STANDARD OPERATION PROCEDURE (S.O.P) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS I. PENDAHULUAN Dalam Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dituangkan dalam Blue Print disebutkan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Dalam visi tersebut, terkandung suatu harapan guna mewujudkan Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjungjung tinggi hukum dan keadilan. Sedangkan Misi yang diemban Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Misi tersebut disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahunan selama 25 Tahun, dimulai dari tahun 2010 s/d tahun 2035. Sejalan dengan Visi dan Misi dalam Blue Print tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Visi
: Mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung di Kalimantan Tengah.
Misi
: 1. Terpeliharanya Kemandirian Badan Peradilan, khususnya Peradilan Umum di Kalimantan Tengah. 2. Pelayanan Keadilan secara cepat, sederhana, murah dan biaya ringan. 3. Meningkatkan Kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas. 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan di Kalimantan Tengah. Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, murah sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, perlu dibuat suatu pedoman untuk mengukur sampai sejauh mana proses maupun sistem kinerja pelayanan masyarakat jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1
Tidak dipungkiri bahwa saat ini, masalah kinerja jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, mendapat sorotan negatif dari masyarakat khususnya para pencari keadilan. Hal ini berarti bahwa Pengadilan belum memberikan pelayanan yang baik ditengah tuntutan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan terpenuhinya penegakan hokum yang baik. Dengan latar belakang tersebut, guna terwujudnya keterbukaan/transparansi di jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 Tentang Pembuatan Standard Operation Procedure (S.O.P) menitik beratkan pada : a. Pendaftaran perkara. b. Distribusi perkara. c. Persidangan/pemeriksaan perkara. d. Pengambilan Keputusan dalam menentukan (isi) putusan. e. Eksekusi putusan. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut pada intinya dimaksudkan sebagai upaya lebih meningkatkan kinerja badan-badan peradilan, demikian pula untuk menghindari mafia peradilan dan penyalahgunaan wewenang khususnya di jajaran peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2
II. ADMINISTRASI PERKARA A. PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
1. Meja pertama menerima berkas perkara pidana, lengkap
dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara
tersebut.
Terhadap
perkara
yang
Waktu 1 hari
Terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan. 2. Berkas perkara dimaksud diatas meliputi barang bukti yang
akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan
ke
dalam
persidangan.
Barang
bukti
Waktu 2 jam
tersbut
didaftarkan dalam buku register barang bukti. 3. Bagian
penerimaan
perkara
(meja
satu)
memeriksa
kelengkapan berkas. Apabila terdapat kekurangan dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana untuk selanjutnya
Waktu 2 jam
meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud sebelum diregister. 4. Petugas Meja I memberi nomor dan mencatat perkara yang
sudah lengkap dalam register induk perkara pidana biasa,
Waktu 3 jam
sesuai dengan urutannya. 5. Panitera Muda menyerahkan berkas perkara tersebut kepada
Wakil Panitera dan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan
Waktu 1 jam
Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakimnya. 6. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang
akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 7. Panitera
menunjuk
Panitera
Pengganti
mendampingi Majelis Hakim tersebut.
3
yang
Waktu 1 hari
akan Waktu 1 jam
8. Perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera
Penggantinya,
kemudian
oleh
Panitera
Muda
Pidana
Waktu 1 jam
diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan. Lihat Bagan 2.A
4
ALUR PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
MEJA I - Menerima pelimpahan berkas perkara disertai dengan Terdakwa dan BB dari Penuntut Umum - Memberi petunjuk kepada Penuntut Umum apabila berkas perkara tidak lengkap; - Memberikan nomor dan mencatat berkas perkara dalam Register sesuai dengan nomor urut.
WAKIL PANITERA
PANITERA
Menyerahkan berkas perkara kepada KPN melalui Panitera dengan memberikan paraf sebelah kanan pada penetapan penunjukkan Majelis Hakim.
Meneruskan berkas perkara kepada KPN setelah diparaf di sebelah kiri pada penetapan penunjukan Majelis Hakim.
10 Menit
1 Hari PANITERA Menunjuk Panitera Pengganti 10 Menit
10 Menit
KETUA / WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI - Menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ;
3 Hari KEPANITERAAN PIDANA ( MEJA I ) - Mencatat susunan Majelis Hakim dalam register induk - Mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang bersangkutan
1 Jam
BAGAN 2.A 5
B. PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS 1. Petugas meja satu menerima berkas perkara gugatan,
permohonan, permohonan eksekusi dan perkara PHI ;
Waktu 1 hari
2. Dokumen yang perlu diserahkan dalam pendaftaran perkara
sekurang-kurangnya adalah : a.
Surat Gugatan, permohonan, permohonan eksekusi dan perkara PHI yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
b.
Surat kuasa khusus dari Pengugat/pemohon kepada kuasa
hukumnya
apabila
pengugat/pemohon
menguasakan kepada kuasa hukum. c.
Fotocopy
kartu
advokat
kuasa
hukum
yang
bersangkutan. d.
Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)
3. Salinan dokumen dan surat yang dibuat di luar negeri harus
disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen atau suratsurat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dukumen-
Waktu 3 bulan
dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang resmi dan disumpah. 4. Surat
Gugatan/Permohonan
serta
dukumen-dukumen
terkait lainnya, diserahkan oleh Penggugat/Pemohon atau kuasanya kepada petugas penerima berkas sebanyak
Waktu 2 jam
jumlah pihak, ditambah 4 (empat) salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip. 5. Petugas meja satu memeriksa kelengkapan berkas dengan
menggunakan daftar periksa (check list), dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap.
6
Waktu 3 jam
6. Panitera Muda Perdata mengembalikan berkas yang belum
lengkap
dengan
melampirkan
Pengugat/Pemohon
atau
daftar
kuasanya
periksa
untuk
supaya
melengkapi
Waktu 2 jam
kekurangan surat-surat tersebut. 7. Bila berkas sudah lengkap, kemudian kasir membuat SKUM
panjar biaya perkara yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dengan ketentuan : a. Mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan
Waktu 1 jam
dapat terselenggara dengan lancar. b. Dalam
memperhitungkan
panjar
biaya
perkara,
menggunakan rumus untuk pemanggilan Penggugat dilakukan 3x dan untuk Tergugat dilakukan 4x,
biaya
pendaftaran Rp. 30.000,-, biaya ATK Rp. 50.000,- biaya redaksi dan materai Rp. 11.000,8. Pada
berkas
yang
telah
lengkap
dibuatkan
SKUM
(Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap tiga : a. Lembar pertama untuk penggugat/pemohon.
-
b. Lembar kedua untuk kasir. c. Lembar
ketiga
untuk
dilampirkan
dalam
berkas
gugatan/permohonan. 9. Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM
diserahkan kepada Pengugat/Pemohon atau kuasanya agar
-
membayar kepada Bank Pemerintah yang ditunjuk. 10. Petugas
pemegang
kas
menandatangani
dan
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah tanda bukti setoran dari Bank diterima.
7
Waktu 1 jam
11. Petugas meja dua kemudian mendaftarkan perkara yang
masuk kedalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum dalam SKUM setelah panjar
Waktu 3 jam
biaya perkara dibayar melalui Bank Pemerintah. 12. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran adalah :
1. Perkara
verzet
terhadap
putusan
verstek
nomor
perkaranya mengikuti perkara semula/pokok. 2. Sedangkan
perlawanan
pihak III
(derden
verzet)
-
didaftarkan sebagai perkara baru. 3. Gugatan intervensi didaftar dengan mengikuti register perkara pokok (bukan nomor baru) Lihat Bagan 2.B
8
ALUR PROSES PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS MEJA I
Pengugat/ Pemohon
Pembayaran dibayarkan oleh Penggugat/Pem ohon di Bank BRI setempat
- menerima berkas perkara, menerima permohonan, gugatan, permohonan eksekusi, permohonan Prodeo; - memeriksa kelengkapan berkas; - menentukan panjar ongkos perkara 1dan Jam membuat SKUM;
MEJA II
Mendaftarkan perkara yang masuk kedalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum dalam SKUM/surat Gugatan/surat Permohonan setelah panjar biaya perkara dibayar melalui Bank Pemerintah.
2 Jam
1 Jam
WAKIL PANITERA Menyerahkan berkas perkara kepada KPN melalui Panitera dengan memberikan paraf sebelah kanan pada penetapan penunjukan Majelis Hakim.
10 Menit
PANITERA Meneruskan berkas perkara kepada KPN setelah diparaf sebelah kiri pada penetapan penunjukan Majelis Hakim.
10 Menit KEPANITERAAN PERDATA - Mencatat susunan Majelis Hakim dalam register induk - Mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
PANITERA
KPN
Menunjuk Panitera Pengganti
Menetapkan Majelis Hakim
10 Menit
1 Jam
BAGAN 2.B 9
3 Hari
III. UPAYA HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS A. BANDING A.1. PIDANA 1. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh petugas register.
-
2. Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam 7 hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang
tidak
hadir
dalam
-
pengucapan putusan. 3. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat
-
tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan
-
tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara. 5. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan relas pemberitahuan.
-
6. Tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori banding disampaikan kepada pihak yang lain, dengan
-
relas pemberitahuan. 7. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukan langsung ke Pengadilan
-
Tinggi, sedangkan salinnya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain. 8. Selama 7 hari sebelaum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
10
-
9. Berkas perkara banding berupa bendel A dan B dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat (1) KUHAP, harus sudah dikirim
-
ke Pengadilan Tinggi. 10. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera
membuat
akta
pencabutan
banding
yang
ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan
-
diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, akta tersebut dikirim ke Pengadilan tinggi.
Lihat Bagan 3.A.1
11
ALUR PROSES PERKARA PIDANA BANDING PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS MEJA II PEMBANDING
PANMUD PIDANA
Mencatat pendaftaran permintaan banding
Memeriksa permohonan banding
1 Jam
1 Jam
PANITERA Memeriksa permohonan banding dan membuat akte banding
Pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan == 1 hari
1 Jam Penyerahan Memori Banding kepada pihak
Permintaan banding diajukan selambatlambatnya dalam 7 hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa mermintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
lawan == 1 hari
PETUGAS PENDAFTARAN Berkas perkara banding berupa bendel A dan B dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat (1) KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
1 Jam
BAGAN 3.A.1 12
Penyerahan Kontra Memori Banding kepada pihak lawan == 1 hari
Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) == 3 hari
A.2. PERDATA 1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran
-
terhadap permohonan banding. 2. Permohonan banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari
-
ke 14 jatuh hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya. 3. Terhadap permohonan banding yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa
permohonan
-
banding telah lampau. 4. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan : a. Biaya pencatatan pernyataan banding b. Biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dikirim ke rekening Pengadilan Tinggi . c. Ongkos pengiriman berkas d. Biaya pemberitahuan (BP).
-
a. BP akta banding. b. BP memori banding. c. BP kontra memori banding. d. BP untuk memeriksa berkas bagi Pembanding. e. BP untuk memeriksa berkas bagi Terbanding f.
BP. Putusan bagi Pembanding.
g. BP Putusan bagi Terbanding 5. SKUM ( surat kuasa untuk membayar ) dibuat dalam rangkap tiga : a. Lembar pertama untuk pemohon. b. Lembar kedua untuk kasir. c. Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
13
-
6. Menyerahkan berkas permohonan
banding
yang dilengkapi
dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM melalui Bank
-
Pemerintah. 7. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama
-
setelah dibayar lunas melalui Bank Pemerintah. 8. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas maka wajib
membuat
akta
pernyataan
banding
dan
mencatat
permohonan banding tersebut dalam register induk
perkara
-
perdata banding. 9. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus sudah disampaikan
kepada
lawannya,
tanpa
perlu
menunggu
-
diterimanya memori banding. 10. Tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-
-
masing lawannya dengan relas pemberitahuan/penyerahannya. 11. Sebelum diberikan
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi harus kesempatan kepada
kedua
belah
pihak
untuk
mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan
-
dalam relas. 12. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas bading berupa berkas A dan B harus sudah di kirim ke
-
Pengadilan Tinggi. 13. Biaya
perkara
disampaikan
banding
melalui
untuk
Bank
Pengadilan
Pemerintah
dan
Tinggi tanda
harus bukti
pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
14
-
14. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani Pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan
-
oleh kuasanya) . 15. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim ke Pengadilan Tinggii disertai akta pencabutan yang ditandatangani
-
oleh Panitera.
