SOP KEPEGAWAIAN

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Nomor SOP

W2-A14/30 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembua 16 November 2011

Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. kabanjahe

SOP PROMOSI DAN MUTASI Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 3. Keputusan Kepala BKN No. 12 tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP. No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah PP. No. 12 tahun 2002.

Kualifikasi Pelaksana : 1. SMK Administrasi Perkantoran 2. S-1 Ekonomi-Manajemen 3. S-1 Hukum 4. S-1 Ilmu Komputer

Keterkaitan : 1. SOP Penegakan Disiplin 2. SOP Kenaikan Pangkat 3. SOP Pelaksanaan Administrasi

Peralatan/Perlengkapan : Data Statistik Pegawai, Bezetting Formasi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penempatan jabatan tidak sesuai dengan kompetensi

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian dan Buku Bantu

Pelaksana No

Pemroses mutasi Penyusun Baperjaka Wasek Kepeg/ope DUK t Kaur bag rator Kepeg

Aktivitas

A PROMOSI DAN MUTASI 1 Kepegawaian Merekap data usul mutasi dan promosi jabatan

Pansek

Ketua

Peta

Jabatan,

Mutu Baku Persyaratan WAKTU /Perlengkap Hari ke an

DUK,

Output

Daftar Usul Mutasi

1

Rekap Dafta usul Mutasi

6

3 Melaksanakan rapat Baperjakat

Rekap Dafta usul Mutasi

9

Hasil Baperjakat

4 Merumuskan dan membuat rekomendasi hasil Baperjakat

Hasil Baperjakat

10

rumusan dan rekomendasi Hasil Baperjakat

5 Mengirimkan hasil baperjakat

Hasil Baperjakat

11

Usul Mutasi

6 Menerimana rekomendasi dan memberikan disposisi tindak lanjut

Hasil Baperjakat

12

Persetujuan atas hasil baperjakat

7 Membuat surat usul mutasi dan promosi jabatan kepada pejabat yang berwenang

hasil baperjakat yang telah disetujui Nama-nama pegawai yg mutasi dan promosi Surat usul mutasi dan promosi

2 Membuat undangan Tim Baperjakat

Mulai

kepada

Tidak

8 Mempersiapkan berkas usul mutasi dan promosi jabatan

9 Mengoreksi dan memberi paraf surat usul mutasi dan promosi

Ya

 1

13

14

16

Rekap Daftar usul mutasi Baperjakat

Surat usul mutasi/ SK mutasi Surat usul mutasi/ SK mutasi Surat usul mutasi/ SK mutasi

10 Mengoreksi dan menanda tangani surat usul mutasi dan promosi 11 Mengirimkan SK mutasi kepada bagian umum untuk dikirim kepada PTA Medan

Surat usul mutasi dan promosi usul mutasi

ya Selesai

18

Aktivitas

Surat usul mutasi/ SK mutasi SK mutasi dan promosi

Mutu Baku

Pelaksana No

17

Pedokume ntasi Data Penyusun Operator Kaur Bag Mutasi Wasek DUK Simpeg Kepeg Kepegawa ian

Waktu

Persyaratan /Perlengkap an

Hari ke

SK Mutasi

1

Register Pegawai

SK Mutasi

2

File Pegawai

Buku Induk

2

File Pegawai

File Pegawai

3

Arsip Kepegawaian

SK Mutasi

4

Update Data

Output

B PENATAUSAHAAN DATA MUTASI KEPEGAWAIAN 1 Menerima SK mutasi Pegawai

Mulai

Memberi register ke dalam buku induk pegawai (jika pegawai 2 baru) dan menginput data baru (jika pegawai lama) Membuat file pegawai dan memberi nomor sesuai dengan 3 nomor register buku induk (pegawai baru) Mengisi, menata dan menyusun file pegawai sesuai dengan 4 nomor register di dalam Lemari arsip Mengupdate data mutasi 5 pegawai ke dalam Simpeg/ SAPK/ SIKEP 6 Membuat/ memperbaharui Peta Jabatan PA Kabanjahe 7 Menganalisa dan mengevaluasi peta jabatan 8 Membuat / memperbaharui Daftar Urut Kepangkatan, Senioritas Hakim dan Panitera

Data Statistik Jabatan Data Statistik Jabatan Data Pegawai

9 Menganalisa dan mengevaluasi DUK, Senioritas Hakim dan Panitera

Data Pegawai

10 Membuat / memperbaharui data statistik pegawai dan struktur organisasi 11 Menganalisa dan mengevaluasi data statitistik pegawai dan struktur organisasi

Data Pegawai Data Pegawai

12 Mencetak peta jabatan, DUK, Senioritas Hakim dan Panitera 13 Mengarsipkan peta jabatan, DUK dan senioritas Hakim dan Panitera

Selesai

 2

5 6

7

8

Peta Jabatan Peta Jabatan DUK, Senioritas Hakim dan PP DUK, Senioritas Hakim dan PP Data Statistik

9 Data Statistik 10 Data Statistik

Data Pegawai

11

Data Pegawai

12

Data Statistik

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Nomor SOP

W2-A14/36/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuata16 November 2011

Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA Kabanjahe

SOP PEMBERIAN CUTI Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.

Kualifikasi Pelaksana : 1. SMK Administrasi Perkantoran 2. S-1 Ekonomi-Manajemen 3. S-1 Hukum 4. S-1 Ilmu Komputer

Keterkaitan : 1. SOP Penegakan Disiplin

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, scanner, printer, file kepegawaian

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian dan Buku Bantu Cuti

Pelaksana No

Pemrose s Atasan Cuti/Ope Pegawai rator Simpeg

Aktivitas

A PEMBERIAN CUTI TAHUNAN 1 Menerima permohonan cuti

Kaur Kepeg

Wasek

Mutu Baku Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output Hari ke

Permohonan cuti

1

2 Memberi catatan tentang informasi cuti yang telah diambil

Catatan informasi cuti

1

3 Melakukan Telahaan staf

Permohonan cuti

2

Persetujuan cuti

Permohonan cuti

3

Persetujuan cuti

Permohonan cuti

3

Persetujuan cuti

Mula i

4 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti 5 Memberikan Keputusan permohonan cuti

Ya

atas Tidak

persetujuan cuti

4 Membuat surat izin cuti

informasi cuti

4

persetujuan cuti

5 Mengoreksi surat izin cuti dan memberikan paraf.

Catatan Kepegawaian

Surat Izin Cuti Surat Izin Cuti

4

Tidak Ya

6 Mengoreksi izin memberikan paraf.

cuti

persetujuan cuti

dan Ya

7 Mengoreksi surat izin menandantanganinya

Surat Izin Cuti 5

Tidak persetujuan cuti

cuti

Surat Izin Cuti 5

Ya

8 Menyerahkan surat izin cuti kepada pemohon cuti 9 Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti

Tidak Surat izin Cuti Surat izin Cuti

10 Mengarsipkan surat izin cuti ke

Surat izin Cuti

dalam berkas arsip 11 Mengupdate data cuti dalam

Surat izin Cuti

aplikasi Simkep

 19

6 6 6 7

Hak Pegawai terpernuhi Buku Bantu cuti Arsip Surat update data

12 Menerima

laporan

absensi kehadiran

setelah

menjalani cuti

Selesai

B PEMBERIAN CUTI ALASAN PENTING TENAGA TEKNIS 1 Menerima permohonan cuti Mula i

2 Memberi catatan tentang informasi cuti yang telah diambil 3 Melakukan Telahaan staf Tidak

izin

Permohonan cuti

2

3

Permohonan cuti

cuti

7 Mengoreksi surat pengantar dan surat izin cuti sementara serta memberikan paraf. 8 Mengoreksi surat pengantar dan surat izin sementara serta memberikan paraf. 9 Mengoreksi surat pengantar dan surat izin cuti sementara menandantanganinya 10 Menyerahkan surat pengantar kepada bagian umum

1

Tidak Ya

Ya

Permohonan cuti dan pertimbangan atasan Surat Tidak pengantar, surat izin cuti Surat pengantar, surat Tidak izin cuti Surat pengantar, surat Ya izin cuti Surat Pengantar, permohonan cuti

11 Mencatat ke dalam buku bantu

Surat izin Cuti sementara

dan papan informasi cuti 12 Mengarsipkan surat pengantar

surat izin cuti sementara, surat pengantar

dan surat izin cuti sementara ke dalam berkas arsip 12 Mengupdate data cuti dalam

surat izin cuti Selesai sementara aplikasi Simkep Catatan untuk tenaga non teknis sama halnya dengan permohonan cuti tahunan C PEMBERIAN CUTI BESAR, CUTI SAKIT (LEBIH DARI 14 HARI) TENAGA TEKNIS Permohonan 1 Menerima permohonan cuti Mula cuti dan Surat i Ket. Sakit Catatan 2 Memberi catatan tentang informasi cuti informasi cuti yang telah diambil 3 Melakukan Telahaan staf Tidak 4 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti (khusus bagi Hakim, Ketua, Waka dan Pejabat Kepaniteraan) 5 Membuat Surat permohonan cuti medan

1

Laporan kehadiran pegawai

Catatan Kepegawaian informasi cuti

Pertimbangan atasan langsung Pertimbangan atasan langsung

Ya

5 Membuat Surat Pengantar permohonan cuti ke PTA Medan Surat

Permohonan cuti Catatan informasi cuti

Permohonan cuti

4 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti (khusus bagi Hakim, Ketua, Waka dan Pejabat Kepaniteraan)

6 Membuat sementara

paling lama hari ke 24 bagi cuti tahunan

Permohonan cuti

Surat Izin Cuti 4

4

Surat izin cuti sementara

4

Surat izin cuti sementara

4

Surat izin cuti sementara

5

Surat izin cuti sementara

6

Keputusan pejabat berwenang Buku Bantu cuti

7 Arsip Surat 7

8

1

update data

Catatan Kepegawaian informasi cuti

1

2

Permohonan cuti 3

Pertimbangan atasan langsung Pertimbangan atasan langsung

Ya Permohonan cuti

Pengantar ke PTA

 20

4

Pengantar permohonan cuti

6 Mengoreksi surat pengantar serta memberikan paraf.

Tidak Ya

7 Mengoreksi surat pengantar serta memberikan paraf. Ya 8 Mengoreksi surat pengantar dan menandantanganinya 9 Menyerahkan surat pengantar kepada bagian umum 10 Mencatat ke dalam buku bantu

dan papan informasi cuti

Surat Tidak pengantar, surat izin cuti Surat pengantar, surat Tidak izin cuti Surat pengantar, surat Ya izin cuti Surat Pengantar, permohonan Surat izin Cuti sementara

11 Mengarsipkan surat pengantar

dan surat izin cuti sementara ke dalam berkas arsip 12 Mengupdate data cuti dalam aplikasi Simkep

surat izin cuti sementara, surat pengantar surat izin cuti sementara

Selesai

Catatan untuk tenaga non teknis sama halnya dengan permohonan cuti tahunan

 21

4

4

5

6

Pengantar permohonan cuti Pengantar permohonan cuti Pengantar permohonan cuti Keputusan pejabat berwenang Buku Bantu cuti

7 Arsip Surat 7

8

update data

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Nomor SOP

W2-A14/35 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan16 November 2011

Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang 1. SMK Administrasi Perkantoran nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. S-1 Ekonomi-Manajemen 2. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 3. S-1 Hukum tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 4. S-1 Ilmu Komputer 3. Keputusan Kepala BKN No. 12 tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP. No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah PP. No. 12 tahun 2002.

Keterkaitan : 1. SOP Penegakan Disiplin 2. SOP Mutasi Kenaikan Pangkat

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, scanner, printer, file kepegawaian, Daftar Urutan Kepangkatan, Bezetting Formasi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak-hak Kenaikan Gaji Berkala terlambat dan terkendala

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian dan Buku Bantu Kenaikan Gaji Berkala

Pelaksana No

Pemroses KGB/Operato r Simpeg

Aktivitas

Kaur Bag Kepeg

Wasek

Mutu Baku Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

USUL KENAIKAN GAJI BERKALA 1 Mendata kenaikan gaji berkala Mulai setiap pegawai 2 Mengusulkan kenaikan berkala setiap pegawai

4 Mengoreksi surat Keputusan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala dan memberikan paraf.

1

registerasi usul pensiun

berkas usul

2

Nota usul KGB

Nota usul KGB

3

SK KGB

SK KGB

3

SK KGB

SK KGB

4

SK KGB

SK KGB

5

SK KGB

SK KGB

6

Gaji Berkala

SK KGB

6

Buku Bantu

SK KGB

7

Update data

Tidak Ya

5 Mengoreksi surat Keputusan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala dan memberikan paraf.

Tidak Ya

6 Mengoreksi surat Keputusan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala dan menandatanganinya 7 Menyerahkan SK KGB kepada yang bersangkutan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Ya

8 Mencatat Kenaikan Gaji berkala ke dalam buku Bantu Kenaikan Gaji Berkala 9 Mengupdate data KGB dalam aplikasi Simpeg

Output Hari ke

berkas usul

gaji

3 Membuat Surat Keputusan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala

Waktu

ke Selesai

 18

Tidak

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Nomor SOP

Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

W2-A14/33/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP MUTASI KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 3. Keputusan Kepala BKN No. 12 tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP. No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah PP. No. 12 tahun 2002.

Kualifikasi Pelaksana : 1. SMK Administrasi Perkantoran 2. S-1 Ekonomi-Manajemen 3. S-1 Hukum 4. S-1 Ilmu Komputer

Keterkaitan : 1. SOP Penegakan Disiplin 2. SOP Pelayanan Publik

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, scanner, printer, file kepegawaian, Daftar Urutan Kepangkatan, Bezetting Formasi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SAPK, SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian dan Buku Bantu Kenaikan Pangkat

Pelaksana No

Aktivitas

Operator Pemroses Simpeg/S KP APK

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

A KENAIKAN PANGKAT REGULER TENAGA TEKNIS DAN NON 1 Menginventarisir tenaga teknis dan Non Teknis PA Kabanjahe Mulai yang akan mendapatkan kenaikan pangkat

Data Pegawai yang akan naik pangkat

3 Melengkapi elektronik dokumen sebagai berkas persyaratan usul kenaikan pangkat 4 Membuat usulan KP tenaga teknis dan Non teknis 5 Mengoreksi dan memberi paraf usul KP tenaga Teknis dan non teknis 6 Mengoreksi dan menandatangani usul KP tenaga teknis dan non teknis 7 Mengirimkan usul KP tenaga Teknis dan non teknis ke PTA Medan 8 Mencatat data usul kenaikan pangkat ke dalam buku bantu

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Tidak Ya

 12

Hari ke

Output

1

Pegawai yang naik pangkat

Aplikasi SIMKEP

7

Elektronik Dokumen berkas usul naik pangkat

Surat Usul dan lampiran

8

Usul KP

Surat Usul dan lampiran

9

Usul KP

Surat Usul dan lampiran

10

Usul KP

Usul KP

11

KP

12

Buku Bantu Kenaikan Pangkat

1

Registerasi usul kenaikan pangkat

2

Kelengkapan berkas usul

Usul dan SK Kenaikan Pangkat B KENAIKAN PANGKAT TENAGA TEKNIS dan NON TEKNIS DENGAN PENYESUAIAN IJAZAH 1 mengumulkan berkas usul Berkas Usulan kenaikan pangkat tenaga Mulai teknis/non teknis 2 Memeriksa Kelengkapan berkas Berkas Usulan usul kenaikan pangkat Selesai

Mutu Baku Waktu

3 Melengkapi persyaratan berkas usul kenaikan pangkat

Berkas Usulan

4 Membuat Surat Pengantar Pengiriman berkas usulan Pangkat kepada PTA Medan 5 Mengoreksi dan menandatangani Surat Pengantar Pengiriman berkas usulan Kenaikan Pangkat

Tidak

12

13

SK KP

Surat Pengantar dan berkas usul

14

SK KP

Surat Pengantar

14

Arsip surat

SK Kenaikan Pangkat

15

Update data

Ya

6 Menyerahkan Surat Pengantar kepada Sub. Bagian Umum untuk dikirimkan 7 Mencatat data usul kenaikan pangkat ke dalam buku bantu 8 Mengupate data pegawai ke dalam aplikasi Simkep/SAPK/SIKEP

Usul dan SK Kenaikan Pangkat Surat Pengantar

7

Berkas usul yang memenuhi syarat Buku Bantu Kenaikan Pangkat

Selesai

 13

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/31/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- 1. SMK Administrasi Perkantoran undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. S-1 Ekonomi-Manajemen 3. S-1 Hukum 4. S-1 Ilmu Komputer Keterkaitan : 1. SOP Penegakan Disiplin

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, scanner, printer, file kepegawaian

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian dan Buku Bantu

Pelaksana No

Aktivitas

pemroses pembuatan Karis/Karsu/K arpeg/askes

Kaur Kepeg

Wasek

Mutu Baku Pansek

Ketua

A KARIS/KARSU, ASKES, TASPEN DAN KARPEG Menerima permohonan usul 1. Karis/karsu, askes, taspen, Mulai karpeg.

