoring dan evaluasi berupa dokumentasi ( foto
)
perkembangan
pelaksanaan
permasalahan dan pemecahannya
kegiatan,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: : Kepala
(DPMPD-DUKCAPIL)
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SEKSI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
Nama SOP
:
Kegiatan Lembaga Adat
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 2. 3. 4.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD ) SOP Kabupaten
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Pelaksanaan bimbingan teknis lembaga adat tidak berjalan dengan baik 2. Tujuan dan sasaran bimbingan teknis lembaga adat tidak tercapai 3. Para peserta tidak dapat memahami secara baik tentang lembaga adat perdesaan
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas dan tata cara menyusun produk hukum daerah Memiliki pengetahuan tentang lembaga adat khususnya di perdesaan Memiliki kemampuan berbicara di depan peserta
1. 2. 3. 4. 5.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 Format tata naskah dinas Ruangan, Meja/Kursi dan LCD Alat tulis kantor
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Bintek Lembaga Adat terselenggara dengan baik 2. Tercapainya tujuan dan sasaran bimbingan teknis lembaga adat perdesaan 3. Peserta dapat memahami lembaga adat dan mengimplementasikan di desa masing-masing
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No 1
1.
Aktvitas 2
Staff
Kasubid
Kabid
Panpel
Kaban
Narsumb
3
4
5
6
7
8
Pengmpulan bahan - bahan penyusunan TOR
PERSYARATAN / KELENGKAPAN 9
1. 2. Awal
2.
3.
Penyusunan draft TOR Bimbingan Teknis Lembaga Adat
3. 4. 1. 2.
Pengendalian TOR Bimbingan Teknis Lembaga Adat
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan bahan bahan bagi penyusunan TOR Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun draft TOR Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan draft Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer
WAKTU
OUTPUT
10
11
30 menit
Beberapa pedoman dalam penyusunan TOR Bimbingan Teknis
2 jam
15 menit
Draft TOR Bimbingan Teknis
Tersediannya draft naskah TOR untuk dimintakan pengesahan kepada Kepala Badan
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No
Aktvitas
1
4.
5.
2
Staff
Kasubid
Kabid
Panpel
Kaban
Narsumb
3
4
5
6
7
8
PERSYARATAN / KELENGKAPAN 9
Pengesahan TOR Bimbingan Teknis Lembaga Adat
1. 2.
Pengagendaan TOR Bimbingan Teknis Lembaga Adat
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
6.
7.
8.
9.
Pertemuan pantian pelaksana dan narasumber Bintek Lembaga Adat
1. 2.
Penentuan dan pengiriman jadwal Bintek kepada Kabupaten
3. 4. 5. 6. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 1. 2.
Penerimaan peserta Bintek
3. 4. 1. 2.
Pelaksanaan Bintek
Akhir
3. 4. 4. 6.
WAKTU 10
OUTPUT 11
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengesahkan TOR Bimbingan Teknis Format penyusunan TOR Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk menagendakan TOR Format penyusunan TOR Buku agenda surat Perangkat komputer Alat tulis kantor
10 menit
Dokumen TOR bagi Bintek
10 menit
Teragendakannya TOR Bintek
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemapuan melaksanakan Bintek TOR pelatihan Ruangan / Sound System Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan surat panggilan bagi peserta Bintek Undangan Buku ekspedisi Alat transportasi Alat tulis kantor / faximile Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menerima peserta Bimbingan Teknis Lembaga Adat Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk memberikan materi bimbingan teknis Lembaga Adat Modul pelatihan Jadwal pelatihan Alat tulis peserta Perangkat komputer / LCD / Layar
3 jam
Kesamaan pemahaman terhadap tugas masing masing panitia penyelenggara dan narasumber
60 menit
Diterimanya surat penentuan jadwal Bintek yang ditindaklanjuti pemanggilan peserta oleh Kabupaten
5 jam
Kehadiran peserta Bintek
3 hari
Terselenggaranya Bintek
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LOMBA POSYANDU
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: : :
( DPMPD - DUKCAPIL)
Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SEKSI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
Nama SOP
:
Kegiatan Lomba Posyandu
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 2. 3. 4. 5.