Lihat Bagan 3.A.2
15
ALUR PROSES PERKARA PERDATA BANDING PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS MEJA I Pembanding
- menerima permohonan banding ; - memeriksa kelengkapan berkas; - menentukan panjar ongkos perkara dan membuat SKUM; - membuat akta pernyataan banding.
14 Hari
Pembayaran dibayarkan oleh Pembanding di Bank BRI setempat
2 Jam
MEJA II
Mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata banding setelah panjar biaya perkara dibayar melalui Bank Pemerintah
1 Jam
KEPANITERAAN PERDATA
MEJA III
1. Menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak, 2. Menerima Memori Banding, kontra memori banding. 3. Mengatur giliran Jurusita / Jurusita Pengganti.
Pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan == 7 hari
Penyerahan Memori Banding kepada pihak lawan == 14 hari
2 Jam
Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah di kirim ke Pengadilan Tinggi beserta softcopy putusan. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
BAGAN 3.A.2 16
Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) == 14 hari
Penyerahan Kontra Memori Banding kepada pihak lawan == 14 hari
B. KASASI B.1. PIDANA 1. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut
-
Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera. 2. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi yang diketahui oleh
-
Ketua Pengadilan Negeri. 3. Dalam
tenggang
waktu
14
(empat
belas)
hari
setelah
permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi hams sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika
-
ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori/ tambahan memori. 4. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan
-
permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan memori kasasinya. 5. Panitera memori
memberitahukan dan kasasi/tambahan
menyerahkan tembusan
memori kasasi kepada pihak lain,
-
untuk itu petugas membuat tanda terima. 6. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu
-
Panitera membuat akta. 7. Apabila pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah
Agung,
untuk
itu
Ketua
Pengadilan
Negeri
mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung (SEMA No.7 Tahun 2005).
17
-
8. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda, putusan praperadilan tidak dapat
-
diajukan kasasi. 9. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas
-
perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. 10. Dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih dalam tahanan, Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut segera
-
melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-sarana elektronik. 11. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus
-
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. 12. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta
-
tersebut dikirim ke Mahkamah Agung. 13. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, Panitera Pengadilan Negeri wajib melampirkan penetapan penahanan
-
dimaksud dalam berkas perkara.
Lihat Bagan 3.B.1
18
ALUR PROSES PERKARA PIDANA KASASI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS PANMUD PIDANA
MEJA II PEMOHON KASASI
- Memeriksa permohonan kasasi - Memeriksa kelengkapan berkas perkara kasasi
Mencatat pendaftaran permohonan kasasi Menerima memori dan kontra memori kasasi
Membuat akta kasasi
2 Jam
2 Jam
2 Jam
- Permohonan kasasi diajukan kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan. - Dalam hal pemohon Kasasi tidak/terlambat menyerahkan memori kasasi Panitera membuat Akta dan KPN mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi dan MA (SEMA NO 7/2005)
PANITERA
PETUGAS PENDAFTARAN Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung === ….. Jam
BAGAN 3.B.1 19
Pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak lawan == 1 hari
Penyerahan Memori Kasasi kepada pihak lawan == 1 hari
Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada pihak lawan ==1 hari Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) == 3 hari
B.2. PERDATA 1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima
-
pendaftaran terhadap permohonan kasasi. 2. Permohonan kasasi dapat diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau
-
Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
3. Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan
-
(Pasal 45 A UU No. 5/2004). 4. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan : a.
Biaya pencatatan pernyataan kasasi.
b.
Besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung.
c.
Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
d.
Biaya Pemberitahuan (BP): 1. BP pernyataan kasasi. 2. BP memori kasasi. 3. BP kontra memori kasasi. 4. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi termohon. 5. BP amar putusan kasasi kepada termohon.
20
-
5. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan : a. Biaya pencatatan pernyataan kasasi. b. Besarnya
biaya
kasasi
yang
ditetapkan
oleh
Ketua
Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung. c.
Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
d.
Biaya Pemberitahuan (BP):
-
1. BP pernyataan kasasi. 2. BP memori kasasi. 3. BP kontra memori kasasi. 4. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi termohon. 5. BP amar putusan kasasi kepada termohon. 6. SKUM
(Surat
Kuasa
Untuk
Membayar)
dibuat
dalam rangkap tiga: a. Lembar pertama untuk pemohon.
-
b. Lembar kedua untuk kasir. c. Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara. 7. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada
-
pemegang kas Pengadilan Negeri. 8. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM
-
9. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas melalui
-
Bank Pemerintah. 10. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal
21
-
keuangan perkara.
11. Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan
-
kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi. 12. Permohonan kasasi dalam waktu 7 hari kalender harus telah -
disampaikan kepada pihak lawan. 13. Memori kasasi harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. Apabila hari ke 14
-
jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya. 14. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada
-
pihak lawan. 15. Kontra memori kasasi harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari kalender sesudah
-
disampaikannya memori kasasi. 16. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan
kesempatan
kepada
kedua
belah
untuk
mempelajari/memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage)
-
dan dituangkan dalam akta. 17. Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
22
-
18. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran - Jl. Veteran
Raya
No.
8
Jakarta
Pusat;
Rekening
Nomor
-
31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. 19. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register
-
permohonan kasasi. 20. Pencabutan
permohonan
kasasi
diajukan
kepada
Ketua
Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan
-
permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh principal. 21. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan
-
permohonan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.
Lihat Bagan 3.B.2
23
ALUR PROSES PERKARA PERDATA KASASI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS MEJA II
MEJA I
PEMOHON KASASI
- Permohonan kasasi dan memori kasasi yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan (Pasal 45 A UU No. 5/2004).
- menerima permohonan kasasi ; - memeriksa kelengkapan berkas; - menentukan panjar ongkos perkara dan membuat SKUM; - membuat akta pernyataan kasasi.
Pembayaran dibayarkan oleh Pemohon di Bank BRI setempat
2 Jam
KEPANITERAAN PERDATA Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung beserta softcopy putusan. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran - Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31.46.0370. Khusus untuk permohonan kasasi perkara PHI disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang bersangkutan
BAGAN 3.B.2 24
MEJA III
mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi setelah panjar biaya perkara dibayar melalui Bank Pemerintah
- Menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak, - Menerima Memori Kasasi, kontra memori Kasasi. - Mengatur giliran Jurusita / Jurusita Pengganti.
2 Jam
Pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak lawan == 1 hari
Penyerahan Memori kasasi kepada pihak lawan == 1 hari
Penyerahan Kontra Memori kasasi kepada pihak lawan == 1 hari
Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) == 3 hari
C. PENINJAUAN KEMBALI C.1. PIDANA 1.
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan
-
kembali, dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya. 2.
Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat
-
pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. 3.
Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.
Petugas
menerima
peninjauan
berkas
kembali,
perkara
lengkap
pidana
dengan
-
permohonan
surat-surat
yang
berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda
-
terima. 5.
Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau penasihat hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan
-
yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon. 6.
Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan
-
Surat Permohonan Peninjauan Kembali. 7.
Dalam
hal
peninjauan
Pengadilan kembali,
Negeri
wajib
menerima
memberitahukan
permohonan permintaan
-
permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa. 8.
Dalam tenggang
waktu 14 (empat
belas) hari setelah
permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua
Pengadilan
menunjuk
Majelis
Hakim
yang
tidak
memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
25
-
9.
Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga
-
Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri. 10. Panitera wajib membuat Berita Acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan benta acara pemeriksaan tersebut dibuat
-
Berita Acara pendapat yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera. 11. Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama: a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama. b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan
-
kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon peninjauan kembali berada. c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan. d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama. 12. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada
-
persidangan Pengadilan di tingkat pertama. 13. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat
-
pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa. 14. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat
26
-
pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi. 15. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).
-
Lihat Bagan 3.C.1
27
ALUR PROSES PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
PEMOHON PK
1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap yang merupakan putusan pemi-danaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya. 2. Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. 3. Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.
MEJA II
PANITERA
menerima berkas perkara pidana permohonan peninjauan kembali, lengkap dengan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
1. Membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon. 2. Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan mem-buatkan Surat Permohonan PK (pemohon kurang memahami hukum).
2 Jam
2 hari
KETUA PENGADILAN NEGERI menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat .
12 hari
KEPANITERAAN PIDANA
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut beserta softcopy ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa, dlm hal PK dlm putusan Banding dan kasasi maka surat tembusan disampaikan kpd PT dan MA.
1 Hari
BAGAN 3.C.1 28
PANITERA Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera.
3 Hari
MAJELIS HAKIM
1. Menetapkan Hari Sidang. 2. Memerintahkan JS untuk memanggil Pemohon PK dan JPU.
7 Hari
C.2. PERDATA 1.
Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).
2.
-
Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima
-
pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali. 3.
Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal : a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara. b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. d. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak
29
-
yang berperkara.
4.
Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu,
-
Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya. 5.
Panjar
biaya
perkara
peninjauan
kembali dituangkan
dalam SKUM, terdiri dari: a. Biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. b. Biaya pengiriman uang. -
c. Biaya pengiriman berkas. d. Biaya Pemberitahuan (BP) berupa : 1. BP pernyataan PK dan alasan PK. 2. BP penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK. 3. BP amar putusan kepada termohon PK. 6.
SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga: a. Lembar pertama untuk pemohon.
-
b. Lembar kedua untuk kasir. c. Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan 7.
Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada
-
pemegang kas Pengadilan Negeri. 8.
Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
9.
Permohonan PK dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas melaluai
30
-
-
Bank Pemrintah.
10. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal
-
keuangan perkara. 11. Apabila panjar biaya Peninjauan Kembali (PK) telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut
-
dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali. 12. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada
-
pemegang kas Pengadilan Negeri. 13. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
-
14. Permohonan PK dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas melalui
-
Bank Pemerintah. 15. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal
-
keuangan perkara. 16. Apabila panjar biaya Peninjauan Kembali telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut
-
dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali. 17. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
31
-
18. Jawaban/tanggapan
atas
alasan
PK
yang
diterima
di
kepaniteraan Pengadilan Negeri harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban
-
tersebut. 19. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim
-
ke Mahkamah Agung. 20. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila
-
diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh principal. 21. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta
-
pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
Lihat Bagan 3.C.2
32
ALUR PROSES PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS MEJA II
MEJA I PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari; a. Sejak diketahuinya kekeliruan Hakim b. Sejak diketahuinya kebohongan/kepalsuan dari bukti yang diajukan c. Sejak ditemukannya NOVUM 2. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- menerima permohonan peninjauan kembali ; - memeriksa kelengkapan berkas; - menentukan panjar ongkos perkara dan membuat SKUM; - membuat akta pernyataan PK.
Pembayaran oleh Pemohon PK di Bank BRI / Bank Pemerintah setempat
mencatat permohonan PK tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan PK setelah panjar biaya perkara dibayar melalui Bank Pemerintah
MEJA III
- Menerima berkas Alasan/Memori PK, jawaban/tanggapan atas PK. - Mengatur giliran Jurusita / Jurusita Pengganti.
2 Jam
2 Jam
Pemberitahuan permohonan PK kepada pihak termohon
1 Hari
Penyerahan Memori PK kepada pihak termohon
KEPANITERAAN PERDATA
1 Hari
Dalam waktu 30 hari setelah menerima Memori dan Kontra Memori peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.