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output Hari ke

Permohonan

Melengkapi berkas persyaratan 2. usul Karis/karsu, askes, taspen, karpeg.

berkas usul

Membuat surat pengusulan ke 3. PTA Medan

berkas usul

1

Kelengkapan berkas

2

Surat Pengantar usul

5 berkas usul

Mengoreksi surat pengusulan 5 dan memberikan paraf.

5

Tidak Ya berkas usul

Mengoreksi surat pengusulan 6 dan memberikan paraf. Ya Mengoreksi surat pengusulan 7 dan menandatanganinya Mencatat ke dalam buku bantu 8 masing-masing

6

Tidak berkas usul Ya

7

Tidak Karis/karsu, askes, karpeg, taspen

Selesai

Pelaksana No

Aktivitas

Penyusun tata naskah pegawai

Kaur Kepeg

Wasek

8

Karis/karsu, askes, karpeg, taspen Karis/karsu, askes, karpeg, taspen Karis/karsu, askes, karpeg, taspen Karis/karsu, askes, karpeg, taspen Buku Bantu

Mutu Baku Pansek

Ketua

Waktu

Persyaratan /Perlengkapan

Hari ke

Draft SK

1

Surat keputusan

Draft SK

2

Surat keputusan

Output

B SURAT KEPUTUSAN Membuat Surat Keputusan 1 Ketua PA Kabanjahe Mengoreksi surat Keputusan PA 2 Kabanjahe dan memberikan paraf.

Mulai

Tidak Ya

 4

Mengoreksi surat Keputusan PA Kabanjahe dan memberikan 3 paraf. Mengoreksi surat keputusan PA 4 Kabanjahe dan menandatanganinya Mengarsipkan SK ke dalam file 5 Surat Keputusan C SPMJ, SPMT DAN SPP Menerima konsep Surat Pernyataan Menduduki 1 Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan tugas, Surat Pernyataan Pelantikan Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Menduduki 2 Pernyataan Jabatan, dan Surat Pernyataan Pelantikan

Ya

Ya

Selesai

Mulai

Mengoreksi SPMJ, SPMT, SPP 3 dan memberikan paraf.

Tidak Ya

Mengoreksi SPMJ, SPMT, SPP dan memberikan paraf. Mengoreksi SPMJ, SPMT, SPP 5 dan menandatanganinya 4

Mengirimkan SPMJ, SPMT, SPP dan mengarsipkannya Mengarsipkan SPMJ, SPMT, 7 SPP ke dalam file SPMJ, SPMT dan SPP

Ya

Draft SK

3

Surat keputusan

Draft SK

4

Surat keputusan

Surat Keputusan

5

Kepanitian dan Tim

Draf SPMJ, SPMT, SPP

1

SPMT, SPMJ, SPP

Draf SPMJ, SPMT, SPP

2

SPMT, SPMJ, SPP

Draf SPMJ, SPMT, SPP

2

SPMT, SPMJ, SPP

Tidak

Tidak YaYa

6

Selesai

Tidak

Draf SPMJ, SPMT, SPP Draf SPMJ, SPMT, SPP Tidak SPMT, SPMJ, SPP SPMT, SPMJ, SPP

Pelaksana No

Aktivitas

Pemroses tanda jasa

KaurKep eg

Wasek

3 4 5

SPMT, SPMJ, SPP SPMT, SPMJ, SPP Tunjangan jabatan Arsip

6 Mutu Baku

Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Hari ke

Output

D SATYA LENCANA DAN SATYA KARYA 1

Mengiventarisir pegawai yang akan mendapatkan SL dan SK

2

Membuat usul penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

data pegawai

Mulai

Mengoreksi usul penghargaan 3 satya lencana dan satya karya serta memberikan paraf.

Tidak

Penghargaan

Konsep Usul Permohonan

4

Konsep Usul Permohonan

5

Konsep Usul Permohonan

6

Penghargaan

Ya

Mengoreksi usul penghargaan 4 satya lencana dan satya karya dan memberikan paraf.

Ya

Mengoreksi usul penghargaan 5 satya lencana dan satya karya serta menandatanganinya.

Tidak

Ya

Konsep Usul Permohonan Tidak Usul Permohonan

Mengirimkan usul penghargaan 6 satya lencana dan satya karya 7 Mengarsipkan usul penghargaan satya lencana dan satya karya ke dalam file

surat usul 1

Usul Permohonan

Selesai

Pelaksana

Penghargaan

Penghargaan 7

8 9

Mutu Baku

 5

Penghargaan Arsip usul penerima Penghargaan

No

Aktivitas

Pemroses Pengembang an Pegawai

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari ke

E SURAT IZIN BELAJAR PROGRAM PASCA SARJANA Menerima permohonan 1 belajar dari pegawai

izin

Mulai

Membuat usul surat izin belajar 2 dan rekomendasi Program Sarjana, Magister dan Doktoral. Mengoreksi usul surat izin belajar dan rekomendasi 3 Program Sarjana, Magister dan Doktoral dan memberikan paraf.

Ya

Mengoreksi usul surat izin 4 belajar dan rekomendasi dan memberikan paraf. Mengoreksi usul surat izin 5 belajar dan rekomendasi dan menandatanganinya. Mengirimkan usul surat izin 6 belajar dan rekomendasi kuliah ke PTA Medan Mengarsipkan usul surat izin 7 dan rekomendasi ke dalam file

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Selesai

Permohonan izin belajar dan S. Ket dari kampus

1

Rekomendasi KPTA

Rekomendasi izin kuliah

2

Surat Keputusan Izin Kuliah

Usul Surat Permohonan

3

Surat Keputusan Izin Kuliah

Usul Surat Permohonan

4

Surat Keputusan Izin Kuliah

Usul Surat Permohonan Tidak

5

Surat Keputusan Izin Kuliah

Usul Surat Permohonan

6

Surat Keputusan Izin Kuliah

Usul Surat Permohonan

6

Arsip surat

Pelaksana No

Aktivitas

Pengadminist rasi Kepegawaian

Kaur Kepeg

Tim Pemerik sa

Mutu Baku

Wasek/ Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari ke G SURAT IZIN PERCERAIAN/ PERKAWINAN LEBIH DARI SATU Permohonan, persetujuan isteri, jaminan tertulis berlaku adil Surat permohonan

Mulai

1

Menerima permohonan perceraian/ perkawinan

izin

2 Melakukan telahaan staf Memberikan pertimbangan atas 3 permohonan perceraian/ perkawinan Meminta keterangan tambahan (jika di dalam permohonan 4 belum menyakinkan) 5 6

Membentuk Tim Pemeriksa Membuat SK Tim Pemeriksa

Mengoreksi SK Tim Pemeriksa dan memberikan paraf Mengoreksi SK Tim Pemeriksa 8 dan menandatangani Melakukan pemeriksaan untuk 9 meminta keterangan tambahan 7

Ya

 6

1

pertimbangan pejabat

2

pertimbangan pejabat

Surat permohonan

3

keputusan pejabat

Surat permohonan

8

keputusan pejabat

Konsep SK Tim

10

Konsep SK Tim

11

tidak Konsep SK Tim

12

Konsep SK Tim

13

SK Tim pemeriksa

15

SK Tim pemeriksa SK Tim pemeriksa SK Tim pemeriksa SK Tim pemeriksa Keterangan tambahan

Membuat Surat Keputusan atas 10 permohonan perceraian/ perkawinan Mengoreksi SK atas permohonan perceraian/ 11 perkawinan dan memberikan paraf. Mengoreksi SK atas permohonan perceraian/ 12 perkawinan dan menandatangani Mengirimkan Surat Keputusan kepada bagian umum untuk 13 dikirim kepada Pemohon Mengarsipkan Surat Keputusan 14 izin perceraian/ perkawinan

BA Pemeriksaan

21

Surat Keputusan izin/ tidak

Konsep SK

22

Surat Keputusan izin/ tidak

Konsep SK

23

Surat Keputusan izin/ tidak

Surat Keputusan izin/tidak

24

perceraian/ perkawinan

Surat Keputusan izn/tidak

25

Arsip

Ya tidak

Ya

Selesai

Pelaksana No

Aktivitas

Pemroses Pengembang an Pegawai

Kaur Kepeg

Wasek

Mutu Baku Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari ke

H UJIAN DINAS 1

Mengevintarisir Pegawai yang akan mengikuti ujian dinas

Pegawai yang memenuhi syarat Pegawai yang memenuhi

Mulai

Membuat usul pegawai yang akan ikut ujian dinas Mengoreksi surat usul pegawai 3 yang akan ujian dinas dan memberikan paraf. Mengoreksi surat usul pegawai 4 yang akan ujian dinas dan menandatangani. Mengirimkan surat usul pegawai 5 yang akan mengikuti ujian dinas 2

6

Mengarsipkan surat usul ujian dinas ke dalam file

No

Aktivitas

Tidak Ya

Ya

Ya

Selesai

1

usul ujian dinas

6

usul ujian dinas

Konsep surat usul

7

usul ujian dinas

Konsep surat usul

9

usul ujian dinas

Surat usul ujian dinas

11

Ujian dinas

Surat usul ujian dinas

12

Arsip

Pelaksana Pemroses Pengembang an Pegawai

Kaur Kepeg

Wasek

Mutu Baku Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari ke

I DIKLAT DAN BIMTEK 1

Menerima surat pemanggilan diklat atau bimtek

2

Mengiventarisir hakim/ pegawai yang dipanggil diklat/ bimtek

3 4 5

6

7

Membuat usul calon peserta diklat/ bimtek Mengoreksi usul calon peserta diklat/ bimtek. Mengoreksi usul calon peserta diklat/ bimtek dan memberikan rekomendasi Membuat surat pengiriman peserta, surat tugas dan surat dibebas tugaskan selama diklat/ bimtek Mengoreksi surat pengiriman peserta, surat tugas dan surat dibebas tugaskan selama diklat/ bimtek dan memberi paraf

Mulai

Tidak Ya

Ya

Surat Panggilan

1

peserta diklat

data hakim/ pegawai

2

usul peserta diklat

usul peserta diklat usul peserta diklat

7 8

calon peserta diklat calon peserta diklat

usul peserta diklat

9

calon peserta diklat

Konsep surat tugas

10

surat tugas

Konsep surat tugas

11

surat tugas

Tidak

 7

Mengoreksi surat pengiriman peserta, surat tugas dan surat 8 dibebas tugaskan selama diklat/ bimtek dan menandatangani 9

10

Mengirimkan surat calon peserta diklat Mengarsipkan surat pengiriman calon peserta diklat

Konsep surat tugas surat pengiriman surat pengiriman peserta dan surat tugas

Ya

Selesai

Pelaksana No

Aktivitas

Pengadminist rasi Kepegawaian

Kaur Kepeg

Wasek

12

surat tugas

13

peserta diklat

14

Arsip

Mutu Baku Pansek

Ketua

Waktu

Persyaratan /Perlengkapan

Hari ke

Surat Panggilan

1

Output

I PENERBITAN SURAT TUGAS 1 Menerima perintah tugas

Mulai

2 Membuat Surat Tugas Mengoreksi Surat Tugas dan memberi paraf Mengoreksi surat tugas dan 4 menandatangani Menyerahkan surat tugas kepada bagian keuangan untuk 5 penerbitan lembar kedua perjalanan dinas Mengarsipkan surat tugas 6

Tidak

3

Ya

Ya

Selesai

 8

data hakim/ pegawai usul peserta diklat usul peserta diklat

1 2 2

peserta diklat usul peserta diklat calon peserta diklat calon peserta diklat

usul peserta diklat

3

calon peserta diklat

Konsep surat tugas

4

surat tugas

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Nomor SOP

Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

W2-A14/32 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENEGAKAN DISIPLIN Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. KMA Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan PNS pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya 4. KMA Nomor 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam 5. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja S 6. Peraturan Kepala BKN No. 1 tahun 2013 tentang Sasaran Kinerja Pegawai.

Kualifikasi Pelaksana :

1. 2. 3. 4.

SMK Administrasi Perkantoran S-1 Ekonomi-Manajemen S-1 Hukum S-1 Ilmu Komputer

7. Kep Sekma No. 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA No. 71 tahun 2008 8 KMA No. 22/KMA/SK/II/2015 tentang Pendelegasian penilaian prestasi kerja dan wewenang penandatanganan penilaian prestasi kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Publik 2. SOP Pemberian Cuti

Peralatan/Perlengkapan : Mesin Absensi (scan finger) Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka visi misi serta Program Kerja tidak akan terlaksana dengan baik

Pencatatan dan pendataan : Daftar Hadir harian, mingguan serta rekap daftar hadir bulanan

Pelaksana No

Penata usaha kepeg

Aktivitas

A PENUNJUKAN TIM PENGAWAS 1 Membuat Surat Penunjukan Tim Pengawas disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tim Kaur Pengawa Kepeg s

Wasek

Pansek

Persyaratan /Perlengkapan

Mulai

2 Mengoreksi Surat Penunjukan Tim Pengawas disiplin dan memberikan paraf. Ya 3 Mengoreksi Surat Penunjukan Tim Pengawas disiplin dan memberikan paraf.

Tidak

Ya

4 Mengoreksi Surat Penunjukan Tim Pengawas disiplin dan menandatanganinya 5 Mengarsipkan Penunjukan Tim disiplin

Ketua

Tidak

Tidak Ya

Surat Pengawas

Selesai

No

Aktivitas

B PENGELOLAAN DAFTAR HADIR 1 Mencetak daftar hadir pegawai setiap hari 2 Mengupload data pegawai setiap Komdanas.

kehadiran hari ke

Mulai

Hari ke

Output

SK Tim Pengawas Disiplin

1

Surat Keputusan

SK Tim Pengawas Disiplin

2

Surat Keputusan

SK Tim Pengawas Disiplin

3

Surat Keputusan

SK Tim Pengawas Disiplin

4

Surat Keputusan

SK Tim Pengawas Disiplin

5

Arsip surat

Pelaksana Pengolah data Tim disiplin Kaur Pengawa pegawai/ Kepeg s Opertor Kepeg

Mutu Baku Waktu

Mutu Baku Waktu

Wasek

Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Output Hari ke

scan finger

1

print out daftar hadir

Print out, komputer

1

rekap daftar hadir

 9

3 Menghimpun hard copy daftar hadir pegawai PA Kabanjahe serta merekap daftar hadir harian pegawai PA Kabanjahe 4 Mengesahkan dan menandatangani data rekap daftar hadir pegawai setiap akhir bulan. 5 Menyerahkan rekap ke Bagian Keuangan untuk dasar pembayaran uang makan dan remunerasi.