KETERKAITAN SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Tata Cara Penerbitan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD ) SOP SKPD lain yang terkait
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Pelaksanaan penilaian perlombaan posyandu tidak berjalan dengan baik 2. Tujuan dan sasaran penilaian perlombaan posyandu tidak berjalan dengan baik 3. Tidak tercipta obyektifitas dalam penilaian posyandu
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas dan tata cara menyusun produk hukum daerah Memahami tentang Posyandu Obyektif dalam penilaian
1. 2. 3. 4. 5.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 Format tata naskah dinas Fprmat penilaian Alat tulis kantor
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Perlombaan posyandu akan berjalan dengan baik 2. Tercapainya tujuan dan sasaran perlombaan posyandu 3. Obyektivitas pelaksanaan penilaian perlombaan posyandu 4. Kabupaten/Kota melaksanakan persiapan lomba dengan baik
PENCATATAN DAN PENDATAAN No 1
1.
Aktvitas 2
Pelaksana Kepala Badan
Staff
Kasubid
Kabid
3
4
5
Penyiapan konsep Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba Posyandu
6
Tim Juri
Gubernur
7
8
1. 2. Awal
2.
3.
Verifikasi draft Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba Posyandu
3. 4. 1. 2.
Pengendalian Draft Keputusan Pembentukan Tim Juri Lomba Posyandu
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 1 jam Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan konsep keputusan Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan memverifikasi keputsan Format keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Personil yang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengendalikan draft Format keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer
OUTPUT 11
Konsep keputusan Gubernus tentang Tim Juri Lomba Posyandu
Draft Keputusan Gubernur tentang Pembentuk an Tim Juri lomba Posyandu
Draft Keputusan yang sesuai dengan ketentuan
No 1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aktvitas 2
Pelaksana Kepala Badan
Staff
Kasubid
Kabid
3
4
5
Pengesahan Keputusan Tim Juri Lomba Posyandu
6
Tim Juri
Gubernur
7
8
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
Menghimpun nama - nama Posyandu peserta perlombaan
3. 4. 5. 1. 2.
Pertemuan tim juri lomba Posyandu
3. 4. 5. 6. 1. 2.
Penilaian terhadap Posyandu peserta lomba Posyandu
3. 4. 5. 1. 2.
Rekapitulasi hasil penilaian lomba Posyandu
3. 4. 5. 1. 2.
Pembahasan hasil penilaian lomba Posyandu
3. 4. 5. 6. 1. 2.
10. Penetapan Posyandu juara lomba Posyandu
3. 4. 1. 2.
11 Penyampaian nama - nama Posyandu juara lomba Akhir
3. 3. 4. 4.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 3 hari Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 1 mingu Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk merekapitulasi nama Posyandu peserta lomba Format rekapitulasi Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 2 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai juri lomba Format penilaian Buku agenda surat Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 2 mggu Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai juri lomba Format penilaian Alat transportasi Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan merekapitulasi dan mengolah Format penilaian Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan sebagai tim juri lomba Posyandu Rekapitulasi hasilpenilaian Ruang pertemuan/LCD/Perangkat Komp Berita acara hasil pertemuan Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 3 hari Personil yang bertugas dan memiliki kewenangan menetapkan keputusan Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan mengirimkan naskah dinas Keputusan Gubernur Buku ekspedisi Alat tulis kantor Alat transportasi
OUTPUT 11
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Juri lomba Posyandu
Daftar nama - nama Posyandu peserta lomba
Terlaksananya Posyandu
pertemuan
Terlaksananya kegiatan Posyandu peserta lomba
tim
juri
penilaian
lomba
terhadap
Rekapitulasi hasil penilaian lomba
Draft konsep penetapan Posyandu juara lomba
Keputusan Gubernur Posyandu juara lomba
tentang
Penetapan
Terdistribusikannya Keputusan Gubernur tentang pentapan Posyandu juara lomba
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
GELAR TTG
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: : : : : Kepala
(DPMPD-DUKCAPIL) SEKSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Nama SOP
:
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010 Gelar Teknologi Tepat Guna
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Acara gelar TTG tidak dapat berjalan dengan lancar 2. Inovasi TTG yang digelar tidak banyak, tidak inovativ dan tidak bisa diimplemantasikan
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Gelar TTG berjalan dengan lancar 2. TTG yang dipamerkan banyak, inovativ dan bisa diimplementasikan 3. Munculnya temuan-temuan TTG yang baru berasal dari masyarakat
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas Memiliki kemampuan komputer Memiliki inovasi menciptakan TTG
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 Format tata naskah dinas Buku agenda surat keluar Alat tulis kantor Peralatan pendukung pelaksanaan acara gelar TTG Areal yang cukup luas untuk gelar TTG
PENCATATAN DAN PENDATAAN PELAKSANA NO 1
1.