BAGAN 3.C.2 33
Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
3 Hari
Penyerahan Kontra Memori PK kepada pihak Pe-mohon
1 Hari
D. GRASI 1. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden secara tertulis oleh : a. Terpidana dan atau kuasa hukumnya.
-
b. Keluarga Terpidana dengan persetujuan Terpidana. c. Keluarga Terpidana tanpa persetujuan Terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati. 2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah : Pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling
-
singkat 2 (dua) tahun. 3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
-
4. Permohonan grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan
-
atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. 5. Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh Terpidana yang sedang
menjalani
pidana,
permohonan
dan
salinannya
disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang
-
memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 ( tujuh ) hari sejak diterimanya
permohonan
dan
salinannya,
berkas
perkara
Terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung. 6. Panitera wajib membuat Akta penerimaan Salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi
-
tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan Permohonan Grasi. 7. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
34
-
8. Berkas
perkara
yang
diajukan
kepada
Presiden
harus
dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut: a. Surat pengantar. b. Daftar isi berkas perkara. c. Akta berkekuatan hukum tetap. d. Permohonan grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi e. Salinan
Permohonan
grasi
dari
Terpidana
dan
Akta
penerimaan salinan permohonan grasi. f.
Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada).
g. Berita Acara Sidang. h. Putusan Pengadilan tingkat pertama. i.
Putusan Pengadilan tingkat banding (jika ada).
j.
Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi(jika ada).
k. Surat dakwaan. l.
Eksepsi, dan putusan sela (jika ada).
m. Surat tuntutan. n. Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada). o. Surat penetapan penunjukan Hakim. p. Surat penetapan hari sidang. q. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan. r. Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara. 9. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka
-
permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu. 10. Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kecuali dalam hal : a. Terpidana
-
yang
pernah
ditolak
35
permohonan
grasinya
dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan grasinya. b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberitahuan grasi diterima.
Lihat Bagan 3.D
36
ALUR PROSES PERKARA PIDANA GRASI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh Terpidana yang sedang menjalani pidana.
PEMOHON
GRASI
1. Dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden secara tertulis oleh : a.Terpidana dan atau kuasa hukumnya. b.Keluarga Terpidana dengan persetujuan Terpidana. c. Keluarga Terpidana tanpa persetujuan Terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati. 2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah : Pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
KEPALA LP
MEJA II
PRESIDEN RI
KEJAKSAAN NEGERI
Menerima permohonan Grasi. 2 Jam
PANITERA Membuat Akta penerimaan dan penolakan Salinan Permohonan Grasi.
1 hari
KEPANITERAAN PIDANA Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung
….. Jam
BAGAN 3.D 37
IV. TEKNIS PERADILAN A. PERKARA PIDANA DENGAN ACARA BIASA 1. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dengan barang bukti dan Terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas Kejaksaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila berkas
Waktu 1 hari
sudah lengkap, diregister pada hari itu juga, jika tidak lengkap hari itu juga dikembalikan kepada petugas Kejaksaan Negeri tersebut. 2. Berkas perkara yang sudah lengkap oleh Panitera Muda Pidana diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan
Waktu 3 hari
mengadili perkara tersebut. 3. Kemudian dari Ketua Pengadilan Negeri disampaikan kepada Panitera/Sekretaris untuk ditetapkan Panitera
Waktu 1 jam
Pengganti 4. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Waktu 1 hari
5. Berita Acara sidang dibuat setelah sidang selesai dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera
-
Pengganti paling lambat pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir paling lama 7 hari kerja. 6. Pemeriksaan persidangan sampai putusan dilakukan -
paling lama 90 hari kerja. 7. Pemeriksaan perkara tindak pidana khusus dan perkara yang menarik perhatian masyarakat, dikecualikan dari
-
point 6 dan paling lama 6 bulan. 8. Dalam hal perkara diajukan eksepsi mengenai formalitas 38
Waktu 28 hari
surat dakwaan atau kompetensi absolut, harus diputuskan terlebih dahulu. 9. Panitera Pengganti wajib melaporkan kepada kepaniteraan pidana
tentang
tanggal
penundaan
sidang
beserta
Waktu 1 jam
alasannya setiap selesai persidangan. 10. Majelis Hakim harus sudah menyiapkan putusan yang akan dibacakan dengan dibantu oleh alat perekam dan
Waktu 3 hari
hasil rekaman tersebut diarsipkan dikepaniteraan pidana. 11. Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani Majelis Hakim kepada
Waktu 1 Jam
kepaniteraan pidana pada hari itu juga. 12. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan
persidangan
tersebut
kedalam
Buku
Register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah
Waktu 1 hari
menerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga. 13. Panitera
Pengganti
wajib
menyelesaikan
dan
menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada
Waktu 1 hari
Panitera Muda Pidana pada hari itu juga. 14. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Kejaksaan Negeri dan Rutan serta terdakwa atau penasehat hukumnya pada hari itu juga dengan
surat
pengantar dan
tanda
terima
Waktu 1 hari
(SEMA
No.2/2010).
B. PERKARA PIDANA SINGKAT 1. Hari
persidangan
untuk
memeriksa
perkara
singkat
ditetapkan terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri. 39
Waktu 1 hari
2. Penuntut Umum membawa berkas perkara, Terdakwa dan barang bukti ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan tersebut dan melapor kepada Panitera Muda Pidana
untuk
kemudian
diteruskan
kepada
-
Ketua
Pengadilan Negeri untuk ditetapkan Majelis Hakim. 3. Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut dan sedapat mungkin diputus pada hari itu juga, kalau penuntut umum pada hari sidang tersebut tidak menghadirkan terdakwa,
Waktu 1 hari
saksi dan barang bukti maka perkara tersebut dikembalikan ke Kejaksaan. 4. Dakwaan penuntut umum dalam perkara singkat berupa -
catatan dan diucapkan secara lisan didalam persidangan 5. Perkara singkat didaftarkan pada Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
Waktu 1 jam
6. Putusan tidak dibuat secara tersendiri tetapi tercatat di -
dalam Berita Acara sidang. 7. Dianjurkan
kepada
ketua
Pengadilan
Negeri
agar
berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri, supaya -
berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan. C. PERKARA PIDANA CEPAT C.1. TINDAK PIDANA RINGAN 1. Penyidik selaku kuasa penuntut umum mengajukan ke Pengadilan Negeri, perkara tindak pidana ringan disertai
-
terdakwa, saksi dan barang bukti. 2. Bila Hakim berpendapat perkara tersebut bukan termasuk tindak pidana ringan maka berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik.
40
Waktu 1 hari
3. Hakim menyidangkan perkara tersebut dan diputus pada -
hari itu juga. 4. Perkara tersebut diregister setelah ada putusan.
-
C.2. PELANGGARAN LALU LINTAS 1. Penyidik selaku kuasa penuntut umum mengajukan ke Pengadilan Negeri, perkara pelanggaran lalu lintas disertai
-
terdakwa, berkas dan barang bukti. 2. Hakim menyidangkan perkara tersebut dan diputus pada hari itu juga. Bila terdakwa tidak hadir maka Hakim
Waktu 1 hari
memutus verstek. 3. Eksekusi perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kejaksaan dan berkas perkara verstek berikut barang bukti
-
diserahkan kepada kejaksaan pada hari itu juga.
D. PERKARA PERDATA 1. Ketua/Wakil Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim / Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti paling
Waktu 3 hari
lama 1 jam. 2. Setelah menerima berkas perkara, Majelis Hakim / Hakim menetapkan hari sidang pada hari itu juga.
Waktu 1 jam
3. Panggilan sidang, dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, kecuali : - Untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum
Pengadilan
Negeri
yang
akan
dimintakan
bantuan delegasi paling lama 14 hari. - Untuk panggilan luar negeri melalui Dirjen Protokol
41
Waktu 1 hari
Kementrian Luar Negeri paling lama 3 bulan. 4. Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majelis Hakim menanyakan apakah para pihak telah menunjuk mediator sendiri dan apabila tidak ada maka ketua majelis menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu
Waktu 2jam
untuk mediasi paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari (PERMA NO.01/2008). 5. Panitera Penggganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan persidangan beserta alasan pada hari itu juga
Waktu 1 jam
kepada kepaniteraan perdata. 6. Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan) diselesaikan paling
-
lama 5 bulan kecuali perkara perdata khusus. 7. Majelis Hakim memerintahkan Panitera pengganti untuk meminta rincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan, sekiranya kurang segera dimintakan
Waktu 1 jam
untuk menambah biaya perkara. 8. Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap/ketik rapi dibacakan dan di tanda
Waktu 3 jam
tangani. 9. Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada kepaniteraan muda perdata pada hari itu juga, dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan
Waktu 1 jam
kepada para pihak yang tidak hadir. 10. Kepaniteraan muda perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut kedalam Buku Register yang di peruntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima
Waktu 1 jam
laporan dari Panitera Pengganti. 11. Majelis
Hakim
dan
Panitera 42
Pengganti
wajib
-
menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan diucapkan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir). 12. Sita Jaminan diletakkan setelah perkara diperiksa terlebih -
dahulu. 13. Biaya Sita Jaminan harus dibuatkan SKUM dan dibayar pada Bank Pemerintah / BRI setempat.
Waktu 1 hari
14. Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majelis Hakim menanyakan apakah para pihak telah menunjuk mediator sendiri dan apabila tidak ada maka ketua majelis menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu
-
untuk mediasi paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari (PERMA NO.01/2008). 15. Panitera Penggganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan persidangan beserta alasan pada hari itu juga
Waktu 1 hari
kepada kepaniteraan perdata. 16. Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan) diselesaikan paling
Waktu 1 hari
lama 5 bulan kecuali perkara perdata khusus. 17. Sita Jaminan terhadap obyek tanah yang telah bersertifikat didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Setempat.
-
18. Obyek Sita Jaminan tidak boleh diserahkan kepada Penggugat melainkan tetap ada pada Tergugat. 19. Sita Jaminan tidak boleh melebihi nilai gugatan.
-
-
20. Sita jaminan tidak boleh diletakan terhadap ternak dan peralatan yang benar-benar diperlukan oleh tergugat untuk
-
menjalankan usahanya sehari-hari. 21. Sita Jaminan tidak boleh diletakan terhadap Barang milik 43
-
Negara. 22. Sita Jaminan atas obyek yang sudah menjadi agunan pada Bank dan kreditur preferen lainnya tidak boleh
-
dilakukan Sita dua kali melainkan hanya sita persamaan. 23. Sita Jaminan dilakukan apabila diajukan oleh pihak penggugat sesuai dengan surat gugatan dan diikuti dengan surat permohonan tersendiri walaupun sudah ada
-
dalam surat gugatan. 24. Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap obyek perkara yang berupa tanah bersertifikat wajib
mengikutsertakan
petugas
Badan
Pertanahan
-
Nasional (BPN). 25. Pemeriksaan setempat dibuatkan SKUM yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak dan dibayar di Bank
Waktu 1 hari
Pemerintah/BRI setempat. 26. Hasil pemeriksaan setempat tersebut dituangkan didalam Berita Acara yang dibuat oleh panitera pengganti sesuai dengan kenyatan dilapangan dan ditandatangani oleh para
-
pihak. E. TEKHNIS PEMBUATAN BERITA ACARA PERSIDANGAN 1. Didalam Berita Acara persidangan lanjutan harus ditulis susunan majelis Hakim secara lengkap, dan bila ada pergantian majelis Hakim harus ada penetapan Ketua
Waktu 1 hari
Pengadilan Negeri. 2. Apabila terjadi pergantian ketua majelis Hakim Berita Acara
persidangan
sebelumnya
dipersidangan.