Seles ai

Print out daftar hadir

1

arsip daftar hadir

Rekap Daftar hadir bulanan

30 setiap bulan

Rekap daftar hadir yang telah disahkan

Rekap Daftar hadir bulanan

30

Pencairan remunerasi dan uang makan

Pelaksana

No

Aktivitas

Kaur Kepeg/ Tim atasan admin Pengawas langsung Disipli n Peg

Mutu Baku Waktu

Wasek

Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Output Hari ke

C HUKUMAN DISIPLIN 1 Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan disiplin pegawai

Rekap Daftar hadir

Mulai

2 Melaporkan pelaksanaan evaluasi 3 Menugaskan atasan langsung pegawai untuk menindaklanjuti laporan hasil evaluasi (jika ada indikasi pelanggaran) 4 Melaksanakan pemeriksaan atas indikasi pelanggaran disiplin 5 Membuat berita acara dan melaporkan hasil pemeriksaan 6 Melaporkan hasil pemeriksaan

7 Memberikan disposisi berupa tindaklanjut atas hasil pemeriksaan 8 Membuat Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin 9 Mengoreksi dan memaraf SK tentang Hukuman Disiplin

Ya

Hasil evaluasi

2

laporan hasil evaluasi, daftar hadir

3

Pemeriksaan

rekap daftar hadir, catatan perilaku PNS

5

Berita Acara Pemeriksaan

hasil pemeriksaan

6

laporan pemeriksaan

BA pemeriksaan

7

tindak lanjut hasil pemeriksaan

BA pemeriksaan

8

SK Hukuman disiplin

Konsep SK

9

SK Hukuman disiplin

Konsep SK

10

SK Hukuman disiplin

Konsep SK

11

SK Hukuman disiplin

SK Hukuman disiplin

12

hukuman disiplin

SK Hukuman disiplin

12

hukuman disiplin

SK Hukuman disiplin

13

arsip

SK Hukuman disiplin

13

Update data

Tidak

12 Menyerahkan SK hukuman disiplin kepada bagian umum untuk dikirimkan 13 Mengarsipkan SK hukuman disiplin 14 Mengupdate data hukuman disiplin ke dalam simpeg

laporan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi

Ya

Tidak

10 Mengoreksi dan menandatangani SK tentang Hukuman Disiplin 11 Mencatat SK hukuman disiplin ke dalam buku bantu hukuman disiplin

1

Selesai

Pelaksana No

Aktivitas

Pengelola Kinerja Pegawai

Pejabat Penilai

Wasek/ Wapan

Mutu Baku Atasan Pejabat Pansek Penilai/Ketu a

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output Hari ke

D PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1 Menerima SKP dari setiap pegawai 2 Membuat Penilaian Capaian Sasaran Kerja masing-masing pegawai. 3 Menginput Penilaian Capaian Sasaran Kerja masing-masing pegawai 4 Menerima Penilaian Sasaran Kerja dari masing-masing pejabat penilai 5 Menandatangani penilaian Sasaran kerja pegawai

SKP

05-Jan

Kumpulan SKP

SKP dan PCSK

31-Des

Penilaian Sasaran Kerja

SKP dan PCSK

1

Penilaian Sasaran Kerja

SKP dan PCSK

4

Penilaian Sasaran Kerja

Penilaian Sasaran Kerja

5

Penilaian Sasaran Kerja

Mulai

 10

6 Menandatangankan penilaian sasaran kerja kepada masingmasing pegawai. 7 Menghimpun Penilaian sasaran kerja untuk ditanda tangani kepada atasan pejabat penilai 8 Menandatangani Penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditandantangani Pejabat Penilai. 9 Mengirimkan Penilaian Kinerja Ketua, Wakil dan Hakim, dan Pansek PA Kabanjahe ke PTA Medan 10 Mengupdate data Penilaian kinerja ke dalam simpeg

Selesai

Penilaian Sasaran Kerja

6

Penilaian Kinerja

Penilaian Sasaran Kerja

8

Penilaian Kinerja

Penilaian Sasaran Kerja

9

Penilaian Kinerja

Penilaian Sasaran Kerja

11

Penilaian Sasaran Kerja

Penilaian Sasaran Kerja

12

Update data

 11

PENGADILAN AGAMA KABANAJAHE

Nomor SOP

Jalan Jamin Ginting Kabanjahe 22151

W2-A14/34/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDA Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dua 3. Surat Menpan RB No. B/43/M.PAN-RB/01/2014 perihal tindak lanjut Undangudang Aparatur Sipil Negara 4. Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.7-3/99 perihal batas usia Pensiun (BUP) PNS Keterkaitan : 1. SOP Penegakan Disiplin 2. SOP Mutasi Kenaikan Pangkat

Kualifikasi Pelaksana : 1. SMK Administrasi Perkantoran 2. S-1 Ekonomi-Manajemen 3. S-1 Hukum 4. S-1 Ilmu Komputer

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawaian dan Buku Bantu Pensiun

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, scanner, printer, file kepegawaian, Daftar Urutan Kepangkatan, Bezetting Formasi

Pelaksana No

Aktivitas

Pemroses pemberhetian dan pensiun

kaur Kepeg

Wasek

Mutu Baku Pansek

Ketua

A USUL PENSIUN TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS 1 Mengumpulkan berkas usul Mulai pensiun PNS ataupun Duda/Janda. 2 Meneliti Kelengkapan Persyaratan berkas usul pensiun PNS ataupun Duda/Janda. 3 Melengkapi persyaratan berkas usul pensiun PNS ataupun Duda/Janda. 4 Membuat nota usul pensiun pensiun PNS ataupun Duda/Janda. 5 Mengoreksi nota usul pensiun pensiun PNS ataupun Duda/Janda dan memberikan paraf. 6 Mengoreksi nota usul pensiun pensiun PNS ataupun Duda/Janda dan memberikan paraf. 7 Mengoreksi nota usul pensiun pensiun PNS ataupun Duda/Janda dan menandatanganinya. 8 Mengirimkan berkas usul pensiun pns ataupun duda/janda ke PTA Medan 9 Mencatat data usul pensiun ke dalam buku bantu.

Persyaratan /Perlengkapan

Ya Tidak Ya

Ya

1

registerasi usul pensiun

berkas usul

1

berkas usul pensiun yang lengkap

2

Nota usul pensiun PNS

8

Surat Pengantar berkas usul pensiun

berkas usul pensiun yang lengkap

9

Surat Pengantar berkas usul pensiun

berkas usul pensiun yang lengkap

10

Surat Pengantar berkas usul pensiun

Tidak berkas usul pensiun yang lengkap

11

Surat Pengantar berkas usul pensiun

12

Surat Keputusan pensiun PNS

12

Buku Bantu Pensiun

berkas usul pensiun yang lengkap Nota usul pensiun

Selesai

 16

Output

Hari ke

berkas usul

berkas usul pensiun yang lengkap berkas usul pensiun yang lengkap

Tidak

Waktu

SOP KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/19 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP BENDAHARAWAN PENERIMA Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-2 Manajemen 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 3. S-1 komputer 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 4. S-1 Hukum Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 5. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat) Pemerintahan 6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan D l Direktur N i b i P Perbendaharaan j b tN P No. PER-22/PB/2013 iN i d P tentang i 7 Di Peraturan Jenderal Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP. Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP. PPK 3. SOP. PPSPM 4. SOP. BP dan PPABP Peringatan :

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SAS dokumen-dokumen Pendapatan dan Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan Anggaran tidak berjalan efektif Belanja Negara

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Penyetor

Bendahara Penerima

Wasek

Mutu Baku Pansek/ KPA

Persyaratan /Perlengkapan

Hari Ke

Uang dan Kuitansi

1

Uang dan Kuitansi

Uang dan Kuitansi

1

SSBP

Output

A. Penatausahaan PNBP 1 Menerima Uang Setoran PNBP dari Pengelola Biaya Proses Perkara Tingkat Pertama 2 Membuat Surat Setoran

Mulai

Bukan Pajak

 25

Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Persyaratan /Perlengkapan

Hari Ke

3 Menandatangani Surat Setoran Bukan Pajak

SSBP

1

SSBP

4 Menyetorkan Uang PNBP ke Bank Persepsi

SSBP

1

SSBP

SSBP

2

SSBP dan NTPN

Selesai

SSBP

2

SSBP dan NTPN

Mulai

SSBP dan NTPN

1

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

2 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi)

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

1

BAP Kas dan LPJ

3 Mencetak Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi)

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

1

BAP Kas dan LPJ

4 Mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi)

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

2

BAP Kas dan LPJ

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

3

BAP Kas dan LPJ

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

4

LPJ Bendahara

LPJ Bendahara

5

LPJ Bendahara

LPJ Bendahara

5

Arsip LPJ Bendahara

5

5

Petugas Penyetor

Bendahara Penerima

Wasek

Pansek/ KPA

Menerima Bukti Setor PNBP dari Bank Persepsi Mengarsipkan Bukti Setor PNBP dari Bank Persepsi

Output

B. Pelaporan PNBP 1 Menginput Bukti Setoran PNBP ke aplikasi SAS (Silabi)

5 Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi) 6 Membuat laporan Bendahara penerimaan dengan format MA-RI 7

Mengirim LPJ bendahara setiap bulan ke KPPN dan Tembusan ke BPK, Biro Keuangan MA-RI dan PTA Medan

8 Mengarsipkan LPJ bendahara Penerimaan

Selesai

 26

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Nomor SOP

Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

W2-A14/ 17/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PTA Medan

SOP BENDAHARAWAN PENGELUARAN Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4.

S-1 Hukum

5.

SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP .Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP.PPSPM 3. SOP. PPABP DAN BENDAHARA

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan Anggaran tidak berjalan efektif

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SAS dokumen-dokumen Pendapatan dan Belanja Negara

Pelaksana No

Aktivitas

Operator Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Hari Ke

Output

A. Pengelolaan Kas Rutin 1 Menerima SPM/SP2D

SPM/SP2D, Kuitansi

Mulai

 20

1

Dicatatnya transaksi di BKU

Pelaksana No

Aktivitas

Menghitung 2 Penarikan Kebutuhan

Operator Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

Persyaratan /Perlengkapan

Rencana Sesuai

Waktu

Output

Hari Ke

SPby, Kuitansi/ Bukti Tagihan

1

Jumlah Kebutuhan

3 Menandatangani Giro Cek

Giro Cek

1

Giro Cek

Melakukan Penarikan Uang dari Bank

Giro Cek

2

Uang Tunai

Uang Tunai

3

BKU

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

3

Tanda terima Pembayaran

Tanda terima Pembayaran

5

BKU

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

1

BAP Kas dan LPJ

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

1

BAP Kas dan LPJ

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

1

BAP Kas dan LPJ

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

2

BAP Kas dan LPJ

5 Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi)

Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

3

BAP Kas dan LPJ

Mengirim LPJ bendahara setiap bulan ke KPPN dan Tembusan ke BPK, 6 Biro Keuangan, Badan Pengawasan MARI dan PTA Medan

LPJ Bendahara

5

LPJ Bendahara

5

LPJ Bendahara Pengeluaran, BAR, BKU dan Buku Pembantu lainnya

4

5 Mencatat Penarikan Uang

6 Melakukan Pembayaran

7 Mencatat Pembayaran

Selesai

B. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 1 Menginput Transaksi ke SAS (Silabi)

Bukti aplikasi Mulai

2 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi) 3 Mencetak Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi) 4 Mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ Bendahara Penerimaan setiap akhir bulan melalui aplikasi SAS (silabi)

Mengarsipkan LPJ Bendahara Pengeluaran, 7 BAR, BKU dan Buku Pembantu lainnya

Selesai

LPJ Bendahara Pengeluaran, BAR, BKU dan Buku Pembantu lainnya

 21

Nomor SOP

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

W2-A14/21 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan 16 November 2011 Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Revisi

21 April 2014

Tanggal Efektif

2 Mei 2014

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENATA LAPORAN KEUANGAN & SAI Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam N i b Direktur i P j b Jenderal tN P iN i No. d PER-22/PB/2013 P i Tid k T tentang t 7 Peraturan Perbendaharaan Ketentuan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4. S-1 Hukum 5. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP .Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP. PPK 3. SOP BP dan PPABP Peringatan :

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SAS, Aplikasi SAIBA dan dokumen-dokumen Pendapatan dan Belanja Negara

Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan Anggaran tidak berjalan efektif

Pelaksana No

Aktivitas

A REKONSILIASI SATKER 1 Mendata/mengumpulkan seluruh SPM dan SP2D serta Bukti Setoran ke Kas Negara selama 1 (satu) bulan 2 Menginput data DIPA/RKA-KL, SPM, SP2D, SSBP dan SSPB ke aplikasi SAIBA

Penyusun Bahan Laporan

Operator

Kaur. Keuangan

Mutu Baku Pejabat Pembuat Komitmen

Kuasa Pengguna Anggaran

Persyaratan /Perlengkapan

SPM, SP2D, SSPB dan SSBP

Mulai

SPM, SP2D, SSBP dan SSPB

 29

Waktu Hari Ke

1

2

Output

SPM, SP2D, SSBP dan SSPB LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

3

Mengoreksi data rincian realisasi anggaran belanja dan pendapatan sebelum rekon dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

4 Mengirim ADK Rekonsiliasi ke KPPN untuk menyamakan Transaksi SPM/SP2D, SSBP/SSPB setiap bulan melalui email 5 Menerima Hasil Rekonsiliasi dengan KPPN untuk Transaksi SPM/SP2D, SSBP/SSPB setiap bulan melalui email 6 Membuat Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dengan KPPN setiap bulan

LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

3

ADK, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

ADK Rekonsiliasi

3

Rekonsiliasi dengan KPPN

Rekonsiliasi dengan KPPN

7

Laporan Hasil Rekonsiliasi

8

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

9

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

10

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

11

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan, Peng. Pendapatan dan Laporan Hasil Rekonsiliasi

7 Mengoreksi Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dengan KPPN setiap bulan

Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan, Peng. Pendapatan dan Laporan Hasil Rekonsiliasi

8 Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dengan KPPN setiap bulan

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

9 Mengirim Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dengan KPPN setiap bulan

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

 30

10 Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dengan KPPN setiap bulan

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

14

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

14

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

1

Backup RKA-KL. SAKPA, LRA, PNBP, Rekening Koran, SSP, BKU, SSBP/SSPB, LPJ Bendahara

Backup RKA-KL. SAIBA, LRA, PNBP, Rekening Koran, SSP, BKU, SSBP/SSPB, LPJ Bendahara

3

Backup RKA-KL. SAKPA, LRA, PNBP, Rekening Koran, SSP, BKU, SSBP/SSPB, LPJ Bendahara

Backup RKA-KL dan SAIBA

5

Laporan Keuangan dan Laporan Barang

3

5 Memverifikasi dan mencetak Laporan Keuangan 6 Mengoreksi Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

6

Laporan Keuangan

8

7 Menandatangani Keuangan

Laporan Keuangan

9

ADK dan Laporan Keuangan

10

Laporan Keuangan

10

11 Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dengan KPPN setiap bulan

BAR Rekonsiliasi, Laporan Hasil Rekonsiliasi, Neraca, LRA Belanja, Peng. Belanja, Pendapatan dan Peng. Pendapatan

Selesai

B LAPORAN KEUANGAN SATKER 1 Menghimpun data-data Laporan Keuangan untuk diupload ke Aplikasi Komdanas MA RI

Backup RKA-KL. SAKPA, LRA, PNBP, Rekening Koran, SSP, BKU, SSBP/SSPB, LPJ Bendahara

Mulai

2 Mengupload Backup RKA-KL, SAIBA dan data Laporan Keuangan ke Aplikasi Komdanas MA RI setiap bulan

3 Mengedit Laporan Keuangan dari Aplikasi Komdanas MA RI 4 Mendownload Keuangan dari Komdanas MA RI

8

9

Laporan Aplikasi

Laporan

Mengirim Laporan Keuangan ke KPPN, Korwil Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan KPPN setiap bulan

Laporan Keuangan

Konsep Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Selesai

 31

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/20/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENGADMINISTRASI BUKU KENDALI PAJAK Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4. S-1 Hukum 5. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Di D l Direktur N i b i P Perbendaharaan j b tN P No. PER-22/PB/2013 iN i d P tentang i Jenderal 7 Peraturan Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP .Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP.PPSPM 3. SOP. PPABP DAN BENDAHARA Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak tidak berjalan efektif

Pelaksana No

Aktivitas

Pengadminist Bendahara rasi Buku Pengeluaran Kendali Pajak

Kaur. Keuangan

Wasek

A. Laporan SPT Masa Pajak

 27

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya Pencatatan dan pendataan : Aplikasi Pajak dan Buku-buku bantu keuangan

K u a s a P

Mutu Baku Waktu Persyaratan /Perlengkapan

Hari Ke

Output

Pelaksana No

Pengadminist Bendahara rasi Buku Pengeluaran Kendali Pajak

Aktivitas

Kaur. Keuangan

Wasek

K u a s a P

Mutu Baku Waktu Persyaratan /Perlengkapan

Hari Ke

Output

Kuitansi bukti Pembayaran

1

Uang Pajak

Membuat SSP Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN

Uang setoran Pajak

1

SSP

Menyetor Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN

SSP

2

SSP

Menerima Bukti Setor Pajak 4 PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN

SSP

2

SSP dan NTPN

Menginput Surat Setoran 5 Pajak (SSP) PPh 21 dan PPh 23 ke dalam Aplikasi Pajak

SSP dan NTPN

4

Laporan Pajak

Mencetak Laporan SPT Masa Pajak

SPT Masa

5

Laporan Pajak

Mengoreksi dan 7 Menandatangani Laporan SPT Masa Pajak

SPT Masa

5

Laporan Pajak

Mengirim Laporan SPT Masa 8 Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

SPT Masa

6

Laporan Pajak

9

Menerima Bukti Laporan SPT Masa Pajak dari KPP

SPT Masa

7

Bukti Laporan Pajak

10

Mengarsipkan Laporan SPT Masa Pajak

Selesai

SPT Masa

7

Laporan Pajak

Mulai

Formulir SPT Tahunan

1

SPT Tahunan pegawai

Formulir SPT Tahunan

3

SPT Tahunan pegawai

1

Memungut Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN

2 3

6

Mulai

B. Laporan SPT Tahunan Pajak SPT

Tahunan

Mengoreksi 2 Menandatangani Tahunan Pegawai

dan SPT

1

Mencetak Pegawai

3

Membagikan SPT kepada Pegawai

Tahunan

SPT Tahunan pegawai

4

SPT Tahunan pegawai

4

Membuat Rekap SPT Tahunan kepada Pegawai

SPT Tahunan pegawai

8

SPT Tahunan pegawai

5

Melaporkan Pegawai

Formulir SPT Tahunan

9

SPT Tahunan pegawai

SPT Tahunan pegawai

9

SPT Tahunan pegawai

SPT

Tahunan

6 Mengarsipkan SPT Tahunan

Selesai

 28

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/20/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENGADMINISTRASI BUKU KENDALI PAJAK Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4. S-1 Hukum 5. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Di D l Direktur N i b i P Perbendaharaan j b tN P No. PER-22/PB/2013 iN i d P tentang i Jenderal 7 Peraturan Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP .Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP.PPSPM 3. SOP. PPABP DAN BENDAHARA Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak tidak berjalan efektif