AKTIVITAS 2
STAFF
KABID
Ka. Dinas
KA. BIRO HUKUM
GUBERNUR/ BUPATI/WALKO
3
4
5
6
7
Penyusunan petunjuk tekhnis pelaksanaan
3.
8
1. 2.
awal
2.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
Rapat pembentukan Panitia Pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi NTB
3. 4. 5. 1. 2.
Pembentukan Panitia Pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tk. Prov. NTB
3. 4. 5. 1. 2.
3.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun juklak dan juknis Referensi pendukung lainnya. Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menangani kegiatan gelar Teknologi Tepat Guna Tk. Prov. NTB Referensi pendukung lainnya. Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun Keputusan Gubernur NTB tentang Panitia Pelaksana BBGRM dan penetapan wilayah binaan Draft Keputusan Gubernur
WAKTU
OUTPUT
9
10
6 hari
Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis Gelar TTG Tk. Prov. NTB
1 hari
Terbentuknya draft Keputusan Gubernur NTB tentang pembentukan panitia pelaksanaa Gelar TTG
6 hari
Keputusan Gubernur NTB tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat
PELAKSANA NO
AKTIVITAS
1
2
4.
Pertemuan panitia pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tk. Prov. NTB
STAFF
KABID
Ka. BPMPD
KA. BIRO HUKUM
GUBERNUR/ BUPATI/WALKO
3
4
5
6
7
4. 5. 1.
2. 3. 4. 5.
5.
Pemberitahuan kepada Bupati/Walikota tentang lokasi Gelar TTG Tk. Prov. NTB
6. 7. 8. 9. 1.
2. 3.
6.
Peninjauan lokasi acara gelar TTG
4. 5. 6. 1.
2. 3.
7.
Pertemuan panitia pelaksana gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Prov. NTB
4. 5. 1.
2. 3.
8.
Pelaksanaan acara gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Prov. NTB
4. 5. 6. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
1 hari
Terciptanya kemantapan dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan gear Teknologi Tepat Guna
Alat tulis kantor Perangkat komputer Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi NTB Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis Gelar TTG SKPD terkait Panitia pelaksana Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mempersiapkan rapat Undangan rapat Alat tulis kantor Sound system Komputer / lap top Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi NTB Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis Gelar TTG Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan membuat konsep, menanda tangani serta mendistribusikan surat Alat tulis kantor / komputer / lap top Kendaraan Buku ekspedisi Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi NTB Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis Gelar TTG Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk memahami berbagai hal berkaitan dengan upacara Alat tulis kantor Kendaraan Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi NTB Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis Gelar TTG Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pertemuan Catatan hasil peninjauan lapangan Alat tulis kantor Sound system Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi NTB Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis Gelar TTG Susunan acara pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna Peralatan dan kelengkapan upacara Berbagai bantuan / sumbangan yang akan diserahkan oleh Gubernur Kamera
Teersampaikannya informasi kepada semua pihak termasuk kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Gelar TTG Tk. Prov. NTB
1 hari
Pemantauan dan kesiapan Pemerintah setempat lokasi acara gelar TTG
1 hari
Finalisasi kesiapan pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna Tk. Prov. NTB
1 hari
Terselenggaranya acara gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Prov. Nusa Tenggara Barat
PELAKSANA NO
AKTIVITAS
1
2
9.
STAFF
KABID
Ka. BPMPD
KA. BIRO HUKUM
GUBERNUR/ BUPATI/WALKO
3
4
5
6
7
7. 8. 1.
Pelaksanaan monitoring/desiminasi hasil-hasil temuan pada gelar TTG
selesai
2. 3. 3.