44
harus
dibacakan
-
3. Didalam
pembuatan
pembuktian
ditulis
Berita
dengan
Acara
ditahap
menyebutkan
acara
pertanyaan
-
majelis Hakim. 4. Dalam
pengetikan
pada
sistem
komputer
panitera
pengganti harus hati-hati, teliti dan cermat (check and recheck). Misalnya penggunaan copy paste dalam suatu perkara
yang
di
split,
mencatat
hari
dan
-
tanggal
persidangan. 5. Sidang yang dinyatakan terbuka atau tertutup untuk umum -
harus jelas. 6. Apabila dalam Berita Acara disebutkan lampiran dan ternyata lembar tersebut masih banyak yang kosong maka
-
tempat yang kosong tersebut harus diberi tanda zig-zag.
V. PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS V.1. PERKARA PIDANA V.1.1. PIDANA BIASA 1. Hakim dan pejabat peradilan dilarang menerima tamu dan bertemu dengan terdakwa dan keluarganya maupun penasehat hukumnya di luar persidangan, baik sebelum,
Waktu 1 hari
pada saat dan sesudah putusan (sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010); 2. Pemeriksaan perkara tidak boleh melebihi waktu yang telah ditetapkan, yakni selama 6 (enam) bulan. Jika pemeriksaan perkara melebihi waktu yang ditetapkan, Majelis Hakim yang bersangkutan harus membuatkan laporan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi (SEMA No. 6 Tahun 1992);
45
-
3. Jangka waktu antara requisitoir Jaksa Penuntut Umum dengan putusan tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari, dengan perincian waktu sebagai berikut : a. Pledoi 1 minggu
-
b. Replik 1 minggu c. Duplik 1 minggu d. Putusan 1 minggu 4. Setelah putusan, Panitera pengganti harus segera melapor kepada Panitera Muda Pidana, bahwa perkara yang bersangkutan telah diputus dan selanjutnya dicatat dalam
Waktu 1 hari
register perkara. 5. Khusus tentang barang bukti: a. Hanya
barang
bukti
yang
diajukan
ke
depan
persidangan yang wajib diputus oleh Hakim. b. Barang bukti yang dalam putusan terakhir dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak/dirampas untuk negara, pelaksanaannya harus dilakukan sesudah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT). c. Eksekusi barang bukti hanya dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). d. Hakim dapat meminjam-pakaikan barang bukti kepada pemiliknya atau orang lain yang paling berhak sebelum menjatuhkan
putusan
dengan
ketentuan
sebagai
berikut: 1). Pemilik/orang
yang
berhak
terlebih
dahulu
mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Hakim. 2). Membuat perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Majelis Hakim.
46
Waktu 6 jam
3). Majelis Hakim dengan pertimbangan khusus dapat mengembalikan barang bukti kepada pemohon (terutama barang bukti yang menjadi sumber kehidupan pemohon) 4). Barang
bukti
tersebut
dapat
diserahkan
di
persidangan karena penyerahan barang bukti tersebut merupakan tindakan Hakim (daad van de rechter). 5). Barang bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dirampas untuk negara tidak boleh dipinjam-pakaikan. 6. Petikan putusan (extra vonis) harus diberikan kepada JPU/Terdakwa/Rutan pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan eksekusi, sedangkan salinan putusan wajib
Waktu 1 hari
diberikan kepada JPU/Terdakwa/Rutan dalam waktu 14 hari (SEMA No. 3 Tahun 2010 jo. SEMA No. 1 Tahun 2011). 7. Hakim Pengawas Bidang harus proaktif mengawasi pelaksanaan
ketentuan
sebagaimana
yang
telah
-
ditetapkan pada butir a di atas. 8. Panitera/Wakil Panitera mengawasi sikap dan perilaku bawahannya termasuk petugas pelaksana.
-
V.1.2. PERKARA SINGKAT 1. Perkara singkat diputus pada hari itu juga kecuali ada halhal yang dianggap perlu, Misalnya ada permintaan dari
-
terdakwa mohon diundur mengajukan pembelaan. 2. Penundaan sidang tidak boleh lebih dari 7 hari.
47
-
3. Setelah pembelaan selesai dibacakan, Hakim harus -
memutus perkara tersebut . 4. Barang bukti segera diserahkan ke kejaksaan untuk
-
dilaksanakan (eksekusi)
V.1.3. TINDAK PIDANA RINGAN 1. Putusan perkara ringan harus dibacakan pada hari itu -
juga. 2. Barang bukti segera diserahkan ke kejaksaan untuk
-
dilaksanakan (eksekusi).
V.1.4. PELANGGARAN LALU LINTAS 1. Semua berkas perkara pelanggaran lalu lintas harus diputus pada hari itu juga baik dengan hadirnya terdakwa
-
maupun tidak (verstek). 2. Semua
berkas perkara dan barang bukti dikembalikan
kepada kejaksaan pada hari itu juga, kecuali lembar untuk
Waktu 1 hari
pengadilan. 3. Upaya hukum terhadap putusan Hakim yang menyangkut denda langsung kasasi dan putusan pidana kurungan ke pengadilan banding dalam waktu paling lama 14 hari
-
berkas segera dikirim.
V.2. PERKARA PERDATA 1. Hakim dan pejabat peradilan dilarang menerima tamu dan bertemu baik langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang berperkara dan Penasihat Hukumnya di luar persidangan baik sebelum, pada saat dan sesudah 48
Waktu 1 hari
putusan (SEMA No. 03 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010). 2. Bahwa seyogyanya, jika konsep putusan belum siap, Majelis Hakim menunda sidang guna menyiapkan konsep
-
putusan terlebih dahulu. 3. Pemeriksaan perkara tidak boleh melebihi waktu yang ditetapkan sebagai berikut : a. Perkara perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu 4 (empat) bulan, untuk tingkat banding sedangkan di tingkat pertama diperiksa dan diputus
-
dalam waktu 6 (enam) bulan. b. Apabila karena sesuatu hal, waktu tersebut tidak cukup, maka Majelis Hakim harus membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan dengan mengemukakan alasannya. 4. Tenggang
waktu
antara
kesimpulan
dan
putusan
(persidangan terakhir) tidak boleh lebih dari 14 (empat
-
belas) hari kalender. 5. Setelah putusan Majelis Hakim melalui Panitera Penganti harus segera melapor kepada Kepaniteraan/Panitera Muda Perdata, bahwa perkara tersebut telah diputus dan selanjutnya dicatat dalam register perkara serta sekaligus
Waktu 1 jam
memberitahukan sikap para pihak baik Penggugat maupun Tergugat. 6. Hakim dapat mengabulkan Permohonan Sita Jaminan baik konservatoir
maupun
revindicatoir,
jika
tersebut :
permohonan -
a. Pemohon mengajukan permohonan sita. b. Permohonan sita cukup beralasan.
49
c. Majelis Hakim bermusyawarah dan setuju. d. Majelis Hakim membuat Penetapan Sita. e. Pemohon membayar dengan SKUM setelah ditetapkan besarannya
oleh
Panitera/Wakil
Panitera/Panitera
Muda Perdata. f. Jurusita yang ditunjuk melaksanakan penyitaan dengan disertai
oleh
dua
orang
saksi,
karyawan/karyawati/jurusita pengganti. g. Jika obyek sita berada di wilayah Pengadilan Negeri lain, Majelis Hakim memberitahukan Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta bantuan delegasi. 7. Terhadap pengabulan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dan putusan provisi, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya
harus
mendapat
izin
dari
-
Ketua
Pengadilan Tinggi Palangka Raya. 8. Selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Menjaga harkat, martabat, dan wibawa Pengadilan b. Menjaga ucapan dan tingkah laku selama persidangan dengan mempedomani PPH (Pedoman dan Perilaku Hakim), antara lain: -
Menerima dan Menelepon/SMS/BBM dan alat elektronik lainnya yang tidak berkaitan dengan perkara selama persidangan.
-
Tidur/mengantuk dalam persidangan.
-
Membaca koran/surat kabar selama persidangan.
c. Menjaga tata tertib yang harus diindahkan oleh setiap orang yang hadir di ruang persidangan. d. Dilarang membuat gaduh, makan, minum dan merokok 50
-
selama persidangan. e. Ketua Majelis bertanggung jawab memimpin tertibnya persidangan dan wajib menegur setiap orang yang tidak tertib. 9. Untuk kepentingan para pihak baik penggugat maupun
tergugat, dapat diberikan salinan putusan melalui tata cara sebagai berikut : a. Para pihak dapat mengajukan permohonan langsung secara lisan atau secara tertulis kepada Panitera Muda Perdata dengan mengemukakan alasannya (misal untuk keperluan banding, kasasi, eksekusi, dll). b. Panitera Muda Perdata harus memberikannya pada hari itu juga atau selambat-lambatnya keesokan harinya dengan memperhatikan PP No 53 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Leges sebagai PNBP. c. Bahwa selain leges resmi, pejabat kepaniteraan perkara dilarang keras memungut/menerima biaya lain yang berada di luar ketentuan yang telah ditetapkan. d. Hakim Pengawas Bidang harus proaktif mengawasi pelaksanaan
ketentuan
sebagaimana
yang
telah
ditetapkan pada butir a di atas. e. Panitera/Wakil Panitera mengawasi sikap dan perilaku bawahannya termasuk petugas pelaksana. f. Penyimpangan
ketentuan
pelanggaran disiplin.
51
tersebut
merupakan
-
VI. PASCA PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS 1. PERKARA PIDANA 1.1 ACARA BIASA - Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan ke dalam buku register untuk itu, setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga. - Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga, atau paling lambat hari kerja berikutnya/keesokan harinya. - Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Rumah Tahanan (Rutan)/LP serta Terdakwa/Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti paling lama 1 (satu) hari, dengan surat pengantar dan tanda terima. - Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
1.2 ACARA SINGKAT 1. Perkara ini dimaksudkan adalah perkara pidana yang menurut
Jaksa
penerapan
Penuntut
hukumnya
Umum
mudah
pembuktiannya
dan
sederhana
dan yang
persidangannya dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 2. Pemeriksaannya secara singkat dengan mendengarkan dakwaan secara lisan sebagai pengganti surat dakwaan menurut pasal 203 ayat (3) KUHAP dan pasal 204 KUHAP
52
Waktu 1 hari
3. Registrasi perkara dilakukan jika Hakim telah memulai pemeriksaan perkara, dan apabila Terdakwa dan Saksi utama tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, maka berkas tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan buku pengantar ekspedisi (dibuat oleh Panitera). 4. Dalam hal pengembalian berkas perkara pidana singkat ini, tidak diperkenankan pengembalian di bawah tangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), harus sebagaimana prosedur butir 3. 5. Khusus dalam perkara pidana singkat ini, berkas diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum persidangan, agar berkas-berkas tersebut dapat dipelajari terlebih dahulu. 6. Pembuatan putusannya menjadi satu dengan Berita Acara Pemeriksaan, jadi tidak dibuat secara khusus.
1.3 ACARA CEPAT a. Perkara ini adalah pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) s/d 6 (enam) bulan penjara atau denda Rp. 7500 s/d Rp. 50.000,- yang terdiri dari : 1). Tindak Pidana Ringan, 2). Pelanggaran Lalu Lintas (pasal 211 KUHP). b. Dalam memeriksa perkara tersebut tanpa ada kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk hadir di persidangan, kecuali Jaksa Penuntut Umum (JPU) menginginkannya. c. Dalam hal Terdakwa tidak hadir/tidak memberikan kuasa dan pidana yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan, selanjutnya Panitera Muda Pidana memberitahukan Penyidik tentang adanya perlawanan
tersebut
dan
Hakim 53
menetapkan
hari
persidangan untuk memutus perkara perlawanan tersebut. d. Tenggang waktu perlawanan tersebut 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa. e. Dalam
hal
putusan
berupa
pidana
perampasan
kemerdekaan, dapat diajukan banding. f. Untuk tertib administrasi, Panitera Muda Pidana membuat 2 register, yaitu : 1). Register Tindak Pidana Ringan. 2). Register Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.