Pelaksana No

Aktivitas

Pengadminist Bendahara rasi Buku Pengeluaran Kendali Pajak

Kaur. Keuangan

Wasek

A. Laporan SPT Masa Pajak

 29

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya Pencatatan dan pendataan : Aplikasi Pajak dan Buku-buku bantu keuangan

K u a s a P

Mutu Baku Waktu Persyaratan /Perlengkapan

Hari Ke

Output

Pelaksana No

Pengadminist Bendahara rasi Buku Pengeluaran Kendali Pajak

Aktivitas

Kaur. Keuangan

Wasek

K u a s a P

Mutu Baku Waktu Persyaratan /Perlengkapan

Hari Ke

Output

Kuitansi bukti Pembayaran

1

Uang Pajak

Membuat SSP Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN

Uang setoran Pajak

1

SSP

Menyetor Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN

SSP

2

SSP

Menerima Bukti Setor Pajak 4 PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN

SSP

2

SSP dan NTPN

Menginput Surat Setoran 5 Pajak (SSP) PPh 21 dan PPh 23 ke dalam Aplikasi Pajak

SSP dan NTPN

4

Laporan Pajak

Mencetak Laporan SPT Masa Pajak

SPT Masa

5

Laporan Pajak

Mengoreksi dan 7 Menandatangani Laporan SPT Masa Pajak

SPT Masa

5

Laporan Pajak

Mengirim Laporan SPT Masa 8 Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

SPT Masa

6

Laporan Pajak

9

Menerima Bukti Laporan SPT Masa Pajak dari KPP

SPT Masa

7

Bukti Laporan Pajak

10

Mengarsipkan Laporan SPT Masa Pajak

Selesai

SPT Masa

7

Laporan Pajak

Mulai

Formulir SPT Tahunan

1

SPT Tahunan pegawai

Formulir SPT Tahunan

3

SPT Tahunan pegawai

1

Memungut Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN

2 3

6

Mulai

B. Laporan SPT Tahunan Pajak SPT

Tahunan

Mengoreksi 2 Menandatangani Tahunan Pegawai

dan SPT

1

Mencetak Pegawai

3

Membagikan SPT kepada Pegawai

Tahunan

SPT Tahunan pegawai

4

SPT Tahunan pegawai

4

Membuat Rekap SPT Tahunan kepada Pegawai

SPT Tahunan pegawai

8

SPT Tahunan pegawai

5

Melaporkan Pegawai

Formulir SPT Tahunan

9

SPT Tahunan pegawai

SPT Tahunan pegawai

9

SPT Tahunan pegawai

SPT

Tahunan

6 Mengarsipkan SPT Tahunan

Selesai

 30

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No . 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/ 18/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-2 Manajemen 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 3. S-1 komputer 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 4. S-1 Hukum Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 5. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat) Pemerintahan 6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP .Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP.PPSPM 3. SOP. PPABP DAN BENDAHARA Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan Anggaran tidak berjalan efektif

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SAS dokumen-dokumen Pendapatan dan Belanja Negara

Pelaksana No

Aktivitas

Sub Bag Bendahara Kepegawaian Pengeluaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

Pimpinan

Waktu

Persyaratan /Perlengkapan

Hari Ke

Surat Tugas

1

Output

A. Penata Usahaan Perjalanan Dinas 1 Merencanakan Perjalanan Dinas

Mulai

Mulai

 22

Surat Tugas

Pelaksana No

Aktivitas

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

Waktu

Persyaratan /Perlengkapan

Hari Ke

Surat Tugas

2

Surat Tugas

Surat Tugas

4

Surat Tugas

Surat Tugas

4

5 Menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) Lembar 1 dan 2

Surat Tugas dan SPD

4

6 Mengitung Uang Muka/ Persekot Perjalanan Dinas

Surat Tugas dan SPD

4

SPD lembar 1 dan 2

4

SPD lembar 1 dan 2 Serta Kuitansi

Surat Tugas dan SPD lembar 1 dan 2

4

SPD lembar 1 dan 2 Serta Kuitansi

SPD lembar 1 dan 2

4

SPD lembar 1 dan 2 Serta Kuitansi

Selesai

SPD lembar 1 dan 2 Serta Kuitansi

4

Buku Kas Pembantu

Mulai

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

1

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

2

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

2

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

3

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

Sub Bag Bendahara Kepegawaian Pengeluaran

Pimpinan

Output

2 Membuat Surat Tugas

3 Menerima Surat Tugas dari Sub Bagian Kepegawaian

4 Mencetak Surat Perjalanan Dinas (SPD) Lembar 1 dan 2

7 Membuat Tanda Terima Uang Muka/ Persekot Perjalanan Dinas

8 Memberikan Pertimbangan/Persetujua n Pembayaran Uang Muka/ Persekot Perjalanan Dinas 9 Membayarkan Uang Muka/ Persekot Perjalanan Dinas

10 Membukukan Muka/Persekot Perjalanan Dinas

SPD lembar 1 dan 2 serta Uang Muka/ Persekot Perjalanan Dinas SPD lembar 1 dan 2 serta Uang Muka/ Persekot Perjalanan Dinas SPD lembar 1 dan 2 serta Uang Muka/ Persekot Perjalanan Dinas

Uang

B. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 1 Menerima Dokumendokumen Perjalanan Dinas untuk dipertanggungjawaban

2 Menghitung Biaya Perjalanan Dinas Rampung

3 Membuat Kuitansi dan Bukti Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas

4 Menandatangani Kuitansi dan Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas

 23

Pelaksana No

Aktivitas

Sub Bag Bendahara Kepegawaian Pengeluaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

Pimpinan

5 Membayar Perjalanan Dinas

6 Membukukan SPD Selesai

 24

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Hari Ke

Output

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

3

SPD lembar 1 & 2, Kuitansi Hotel, Tiket transportasi

LPJ Bendahara Pengeluaran, BAR, BKU dan Buku Pembantu lainnya

4

LPJ Bendahara Pengeluaran, BAR, BKU dan Buku Pembantu lainnya

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Nomor SOP

W2-A14/ 16/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan 16 November 2011 Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4. S-1 Hukum 5. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP. PPK 2. SOP PPSPM dan PPABP 3. SOP BP Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan Anggaran tidak berjalan efektif

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya Pencatatan dan pendataan : Aplikasi Belanja Pegawai, Aplikasi SAS dan SAIBA

Mutu Baku

Pelaksana No

Pengadmini strasi Keuangan

Aktivitas

PPABP

Bendahara Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

A GAJI INDUK 1 Melakukan pencatatan dan penatausahaan

dan/atau

manual

SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan SK Mutasi, Surat Keterangan Kuliah. SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan SK Mutasi, Surat Keterangan Kuliah.

data

kepegawaian secara elektronik

Mulai

yang

berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan

Membuat daftar gaji Induk menggunakan aplikasi 2 belanja pegawai dan menyusun kelengkapan daftar gaji setiap awal bulan

3

Waktu Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Gaji Induk, SSP dan SPTJM

Mengoreksi daftar gaji induk dan kelengkapannya.

 13

Output

1

Data Pegawai

1

Daftar Gaji Induk

2

Daftar Gaji Induk

4

Menandatangani daftar gaji induk dan kelengkapannya.

Gaji Induk, SSP dan SPTJM

2

Daftar Gaji Induk

5

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji Induk dan kelengkapannya.

Gaji Induk

2

SPTJM Gaji Induk

Menandatangani Pengajuan Surat 6 Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji induk.

Gaji Induk

2

SPTJM Gaji Induk

Gaji Induk

3

SPP Gaji Induk

SPP Gaji Induk

3

SPP Gaji Induk

Gaji Induk

4

SPM Gaji Induk

Gaji Induk

4

SPM Gaji Induk

Gaji Induk

5

SPM Gaji Induk diterima KPPN

Dokumen SP2D

15

SP2D Gaji Induk

SKPP, SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, KP4 dan SK Mutasi

1

Daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

Mengoreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji.

SSP Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji

1

Daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dikoreksi

Menandatangani daftar gaji 3 susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya.

Gaji Induk, SSP dan SPTJM

2

Daftar Gaji Induk

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 4 (SPTJM) daftar gaji Susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya.

Daftar Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji

2

SPTJM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 5 daftar gaji Susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya .

Daftar Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji dikoreksi

2

SPTJM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

Membuat Surat Permintaan 6 Pembayaran (SPP) Gaji Susulan/Kekurangan Gaji.

SPTJM Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji

2

SPP Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji Susulan/Kekurangan Gaji.

SPP Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji

3

SPP Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

Membuat Surat Perintah 8 Membayar (SPM) Gaji Susulan/Kekurangan Gaji.

SPP Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji

3

SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

Membuat Surat Permintaan 7 Pembayaran (SPP) Gaji Induk Menandatangani Surat 8 Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji Induk Membuat Surat Perintah 9 Membayar (SPM) Gaji Induk. Menandatangani Surat 10 Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk. Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji 11 Induk ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 12

Menerima SP2D gaji induk dari KPPN

Selesa i

B GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji menggunakan aplikasi 1 belanja pegawai dan menyusun kelengkapan daftar gaji

2

7

Mukaii

 14

Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Susulan/Kekurangan Gaji.

SPM Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji

3

SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 10 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN)

SPM Gaji Susulan/Kekura ngan Gaji

4

SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji diterima KPPN

Dokumen SP2D  dan Giro Cek

7

SP2D Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

SK Mutasi

1

Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

Mengoreksi Uang 2 Muka/Persekot Gaji dan kelengkapannya.

SSP dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

1

SSP dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

Menandatangani daftar gaji 3 susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya.

Gaji Induk, SSP dan SPTJM

2

Daftar Gaji Induk

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 4 (SPTJM) Uang Muka/Persekot Gaji dan kelengkapannya.

Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

1

SPTJM Uang Muka/Persekot Gaji

Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung 6 Jawab Mutlak (SPTJM) Uang Muka/Persekot Gaji dan kelengkapannya.

SSP dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

2

SSP, SPTJM dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

Membuat Surat Permintaan 5 Pembayaran (SPP) Uang Muka/Persekot Gaji.

SSP, SPTJM dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

2

SSP, SPTJM, SPP dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

3

SSP, SPTJM, SPP dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

3

SSP, SPTJM, SPP, SPM dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

3

SSP, SPTJM, SPP, SPM dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

SSP, SPTJM, dan SPM Uang Muka/Persekot Gaji

4

SSP, SPTJM, dan SPM Uang Muka/Persekot Gaji

Dokumen SP2D  dan Giro Cek

7

SP2D Uang Muka/Persekot Gaji

Surat Edaran Menteri Keuangan dan Daftar Gaji bulan

1

Daftar Gaji ke-13

Daftar Gaji bulan ke-13 dan SSP Gaji ke-13

1

Daftar Gaji ke-13 dan SSP Gaji ke-13

9

11

Menerima SP2D Gaji Susulan/Kekurangan Gaji

Selesai

C UANG MUKA / PERSEKOT GAJI Membuat uang muka/persekot gaji menggunakan aplikasi 1 belanja pegawai dan menyusun kelengkapan daftar gaji .

Mulai

SSP, SPTJM dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji SSP, SPTJM, SPP dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji SSP, SPTJM, SPP, SPM dan Daftar Uang Muka/Persekot Gaji

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran 6 (SPP) Uang Muka/Persekot Gaji. Membuat Surat Perintah 7 Membayar (SPM) Uang Muka/Persekot Gaji.

Menandatangani Surat 8 Perintah Membayar (SPM) Uang Muka/Persekot Gaji.

9

Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN)

10

Menerima SP2D Muka/Persekot Gaji

Uang Selesai

D GAJI KE 13 (TIGA BELAS)

1

Membuat daftar gaji ke 13 menggunakan aplikasi belanja pegawai dan kelengkapannya.

2

Mengoreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya.

Mulai

 15

Menandatangani daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya.

Gaji Induk, SSP dan SPTJM

2

Daftar Gaji Induk

Membuat Surat Pernyataan 4 Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Gaji ke 13.

Daftar Gaji bulan ke-13

1

SPTJM Gaji ke 13

Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung 5 Jawab Mutlak (SPTJM) Gaji ke 13 .

Daftar Gaji SSP dan SPTJM Gaji ke-13

2

Daftar Gaji SSP dan SPTJM Gaji ke-13

Membuat Surat Permintaan 6 Pembayaran (SPP) gaji ke 13.

Daftar Gaji SSP dan SPTJM Gaji ke-13

2

SPP Gaji ke-13

Menandatangani Surat 7 Permintaan Pembayaran (SPP) gaji ke 13.

SPP Gaji ke-13

3

SPP Gaji ke-13

SPP Gaji ke-13

3

SPM Gaji ke-13

SPM Gaji ke-13

3

SPM Gaji ke-13

SPM Gaji ke-13

4

SPM Gaji ke-13 diterima di KPPN

Dokumen SP2D  dan Giro Cek

7

SP2D Gaji ke-13

Surat Ket. Kematian Wafat/Tewas

1

Daftar Uang Duka Wafat/Tewas

Daftar Uang Duka Wafat/Tewas

1

Daftar Uang Duka Wafat/Tewas dikoreksi

Menandatangani daftar 3 Uang Duka Wafat/Tewas dan kelengkapannya.

Gaji Induk, SSP dan SPTJM

2

Daftar Gaji Induk

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 4 (SPTJM) Gaji Terusan, Uang Duka Wafat/Tewas.

Daftar Uang Duka Wafat/Tewas dikoreksi

2

SPTJM Uang Duka Wafat/Tewas

SPTJM, Daftar Uang Duka Wafat/Tewas

2

SPTJM Uang Duka Wafat/Tewas

SPTJM Uang Duka Wafat/Tewas

2

SPP Uang Duka Wafat/Tewas

SPTJM Uang Duka Wafat/Tewas

3

SPP Uang Duka Wafat/Tewas

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Terusan, Uang Duka Wafat/Tewas.

SPM Uang Duka Wafat/Tewas

3

SPM Uang Duka Wafat/Tewas

Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 9 Gaji Terusan, Uang Duka Wafat/Tewas.

SPM Uang Duka Wafat/Tewas

3

SPM Uang Duka Wafat/Tewas

3

Membuat Surat Perintah 8 Membayar (SPM) gaji ke 13 . Menandatangani Surat 9 Perintah Membayar (SPM) gaji ke 13.

10

Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN)

11

Menerima SP2D Gaji 13 dari Bank

ke Selesai

E GAJI TERUSAN, UANG DUKA WAFAT / TEWAS Membuat daftar Gaji Terusan, Uang Duka Wafat/Tewas 1 menggunakan aplikasi belanja pegawai dan menyusun kelengkapan daftar gaji. Mengoreksi Uang 2 Wafat/Tewas kelengkapannya.

Mulai

Duka dan

Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung 5 Jawab Mutlak (SPTJM) Gaji Terusan, Uang Duka Wafat/Tewas. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji 6 Terusan, Uang Duka Wafat/Tewas. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran 7 (SPP) Gaji Terusan, Uang Duka Wafat/Tewas

8

 16

Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Terusan, Uang Duka 10 Wafat/Tewas ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN)

SPM Uang Duka Wafat/Tewas

4

SPM Uang Duka Wafat/Tewas diterima di KPPN

Dokumen SP2D  dan Giro Cek

7

SP2D Uang Duka Wafat/Tewas

Rekapitulasi Absensi

1

Rekapitulasi Absensi

Rekapitulasi Absensi

1

Daftar Uang Makan

uang

Daftar Uang Makan

1

Daftar Uang Makan

daftar

Gaji Induk, SSP dan SPTJM

2

Daftar Gaji Induk

Membuat Surat Pernyataan 5 Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Daftar Uang Makan

2

SPTJM Uang Makan

Menandatangani Surat 6 Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Daftar Uang Makan

2

SPTJM Uang Makan

Membuat Surat Permintaan 7 Pembayaran (SPP) Uang Makan

Daftar Uang Makan dan SPTJM

2

SPP Uang Makan

Menandatangani Surat 8 Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Makan.

Daftar Uang Makan dan SPTJM

3

SPP Uang Makan

Membuat Surat Perintah 9 Membayar (SPM) uang makan PNS

Daftar Uang Makan, SPTJM dan SPP

3

SPM Uang Makan

10

Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

Daftar Uang Makan, SPTJM, SSP

4

SPM Uang Makan

11

Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN).

SPM Uang Makan

4

SPM Uang Makan diterima di KPPN

12

Menerima SP2D penarikan Uang Makan.

Dokumen SP2D  dan Giro Cek

7

SP2D Uang Makan

1

SK Mutasi Pegawai, SK Pensiun, SK Kematian

1

SK Mutasi Pegawai, SK Pensiun, SK Kematian

SKPP

1

SKPP

Menerima SP2D 11 Terusan, Uang Wafat/Tewas.