4. 5. 6. 7.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
8
9
10
Petugas / penyelenggara acara Undangan Keputusan Gubernur NTB tentang panitia pelaksana Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi NTB Keputusan Gubernur NTB tentang juklak dan juknis Gelar TTG Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk melakukan monitoring dan desiminasi hasil gelar TTG Format lap. monitoring & evaluasi /desiminasi Kamera Kendaraan Alat tulis kantor
90 hari Hasil monitoring dan evaluasi serta desiminasi hasil hasil temuan TTG pada gelar TTG Tingkat Prov. NTB
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELATIHAN PASAR DESA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
( DPMPD - DUKCAPIL)
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: : Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN
Nama SOP
:
Penguatan Lembaga Ekonomi Desa
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Pelaksanaan pelatihan tidak akan berjalan dengan baik 2. Tujuan dan sasaran pelatihan tidak akan berjalan dengan baik 3. Para peserta tidak dapat memahami secara baik tentang pengelolaan pasar desa dengan baik
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas dan tata cara menyusun produk hukum daerah Memiliki pengetahuan tentang Pasar Desa Memiliki kemampuan berbicara di depan peserta
1. 2. 3. 4. 5.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 Format tata naskah dinas Ruangan, Meja/Kursi dan LCD Alat tulis kantor
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Pelatihan pengelolaan pasar Desa akan berjalan dengan baik 2. Tercapainya tujuan dan sasaran pelatihan pengelolaan pasar desa 3. Peserta dapat memahami pengelolaan pasar desa dan mampu menerapkan di desa masing-masing
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No 1
1.
Aktvitas 2
Staff
Kasie
Kabid
Panpel
Kaban
Narsumb
3
4
5
6
7
8
Pengmpulan bahan - bahan penyusunan TOR
1. 2. Awal
2.
3.
Penyusunan draft pengelolaan pasar desa
TOR
Pelatihan
Pengendalian TOR Pelatihan pengelolaan pasar desa
3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan bahan bahan bagi penyusunan TOR Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 2 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun draft TOR Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 15 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan draft Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer
OUTPUT 11
Beberapa pedoman dalam penyusunan TOR Pelatihan
Draft TOR Pelatihan pengelolaan pasar desa
Tersediannya draft naskah TOR untuk dimintakan pengesahan kepada Kepala
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No 1
4.
5.
Aktvitas 2
Staff
Kasie
Kabid
Panpel
Kaban
Narsumb
3
4
5
6
7
8
Pengesahan TOR Pelatihan pengelolaan pasar desa
1. 2.
Pengagendaan TOR Pelatihan pengelolaan pasar desa
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
6.
7.
8.
Pertemuan pantian pelaksana dan narasumber Pelatihan pengelolaan pasar
1. 2.
Penentuan dan pengiriman Pelatihan kepada Kabupaten
3. 4. 5. 6. 1. 2.
jadwal
3. 4. 5. 6. 1. 2.
Penerimaan peserta Pelatihan pengelolaan pasar desa
3. 4. 9.
Pelaksanaan pelatihan pengelolaan pasar desa
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
9
10
11
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Dokumen TOR bagi Pelatihan pengelolaan Personil yang bertugas dan memiliki pasar desa kewenangan untuk mengesahkan TOR Pelatihan pengelolaan pasar desa Format penyusunan TOR Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Teragendakannya TOR Pelatihan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk menagendakan TOR Format penyusunan TOR Buku agenda surat Perangkat komputer Alat tulis kantor
Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemapuan melaksanakan Pelatihan TOR pelatihan Ruangan / Sound System Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 60 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan surat panggilan bagi peserta Pelatihan Undangan Buku ekspedisi Alat transportasi Alat tulis kantor / faximile Dasar peraturan perundang - undangan 5 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menerima peserta Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa Alat tulis kantor Perangkat komputer
Kesamaan pemahaman terhadap tugas masing - masing panitia penyelenggara dan narasumber
Diterimanya surat penentuan jadwal Pelatihan yang ditindaklanjuti pemanggilan peserta oleh Provinsi NTB
Kehadiran peserta Pelatihan
Terselenggaranya Pelatihan 1. 2. Akhir
3. 4. 4. 6.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk memberikan materi pelatihan pengelolaan pasar desa Modul pelatihan Jadwal pelatihan Alat tulis peserta Perangkat komputer / LCD / Layar
3 hari
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELATIHAN MANAJEMEN BUMDES
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif Disahkan Oleh
: :
( DPMPD - DUKCAPIL)
Kepala
H. RUSMAN, SH, MH NIP. 19620422 198703 1 010
SEKSI EKONOMI MASYARAKAT DAN KELOMPOK MASYARAKAT
Nama SOP
:
Pelatihan Manajemen BUM Des/LKM
DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Desa, PDT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubarab Badan Usaha Milik Desa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 2. 3.