1.4 PROSES BANDING Pernyataan Banding dapat diajukan setelah
putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir; Laporan
banding
kepada
Pengadilan
Tinggi
harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding; Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana; Tenggang waktu Inzage; Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding); Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya; Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
54
1.5 PROSES KASASI Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diputus bebas; Laporan
Kasasi
kepada
Mahkamah
Agung
harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya; Pemberitahuan
Pernyataan
Kasasi
kepada
Termohon
Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima; Minutasi
perkara
kasasi
yang
diputus
bebas
dan
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima; Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan ; Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima; Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori Kasasi; Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan Kasasi diterima; Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
1.6 PROSES PENINJAUAN KEMBALI Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali; Kepaniteraan
Pidana
menyerahkan
permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya; Penunjukkan
Majelis
Hakim
dan
Panitera
Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya; Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan 55
Waktu 1 jam
Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya; Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama 14 hari kerja; Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan Pidana; Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan
oleh
Panitera
Pengganti
harus
sudah
mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung RI.
1.7 PROSES GRASI Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau Keluarga terdakwa, dicatat dalam register; Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI.
2. PERKARA PERDATA 2.1 PENYELESAIAN PERKARA Pendaftaran gugatan dan permohonan, diselesaikan 1 hari kerja, setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut; Registrasi
perkara
perdata
gugatan/permohonan,
diselesaikan pada hari itu juga. Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri
melalui
Panitera
untuk
ditetapkan
Majelis
Hakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya;
56
Waktu 1 hari
Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti; Setelah berkas diterima Penetapan Hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim; Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, kecuali untuk pemanggilan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 (tiga) bulan/disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Luar Negeri; Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majelis Hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu untuk mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008 kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus. Panitera Pengadilan wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata. Pemeriksaan perkara (Gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan) diselesaikan paling lama 5 bulan, kecuali terhadap perkara persdata khusus. Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga. Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani. Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir. Kepaniteraan
Perdata
mencatat 57
perkembangan
persidangan
tersebut
ke
dalam
buku
register
yang
diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan.
2.2 PROSES BANDING Pernyataan Banding dapat diajukan dalam dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir. Pemebritahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding. Minutasi Perkara banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 hari setelah permohonan banding diajukan. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage). Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 hari sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus
menunggu
Memori
Banding/terkecuali
ada
pemberitahuan delegasi yang belum kembali). Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga. Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim maka Pengadilan Negeri
58
mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut sesegera mingkin dengan disertai relaas pemberitahuannya. Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Dalam
setiap
putusan
banding
yang
diterima
dan
Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy. Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.
2.3 PROSES KASASI Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima. Permohonan Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan. Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi dalam waktu 2 hari kerja setelah memori diterima. Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi dalam lwaktu 14 hari, setelah Termohon kasasi menerima Memori Kasasi. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan kasasi diterima. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-
59
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy. Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.
2.4 PROSES PENINJAUAN KEMBALI Penerimaan Permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan Kembali. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari kerja. Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali. Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali palinglama 2 hari kerja setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima. Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam waktu 30 hari setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauaan Kembali. Dalam waktu paling lama 30 hari setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima
60
dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy. Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.
2.5 DELEGASI Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/Delegasi. Penyelesaiaan permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon bantuan. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita
apakah
sudah
benar-benar
melaksanakan
tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.
61
VII.
PELAKSANAAN PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS 1. PIDANA Pelaksanaan putusan pidana adalah wewenang kejaksanan. Kejaksaan wajib memberikan Berita Acara pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan Negeri. 2. PERDATA 2.1 AANMANING Surat masuk permohonan Aanmaning, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar
biaya
(SKUM)
setelah
menerima
disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris, dan mencatatkannya ke dalam register eksekusi paling lama 1 hari setelah menerima disposisi. Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM. Penyerahan berkas Aanmaning/peneguran oleh bagian eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran. Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga. Pada
hari
dan
tanggal
pelaksanaan
Aanmaning
diperhitungkan 8 hari kerja untuk di dalam wilayah Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Jurusita
melaksanakan
sendiri
pemanggilan
kepada
Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari
62
Waktu 1 hari
sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan. Apabila pangilan yang dilaksanakan oleh Jurusita tersebut tidak sah maka biaya pemanggilan tersebut tidak boleh dibayar, dan panggilan harus diulang kembali. Panitera
membuat
Berita
Acara
Aanmaning
setelah
dilakukan peneguran oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bahwa yang menandatangani berita acara aamaning tersebut adalah Ketua Pengadilan dan Panitera. Dan apabila panitera berhalangan maka diganti dengan Wakil Panitera atau Panitera Muda.
Lihat Bagan 7.2.1
63
ALUR PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN PERDATA AANMANING PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KPN
Surat permohonan Aamaning, Panitera muda Perdata meneliti :
PANSEK
Disposisi pada hari yang sama dengan surat masuk
kelengkapan berkas menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek. Mencatat kedalam reg. eksekusi
1 Hari
Kepaniteraan Perdata/Bag. Eksekusi mempersiapkan :
Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga
penetapan KPN setelah Pemohon membayar SKUM Penyerahan berkas aanmaning / peneguran oleh bag. eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran
2 Hari
hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri. 14 hari kerja jika di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri.
Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon :
Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran
pada hari itu juga paling lama 3 hari sebelum Aanmaning
BAGAN 7.2.1
64
2.2 SITA EKSEKUSI Setiap
Permohonan
Eksekusi
harus
lebih
dulu
diteliti/dipelajari oleh Ketua Pengadilan Negeri apakah executable atau nonexecutable. Jika tidak memenuhi syarat (nonexecutable), permohonan tersebut ditolak. Jika ternyata permohonan
Pemohon
tersebut
memenuhi
syarat
(executable), Permohonan Eksekusi dikabulkan. Surat masuk permohonan sita eksekusi, didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Sekretaris pada hari yang sama dalam surat masuk. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar
biaya
(SKUM)
setelah
menerima
disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera sekretaris, dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi. Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi. Ketua
Pengadilan
Negeri/Panitera
Sekretaris
meneliti
penetapan Sita Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga. Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi disertai oleh dua orang saksi. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagian eksekusi perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi. Lihat Bagan 7.2.2 65
ALUR PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN PERDATA SITA EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
KPN
Surat permohonan sita eksekusi Panitera muda Perdata meneliti :
PANSEK
Disposisi pada hari yang sama dengan surat masuk
kelengkapan berkas menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek. Mencatat kedalam reg. eksekusi
1 Hari
Kepaniteraan Perdata/Bag. Eksekusi mempersiapkan :
KPN/Pansek meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditanda tangani oleh KPN .
penetapan KPN setelah Pemohon membayar SKUM menerbitkan penetapan Sita Eksekusi.
1 hari
2 Hari Panitera menunjuk jurusita 1 hari
Jurusita menyerahkan berkas perkara kepada bagian eksekusi/perdata.
Jurusita Pelaksana melaksanakan sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara.
( 1 hari )
BAGAN 7.2.2
66
2.3 EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN Surat Masuk permohonan eksekusi, di disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Sekretaris pada hari yang sama dengan berkas masuk. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar
biaya
(SKUM)
setelah
menerima
disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris. Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi. Ketua
Pengadilan
Negeri/Panitera
Sekretaris
meneliti
penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga. Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga disertai oleh dua orang saksi. Jurusita
melaksanakan
koordinasi
dengan
aparat
keamanan dan instansi/pejabat terkait paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi. Jurusita
melaksanakan
pemberitahuan
pelaksanaan
eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari kerja sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian eksekusi perdata paling lama 1 hari
kerja
setelah
pelaksanaan eksekusi. Eksekusi tidak dapat ditunda kecuali ada perintah lain berdasarkan perintah undang-undang. Jika dalam pelaksanaan eksekusi ternyata tidak kondusif dan membahayakan jiwa Jurusita pelaksana di lapangan, setelah mendapat petunjuk dari Ketua Pengadilan Negeri 67
selaku pengawas, eksekusi tersebut harus ditunda. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan asas prikemanusiaan.
Lihat Bagan 7.2.3
68
ALUR PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN PERDATA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
Surat permohonan sita eksekusi
KPN
Panitera muda Perdata meneliti :
PANSEK
Disposisi pada hari yang sama dengan surat masuk
kelengkapan berkas menghitung panjar biaya (SKUM)
1 Hari
Kepaniteraan Perdata/Bag. Eksekusi mempersiapkan :
KPN/Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditanda tangani oleh KPN .
penetapan KPN setelah Pemohon membayar SKUM menerbitkan penetapan eksekusi
1 Hari
2 Hari Jurusita Pelaksana: 1. menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi 2. Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait.
Panitera menunjuk jurusita (1 hari)
Jurusita pelaksana : Jurusita menyerahkan berkas pelaksanaan eksekusi kepada bagian eksekusi/perdata.
memberitahukan rencana pelaksanaan eksekusi kepada Termohon Eksekusi. Paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan eksekusi melaksanakan eksekusi
1 Hari
BAGAN 7.2.3
69
2.4 EKSEKUSI LELANG Surat
masuk
pemohon
eksekusi,
didisposisi
Ketua
Pengadilan Negeri dan Panitera Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar
biaya
(SKUM)
setelah
menerima
disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris. Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang. Ketua
Pengadilan
Negeri/Panitera
Sekretaris
meneliti
Penetapan Eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga. Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 7 hari setelah Penetapan ditandatangani. Hasil daripada lelang yang diserahkan Kantor Lelang Negara kepada Kepaniteraan, diserahkan kepada Pemohon lelang, sedangkan sisanya dikembalikan kepada Termohon lelang Jangka waktu proses pelelangan dapat disesuaikan dengan faktor kesulitan masing-masing perkara.
Lihat Bagan 7.2.4
70
ALUR PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN PERDATA EKSEKUSI LELANG PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
KPN
Surat permohonan eksekusi lelang
Panitera muda Perdata meneliti :
PANSEK
Disposisi pada hari yang sama dengan surat masuk
kelengkapan berkas menghitung panjar biaya (SKUM) mencatat ke dalam register perkara
1 Hari
Kepaniteraan Perdata/Bag. Eksekusi mempersiapkan :
KPN/Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditanda tangani oleh KPN .
penetapan KPN setelah Pemohon membayar SKUM menerbitkan penetapan Eksekusi Lelang.
1 Hari
2 Hari
Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan : Surat permohonan pelaksanaan lelang ke Kantor Lelang Negara Menetapkan harga minimal lelang. Memberitahukan kepada Termohon Eksekusi.
BAGAN 7.2.4
71
VIII. PENGAWASAN A. KETUA PENGADILAN NEGERI Melakukan pengawasan terhadap : 1. Ketepatan waktu memulai persidangan.
-
2. Penyusunan court calendar yang dibuat oleh para Hakim.
-
3. Minutasi harus selesai pada waktu terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan perkara pidana yang
-
terdakwanya berada dalam penahanan. 4. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan
-
5. Dalam menentukan nilai standar harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon
-
lelang. 6. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
-
7. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan -
membuat Berita Acara penutupan buku kas. 8. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap
Hakim
dan
panitera
pengganti
selanjutnya
mengirimkan laporan dan hasil evaluasi secara berkala
-
kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 9. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan karyawan dibuat secara
-
berjenjang. Lihat Bagan 8.A
72
ALUR PROSES PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KETUA PENGADILAN NEGERI 1. Didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri
3. Panitera / Sekretaris
b. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri, c. Memantau pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan Negeri; d. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas Hakim-Hakim, Kepaniteraan dan Pegawai di Pengadilan Negeri.
2. Hakim, Hakim AD-HOC, Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, dan Hakim Pengawas Bidang : a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana : - Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan; - Penyelesaian/minutasi perkara; - Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata : - Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 1992; - Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP; c. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata; d. Menerima laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana serta Hakim Pengawas Bidang;
BAGAN 8.A 73
a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; b. Mengevaluasi proses penyelesaikan administrasi perkara dan administrasi umum; c. Memantau pelaksanaanProgram Kerja, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban DIPA; d. Memantau pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan perkara Perdata dan grosse acte, termasuk eksekusi berdasarkan delegasi dari Pengadilan Negeri lain; e. Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari Kejaksaan; f. Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara Perdata dan Pidana, serta konsignasi.
B. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melakukan pengawasan intern mengenai : 1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk -
kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya. 2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus menerus. 3. Penyampaian
isi
register
oleh
Panitera
-
Muda
Perdata/Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai
-
bahan pembuatan laporan. 4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
-
Agung. 5. Pelaksanaan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang -
berlaku. 6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan
-
terus menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak, pemberitahuan keputusan Hakim dan lain-
-
lainya, agar benar-benar sampai kepada yang berhak. 8. Penyimpanan pemerintah
uang dengan
agar
disimpan
rekening
yang
kepada terpisah
bank antara
-
keuangan perkara dan keuangan APBN. 9. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai negeri sipil -
dan tertib perkantoran.
Lihat Bagan 8.B
74
ALUR PROSES PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/Seketaris dan jajarannya pada Pengadilan Negeri;
Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata;
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
Memantau tingkah laku Aparat Pengadilan Negeri;
Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No. 076/KMA/DK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009;
Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum; Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh panitera Muda hukum.
BAGAN 8.B
75
C. HAKIM PENGADILAN NEGERI 1. Melakukan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
administrasi perkara perdata/pidana dan eksekusi yang
-
ditugaskan oleh Ketua Pengadilan 2. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan
sebagai
KIMWASMAT
secara
periodik
mengunjungi lembaga pemasyarakatan dan membuat
-
laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
IX. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN A. UMUM A.1. SURAT MASUK Mencatat dan menklasifikasikan surat masuk ke dalam waktu 5 Menit
lembar disposisi. Memisahkan surat masuk bidang Kepaniteraan Pidana. Menyerahkan
surat
masuk
bidang
Kesekretariatan,
Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum.kepada waktu 5 Menit
Ketua Pengadilan Negeri. Menyerahkan surat masuk bidang Kepaniteraan Pidana kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Menyerahkan Surat masuk kepada Panitera/Sekretaris. Memisahkan surat masuk untuk bidang kepaniteraan dan
waktu 5 Menit
bidang kesekretriatan. Menyerahkan surat masuk bidang kepaniteraan kepada Wakil Panitera. Menyerahkan surat masuk bidang kesekretariatan kepada Wakil Sekretaris.
76
waktu 5 Menit
Mendistribusikan
surat
masuk
sesuai
tujuan
surat/
disposisi. Mengarsipkan lembar I (warna putih) kedalam file arsip.
waktu 3 Menit
A.2. SIMAK BMN Entri Penambahan BMN: Setelah diterima/diterbitkan SP2D atau Berita Acara Serah Terima Barang Rekonsiliasi Internal dengan Sakpa: Setelah akhir periode (dilaksanakan setiap bulan)
waktu 30 menit
waktu 30 menit
Rekonsiliasi Eksternal dengan KPKNL: 3 hari Setelah akhir periode atau sesuai jadwal yang dikeluarkan KPKNL
waktu 3 hari
(dilaksanakan setiap semester) Pengiriman Back-Up kepada Koordinator Wilayah:1 hari setelah Rekonsiliasi dengan KPKNL (dilaksanakan setiap
waktu 2 hari
semester). Rekonsiliasi Internal dengan Sakpa tingkat wilayah: Minggu kedua setelah akhir periode(dilaksanakan setiap semester)
waktu 1 hari
Rekonsiliasi Simak BMN Wilayah dengan DJKN: Minggu ketiga setelah akhir periode atau sesuai jadwal yang
waktu 3 hari
dikeluarkan oleh DJKN (dilaksanakan setiap semester) A.3. PERSEDIAAN Pengiriman File Kirim Persediaan ke Simak BMN pada akhir periode (dilaksanakan setiap bulan) B. KEPEGAWAIAN B.1. BAPERJAKAT 1. Staf
Urusan
Kepegawaian
menerima
surat/berkas
kemudian mencatatnya pada agenda surat masuk.
77
Waktu 4menit
2. Selanjutnya Kaur Kepegawaian menelaah surat sesuai disposisi
kemudian
dirapatkan
menyiapkan
BAPERJAKAT
surat/berkas
setelah
itu
untuk
menyerahkan
Waktu 20 menit
surat/berkas tersebut kepada Wakil Sekretaris selaku BAPERJAKAT. 3. Wakil Sekretaris menginformasikan kepada Ketua dan Anggota BAPERJAKAT bahwa telah siap diadakan rapat
Waktu 25 menit
untuk kemudian ditentukan hari dan tanggal rapat. 4. Setelah ditentukan hari dan tanggal rapat, Ketua bersama Anggota
mengadakan
rapat
BAPERJAKAT
terhadap
semua usul dalam rapat tersebut Ketua bersama Anggota memeriksa
dan
memusyawarahkan
meneliti hasil
secara
bersama
BAPERJAKAT
apakah
dan
Waktu 1 hari
usul
tersebut diterima atau ditolak kemudian menandatangani hasil rapat BAPERJAKAT. 5. Setelah rapat selesai staf Urusan Kepegawaian membuat surat
pengantar
sesuai
dengan
hasil
rapat
dan
melampirkan BAPERJAKAT yang telah ditandatangani
Waktu 5 menit
Ketua dan Anggota.
B.2. SURAT MASUK/KELUAR 1. Setelah menerima surat/berkas dari Urusan Umum maka staf Urusan Kepegawaian mencatat pada agenda surat
Waktu 5 menit
masuk. 2. Setelah
dicatat oleh staf
maka
Kaur Kepegawaian
menelaah surat sesuai disposisi serta membagikan surat masuk tersebut kepada para staf Kepegawaian sesuai Job
Waktu 10 menit
Description. 3. Apabila ada surat yang perlu dibalas, staf Kepegawaian
78
Waktu 5 menit
segera menindaklanjuti sesuai dengan disposisi. 4. Kaur Kepegawaian terlebih dahulu meneliti dan memberi paraf pada surat pengantar tersebut. 5. Surat
yang
ditandatangani
oleh
Ketua
Waktu 5 menit
Pengadilan
Negeri/Wakil ketua Pengadilan Negeri diparaf oleh Wakil sekretaris dan Panitera Sekretaris. Sedangkan surat yang
Waktu 5 menit
ditandatangani oleh Panitera Sekretaris diparaf oleh Kaur Kepegawaian dan Wakil Sekretaris. 6. Setelah surat pengantar selesai diparaf tersebut, segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan
Negeri
atau
Panitera
Sekretaris
untuk
Waktu 15 menit
ditandatangani. 7. Segera setelah Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera Sekretaris tersebut diberi nomor kemudian digandakan, distempel serta dicatat di agenda surat keluar Kepegawaian, selanjutnya diserahkan ke Urusan Umum
Waktu 30 menit
untuk dikirim ke alamat tujuan surat. Terakhir surat pengantar diarsipkan di Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum berdasarkan kriteria surat tersebut. 8. Setelah menerima surat/berkas dari Urusan Umum maka staf Kepegawaian mencatat pada agenda surat masuk.
Waktu 5 menit
9. Setelah dicatat oleh staf, maka Kaur Kepegawaian menelaah surat sesuai disposisi serta membagikan surat masuk tersebut kepada para staf Kepegawaian sesuai Job Description.
79
Waktu 10 menit
B.3. CUTI 1. Setiap Hakim/pegawai yang mengambil cuti harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung yang
-
bersangkutan. 2. Setiap Hakim/Pegawai yang mengambil cuti dan telah mendapat
persetujuan
mengajukan
dari
permohonan
atasan
kepada
langsung, Ketua
harus
Pengadilan
melalui bagian Kepegawaian dan staf Kepegawaian
Waktu 15 menit
menyiapkan surat permohonan cuti bagi Hakim/Pegawai tersebut. 3. Kemudian Kaur Kepegawaian meneliti surat permohonan tersebut dan apabila sudah sesuai prosedur maka surat
Waktu 15 menit
tersebut diberi paraf dan catatan dari Kaur Kepegawaian. 4. Surat permohonan cuti tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan persetujuan.
Waktu 5 menit
5. Setelah surat permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan, staf Kepegawaian menyiapkan surat cuti dan melampirkan surat permohonan cuti yang
Waktu 5 menit
telah disetujui oleh Ketua Pengadilan. 6. Setiap Hakim/Pegawai yang melaksanakan cuti tersebut wajib untuk menyerahkan tugas atau pekerjaan kepada atasannya. Setelah selesai menjalankan cuti diwajibkan
-
melapor kepada atasan/pimpinan. 7. Langkah selanjutnya adalah Kaur Kepegawaian akan meneliti surat tersebut apabila sudah benar maka Kaur Kepegawaian memberi paraf pada surat tersebut. 8. Setelah
diparaf
Kaur
Kepegawaian
surat
tersebut
diserahkan kepada Panitera Sekretaris untuk diteliti dan diberi paraf pada surat cuti tersebut. 80
Waktu 5 menit
Waktu 5 menit
9. Setelah diberi paraf Panitera Sekretaris, surat tersebut diserahkan
kepada
Ketua
Pengadilan
Negeri
untuk
Waktu 5 menit
disetujui dan ditandatangani. 10. Setelah surat ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri langkah
selanjutnya
adalah
memberi
nomor,
menggandakan, memberi cap dan mencatat pada agenda
Waktu 45 menit
surat keluar. 11. Langkah selanjutnya adalah menyerahkan surat cuti kepada
Hakim/Pegawai
yang
mengajukan
cuti
dan
Waktu 30 menit
mengirim surat sesuai tembusan. 12. Langkah terakhir adalah mengarsipkan surat pada file surat cuti dan file yang bersangkutan.
Waktu 5 menit
B.4. MUTASI JABATAN 1. Terdapat usul promosi yakni teknis dan non teknis yang berasal dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Semua Usulan Promosi dan Mutasi baik dari Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri akan siapkan data fotocopy
Waktu 180 menit
berkas mutasi. Berkas tersebut dirapatkan dalam rapat BAPERJAKAT. 2. Setelah itu berkas usulan yang merupakan usulan non teknis langsung dibuatkan draft SK Mutasi, Pembuatan
Waktu 5 menit
draft SK Mutasi. 3. Wakil Sekretaris akan meneliti terlebih dahulu SK tersebut Waktu 10 menit
kemudian memberi paraf. 4. Selanjutnya Panitera Sekretaris meneliti dan memberi paraf SK tersebut ditandatangani. 5. Setelah selesai di tandatangani oleh Ketua Pengadilan
81
Waktu 10 menit Waktu 10 menit
Tinggi maka SK tersebut diberi nomor, digandakan, diberi cap. 6. Setelah itu SK diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk serta dicatat pada agenda surat keluar. 7. Selanjutnya
SK
dikirim
kepada
yang
bersangkutan
memakan waktu 5 menit dan diarsipkan.
Waktu 30 menit
Waktu 2 menit
8. Usul promosi Teknis dari Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri setelah lolos dari TIM BAPERJAKAT maka bagian Kepegawaian membuat surat pengantar disetujui atau
Waktu 5 menit
ditolak. 9. Selanjutnya Kasubbag Kepegawaian meneliti dan memberi paraf surat pengantar tersebut kemudian diserahkan kepada Panitera Sekretaris untuk diteliti dan diberi paraf.
Waktu 10 menit
Kemudian surat pengantar tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditandatangani. 10. Setelah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi surat tadi diberi nomor, diberi cap, digandakan dan dicatat pada agenda surat keluar. Berkas Mutasi yang diterima dikirim ke Mahkamah Agung kemudian untuk yang ditolak dikirim kepada
yang
bersangkutan.
Proses
Waktu 30 menit
selanjutnya
mengarsipkan surat pengantar mutasi/surat balasan.