Gaji Duka

Selesai

F UANG MAKAN PNS Menerima rekapitulasi absensi dari Sub Bag. 1 Kepegawaian setiap awal bulan. Membuat Daftar uang 2 makan menggunakan aplikasi belanja pegawai 3

Mengoreksi makan.

daftar

4

Menandatangani uang makan.

Mulai

Selesa i

G SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) Menerima SK Mutasi 1 Pegawai, SK Pensiun, SK Kematian Mencatat dan 2 menatausahakan SK Mutasi Pegawai, SK Membuat surat keterangan 3 penghentian pembayaran (SKPP)

SK Mutasi Pegawai, SK Pensiun, SK SK Mutasi Pegawai, SK Pensiun, SK

Mulai

4

Mengoreksi dan Menandatangani SKPP

SKPP

5

SKPP

5

Mengirimkan SKPP ke KPPN

SKPP

6

SKPP

SKPP

11

SKPP

SKPP

12

SKPP

SKPP

12

SKPP

6 Menerima SKPP dari KPPN

7

Mengirimkan SKPP ke Pegawai ybs

8 Mengarsipkan SKPP

Selesai

 17

H TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK)

1

Menerima rekapitulasi absensi dari Sub Bag. Kepegawaian setiap awal bulan.

2

Membuat daftar nominatif Tunjangan Khusus Kinerja(TKK), Kuitansi, dan SPTJM.

Rekapitulasi Absensi

1

Rekapitulasi Absensi

Rekapitulasi Absensi

1

Daftar Nominatif/ Tanda Terima remunerasi Job Grade Pegawai, Kuitansi dan SPTJM

Menandatangani Daftar Nominatif Tunjangan Khusus Kinerja (TKK) oleh 3 setiap pegawai yang menerima Tunjangan Khusus Kinerja(TKK), SPTJM dan Kuitansi

Daftar Nominatif/ Tanda Terima remunerasi Job Grade Pegawai, Kuitansi dan SPTJM

3

Daftar Nominatif/ Tanda Terima remunerasi Job Grade Pegawai, Kuitansi dan SPTJM

Memverifikasi dan mengoreksi daftar 4 nominatif/ Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja(TKK)

Daftar Nominatif/ Tanda Terima remunerasi Job Grade Pegawai, Kuitansi dan SPTJM

6

Daftar Nominatif/ Tanda Terima remunerasi Job Grade Pegawai, Kuitansi dan SPTJM

Mengunci rekapitulasi 5 permintaan TKK melalui Aplikasi Komdanas

Daftar Nominatif/ Tanda Terima remunerasi Job Grade Pegawai, Kuitansi dan SPTJM

6

Daftar Nominatif/ Tanda Terima remunerasi Job Grade Pegawai, Kuitansi dan SPTJM

9

Permintaan TKK dikirim.

9

Permintaan TKK dikirim.

Mulai

Kuitansi, Tanda Terima TKK, Rekap Berdasarkan Job Grade, Rekapitulasi Absensi, Rekapitul Daftar Hadir, SPTJM, Surat Keterangan Sakit dan Rekening Koran bulan Sebelumnya Kuitansi, Tanda Terima TKK, Rekap Berdasarkan Job Grade, Rekapitulasi Absensi, Rekapitul Daftar Hadir, SPTJM, Surat Keterangan Sakit dan Rekening Koran bulan Sebelumnya

Menyerahkan permintaan 6 TKK PA Kabanjahe ke Sub Bag Umum PA Kabanjahe

7

Mengarsipkan permintaan TKK PA Kabanjahe

Selesai

 18

Nomor SOP

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

W2-A14/ 15 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan 16 November 2011 Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENYUSUN ANGGARAN RUTIN Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas l N Direktur i b i Jenderal P j b t NPerbendaharaan P iN i d P i Tid kT t 7 D Peraturan No. PER-22/PB/2013 tentang

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4. S-1 Hukum 5. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP PPK 3. SOP PPSPM dan PPABP Peringatan :

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya Pencatatan dan pendataan : Aplikasi RKA-KL dan Aplikasi Belanja Pegawai

Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan Anggaran tidak berjalan efektif

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

A 1

Aktivitas

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Output

PENGAJUAN UANG MUKA KERJA (UP) Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

Mulai

RKA‐KL dan DIPA

 8

1

RPA

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

Aktivitas

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Output

Membuat Surat Pernyataan Uang Muka Kerja (UP)

DIPA, SK  Pengangkatan  KPA, PPK,  Penguji/Penanda  Tangan SPM,  Bendahara dan  Spesimen Tanda  Tangan KPA, PPK,  Penguji Penanda  Tangan SPM dan  Bendahara

2

Surat Pernyataan UP

Menandatangani Surat 3 Pernyataan Uang Muka Kerja (UP)

Surat Pernyataan  UP

2

Surat Pernyataan UP

Membuat Surat Permintaan 4 Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)

Surat Pernyataan  UP

3

SPP UP

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran 5 (SPP) Uang Persediaan (UP)

SPP UP

3

SPP UP

Membuat Surat Perintah 6 Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)

SPP UP

3

SPM UP

SPM UP

3

SPM UP

SPM UP dan Surat  Pernyataan UP

4

SPM UP diterima KPPN

Dokumen SP2D  dan Giro Cek

5

UP

Kuitansi, Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK

1

Surat Rincian Permintaan GUP

2

Menandatangani Surat 7 Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Uang 8 Persediaan (UP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 9

Menerima SP2D Uang Muka Kerja (UP)

Selesai

B PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) Mulai

1

Membuat Surat Permintaan GUP

2

Menandatangani Surat Rincian Permintaan GUP

Surat Rincian Permintaan GUP

1

Surat Rincian Permintaan GUP

3

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP

Surat Rincian Permintaan GUP

2

SPP GUP

Menandatangani Surat 5 Permintaan Pembayaran (SPP) GUP

SPP GUP

2

SPP GUP

Membuat SPM Ganti Uang Persediaan (GUP)

SPP GUP

3

SPM GUP

6

Rincian

 9

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

Aktivitas

7

Menandatangani SPM Ganti Uang Persediaan (GUP)

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Output

SPM GUP

3

SPM GUP

Dokumen SPM

4

SPM GUP diterima KPPN

Dokumen SP2D dan Giro Cek

5

SP2D GUP

Rincian Rencana Penggunaan Anggaran, Realisasi Anggaran, Rekening Koran dan Surat Pernyataan TUP

1

Surat Permohonan Permintaan TUP

Mengoreksi surat permohonan 2 permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Surat Permohonan Permintaan TUP

1

Surat Permohonan Permintaan TUP

Menandatangani surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Surat Permohonan Permintaan TUP

1

Surat Permohonan Permintaan TUP

Mengirimkan Surat Permohonan permintaan 5 Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke KPPN

Surat Permohonan Permintaan TUP

4

Surat Permohonan Permintaan TUP

6

Menerima Permohonan Persetujuan TUP dari KPPN

Surat Permohonan Permintaan TUP

5

Persetujuan TUP

7

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP

Persetujuan TUP

2

SPP TUP

Menandatangani Surat 8 Permintaan Pembayaran (SPP) TUP

SPP TUP

2

SPP TUP

Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP)

SPP TUP

3

SPM TUP

SPM TUP

3

SPM TUP

Dokumen SPM

4

SPM TUP diterima KPPN

Dokumen SP2D dan Giro Cek

5

SP2D TUP

Mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang 8 Persediaan (GUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

9

Menerima SP2D Ganti Uang Persediaan (GUP).

Selesai

C TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

Membuat surat permohonan 1 permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

4

10

Mulai

Menandatangani SPM 11 Tambahan Uang Persediaan (TUP) Mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan 12 Uang Persediaan (TUP) ke KPPN 13

Menerima SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Selesai

D PENGAJUAN NIHIL TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP NIHIL)

 10

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

Aktivitas

Membuat Surat 1 Permintaan TUP

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

Rincian Mulai

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Output

Kuitansi, Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK

1

SRP TUP

1

Menandatangani Surat Rincian Permintaan TUP

SRP TUP

1

SRP TUP

2

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP Nihil

SRP TUP

2

SPP PTUP

SPP PTUP

2

SPP PTUP

SPP PTUP

3

SPM PTUP

Menandatangani SPM Nihil Tambahan Uang Persediaan

SPM PTUP

3

SPM PTUP

Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Tambahan Uang Persediaan 6 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

SPM PTUP

4

SPM PTU diterima KPPN

Dokumen SP2D PTUP

5

SP2D PTUP

Penawaran, BA Negosiasi, BA Evaluasi, SPK

1

Ringkasan Kontrak

Menandatangani Surat 3 Permintaan Pembayaran (SPP) TUP Nihil Membuat SPM Nihil 4 Tambahan Uang Persediaan 5

Menerima SP2D Selesai 7 Pertanggungjawaban TUP ke KPPN E PENGAJAUN SPM LANGSUNG (LS) Membuat Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan 1 Tanggung Jawab Belanja SPM Langsung

Mulai

2

Menandatangani Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPM Langsung

Ringkasan Kontrak

1

Ringkasan Kontrak

2

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung

Ringkasan Kontrak

2

SPP LS Kontrak

Menandatangani Surat 2 Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung

SPP LS Kontrak

2

SPP LS Kontrak

3 Membuat SPM LS/Kontrak

SPP LS Kontrak

3

SPM LS Kontrak

Menandatangani 3 LS/Kontrak

SPM LS Kontrak

3

SPM LS Kontrak

SPM LS Kontrak

4

SPM LS Kontrak diterima KPPN

Dokumen SP2D LS Kontrak

5

SP2D LS Kontrak

SPM

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) LS/Kontrak 4 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 5 Mengambil SP2D LS/Kontrak .

Selesai

F PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP NIHIL)

 11

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

Aktivitas

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

1

Membuat Surat Permintaan UP Nihil

Rincian

2

Menandatangani Surat Rincian Permintaan UP Nihil

3

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP Nihil

PPK

PPSPM

KPA

Kuitansi, Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPNPN Surat Rincian Permintaan UP Nihil Surat Rincian Permintaan UP Nihil

Mulai

Menandatangani Surat 5 Permintaan Pembayaran (SPP) UP Nihil 6

Membuat SPM Persediaan Nihil.

Uang

Menandatangani SPM Uang Persediaan Nihil Mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) Nihil ke 8 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

7

9

Menerima SP2D Uang Persediaan Nihil dari KPPN

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Selesai

 12

Output

1

Surat Rincian Permintaan UP Nihil

1

Surat Rincian Permintaan UP Nihil

2

SPP UP Nihil

SPP UP Nihil

2

SPP UP Nihil

SPP UP Nihil

3

SPM UP Nihil

SPM UP Nihil

3

SPM UP Nihil

SPM UP Nihil

4

SPM UP Nihil diterima KPPN

Dokumen SP2D UP Nihil

5

SP2D UP Nihil

Nomor SOP

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

W2-A14/ 15 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan 16 November 2011 Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENYUSUN ANGGARAN RUTIN Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas l N Direktur i b i Jenderal P j b t NPerbendaharaan P iN i d P i Tid kT t 7 D Peraturan No. PER-22/PB/2013 tentang

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4. S-1 Hukum 5. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP PPK 3. SOP PPSPM dan PPABP Peringatan :

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya Pencatatan dan pendataan : Aplikasi RKA-KL dan Aplikasi Belanja Pegawai

Jika SOP tidak dilaksanakan,maka pelaksanaan Anggaran tidak berjalan efektif

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

A 1

Aktivitas

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Output

PENGAJUAN UANG MUKA KERJA (UP) Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

Mulai

RKA‐KL dan DIPA

 13

1

RPA

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

Aktivitas

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Output

Membuat Surat Pernyataan Uang Muka Kerja (UP)

DIPA, SK  Pengangkatan  KPA, PPK,  Penguji/Penanda  Tangan SPM,  Bendahara dan  Spesimen Tanda  Tangan KPA, PPK,  Penguji Penanda  Tangan SPM dan  Bendahara

2

Surat Pernyataan UP

Menandatangani Surat 3 Pernyataan Uang Muka Kerja (UP)

Surat Pernyataan  UP

2

Surat Pernyataan UP

Membuat Surat Permintaan 4 Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)

Surat Pernyataan  UP

3

SPP UP

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran 5 (SPP) Uang Persediaan (UP)

SPP UP

3

SPP UP

Membuat Surat Perintah 6 Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)

SPP UP

3

SPM UP

SPM UP

3

SPM UP

SPM UP dan Surat  Pernyataan UP

4

SPM UP diterima KPPN

Dokumen SP2D  dan Giro Cek

5

UP

Kuitansi, Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK

1

Surat Rincian Permintaan GUP

2

Menandatangani Surat 7 Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Uang 8 Persediaan (UP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 9

Menerima SP2D Uang Muka Kerja (UP)

Selesai

B PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) Mulai

1

Membuat Surat Permintaan GUP

2

Menandatangani Surat Rincian Permintaan GUP

Surat Rincian Permintaan GUP

1

Surat Rincian Permintaan GUP

3

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP

Surat Rincian Permintaan GUP

2

SPP GUP

Menandatangani Surat 5 Permintaan Pembayaran (SPP) GUP

SPP GUP

2

SPP GUP

Membuat SPM Ganti Uang Persediaan (GUP)

SPP GUP

3

SPM GUP

6

Rincian

 14

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

Aktivitas

7

Menandatangani SPM Ganti Uang Persediaan (GUP)

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Output

SPM GUP

3

SPM GUP

Dokumen SPM

4

SPM GUP diterima KPPN

Dokumen SP2D dan Giro Cek

5

SP2D GUP

Rincian Rencana Penggunaan Anggaran, Realisasi Anggaran, Rekening Koran dan Surat Pernyataan TUP

1

Surat Permohonan Permintaan TUP

Mengoreksi surat permohonan 2 permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Surat Permohonan Permintaan TUP

1

Surat Permohonan Permintaan TUP

Menandatangani surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Surat Permohonan Permintaan TUP

1

Surat Permohonan Permintaan TUP

Mengirimkan Surat Permohonan permintaan 5 Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke KPPN

Surat Permohonan Permintaan TUP

4

Surat Permohonan Permintaan TUP

6

Menerima Permohonan Persetujuan TUP dari KPPN

Surat Permohonan Permintaan TUP

5

Persetujuan TUP

7

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP

Persetujuan TUP

2

SPP TUP

Menandatangani Surat 8 Permintaan Pembayaran (SPP) TUP

SPP TUP

2

SPP TUP

Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP)

SPP TUP

3

SPM TUP

SPM TUP

3

SPM TUP

Dokumen SPM

4

SPM TUP diterima KPPN

Dokumen SP2D dan Giro Cek

5

SP2D TUP

Mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang 8 Persediaan (GUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

9

Menerima SP2D Ganti Uang Persediaan (GUP).

Selesai

C TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

Membuat surat permohonan 1 permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

4

10

Mulai

Menandatangani SPM 11 Tambahan Uang Persediaan (TUP) Mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan 12 Uang Persediaan (TUP) ke KPPN 13

Menerima SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Selesai

D PENGAJUAN NIHIL TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP NIHIL)

 15

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

Aktivitas

Membuat Surat 1 Permintaan TUP

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

PPK

PPSPM

KPA

Rincian Mulai

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Output

Kuitansi, Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPPK

1

SRP TUP

1

Menandatangani Surat Rincian Permintaan TUP

SRP TUP

1

SRP TUP

2

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP Nihil

SRP TUP

2

SPP PTUP

SPP PTUP

2

SPP PTUP

SPP PTUP

3

SPM PTUP

Menandatangani SPM Nihil Tambahan Uang Persediaan

SPM PTUP

3

SPM PTUP

Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Tambahan Uang Persediaan 6 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

SPM PTUP

4

SPM PTU diterima KPPN

Dokumen SP2D PTUP

5

SP2D PTUP

Penawaran, BA Negosiasi, BA Evaluasi, SPK

1

Ringkasan Kontrak

Menandatangani Surat 3 Permintaan Pembayaran (SPP) TUP Nihil Membuat SPM Nihil 4 Tambahan Uang Persediaan 5

Menerima SP2D Selesai 7 Pertanggungjawaban TUP ke KPPN E PENGAJAUN SPM LANGSUNG (LS) Membuat Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan 1 Tanggung Jawab Belanja SPM Langsung

Mulai

2

Menandatangani Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPM Langsung

Ringkasan Kontrak

1

Ringkasan Kontrak

2

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung

Ringkasan Kontrak

2

SPP LS Kontrak

Menandatangani Surat 2 Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung

SPP LS Kontrak

2

SPP LS Kontrak

3 Membuat SPM LS/Kontrak

SPP LS Kontrak

3

SPM LS Kontrak

Menandatangani 3 LS/Kontrak

SPM LS Kontrak

3

SPM LS Kontrak

SPM LS Kontrak

4

SPM LS Kontrak diterima KPPN

Dokumen SP2D LS Kontrak

5

SP2D LS Kontrak

SPM

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) LS/Kontrak 4 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 5 Mengambil SP2D LS/Kontrak .