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengadministrasian Surat Keluar SOP Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD )
KETERKAITAN
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak : 1. Pelaksanaan pelatihan tidak akan berjalan dengan baik 2. Tujuan dan sasaran pelatihan tidak akan berjalan dengan baik 3. Para peserta tidak dapat memahami secara baik tentang pengelolaan BUM Desa dengan baik
1. 2. 3. 4.
KUALIFIKASI PELAKSANA Pendidikan minimal SMA / sederajat, D/III, S-1 Menguasai tata naskah dinas dan tata cara menyusun produk hukum daerah Memiliki pengetahuan tentang BUM Desa Memiliki kemampuan berbicara di depan peserta
1. 2. 3. 4. 5.
PERALATAN / PERLENGKAPAN Perangkat komputer Sarana transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4 Format tata naskah dinas Ruangan, Meja/Kursi dan LCD Alat tulis kantor
Jika SOP dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak : 1. Pelatihan manajemen BUM Desa akan berjalan dengan baik 2. Tercapainya tujuan dan sasaran pelatihan manajemen BUM Desa 3. Peserta dapat memahami BUM desa dan mengimplementasikan di desa masing-masing
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No 1
1.
Aktvitas 2
Staff
Kasubid
Kabid
Panpel
Kaban
Narsumb
3
4
5
6
7
8
Pengmpulan bahan - bahan penyusunan TOR
1. 2. Awal
2.
3.
Penyusunan draft Manajemen BUM Desa
TOR
Pelatihan
Pengendalian TOR Pelatihan Manajemen BUM Desa
3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
9
10
Dasar peraturan perundang - undangan 30 menit Personil yang bertugas dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan bahan bahan bagi penyusunan TOR Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 2 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menyusun draft TOR Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer Dasar peraturan perundang - undangan 15 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan draft Format penyusunan TOR Alat tulis kantor Perangkat komputer
OUTPUT 11
Beberapa pedoman dalam penyusunan TOR Pelatihan
Draft TOR Pelatihan Manajemen BUM desa
Tersediannya draft naskah TOR untuk dimintakan pengesahan kepada Kepala
PENCATATAN DAN PENDATAAN Pelaksana No
Aktvitas
1
2
4.
5.
Staff
Kasubid
Kabid
Panpel
Kaban
Narsumb
3
4
5
6
7
8
Pengesahan TOR Pelatihan Manajemen BUM Desa
1. 2.
Pengagendaan TOR Pelatihan Manajemen BUM Desa
3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
6.
7.
8.
Pertemuan pantian pelaksana dan narasumber Pelatihan Manajemen BUM
1. 2.
Penentuan dan pengiriman Pelatihan kepada Kabupaten
3. 4. 5. 6. 1. 2.
jadwal
3. 4. 5. 6. 1. 2.
Penerimaan peserta Pelatihan
3. 4. 9.
Pelaksanaan pelatihan manajemen BUM desa
PERSYARATAN / KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
9
10
11
Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Dokumen TOR bagi Pelatihan Manajemen Personil yang bertugas dan memiliki BUM Desa kewenangan untuk mengesahkan TOR Pelatihan Format penyusunan TOR Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 10 menit Teragendakannya TOR Pelatihan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk menagendakan TOR Format penyusunan TOR Buku agenda surat Perangkat komputer Alat tulis kantor
Dasar peraturan perundang - undangan 3 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemapuan melaksanakan Pelatihan TOR pelatihan Ruangan / Sound System Perangkat komputer Alat tulis kantor Dasar peraturan perundang - undangan 60 menit Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan surat panggilan bagi peserta Pelatihan Undangan Buku ekspedisi Alat transportasi Alat tulis kantor / faximile Dasar peraturan perundang - undangan 5 jam Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan menerima peserta Pelatihan Manajamen BUM Desa Alat tulis kantor Perangkat komputer
Kesamaan pemahaman terhadap tugas masing - masing panitia penyelenggara dan narasumber
Diterimanya surat penentuan jadwal Pelatihan yang ditindaklanjuti pemanggilan peserta oleh Provinsi NTB
Kehadiran peserta Pelatihan
Terselenggaranya Pelatihan 1. 2. Akhir
3. 4. 4. 6.
Dasar peraturan perundang - undangan Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan untuk memberikan materi pelatihan manajemen BUM Desa Modul pelatihan Jadwal pelatihan Alat tulis peserta Perangkat komputer / LCD / Layar
3 hari