B.5. KENAIKAN PANGKAT 1. Dalam satu tahun Usul Kenaikan Pangkat ada dua periode yaitu Periode April dan Periode Oktober.
-
2. Usul Kenaikan Pangkat per April paling lambat diterima di Pengadilan Tinggi akhir Januari.
82
-
3. Usul Kenaikan Pangkat per Oktober paling lambat diterima -
Pengadilan Tinggi akhir bulan Juli. 4. Usul Kenaikan Pangkat Non Teknis Gol. III/d kebawah dikirim
bagian
Kepegawaian
ke
BKN
Regional
IV
-
Banjarmasin. 5. Usul Kenaikan Pangkat Teknis Gol.IV/a keatas dikirim ke -
Mahkamah Agung. 6. Untuk proses Usul Kenaikan Pangkat baik itu dari Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri setelah berkas masuk ke bagian Kepegawaian akan diteliti terlebih dahulu
-
apabila sudah memenuhi persyaratan maka dibuatkan surat pengantar sesuai dengan tujuan. 7. Apabila surat pengantar tersebut sudah diteliti dan diberi paraf
oleh
kasub
bag.
Kepegawaian
dan
Panitera
Sekretaris maka diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditandatangani. Kemudian surat tersebut
-
diberi nomor, diberi cap, digandakan dan ditulis pada agenda surat keluar. Kemudian Surat tersebut dikirim berdasarkan tujuan dan tembusan surat. 8. Setiap Usul Kenaikan Pangkat pilihan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri harus mendapat
-
rekomendasi dari Tim BAPERJAKAT .
B.6. PENSIUN 1. Setelah menerima surat/berkas dari Pengadilan Negeri maka staf Pengadilan Tinggi meneliti kelengkapan berkas
Waktu 10 menit
Pensiun. 2. Staf Kepegawaian Pengadilan Tinggi membuat surat pengantar yang ditujukan kepada BKN BanjarBaru. 83
Waktu 5 menit
3. Kasubag Kepegawaian meneliti dan memberi paraf pada surat pengantar. 4. Setelah itu surat pengantar diserahkan kepada Panitera Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.
Waktu 10 menit
Waktu 10 menit
5. Surat ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil ketua Pengadilan Tinggi diparaf oleh Wakil Sekretaris dan
Waktu 5 menit
Panitera Sekretaris. 6. Segera setelah Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil ketua Pengadilan Tinggi atau Panitera Sekretaris tersebut diberi nomor kemudian
Waktu 30 menit
digandakan, distempel serta dicatat di agenda surat keluar Kepegawaian. 7. Terakhir surat pengantar & Berkas Pensiun dikirim ke BKN Banjarbaru
dan
tembusan
dikirim
kepada
yang
bersangkutan. Diarsipkan di Sub Bagian Kepegawaian dan
Waktu 12 menit
Sub Bagian Umum berdasarkan kriteria surat tersebut.
B.7. KARIS/KARSU/KARPEG 1. Setelah menerima surat/berkas dari Pengadilan Negeri maka staf Pengadilan Tinggi meneliti kelengkapan berkas
Waktu 10 menit
KARIS/KARSU/ KARPEG. 2. Staf Kepegawaian Pengadilan Tinggi membuat surat pengantar yang ditujukan kepada BKN BanjarBaru. 3. Kasubag Kepegawaian meneliti dan memberi paraf pada surat pengantar. 4. Setelah itu suratpengantar diserahkan kepada Panitera Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf. 5. Surat ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil 84
Waktu 5 menit
Waktu 10 menit
Waktu 10 menit Waktu 5 menit
Ketua Pengadilan Tinggi diparaf oleh Kasub dan Panitera Sekretaris. 6. Segera setelah Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Panitera Sekretaris tersebut diberi nomor kemudian
Waktu 30 menit
digandakan, distempel serta dicatat di agenda surat keluar Kepegawaian. 7. Terakhir
surat
pengantar
&
Berkas
KARIS/KARSU/
KARPEG dikirim ke BKN Banjarbaru dan tembusan dikirim kepada yang bersngkutan. Diarsipkan di Sub Bagian
Waktu 12 menit
Kepegawaian dan Sub Bagian Umum berdasarkan kriteria surat tersebut.
B.8. KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Staf Kepegawaian menyiapkan data kenaikan gaji berkala (KGB) Hakim dan Pegawai.
Waktu 5 menit Waktu 10 menit
2. Membuat surat KGB oleh Staf Kepegawaian. 3. Panitera Sekretaris dan Kepala Urusan Kepegawaian meneliti dan memaraf KGB. 4. Setelah surat pengantar selesai diparaf tersebut, segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Waktu 10 menit
Waktu 10 menit
5. Segera setelah Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut diberi nomor kemudian digandakan, distempel serta dicatat di agenda surat keluar Kepegawaian,
selanjutnya
diserahkan
ke
Urusan
Keuangan dan Urusan Umum untuk dikirim ke alamat tujuan surat. Terakhir surat pengantar diarsipkan di Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum berdasarkan kriteria surat tersebut. 85
Waktu 45 menit
B.9. REKAPITULASI ABSEN 1. Operator Komputer mencetak data finger print untuk waktu sebulan. 2. Selanjutnya
Staf
Kepegawaian
menyiapkan
Waktu 10 menit
dan
merekapitulasi absensi dari print out yang diberikan oleh
Waktu 30 menit
operator komputer tersebut. 3. Hasil Rekapitulasi yang telah selelesai diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk diteliti dan diparaf. 4. Kepala
Urusan
Kepegawaian/Petugas
Daftar
Hadir
menandatangani Rekapitulasi absensi. 5. Hasil Rekapitulasi diserahkan kepada Urusan Keuangan dan ditempel pada papan pengumuman.
Waktu 10 menit
Waktu 10 menit
Waktu 5 menit
C. KEUANGAN C.1. PERENCANAAN ANGGARAN
1. Perencanaan Anggaran dilakukan setiap 1 tahun sekali dan merupakan langkah untuk mewujudkan rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang
-
telah diprogram. 2. Perencanaan Anggaran dilakukan 1 tahun sebelum tahun -
anggaran berjalan. 3. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing unit kerja dan masing-masing satuan kerja di pusat maupun di daerah yang dilaksanakan maksimal 3 hari pada Bulan Nopember dan Desember. Misalkan untuk merencanakan anggaran tahun 2013, maka rapat sudah dilakukan pada Bulan Nopember dan Desember.
86
-
4. Setelah itu Rencana Sementara ini dituangkan ke dalam -
aplikasi perencanaan yang disebut aplikasi RKAKL-DIPA. 5. Output dari Aplikasi RKAKL-DIPA ini berupa softcopy dan
-
hardcopy. 6. Softcopy ini kemudian dikirimkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI Cq. Pengadilan Tinggi pada bulan Desember. Pengiriman ini dilakukan dengan e-
-
mail. 7. Setelah terkumpul di Biro Perencanaan Mahkamah Agung, maka usulan ini akan diverifikasi dan hasilnya adalah Pagu Sementara yang akan dikirimkan kembali ke Wilayah dan
-
Wilayah akan mengirimkan ke Satuan Kerja. 8. Pagu Sementara ini biasanya sudah diterima Pengadilan -
Tinggi Palangka Raya pada bulan Maret. 9. Setelah Pagu Sementara ini diterima wilayah, maka
-
disusunlah kembali berdasarkan pagu sementara yang ada 10. Setelah semua satuan kerja mengumpulkan softcopy dan hardcopy dengan
RKA-KL, Direktorat
maka Jenderal
dilakukanlah
pembahasan
Anggaran
Perimbangan
-
Keuangan Kementrian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama. 11. Output dari hasil pembahasan ini adalah Pagu Indikatif, yang kemudian pemerintah bersama DPR menyusun
-
RAPBN dan outputnya adalah pagu definitif. Lihat Bagan 9.C.1
87
ALUR PROSES PERENCANAAN ANGGARAN No. 1 1.
PELAKSANA
Uraian Prosedur
KETUA/WAKIL KETUA/PANSEK
STAF
2
3
4
Melakukan rapat Rapat penyusunan program dan kegiatan pada masingmasing satuan kerja
TIM PERENCANA 5
MUTU BAKU Kelengkapan
Waktu
Output
Keterangan
6 Rencana Statejik, dan Program Kerja
7 3 Hari
8 Usulan Rencana Anggaran
9 Dilaksanakan pada bulan Nopember – Desember
2.
Pengiriman Softcopy Usulan Anggaran dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi
Back up Usulan RKAKL
1 Hari
Usulan Rencana Anggaran
Desember
3.
Pengiriman Softcopy Usulan Kegiatan Dari Pengadilan Tinggi ke Biro Perencanaan MARI
Back up Usulan RKAKL
1 Hari
Desember
4.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKAKL) Pagu Indikatif
Pagu Indikatif dari Biro Perencanaan MARI
3 Hari
Matrik Rencana Kerja Kementrian/Lemba ga (RRKL) Makamah Agung RI RKA-KL Pagu Indikatif
88
Dilaksanakan pada bulan Maret
PELAKSANA No.
Uraian Prosedur
PANITERA/ SEKRETARIS
STAF
1 5.
2 Penyusunan kembali RKAKL untuk disesuaikan dengan pagu Sementara yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR Penyesuaian, Pembahasan dan Penelahaan RKA-KL berdasarkan pagu definitife beserta data pendukung dengan Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan Verifikasi dan Pengiriman Data Pendukung yang sudah lengkapke Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan
3
4
6.
7
TIM PERENCAN A 5
MUTU BAKU Kelengkapan
Waktu
Keterangan Output
6 Pagu Sementara untuk MA-RI
7 3 Hari
8 RKA-KL Pagu Indikatif
9 Dilaksanakan pada bulan Juli
Data Pendukung (TOR, RAB, SPTJM dan Data Dukung Lainnya)
3 Hari
Persetujuan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan atas RKAKL Pagu Definitif
Oktober/ Nopember
RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kement. Keuangan
1 Hari
RKA-KL disetujui untuk dijadikan DIPA
Nopember
Keterangan : Tim Perencana terdiri atas : Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Sub Bagian Keuangan
BAGAN 9.C.1 89
C.2. PENGESAHAN DIPA 1. Pagu definitif yang diterima dari Mahkamah Agung RI berdasarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR disusun kembali dan menyesuaikannya.
-
Kegiatan penyusunan ini biasanya dilakukan pada bulan Juli. 2. Langkah selanjutnya adalah Pembahasan dan Penelahaan RKA-KL berdasarkan pagu definitif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementrian
-
Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama yang dilakukan pada Bulan Oktober. 3. Dari pagu definif ini disusunlah data pendukung berupa TOR (Term of Reference) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
-
sesuai perencanaan dari pagu definitif. 4. Langkah terakhir adalah pengiriman dan pengecekan softcopy
dan
data
pendukung
ke
Dirjen
Anggaran
-
Kementerian Keuangan. 5. Kegiatan yang tidak dilengkapi dengan data dukung akan dikenakan bintang pada DIPA yang telah disetujui oleh
-
Kementerian Keuangan. 6. Proses akhir adalah penandatanganan DIPA yang telah -
dicetak
Lihat Bagan 9.C.2
90
ALUR PROSES PENGESAHAN DIPA No. 1 1.
2.
3.
4. 5.