Selesai

F PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP NIHIL)

 16

Mutu Baku

Pelaksana

Waktu No

Aktivitas

PENGADMINI Bendahara STRASI Pengeluaran

1

Membuat Surat Permintaan UP Nihil

Rincian

2

Menandatangani Surat Rincian Permintaan UP Nihil

3

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP Nihil

PPK

PPSPM

KPA

Kuitansi, Faktur Pajak, SSP dan Daftar Nominatif pembayaran PPNPN Surat Rincian Permintaan UP Nihil Surat Rincian Permintaan UP Nihil

Mulai

Menandatangani Surat 5 Permintaan Pembayaran (SPP) UP Nihil 6

Membuat SPM Persediaan Nihil.

Uang

Menandatangani SPM Uang Persediaan Nihil Mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) Nihil ke 8 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

7

9

Menerima SP2D Uang Persediaan Nihil dari KPPN

Persyaratan /Perlengkapan Hari Ke

Selesai

 17

Output

1

Surat Rincian Permintaan UP Nihil

1

Surat Rincian Permintaan UP Nihil

2

SPP UP Nihil

SPP UP Nihil

2

SPP UP Nihil

SPP UP Nihil

3

SPM UP Nihil

SPM UP Nihil

3

SPM UP Nihil

SPM UP Nihil

4

SPM UP Nihil diterima KPPN

Dokumen SP2D UP Nihil

5

SP2D UP Nihil

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Nomor SOP

W2-A14/ 14/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan 16 November 2011 Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

2 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA Kabanjahe

SOP PENYUSUN USULAN RENCANA ANGGARAN Dasar Hukum : 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6 Peraturan menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas D l N Direktur i b i Jenderal P j b t NPerbendaharaan P iN i d P i Tid kT t 7 Peraturan No. PER-22/PB/2013 tentang

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4.

S-1 Hukum

5.

SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 8 Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 9 Per Sekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 10 Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga 11 SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya. 12 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 13 Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 16 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keterkaitan : 1. SOP .Kuasa Pengguna Anggaran 2. SOP. PPK 3. SOP PPSPM 4. SOP BP dan PPABP Peringatan :

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi RKA-KL dan Aplikasi Belanja Pegawai

Jika SOP tidak dilaksanakan,maka perencanaan Anggaran tidak berjalan efektif

Mutu Baku

Pelaksana No

Aktivitas

Kaur Keuangan

Operator

Pejabat Pembuat Komitmen

Kuasa Pengguna Anggaran

 1

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Hari Ke

Output

Pelaksana No

Aktivitas

Kaur Keuangan

Operator

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari Ke

A USULAN RKA-KL

1

2

Menghimpun data kebutuhan PA Kabanjahe

Mulai

Menyusun RKA-KL sesuai data kebutuhan PA Kabanjahe yang telah dihimpun

3 Membahas, menetapkan skala prioritas 4 Menyusun RKA-KL sesuai hasil pembahasan penetapan skala prioritas 5 Mengirim ADK Usulan RKA-KL ke PTA Medan dan Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI

Selesai

KIB, Tagihan Rek (Listrik, Air, Telepon dan Speedy), SPM/SP2D Gaji Induk, Buku Inventaris Barang, STNK/BPKB Roda 2/4

1

Data Kebutuhan PA Kabanjahe

Data Kebutuhan PA Kabanjahe

3

Usulan RKA-KL

Usulan RKA-KL

4

Usulan RKA-KL

Usulan RKA-KL

6

Usulan RKA-KL

Usulan RKA-KL

8

ADK Usulan RKA-KL

Data Pagu Sementara

1

Data Pagu Sementara

B PAGU SEMENTARA 1 Menerima Pagu Sementara dari Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI 2 Membuat TOR dan RAB sesuai dengan RKA-KL Pagu sementara

Mulai

3 Mengoreksi TOR dan RAB sesuai dengan RKA-KL Pagu sementara

4 Menandatangani TOR dan RAB sesuai dengan RKA-KL Pagu sementara

5 Mengirim ADK Usulan RKA-KL dan TOR/RAB ke PTA Medan dan Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI

Selesai

 2

KIB, Tagihan Rek (Listrik, Air, Telepon dan Speedy), SPM/SP2D Gaji Induk, Buku Inventaris Barang, STNK/BPKB Roda 2/4 KIB, Tagihan Rek (Listrik, Air, Telepon dan Speedy), SPM/SP2D Gaji Induk, Buku Inventaris Barang, STNK/BPKB Roda 2/4 KIB, Tagihan Rek (Listrik, Air, Telepon dan Speedy), SPM/SP2D Gaji Induk, Buku Inventaris Barang, STNK/BPKB Roda 2/4

2

TOR dan RAB

4

TOR dan RAB

5

TOR dan RAB

ADK RKA-KL dan TOR/RAB

8

ADK RKA-KL dan TOR/RAB

Pelaksana No

Aktivitas

Kaur Keuangan

Operator

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari Ke

C PAGU DEFENITIF 1 Menerima Pagu Defenitif dari Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI 2 Membuat TOR dan RAB sesuai dengan RKA-KL Pagu Defenitif 3 Mengoreksi TOR dan RAB sesuai dengan RKA-KL Pagu Defenitif 4 Menandatangani TOR dan RAB sesuai dengan RKA-KL Pagu Defenitif 5 Menerima ADK RKA-KL dan TOR/RAB yang disesuaikan dengan Pagu Defenitif 6 Mengirim ADK RKA-KL dan TOR/RAB ke PTA Medan dan Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI

1

ADK Pagu Final

2

TOR/RAB

4

TOR/RAB

5

TOR/RAB

ADK RKA-KL dan TOR/RAB

6

ADK RKA-KL dan TOR/RAB

ADK RKA-KL dan TOR/RAB

8

ADK RKA-KL dan TOR/RAB

RKA-KL DIPA On Line

1

TOR/RAB

RKA-KL DIPA On Line

2

TOR/RAB

RKA-KL DIPA On Line

3

TOR/RAB

TOR/RAB

5

TOR/RAB

TOR/RAB

6

TOR/RAB

7

RKA-KL Revisi

8

RKA-KL Revisi

RKA-KL Revisi

9

RKA-KL Revisi

TOR/RAB, RKAKL Revisi, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

10

Surat Usulan Revisi Anggaran

ADK Pagu Final

Mulai

KIB, Tagihan Rek (Listrik, Air, Telepon dan KIB, Tagihan Rek (Listrik, Air, Telepon dan KIB, Tagihan Rek (Listrik, Air, Telepon dan

Selesai

D REVISI POK 1 Mengajukan Usulan Revisi POK Mulai

2 Menyetujui permintaan Revisi POK

Ya Tdk

3 Membuat TOR dan RAB revisi TOR/RAB 4 Mengoreksi TOR dan revisi RKA-KL/DIPA

RAB

5 Menandatangani TOR dan RAB revisi POK 6 Membuat Revisi RKA-Kl/ DIPA di Aplikasi RKA-KL 7 Mengoreksi Revisi POK

TOR dan RAB, ADK RKA-KL TOR dan RAB, ADK RKA-KL DIPA On Line

8 Menandatangani Revisi POK

9 Membuat surat usulan revisi Anggaran ke Kanwil.

 3

Pelaksana No

Aktivitas

Kaur Keuangan

Operator

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

10 Mengoreksi surat usulan revisi Anggaran ke Kanwil.

Selesai

Output

13

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

14

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

15

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

Surat Persetujuan/Pen gesahan revisi Anggaran dari Kanwil/ Eselon 1

18

Surat Persetujuan/Pengesaha n revisi Anggaran dari Kanwil/ Eselon 1

RKA-KL DIPA On Line

1

TOR/RAB

RKA-KL DIPA On Line

2

TOR/RAB

RKA-KL DIPA On Line

3

TOR/RAB

TOR/RAB

5

TOR/RAB

TOR/RAB

6

TOR/RAB

TOR dan RAB, ADK RKA-KL

7

RKA-KL Revisi

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

12 Mengirim surat Usulan revisi Anggaran ke Kanwil

Waktu Hari Ke

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

11 Menandatangani surat Usulan Revisi Anggaran ke Kanwil.

13 Menerima surat Persetujuan/Pengesahan revisi Anggaran dari Kanwil.

Persyaratan /Perlengkapan

E REVISI DIPA (KANWIL) 1 Mengajukan DIPA

Usulan

Revisi

2 Menyetujui permintaan Revisi DIPA

Mulai

Ya Tdk

3 Membuat TOR dan RAB revisi RKA-KL/DIPA 4 Mengoreksi revisi DIPA

TOR

dan

RAB

5 Menandatangani TOR dan RAB revisi DIPA 6 Membuat Revisi DIPA di Aplikasi RKA-KL

 4

Pelaksana No

Aktivitas

Kaur Keuangan

Operator

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

7 Mengoreksi Revisi DIPA di Aplikasi RKA-KL 8 Menandatangani Revisi DIPA

9 Membuat surat usulan revisi Anggaran ke Kanwil.

10 Mengoreksi surat usulan revisi Anggaran ke Kanwil.

8

RKA-KL Revisi

RKA-KL Revisi

9

RKA-KL Revisi

TOR/RAB, RKAKL Revisi, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

10

Surat Usulan Revisi Anggaran

13

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

14

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

15

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

18

Surat Persetujuan/Pengesaha n revisi Anggaran dari Kanwil/ Eselon 1

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja Surat Persetujuan/Pen gesahan revisi Anggaran dari Kanwil/ Eselon 1

Selesai

 5

Output

TOR dan RAB, ADK RKA-KL

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

12 Mengirim surat Usulan revisi Anggaran ke Kanwil

Waktu Hari Ke

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

11 Menandatangani surat Usulan Revisi Anggaran ke Kanwil.

13 Menerima surat Persetujuan/Pengesahan revisi Anggaran dari Kanwil.

Persyaratan /Perlengkapan

Pelaksana No

Aktivitas

Kaur Keuangan

Operator

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari Ke

F REVISI DIPA PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN 1 Mengajukan DIPA

Usulan

Revisi Mulai

2 Menyetujui permintaan Revisi DIPA

Ya Tdk

3 Membuat TOR dan RAB revisi DIPA 4 Mengoreksi revisi DIPA

TOR

dan

RKA-KL DIPA On Line

1

TOR/RAB

RKA-KL DIPA On Line

2

TOR/RAB

RKA-KL DIPA On Line

3

TOR/RAB

TOR/RAB

5

TOR/RAB

TOR/RAB

6

TOR/RAB

7

RKA-KL Revisi

8

RKA-KL Revisi

RKA-KL Revisi

9

RKA-KL Revisi

TOR/RAB, RKAKL Revisi, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

10

Surat Usulan Revisi Anggaran

13

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

14

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

RAB

5 Menandatangani TOR dan RAB revisi DIPA 6 Membuat Revisi DIPA di Aplikasi RKA-KL 7 Mengoreksi Revisi DIPA di Aplikasi RKA-KL 8 Menandatangani Revisi DIPA

TOR dan RAB, ADK RKA-KL TOR dan RAB, ADK RKA-KL

9 Membuat surat usulan revisi Anggaran ke Eselon 1

10 Mengoreksi surat usulan revisi Anggaran ke Eselon 1

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

11 Menandatangani surat Usulan Revisi Anggaran ke Eselon 1

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

 6

Pelaksana No

Aktivitas

Kaur Keuangan

Operator

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran

12 Mengirim surat Usulan revisi Anggaran ke Eselon 1

13 Menerima surat Persetujuan/Pengesahan revisi Anggaran dari Eselon 1.

Selesai

 7

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari Ke Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

15

Surat Usulan Revisi Anggaran, SPTJM, Matriks Perubahan, SK Pejabat Bendahara, DIPA Petikan terakhir, ADK revisi RKA-KL dan Realisasi Anggaran Belanja

Surat Persetujuan/Pen gesahan revisi Anggaran dari Kanwil/ Eselon 1

18

Surat Persetujuan/Pengesaha n revisi Anggaran dari Kanwil/ Eselon 1

SOP UMUM

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/29 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP ALIH FUNGSI BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1 Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ps. 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) PP 6/2006 (Pengelolaan BMN) PMK 29/PMK.06/2010 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN) PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN) PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat) Per DJPB 51/PB/2008 PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN PMK 171/PMK.05/2007 tentang SAAP PMK 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. PMK 33/PMK.06/2012 tentang Sewa Rumah Negara

28

Kualifikasi Pelaksana : 1. 2. 3. 4.

S-1 Hukum S-1 Ekonomi S-1 Ilmu Komputer D-3 Akuntansi

16 KMK 218/KM.6/2013 sebagai penyempurnaan atau revisi dari KMK No. 31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan 17 PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN Keterkaitan : 1. SOP Tata Naskah Dinas 4. SOP Penghapusan 2. SOP Persediaan 5. SOP BMN 3. SOP Lelang 6. SOP Penetapan Status Peringatan : Jika tidak dilaksanakan, maka alih fungsi BMN tidak berjalan secara efektif

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip, Box File, Komputer, Printer, Scanner,

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

ALIH FUNGSI BMN 1 Merencanakan alih fungsi BMN

2

3

Operator BMN

Kaur Umum

Wasek

Mutu Baku KPB/Pansek

Mulai

Membuat konsep surat permohonan alih fungsi ke BUA

Mengetik surat permohonan alih fungsi BMN

Tidak Tidak

29

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output Hari Ke

Daftar barang yang dialihfungsikan

1

Daftar barang yang dialihfungsikan

Daftar barang yang dialihfungsikan

1

Konsep Surat permohonan

Konsep Surat permohonan

2

Surat permohonan

4

5

6

Mengoreksi dan memaraf surat permohonan alih fungsi ke BUA

Ya

Menandatangani surat permohonan alih fungsi BMN

Menerima SK alih fungsi BMN

8

Mengirimkan fotocopy SK alih fungsi BMN ke Korwil BMN sebagai laporan Mengarsipkan SK alih fungsi BMN

Surat permohonan

3

Surat permohonan yang telah dikoreksi

Surat permohonan yang telah dikoreksi

5

Surat permohonan yang sudah ditandatangani

Surat permohonan yang sudah ditandatangani

6

SK alih fungsi BMN

Ya

Tidak

Mengusulkan surat permohonan alih fungsi ke BUA

7

9

Ya

SK Alih fungsi BMN Salinan SK alih fungsi BMN SK Alih fungsi BMN

Selesai

 

30

72 73 74

Diterimanya SK alih fungsi BMN Terkirimnya SK alih fungsi BMN Arsip SK alih fungsi BMN

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin  Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/24 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA Kabanjahe

SOP KERUMAHTANGGAAN

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan 2. Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara

Kualifikasi Pelaksana : 1. SMK Administrasi Perkantoran 2. D3 Kearsipan 3. S-1 Ekonomi-Manajemen 4. S-1 Hukum

Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Kepegawaian 2. SOP Penatausahaan BMN 3. SOP Persediaan

Peralatan/Perlengkapan : Buku Induk Perpustakaan, Security dan cleaning service, Peralatan kebersihan

Peringatan : Jika tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kerumahtanggaan tidak berjalan efektif

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi Perpustakaan dan buku induk perpustakaan

Pelaksana No

Aktivitas

I PENGELOLA PERPUSTAKAAN a Pengelolaan Buku Pustaka 1 Mencatat buku / menginput data buku masuk ke dalam buku besar perpustakaan.

Pengelola Perpustakaan

Kaur Umum

Mutu Baku

Anggota

Mulai

2 Mengklasifikasikan buku sesuai dengan subyek, judul buku

8

Persyaratan /Perlengkapan

Hari ke

Output

Buku Bantu

1

mengklasifikasi buku

Buku Klasifikasi

2

Kodefikasi buku

3 Memberi label nomor, membuat katalog, kantong buku, Kartu Pinjaman serta menyampul buku. 4 Menyusun dan menata buku sesuai dengan Klasifikasi b Pengelolaan Kartu Anggota 1 Membuat registrasi ke dalam anggota

Buku

Buku Induk

3

Buku terkodefikasi

Selesai

Rak Buku, Lemari

4

tersusun buku sesuai denfan klasifikasi

Mulai

Anggota

1

Buku Induk Anggota

Buku Induk, printer

2

Kartu Anggota

Kartu Anggota

3

Anggota Aktif

Buku Induk

1

Jumlah Buku

Buku Induk, Buku Peminjam

4

Buku Induk, Buku Anggota, Buku Peminjam

Buku yang masuk dan yang dipinjam

6

Laporan Kondisi Buku

Laporan

7

Laporan yang telah dikoreksi

Laporan

8

Laporan yang telah ditandatangani

Laporan yang telah ditandatangani

9

Laporan terkirim

2 Mencetak Kartu anggota serta buku Peminjam 3 Menyerahkan anggota

kartu

anggota

kepada Selesai

c Pelaporan 1 Merekapitulasi jumlah buku pustaka Mulai

2 Merekapitulasi jumlah buku yang masuk dan yang dipinjam

pustaka

3 Membuat laporan kondisi perpustakaan

4 Mengoreksi perpustakaan

laporan

5 Menandatangani perpustakaan

laporan

Tidak

kondisi Ya

kondisi

6 Mengirimkan laporan Selesai Selesai 

9

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Kaur Umum

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Mulai

buku daftar kebersihan

1 jam

Daftar petugas kebersihan

2 Membersihkan ruangan dan lingkungan kantor

Petugas kebersihan dan peralatan kebersihan

3 jam

kebersihan ruangan

3 Menata ruang dan keindahan kantor

Petugas kebersihan dan peralatan kebersihan

2 jam

kebersihan kantor

2,5 jam

Kebersihan lingkungan rumah jabatan

1 jam

tercipta kebersihan di lingkungan kantor

CS

II KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN 1 Membuat jadwal petugas kebersihan

4 Membersihkan jabatan

lingkungan

rumah

Petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Petugas kebersihan dan peralatan kebersihan

5 Mengontrol kebersihan dan keindahan ruangan dan lingkungan setiap saat Selesai

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas CS

Kaur Umum

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Mulai

PC, Kertas, Printer

1 jam

Jadwal pemeliharaan

Listrik padam

sesuai kebutuhan

listrik nyala

III PEMELIHARAAN GENSET DAN PERALATAN LAINNYA 1 Membuat jadwal pemeliharaan 2 Menghidupkan dan mematikan mesin genset sesuai kebutuhan

10

3 Menghidupkan dan mematikan mesin genset untuk pemeliharaan

minyak, baterai, oli

15 menit setiap Jum'at

mesin terpelihara

4 Mengisi bahan bakar dan oli mesin genset

Oli

sesuai kebutuhan

mesin terpelihara

Lap

15 menit setiap Jum'at

mesin terpelihara

PC, Kertas, Printer

Setiap Jum'at / sesuai   kondisi

laporan kondisi mesin genset dan peralatan lainnya

Laporan

Setiap Jum'at / sesuai   kondisi

laporan kondisi mesin genset dan peralatan lainnya

5 Membersihkan mesin genset 6 Melaporkan kondisi mesin genset dan peralatan lainnya

7 Menerima laporan kondisi mesin genset dan peralatan lainnya Selesai

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Security

Operator

Kaur Umum

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Mulai

buku daftar keamanan

1 Jam

Daftar petugas keamanan

IV KEAMANAN 1 Membuat Jadwal Petugas Keamanan

2 Melakukan Kontrol terhadap keamanan lingkungan

3 Menyalakan lampu seperlunya di malam hari di luar ruangan

4 Melakukan Koordinasi dengan aparat keamanan setempat jika terjadi peristiwa

11

Security dan CCTV

24 jam

Security

15 Menit

Security

2 Jam

Tercipta keamanan lingkungan kantor Tercipta keamanan lingkungan kantor Tercipta keamanan lingkungan kantor

5 Memback-up data CCTV

4 Melaporkan kondisi lingkungan dan data cctv

Operator dan CCTV

1 Jam

Tercipta keamanan lingkungan kantor

buku daftar keamanan

2 Jam

Laporan keamanan lingkungan

Laporan keamanan lingkungan

1 Jam

Tercipta keamanan lingkungan kantor

keamanan

5 Menerima laporan kondisi mesin genset dan peralatan lainnya Selesai

Pelaksana No

Aktivitas

Sekretaris Pimpinan

V PROTOKOL MENGHADIRI UNDANGAN 1 Menerima Undangan atau informasi

Protokoler

Mutu Baku Kaur Umum

Undangan dan buku agenda Agenda dan petugas

Mulai

2 Menyusun jadwal kegiatan pimpinan 3 Menginformasikan undangan 4 Melakukan konsulitasi dengan pejabat untuk kegiatan pimpinan 5 Mendampingi kedinasan

pimpinan

dalam

acara

Persyaratan /Perlengkapan

Selesa i

12

Waktu Output Hari Ke

1

Undangan

1

Jadwal kegiatan pimpinan

Agenda dan Undangan

1

Jadwal kegiatan pimpinan

Petugas

2

Jadwal kegiatan pimpinan

Petugas

3

Keamanan pimpinan

Pelaksana No

Aktivitas Security

VI PROTOKOL PENERIMAAN TAMU 1 Menyapa tamu dan menanyakan keperluan

Meja Informasi

Mutu Baku Sekretaris Pimpinan

Mulai

2 Meminta tamu untuk menyerahkan kartu identitas kepada petugas

Waktu

Output

Security

5 Menit

Prosedur bertamu

Security

10 Menit

Prosedur bertamu

10 Menit

Prosedur bertamu

10 Menit

Prosedur bertamu

10 Menit

prosedur bertamu

10 Menit

prosedur bertamu

Petugas Meja Informasi dan CCTV Petugas meja informasi dan Buku agenda Tamu dan petugas

3 Mengarahkan tamu untuk melapor ke petugas meja informasi untuk mendapatkan izin bertamu 4 Mencatat ke dalam buku agenda meja informasi 5 Mengantar tamu sesuai keperluan 6 Mengarahkan tamu untuk mengembalikan tanda pengenal tamu dan mengambil identitas

Persyaratan /Perlengkapan

Identitas dan kartu tanda pengenal tamu

Selesai

Pelaksana No

Aktivitas

Kaur Kepegawaian

KaurUmum

Mutu Baku Persyaratan /Perlengkapan

Panitera/ Sekretaris

VII PROTOKOL PENGAMBILAN SUMPAH/PELANTIKAN JABATAN 1 Menentukan jadwal Mulai

2 Membuat surat permohonan rohaniwan 3 Menyiapkan sarana dan prasarana upacara 4 Menyiapkan naskah pelantikan/ penyumpahan

13

Waktu Output Hari Ke

SK Mutasi atau promosi

1

Jadwal

Surat permohonan

1

Rohaniwan

Petugas

1

Sarana dan Prasarana

-

1

Naskah

5 Melaksanakan gladi resik

-

Selesai

14

3

-

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/ 27 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP LELANG BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1 Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. 2 Ps. 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 3 PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) 4 PP 6/2006 (Pengelolaan BMN) 5 PMK 29/PMK.06/2010 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN) 6 PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN) 7 PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat) 8 Per DJPB 51/PB/2008 9 PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 10 PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 11 PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Ilmu Komputer 4 D-3 Akuntansi

12 PMK 171/PMK.05/2007 tentang SAAP 13 PMK 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya 14 PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

21

15 PMK 33/PMK.06/2012 tentang Sewa Rumah Negara 16 KMK 218/KM.6/2013 sebagai penyempurnaan atau revisi dari KMK No. 31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan 17 PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN Keterkaitan : 1. SOP Tata Naskah Dinas 4. SOP Penetapan Status 2. SOP Persediaan 5. SOP BMN 3. SOP Penghapusan Peringatan : Jika tidak dilaksanakan, maka penatausahaan Persediaan dan BMN tidak berjalan secara efektif

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip, Box File, Komputer, Printer, Scanner,

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMAK BMN, PnBP

Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN

Pejabat Lelang KPKNL

Kaur Umum

Mutu Baku Wasek

Pansek / KPB

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output Hari Ke

PROSES LELANG BMN 1 Merencanakan lelang BMN Mulai

2 Menyiapkan draft/ konsep usulan lelang sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan

22

Barang Lelang

1

Rencana lelang

PC, Kertas, Printer

1

Konsep usulan lelang

3 Mengetik surat usulan lelang

Tidak Tidak

4 Mengoreksi dan memaraf serta memaraf surat usulan lelang

Ya

Ya

Tidak

6 Melaksanakan lelang BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL 7 Membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPKNL 8 Menerima risalah lelang untuk diarsipkan

9 Menyiapkan draft/ konsep surat pengantar risalah lelang 10 Mengetik surat surat pengantar risalah lelang 11 Mengoreksi serta memaraf surat pengantar risalah lelang

Tidak

Tidak Ya

Surat Usulan lelang

3

Surat usulan lelang yang sudah dikoreksi

5

Menetapkan Pemenang Lelang

15

Bukti setor hasil lelang

16

Dokumen Risalah Lelang

17

Ya

PC, Kertas, Printer Konsep usulan lelang

18 18

Surat Usulan lelang

19

Surat usulan lelang yang sudah dikoreksi

21

Dokumen Risalah Lelang

22

Ya

surat

13 Mengirimkan & melaporkan hasil risalah lelang ke eselon I MARI (BUA MARI)

2

Ya

5 Menandatangani surat usulan lelang

12 Menandatangani pengantar risalah lelang

Konsep usulan lelang

Tidak

Selesai

23

Surat usulan lelang Surat usulan lelang yang sudah dikoreksi Surat usulan lelang yang sudah ditandatangani Terlaksananya proses lelang Terbitnya Risalah Lelang dari KPKNL tercatatnya mutasi barang dalam aplikasi simak Konsep usulan lelang Surat usulan lelang Surat usulan lelang yang sudah dikoreksi Surat usulan lelang yang sudah ditandatangani laporan terlaksananya proses lelang

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/ 25/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1 Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Ilmu Komputer 4. D-3 Akuntansi

Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. 2 Ps. 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 3 PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) 4 PP 6/2006 (Pengelolaan BMN) 5 PMK 29/PMK.06/2010 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN) 6 PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN) 7 PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah 8 Per DJPB 51/PB/2008 9 PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN 10 PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 11 PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 12 PMK 171/PMK.05/2007 tentang SAAP 13 PMK 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya 14 PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 15 PMK 33/PMK.06/2012 tentang Sewa Rumah Negara 16 KMK 218/KM.6/2013 sebagai penyempurnaan atau revisi dari KMK No. 31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan

14

17 PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Pengawasan dan Pengendalian BMN

Cara Pelaksanaan

Keterkaitan : 1. SOP Tata Naskah Dinas 4. SOP Penghapusan 2. SOP Persediaan 5. SOP Penetapan Status 3. SOP Lelang Peringatan : Jika tidak dilaksanakan, maka penatausahaan Persediaan dan BMN tidak berjalan secara efektif

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip, Box File, Komputer, Printer, Scanner,

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMAK BMN,

Pelaksana No

Aktivitas

Operator SIMAK-BMN

Kaur Umum

Wasek / PPK

Pansek / KPB

Mutu Baku Tim

Persyaratan /Perlengkapan

A PENATAUSAHAAN OPNAME FISIK BMN 1 Merencanakan opname fisik BMN

Waktu Output Hari Ke

BMN Mulai

1

2 Membuat konsep SK Tim Opname Fisik BMN

PC, Kertas, Printer

1

3 Mengetik SK Tim Opname Fisik BMN

PC, Kertas, Printer

2

Tidak 4 Mengoreksi dan memaraf SK Tim Opname Fisik BMN

Ya

Tidak

Ya

Ya

PC, Kertas, Printer

2

Tidak 5 Menandatangani SK Tim Opname Fisik BMN

Dokumen Perencanaan Opname Fisik BMN Konsep SK Tim SK TIM Opname Fisik BMN Konsep SK TIM Opname Fisik BMN yang telah diperbaiki

Konsep SK TIM Opname Fisik BMN yang telah diperbaiki

SK TIM Opname Fisik BMN 3

SK TIM Opname Fisik BMN

4

Perencanaan opname fisik BMN

5

Mengetahui kondisi BMN

Mulai 

6 Rapat BMN

koordinasi

opname

7 Melakukan Opname fisik BMN

fisik

SK TIM Opname Fisik persediaan

15

8 Mencetak hasil opname fisik dari aplikasi BMN

Aplikasi BMN

35

Printout hasil opname fisik BMN

9 Membandingkan hasil opname fisik BMN dengan aplikasi SIMAK-BMN

Kondisi BMN

36

Kondisi real persediaan

10 Menyusun laporan Hasil Opname Fisik BMN

Kondisi real BMN

37

Data hasil Opname Fisik BMN

Data hasil Opname Fisik BMN

38

BA Opname Fisik BMN

BA Opname Fisik BMN

38

BA Opname Fisik BMN

BA Opname Fisik BMN

39

BA Opname Fisik BMN

11 Membuat berita opname fisik BMN

acara

hasil

Tidak Tidak

12 Mengoreksi dan memaraf Berita Acara Opname Fisik BMN 13 Menandatangani opname fisik BMN

berita

Ya

Ya

acara

Ya

Tidak

Selesai

Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN

B PROSES PENGINPUTAN ASET 1 Menginput SP2D dan Dokumen Pengadaan Barang ke dalam aplikasi SIMAK BMN Mulai

2 Memberi Label nomor inventaris pada fisik barang 3 Mencetak dan membuat DBR, DIL, KIB Selesai

Operator SAKPA

Kaur

Mutu Baku Kuasa Pengguna Barang/Pansek

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output Hari Ke

Dokumen Pengadaan Barang dan aplikasi SIMAK BMN

1

tercatatnya barang pengadaan dalam aplikasi SIMAK BMN

Barang Inventaris

3

terdata barang inventaris kantor

4

Terdata penatausahaan barang inventaris DBR, DIL dan KIB dalam aplikasi SIMAK BMN

Aplikasi SIMAK BMN

16

Pelaksana No

Aktivitas

Operator Mulai BMN

C PENATAUSAHAAN LAPORAN 1 Melakukan perbandingan data laporan saldo awal tahun berjalan dengan saldo akhir tahun sebelumnya 2 Melakukan Rekonsiliasi internal SIMAK dan SAKPA

Operator SAKPA

Kaur

Mutu Baku Kuasa Pengguna Barang/Pansek

Selesai

Aplikasi SIMAK dan BAR KPKNL tahun sebelumnya

Mulai

4 Membuat berita acara hasil rekonsiliasi internal SIMAK dan SAKPA 5 Menandatangani berita acara rekonsiliasi internal SIMAK dan SAKPA 6 Melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL

7 Menandatangani berita rekonsiliasi dari KPKNL

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output Hari Ke

1

9 Mengupload back up SIMAK tahun berjalan yang sudah rekonsiliasi dengan KPKNL ke aplikasi Komdanas 10 Membuat dan mencetak laporan CaL BMN dari aplikasi Komdanas

Tidak

11 Mengoreksi dan Menandatangani laporan CALK BMN

terlaksananya rekonsiliasi data BMN dan SAKPA BAR internal SIMAK dan SAKPA BAR internal SIMAK dan SAKPA

ADK Simak dan SAKPA

3

ADK Simak dan SAKPA

4

BAR internal SIMAK dan SAKPA

5

ADK Simak dan BA Internal

7

BAR KPKNL

8

BAR KPKNL

9

Back up SIMAK

10

Input back up SIMAK ke Komdanas

Lap CaL BMN yang belum diperbaiki

11

Laporan CaL BMN yang sudah diperbaiki

Laporan CaL BMN yang sudah diperbaiki

18

Laporan CaL BMN yang sudah ditandatangani

acara

8 Mengirimkan BAR yang sudah ditandatangani KPB ke KPKNL

Saldo Balance

Ya

17

terlaksananya rekonsiliasi data dan terbitnya BA rekonsiliasi KPKNL BAR KPKNL yang sudah ditandatangani BAR KPKNL yang sudah ditandatangani

12 Mengirimkan back up, BAR hasil Rekon KPKNL dan CALK BMN ke Korwil

Selesai

BA Rekonsiliasi KPKNL

18

20

terlaksananya rekonsiliasi data Satker ke Korwil

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/28/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENETAPAN STATUS Dasar Hukum : 1 Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. 2 Ps. 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 3 PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) 4 PP 6/2006 (Pengelolaan BMN) 5 PMK 29/PMK.06/2010 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN) 6 PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN) 7 PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat) 8 Per DJPB 51/PB/2008 9 PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN 10 PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 11 PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 12 PMK 171/PMK.05/2007 tentang SAAP 13 PMK 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya 14 PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 15 PMK 33/PMK.06/2012 tentang Sewa Rumah 16 KMK 218/KM.6/2013 sebagai penyempurnaan atau revisi dari KMK No. 31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat

 24

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Ilmu Komputer 4 D-3 Akuntansi

Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan 17 PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN SK Kepala BUA MARI Nomor 115a/BUA/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian 18 Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI Untuk Dan Atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan BMN. Keterkaitan : 1. SOP Tata Naskah Dinas 4. SOP Penghapusan 2. SOP Persediaan 5. SOP BMN 3. SOP Lelang Peringatan : Jika tidak dilaksanakan, maka penatausahaan BMN tidak berjalan secara efektif

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip, Box File, Komputer, Printer, Scanner,