Uraian Prosedur 2 Berdasarkan RKA-KL disusun konsep Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) untuk penetapan pagu satuan kerja di daerah. Penginputan Data RKA-KL ke dalam Aplikasi DIPA menjadi konsep DIPA
Biro Perencanaan MARI 3
PELAKSANA STAF
Tim Perencanaan
4
5
Kuasa Pengguna Anggaran 6
Melakukan pembahasan dan penelaah Konsep DIPA dengan Kantor Wilayah Dirjend. Perbendaharaan Prov. Kalteng Penandatanganan dan Penertiban DIPA Penyerahan DIPA secara simbolis
Catatan : Tim Perencanaan : Pansek, Wasek, Staf bagian Keuangan
BAGAN 9.C.2 91
MUTU BAKU Keterangan
Ketua
Kelengkapan
Waktu
Output
7
8 RKA-KL
9 7 Hari
10 Konsep DPA
11 Dilaksanakan pada bulan Desember
Back Up (Software) Aplikasi RKAKL Konsep DIPA
2 Hari
Apliasi DIPA
Desember
3 Hari
Konsep DIPA yang telah disetujui
Desember
Konsep DIPA yang telah disetujui DIPA
1 Hari
DIPA
1 Hari
DIPA
Diserahkan oleh Gubenur Prov. Kalteng kepada Ketua Pengadilan Tinggi
C.3. BELANJA DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA 1. Pada awal tahun, setelah DIPA turun, maka Pejabat Pembuat menyusun
Komitmen rencana
yang
telah
kegiatan
ditunjuk,
yang
kemudian
nantinya
setiap
-
pengeluaran atas DIPA memerlukan SPP ( Surat Perintah Pembayaran) yang disetujui oleh PPK. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai penguji SPP dan penandatangan SPM, memeriksa SPP terkait dengan alokasi dana yang ada, apabila alokasi dana tersedia, maka
-
SPP ini kemudian disetujui oleh Panitera Sekretaris. 3. Apabila alokasi dana tidak ada atau belum ada, maka Kepala Sub Bagian Keuangan mengecek apakah perlu revisi
-
terhadap DIPA sehingga SPP yang ada dapat dilaksanakan. 4. Setelah disetujui, maka disusunlah SPM (Surat Perintah Membayar)
oleh
sub
bagian/urusan
keuangan
dan
-
ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian/urusan Keuangan. 5. Setelah SPM selesai, maka disusunlah data dukung sebagai -
bahan pengajuan. 6. Kemudian softcopy SPM, dan hardcopy SPM beserta data dukung kemudian diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan
-
Perbendaharaan Negara). 7. Hasil dari persetujuan KPPN disebut dengan SP2D (Surat -
Perintah Pencairan Dana). 8. Setelah SP2D selesai, maka alokasi anggaran yang diajukan sudah dapat diambil di Bank Persepsi sesuai dengan SP2D
-
yang ada dan dapat dicairkan dengan cek giro. 9. Setelah pengeluaran ini, maka langkah selanjutnya adalah -
pembukuan oleh Bendahara dan pembuatan Laporan
92
Pertanggungjawaban Belanja. 10. Sedangkan hasil SP2D dan SPM yang sudah disetujui di input ke dalam aplikasi SAK (Sistem Akuntansi Keuangan).
-
Lihat Bagan 9.C.3
93
ALUR PROSES BELANJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN WAKIL SEKRETARIS (PPK) Merencanakan dan menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) (1 Hari)
BENDAHARA Pencairan Dana, Pembukuan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban (2 Hari)
KASUB KEUANGAN (PENGUJI SPP) Memeriksa SPP
PANITERA / SEKRETARIS Menyetujui SPP (15 Menit)
(45 Menit)
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) Menerbitkan SP2D (2 Hari)
KAUR KEUANGAN (PENERBIT DAN PENANDATANGAN SPM) Menerbitkan dan menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) (45 Menit)
LPJ BENDAHARA Pembuatan LPJ Bendahara (1 Hari)
INPUT SAKPA Menginput Data SP2D ke SAKPA
DOKUMEN PENDUKUNG SSP, SPTJM, SPTJB dan dokumen lainnya (45 Menit)
BAGAN 9.C.3 94
C.4. PENGAJUAN REMUNERASI 1. Setelah rekapitulasi absensi ditandatangani oleh pengawas absensi dan ketua sampai pada bagian keuangan, maka Urusan Keuangan membuat usulan dan daftar penerimaan
-
remunerasi dibayar dimuka sesuai bulan yang dimintakan.
2. Kemudian daftar ini ditandatangani oleh semua Hakim dan pegawai dan diketahui oleh Bendahara Pengeluaran,
-
Panitera dan Ketua. 3. Setelah itu adalah pembuatan SPTJM dan kwitansi dibayar -
dimuka. 4. Setelah itu dilakukan verifikasi terhadap kebenaran usulan remunerasi yang diajukan baik sebagai satuan kerja dan juga sebagai wilayah yang mengecek usulan tunjangan
-
kinerja dari tiap Pengadilan Negeri. 5. Apabila ada kesalahan maka satuan kerja yang salah agar -
segera memperbaiki usulan tersebut. 6. Apabila sudah tidak ada masalah lagi, maka usulan ini dilengkapi kekurangan data misalkan SK, Surat Pernyataan
-
menduduki Jabatan dan melaksanakan tugas.
7. Setelah
semuanya
lengkap,
maka
usulan
tersebut
dikirimkan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung untuk di
-
proses. Lihat Bagan 9.C.4
95
ALUR PROSES PENGAJUAN RENUMERASI PENGAWAS ABSENSI Mengkoreksi dan menandatangani Absensi (45 Menit)
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Membuat Rekapitulasi Absensi (3 Hari)
KETUA
KEUANGAN Membuat Pengajuan Remunerasi, dan memVerifikasi Pertanggungjawaban Remunerasi dimuka (4 jam)
Menandatangani Absensi (15 Menit)
PENYIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG
BIRO KEUANGAN MA-RI
SK, SPTJM, dan dokumen LAINNYA (1 Jam)
PANITERA / SEKRETARIS Penandatanganan Usulan Remunerasi (15 Menit)
BENDAHARA Pencairan Dana (1 Hari)
BAGAN 9.C.4 96
C.5. PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
1. Tiap Satuan Kerja diwajibkan membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) baik yang manual atau Output Aplikasi.
-
2. Adapun data yang diperlukan dalam penginputan adalah sebagai berikut : a. DIPA di input awal tahun b. Revisi DIPA di input tatkala ada revisi DIPA -
c. SP2D d. SPM e. SSBP f. SSPB 3. Penginputan ke aplikasi SAKPA di input akhir bulan. Setelah di input maka dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
-
4. Rekonsiliasi dilakukan paling lambat 3 hari pada awal -
bulan. 5. Hasilnya adalah Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan
-
Hasil Rekonsiliasi (LHR). 6. Setelah
rekonsiliasi,
ADK
dikirimkan
ke
Koordinator
Wilayah paling lambat tanggal 7 setiap bulannya, begitu
-
pula dengan LRA Manual. 7. Output hasil cetakan SAKPA berupa Neraca SAK, Laporan Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja dan Pendapatan. Kemudian Neraca SAK dan BMN di rekonsiliasi sehingga
-
terbitlah BA Internal dan Berita Acara Akurasi Data. 8. Semua Hardcopy ini dikirimkan ke wilayah dan paling lambat -
tanggal 15 setiap bulannya.
Lihat Bagan 9.C.5
97
ALUR PROSES PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) Pengumpulan dan Penginputan Dokumen (1 Hari) => 1 Hari Sebelum akhir Bulan
DIPA Revisi DIPA
Input Dokumen ke SAKPA Pada Akhir Bulan
UAKPA
SP2D dan SPM
Pengiriman LRA Manual Paling Lambat Tanggal 7 Setiap Bulannya
SSBP dan SSPB
LRA MANUAL
Rekonsiliasi dengan KPPN hingga terbitnya BAR dan LHR 3 Hari Kerja terhitung dari awal Bulan
Kwitansi Aplikasi Persediaan
BAR dan LHR Satker Paling Lambat diterima UAPPA-W Tanggal 15 Setiap Bulannya
KPPN
BAR DAN LHR
LAPORAN REALISASI Laporan Realisasi dan Neraca SAK diterima UAPPA-W Paling lambat Tanggal 15 Setiap Bulannya
SIMAK-BMN BMNKPB NERACA BMN
ADK ADK diterima UAPPA-W Paling Lambat Tanggal 7 Setiap Bulannya
NERACA SAK
SIMAK-BMN BMNPPBW REKONSILIASI INTERNAL
BA AKURASI DATA BA Akurasi Data, BA Internal, Neraca BMN, dan Hasil Rekonsiliasi Internal diterima UAPPA-W Paling Lambat Tanggal 15 Setiap Bulannya
BAGAN 9.C.5 98
UAPPA-W
C.6. PELAPORAN PNBP 1. Laporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terdiri dari -
Pendapatan PNBP lainnya (MAP 423). 2. Laporan PNBP disetorkan sebagai SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan sebagai potongan MAP pada SPM (Surat
-
Perintah Membayar). 3. Laporan PNBP terdiri atas 2 jenis laporan, yaitu Laporan PNBP Manual dan Laporan PNBP output hasil aplikasi SAK
-
(Sistem Aplikasi Keuangan). 4. SSBP dan SPM kemudian di input ke dalam aplikasi SAK paling lambat 2 hari sebelum akhir bulan berakhir, kecuali jika ada SSBP pada akhir bulan maka SSBP di input pada
-
akhir bulan. 5. Selain itu Laporan PNBP di input secara manual sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE-05/pj.12/2006 tanggal 13
-
Juli 2006. 1. Sumber PNBP di Pengadilan terdiri atas Pendapatan Peradilan, Misalkan Legalisasi Tanda Tangan, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tidak Pidana Korupsi, Pendapatan
hasil
Denda/Tilang,
Pendapatan
-
ongkos
Perkara, Pendapatan uang Meja dan pendapatan lainnya. 2. Sumber PNBP lainnya adalah berupa Penerimaan Persekot Gaji, Sewa Rumah Dinas, TGR, Pelunasan Piutang, dan
-
pendapatan lainnya. 3. Setelah Dokumen berupa SSBP dan SPM di input, maka laporan PNBP di rekonsiliasi dengan KPPN.
99
Waktu 2 hari
4. Hal
ini
dibuat
semaksimal mungkin
2
hari,
karena
terdapatnya Satuan Kerja yang harus rekonsiliasi di luar daerah sehingga diharapkan 2 hari ini diharapkan dapat
-
mengatasi permasalahan rekonsiliasi diluar daerah. 5. Bendahara Penerima diharapkan paling lambat mengisi Buku Kas Umum dan LPJ Bendahara Penerima 1 hari sebelum akhir bulan berakhir. Hal ini dikarenakan syarat
-
rekonsiliasi adalah adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerima. 6. Pencetakan Laporan PNBP baik yang manual maupun output aplikasi.
Waktu 1 hari
7. Pengiriman laporan PNBP ke tingkat banding paling lambat 3 hari setelah kegiatan rekonsiliasi dan pencetakan laporan
-
atau 6 hari kerja setelah awal bulan. 8. Di tingkat Banding dilakukan rekapitulasi. 9. Setelah itu pelaporan kemudian dikirimkan ke Eselon I.
waktu 2 hari -
Lihat Bagan 9.C.6
100
ALUR PROSES PELAPORAN PNBP
Pengumpulan dan Penginputan Dokumen (1 Hari) => 1 Hari Sebelum akhir Bulan
SSBP 1 (hari)
Input Dokumen ke SAKPA Pada Akhir Bulan
REKONSILIASI DENGAN KPPN
UAKPA
2 Hari
Potongan MAP SPM dan SP2D
ESELON I
REKAPITULASI TINGKAT BANDING
1 hari (2 hari sebelum akhir bulan)
Sumber Pendapatan PNBP Peradilan misalkan Leges, Tilang dll 1 hari (3 hari sebelum Akhir Bulan)
2 Hari
Sumber Pendapatan PNBP Lainnya misalkan Persekot Gaji, Sewa Rumah Dinas, dll 1 hari (3 hari sebelum Akhir Bulan)
KIRIM KE TINGKAT BANDING 3 Hari
PEMBUKUAN DAN PEMBUATAN BUKU KAS UMUM DAN LPJ BENDAHARA PENERIMA
1 hari (hari sebelum akhir bulan)
BAGAN 9.C.6
101
LAPORAN PNBP 1 Hari