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMAK BMN, SK

Pelaksana No

Aktivitas

PENETAPAN STATUS 1 Merencanakan penetapan status penggunaan BMN

Mutu Baku Waktu

Operator BMN

Kaur Umum

Wasek

Mulai

2 Membuat konsep surat permohonan penetapan status penggunaan barang beserta persyaratannya

 25

KPB/Pansek

Persyaratan /Perlengkapan

Output Hari Ke

Rencana penetapan status

Laporan barang kuasa pengguna

1

Daftar rencana penetapan status

1

Konsep Surat permohonan

3 Mengetik surat permohonan penetapan status penggunaan barang beserta persyaratannya

Tidak

4 Mengoreksi dan memaraf surat permohonan penetapan status penggunaan barang beserta persyaratannya 5 Menandatangani surat permohonan penetapan status barang

Tidak

Ya

Ya

Konsep Surat permohonan

2

Surat permohonan

Surat permohonan

3

Konsep Surat permohonan yang telah dikoreksi

Surat permohonan

5

Surat permohonan yang sudah ditandatangani

5

SK penetapan status penggunaan BMN

5

SK penetapan status penggunaan BMN

5

SK penetapan status penggunaan BMN

5

SK penetapan status penggunaan BMN

71

SK penetapan status penggunaan BMN

72

Terkirimnya salinan SK penetapan status penggunaan BMN

Ya

Tidak

Surat permohonan dan persyaratan Surat permohonan dan persyaratan Surat permohonan dan persyaratan Surat permohonan dan persyaratan SK

6 a. Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke BUA dengan nilai barang s.d. 25 juta per unit, tidak memiliki bukti kepemilikan b. Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke KPKNL dengan nilai barang diatas 25 juta s.d. 2,5 milyar per usulan, memiliki bukti kepemilikan c. Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Kanwil DJKN dengan nilai barang diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar per usulan, memiliki bukti kepemilikan d. Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke DJKN Pusat dengan nilai barang diatas 5 milyar s.d. 10 milyar per usulan, memiliki bukti kepemilikan 7 Menerima SK penetapan status penggunaan BMN dari masing-masing usulan

Penetapan Status Penggunaan Salinan SK Penetapan Status Penggunaan BMN

8 Mengirimkan salinan SK penetapan status penggunaan BMN ke Korwil BMN sebagai laporan

 26

9 Mengarsipkan SK penetapan status penggunaan

SK Penetapan Status Penggunaan BMN

Selesai

 27

72

Arsip SK Penetapan Status Penggunaan BMN

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/26 /OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA. Kabanjahe

SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1 Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. 2 Ps. 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 3 4 5 6 7

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Ilmu Komputer 4 D-3 Akuntansi

PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) PP 6/2006 (Pengelolaan BMN) PMK 29/PMK.06/2010 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN) PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN) PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)

8 Per DJPB 51/PB/2008 9 PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN 10 PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 11 PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 12 PMK 171/PMK.05/2007 tentang SAAP 13 PMK 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya 14 PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 15 PMK 33/PMK.06/2012 tentang Sewa Rumah Negara 16 KMK 218/KM.6/2013 sebagai penyempurnaan atau revisi dari KMK No. 31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan 17 PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN Keterkaitan : 1. SOP Tata Naskah Dinas 2. SOP Persediaan 3. SOP Lelang Peringatan :

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip, Box File, Komputer, Printer, Scanner,

4. SOP Penetapan Status 5. SOP BMN

Pencatatan dan pendataan :

 19

Jika tidak dilaksanakan, maka penatausahaan Persediaan dan BMN tidak berjalan secara efektif

Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN

Panitia

PENGHAPUSAN BMN 1 Mengusulkan rencana penghapusan BMN berdasarkan hasil opname fisik 2 Membuat konsep SK Panitia Penghapusan BMN 3 Mengetik SK Panitia Penghapusan BMN 4 Mengoreksi dan memaraf SK Panitia Penghapusan BMN 5 Menandatangani SK Panitia Penghapusan BMN

6 Menilai barang-barang dilakukan penghapusan

Mutu Baku

Kaur Umum

Wasek

Pansek/ KPB

Mulai

Tidak

Tidak

Ya

Ya Ya

Tidak

untuk

7 Membuat berita acara nilai barang

8 Mengoreksi dan memaraf Berita Nilai Barang

Tidak Tidak Ya

Ya

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu Output Hari Ke

Hasil opname

1

Rencana penghapusan

PC, Kertas, Printer

1

konsep SK

Konsep SK

2

Konsep SK

3

SK Panitia Penghapusan dan data hasil Opname fisik

5

Nilai barang yang akan dihapuskan, Panitia Penghapusan

Barang yang akan dihapuskan

6

Nilai barang yang akan dihapuskan

Data nilai barang yang akan dihapuskan

7

BA Nilai Barang

BA Nilai Barang

9

BA Nilai Barang yang sudah dikoreksi

BA Nilai Barang yang sudah dikoreksi

12

BA Nilai Barang yang sudah ditandatangani

Berkas penghapusan

13

Berkas dikirim ke KPKNL

Ya 9 Menandatangani berita acara Nilai Barang

Tidak

10 Menyusun berkas penghapusan untuk meminta rekomendasi ke KPKNL

 20

Konsep SK yang telah dikoreksi Konsep SK yang telah dikoreksi

11 Menerima Surat Rekomendasi Penghapusan dari KPKNL

melengkapi dokumen penghapusan dan surat rekomendasi penghapusan dari KPKNL

23

terbitnya SK Penghapusan dari Pengguna Barang (Sekretaris MA)

12 Mengusulkan Surat Keputusan Penghapusan BMN ke Eselon I (BUA MARI) berdasarkan surat rekomendasi penghapusan dari KPKNL

melengkapi dokumen penghapusan dan surat rekomendasi penghapusan dari KPKNL

24

terbitnya SK Penghapusan dari Pengguna Barang (Sekretaris MA)

13 Menerima SK penghapusan dari BUA dan menghapus BMN dari aplikasi SIMAK BMN

SK Penghapusan dari Pengguna

90

Barang rusak berat dihapus di aplikasi SIMAK BMN

Selesai

 21

Nomor SOP

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin  Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA Kabanjahe

SOP PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN Dasar Hukum : 1 Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Ilmu Komputer 4 D-3 Akuntansi

2 Ps. 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 3 4 5 6 7

PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) PP 6/2006 (Pengelolaan BMN) PMK 29/PMK.06/2010 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN) PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN) PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)

8 Per DJPB 51/PB/2008 9 PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN 10 PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 11 PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 12 PMK 171/PMK.05/2007 tentang SAAP 13 PMK 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya 14 PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 15 PMK 33/PMK.06/2012 tentang Sewa Rumah Negara 16 KMK 218/KM.6/2013 sebagai penyempurnaan atau revisi dari KMK No. 31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan 17 PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN

4

W2-A14/23 /OT.01.3/I/2015

Keterkaitan : 1. SOP Tata Naskah Dinas 2. SOP BMN

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip, Box File, Komputer, Printer, Scanner,

Peringatan : Jika tidak dilaksanakan, maka penatausahaan Persediaan dan BMN tidak berjalan secara efektif

Pencatatan dan pendataan : Aplikasi SIMAK BMN, Persediaan, Berita Acara Opname Persediaan

Pelaksana No

Aktivitas

Operator/P engelola Persediaan

Kaur

PPK

Mutu Baku Persyaratan /Perlengkapan

Pejabat Pengadaan

A PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN 1 Menginventarisir kebutuhan barang persediaan

Data kebutuhan barang persediaan

Mulai

Data kebutuhan barang persediaan Data kebutuhan barang persediaan Data barang yang akan dibeli

2 Merekap kebutuhan barang persediaan

3 Menetapkan dan mengesahkan daftar prioritas kebutuhan 4 Mengajukan penawaran kepada pihak ketiga

Waktu Output Hari Ke

1

4

Rekapitulasi barang persediaan Data barang yang akan dibeli

5

Penawaran dari pihak ketiga

Data barang yang akan dibeli

8

Daftar penawaran barang dari pihak ketiga

Barang persediaan

10

Barang persediaan dan faktur pembelian

11

Barang persediaan telah diinput ke dalam aplikasi persediaan

3

5 Menerima penawaran

6 Menerima dan memeriksa barang

7 Menginput barang ke dalam aplikasi persediaan

Faktur pembelian

Selesai

5

Kebutuhan barang persediaan selama 1 (satu) tahun

Pelaksana No

Aktivitas

Operator Persediaan

Kaur

KPB

Mutu Baku Persyaratan /Perlengkapan

Panitia

B PROSES PENDISTRIBUSIAN BARANG PERSEDIAAN 1 Mendistribusikan barang berdasarkan Mulai instrumen permintaan /distribusi barang

2 Mengajukan persetujuan

pertimbangan

3 Menandatangani barang

bukti

dan

pendistribusian

4 Menginput data pendistribusian barang ke dalam aplikasi persediaan

Selesai

Aktivitas

Operator Persediaan

Kaur

Wasek / PPK

Pansek / KPB

Output Hari Ke

Data Permintaan, Buku Bantu

1

Terdistribusinya permintaan barang persediaan

Data Permintaan, Buku Bantu

1

Tanda terima pendistribusian barang

Instrumen permintaan barang

1

Data Pendistribusian Barang, Buku Bantu

2

Pelaksana No

Waktu

Tanda terima pendistribusian barang Tercatatnya mutasi barang persediaan dalam aplikasi

Mutu Baku Persyaratan /Perlengkapan

Tim

C PELAPORAN BARANG PERSEDIAAN 1 Merencanakan opname fisik

Barang persediaan

Mulai

Waktu Output Hari Ke

1

2 Membuat konsep SK Tim Opname Fisik

Dokumen Perencanaan Opname Fisik Konsep SK Tim

PC, Kertas, Printer

1

PC, Kertas, Printer

2

3 Mengetik SK Tim Opname Fisik Tidak

Tidak

6

SK TIM Opname Fisik persediaan

4 Mengoreksi dan memaraf SK Tim Opname Fisik

Ya

Ya

PC, Kertas, Printer

Ya

2

Tidak 5 Menandatangani SK Tim Opname Fisik

Mulai 

6 Rapat koordinasi opname fisik persediaan 7 Melakukan Opname fisik persediaan

8 Mencetak hasil opname fisik dari aplikasi persediaan 9 Membandingkan hasil opname fisik persediaan dengan aplikasi persediaan

11 Membuat berita acara hasil opname fisik

13 Menandatangani berita acara opname fisik

Tidak

Ya Tidak

Ya Ya

14 Mencetak mutasi barang persediaan

15 Menyusun laporan barang persediaan

16 Menandatangani persediaan

laporan

3

SK TIM Opname Fisik persediaan

4

Perencanaan opname fisik

SK TIM Opname Fisik persediaan

5

Mengetahui kondisi persediaan

Aplikasi Persediaan

5

Printout hasil opname fisik

Kondisi real persedian

Tidak 12 Mengoreksi dan memaraf Berita Acara Opname Fisik

Konsep SK TIM Opname Fisik persediaan yang telah diperbaiki

Kondisi persediaan

10 Menyusun laporan Hasil Opname Fisik persediaan

6

7

Data hasil Opname Fisik persediaan

7

BA Opname Fisik

7

BA Opname Fisik Aplikasi Persediaan

7

Aplikasi Persediaan Laporan persediaan

SK TIM Opname Fisik persediaan

Kondisi real persediaan Data hasil Opname Fisik persediaan BA Opname Fisik

8

8

9

barang

7

Konsep SK TIM Opname Fisik persediaan yang telah diperbaiki

BA Opname Fisik BA Opname Fisik Tercetaknya mutasi persediaan Tercetaknya Laporan Persediaan Laporan persediaan yang telah ditandatangani

17 Mengirimkan adk barang persediaan dari aplikasi persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN 18 Mencetak bukti kirim adk persediaan ke aplikasi SIMAK BMN untuk diarsipkan

Selesai

8

ADK Persediaan

10

ADK Persediaan

10

Tercatatnya aset lancar di SIMAK BMN Bukti kirim ADK persediaan ke SIMAK BMN sebagai arsip

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE Jalan Jamin  Ginting No. 73 Kabanjahe 22151

Nomor SOP

W2-A14/22/OT.01.3/I/2015

Tanggal Pembuatan

16 November 2011

Tanggal Revisi

22 Desember 2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2015

Disahkan oleh

Ketua PA Kabanjahe

SOP TATA NASKAH DINAS Dasar Hukum : 1. Permenpan No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah 2. KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan

Kualifikasi Pelaksana : 1. SMK Administrasi Perkantoran 2. D3 Kearsipan 3. S-1 Ekonomi-Manajemen 4. S-1 Hukum

Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Arsip 2. SOP Pelayanan Publik

Peralatan/Perlengkapan : Lemari Arsip, Box File, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tata naskah dinas tidak berjalan efektif

Pencatatan dan pendataan : Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar, Lembar disposisi, Kartu Kendali, Lembar Pengantar

Pelaksana No

Aktivitas

Pengadmini Pendistribu strasi si

A PENGELOLAAN SURAT MASUK 1 Penerimaan dan Pemilahan Surat

Pengarah

Pengganda

Mutu Baku

Pendokume Kaur/Panm Wasek/Wap ntasi ud an

Pansek

Ketua

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

Hari

Mulai

1. Memeriksa alamat 2. Membubuhkan cap/tanda terima

Surat Masuk, Buku kodefikasi surat

1

Mengklasifikasi kedalam buku masuk surat

Surat Masuk, Buku kodefikasi surat

1

Mengklasifikasi kedalam buku masuk surat

3. Menyortir

2 Pembukaan Sampul Surat 1. Membuka sampul 2. Melampirkan Lembar Disposisi,

1

3 Pencatatan Surat 1. Memberi nomor agenda 2. Mencatat pada buku agenda

Surat masuk, program surat

1

tercetak kartu kendali, LP, Disposisi dan telaahan staf

Lembar KK, LP, Disposisi dan telaan staf

1

Lembar KK, LP, Disposisi dan telaahan staf

Surat dan KK

1

terselesainya distribusi surat ke unitnya

Surat dan KK

2

ringkasan telaahan staf

Surat dan KK

2

terkoreksinya telaah staf

Surat dan KK

3

terlaksananya arahan dan petunjuk

Surat dan KK

3

terlaksananya arahan dan petunjuk

3. Mengisi lembar disposisi

4 Memberikan lembar KK, LP, Disposisi dan telahaan staf 5 Memilah dan Meneruskan surat kepada unit pengolah (Sub Bag. Umum, Sub Bag. Keuangan, Sub Bag. Kepegawaian dan Kepaniteraan Hukum)

6 Menganalisa surat masuk untuk dituangkan dalam lembar telahaan staf oleh unit masingmasing. 7 Meneruskan untuk menganalisa telahaan staf lanjutan untuk dilanjutkan ke pimpinan Tidak 8 Memberi petunjuk dan arahan tindak lanjut pada LD oleh Pimpinan UP

Tidak

Memberi petunjuk dan arahan tindak lanjut pada LD oleh Pimpinan UP

Ya

9 Menerima dan meneruskan surat masuk ke unit pengolah masing-masing untuk ditindaklanjuti

Ya

10 Menindaklanjuti dan/atau mengarsipkan surat masuk 11 Menyimpan dan menata lembar KK, LP dan LD pada bok arsip Selesai

Surat dan KK

5

Surat dan KK

12

Surat dan KK

12 44

2

0

terselesainya distribusi surat dan menindaklanjuti permintaan surat terselesainya distribusi surat dan menindak lanjuti permintaan melaksanakan penyimpanan surat 0

Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Waktu

Persyaratan /Perlengkapan

Hari ke

Surat

1

penyelesaian surat

Surat

1

arahan tindak lanjut pimpinan

Surat

2

Konsep surat yang telah disesuaikan

Surat

6

Surat telah selesai

Surat

6

Surat telah selesai

Surat

6

Surat telah selesai

9 Menggandakan dan menyusun surat

Surat

6

Surat telah selesai

10 Mengamplopkan Mengirimkan surat dengan tujuannya

dan sesuai

Surat

7

mengirim surat ke alamat tujuan

11 Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana

Surat

7

menyimpan surat untuk diarsipkan

KK

7

menyimpan KK dan diarsipkan

Pengadmini Pendistribu strasi si

Pengarah

Pengganda

Pendokume Kasub/Pan Wasek/Wap ntasi an mud

B PENGELOLAAN SURAT KELUAR 1 Menindaklanjuti petunjuk dan arahan sesuai disposisi pada LD

Ketua

Mulai

2 Menyiapkan draft/ konsep tindak lanjut sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan

Tidak Tidak

3 Mengoreksi draft/ konsep tindak lanjut serta memaraf/menandatangani

Ya

6 Menerima dan menidistribusikan surat yang sudah ditandatangani ke unit pengolah masing-masing

Ya

Output

Tidak

7 Menerima surat yang sudah ditandatangani 8 memberi nomor surat

12 Menyimpan dan menata lembar KK pada bok arsip

Pansek

Selesai

3